PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang

Perda No. 10 / 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG Menimbang

:

a. bahwa guna menindaklanjuti kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif perlu dibangun sistem sinergi kemitraan antara pemerintahan daerah dan publik berdasarkan prinsip kesetaraan, rasa saling bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah; b. bahwa untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menuju pemberdayaan publik dengan menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta agenda pembangunan daerah; c.

Mengingat

:

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara RI Tanggal 6 Agustus 1950) dan PP no 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 2.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1999);

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang.

Manusia


2

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Publik Dalam Penataan Ruang;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

9.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);

10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KONSULTASI PUBLIK.

KABUPATEN

MAGELANG

TENTANG

MEKANISME

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Magelang ;

2.

Bupati adalah Bupati Magelang ;

3.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;

4.

Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut DPRD ;

6.

Publik adalah setiap elemen publik umum yang terdiri dari kelompok publik yang berbadan hukum dan atau tidak berbadan hukum dalam bentuk LSM, Ormas, Paguyuban, Forum Kajian dan kalangan publik profesi serta kalangan dunia usaha;

7.

Badan Publik adalah badan, lembaga, atau organisasi yang dibentuk sesuai Undang-Undang Dasar 1945 atau dibentuk atau didirikan sesuai peraturan perundangan Republik Indonesia termasuk didalamnya lembaga Eksekutif, Legislatif, BUMD yang ada di Kabupaten Magelang ;

8.

Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu/ masalah kebijakan publik dengan menghadirkan nara sumber yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang sesuai;

9.

Pertemuan Publik adalah kegiatan yang dihadiri oleh publik yang membahas isu dan masalah kebijakan publik ;

10.

Debat Publik adalah kegiatan yang membahas masalah kebijakan publik yang dihadiri 2 (dua) atau lebih kelompok yang bersifat pendukung, penentang dan atau netral;

11.

Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik atau badan publik dalam suatu lingkungan dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih baik ;



3

12.

Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin partisipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik ;

13.

Forum Publik adalah sebuah forum cair yang memfasilitasi publik untuk mengkomunikasikan permasalahan dan kepentingannya kepada perangkat daerah dan legislatif ;

14.

Transparansi (keterbukaan) adalah suatu system dimana lembaga-lembaga dan pejabat publik mempunyai akses informasi yang bisa dipahami dan digunakan dengan baik oleh publik, dan diatur dengan hukum positif sehingga memberikan kepastian hukum tentang hal-hal yang dapat atau harus diketahui oleh publik dan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik;

15.

Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu, yang membutuhkan kesepakatan dari pihak yang berkompetens dengan urusan yang akan di atur dalam peraturan serta mengikat semua pihak;

16.

Informasi adalah bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, faktafakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk laporan, file, buku, peta, foto dan sebagainya;

17.

Informasi Publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh badan publik, dimana informasi tersebut milik publik dan dipercayakan pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk dilaksanakannya dan dapat diakses publik setiap saat, kecuali informasi yang dikecualikan;

18.

Partisipasi adalah kehadiran, keikutsertaan dan keaktifan warga publik dalam menyampaikan gagasan, ide dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik ;

19.

Prinsip partisipasi adalah adanya mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memberi akses lebih besar pada publik untuk berpartisipasi dan memberikan fasilitas pada kelompok publik agar mampu merumuskan masalah yang dihadapinya;

20.

Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan badan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

21.

Pemohon adalah setiap warga Negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1)

Mewujudkan sinergi kemitraan yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel pada publik baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui mekanisme konsultasi publik;

(2)

Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan ;

(3)

Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. BAB III PERENCANAAN Bagian Pertama Penyusunan Pasal 3

(1)

Penyusunan setiap bentuk perencanaan pembangunan dan kebijakan publik oleh badan publik harus melibatkan partisipasi publik ;

(2)

Partisipasi publik dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan; rasional, tepat guna dan tepat sasaran, kebebasan berpendapat serta taat hukum ;

(3)

Partisipasi publik bertujuan untuk :



a. b.

