-0-
-1-
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 11-A TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang…
-2-
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Badan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara 4502);
23 Tahun 2005 tentang Layanan Umum (Lembaran Tahun 2005 Nomor 48, Republik Indonesia Nomor
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan…
-3-
12.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta 3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta 4. Walikota adalah Walikota Surakarta 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas…
-4-
10.
11.
12.
13. 14.
15.
16.
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Unit pemerintahan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Kota Surakarta BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2
(1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta menerapkan SAP Berbasis Akrual. (2) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi akun. (3) Ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal…
-5-
Pasal 3 (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. (2) Ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 4 (1) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas: a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. (2) Ketentuan mengenai kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III PELAPORAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang paling sedikit terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan yang paling sedikit terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Operasional; c. Neraca; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan (3) Dalam…
-6-
(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang paling sedikit terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Operasional; c. Neraca; d. Laporan Arus Kas; e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan f. Catatan atas Laporan Keuangan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 mengacu pada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal WALIKOTA SURAKARTA,
FX. HADI RUDYATMO Diundangkan di Surakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
BUDI SUHARTO
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR
