Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) Prosedur Oprasi Standar pelayanan Perizinan dan non Perizinan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) mekanisme yaitu sebagai berikut: 1. PELAYANAN MELALUI LOKET a.
Pemohon menuju Ruang Tunggu untuk mengambil Nomor Urut Antrian sesuai dengan kebutuhan : 1) Penyampaian permohonan Pemohon atau 2) Memperoleh informasi mengenai penyampaian permohonan Pemohon atau 3) Pengambilan Surat Pemohon.
b.
Pemohon yang akan menyampaikan permohonan Pemohon, sambil menunggu panggilan Nomor Urut Antrian, memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dengan mengisi chek list yang tersedia di Ruang Tunggu.
c.
Petugas loket pelayanan informasi/pengambilan surat permohonan memanggil Pemohon yang ingin memperoleh Informasi atau mengambil Surat Pemohon sesuai nomor urut antrian. Bagi pemohon yang ingin memperoleh informasi, diberikan informasi sesuai kebutuhan sedangkan bagi pemohon yang akan mengambil Surat Pemohon dicatat dan diberikan tanda terima penyerahan Surat Pemohon untuk pemohon.
d.
Petugas loket memanggil pemohon sesuai nomor urut antrian, memeriksa berkas, apabila dokumen persyaratan lengkap maka berkas/dokumen diterima disertai cetak tanda terima, asli untuk pemohon, copy untuk pertinggal. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap maka berkas/dokumen dikembalikan disertai dengan surat tanda pengembalian berkas/dokumen.
e.
Petugas kurir mengantarkan berkas/dokumen yang diterima di Loket Pelayanan ke Direktorat yang melayani proses Pemohon sesuai jenis modul dengan membawa lembar formulir yang harus ditandatangani oleh petugas loket.
f.
Penomoran surat sistem akan melakukan penomoran untuk permohonan yang masuk sehingga dapat diproses dan didisposisikan kepada pejabat yang akan memproses permohonan Pemohon.
g.
Kepala Seksi melakukan verifikasi, validasi dan input data Daftar Isian Permohonan ke dalam database menggunakan sistem aplikasi yang sudah tersedia, melakukan pemeriksaan lokasi atau presentasi (bila ada). Proses selanjutnya diserahkan ke Kepala Subdit, Kepala seksi dapat mencetak sertifikat yang telah diparaf secara elektronik permohonannya oleh kasubdit.
h.
Kepala Sub Direktorat melakukan pengecekan ulang terhadap semua kelengkapan persyaratan dan validitasnya. Apabila Permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi semua persyaratan, maka Surat Pemohon dapat disetujui dan sertifikat dapat dicetak melalui sistem aplikasi. Apabila ternyata Permohonan
dinyatakan tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan Surat Penolakan. Setelah Surat Pemohon di paraf, selanjutnya dikirim ke Direktur. i.
Direktur menandatangani Surat Pemohon. Surat Pemohon yang tidak memerlukan tandatangan Direktur Jenderal dikirim ke Loket Pelayanan melalui petugas yang dilengkapi dengan lembar Formulir. Sedangkan, Surat Pemohon yang memerlukan tandatangan Direktur Jenderal, selanjutnya dikirim ke Direktur Jenderal.
j.
Direktur Jenderal menandatangani Surat Pemohon. Surat Pemohon yang sudah ditandatangai Direktur Jenderal dikembalikan ke Direktorat untuk selanjutnya dikirim ke Loket Pelayanan.
k.
