PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pembanding I ; sebagai Pembanding II ;

1

PUTUSAN NOMOR : 328/PDT/2014/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :---------------------------------------------------------

1. Pdt. DAME PANDIANGAN, S.H., M.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dahulu disebut sebagai Pelawan I sekarang disebut sebagai Pembanding I ;

2. TONNY PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dahulu disebut sebagai Pelawan II sekarang disebut sebagai Pembanding II ;

3. Pdt. MARULAM PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Advokad/Pengacara, alamat/tempat tinggal di Jalan Sudirman No. 37, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi

Sumatera

Utara,

Dahulu

disebut

sebagai

Pelawan III sekarang disebut sebagai Pembanding III ;

4. MAROLOP ………

2

4. MAROLOP PANDIANGAN, S.H., M.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan Jaksa/PNS, alamat/tempat tinggal di Jalan Vinca II Blok G.1 No. 33 Sektor I.4 Perumahan Griya Loka RT/RW 001/005, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dahulu disebut sebagai Pelawan IV sekarang disebut sebagai Pembanding IV ; 5. OPSTIB PANDIANGAN, S.H., jenis kelamin Laki-laki, umur 34 tahun, PNS, alamat/tempat tinggal di

Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan

Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dahulu disebut sebagai Pelawan V sekarang disebut sebagai Pembanding V ; 6. BOSCO JEMI PANDIANGAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Dahulu disebut sebagai Pelawan VI sekarang disebut sebagai Pembanding VI ; Dalam hal ini Pelawan I, II, III, IV, V dan VI memberikan Kuasa kepada MARULAM PANDIANGAN, S.H., dan ROSMAWARI PURBA, S.H., masing-masing Advokad, Anggota Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI), alamat Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2012 ;-----------------------------------------------------------L A W A N -------------------------------------1. YAYASAN

MASEHI

ADVENT

HARI

KETUJUH/MASEHI

ADVENT HARI KETUJUH, yang semula diwakili oleh Pdt. R. S SITUMEANG dan SAHAT TAMBA masingmasing mengaku diri sebagai Ketua dan Sekretaris dari YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ……….

3

MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dan sesuai suratsurat yang ada disebut berkedudukan di Pematang Siantar dan beralamat di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar, semula

Penggugat/Tergugat

Intervensi/Pembanding/

Termohon Kasasi dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms.-; Dahulu disebut sebagai Terlawan I sekarang disebut sebagai Terbanding I ;

2. Pdt. SAHAT H. SIMBOLON, jenis kelamin Laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH/MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, dalam eksekusi perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms.alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematang Siantar, Dahulu disebut sebagai Terlawan II sekarang disebut sebagai Terbanding II ; -------------------------------------------

3. Pdt. SABAR PINEM, jenis kelamin Laki-laki, umur 72 tahun, pekerjaan Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk dan atas nama

YAYASAN

MASEHI

KETUJUH/MASEHI

ADVENT

dalam Jo.

perkara perkara

perdata perdata

No. No.

ADVENT HARI

HARI

KETUJUH,

19/Pdt.G/2001/PN.Pms.41/Pdt.G/1986/PN.Pms.-

alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematang Siantar Dahulu disebut sebagai Terlawan III sekarang disebut sebagai Terbanding III ; ----------------------------------------

4. Pdt. DIRMAN NAINGGOLAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Pendeta dan Ketua Daerah Gereja Masehi

Advent ……….

4

Advent Hari Ketujuh di Indonesia Daerah Sumatera Utara dan mengaku Pengurus dari dan bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MASEHI ADVENT HARI KETUJUH / MASEHI ADVENT HARI KETUJUH, sebagai Pemohon Eksekusi

dalam

perkara

perdata

No.

19/

Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo. perkara perdata No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms.- alamat Jalan Simbolon No. 6 Kota Pematang Siantar Dahulu disebut sebagai Terlawan IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;---------------------Dalam hal ini Terlawan IV memberikan Kuasa kepada MARHALAM SIMANGUNSONG, S.H., dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bunga Lau III No. 20 Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013 ;------------------------------------------------------------------------ D A N ------------------------------------------------1. PARA AHLI WARIS dari Alm MARINUS PANDIANGAN, beralamat di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan semula Tergugat

I/

Terbanding I/Pemohon Kasasi I dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo. putusan No. 39/Pdt/ 1988/PT. Mdn.- Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai Turut Terlawan

I

sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I ; 2. ASMAN PANDIANGAN, jenis kelamin Laki-laki, umur 75 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan ……….

5

dan semula Tergugat II/Terbanding II/ Pemohon Kasasi II dalam perkara perdata No. 41/ Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo. putusan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn.- Jo putusan

Mahkamah

Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai Turut Terlawan II sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II ; -

3. YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA INDONESIA (YPCI), yang berkedudukan di Jalan Nias Ujung No. 65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dan semula Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi II dalam perkara perdata

No.

41/Pdt.G/1986/

PN.Pms.-

Jo.

putusan

No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988, Dahulu disebut sebagai Turut Terlawan

III

sekarang

disebut

sebagai Turut

Terbanding III ; ----------------------------------------------------

4. PARA AHLI WARIS dari Alm AWALLUDIN SINAGA, beralamat di Jalan Mujahir No. 2, Kota Pematang Siantar, semula Alm. Awalludin Sinaga adalah Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo. Putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn.- Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 486 K/Pdt/2003 Dahulu disebut sebagai Turut Terlawan

IV

sekarang

disebut

sebagai Turut

Terbanding IV ; --------------------------------------------------Dalam hal ini Dahulu Turut Terlawan I, II, III dan IV sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I, II, III, dan IV memberikan Kuasa kepada ANTONI

SUMIHAR

PURBA,

S.H.,

dan

MANGEMBANG

PANDIANGAN, S.H., M.H, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 92 Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Simarimbun, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Pebruari 2013 ; -------------------------------------------Pengadilan ………. Pengadilan Tinggi tersebut : ---------------------------------------------------------

6

Telah Membaca : ----------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 328/PDT/ 2014/PT.MDN. tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. tanggal 19 Februari 2014 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ---------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA --------------------

-----

Menimbang,

Gugatannya

bahwa

tertanggal

Kuasa

7 Januari

Hukum 2013

Penggugat yang telah

dengan

Surat

didaftarkan

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 Januari 2013 dibawah Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------1. Bahwa Pelawan I memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira 8 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 11 M x 20 M = 220 M2 (dua ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya Opstib Pandiangan, S.H./ Pelawan V;

Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat :

Bangunan Sentra Industri dan tanah pertapakannya milik Pemerintah Kota Pematang Siantar; Sebelah ……….

