PT PLN (PERSERO)
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOI4OR :
0348
.l(DlR/2014
TENTANG
SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERPENGALAMAN
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran strategis,
Menimbang
pertumbuhan,
peningkatan Kinerja dan daya saing Perseroan, Perseroan memerlukan Pegawai berpengalaman dan profesional;
bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a di atas dan memperhatikan kebutuhan Perseroan, dimungkinkan untuk merekrut Pegawai berpengalaman dan profesional dari sumber eksternal yang juga berfungsi sebagai proses asimilasi budaya baru serta sebagai agent of change di lingkungan Perseroan yang bermanfaat bagi Perseroanl bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Sistem Rekrutmen Pegawai Berpengalaman.
Mengingat
1.
Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2.
Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun '1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
E
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6.
Peraturan Pemerintah Rl Penyediaan Tenaga Listrik;
7.
Anggaran Dasar PT PLN (Persero)l
Nomo|l4 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-
252lMBUl2009 jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-2241M8U12011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara; 9
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/20'13 tentang
Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negaral 10.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001. t(030/DlR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
11.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 184.KD|R/2008 tentang Wewenang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
11
3.l(/DlR/20'1 0;
12.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 387.I(DlR/2008 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 174.1
13.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 032.KDlR/2009 tentang Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK);
14. Keputusan ...
2
14.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.KDlR/2009 tentang Batasan
Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah 4 (empat) kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0313.l(DlR/2014;
'15. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 379.KDlR/2010 tentang Human Capital Management System sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1337.KD|R/2o11;
16. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
264.ruD|R/2008 tentang Sistem
Rekrutmen Pegawai;
17.
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.ruDlR12012lenlang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.I(DlR12013 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.KDlR/201 3;
'18. Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) Nomor 0638.l(DlR/2013
tentang
Penetapan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Sebagai Bentuk Peraturan Yang Memuat Materi Yang Sifatnya Mengatur.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERPENGALAMAN,
Pasal
1
Ketentuan Umum Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
a.
perseroan, adalah perusahaan perseroan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya;
b.
Direksi, adalah Direksi Perseroan;
c.
Pegawai, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi penghasilan/imbal jasa menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan; pegawai berpengalaman, adalah Pegawai yang memiliki masa kerja tertentu dengan keahlian khusus yang diperlukan Perseroan;
d. e.
Anak Perusahaan, adalah Badan Usaha Mandiri di lingkungan Perseroan yang didirikan berdasarkan persetu.iuan Pemegang Saham;
f. g.
PLN Pusat, adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat;
PLN Unit lnduk, adalah satuan usaha atau unit bisnis satu tingkat di bawah PLN Pusat, yaitu Unit Pembangkitan, Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban, Unit Distribusi, Unit Wilayah, Unit JasaJasa, Unit Penelitian dan Pengembangan, Unit Proyek lnduk dan Unit lain yang setingkat;
h.
Kompetensi, adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang terlihat, serta nilai-nilai, motivasi, inisiatif dan pengendalian diri yang mendasarinya;
i.
Level Kompetensi, adalah tingkatan penguasaan Kompetensi Utama, Kompetensi Peran, dan
j.
Kompetensi Bidang yang harus dimiliki Pegawai Perseroan;
Grade, adalah peringkat pada suatu Level Kompetensi lndividu yang membedakan kemampuan akuisisi kompetensi dari suatu Level Kompetensi;
k.
l.
Jabatan, adalah suatu kumpulan kewajiban dan tanggung jawab secara keseluruhan yang dibebankan kepada Pegawai untuk menghasilkan produk kerja tertentu; Formasi Jabatan adalah susunan Jabatan yang diperlukan oleh Unit Organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FJ;
m.
Formasi Tenaga Ker.ia, adalah susunan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi FJ sesuai dengan tujuan organisasi, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FTK;
n.