Pemohon mengambil Surat Pemohon di Loket Pelayanan Informasi/Pengambilan Surat Pemohon
2. PELAYANAN MELALUI ON LINE a. Pemohon melakukan registrasi perdana diloket dengan menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan kelengkapan dokumen kepada petugas loket untuk di record ke sistem, lalu pemohon akan menerima hak akses login nama pengguna (username) dan kata kunci (password) dari petugas loket. b. PEMOHON mengakses web aplikasi 1) Pemohon akses ke sistem secara online dengan mengunakan login yang telah diberikan pada saat register perdana 2) Setelah validasi username dan password, Pemohon dapat mengajukan permohonan dengan mengisi form aplikasi yang tersedia dan melampirkan(upload) file-file persyaratan yang diperlukan. 3) Pemohon yang telah selesai mengisi formulir permohonan akan menerima nomor pendaftar online (registrasi). c. Penomoran Surat penomoran sertifikat atau tanda daftar dilakukan oleh kepala seksi apabila sertifikat telah disetjui oleh direktur. d. Kepala Seksi melakukan verifikasi, validasi dan input data Daftar Isian Permohonan ke dalam database menggunakan sistem aplikasi yang sudah tersedia, melakukan pemeriksaan lokasi atau presentasi (bila ada). Proses selanjutnya diserahkan ke Kepala Subdit. e. Kepala Sub Direktorat melakukan pengecekan ulang terhadap semua kelengkapan persyaratan dan validitasnya. Apabila Permohonan telah dinyatakan lengkap dan benar serta memenuhi semua persyaratan, maka Surat Perijinan Persetujuan/ Penolakan dapat diterbitkan melalui pencetakan dari sistem aplikasi. Apabila ternyata Permohonan dinyatakan tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan Surat Penolakan. Setelah Surat Perijinan di paraf, selanjutnya dikirim ke Direktur. f.
Direktur menandatangani Surat Perijinan. Surat Perijinan yang tidak memerlukan tandatangan Direktur Jenderal dikirim ke Loket Pelayanan melalui petugas yang
dilengkapi dengan lembar Formulir. Sedangkan, Surat Perijinan yang memerlukan tandatangan Direktur Jenderal, selanjutnya dikirim ke Direktur Jenderal. g. Direktur Jenderal menandatangani Surat Perijinan. Surat Perijinan yang sudah ditandatangai Direktur Jenderal dikembalikan ke Direktorat untuk selanjutnya dikirim ke Loket Pelayanan. h. Pemohon mengambil Surat Perijinan di Loket Pelayanan Informasi/Pengambilan Surat Perijinan 3. KEWENANGAN Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur jenis – jenis pelaksanaan perizinan dan non perizinan dan kewenangan penandatangan perizinan serta penerbitan perizinan dan non perizinan maka dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan maka setiap perizinan dan non perizinan yang terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan harus melalui sistem yang telah disediakan dan yang telah diberi tanda digital (Digital Signature) dalam format Barcode dan terdaftar dalam database sistem informasi perizinan dan non perizinan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
NO. I
JENIS PERIJINAN DAN ATAU PERIJINAN
TUPOKSI SUBDIT
WAKTU PENYELESAIN
DASAR HUKUM
DIREKTORAT BINAS USAHA DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 1. IZIN JASA SURVEY
Subdit 5 Hari Kerja Perdagangan Jasa
Ps.15 ayat (3) Permendag No.14/M-DAG/PER/3/2006
Subdit Usaha 2. PENDAFTARAN Dagang Asing dan KEAGENAN/DISTRIBUTOR Keagenan
5 Hari Kerja
Ps.7 ayat (1) Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2006
3. IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
Subdit Usaha Dagang Asing dan Keagenan
5 Hari Kerja
Ps.17 ayat (1) Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2006
4. IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (MULAI 10 DESEMBER 2009 DILIMPAHKAN KE DAERAH)
Subdit Kelembagaan dan Usaha Perdagangan
3 Hari Kerja
Ps.14 ayat (4a) Permendag No.32/M-DAG/PER/8/2008
Subdit 5. PENDAFTARAN USAHA Kelembagaan dan WARALABA Usaha Perdagangan
3 Hari Kerja
Ps.18 ayat (1) Permendag No.31/M-DAG/PER/8/2008
6. IZIN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN / GARANSI PURNA JUAL Subdit Pendaftaran 5 Hari Kerja DALAM BAHASA Perusahaan INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
Ps.14 ayat (1) Permendag no.19/M-DAG/PER/5/2009
II
DIREKTORAT BINAS PASAR DAN DISTRIBUSI 1. PEDAGANG GULA ANTAR PULAU
Subdit Pengembangan Pasar Hasil Pertanian
10 Hari Kerja
Kepmenperindag No.61/MPP/Kep/9/2004
2. IZIN USAHA PASAR MODERN
Subdit Sarana Distribusi
5 Hari Kerja
Ps.12 ayat (6) Permendag No53/M-DAG/PER/12/2008
3. PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI, SEMINAR DAGANG INTERNASIONAL
Subdit Peningkatan Penggunaan 7 Hari Kerja Produksi Dalam Negeri
Ps.11 ayat (1) Kepmenperindag No.199/MPP/Kep/6/2001
4. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Subdit Hasil Industri 5 Hari Kerja dan Pertambangan
Ps.28 ayat (1) Permendag No.15/M-DAG/PER/3/2006
5. IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA
Subdit Hasil Industri 5 Hari Kerja dan Pertambangan
Ps.6 ayat (5) Permendag No.4/M-DAG/PER/2006
Waktu maksimal pelayanan perizinan diatas terhitung dari sejak kelengkapan berkas izin pemohon telah lengkap dan benar baik administrasi maupun teknis persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan menteri perdagangan.. 4. JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN WAKTU PENYELESAIANNYA A.
Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan a. IZIN USAHA JASA SURVEY i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Copy Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan (Modal bersih di atas Rp. 500 juta) iii. Copy Pengesahan badan hukum dari Dep. Hukum dan HAM iv. Daftar Tenaga Ahli 5 (lima) orang dilengkapi dengan : surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja di perusahaan lain di atas kertas bermaterai cukup, copy ijazah Pendidikan Tertinggi, dan/atau Sertifikasi Profesi, CV/Daftar Riwayat Hidup, Copy KTP
v. Asli Neraca Awal Perusahaan vi. Copy KTP Dirut atau Penanggung Jawab Perusahaan vii. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm 3 (tiga) lembar viii. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) bagi Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing pendatang (Asli + Copy)
ix. Neraca Rugi Laba yang dilegalisir Akuntan Publik (Asli + Copy) x. Copy TDP pusat yang berlaku xi. Asli Laporan Kegiatan Perusahaan periode tahun terakhir xii. Asli Laporan Kegiatan Perusahaan periode tahun terakhir
xiii. Copy Akte Cabang xiv. Copy SIUJS yang telah dilegalisir xv. Copy KTP Penanggung Jawab Kantor Cabang xvi. Copy TDP Kantor Cabang b. PENDAFTARAN USAHA WARALABA i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Copy Izin Usaha Departemen/Instansi teknis iii. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) iv. Copy Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba v. Copy Perjanjian Waralaba (Asli diperlihatkan) vi. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengurus Perusahaan vii. Asli STPUW yang lama viii. Dokumen Perubahan
c. IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Letter of Intent (Asli + Copy) iii. Letter of Appointment (Asli + Copy) iv. Letter of Statement (Asli + Copy) v. Letter of Reference (Asli + Copy) vi. Rencana Kerja Perwakilan (Asli) vii. Surat Model TAOO dari Depnakertrans (Asli) viii. Surat Domisili dari Kelurahan Setempat/Surat Keterangan Ruang Kantor dari Pengelola Gedung (Copy)
ix. Asli Surat Persetujuan / Surat Izin Usaha P3A (SIUP3A) x. Curiculum Vitae / Riwayat Hidup dan Ijazah Terakhir xi. Copy Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) xii. Surat Pernyataan Hibah Uang Jaminan (Asli) xiii. Copy Passport (WNA) / KTP (WNI) xiv. Surat Penutupan dari Perusahaan Luar Negeri (Asli + Copy) xv. Pernyataan Tidak Tersangkut Hutang Piutang (Asli) xvi. Copy Bukti Pembayaran Uang Jaminan
xvii. Pernyataan Jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA : TKI = 1 : 3 (+ fotocopy KTP & slip gaji)
xviii. Copy TDP xix. Laporan Kegiatan Kantor Perwakilan (Asli) * Catatan : No. 2 – 5 dilegalisir oleh Notary Public dan Atase Perdagangan/KBRI
d. PENDAFTARAN KEAGENAN TUNGGAL PUPUK PRODUKSI LUAR NEGERI i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Copy SIUP Besar iii. Copy TDP iv. Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan v. Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Dep. Hukum dan HAM vi. Surat Perjanjian yang sudah dilegalisasi oleh Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yang ada di negara Prinsipal
vii. Asli + copy viii. Copy Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplier apabila surat perjanjian bukan dari Prinsipal Produsen (supplier, subsidiary, atau perwakilan)
ix. Leaflet/brosur/katalog asli dari Prinsipal x. Surat Konfirmasi mengenai masa berlaku perjanjian (Asli + copy) xi. Laporan Kegiatan Perusahaan setiap semester (Asli) xii. Asli Surat Tanda Pendaftaran (STP) lengkap dengan Surat Pengantar yang telah habis masa berlakunya
e. PENDAFTARAN KEAGENAN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN ATAU JASA PRODUKSI DALAM/LUAR NEGERI
i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Copy SIUP iii. Copy TDP iv. Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan v. Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Dep. Hukum & HAM vi. Surat Perjanjian yang sudah dilegalisasi oleh Notaris (utk produksi dalam negeri) dan Notary Public & Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yang ada di negara Prinsipal (untuk produksi luar negeri) (Asli + copy)