7

Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI); 2. Bahwa Pelawan II memiliki sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 9 M x 20 M = 180 M2 (seratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Bangunan Sentra Industri dan tanah pertapakannya milik Pemerintah Kota Pematang Siantar ; Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat : Rumah dan pertapakannya milik Marulam Pandiangan, S.H./ Pelawan III; Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) ; 3. Bahwa Pelawan III memiliki sebuah rumah darurat ukuran kira-kira 6 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 10 M x 20 M = 200 M2 (dua ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah pertapakan milik Tonny Pandiangan/Pelawan II; Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat : Tanah pertapakan milik Marolop Pandiangan, S.H., M.H./ Pelawan IV; Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) ;

4. Bahwa ……….

8

4. Bahwa Pelawan IV memiliki sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 20 M x 15 M = 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya milik Marulam Pandiangan, S.H./Pelawan III; Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat : Bendar dan sawah milik Tampubolon; Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI); 5. Bahwa Pelawan V memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira 15 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 18,50 M x 20 M = 370 M2 (iga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur : Rumah dan tanah pertapakannya milik Boseo Jemi Pandiangan/Pelawan IV; Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat : Rumah dan tanah pertapakannya milik Dame Pandiangan, S.H., M.H.,/Pelawan I; Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI); 6. Bahwa Pelawan VI memiliki sebuah rumah permanen ukuran kira-kira 8 M x 15 M yang berdiri di atas sebidang tanah pertapakan seluas kira-kira : 31,50 M x 15 M = 465 M2 (empat ratus enam puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Nias Ujung No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah ……….

9

Sebelah Timur : Tanah milik marga Sitorus; Sebelah Selatan : Bah Sorma; Sebelah Barat : Rumah dan tanah pertapakannya milik Opstib Pandiangan, S.H.,(Pelawan V); Sebelah Utara : Tanah Persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI); 7. Bahwa para Pelawan memperoleh tanah pertapakan rumah tersebut di atas berdasarkan penghunjukan dan penyerahan hak dari Alm. Marinus Pandiangan selaku pemegang hak atau pemilik atas tanah bebas negara persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955; 8. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan tersebut adalah sebagian tanah bebas negara persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 dan tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 tersebut telah dipertegas penguasaannya (Occupatie) kepada Marinus Pandiangan oleh Pemerintah Kotapadja Pematang Siantar dahulu sesuai dengan Berita Acara yang dibuat oleh Komisi Persoalan Tanah Kotapradja Pematang Siantar tanggal 2 Pebruari 1961; 9. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan tersebut bukan bagian dari tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI) Pematang Siantar, sehingga rumah Pelawan I, III, IV, dan VI tidak berdiri diatas tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI) Pematang Siantar; 10. Bahwa tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia (JPTI) Pematang Siantar menurut SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 luasnya kira-kira atau ditaksir 7.500 M2 karena luas tanah persil tersebut belum pernah diukur sebelumnya, dan setelah diukur pada tahun 1961 maka sesuai peta tanah yang dibuat oleh Komisi Persoalan Tanah –

Kotapradja ……….

10

Kotapadja Pematang Siantar sesuai Berita Acara tanggal 2 Pebruari 1961 maka tanah persil 98 SHTS

No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955

mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Tanah persil yang dikuasai Sitorus yang panjangnya kirakira 50 : meter; Sebelah Selatan : Tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 yang terdaftar atas nama Marinus Pandiangan, panjangnya kira-kira : 116 meter; Sebelah Barat : Tanah persawahan yang dikuasai oleh Tampubolon, panjangnya kira-kira : 78 meter; Sebelah Utara : Gang (rencana Jalan Nias Ujung) panjangnya kira-kira : 114 meter; 11. Bahwa Terlawan I (Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh) yang diwakili oleh Pdt. R. S. Situmeang dan Sahat Tamba pernah menggugat Alm. Marinus Pandiangan dan Asman Pandiangan (Turut Terlawan II) dalam perkara No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- supaya Alm. Marinus Pandiangan dan Turut Terlawan II mengosongkan dan menyerahkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) yang terletak di Jalan Nias Ujung Keluarahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara yang luasnya kira-kira 7.500 M2 kepada Terlawan I (YMAHK), karena tanah tersebut telah diserahkan oleh Pansa Tampubolon (Eks Wakil Ketua JPTI) kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMAHK) sesuai dengan surat penyerahan dibawah tangan tanggal 16 Oktober 1973; 12. Bahwa tanah pertapakan rumah milik para Pelawan maupun tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 atas nama Marinus Pandiangan tidak termasuk objek sengketa dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms.- Jo. No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- Jo No. 3620 K / Pdt / 1988 Jo. perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.- Jo. putusan

No. 73/ ……….

11

No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn.- Jo. putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, dalam hal ini terbukti dari peta pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim persidangan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 September 1987 No. 41/BA/Pdt/G/1987/PN. Pms.- dan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Majelis perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms.-; 13. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terlawan I (YMAHK) terhadap Alm. Marinus Pandiangan (Tergugat I) dan Asman Pandiangan (Tergugat II) dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms.- Jo. No. 39/Pdt/1988/ PT.Mdn.- Jo. No. 3620 K/Pdt/1988.- maka Hakim persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempertimbangkan dalam putusan sesuai hasil pemeriksaan setempat dan alat bukti yang diajukan dipersidangan

bahwa

Marinus Pandiangan dan

Asman

Pandiangan tidak terbukti ada mendirikan rumah diatas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara yang luasnya kira-kira atau ditaksir 7.500 M2, sehingga Hakim persidangan memutuskan sebagai berikut: MENGADILI DALAM KONPENSI : 1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Intervensi tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 11 September 1987 No. 41/BA/Pdt/G/1987/PN.Pms.- dinyatakan tidak syah dan berharga dan supaya diangkat kembali; 3. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi /

Tergugat I dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ditaksir berjumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah); DALAM ……….

12

DALAM REKONVENSI: 1. Menyatakan gugatan dari Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi ditolak; 2. Menghukum Penggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konpensi/Tergugat II dan III dalam Intervensi membayar ongkos perkara yang jumlahnya Nihil; DALAM INTERVENSI: 1. Menyatakan pihak Penggugat Intervensi tidak dapat diterima sebagai Pihak Ketiga dalam perkara ini serta menyatakan gugatan Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar ongkos perkara yang sampai ini hari ditaksir Nihil; Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms.- tersebut, maka Terlawan I menyatakan banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn.- tanggal 14 Juli 1988 berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Menerima permohonan banding Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat/Intervensi/Pembanding; DALAM KONVENSI Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms.- yang dinyatakan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian; 2. Menyatakan Sita Revindicatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No. 471/ Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms.- adalah sah dan berharga; 3.

Menyatakan ……….

13

3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh / Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematang Siantar Jl. Simbolon No. 6 ; 4. Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I dan II dalam Konpensi/ Tergugat I dan II dalam Rekonvensi / Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding yang telah memakai / mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Tergugat I Intervensi / Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi / Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi / Terbanding ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar tersebut untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Tergugat I Intervensi/ Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik; 6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 43.000.- (empat puluh tiga ribu rupiah); 7. Menolak

gugatan

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

dalam

Rekonvensi/ Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI: 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober

1987

No.

41/Perd/G/1986/PN.Pms.-

yang

dimohonkan

pemeriksaan dalam tingkat banding; ■ Menghukum ……….

14



Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan Nihil;

DALAM INTERVENSI: 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober

1987

No.

41/Perd/G/1986/PN.Pms,

yang

dimohonkan

pemeriksaan dalam tingkat banding; 

Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Nihil;



Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar; Bahwa

atas

putusan

Pengadilan

Tinggi

Medan

No.

39/Pdt/

1988/PT.Mdn.- tersebut, maka Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan Penggugat Intervensi (in casu Turut Terlawan III/YPCI) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 September 1993 No. 3620 K/Pdt/ 1988 berbunyi sebagai berikut: MENGADILI Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1.