Kebutuhan Kompetensi Jabatan, adalah informasi tentang kebutuhan kompetensi pada suatu Jabatan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan KKJ;
o.
Rekrutmen, adalah proses mencari, mengidentifikasi, mengangkat sejumlah orang, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal Perseroan dan menempatkannya pada FJ dengan ketentuan sesuai syarat kompetensi .iabatan se(a kebutuhan FTK yang telah ditetapkan berdasarkan proses perencanaan sumber daya manusia di Perseroan. Pasal 2 ...
J
Pasal 2 Maksud dan Tujuan
(1) Maksud Sistem
Rekrutmen Pegawai Berpengalaman adalah sebagai pedoman pelaksanaan
rekrutmen Pegawai berpengalaman dan profesional yang transparan dan berkeadilan.
(2)
Tujuan Sistem Rekrutmen Pegawai Berpengalaman adalah
a.
:
Menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, pertumbuhan, peningkatan Kinerja dan daya saing Perseroani
b. Mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan kompetensi, berpengalaman
dan
profesional yang tidak tersedia di internal Perseroan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi FJ dan FTK yang kosong atau akan kosong guna optimalisasi sumber daya di Perseroan. Pasal 3 Formasi Jabatan Bagi Pegawai Berpengalaman
(1) Formasi jabatan yang akan diisi dari rekrutmen Pegawai berpengalaman adalah untuk jenis jabatan sebagai berikut:
a.
Jeniang Jabatan Struktural
i. ii.
:
Manajemen Menengah Manajemen Dasar
b. Jenjang Jabatan Fungsional
i. ii. iii.
:
Fungsional ll Fungsional lll Fungsional lV
(2) Penetapan Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
Pasal 4 Tahapan Sistem Rekrutmen Pegawar Berpengalaman
Sistem Rekrutmen Pegawai Berpengalaman di Perseroan meliputi tahap{ahap sebagai berikut:
a.
Perencanaan kebutuhan Pegawai Berpengalaman yang mengacu pada strategi Perseroan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, hasil kajian ulang proses bisnis serta pengembangan organisasi;
b. c. d.
Penentuan sumber rekrutmen Pegawai Berpengalamani Proses rekrutmen Pegawai Berpengalamanl Pengangkatan dan penempatan Pegawai Berpengalaman.
Pasal 5 Perencanaan Pegawai Berpengalaman
(1)
Perencanaan Pegawai Berpengalaman meliputr penyusunan
:
a.
Analisis beban organisasi baik prognosa.iangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebijakan atau strategi Perseroan;
b.
Rencana optimalisasi Pegawai dengan mempertimbangkan Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai dan hasil kajian ulang proses bisnis;
c.
Rencana mutasi yang meliputi promosi, rotasi, memasuki masa pensiun dan Pegawai yang akan berhenti bekerJa;
d.
Rencana jumlah FTK Perseroan.
(2) Perencanaan Pegawai Berpengalaman merupakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Manajemen Atas yang membidangi Pengembangan Organisasi di PLN Pusat dan dikonsolidasikan dengan Komite Appraisal.
Pasal 6
.
..
4 Pasal 6
Rekrutmen Pegawai Berpengalaman
(1) Rekrutmen Pegawai berpengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila telah dilaksanakan evaluasi kandidat internal dan tidak mendapatkan kandidat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komite Appraisal;
(2) Pelaksanaan rekrutmen Pegawai berpengalaman dilakukan sesuai dengan ketentuan Perseroan
dan
diskresi Direksi.
Pasal 7 Persyaratan
(1)
Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan oleh hasil Medical Check Up yang diselenggarakan oleh
Perseroan;
(2) Persyaratan untuk Jenjang Jabatan Struktural dan Jenjang Jabatan Fungsional (Fungsional ll Fungsional lll dan Fungsional lV) sebagai berikut:
a. b.