vii. Copy Surat Perjanjian atau Penunjukan dari Prinsipal Produsen kepada Prinsipal Supplier apabila surat perjanjian bukan dari Prinsipal Produsen (supplier, subsidiary, atau perwakilan)
viii. Leaflet/brosur/katalog asli dari Prinsipal untuk jenis barang dan atau jasa yang diageni/didistribusikan
ix. Copy API UMUM (khusus untuk distributor/distributor tunggal barang produksi luar negeri)
x. Copy Izin Industri dari Dep. Teknis bagi prinsipal produsen dalam negeri atau dari BKPM bagi prinsipal produsen PMA/PMDN (khusus barang/ jasa produksi dalam negeri)
xi. Surat Konfirmasi mengenai masa berlaku perjanjian atau perubahan lainnya (Asli + copy)
xii. Laporan Kegiatan Perusahaan setiap semester (Asli) xiii. Asli Surat Tanda Pendaftaran (STP) lengkap dengan Surat Pengantar yang telah habis masa berlakunya
xiv. Copy Izin teknis dari Dept terkait untuk jenis barang tertentu B.
Bina Pasar Dan Distribusi f.
IZIN USAHA PASAR MODERN
i. Surat Permohonan ii. Surat Izin Prinsip dari Walikota/Bupati KDH Tk II dilampiri RTRWK / RDTRWK iii. Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) iv. Copy SIUP v. Copy TDP vi. Copy Surat Izin Tetap Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO) vii. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) viii. Copy Akte Pendirian Perusahaan ix. Program Kemitraan x. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi Pasar Modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN)
xi. Upaya Pemantauan Lingkungan dan Komponen Lingkungan AMDAL SOSEK, Kajian Aspek Sosial Budaya
xii. Upaya Pemantauan Lingkungan dan Komponen Lingkungan AMDAL SOSEK, Kajian Aspek Sosial Budaya
xiii. Rekomendasi dari Pemda setempat xiv. Surat pernyataan tidak ada keberatan dari masyarakat setempat xv. Asli IUPM xvi. Akte perubahan Perusahaan g. PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR i. Surat Permohonan pengakuan sebagai PKAPT dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama / penanggung jawab perusahaan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bina Pasar dan Distribusi (asli)
ii. Copy SIUP iii. Copy TDP iv. Copy NPWP v. Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha vi. Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Dep Kehakiman dan HAM untuk badan usaha yg berbentuk PT
vii. Rekomendasi dari Bupati / Walikota c.q Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan (asli)
viii. Copy KTP PemohonPerorangan atau Penanggung Jawab Perusahaan yang masih berlaku
ix. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm 2 (dua) lembar x. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan di atas materai Rp. 6000, - tentang keabsahan dan kebenaran dokumen yang dilampirkan (Asli)
xi. Surat Kuasa dari Pemohon apabila tidak dapat mengurus sendiri, di atas materai Rp. 6000,- (Asli)
xii. Asli PKAPT yang lama xiii. Dokumen perubahan h. PENGAKUAN SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR i. Surat Permohonan pengakuan sebagai PGAPT dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama / c,q penanggung jawab perusahaan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (asli)
ii. Asli Rekomendasi Gubernur c.q Kadinas Perindag Propinsi tentang : 1. kebenaran domisili perusahaan yang bersangkutan 2. perusahaan yang bersangkutan memiliki atau menguasai sarana dan jaringan distribusi
iii. Surat keterangan dari Disperindag Propinsi tentang Bukti Pengalaman Perusahaan yang bersangkutan sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 tahun
iv. Copy SIUP v. Copy TDP vi. Copy NPWP vii. Copy KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan viii. Pas foto Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3x4 2 (dua) lembar ix. Surat Pernyataan Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan mengenai kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri
x. Surat Pernyataan Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (bermaterai) tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan
xi. Asli PGAPT yang lama xii. Dokumen perubahan i.
PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
i. Surat Permohonan dari perusahaan ii. Surat Keterangan Asal Gula iii. Rekomendasi dari Propinsi yang kelebihan gula iv. Rekomendasi dari Propinsi yang kekurangan gula j.
PERSETUJUAN PERDAGANGAN GULA RAFINASI ANTAR PULAU
i. Surat Permohonan dari perusahaan ii. Rekomendasi dari Dirjen Industri Kimia Agro Dept. Perindustrian (untuk industri makanan dan minuman)
k. IZIN USAHA PERDAGANGAN – BAHAN BERBAHAYA i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Berpengalaman 3 th, mendapat surat keterangan dari produsen (Asli) iii. Copy SIUP Perusahaan iv. BA Hasil Pemeriksaan di Lapangan v. Surat Keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat & Tenaga Ahli B2 vi. Surat Penunjukan (Asli) vii. Rekomendasi dari Dinas Tk. I (Asli) viii. Copy TDP ix. Copy NPWP x. Copy Surat Izin Tetap Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO) xi. Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan xii. Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Dep. Hukum dan HAM xiii. Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan yang masih berlaku xiv. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm 3 (tiga) lembar xv. Asli SIUP-B2 yang lama xvi. Dokumen perubahan l.
IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
i. Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan ii. Copy SIUP Perusahaan iii. Surat Penunjukan (Asli)
iv. Rekomendasi dari Dinas tingkat I (Asli) v. Copy TDP vi. Copy NPWP vii. Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan (untuk PT) viii. Copy Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Dep. Hukum dan HAM (untuk PT)
ix. Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan yang masih berlaku x. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm 3 (tiga) lembar xi. Rencana dan Realisasi Penyaluran MB Min 1 Tahun xii. Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,xiii. Copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) xiv. Asli SIUP-MB yang lama xv. Dokumen perubahan m. PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI, DAN ATAU SEMINAR DAGANG INTERNASIONAL
i. Surat Permohonan ii. Copy SIUP atau Izin Usaha Jasa Pameran / Konvensi dari BKPM atau izin Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, kecuali penyelenggara dari Instansi Pemerintah
iii. Copy TDP, kecuali penyelenggara dari Instansi Pemerintah iv. Keterangan waktu dan tempat dari pengelola tempat atau gedung v. Daftar Peserta dan atau pembicara dari luar negeri vi. Jenis barang/jasa yang akan dipamerkan vii. Profile Pameran di paraf dan distempel viii. Profile Perusahaan di paraf dan distempel ix. Copy Sertifikasi dari ASPERAPI bagi penyelenggara swasta, apabila penyelenggaraan pameran dibiayai Pemerintah
5. PENGAWASAN PELAYANAN Pengawasan dilaksanakan melalui : a. Pengawasan melekat oleh Atasan Langsung. b. Pengawasan fungsional oleh masing – masing Direkrorat terkait. c. Pengawasan oleh Tim Pembina. d. Pengawasan oleh masyarakat melalui kotak saran dan keluhan masyarakat. Penanganan saran dan keluhan masyarakat : 1. Saran dan keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas. 2. Kerahasiaan saran dan keluhan dilindungi.
Gambar : Alur Perizinan Perdagangan Dalam Negeri