Marinus Pandiangan;

2.

Asman Pandiangan;

Dan Pemohon Kasasi II: Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (JPTI) tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juli 1988 No. 39/Pdt/1988/ PT.Mdn, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Menerima permohonan banding Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding;

Dalam Konpensi ……….

15

Dalam Konpensi: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms, yang dinyatakan banding; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebahagian; 2. Menyatakan Sita Conservatoir Beslag tanggal 27 Nopember 1986 No. 471/ Pen.Pdt/G/1986/PN.Pms.- adalah sah dan berharga; 3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar tersebut adalah syah merupakan hak/kepunyaan dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Pematang Siantar Jl. Simbolong No. 6; 4. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam Konpensi/ Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/ Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar tersebut untuk seterusnya diserahkan

kepada

Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Intervensi/ Pembanding, dalam keadaan kosong dan baik; 6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Penggugat II dan III Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 43.000.- (empat puluh tiga ribu rupiah); Menolak ……….

16

Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonvensi / Tergugat I Intervensi / Pembanding selain dan selebihnya; REKONVENSI: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms.- yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ; Menghukum Tergugat I dan II dalam Konpensi/Penggugat I dan II dalam Rekonvensi / Tergugat II dan III Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi, yang dalam peradilan tingkat banding diperhitungkan Nihil; DALAM INTERVENSI : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Oktober 1987 No. 41/Perd/G/1986/PN.Pms, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding; Menghukum Penggugat Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Nihil; Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar; Menghukum para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan masing-masing sebanyak sebanyak Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 14. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 1993

No.

3620 K/Pdt/1988 tersebut, maka Terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon) yang mengaku diri Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (Terlawan I in casu: Penggugat dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms,) telah pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 1994 dan disempurnakan tanggal 29 September 1994;

15. Bahwa ……….

17

15. Bahwa dalam rangka eksekusi atas perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN. Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah pernah melakukan pengukuran ulang atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut berdasarkan peta situasi tanah lampiran SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 atas permohonan dari Terlawan II yang mengaku diri sebagai Ketua/ Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMAHK) dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 Juni 1994 Nomor : 273/Pen.Pdt/1994/PN.Pms.-; 16. Bahwa sesuai hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Pematang Siantar bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut berdasarkan peta situasi tanah lampiran SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955, maka tanah pertapakan rumah milik Pelawan dan ataupun tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 berada diluar areal tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut; 17. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar juga pernah menangguhkan penyerahan tanah tereksekusi kepada Terlawan II karena Terlawan II ternyata tidak dapat mengajukan bukti berupa Akta Pendirian Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh in casu: Terlawan I dan juga tidak dapat mengajukan bukti diri bahwa Terlawan II sebagai Ketua atau Pengurus yang sah dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh in casu: Terlawan I yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang menjadi Penggugat dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms dan Terlawan II juga tidak dapat mengajukan alat bukti Akta Notaris Penggantian Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh dari Pdt. R.S. Situmeang dan Sahat Tamba kepada terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon); 18. Bahwa walaupun Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai Penggugat dalam perkara

No.

41/Pdt.G/1986/PN.Pms,

Jo

putusan

PT.Medan

No.

39/

Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 sudah mulai terungkap sebagai Yayasan fiktif, ternyata Terlawan II (Pdt. Sabar Pinem)

juga ……….

18

juga mengaku diri sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMAHK) dan mengajukan gugatan No. 19/Pdt.G/2001/ PN.Pms, dengan tuntutan sebagai berikut : 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan; 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Berita Acara pengosongan dan penyerahan No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms, tertanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna dan tidak sesuai dengan dictum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988; 3. Menetapkan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988 dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengembalikan tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat I, II, III dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat; 4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voeraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi; 5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa dalam proses persidangan ternyata Terlawan III tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMAHK) dan Terlawan III hanya sebagai Pendeta dan Ketua Pengurus Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Kawasan Sumatera Bagian Utara yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar, namun demikian Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memperagakan proses peradilan sesat karena hasil eksekusi sudah diterima Pemohon eksekusi tetapi eksekusi minta dibatalkan oleh pihak lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara dan Hakim Majelis persidangan memutuskan gugatan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan

menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

sebahagian;

2.

Menyatakan ……….

19

2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Berita Acara pengosongan dan penyerahan No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms, tertanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna dan tidak sesuai dengan dictum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988; 3. Menetapkan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3620 K/Pdt/1988 dilakukan sesuai dengan amar putusan dan mengembalikan tanah yang masih dikuasai oleh Tergugat I, II, III dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat; 4. Menghukum Tergugat-Tergugat I s/d IV untuk membayar ongkos perkara ini hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah); Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/ 2001/PN.Pms, tersebut maka Turut Terlawan I, II dan III telah mengajukan Banding dan ternyata Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, juga melanggengkan proses peradilan sesat dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menolak permohonan Banding dari para Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2001 No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms; 3. Menghukum para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/ 2001/PN.Pms, tersebut maka Turut Terlawan I, II dan III telah mengajukan Kasasi dan ternyata Mahkamah Agung R.I dalam putusan No. 486 K/Pdt/ 2003, juga

melanggengkan

proses

peradilan

sesat

dalam

perkara

perdata

No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI ……….

20

MENGADILI 1. Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi; 2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara; 19. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/ 2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, maka kemudian Dirman Nainggolan (in casu Terlawan IV tampil mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh dan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

Pematang

Siantar

atas

putusan

perkara

perdata

No.

19/

Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo putusan perkara

No.

41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988. Padahal Terlawan IV tidak ada mengajukan bukti yang sah untuk membuktikan dirinya sebagai Pengurus baru dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh pengganti dari Pdt. R. S. Situmeang dan Sahat Tamba maupun Pdt. Sahat H. Simbolon dan Pdt. Sabar Pinem yang juga silih berganti mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh, tetapi Pengadilan Negeri Pematang Siantar tetap mengeluarkan Penetapan Eksekusi; 20. Bahwa meskipun Terlawan IV tidak ada mengajukan alat bukti diri yang sah sebagai Pengurus yang sah dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu Penggugat dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms, Jo putusan PT.Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, namun Pengadilan Negeri Pematang Siantar tetap membuat Aanmaning (peringatan) terhadap Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk melaksanakan putusan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo. putusan PN. Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo.

putusan ……….

21

putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan IV patut dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak dan peringatan (Aanmaning) dan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara ini tidak sah dan patut dibatalkan; 21. Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah mengajukan bantahan atas penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/ 2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/ 1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, karena Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah pernah melaksanakan eksekusi terhadap putusan perkara No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/ 1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, dan telah melakukan pengukuran atas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar dan ternyata Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak ada menguasai tanah persil 98 SHTS No. 1000 tgl 12 Agustus 1955 milik JPTI serta pihak yang mengajukan gugatan pembatalan eksekusi dan atau pemohon eksekusi ulang atas putusan perdata No. 41/ Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, tidak mempunyai pribadi hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum di Pengadilan (Non Persona Standi In Judicio) atau tidak mempunyai hak hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/ 1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, tetapi ternyata Pengadilan Negeri Pematang Siantar tetap mengeluarkan peringatan (Aanmaning) kedua pada tanggal 21 Nopember 2012; 22. Bahwa kemudian petugas Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar juga tetap melakukan pengukuran atas areal persil 98 A SHTS No. 1001 milik Marinus Pandiangan dan atau atas tanah milik para Pelawan dalam rangka

eksekusi

perkara ……….