4

meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif; meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Magelang. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 4

(1)

Publik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan/ penyusunan perncanaan pembangunan dan kebijakan publik, meliputi : a. perumusan visi, misi dan rencana strategis ; b. penyusunan program pembangunan tahunan ; c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; d. penyusunan maupun revisi Tata Ruang, Tata Guna Lahan dan sebagainya ; e. penyusunan peraturan daerah; f. proses perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

(2)

Publik memiliki hak menyampaikan usulan untuk menjadi agenda prioritas pembangunan dengan menyertakan alasan-alasan yang memiliki kepentingan strategis bagi publik luas dan sesuai dengan visi dan misi daerah ;

(3)

Publik mempunyai kewajiban untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum ;

(4)

Badan Publik berhak untuk menolak usulan publik apabila tidak sesuai dengan visi, misi Badan Publik serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

(5)

Badan Publik berkewajiban untuk : a. menginformasikan jadwal rencana penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan publik ; b. menjamin terselenggaranya forum penyusunan perencanaan kebijakan publik dengan melibatkan publik secara aktif Bagian Ketiga Tata Cara Pasal 5

(1)

Dalam rangka menjamin keterlibatan publik maka Badan Publik menempuh mekanisme atau tata cara sebagai berikut : a. draft/konsep penyusunan perencanaan serta jadwal/agenda pembahasan disampaikan kepada publik b. periode dan mekanisme tanggapan publik terhadap draft/konsep c. periode penyampaian aspirasi publik; d. periode perumusan tanggapan publik; e. penyampaian tanggapan kepada publik yang memberikan pendapat/aspirasinya; f. periode kesempatan pengajuan keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan; g. periode perumusan kebijakan publik secara final; periode kesempatan publik untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya h. pelibatan publik; i. periode pembahasan kebijakan publik di DPRD dengan melampirkan semua dokumen terkait termasuk aspirasi publik; j. kesempatan akhir publik untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD; k. penetapan kebijakan publik.

(2)

Tata cara penyampaian usulan publik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB IV PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PUBLIK Bagian Kesatu Pelaksanaan



5 Pasal 6

Dalam melaksanakan Kebijakan publik setiap Badan Publik harus mengedepankan manajemen yang mendasarkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 7 (1)

Publik berhak untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik;

(2)

Dalam rangka mendukung perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik berhak ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

(3)

Publik yang merasakan dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan publik, berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pasal 8

(1)

Badan Publik berhak untuk mendapatkan kepercayaan dari publik dalam penyelenggaraan kebijakan publik ;

(2)

Badan Publik wajib memelihara dan mengembangkan budaya transparansi sebagai perwujudan akuntabilitas publik untuk tercapainya tata pemerintahan yang baik ;

(3)

Badan Publik dalam menyelenggarakan kebijakan publik memiliki kewajiban yang mencakup: a. b. c.

pemberian informasi; penjelasan prosedur; pengambilan kebijakan Bagian Ketiga Informasi Pasal 9

(1) (2)

(3)

Setiap proses perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya diinformasikan secara aktif pada publik; Aspek-aspek yang wajib diinformasikan secara aktif, adalah: a. informasi yang berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strategi pembangunan kabupaten, perencanaan tahunan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; b.

khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Pemerintah Kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan APBD, demikian juga berlaku untuk proses perubahan APBD dan pertanggungjawabannya dalam LPJ tahunan atau akhir masa jabatan Bupati;

c.

Informasi perencanaan Tata Ruang mulai awal pelaksanaan sampai pada hasil penetapan Tata Ruang;

d.

Pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan pada publik;

e.

Struktur dan fungsi Badan Publik;

f.

Pelaksanaan perjanjian yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki ;

g.

Mengumumkan secara serta merta tanpa pengecualian informasi yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak;

Penyerbarluasan informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik serta dengan cara-cara yang mudah mendapatkannya;



(4)

6

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana maka setiap badan publik daptat menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi serta membuat dan memiliki sistem penyediaan informasi yang dapat tersedia dan pelayanan cepat, tepat waktu, murah dan sederhana.

Pasal 10 Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi: a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kecuali informasi yang berada dalam kategori rahasia; b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangan (alasannya); c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. Rencana kenja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga; f. Pendapat-pendapat badan publik; g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban publik; h. Laporan mengenai akses informasi sebagai mana diatur dalam peraturan daerah ini; i. Informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian. Pasal 11 (1)

Permintaan informasi dari Publik kepada Badan Publik disampaikan melalui surat, kecuali informasi yang diambil dari internet.

(2)

Dalam hal permintaan informasi oleh publik, maka untuk dapat memberikan informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi tersebut.

(3)

Pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik harus dapat diberikan dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan. Pasal 12

Setiap badan publik dikecualikan dari kewajiban membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik terhadap informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik tentang: a. mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan; b. mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan criminal dan terorisme; c. membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya; d. membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum. e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional, yaitu: g. Informasi tentang intelijen taktik, strategi pertahanan dan keamanan Negara dalam kaitan ancaman dalam dan luar negeri; h. Dokumen yang memuat rencana strategi perencanaan peperangan; i. Data perkiraan kemampuan militer Negara lain; j. Jumlah dan kompensasi satuan tempur dan rencana pengembangannya; k. Keadaan pangkalan tempur; l. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seeorang; m. Mengungkapkan kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali yang sudah diumumkan dalam lembaran Negara; n. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang. Bagian Keempat Prosedur



7 Pasal 13

(1)

(2)

(3)

Prosedur yang diinformasikan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi : a.

Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan dengan transparan ;

b.

Untuk memenuhi hak publik atas informasi yang utuh, badan publik berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil;

c.

Prosedur perencanaan pembangunan/ APBD mulai dari Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan, Unit Daerah Kerja Pembangunan Tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kabupaten, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kabupaten/ tata guna lahan, serta prosedur pemanfaatan asset kabupaten harus ditetapkan dengan maksud meningkatkan keterlibatan publik ;

Prosedur yang diinformasikan oleh DPRD, meliputi : a.

Prosedur Penetapan Kebijakan Publik yang harus melibatkan partisipasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

b.

Prosedur partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat DPRD yang bersifat terbuka kecuali disebutkan lain dalam pembukaan rapat DPRD;

c.

Rapat-rapat terbuka dan memiliki jadwal yang pasti, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya jadwal rapat harus diumumkan melalui papan pengumuman di DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD kecuali rapat yang mendadak;

d.

Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Sekretariat DPRD untuk kepentingan publik;

e.

Apabila publik ingin mengetahui risalah rapat tersebut, maka publik dapat memperolehnya dari Sekretariat DPRD.

Prosedur yang diinformasikan oleh BUMD, meliputi : a.

Prosedur yang berkaitan dengan penetapan tarif, aturan, mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;

b.

Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diperoleh oleh publik dengan mudah ;

c.

Pimpinan di tingkat BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepada publik. Bagian Kelima Kebijakan Publik Pasal 14

(1)

(2)

(3)

Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, meliputi : a.

Rapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten merupakan rapat terbuka;

yang menyangkut kebijakan publik

harus

b.

Apabila terdapat kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi yang berbeda, maka kebijakan harus disediakan informasinya di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat diakses oleh publik;

c.

Rapat di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan atau Propinsi yang ada di Kabupaten Magelang jika tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah Pusat dan atau Propinsi diperlakukan sama sebagaimana huruf a;

Proses penetapan kebijakan publik dalam lingkungan DPRD, meliputi: a.

Rapat terbuka, jika bukan merupakan dengar pendapat, rapat umum atau konsultasi publik maka publik berhak hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya ;

b.

Rapat di lingkungan DPRD yang erat hubungannya dengan pembahasan kepentingan publik agar melibatkan publik secara aktif dengan tetap memperhatikan Tata Tertib DPRD ;

c.

Segala bentuk keputusan dan laporan hasil-hasil rapat harus dapat diketahui oleh publik.

Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMD, meliputi:



8

a.

Dalam pelaksanaan rapat yang berkaitan dengan kepentingan publik diharuskan dapat melibatkan publik secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung;

b.

Jaminan informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh publik;

c.

Pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambilan keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada publik oleh pimpinan BUMD. Pasal 15

Tata cara partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik sebagaiman tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini. Pasal 16 (1)

Perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang tidak terjadwal, maka pengumuman jadwal waktu penyampaian partisipasi publik minimal 1 (satu) bulan sebelum pembahasan dimulai;

(2)

Dalam hal keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan sebagainya, yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, keputusan tersebut beserta penjelasannya disampaikan pada publik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil. Pasal 17

(1)

Semua dokumen terkait dengan proses penetapan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik seperti konsep dan hasil kebijakan, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasipublik, bukti pendapat publik, keberatan publik terhadap tanggapan yang diberikan dan notulensi pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum;

(2)

Bupati dapat menunjuk Instansi yang bertanggung jawab mengelola dokumen sebagaiamana dimaksud ayat 1. BAB V PENGAWASAN Pasal 18

Pengawasan penyelenggaraan badan publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan publik. Pasal 19 (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Bupati ; (2) Pengawasan fungsional dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan maupun evaluasi. Pasal 20 DPRD melakukan Pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21 Publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kebijakan Publik oleh Badan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 22 Dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18 Bupati dapat : a. Meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu ;



b. c. d. e. f.

9

Melakukan atau menyuruh melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan ; Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik ; Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku ; Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran; Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Pasal 23

(1)

DPRD melakukan pengawasan legislatif melalui : a. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD ; b. Rapat Pembahasan dalam Sidang Komisi ; c. Rapat Pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD ; d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain yang diperlukan ; e. Kunjungan Kerja.

