PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

BAHAN AJAR Mata Kuliah

: HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN ( )

Semester Pertemuan Ke Pokok Bahasan

: VII : 1 : Kontrak Perkuliahan

Dosen

: 1

AGRIBISNIS UNAND-BAHAN AJAR

POKOK BAHASAN: Kontrak Perkuliahan

Outline • Ruang Lingkup dan kontrak belajar • Pengertian Hukum Adat

UNAND-BAHAN AJAR AJAR GRIBISNIS UNAND-BAHAN AGRIBISNIS

POKOK POKOK BAHASAN: BAHASAN: Kontrak Kontrak Perkuliahan Perkuliahan

Hukum Adat adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi Agribisnis berbobot 3 sks. Materi kuliah mencakup konsepsi hukum adat, pluralisme hukum, kaitan hukum adat dan pertanahan, serta hukum pertanahan Negara yang berlaku di Indonesia.



Hasilnya diharapkan memberikan kepekaan dan kerangka analisa kepada mahasiswa sekaitan dengan aturan adat dan hukum nasional tentang pertanahan dan hubungannya dengan pengembangan agribisnis.



Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan konsepsi hukum adat dan hukum pertanahan dikaitkan dengan pembangunan agribisnis.



• • • •

14 tata muka di kelas ujian tengah semester (UTS) ujian akhir semester (UAS) 12 kali pertemuan praktikum/asistensi.



Jumlah Jam dan Pembagian Kuliah No.

Jenis Program

Jumlah Program

Jumlah jam

14 kali

28 JPL

1

Tatap muka di kelas (kuliah, diskusi, presentasi)

2

Praktikum/Asistensi

2

Tugas terstruktur

14 kali

28 jam

3

Eksplorasi mandiri

14 kali

28 jam

Mahasiswa

12 kali

24 JPL

Keterangan

Interaksi dosen-mahasiwa dalam membahas materi pembelajaran, baik bersumber dari dosen, pustaka, hasil eksplorasi mahasiswa, dan tugas terstruktur. Interaksi dosen/asisten-mahasiswa memperdalam materi dan pemecahan tugas/kasus Dosen memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang baru dibahas dalam tatap muka. Mahasiswa diberi kebebasan memperoleh materi pembelajaran dari ber-bagai sumber yang berkaitan atau mendukung materi pembelajaran.



MATERI PEMBELAJARAN

MATERI PEMBELAJARAN I

Ruang lingkup perkuliahan hukum adat

II

Konsep Hukum Adat

III

Pembidangan Hukum Adat

IV

Pluralisme Hukum

V

Hak ulayat dan hukum adat;

VI

Beberapa konsep agraria, hak ulayat, dan milik adat

VI

Hukum Adat dan Sistem Bagi Hasil

VIII

Hak Milik, Hak Ulayat, dan Konversi Hak

IX

Model Penguasaan Tanah di Minangkabau

X

Hukum Tanah dan Waris

XI

Hak Tanah terpenting menurut UUPA

XII

UUPA (Kebijakan Pertanahan Sebelum Orde Baru di Indonesia)

XIII

Konsolidasi Tanah

XIV

Desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya agraria: Konsep, norma dan praktik



• Akan ditentukan oleh masing masing dosen. • Yonariza akan menugasi proyek penelitian perorangan. Topik disepakati dengan dosen.



Komponen Nilai Resume Keaktifan di kelas Ujian Tengah Semester Praktikum Ujian Akhir Semester Total

Bobot 20 % 20 % 20 % 20% 20 % 100 %



Azam, Syaiful. 2003. Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria. Medan: Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara Kurnia Warman, 2006. Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat. Padang, Andalas University Press. Kurnia Warman, 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hokum Negara di Sumatera Barat. Jakarta: HuMA, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta. Kurniawan, J.A. 2008. Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia. Yuridika” FH Unair, Volume 23, No. 1 Januari-April 2008 Naim, Mochtar. 1968. Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau. Padang: Center for Minangkabau Study Press. Ragawino, Bewa. N.d. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ruchiyat, Eddy. 1999. Politik Pertanahan Nasional Sampai Order Reformasi. Bandung. Penerbit Alumni.



Scheltema, A.M.P.A. 1985. Bagi Hasil di Hindia Belanda. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Sembiring, Rosnidar, 2003. Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi Bagian Hukum. Medan: Keperdataan Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara Setiawan, Yudhi. 2009. Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah. Jakarta: PT Raja Grafika Persada. Sirait, Martua; Fay, Chip dan Kusworo, A. 2000. Bagaimana Hakhak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur. Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24. ICRAF Southeast Asia. Soegianto, Djoko. 1980. Penelitian Humum Adat Tentang Warisa di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. Jakarta: Mahkamah Agung. Proyek Penelitian Hukum Adat.



Suwitra, I. Made. 1999. Pengakuan.dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat atas Tanah Ulayat, Perspektif Pluralisme Hukum: Hukum Negarta vs. Hukum Adat. Kertha Wicaksana 15 (2); 110-113. Von Benda-Beckmann, Keebet. 2005. Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis. Dalam Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Tim Huma (Ed). Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma), hal 2153. Yonariza; Kitiarsa, P.; Fianza, Myrthena, 2000. Southeast Asia Land and Resources Tenure; Indonesia, Philippines and Thailand. An Annotated Bibliography. Padang: Center for Irrigation, Land and Water Resources and Development Studies, Andalas University.



Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau by Mochtar Naim (Editor) softcover, 256 pages Published 1968 by Center for Minangkabau Studies Press



SOUTHEAST ASIA LAND AND RESOURCE TENURE Indonesia, The Philippines, and Thailand AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY

Yonariza Myrthena L. Fianza Pattana Kitiarsa

CENTER FOR IRRIGATION LAND AND WATER RESOURCES AND DEVELOPMENT STUDIES ANDALAS UNIVERSITY



Tatatertib • Keterlambatan diizinkan 05 menit • Pakaian sopan menurut peraturan akademik

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

BAHAN AJAR Mata Kuliah

: HUKUM ADAT DAN PERTANAHAN ( )

Semester Pertemuan Ke Pokok Bahasan

: VII : 1 : Pengertian Hukum Adat

Dosen

: 18


POKOK BAHASAN: Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat 1.

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adatistiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.



2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. 3. Dr. