PROGRAM WARGA MADANI (Program Pemberdayaan Masyarakat)
I. PENDAHULUAN Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR RI) Nomor VI/MPR/2002, yang memberikan rekomendasi atas laporan pelaksanaan Putusan MPR RI antara lain oleh Presiden, menyebutkan bahwa eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup dan sumber daya alam, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya. Dengan memperhatikan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, pengelolaan di bidang pelestarian lingkungan hidup mempunyai beberapa ciri khas, yaitu tingginya potensi konflik, tingginya potensi ketidaktentuan (uncertainty), kurun waktu yang sering cukup panjang antara kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta pemahaman masalah yang tidak mudah bagi masyarakat luas. Karena ciri-ciri ini, usaha pelestarian akan selalu merupakan suatu usaha yang dinamis, baik dari segi tantangannya yang dihadapi maupun jalan keluarnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut Tap. MPR RI Nomor VI/MPR/2002 antara lain merekomendasikan untuk menerapkan prinsipprinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip rule of law, tranparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam hubungan ini, perlu diusahakan agar masyarakat umum sadar dan mempunyai kesadaran pada kelestarian lingkungan hidup, mempunyai informasi yang cukup tentang masalahmasalah yang dihadapi, dan mempunyai keberdayaan dalam berperan serta pada proses pengambilan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sejalan dengan otonomi daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta dalam intensitas tinggi oleh masyarakat umum inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam pengelolaan lingkungan, sehingga pengelolaan ini mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Mekanisme peran serta masyarakat ini perlu termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme demokrasi.
II. MASALAH, TANTANGAN DAN PELUANG 2.1. Masalah Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika dan keragaman persoalan social ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah. Pola pikir yang terbentuk sebagai akibat pengalaman selama ini dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di berbagai daerah. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, dan kurang efektifnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektor dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu,
(1) (2) (3)
(4)
kekuatan pelestarian lingkungan perlu mendapat dukungan dari kekuatan-kekuatan politik primer; demi keberhasilan usaha pelestarian lingkungan, masyarakat luas perlu mempunyai keberdayaan, mampu dan aktif berperan serta secara efektif melalui mekanisme demokrasi; pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, perlu memiliki kemampuan ketataprajaan di bidang lingkungan hidup (good environmental governance), agar mampu menjawab tantangan dari masyarakat yang sudah diberdayakan. usaha peningkatan penaatan dalam pengelolaan lingkunan hidup adalah penting. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek utama dalam peningkatan penaatan di samping pemanfaatan instrumen-instrumen pengelolaan lainnya.
2.2. Tantangan Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memcahkan masalah kemasyarakatan. Potensi masyarakat tersebut di atas, dalam hal ini diartikan sebagai “Masyarakat Madani” yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, meraka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan
tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat menuntut (demand) kepada pemerintah daerah melayani (supply) masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat dapat digambarkan sebagai berikut :
Prasyarat untuk terwujudnya Warga Madani adalah bahwa, masyarakat : (1) sadar dan paham lingkungan; (2) mendapatkan informasi yang benar; (3) memotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum sebagai pencerminan sumbangan individu/kelompok terhadap nasionalisme lingkungan; (4) tahu caranya; (5) tidak ada risiko; (6) mendapat respons yang cukup dari Pemerintah Derah dan DPRD. Mewujudkan Warga Madani adalah upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus (processual). Untuk itu perlu dikembangkan suatu kondisi yang kondusif antara DPRD sebagai reperesentasi berbagai kekuatan politik, mayarakat yang merupakan fokus kegiatan pemberdayaan, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam perwujudan lingkungan yang baik dan sehat. Agar DPRD kondusif, maka prasyarat untuk termanifestasikannya anggota DPRD yang aktif memperjuangkan pelestarian lingkungan adalah : (1) sadar dan paham lingkungan; (2) peran popularitas menunjang terpilihnya kembali sebagai anggota DPRD untuk masa bakti berikutnya; (3) insentif
2.3. Peluang Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada msyarakat. Melalui perwujudan good governance, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat madani harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (goog governance) melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif. Demikian pula halnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Keterlibatan dan peran berbagai kelompok/organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi masyarakat ke DPRD melalui mekanisme demokrasi telah menciptakan suatu momentum menuju suatu rasa memiliki dan berkehendak serta berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan perwujudan good environmental governance. III. MISI 1. Menciptakan tuntutan (demand) dari masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan inisiatif lokal dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup. Pencapaian misi tersebut di atas dilakukan melalui: (a) pengarusutamaan isu lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan; (b) pendekatan proses tanpa mengabaikan orientasi produk (out put); (c) penentuan target lokasi berdasarkan “cluster” IV. TUJUAN Tujuan dari Program Warga Madani adalah agar masyarakat : a. Melakukan tuntutan (demand) secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dengan indikator : • •
peningkatan jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola SDA dan melestarikan LH; dan meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat dan budaya.
b. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan indikator : • • •
•
pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan, hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup, pengkajian keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarkat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.
V. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai dalam Program Warga Madani adalah : a. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan/menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui antara lain: - Penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; - Penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masayarakat. b. Meningkatnya gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengembangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial, melalui antara lain: - Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu. - Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota; - Peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; - Penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi penyediaan pendampingan miskin dan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif; - Pengembangan system perlindungan social yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta dan pemerintahan; - Pengembangan forum komunikasi antar tokoh penggerak kegiatan keswadayaan; - Pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan;
c. Meningkatkan jumlah masyarakat yang menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, melalui antara lain : - Penyediaan bantuan pendampingan; - Penyediaan informasi kepada organisasi social dan ekonomi masyarakat; - Pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultan baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat, maupun antar-lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik; - Peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial; - Pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan. VI. STRATEGI Agar Warga Madani dapat terwujud, maka keberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui mekanisme demokrasi dan berbagai saluran dalam kehidupan masyarakat dilakukan dalam konteks : (1) Penguatan inisiatif, yang mengarah pada upaya agar aspirasi timbul dari dalam masyarakat sendiri dan mendorong aspirasi tersebut untuk tersalurkan; (2) Posisi tawar dari masyarakat sebagai manifestasi kemampuan untuk mengorganisasikan kepentingannya, kemampuan untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang benar, sadar dan paham akan haknya sert mengerti bagaimana menggunakan haknya tersebut; (3) Orientasi “gerakan” melalui penemukenalan simpulsimpul startegis pada masyarakat, sehingga sesuatu rangsangan akan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat dapat menjalar dan menggerakkan seluruh masyarakat serta terus bergulir dan masyarakat terus berusaha agar tujuan tercapai; (4) Peran serta aktif, yang dilakukan masyarakat secara kontinu untuk mengartikulasikan tuntutannya secara sistematis melalui saluran-saluran demokrasi dan melakukan inisiatif lokal untuk menangani masalah lingkungan di sekitarnya.
Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, startegis yang ditempuh adalah : 6.1. Mengembangkan komunikasi lingkungan Pengembangan komunikasi lingkungan meliputi berbagai pendekatan seperti penemukenalan tokoh masyarakat (public figure) yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat, pembentukan “kantor berita” lingkungan hidup, pengembangan kelompok penyunting hijau (green editor club), dan pemberian insentif kepada kalangan jurnalis. 6.2. Mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (barganing power) untuk mengarusutamakan isu lingkungan. 6.3. Melakukan pendekatan langsung kepadal kelompok sasaran Pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dilakukan kepada : kelompok profesi (pekerja/buruh, petani, nelayan, pengusaha) melalui masing-masing asosiasi dengan membuat nota kesepahaman untuk bekerjasama; DPR/DPRD – melalui jalinan hubungan kerjasama dengan Kaukus Lingkungan; dan organisasi kemasyarakatan – melalui dialog, pendidikan dan pelatihan pelestarian lingkungan hidup. VII.
KEBIJAKAN Dengan memperhatikan masalah dan tantangan yang dihadapi serta peluang yang ada dan berdasarkan misi yang diemban, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dirumuskan sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5)
Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan mekanisme demokrasi; Pemberdayaan masyarakat didasarkan atas sumber daya organisiasi dan budaya lokal; Untuk menghadapi masalah lingkungan di sekitarnya pemberdayaan masyakat dilakukan melalui pengembangan inisiatif local; Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan cara fasilitasi, komunikasi, penguatan inisiatif, dan pemberian penghargaan; Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, DPRD didorong untuk melaksanakan fungsi dan peranannya.
VIII.
