Prosiding Ilmu Hukum ISSN: X

Prosiding Ilmu Hukum

ISSN: 2460-643X

Status Sertifikat Halal Produk Olahan Pangan Impor yang Diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang Tidak Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Halal Indonesia Berdasarkan UndangUndang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal The Status of The Processed Product Halal Certificate Import Food Published by Lawful Foreign Institutions Not Cooperation with Indonesia Halal Institutions Based on Law No. 33 Of 2014 about Halal Product Warranty 1 1,2

Mukhammad Rizqy Oktavian, 2Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116 Email: [email protected]

Abstract. The processed food product imports into Indonesia without any halal label in the packaging but have the halal certificate from the country of origin. According to the applicable terms processed product import food required certified halal from Indonesia halal institutions and must be through the certification process first unless the lender halal certificate in the country of origin has a cooperative relationship with local halal certification rating, then the product is enough to register before circulated in the market. Because it could harm the consumer delegated rights Muslims in Indonesia. Mie Samyang is a product of the processed food imports from South Korea that has been circulating since 2013 in Indonesia and is believed to be halal product because it already has halal certificate country of origin and stated by the importer through social media, halal statement from the importers do not have legal certainty about because it must be supported by the label halal. How halal certificate status processed product import food published by the institution of halal origin country that did not develop cooperation with Indonesia halal institutions, and how the actions of the lawful Indonesia against furthermore processed halal product import food that only certified from the country of origin. This research method using descriptive analytical where the author gives images of systematically about facts. Research stage structured leases library research data processing and interview. The research results provide halal certificate status is owned by Samyang Product not yet can be declared as the halal product because between lawful institutions South Korea (KMF) and institutions are lawful Indonesia (MUI) has not an existence of cooperation on the product warranty, halal and importers do not apply for halal certification to MUI. MUI cannot perform related actions Furthermore still samyang products. Because as a local halal certification institution, MUI has limited the authority. Keywords: Halal Certificate Abroad, Processed Products Food Imports, Halal Institutions.

Abstrak. Produk olahan pangan impor masuk ke indonesia tanpa adanya label halal dalam kemasan tetapi memiliki sertifikat halal dari negara asal. Menurut ketentuan yang berlaku produk olahan pangan impor wajib bersertifikat halal dari lembaga halal indonesia, dan harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu, kecuali lembaga pemberi sertifikat halal di negara asal memiliki hubungan kerjasama dengan lemabaga sertifikasi halal lokal, maka produk tersebut cukup melakukan registrasi sebelum diedarkan dipasaran. Karena hal tersebut bisa merugikan hak kesalamatan konsumen muslim di Indonesia. Mie Samyang adalah produk olahan pangan impor dari Korea Selatan yang sudah beredar sejak tahun 2013 di Indonesia dan diyakini sebagai produk halal karena sudah memiliki sertifikat halal negara asal dan dinyatakan oleh pihak importir melalui media sosial, pernyataan halal dari pihak importir tidak memiliki kepastian hukum tentang karena harus didukung dengan label halal. Bagaimana status sertifikat halal produk olahan pangan impor yang diterbitkan oleh lembaga halal negara asal yang tidak menjalin kerjasama dengan lembaga halal indonesia, serta bagaimana tindakan lembaga halal indonesia terhadap beredarnya produk halal olahan pangan impor yang hanya bersertifikat dari negara asal. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dimana penulis memberikan gambaran-gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta. Tahap penelitian mencangkup penelitian kepustakaan, pengolahan data dan wawancara. Hasil penelitian mengambarkan status sertifikat halal yang dimiliki produk samyang belum dapat dinyatakan sebagai produk halal karena antara lembaga halal korea selatan (KMF) dan lembaga halal indonesia (MUI) belum adanya kerjasama tentang jaminan produk halal, dan importir tidak mengajukan permohonan sertifikasi halal ke MUI. MUI tidak dapat melakukan tindakan terkait masih beredarnya produk samyang. Karena sebagai lembaga sertifikasi halal lokal, MUI mempunyai keterbatasan kewenangan. Kata Kunci: Sertifikat Halal Luar Negeri, Produk Olahan Pangan Impor, Lembaga Halal. 736

Status Sertifikat Halal Produk Olahan Pangan Impor … | 737

A.

Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan sesuai ajaran agama masing-masing, dan salah satunya jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengonsumsi produk halal dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu, untuk memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan. Kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Menanggapi kebutuhan tersebut, MUI mendirikan LPPOM pada tahun 1989 untuk memberikan layanan pemeriksaan kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang mencederai konsumen sehingga produsen wajib mencantumkan label produknya. 1 Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan labelisasi tanda halal yang menyertai suatu produk. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang muncul yakni jika produk tersebut halal bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal yang dimiliki memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar produksi halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi auditing halal itu sendiri.2 B.

Landasan Teori

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Hal tersebut berkaitan dengan pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal. 3 Tetapi menurut Pasal 46 dan 47 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang 1

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Oleh Janus Sibalok, S.H., M.Hum, 2014, hal 33 LLPOM-MUI, Jurnal Halal: Menenentramkan Umat, No. 43. Th. VII, Tahun 2002 3 Penjelasan Pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 2

Ilmu Hukum, Gelombang 2, Tahun Akademik 2016-2017

738 |

Mukhammad Rizqy Oktavian, et al.

