i
FUNGSI PARTAI GOLKAR DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG.
Naskah publikasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI
Oleh ARIE SUNANDAR NIM. 080565201012
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2013
ii
ABSTRAK
Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu membuat Pendidikan politik menjadi elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Pendidikan politik merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi politik, baik secara konseptual maupun dalam prakteknya, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam pendidikan politik dapai diasumsikan sama dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sosialisasi politik. Unsur-unsur itu mencakup nilai politik, pengetahuan politik dan sikap politik untuk masyarakat maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mejalankan pendidikan politik khususnya partai golongan karya kota tanjungpinang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif karena ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Partai Golongan Karya dalam melaksanakan Pendidikan Politik. Didalam Partai Politik khusunya Partai Golongan Karya mempunyai peran untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan kader dengan tujuan dapat memberikan wawasan tentang politik sehingga masyarakat dan kader mampu dan dianggap bisa untuk berkarya di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Politik di Partai Golkar Kota Tanjungpinang dapat dikatakan berhasil karna target karakterdes yang diharapkan telah melebihi kurang lebih 450 orang dari target awal 1300 menjadi 1750.
i
iii
ABSTRACT
The level of community participation in electoral politics to make education an important element in the socio-political system of each country, both developed and developing countries. Political education is an integral part of political socialization, both conceptually and in practice, because the elements contained in the political education dapai assumed equal to the elements contained in the political socialization. These elements include political values, political knowledge and political attitudes to society it is important for people to know and carry out education in particular political party Tanjungpinang group work. In this study, researchers used a type of descriptive qualitative research because I wanted to know more about the Golkar Party in implementing the Political Education. Especially within the political party Golkar Party has a role to provide political education to the community and volunteers with the aim to provide an insight into the politics so that people and cadres capable and deemed able to work in the community. It can be concluded that the Golkar Party Political Education in Tanjungpinang was successful because the target has been exceeded karakterdes expected about 450 people from the initial target of 1300 to 1750.
ii
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK
.........................................................................................
i
ABSTRACK
.........................................................................................
ii
DAFTAR ISI
.........................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
A. Latar Belakang Masalah............................................
1
B. Rumusan Masalah .....................................................
2
C. Tujuan dan Kegunaan ...............................................
2
D. Kerangka Pemikiran ..................................................
3
E. Metode Penelitian .....................................................
4
PEMBAHASAN A. Partai Politik..............................................................
5
1. Pengertian Partai Politik .....................................
5
2. Tipologi Partai Politik .........................................
6
3. Komposisi dan Fungsi Anggota ..........................
8
B. Fungsi Partai Politik ..................................................
8
C. Pendidikan Politik .....................................................
10
1. Program Pendidikan Politik Partai Golkar ..........
13
PENUTUP.......................................................................
16
A. Kesimpulan ...............................................................
16
B. Saran .........................................................................
18
DAFTAR PUSTAKA
20
iii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Partai Politik adalah sebagai pilar penyangga demokrasi. Dalam artian bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika Partai Politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik partai tersebut pendidikan politik adalah elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Partai Golongan Karya di Kota Tanjungpianang merupakan partai politik yang berasal dari masa pemerintahan Orde Baru yang bertahan dan masih tetap eksis hingga masa reformasi saat ini. Dengan melaksanakan fungsi pendidikan politik, partai golongan karya memberikan pendidikan politik dengan cara pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya pada tahun 2009 dalam pemilu di Kota Tanjungpinang untuk mendapat dukungan masyarakat mereka menjadi peserta
2
Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. B. Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, bahwa gejala permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan kader Golkar Kota Tanjungpinang untuk ikut serta pada pelatihan-pelatihan yang diberikan partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, sebagian masyarakat enggan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut yang dianggap tidak penting sehingga hanya membuang waktu dan tenaga mereka. Dalam hal ini juga Partai Politik juga belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sehingga banyak pelatihan-pelatihan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Berdasarkan
gejala-gejala
tersebut,
maka
penulis
merumuskan
permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: “BAGAIMANA FUNGSI PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA TANJUNGPINANG”. C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Partai Golongan Karya dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam berpolitik di Kota Tanjungpinang.
3
b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peranan Partai Golongan Karya dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik di Kota Tanjungpinang. 2. Kegunaan Penelitian a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tengtang ilmu politik yang dapat diterapkan sebagai disiplin Ilmu Pemerintahan khususnya tentang kajian peran partai politik yaitu dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi dan bacaan ilmiah bagi pihak yang memerlukan dan merupakan bahan acuan penelitian dalam membahas masalah yang sama untuk penelitian selanjutnya.
D. Kerangka Pemikiran 1. Partai Politik Partai Politik menurut Budiardjo (2003:160) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.
2. Pendidikan Politik Menurut DR. Kartini Kartono (2009:78) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan
4
membangun kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. E. Metode Penelitian Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2006:6) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau dengan menggabungkan dengan variabel lain”.
5
BAB II PEMBAHASAN
A. Partai Politik 1. Pengertian Partai Politik Partai Politiik menurut Budiardjo (2003:160) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka dan
menurut Srijanto (2003:118) fungsi
partai politik adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan
pendidikan
politik
dengan
menumbuhkan
dan
mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan pemusyawaratan/ perwakilan rakyat. c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
6
Tujuan umum dan tujuan khusus Partai Golkar berdasarkan Anggaran Dasar dan hasil MUNAS VIII Tahun 2009 dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 pasal 10 dan 11 adalah sebagai berikut : a. Tujuan khusus Parpol meliputi : 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan masyarakat. 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Tujuan umum Parpol merupakan sebagai sarana : 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luar agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. 3) Penyerapan, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia. 2. Tipologi Partai Politik
7
Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Pengklasifikasian berdasarkan kriteria tertentu seperti : asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Meskipun sebenarnya klasifikasi ini merupakan tipe ideal yang sulit ditemukan dalam kenyataan, namun hal ini berguna untuk memudahkan pemahaman.
a. Asas dan Orientasi Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: 1. Partai politik paragmatis ialah partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya, perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. 2. Partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan kongkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkret dan sistematis dalam bentuk program- program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat. 3. Partai kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau
8
lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.
3.
Komposisi dan Fungsi Anggota Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan
menjadi 2 (dua), yaitu partai massa atau lindungan dan partai kader. Partai politik massa atau lindungan (patronage) ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak- banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan muda dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. B. Fungsi Partai Politik Fungsi partai politik menurut Srijanto (2003:118) adalah sebagai berikut :
9
1. Melaksanakan
pendidikan
politik
dengan
menumbuhkan
dan
mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. a. Menyerap,
menyalurkan
dan
memperjuangkan
kepentingan
masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan pemusyawaratan/ perwakilan rakyat. b. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.
Selain fungsi partai politik yang telah disebutkan oleh beberapa ahli di atas maka Gramsi menambahkan satu fungsi lain yaitu pendidikan politik. Gramsi (Sinlailoe;2008:2) “Partai Politik adalah salah satu organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai Instrument of Political Education dengan baik dan benar”. Melalui fungsi inilah masyarakat mendapatkan sebuah pencerahan terhadap politik, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara. Pendidikan politik juga merupakan sebuah proses transformasi nilai-nilai perjuangan partai kepada pengurus, kader suatu partai politik agar mampu menjalankan sistem pemerintahannya.
10
C. Pendidikan Politik Menurut DR. Kartini Kartono (2009:78) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebajikan-kebajikan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. Tujuan pendidikan politik menurut Dr. Kartini Kartano (2009:62) adalah : a. Membuat rakyat ( individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat) : 1) Mampu memahami situasi social-politik penuh konflik. 2) Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai. 3) Aktivitasnya diarah pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara. 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas : 1) Peranan insani dalam setiap individu sebagai warga Negara (melaksankan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi social). 2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya. 3) Agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara. Implementasi dari pendidikan politik merupakan untuk Membangun dan memperkuat system kaderisasi partai yang terprogram, terukur dan sistematis. a. Disemua tingkatan partai pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
11
b. Dilakukan secara stensel aktif c. Diutamakan untuk mengembangkan karakterdes dan kader funsional d. Dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan keperluan. Partai akan lebih berfungsi apabila pendidikan politik itu dapat membangun kembali institusi pengkaderan yang kompeten dan professional, dalam waktu satu tahun institusi pengkaderan membentuk operasional lengkap dengan pengurus dengan cara : a. Menyusun rencana tahunan Diklat tersusun. b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tingkat pusat dan daerah terutama untuk memperkuat konsolidasi gagasan, konsep dan program untuk mengaktifkan peran partai dalam membangun bangsa. c. Penguatan institusi pengkaderan di 10 Provinsi dan 10 Kabupaten sebagai “proyek percontohan” untuk menjadi dasar bagi replika kesemua DPD I dan DPD II seluruh Indonesia. d. Dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan keperluan. Memantapkan
pola
rekrutmen
dan
melaksanakan
rekrutmen
kader,
sumbernya terutama dari kalangan generasi muda, perempuan dan organisasi Fungsional. Pola dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan bidang-bidang electoral yang berkepentingan lansung dalam penggalangan fungsional. a. Identifikasi kelompok social dan kaum professional yan dapat dijadikan basis pendukung partai.
12
b. Rencana kerja spesifik untuk rekrutmen kepada kalangan menengah, generasi muda dan kaum perempuan. c. Pemeberian Anugrah GOLKAR kepada kader dan DPD I dan DPD II yan dinilai sukses dan berprestasi dalam pencapaian CATUR SUKSES. d. Beasiswa dan fellow kepada generasi muda yang potensial dan berbakat dalam berbagai bidang dan profesi. Menyusun sistem pendayagunaan kader, dalam sistem ini termasuk evaluasi dan monitoringnya yang akan dijadikan acuan partai dalam melaksanakan Regenerasi Kepemimpinan, penempatan kader jabatan dijabatan publik dan pencalegan 2014, maka MUNAS VIII Partai GOLKAR menetapkan bahwa rekrutmen kader dilakukan secara merit-sistem. a. Menyiapkan daftar nama kelompok pemikir dan perancang kebijakan yang akan membantu partai dalam perumusan dan pengendalian kebijakan nasional. b. Penyusunan profil 100 kader berprestasi dalam berbagai tipe kader yang akan menjadi baseline dan model bagi kader GOLKAR di seluruh Indonesia. c. Sertifikasi kompetensi dan profesionalisme kader GOLKAR sebagai syarat pengisian jabatan-jabatan politik diadan legislatif dan eksekutif. Membangun sistem informasi, data base kader dan anggota sistem dan data base ini dipakai untuk keperluan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi kader, serta pertukaran informasi antar kader. Sistem ini dapat dilakukan dengan biaya seminimal mungkin tapi dengan penggunaan yang optimal dengan konsep :
13
a. Data base seluruh anggota dan kader b. Pemutakhiran secara periadik dan regular. c. Diolah sesuai dengan klasifikasi dan kategori tertentu dan wilayah.
1.
Program Pendidikan Politik Partai Golkar Pada bagian pendidikan politik ini akan di jelaskan bentuk-bentuk pendidikan
politik yang dilakukan Partai Golongan Karya Khususnya di Kota Tanjungpinang, seperti kampanye politik, seminar politik, diskusi politik, dan pendidikan dan latihan kader. Sasaran pendidikan politik partai Golongan Karya ini ditujukan kepada kelompok profesi baik yang sudah terorganisir maupun yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat termasuk pedagang kecil, pengrajin sector informal serta pendidikan internal partai Bentuk kegiatan yang dilakukan Partai Golongan
Karya
di
percobaan/percontohan.
lapangan keberhasilan
adalah
studi
pengembangan
lapangan/praktek program
dan
kekaryaan
kelompok profesi masyarakat sangan ditentukan oleh tingkat kepedulian kader partai Golongan Karya terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini.kemudian dalam rangka mengoptimalkan program pengembangan kekaryaan kelompok profesi masyarakat.