FOKUS KEGIATAN Fokus kegiatan Program Warga Madani adalah memberdayakan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, baik dengan cara penyampaian tuntutan melalui mekanisme demokrasi maupun dengan cara melakukan inisiatif local. Dalam hal pemberdayaan mekanisme demokrasi, keberdayaan masyarakat ini dimanifestasikan dengan penyaluran aspirasi lingkungan kepada DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Aspirasi masyarakat harus mempunyai kekuatan legislasi supaya efektif. Oleh karena itu, dengan posisi dan fungsi strategisnya DPRD perlu menginkorporasikan secara proporsional aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan anggota Dewan yang memiliki visi lingkungan dan secara konsisten memihak kepada kepentingan unum pelestarian lingkungan. Dewan menampung, memahami, dan secara konsisten menyalurkan kepada Pemerintah untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat secara operasional ke dalam program dan kegiatan pembangunan. Dalam hal penyelenggraan inisiatif local, keberdayaan masyarakat ini dimanifestasikan dengan kiprah dan kinerja dari berbagai individu atau kelompok masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup di sekitarnya. Pengakuan terhadap motivasi mereka untuk mengambil inisiatif dan caranya melakukan penanganan masalah akan menguatkan daya replikasi inisiatif individu atau kelompok masyarakat lain. Di samping itu, kelompok-kelompok representatif yang bersentuhan secara langsung dengan pentingnya kelestarian lingkungan seperti komunitas masyarakat nelayan, petani, petani, pekerja, hunian, dan pengusaha, perlu menambil inisiatif local untuk secara aktif memberikan “tekanan” (pressure) kepada para pengambil keputusan. Pada akhirnya, masyarakat dapat menilai bahwa, anggota yang duduk di legislatif adalah mereka yang mampu membawa aspirasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat (green legislator).
IX.
RENCANA KEGIATAN Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, kegiatan yang perlu dilakukan adalah : (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui diseminasi dan sosialisasi informasi tentang prosedur dan tata cara untuk kepentingan umum; (2) Mengadakan dialog dan mendorong pembentukan kakukus lingkungan di DPRD.
(3) Melakukan penilaian sensitivitas Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap tuntutan masyarakat; (4) Membentuk parliament watch; (5) Memberikan penghargaan kepada masyarakat dan mitra strategis; (6) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat; (7) Menetapkan kebijakan yang membuka peluang akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (8) Pengakuan kelembagaan adat dan local dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terhadap setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut: 1.
Kelompok profesi seperti pekerja/buruh, petani, nelayan : (i)
melalui masing-masing asosiasi, mengadakan “nota kesepahaman/piagam kerja sama” (memorandum of understanding); (ii) menyusun buku panduan masing-masing profesi, yang berisikan antara lain penjelasan mengenai: • kondisi lingkungan yang cenderung terus menurun; • kesejahteraan hidup masyarakat sangat tergantung kepada kualitas lingkungan hidupnya; • hak akan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan • apa (prosedur) yang akan dilakukan; (iii) mendorong pemberian inisiatif/penghargaan sebagai recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan. 2.
Kelompok masyarakat (i)
mempublikasikan hasil kegiatan pelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun melalui media massa, yang didukung pembentukan green journalist “kantor berita” lingkungan (ii) memberikan penghargaan dan inisiatif secara recognition atas kegiatan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan; (iii) mengadakan kerja sama dengan instansi pembina (misalnya, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal pengajaran susbstansi lingkungan untuk anak sekolah), lembaga terkait (misalnya, Pramuka)
3.
DPRD (i) (ii)
mengadakan komunikasi dengan wakil partai politik; memelihara hubungan yang intensif dengan Kaukus Lingkungan di DPR/DPRD melalui komunikasi berkala, penyampaian informasi lingkungan dan buku Laporan Tahunan Kualitas Lingkungan;
(iii) mengadakan dialog dengan para anggota DPRD; (iv) melibatkan secara aktif anggota DPR/DPRD melalui : • pengikutsertaan atau pengiriman ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional; • penokohan anggota DPR/DPRD yang membela kepentingan pelestarian lingkungan. 4. Partai politik: • 5.
dialog untuk meningkatkan pemahaman para kader akan lingkungan hidup.
Organisasi kemasyarakatan: (i) dialog untuk meningkatkan pemahaman para anggota organisasi akan lingkungan hidup; (ii) pemaparan isu lingkungan hidup; (iii) pelatihgan dan study tour masalah lingkungan hidup.
X.
LOKASI KEGIATAN Oleh karena Program Warga Madani dan Program Bangun Praja merupakan program kembar dalam konteks mendorong penyelenggaraan tata praja lingkungan dalam otonomi daerah, maka kegiatan Program Warga Madani akan dilaksanakan di lokasi-lokasi tempat berlangsungnya kegiata Program Bangun Praja. Di samping itu, Program Warga Madani akan diarahkan pada daerahdaerah strategis pemberdayaan masyarakat di luar lokasi Program Bangun Praja. Derah-daerah ini merupakan sentra-sentra wilayah yang menjadi basis kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Daerah-daerah strategis ini meliputi antara lain kabupaten/kota di sepanjang Pantai Utara Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