22

perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I

No. 486 K/Pdt/2003, Jo

putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, atas permohonan Terlawan IV yang mengaku diri Pengurus/Ketua dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu : Terlawan I); 23. Bahwa para Pelawan sangat keberatan atas tindakan Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Terlawan IV tersebut, karena rumah dan atau tanah pertapakan milik para Pelawan tersebut tidak termasuk objek sengketa dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan

PT. Medan No.

39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, dan juga tidak termasuk areal persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI, dan sementara itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan

PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo

putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, adalah tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI-in casu : Turut Terlawan III; 24. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memerintahkan Turut Terlawan II dan para ahli waris Turut Terlawan I untuk mengosongkan rumah kediamannya yang terletak di atas tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tgl 12 Agustus 1955 padahal tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tgl 12 Agustus 1955 tersebut bukan termasuk objek sengketa dalam perkara perdata No. 19/ Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 486 K/Pdt/2003, Jo perkara perdata

No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo

putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT. Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988, dan lagi pula dalam putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 disebutkan secara tegas bahwa tanah yang harus dikosongkan adalah tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal ……….

23

tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI sehingga perintah pengosongan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas tanah pertapakan dan rumah milik para Pelawan adalah suatu perintah yang tidak sah menurut hukum dan patut dinyatakan batal demi hukum; 25. Bahwa lagi pula dalam SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 disebutkan bahwa menurut perkiraan sementara luas persil No. 98 milik JPTI adalah kirakira: 7.500 M2 dan luas tanah sebenarnya akan ditentukan menurut sebenarnya (Vide: huruf C SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955) dan dalam surat penyerahan tanggal 16 Oktober 1973 juga disebutkan luas tanah yang diserahkan kira-kira 7.500 M2, sehingga luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak pasti seluas 7.500 M2, maka tuntutan Penggugat/Pemohon Eksekusi untuk penambahan luas persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak menurut hukum; 26. Bahwa apabila tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak penuh luasnya 7.500 M2 maka hal itu tidak dapat dibebankan kepada tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 milik Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan atau para Pelawan, karena berkurangnya luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tgl 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut akibat adanya pembukaan dan pelebaran Jalan Nias Ujung yang disebelah Utara tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 milik JPTI tersebut selebar 6 M x 114 M = 648 M2 dan disebelah Barat kurang ukur seluas 6 M x 78 M = 484 M2 dan luas seluruhnya = 1.168 M2. Sehingga apabila luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 yang ada sekarang seluas 6.355 ditambah dengan tanah yang kurang ukur dan tanah pelebaran Jalan Nias Ujung seluas: 1.168 M2 maka luas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 milik JPTI tersebut adalah seluas: 7.523 M2, sehingga luas tanah persil No. 98 yang diperkirakan dalam SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 milik JPTI tersebut tidak berkurang; 27. Bahwa karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka gugatan perlawanan ini patut dinyatakan dikabulkan dan para Pelawan dinyatakan Pelawan yang beritikad baik;

28. Bahwa ……….

24

28. Bahwa agar para Pelawan tidak dirugikan secara materiel maupun immaterial dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara No. 19/Pdt.G/ 2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, dan putusan perkara No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, maka para Pelawan memohon supaya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menangguhkan pelaksanaan (executie) atas tanah pertapakan dan atau rumah milik para Pelawan yang terletak diatas tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955; 29. Bahwa Pdt. Marinus Pandiangan dan Awaluddin Sinaga telah meninggal dunia, maka gugatan Perlawanan ini ditujukan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut pada komparisi gugatan ini; 30. Bahwa para Turut Terlawan turut digugat hanya memenuhi syarat formil gugatan dan Pelawan tidak mempunyai perselisihan hak dengan para Turut Terlawan atas objek perkara, maka para Turut Terlawan hanya patut dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini; 31. Bahwa gugatan perlawanan ini timbul sebagai akibat perbuatan para Terlawan I, II, III, IV yang merugikan hak para Pelawan, maka para Terlawan I, II, III, IV patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; 32. Bahwa gugatan perlawanan ini didasarkan alas hak yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh para Terlawan, maka putusan yang mengabulkan gugatan perlawanan ini patut dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Pelawan memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan perlawanan ini serta memanggil para Pelawan dan para Terlawan serta para Turut Terlawan untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus gugatan perlawanan ini dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI ……….

25

DALAM PROVISIE: Menangguhkan pelaksanaan (executie) ulang atas putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, Jo putusan perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/ Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, sampai gugatan perlawanan ini mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan ini seluruhnya; 2. Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik; 3. Menyatakan pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah pertapakan dan rumah milik para Pelawan yang merupakan bagian dari tanah persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 dalam rangka pelaksanaan (executie) putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo No. 3620 K/Pdt/1988, Jo putusan perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum; 4. Menyatakan permohonan pelaksanaan (executie) ulang putusan perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn, Jo. No. 3620 K/Pdt/1988, Jo putusan perkara No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms, Jo putusan No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn, Jo putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt/2003, yang diajukan oleh Pdt. Sabar Pinem (Terlawan III) maupun yang diajukan oleh Pdt. Dirman Nainggolan (Terlawan IV) maupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Terlawan III dan Terlawan IV tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak dapat diterima atau ditolak; 5. Menyatakan penetapan pelaksanaan (executie) dan pengosongan atas rumah dan tanah pertapakannya milik para Pelawan tidak sah dan batal demi hukum; 6. Menyatakan putusan yang mengabulkan gugatan perlawanan ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

7. Menghukum ……….

26

7. Menghukum para Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini; 8. Menghukum para Terlawan I, II, III, IV untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pelawan memohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Jawaban Terlawan IV tanggal 29 Mei 2013 pada pokoknya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: Bahwa Terlawan IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Terlawan IV;

1. Bahwa dalil para Pelawan pada poin 1 s/d poin 6 lembar ke-3 dan ke-4 gugatan tentang pemilikan tanah yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan dan dusta, sebab di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar dari dahulu hingga sekarang tanah yang terletak di Jalan Nias Ujung Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar merupakan hak milik dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar sesuai dengan surat Hak Tanah Sementara No. 1000 Persil 98 (Vide

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988

Tanggal 11 September 1993) dan apabila ada orang lain yang menguasai dan mengusahai serta bertempat tinggal di areal tanah milik dimaksud tanpa seijin Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang berkantor di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berupa penyerobotan dan/ atau penguasaan tanah tanpa hak;