14
Adapun program-program pendidikan politik partai Golkar DPD II Kota Tanjungpinang : a. Kader Penggerak Partai (party builder/party fundriser) : di tingkat Pusat, Propinsi, Kab/Kota ; Kecamatan; Desa/ Kelurahan. TUGAS POKOK : Melakukan tugas dan fungsi kepartaian guna meningkatkan kapsitas, mobilitas, dan efektifitas partai dalam mencapai tujuannya. Tugas Umum diatas dapat dirinci : 1. Meningkatkatkan “organizational strength” (kapasitas organisasi) seperti : kemampuan
memobilisasi
dan
mengelola
sumber
daya
Dewan
Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya a.l. sdm, finansial, sistim, organisasi, material; 2. Mengembangkan identitas ideologi dan dokrin Partai secara konseptual dalam menjawab
berbagai
issue/permasalahan
di
masing-masing
tingkatan
organisasi Partai GOLKAR. 3. Memelihara dan memperkokoh kohensiinternal partai, meningkatkan kemampuan resolusi konflik, dan mencegah perpecahan/pembelahan partai akibat konflik internal Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya. 4. Mengkonsolidasikan organisasi, kelembagaan, keanggotaan dan kader secara terpadu dalam rangka menggerakkan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya dalam suatu kesatuan gerak organisasi menuju pencapaian tujuan Partai GOLKAR.
15
2. Program Partai Golongan Karya Adapun dalam menjalankan program Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut : a. Membangun dan memperkuat system kaderisasi partai yang terprogram, terukur dan sistematis. b. Membangun kembali institusi pengkaderan yang kompeten dan professional. c. Memantapkan pola rekrutmen dan melaksanakan rekrutmen kader. d. Menyusun sistem pendayagunaan kader. e. Membangun sistem informasi, data base kader dan anggota
16
PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari analisis yang dilakukakan oleh peneliti tentang “Peranan Partai Golkar dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kota Tanjungpinang” maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1. Program Partai Golongan Karya Dari 5 program yang dicanangkan oleh partai golkar menurut hasil penelitian sudah dapat dikatakan berhasil terlaksana, yaitu diantaranya: 1. Membangun dan memperkuat system kaderisasi partai yang terprogram, terukur dan sistematis di buktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebanyak 1300, namun karakterdes mencapai 1750 karakterdes. 2. Membangun
kembali
institusi
pengkaderan
yang
kompeten
dan
professional dibuktikan dengan institusi sudah berdiri diperiode 20042009, setelah dievaluasi akan ditata dan dibangun kembali sesuai dengan system pengkaderan 2009-2015. 3. Memantapkan pola rekrutmen dan melaksanakan rekrutmen kader sumbernya terutama kalangan generasi muda, perempuan dan organisasi Fungsional 4. Menyusun sistem pendayagunaan kader, dalam sistem ini termasuk evaluasi dan monitoringnya yang akan dijadikan acuan partai dalam
17
melaksanakan Regenerasi Kepemimpinan, penempatan kader jabatan dijabatan publik dan pencalegan 2014. MUNAS VIII Partai GOLKAR menetapkan bahwa rekrutmen kader dilakukan secara merit-sistem. 5. Membangun sistem informasi, data base kader dan anggota menggunakan softwere dan hardwere sistem ini akan dilakukan dengan biaya se-murah mungkin tapi dengan penggunaan yang optimal. 2. Program Pendidikan Politik Partai Golkar Dari 5 program pendidikan politik partai golkar yang dicanangkan menurut hasil penelitian penulis 3 program sudah dapat dikatakan berhasil terlaksana, yaitu diantaranya: 1. Kader Penggerak Partai (party builder/party fundriser) Melakukan tugas dan fungsi kepartaian guna meningkatkan kapsitas, mobilitas, dan efektifitas partai dalam mencapai tujuannya. 2. Kader Penggerak Pemerintahan (policy maker/opinion maker) melakukan fungsi-fungsi pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan Visi dan Misi GOLKAR serta memebantu Partai GOLKAR menjalankan tugas-tugas kepartaian. 3. Kader penggalangan (party mobiliser) adalah kader muda yang ditugaskan untuk membangun jejaring pengalaman. Sedangkan 2 program yang belum berjalan maksimal yaitu:
18
1. Kader Penggerak Masyarakat/Kader Fungsional (Karsinal/party builder/party ambassador) adalah kader yag ditugaskan/ berada pada lapangan pekerjaan yang memilki posisi strategis dalam masyarakat. 2. Kader Penggerak Teritorial Desa-KARAKTERDES (party builder) adalah kader yang terkait pada daerah tertentu. B. Saran Dari pembahasan dan kesimpulan yang di paparkan oleh peneliti, program partai golongan karya berjalan dengan baik terlebih dalam menjalankan catur sukses menuju pemilu 2014 dalam hal ini perlu di tingkatkan kembali kinerja pengurus serta kader golongan karya kota tanjungpinang dalam memberdayakan serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Sedangkan dalam pola pendidikan politik yang di jalankan oleh partai golongan karya kota tanjungpinang yang sudah berhasil di laksanakan, agar dapat lebih di tingkatkan pada tahun karya ini. Dalam hal ini pola pendidikan politik yang belum berjalan yaitu kader penggerak masyarakat yang notabenya adalah kader yang di tugaskan/ berada pada lapangan pekerjaan yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat segera di laksanakan dengan cara Melakukan segala usaha untuk meyakinkan anggota masyarakat dilingkungan kekaryaannya tentang peranan strategis dan peranan kunci partai GOLKAR bagi organisasi fungsional di masyarakat dan Kader Penggerak Teritorial Desa KARAKTERDES (party builder) adalah kader yang terkait pada daerah
19
tertentu dan untuk meningkatkan hal ini partai golkar harus Menggalang penduduk
desa
untuk
mendukung
perjuangan
Partai
GOLKAR.
Menggerakkan penduduk desa untuk ikut aktif dalam pembangunan khususnya pembangunan desa.
20
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Usman. 2001. Partai Politikdan Kebijakan-Kebijakan. Bandung : Grapindo Arikunto, Suharsimi. 2006.
Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta : Rineka Cipta. Azed, Abdul Bari dan Amir, Makmur. 2005. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara. Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik.Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama Bidang Pengkaderan DPP Partai Golkar. 2009. Rencana Induk Kaderisasi Partai Golkar, Jakarta : DPP Partai Golkar Bidang Kaderisasi DPD I Golkar Kepulauan Riau. 2013. Buku Panduan Orientasi Fungsionaris, Kepri : DPD II Partai Golkar. Gaffar, Afan. 2002. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. G.-Martha Ahmaddani. 2003. Akbar Tandjung Menghadang Badai, Jakarta : Brajedni Communications.. Haryanto. 1990. Sistem Politik : Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
21
Hendrayady dkk. 2011. pedoman teknik penulisan usulan penelitian dan skripsi serta ujian sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas maritim raja ali haji. Tanjungpinang Kalla, Yusuf. & Panigoro, Arifin., dkk. 2004. Pergulatan Partai Politik Di Indonesia.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Kartono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa.Bandung : Mandar Maju Lembaga Pengelola Kaderisasi. 2013. Materi Orientasi Fungsionaris Provinsi Partai Golongan Karya Suara Golkar Suara Rakya, Kepri : DPD Partai Golkar Provinsi Kepri. Maran, Rafael Raga. 1999. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Rhineka Cipta. Moleong, Lexy. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Rahman, Abdul H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sugiyono. 2006. Metodelogi Penelitian Administratsi.Bandung : Alfabeta. Satria Wangsa Lalu Mara. 2004. Merebut Hati Rakyat Aburizal Bakrie, Jakarta : PT Primamedia Pustaka Tanjung Akbar. 2003. Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasion al, Jakarta
