PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang

Perda No. 4 / 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi.

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang

:

a. bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberi manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya ; b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi ; c.

Mengingat

:

bahwa sehubungan hal tersebut huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara RI Tanggal 6 Agustus 1950) dan PP no 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Dati II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 776 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang.


2

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Magelang;

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

3.

Bupati adalah Bupati Magelang;

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku;

5.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya termasuk lembaga pemerintah

6.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

7.

Retribusi Pelayanan Adminisitrasi selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

8.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

9.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi;

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

12.

SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan karena ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;

13.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

14.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

15.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

16.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.



3

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3 (1)

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2)

Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian : a. Surat Keterangan/Keputusan/Rekomendasi/Izin/Legalisasi; b. Surat Perintah Kerja ( SPK ); c. Penerbitan Dokumen Tender. Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan administrasi BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Administrasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan administrasi. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 8 (1)

Struktur dan besarnya tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

(2)

Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:



NO 1 1.

4

JENIS PELAYANAN 2 Rekomendasi / izin Penelitian Riset: a. Lokasi Kabupaten b. Lokasi Kecamatan

BIAYA 3 Rp. 5.000 Rp. 1.000

2.

a. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) b. Penerbitan Dokumen Tender

0,1 % dari nilai Proyek 0,2% dari nilai proyek

3.

a. b. c. d.

Rp. 5.000 Rp. 5.000

4.

Rekomendasi Permohonan Izin Prinsip Rekomendasi Permohonan Persetujuan Ijin Trayek AKAP/AKDP Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan Rekomendasi Realisasi Izin Trayek / Perpanjangan SK Izin Trayek AKAP/AKDP e. Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Kartu Pengawasan / Kartu Jam Perjalanan AKAP/AKDP f. Rekomendasi Pendaftaran Karoseri Baru a. Surat Keputusan Peruntukan Tanah: Industri Pariwisata Industri Rumah Tangga Komponen Perumahan, Rumah Sederhana, Sederhana Real Estate Jenis-jenis Usaha komersial Kawasan Olah Raga Rumah Sakit Swasta Usaha Sektor Pertanian b

dan Rumah Sangat

Surat Keputusan izin Pembebasan/ Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Luas s/d 1 Ha - Luas lebih dari 1 Ha

Rp.10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000 1 % x LT x NJOP 0,75%xLTx NJOP 0,50%xLTxNJOP 0,25%xLTx NJOP 0,90%xLTxNJOP 0,80%xLTxNJOP 0,40%xLTxNJOP 0,30%xLTxNJOP 0,20%xLTxNJOP

0,5%xLTxNJOP 0,25%xLTxNJOP

5.

Perpanjangan SKHPTD a. Kios b. Los

Rp. 5.000 Rp. 3.000

6.

Legalisir Akte kelahiran maksimal 10 lb

Rp. 1.000

7.

Surat Keterangan / Rekomendasi

Rp. 1.000

(3) Instansi Pemungut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3)

Bentuk, ukuran dan warna dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan



5

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa denda 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang tidak terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1)

Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas;

(2)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;

(3)

Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(4)

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan bupati. Pasal 14

(1)

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran;

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1).

Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(2).

Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(3).

Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.



6

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 17 (1).

Wajib retribusi yang tidak mampu membayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;

(2).

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pemohon.

(3).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan setempat BAB XII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

(1). (2).

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas/Instansi/Bagian pengelola pendapatan retribusi pelayanan administrasi; Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas/Instansi/Bagian terkait.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 20 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan P

(2)

emerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah a. b. c. d. e. f.

:

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;



g. h. i. j. k. (4)

7

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 15 Maret 2004 BUPATI MAGELANG, ttd HASYIM AFANDI

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, Ttd HARTONO Pembina Utama Muda NIP. 010 072 372 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI C NOMOR 2



8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

I.

PENJELASAN UMUM Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya Kabupaten Magelang dalam hal pemungutan retribusi, maka diperlukan pengaturan retribusinya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 ayat (1)

: : : : : : : : : :

Pasal 9 ayat (2)

: :

Pasal 9 ayat ( 3 ) Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18

: : : : : : : : : : :

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutama pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa lembar pelayanan administrasi. Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.



III.

Pasal 19 Pasal 20 ayat (1) Pasal 20 ayat (2) Pasal 20 ayat (3)

: : : : : : :

Pasal 21 Pasal 22

: :

9

Cukup Jelas. Cukup Jelas. Cukup Jelas. Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum adalah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. Cukup Jelas. Cukup Jelas.

PENJELASAN TAMBAHAN Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan tanggal 1,4,5,6,8, dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusaan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 07/DPRD/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (Sepuluh) Buah Peraturan Daerah.

© 2004 dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Kabupaten Magelang


PROPERAT Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi ( SJDI ) Hukum Kabupaten Magelang

Recommend Documents