Jaminan Produk Halal bahwa Suatu produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia tidak perlu diajukan permohonan sertfikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama internasional dalam bidang jaminan produk halal. Dengan kata lain suatu produk halal luar negeri yang tidak berkerjasama dengan lembaga jaminan produk halal di Indonesia perlu mendaftarkan lagi produk halalnya tersebut di Indonesia. Jaminan kepastian hukum terhadap produk halal dalam hukum nasional sangat diperlukan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perubahan pola konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen yaitu hubungan yang dibangun atas prinsip caveat emptor (konsumen harus berhati-hati) menjadi prinsip caveat venditor (kesadaran produsen untuk berhati-hati guna melindungi konsumen), terutama pada produk halal dari luar negeri perlu adanya kepastian hukum. Adapun peraturan yang mengatur produk halal antara lain: 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Menurut Bab VIII pasal 97 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan 3. Menurut Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 4. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomer 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal 5. Menurut Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal C.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti kasus yang sedang ramai akhir-akhir ini, yaitu ditemukannya produk pangan olahan impor yaitu mie samyang yang disinyalir mengandung bahan dari babi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) secara resmi menyatakan empat produk mi instan asal Korea, yaitu Samyang , Nongshim, dan Ottogi, positif mengandung babi. Hal ini menimbulkan keresahan bagi para konsumen pecinta Samyang, khususnya yang beragama Islam di mana mengkonsumsi makanan dengan kandungan babi merupakan sesuatu yang haram atau dilarang dan itu jelas mengancam hak mereka sebagai konsumen. Tetapi masyarakat mendapatkan informasi, bahwa ada juga mie samyang yang dinyatakan halal oleh pihak importir PT Korinus, yaitu Samyang hot chicken flavor ramen. Karena samyang merek ini berbeda importirnya dengan samyang yang dinyatakan tidak halal. Pihak importir menjelaskan melalui media sosial facebook dan melalui konfrensi pers di youtube bahwa produk mereka sudah dinyatakan halal oleh lembaga halal di negara tempat produksi produk itu yaitu di korea selatan. Samyang hot chicken flavor ramen sudah bersertifikat dan dinyatakan halal oleh lemabaga halal korea (KMF).4 Salah satu hal yang dipermasalahkan saat ini adalah tidak adanya logo halal yang tercantum dalam kemasan mi Samyang. Jika pun ada, logo halal tersebut berasal dari lembaga halal Korea tempat produk tersebut di produksi, yaitu Korea Muslim Federation. Sementara pihak MUI belum mengakui sertifikasi halal yang diberikan KMF. Menurut MUI, logo halal yang diberikan KMF belum tentu halal di Indonesia, karena setiap proses sistem jaminan produk halal setiap negara berbeda dan sertifikasi halal merupakan kewenangan MUI. 5 Ketentuan mengenai sertifikat halal di Indonesia 4

https://www.facebook.com/halalwatchkorea/posts/1827050717530000 (diakses pada tanggal 2 juni 2017, jam 11.00) 5 https://kumparan.com/nur-khafifah/mui-tunda-kerja-sama-halal-antara-indonesia-dankorea?ref=rel (diakses pada tanggal 2 juni 2017, jam 11.00) Volume 3, No.2, Tahun 2017


adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Secara normatif, hak-hak konsumen terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori ‘halal’ atau tidak. Asumsinya bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, dengan begitu tuntutan untuk memenuhi hak informasi halal dari hari ke hari semakin tinggi. 2. Menurut Bab VIII pasal 97 Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan Penjelasan Undang-undang pangan menyatakan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan untuk kegiatan atau proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik dan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Selanjutnya ditegaskan bahwa pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai atau proses produksi pangan sehingga tidak beresiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Dalam prosedurnya, halal tidak hanya sebatas masalah penggunaan bahan, namun juga sarana distribusi, transportasi dan penyimpanan. Bahwa ketentuan halal bukan hanya ketetapan yang berlaku untuk kaum muslimin saja secara terbatas melainkan juga sebagai kebutuhan bagi umat manusia sebagaimana diisyarakatkan oleh Allah SWT. Dalam al-quran yang memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi produk/ makanan yang halal. 3. Menurut Pasal 10-11 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan “Bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.” Hal tersebut berkaitan dengan pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan ( mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Dan penjelesan pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela”. Namun apabila setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke wilayah indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal maka sesuai ketentuan ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. 4. Menurut Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal Bab VI kerjasama Internasional pasal 46-47 a. Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Kerjasama internasional dalam bidang JPH sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal. Dijelaskan juga dalam pasal 47 a. Produk halal luar negeri yang di impor ke indonesia berlaku ketentuan


740 |

Mukhammad Rizqy Oktavian, et al.