2. Bahwa ……….

27

2. Bahwa dalil poin 7 pada lembar ke-4 gugatan perlawanan yang menyatakan

para

Pelawan

memperoleh

tanah

pertapakan

dimaksud

berdasarkan penghunjukan dan penyerahan dari Alm. Marinus Pandiangan selaku pemegang hak atau pemilik atas tanah bebas negara persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 merupakan dalil yang penuh rekayasa dan diduga palsu karena ternyata rumah yang disebut Pelawan justru terletak di areal 7.500 M2 milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh sebagaimana dalam surat tanah SHTS 1000 persil 98 yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993; Bahwa Marinus Pandiangan dan para Pelawan mendirikan rumah di areal tersebut tanpa hak karena Marinus Pandiangan telah dipecat dari Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia karena kesalahan berupa: 2.1. Penganiayaan terhadap salah seorang siswa yang bernama Emelia Br Panjaitan mengakibatkan siswa tersebut sakit syaraf permanen (hilang ingatan) sehingga dirawat dirumah sakit jiwa di Medan; 2.2. Merobek Les-Derma jang berisi serta membuangnja dan sebahagian jang dirobeknja itu tidak kelihatan hingga sekarang ini djuga. Pengrobekan dilakukan sewaktu dia memungut Derma didaerah Tng. Balai pada permulaan bln Mei 1957; 2.3. Mem-foto copy Surat Idzin Kepala Polisi Tng. Balai No : Pol/1038/ 33e4557 dengan tidak seidzin Penguasa yang memberi idzin dan tidak setahu Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia, padahal dia telah mendapat peringatan lebih dahulu dari Kepala Kedjaksaan/Pengadilan Negeri Kab. Simalungun; Maka rapat Pengurus memutuskan: 1. Memberhentikan Tn. Marinus Pandiangan dari Kader Guru dan Penderma Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia; 2. Memberhentikan tn. Marinus Pandiangan dari Pengurus (Penulis) dan Keanggotaan Jajasan Pendidikan Tjahaya Indonesia, berdasarkan UU KSAD No. Prt/PM/06/1957; 3. Membereskan

segala

keuangan

yang

berhubungan dengan

Tn. Marinus Pandiangan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja ; 3. Bahwa ……….

28

3. Bahwa dengan demikian point 8 dalil gugatan perlawanan merupakan rekayasa sehingga seolah-olah telah terjadi occupasi oleh Marinus Pandiangan, padahal faktanya tidak mungkin Pemerintah Kotapradja Pematang Siantar mengeluarkan persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 diatas tanah yang sudah diberikan haknya kepada pihak lain yaitu SHTS No. 1000 persil 98, dan kalaupun Pemerintah Kotapradja Pematang Siantar benar telah menerbitkan hal tersebut maka hal itu merupakan perbuatan yang cacad hukum sebab diareal yang diterbitkan haknya tersebut merupakan milik Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia. Sedangkan Marinus Pandiangan pada saat itu bertugas hanya sebagai penulis saja dan itupun sudah dipecat dari kepengurusan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia, dengan demikian pada hakekatnya Marinus Pandiangan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia; Bahwa selain daripada itu dapat ditegaskan kalau persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 tidak akan mungkin diterbitkan oleh Pemerintah Kotapradja Pematang Siantar karena tanah sisa dari SHTS No. 1000 persil 98 yang diberikan kepada Jajasan Tjahaja Indonesia merupakan Daerah Aliran Sungai dan kalaupun hal itu dibenarkan maka dapat ditegaskan kalau Marinus Pandiangan tidak berwenang dan tidak berhak atas tanah sisa tersebut, justru yang berhak adalah Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang memperoleh penyerahan asset berupa tanah SHTS No. 1000 persil 98 dari Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1973 ; 4. Bahwa poin 9 dalil gugatan Pelawan jelas telah memperlihatkan kemunafikan para Pelawan, sebab sebelum gugatan perlawanan ini diajukan, para Pelawan mendalilkan kalau tanah SHTS No. 1000 persil 98 merupakan milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) sementara dalam gugatan perlawanan ini jelas-jelas para Pelawan telah mengakui dengan tegas kalau SHTS No. 1000 persil 98 tanggal 12 Agustus 1955 terdaftar atas nama Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia, maka dengan demikian dalil poin 9 tersebut harus dikesampingkan karena rumah milik para Pelawan tersebut didirikan diatas tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955;

5. Bahwa ……….

29

5. Bahwa pernyataan para Pelawan yang menyatakan tanah persil 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 luas dan batas-batasnya seperti yang diuraikan para Pelawan pada poin 10 gugatan perlawanan jelas merupakan pernyataan sepihak yang tidak patut serta tidak mungkin terjadi sebab Marinus Pandiangan sudah di pecat dari kepengurusan JPTI (harap dibaca dengan seksama alasan pemberhentian Marinus Pandiangan tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas tak lain dan tak bukan adalah karena Marinus Pandiangan melakukan perbuatan biadab yang salah satu perbuatannya mengakibatkan seorang murid harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Medan sedangkan salah satunya lagi mengambil/mencuri uang derma); 6. Bahwa poin 11 gugatan para Pelawan yang mencoba mempelesetkan seolah-olah tanah persil 98 SHTS No. 1000 merupakan milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) padahal yang sebenarnya adalah milik Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia (JPTI) sehingga dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak terpedaya dengan tipu muslihat para Pelawan karena jelas berbeda antara YPCI dengan JPTI; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/ PN.Pms, tanggal 1 Oktober 1987 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988 dan kemudian putusan Banding tersebut dalam tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 sehingga dengan demikian para Pelawan sudah terlalu lancang menggugat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) apalagi nampak dengan jelas kalau beberapa orang diantara para Pelawan ternyata ada yang merupakan abdi hukum, sepatutnya seorang abdi hukum mematuhi hukum; 7.

Bahwa poin 12 gugatan para Pelawan jelas merupakan upaya agar seolah-olah tanah pertapakan rumah milik para Pelawan yang telah direkayasa mempunyai persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 karena jikalaupun memang benar persil 98 A SHTS No. 1001 diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Pematang Siantar pada tanggal 12 Agustus 1955 dalam artian bersamaan dengan SHTS No. 1000 persil 98 milik Jajasan Pendidikan ……….

30

Pendidikan Tjahaja Indonesia maka hal tersebut tidak mungkin sebab tanah yang dimaksudkan sebagai persil 98 A SHTS No. 1001 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah persil 98 SHTS No. 1000 atau setidak-tidaknya merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mustahil seorang Walikota mau menerbitkan SHTS dalam lingkungan DAS (Daerah Aliran Sungai) ; 8.

Bahwa dari poin 13 baris ke 8 (delapan) dalil gugatan para Pelawan ternyata sudah mendarah daging bagi para Pelawan untuk memutar balikkan fakta dengan cara berulangulang menyatakan tanah SHTS No. 1000 persil 98 milik Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia disingkat YPCI, padahal justru tanah SHTS No. 1000 persil 98 merupakan milik Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia disingkat JPTI (JPTI benar benar ada dan benar-benar pula telah dibubarkan pada tanggal 15 Oktober 1973 sesuai dengan Notulen Rapat No. 48 yang dbuat dihadapan Notaris W. Silitonga Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1973) yang telah diserahkan kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh (mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengerti dan memahami serta benar-benar dapat membedakan antara Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia disingkat YPCI dengan Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia disingkat JPTI) ;

9.