Pendidikan minimal S1/D4; Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikasi Profesi yang relevan dalam bidang yang dilamar;
(3) Jenjang Pendidikan terakhir dan pengalaman kerja menjadi parameter penilaian; (4) Bobot parameter penilaian (Knowledge, Ski , Aftitude dan Experience) dan Persyaratan Administrasi lainnya akan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis pelaksanaan rekrutmen.
Pasal 8 Proses Rekrutmen Pegawai Berpengalaman
(1) Proses rekrutmen Pegawai berpengalaman secara umum dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a.
Administrasi, merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan;
b.
Assessmenf, untuk mengetahui dan memastikan kesesuaian inteligensi, kepribadian dan sikap kerja Pelamar dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan;
c.
Wawancara, untuk mengetahui dan memastikan kesesuaian kompetensi Pelamar dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan di Perseroan;
d.
Kesehatan, untuk mengetahui kesehatan Pelamar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan;
e.
Masa pembuktian kesesuaian kompetensi Pelamar dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan di Perseroan, yang diper.lanjikan di dalam Service Level Agreement (SLA) diberlakukan selama
minimal
1 (satu)
semester atau maksimal
1 (satu) tahun dengan status
Pegawai PKWT
(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
(2) Proses Rekrutmen Pegawai Berpengalaman menjadi kewenangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat cq. Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta.
Pasal 9 Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Berpengalaman
(1) pelamar yang lulus dalam proses rekrutmen Pegawai berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan ini, diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai serta diberikan Jabatan Struktural/ Fungsional pada Level Kompetensi dan Grade sesuai Formasi Jabatan yang dibutuhkan Perseroan;
(2) Level Kompetensi dan Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pada
a.
:
Untuk Jenjang Jabatan Manajemen Menengah/Fungsional ll ditetapkan pada Level Kompetensi Advanced dan Skala Grade disesuaikan dengan masa kerja/pengalaman yang diakui Perseroan; atau
b. Untuk ...
5
b.
Untuk Jenjang Jabatan Manajemen Dasar/Fungsional lll ditetapkan pada Level Kompetensi Optimization dan Skala Grade disesuaikan dengan masa kerja/pengalaman yang diakui Perseroan, atau
c.
Untuk Jenjang Jabatan Fungsional lV ditetapkan pada Level Kompetensi System dan Skala Grade disesuaikan dengan masa kerja/pengalaman yang diakui Perseroan.
(3) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan Formasi Jabatan yang
ditetapkan Perseroan; (4t Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan. Pasal 10 Tanggung Jawab dan Kewenangan
ini Divisi Pengembangan SDM dan Talenta bertanggung jawab atas pelaksanaan rekrutmen Pegawai berpengalaman dengan memperhatikan Perencanaan Tenaga Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disetujui dan disusun setiap tahun anggaran sesuai dengan penetapan dari Direksi.
(1) PLN Kantor Pusat dalam hal
(2) Penyusunan kegiatan rekrutmen Pegawai berpengalaman, meliputi
a. b.
Anggaran biaya;
c.
Metode rekrutmen;
d.
Jadwal rekrutmen.
:
Jumlah kebutuhan Pegawai berpengalaman, lengkap dengan Sebutan Jabatan dan KKJ;
(3) Kewenangan pengangkatan sebagai Pegawai Berpengalaman PT PLN (Persero) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
Pasal
1I
Laporan Pelaksanaan
Pelaksanaan rekrutmen Pegawai berpengalaman yang telah diselenggarakan wa.iib dilaporkan kepada Direksi PT PLN (Persero) c.q. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia.
Pasal 12 Ketentuan Penutup
(1) Hal-hal lain mengenai pelaksanaan rekrutmen Pegawai berpengalaman Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
yang belum diatur dalam
(2) Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekrutmen profesional yang diatur dalam
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 264.KDlR/2008 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai.
Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
di : Jakarta : 21 Juli2014
Ditetapkan Pada Tanggal
DIREKTUR (SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM)
D. ERNINGPRAJA