(2)

Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat dapat : a. Mengundang Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk diminta keterangan, pendapat dan saran ; b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/ pihakpihak yang terkait ; c. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang; d. Membentuk Panitia Khusus sesuai kebutuhan. Pasal 24

(1)

Publik melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui : a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Badan Publik ; b. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan ; c. Melakukan kontrol terhadan penyelenggaraan kebijakan publik oleh badan Publik. d. Memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

(2)

Pengawasan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait.

(3)

Publik berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang.

(4)

Dalam melakukan pengawasan publik dapat melakukan konsultasi dan/ atau dialog dengan pihak eksekutif atau legislatif. Pasal 25

Tindak lanjut dari hasil pengawasan, adalah : a. Tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan; b. Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi; c. Tuntutan/Gugatan Perdata; d. Pengaduan Perbuatan Pidana; e. Penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

BAB VI KEBERATAN PUBLIK Pasal 26 Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal:



a. b. c. d. e. f. g.

10

tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan atau keputusan publik dan tahapan-tahapannya; ditolaknya permintaan informasi ; tidak tersedianya informasi secara aktif tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ; tidak dipenuhinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; pengenaan biaya yang tak wajar; penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan daerah ini. Pasal 27

(1)

Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan publik terkait.

(2)

Upaya keberatan oleh publik sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28

(1)

Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3)

Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tetap pada sikap dan putusan sebagaimana yang dilakukan bawahannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan tertulis dalam jangka 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya secara tertulis.

BAB VII SANKSI Pasal 29 (1)

Apabila Pejabat pada Badan Publik sebagai penanggung jawab perencanaan pembangunan di masing-masing tingkatan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini maka akan dikenakan sanksi penolakan terhadap hasil perencanaan.

(2)

Jangka waktu untuk pelaksanaan perencanaan ulangan diberikan waktu maksimun 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak dilaksanakan proses perencanaan ulangan, maka usulan dan aspirasi perencanaan tidak akan dimasukkan dalam pembahasan lokakarya pada tingkat yang lebih tinggi.

(4)

Pejabat pada Badan Publik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Sanksi dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 30

Setiap pejabat pada Badan Publik dan/atau Publik yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Kebijakan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 31 (1)

Pejabat pada Publik yang yang menolak pengawasan dan tidak melaksanakan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Pengawasan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Para Pejabat pada Badan Publik dan/atau publik yang tidak menghadiri undangan tanpa alasan dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



11

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 32 Badan Publik berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan Publik dalam rangka meningkatkan sinergi kemitraan sepanjang memnuhi kriteria yang ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Magelang. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 15 Maret 2004 BUPATI MAGELANG, ttd HASYIM AFANDI

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, Ttd HARTONO Pembina Utama Muda NIP. 010 072 372 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI E NOMOR 9



12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MEKANISME KONSULTASI PUBLIK I.

UMUM Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan peran serta aktif dan nyata dari segenap komponen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demokratisasi sebagai tiang penyangga utama pelaksanaan pemerintahan akan terwujud apabila terjalin sinergi yang saling mendukung antara unsur pemerintahan, publik dan masyarakat pelaku usaha. Tata pemerintahan yang baik, partisipasi publik dan masyarakat dunia usaha menjadi parameter terlaksananya demokratisasi. Bahwa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan menjadi sebuah prasyarat bagi partisipasi publik yang lebih intensif yang akan semakin meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawabnya dalam ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tata pemerintahan yang baik. Bahwa sinergi tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Magelang dapat segera diwujudkan.

II.

III.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 12

:

Pasal 13 ayat (1)

: :

ayat (2)

:

ayat (3) huruf c

: :

cukup jelas. huruf b. Pertimbangan dimaksud meliputi pertimbangan ekonomi, social, budaya dan atau pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan publik ; huruf a. Rapat yang dimaksud adalah rapat paripurna, rapat komisi, rapat pansus, rapat Panitia Anggaran, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Dengar Pendapat. Penyampaian hasil Keputusan disampaikan melalui media masa atau sarana informasi lainnya.

Pasal 14 s/d Pasal 31

:

cukup jelas.

Pasal 32

:

Kriteria yang ditetapkan adalah memiliki struktur Organisasi, Program Jangka Pendek, menengah dan panjang yang jelas, keberpihakan pada publik.

Pasal 33 s/d Pasal 35

:

cukup jelas.

TAMBAHAN



13

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan tanggal 1,4,5,6,8, dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusaan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 07/DPRD/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (Sepuluh) Buah Peraturan Daerah. © 2004 dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang


PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang

Recommend Documents