Bahwa dari poin 14 dalil gugatan para Pelawan jelas terlihat kalau para Pelawan mengakui keberadaan Terlawan II (Pdt. Sahat H. Simbolon) selaku orang yang mengaku diri sebagai Ketua/Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (Terlawan I in casu Penggugat dalam perkara perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms, tanggal 1 Oktober 1987 Jo putusan PT. Medan No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn tanggal 14 Juli 1988 Jo putusan Mahkamah Agung R I No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993; Catatan : Bahwa eksekusi yang didalilkan oleh para Pelawan pada poin 14 gugatan para Pelawan benar telah dilaksanakan akan tetapi eksekusi dimaksud telah dinyatakan batal demi hukum dengan adanya gugatan pembatalan eksekusi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar sehubungan dengan adanya rekayasa antara para Pelawan dengan oknum Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar (dahulu Tergugat IV dalam perkara Perdata;

31

10. Bahwa dengan dibatalkannya eksekusi yang dimaksudkan oleh para Pelawan tersebut pada poin 14 gugatan para Pelawan maka secara otomatis pengukuran yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan pada poin 15 gugatan para Pelawan juga menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum; 11. Bahwa sehubungan dengan poin 16 gugatan para Pelawan maka perlu dipertegas kalau para Pelawan telah mendirikan bangunan tanpa hak di atas areal 7.500 M2 sebagaimana disebut dalam SHTS 1000 Persil 98 yang menjadi milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh yang berkedudukan di Jln. Simbolon No. 6 Pematang Siantar; Catatan : Harap, dibaca dengan seksama diktum putusan Mahkamah Agung R I No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993 antara lain sebagai berikut: Poin 4 : "Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dan II dalam konpensi/Penggugat I dan II dalam rekonpensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding yang telah memakai/mempergunakan tanah persil

No.

98 SHTS No.1000 tanggal 12 Agustus 1955 kepunyaan Penggugat

dalam

konpensi/Tergugat

dalam

rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan tanpa hak dan tanpa izin tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum "; Poin 5 : "Menghukum Tergugat I dan II dalam konpensi/ Penggugat I dan II dalam rekonpensi/Tergugat II dan III Intervensi/Terbanding ataupun orang yang mendapat hak dari padanya; 12.

Bahwa sehubungan dengan poin 17 gugatan para Pelawan perlu dipertegas kalau Terlawan I Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV seluruhnya adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh karena, jabatan Ketua dan Sekretaris Masehi Advent Hari Ketujuh merupakan jabatan yang ex oficio terhadap Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sehingga tidak diperlukan bukti diri untuk jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagaimana dipertanyakan oleh para Pelawan;

32

Catatan : Sepatutnya para Pelawan harus memahami dan mengetahui bahwasanya pendirian Yayasaan di Indonesia hanya berdasar kan pada kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung karena Undang-Undang yang pertama sekali mengatur tentang Yayasan adalah UU No. 16 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2001; 13. Bahwa sehubungan dengan poin 18 dalil gugatan para Pelawan yang menyatakan Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai yayasan fiktif maka perlu dan sangat perlu dipertegas kalau sebenarnya justru Yayasan Pendidikan Cahaya Indonesia (YPCI) lah yang fiktif dengan alasan ternyata yayasan tersebut dibuat berdasarkan Anggaran Dasar Jajasan Pendidikan Tjahaja Indonesia JPTI) yang nyata-nyata Marinus Pandiangan sudah di pecat dari kepengurusan JPTI

dan yang terpenting diketahui

JPTI

tersebut sudah

dibubarkan justru karena mau dibubarkanlah makanya assetnya diserahkan kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sesuai dengan Anggara Dasar JPTI itu sendiri (bahwa secara de fakto dapat dibuktikan bahwa YPCI milik para Pelawan tidak mempunyai kantor dan tidak punya kegiatan apapun di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar); 14. Bahwa sehubungan dengan poin 19 dalil para Pelawan maka perlu dipertegas kalau jabatan Terlawan IV selaku Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Sumatera Kawasan Utara adalah jabatan ex oficio dalam lingkungan kepengurusan Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh untuk Daerah Sumatera Kawasan Utara, sehingga dalam konteks permohonan eksekusi dimaksud maka Terlawan IV hanya menjalankan tugas yang selarna ini belum sempurna dilaksanakan oleh pengurus yayasan terdahulu; 15. Bahwa sehubungan dengan poin 20 dalil para Pelawan maka perlu dipertegas kalau sebenarnya Terlawan IV sebagai pribadi atau istilah para Pelawan sebagai diri memang benar tidak ada mengajukan bukti diri sebagai pengurus yang sah dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (in casu: Penggugat dalam perkara

perdata

No.

19/Pdt.G/2001/PN.Pms,

Jo

putusan

No. 73/Pdt/2002/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI

PT

Medan No. 486

K/PDT/2003 Jo putusan PN No. 4l/Pdt.G/1986/PN.Pms, Jo. putusan PT Medan No. 39/Pdt/ ……….

33

No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988 karena pada saat itu Terlawan IV belum menjabat sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Sumatera Kawasan Utara; 16. Bahwa poin 21 dalil para Pelawan merupakan dalil yang sangat lancang dan sengaja bertindak seolah-olah tidak mengetahui aturan dan peraturan karena Pelawan I berprofesi Hakim Ad Hock Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pelawan III berprofesi Advokat sedangkan Pelawan IV seorang Jaksa sehingga sungguh sangat tidak masuk diakal orang yang berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan sedemikian rupa mampu menyatakan pemohon eksekusi tidak mempunyai hak hukum (Legal Standing) dalam konteks permohonan eksekusi atas perkara perdata

No. 19/Pdt.G/2001/PN.Pms Jo putusan PT Medan No.

73/Pdt/2002/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 486 K/PDT/2003 Jo putusan PN Pematang Siantar No. 41/Pdt.G/1986/PN.Pms Jo. putusan PT Medan

No. 39/Pdt/1988/PT.Mdn Jo. putusan Mahkamah Agung RI

No. 3620 K/Pdt/ 1988; 17. Bahwa poin 22 dalil para Pelawan merupakan dalil yang memutar balik fakta, sebab petugas Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar sama sekali tidak pernah mengukur areal persil No. 98 A SHTS No. 1001 justru petugas Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengukur tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan IV adalah diareal persil 98 SHTS

No. 1000 dan

perlu ditegaskan kalau diareal dimaksud tidak ada hak lain selain daripada persil No. 98 SHTS No. 1000 milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh dan yang namanya Marinus Pandiangan dan/atau Asman Pandiangan ataupun orang yang mendapat hak daripadanya wajib untuk mengosongkan tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 yang terletak di Jalan Nias Ujung Pematang Siantar tersebut, untuk seterusnya diserahkan kepada Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi / Tergugat

I

Intervensi/Pembanding dalam keadaan kosong dan baik; Catatan : Justru karena para Pelawan tidak mematuhi perintah Pengadilan tertinggi di Negara Republik Indonesia tercinta inilah makanya pemohon eksekusi memohon pelaksanaan eksekusi atas perkara Aquo, jika seandainya para Pelawan mau mengosongkan dengan baik tanah yang ……….