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan dari pasal ini mempunyai maksud bahwa sertifikat yang sudah didapat oleh produk pangan impor yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri jika akan diedarkan di Indonesia tetap harus mengikuti prosedur kehalalan sesuai yang diatur dalam undang-undang ini. Produk samyang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak importir memang benar sudah memiliki sertifikat halal luar negeri dan sudah dinyatakan halal oleh lembaga halal luar negeri. Tetapi jika ingin dinyatakan halal juga di Indonesia harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. b. Produk halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifkat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama saling pengakuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 46 ayat (2). Jadi jika ada produk pangan impor yang sudah mendapatkan sertifikat halal luar negeri tidak perlu mengajukan sertifikat halalnya lagi kepada lembaga halal indonesia, selagi lembaga halal luar negeri yang mengeluarkan sertifikat itu sudah menjalin kerjasama saling pengakuan dengan lembaga halal Indonesia. Dalam kasus ini KMF ( Korea Muslim Federation) yang mengeluarkan sertifikat halal kepada produk samyang belum terdaftar dalam lembaga halal luar negeri yang menjalin kerjasama sistem jaminan halal dengan MUI ( Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan lembaga halal dalam negeri. Untuk izin edar suatu makanan bukan merupakan kewenangan MUI, itu merupakan kewenangan BPOM, karena untuk masalah produk pangan itu boleh atau tidak nya beredar di Indonesia merupakan kewenangan BPOM, MUI tidak bisa membatasi suatu produk tersebut ingin mengedarkan produknya di wilayah Indonesia menggunakan labelisa halal atau tidak dan ngajukan sertifikasi halal kepada MUI atau tidak, karena tidak adanya peraturan yang mengikat mengenai keingan pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal dari MUI. Karena untuk saat ini peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan yang akan mengedarkan produknya di Indonesia sifatnya masih sukarela, karena kewajiban untuk bersertifikasi halal bagi produk yang akan diedarkan di Indonesia baru berlaku 5 tahun setelah Undang-undang jaminan produk halal di berlakukan, itu berarti untuk saat ini Undang-undang jaminan produk halal masih hanya sebagai acuan dan belum mengikat sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut. Sebagai lembaga otonomi bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syarikat Islam dan menjadi syarat pencantuman labelan halal dalam setiap produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika. D.

Kesimpulan 1. Status sertifikat halal produk olahan pangan impor yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri belum bisa dikatakan halal juga di Indonesia, karena di Indonesia pun memiliki lembaga pemeriksa halal yang berhak mengeluarkan sertifikat halal bagi produk yang akan beredar di Indonesia. Dan berdasarkan undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pernyataan sepihak yang dilakukan pihak importir tentang memiliki sertifikat halal luar negeri tidak serta merta bisa dianggap bahwa sertifikat halal itu diakaui juga di negera tempat tujuan akan

Volume 3, No.2, Tahun 2017


diedarkan produknya, karena setiap negara mempunyai standarisasi jaminan produk halal yang berbeda. Serta menurut peraturan yang ada kehalalan suatu produk harus didukung dengan adanya fatwan dari lembaga halal lokal. 2. MUI sebagai lembaga pemeriksa halal di Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam halal masih banyak beredarnya produk impor yang beredar di Indonesia belum mempunyai sertifikat halal lokal, karena kewajiban untuk mensertifikasi produk demi mendapatkan sertifikat halal masih bersifat sukarela belum kewajiban mutlak. Serta belum berlakunya secara efektif tentang pengaturan dan tata cara dalam pengajuan sertifikat halal menjadi salah satu kendala untuk pihak importir mendapatkan sertifikat halal lokal, seperti bagaimana bentuk kerjasama bagi lembaga halal luar negeri karena belum disahkannya PP penunjang UU tersebut. E.

Saran 1. Indonesia sudah seharusnya menjamin hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk pangan, terutama pada produk pangan impor, karena dengan banyaknya produk pangan impor yang beredar, seharusnya di barengi dengan sikap tegas pemerintah dalam menjamin hak konsumen terutama hak konsumen muslim. Terkait undang-undang jaminan produk halal no 33 tahun 2014, sudah seharusnya pemerintah secepatnya untuk mengeluarkan PP terkait undangundang tersebut, karena kebutuhan mengenai sertifikasi agar mendapatkan sertifikat halal semakin hari semakin meningkat, karena konsumen perlu dilindungi haknya oleh negera. 2. MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia, seharunya dapat lebih proaktif dalam mengawasi peredaran produk olahan pangan impor yang kehalannya masih diragukan. MUI bisa bekerja sama dengan BPOM untuk membentuk suatu badan khusus untuk memonitori peredaran produk pangan yang kehalalannya masih diragukan.

Daftar Pustaka Buku: Janus Sibalok, S.H., M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomer 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal Internet: https://www.facebook.com/halalwatchkorea/posts/1827050717530000 (diakses pada tanggal 2 juni 2017, jam 11.00) https://kumparan.com/nur-khafifah/mui-tunda-kerja-sama-halal-antara-indonesia-dankorea?ref=rel (diakses pada tanggal 2 juni 2017, jam 11.00)


Prosiding Ilmu Hukum ISSN: X

Recommend Documents