34

yang ditempatinya tanpa hak dan tanpa seijin pemohon eksekusi yang berada diareal persil No. 98 SHTS No. 1000 tersebut maka tentu saja petugas/aparat hukum tidak perlu dimintakan untuk pelaksanaan eksekusi nantinya; 18. Bahwa sehubungan dengan poin 23 dalil para Pelawan maka Terlawan IV tetap menghimbau agar supaya para Pelawan mau mematuhi hukum dan dengan kesadaran sendiri rela mengosongkan rumah yang ditempatinya selama ini yang berada di areal persil No. 98 SHTS No. 1000 milik Terlawan IV yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh yang beralamat kantor dari dahulu hingga saat ini di Jln. Simbolon No. 6 Pematang Siantar; 19. Bahwa sehubungan dengan poin 24 dalil para Pelawan perlu ditegaskan kalau Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang telah memerintahkan Turut Terlawan II dan para ahli waris Turut Terlawan I untuk mengosongkan rumah kediamannya yang terletak diatas tanah persil No. 98 SHTS No. 1000 tanggal 12 Agustus 1955 bukan diatas tanah persil No. 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 seperti yang didalilkan oleh para Terlawan; Catatan : Bahwa diatas tanah SHTS No. 1000 persil No. 98 tanggal 12 Agustus 1955 tidak pernah ada diterbitkan hak apapun dan SHTS No. 1000 Persil No. 98 A tanggal 12 Agustus 1955 dapat dipastikan adalah fiktif dan jangan-jangan telah dipalsukan oleh para Pelawan karena batas daripada SHTS No. 1000 persil No. 98 adalah Sei Bah Sorma; 20. Bahwa sehubungan dengan poin 25 dalil para Pelawan yang menyatakan pemohon eksekusi menuntut penambahan luas persil No. 98 SHTS No. 1000 perlu diluruskan sebab pemohon eksekusi tidak pernah meminta penambahan luas tanah yang dimohonkan eksekusi lebih dari 7.500 M2; 21. Bahwa sehubungan dengan poin 26 dalil para Pelawan maka perlu ditegaskan kalau tanah terperkara tidak pernah hilang atau longsor ataupun dijadikan persawahan seperti yang didalilkan oleh para Pelawan ketika menghadapi gugatan perbaikan/penyempurnaan eksekusi;

Bahwa ……..

35

Bahwa para Pelawan tidak perlu mengulas dan menjumlah-jumlahkan ukuran dan luas tanah sebab tidak mungkin tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut berlebih karena berbatasan langsung dengan Sei Bah Sorma dan seandainya pun berlebih maka orang yang paling berhak atas tanah yang berlebih tersebut adalah pemohon eksekusi, justru para Pelawan sepatutnya menyadari kalau para Pelawan harus mengosongkan tanah yang ditempati yang berada diatas areal SHTS No. 1000 persil No. 98 tanggal 12 Agustus 1955 milik Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh/Masehi Advent Hari Ketujuh (harap dibaca diktum putusan MA RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993; 22. Bahwa sehubungan dengan poin 27 dan 28 dalil para Pelawan tidak beralasan untuk dikabulkan dengan alasan seperti yang diuraikan diatas; 23. Bahwa poin 29 dalil para Pelawan sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan namun perlu disampaikan dan diberitahukan kalau para Pelawan telah bertindak melampaui hak dan kepentingannya sebab disatu sisi bertindak sebagai Pelawan dan disisi lain bertindak sebagai Turut Terlawan sehingga tidak diketahui siapa pewaris dan siapa ahli waris dan yang paling unik lagi disatu sisi sebagai Pendeta disisi lainnya bertindak bukan sebagai Pendeta, entah mana yang benar merekalah yang tahu, yang pasti Terlawan IV yakin dan percaya kalau hukurn di Negara Republik Indonesia masih dapat ditegakkan; 24.

Bahwa ternyata pada poin 30 dalil para Pelawan terlihat dengan jelas kalau para Pelawan mengerti hukum sehingga patut dan layak dipertanyakan kenapa terhadap diri para Pelawan sendiri yang memperoleh tanah pertapakan rumah masing-masing berdasarkan penghunjukan dan penyerahan hak dari Alm. Marinus Pandiangan selaku pemegang hak atau pemilik tanah bebas negara persil No. 98 A SHTS No. 1000 tidak mengerti hukum ? Apakah para Pelawan masih belum menyadari juga kalau Marinus Pandiangan dan Asman Pandiangan bahkan orang yang mendapatkan hak dari keduanya telah dihukum oleh Pengadilan untuk menyerahkan tanah dimaksud (SHTS No. 1000 Persil No.98 tanggal 12 Agustus 1955) kepada Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh /

Masehi ……….

36

Masehi Advent Hari Ketujuh berkedudukan di Jalan Simbolon No. 6 Pematang Siantar ? (kalau belum mengetahui maka diharapkan agar para Pelawan segera membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 3620 K/Pdt/1988 tanggal 11 September 1993) ; 25. Bahwa

setelah

Terlawan

mengajukan

bantahan

atas

dalil-dalil

yang

dikemukakan Pelawan, maka Terlawan perlu mempertegas kembali bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan pada tanggal 30 Juli 2012 dan telah ditindak lanjuti Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan melakukan konstatering pada tanggal 21 Nopember 2012;

26. Bahwa permohonaan eksekusi tersebut adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 486.K/Pdt/2003 tanggal 25 September 2005 untuk memperbaiki kesalahan eksekusi No. 41/BA.Pdt.G/1986/PN.Pms tanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 karena luas tanah tereksekusi kurang sempurna dan tidak memenuhi diktum putusan Mahkamah Agung RI No. 3620.K/Pdt/1998 tanggal 11 September 1993;

27. Bahwa luas tanah yang tereksekusi dalam Berita Acara No. 41/BA.Pdt.G/ 1986/PN.Pms tanggal 15 Juli 1994 dan tanggal 29 September 1994 hanya 6.200 M2 sedangkan luas tanah Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh sesuai dengan SHTS No. 1000 persil 98 adalah seluas 7.500 M2 dimana termasuk areal dimana para Pelawan mendirikan bangunan secara tidak sah; 28. Bahwa dari uraian-uraian diatas patut dan beralasan serta berdasar pada hukum apabila Terlawan IV memohon agar Pengadilan menolak gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan dalam perkara ini dan menyatakan bahwa proses eksekusi yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah sah dan benar; 29. Bahwa wajar dan patut apabila para Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Dengan ……..

37

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas patut dan layak dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar melalui Majelis Hakim yang telah memanggil para pihak berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan tidak jujur; 3. Menyatakan bahwa proses eksekusi yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah sah dan benar; 4. Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ----- Menimbang, bahwa atas

gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri

Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---MENGADILI DALAM PROVISI 

Menolak tuntutan provisi para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 

Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur;



Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;



Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan takluk terhadap putusan ini;



Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Membaca relas Pemberitahuan, Isi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan – Negeri ……..

38

Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I pada tanggal 05 Maret 2014, kepada Terlawan II dan III pada tanggal 06 Maret 2014 ;---------------------- Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS.

yang dibuat dan ditanda

SALOMO SIMANJORANG, SH. MH.

tangani oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Pematang

Siantar pada tanggal 28 Februari 2014 yang menerangkan Pelawan I,II,III,IV V dan VI / Pembanding telah Pengadilan Negeri

mengajukan

permohonan banding terhadap

putusan

Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/

Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terlawan I, II dan III / Terbanding I, II, dan III pada tanggal 19 Juni 2014, kepada Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 05 Maret 2014, kepada Turut Terlawan I, II, III, IV, pada tanggal 22 April 2014 ; ------------------------------------- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pelawan I, II, III, IV, V, dan VI

/ Para Pembanding pada tanggal 02 Juni 2014 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diberitahukan kepada Terlawan I, II, dan III / Terbanding I, II, dan III pada tanggal 19 Juni 2014, kepada Terlawan IV / Terbanding IV pada tanggal 10 Juni 2014, pada tanggal 11 Juni 2014 kepada Turut Terlawan I, II, III, IV / Turut Terbanding I, II, III, dan IV; ------------------- Menimbang, bahwa Kontra Memori Kuasa Hukum Terlawan I,II,III dan IV / Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2014

dan diberitahukan kepada

Pelawan I,II,III,IV,V, dan VI / Para Pembanding, pada tanggal 02 Juli 2014 ; --------------Menimbang, bahwa Membaca Relaas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas ditanda

tangani oleh

perkara

banding,

Jurusita Pengganti Pengadilan

yang dibuat dan Negeri

Medan,

yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan

kepada

perkara perdata

kedua

belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas

Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -------------------------------------------------------------------------- TENTANG HUKUMNYA------------------------------------ Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan ……..

39

dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;----------- Menimbang, bahwa Para Pelawan / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan : -------------------------------------------------------------M E N G A D I L I -----------------------------------------

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding ; --------

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2013/PN.PMS. ;-----------------------------------------------

---------------------------------DAN MENGADILI SENDIRI------------------------------I. DALAM PROVISI ------ Menangguhkan Pelaksanaan (executie) ulang atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/1986/PN.PMS Jo. No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620 K/Pdt/1988. Jo. Putusan Perkara No. 19/Pdt-G/2001/PN.PMS. Jo. Putusan No.73/Pdt/2002/PT.Mdn. Jo. Putusan Mahkamah

Agung No.486 K.Sip/2003

sampai Gugatan Perlawan ini mendapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan / Para Pembanding untuk seluruhnya ; ------------------------------------------------------2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ; ---------------------3. Menyatakan Pengukuran atau konstatering yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Nopember 2012 atas tanah pertapakan rumah milik Pelawan yang merupakan bagian dari tanah Persil 98 A SHTS No. 1001 tanggal 12 Agustus 1955 Dalam rangka Pelaksanaan (executie) Putusan Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/1986/PN.PMS Jo. No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620 K/Pdt/1988. Jo. Putusan Perkara No. 19/Pdt-G/2001/PN.PMS. Jo. Putusan No.73/Pdt/2002/PT.Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung No.486 K.Sip/2003 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ; ----------------------------------------------------------------4. Menyatakan ……..

40

4. Menyatakan Permohonan Pelaksanaan (executie) ulang yang diajukan oleh Pdt. Sabar Pinem (Terlawan III) maupun yang diajukan oleh Pdt. Dirman Nainggolan (Terlawan IV) maupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Terlawan III dan Terlawan IV tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak dapat diterima atau ditolak ; -----------------------------------------------------------5. Menyatakan Pertapakan Pelaksanaan (executie) dan Pengosongan atas rumah dan tanah pertapakannya milik Para Pelawan tidak sah dan batal demi hukum; 6. Menyatakan Putusan yang mengabulkan Gugatan Pelawan ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun walaupun ada Perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi ; ----------------------------------------7. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Para Terbanding / Para Terlawan untuk membayar semua ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara baik di tingkat pertama dan ditingkat banding ; ----------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Terlawan / Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan : -----------1. Menolak permohonan Banding PARA PEMBANDING ; ------------------------2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/Pdt.Plw/2013/PN.PMS ; ------------------------------------------3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul, baik dalam tingkat Pertama maupun tingkat Banding ; ------------------------- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama akan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu serta berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang dimohonkan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut

dapat

disetujui ……..

41

disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ditingkat Banding ; ------------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang

Siantar

tanggal 19

Februari

2014

Nomor :

01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------

------- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pelawan nomor : 7 menyatakan : bahwa Para Pelawan memperoleh tanah pertapakan rumah tersebut diatas berdasarkan penghunjukan dan penyerahan Hak dari Almarhum Marinus Pandiangan selaku pemegang Hak atau pemilik atas tanah bebas Negara persil Nomor : 98 A, SHTS Nomor : 1001 tanggal 12 Agustus 1955 ; ---------------------------

------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Pelawan adalah anak kandung dari Marinus Pandiangan dan Asman Pandiangan, dimana pada saat perlawanan ini diajukan oleh para Pelawan, Marinus Pandiangan telah meninggal dunia, sehingga dengan sendirinya Pelawan I,II,III,IV dan V adalah ahli waris dari almarhum Marinus Pandiangan, oleh sebab itu segala sesuatu yang telah diputus dalam perkara Nomor : 41/Pdt.G/1986/PN.PMS Jo. No.39/Pdt-75/1988/PT.Mdn. Jo. No. 3620 K/Pdt/1988. Jo. Putusan Perkara No. 19/Pdt-G/2001/PN.PMS.

Jo.

Putusan

No.73/Pdt/2002/PT.Mdn.

Jo.

Putusan

Mahkamah Agung No.486 K.Sip/2003, mengikat pula bagi Para Pelawan selaku ahli waris dari Marinus Pandiangan ; ---------------------------------------------------------------

------- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Pelawan dan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pelawan I,II,III,IV dan V adalah ahli waris dari Marinus Pandiangan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Pelawan I,II,III,IV, dan V bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik, tetapi ahli waris dari Marinus Pandiangan oleh karena itu tidak mempunyai kedudukan Hukum (Legaal Standing) sebagai pihak ketiga, oleh karena itu perlawanan para Pelawan sebagai pihak ketiga haruslah ditolak ; -----------

------- Menimbang, ……..

42

------- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan I, II, III, IV, V, VI / Para Pembanding pada hakekatnya berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ; ------------------------------

------ Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg yang bersangkutan ; ---------------------

--------------------------------- M

---

E N G A D I L I ------------------------------------

Menerima Permohonan Banding dari Pelawan I, II, III,

IV, V, VI /

Para Pembanding ; ------------------------------------------------------------------------

---

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 01/Pdt.G.Plw/2013/PN.PMS. yang

dimohonkan banding

tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------

---

Menghukum Pelawan I, II, III, IV, V, VI / Pembanding

untuk membayar

ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;------------------------------

---------- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi

Medan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015

oleh Kami SAUT H. PASARIBU, SH.

Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SAMA RAJA MARPAUNG, ABDUL

FATTAH, SH. MH.

Medan, masing – masing memeriksa dan tingkat

mengadili

banding berdasarkan

Hakim

sebagai Hakim

SH.

dan

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Anggota,

yang ditunjuk untuk

perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara Penetapan Ketua

tanggal 29 Oktober 2014 Putusan mana telah

Pengadilan

Tinggi

Medan

diucapkan dalam sidang terbuka

untuk ……..

43

untuk Ketua

umum tersebut

pada

hari Rabu

tanggal 18 Maret 2015

juga

oleh

Hakim

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta

dibantu Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Panitera

Pengganti

Pengadilan Tinggi Medan, dihadiri oleh Kedua belah pihak Perkara maupun Kuasanya ; Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd.

ABDUL FATTAH, SH. MH. Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Ongkos-Ongkos : 1. M e t e r a i ............................................................. Rp. 6.000.2. R e d a k s i ............................................................. Rp. 5.000.3. Pemberkasan ……………………………………….Rp. 139.000,_____________________________________________________ J u m l a h …………………………………………Rp. 150.000,-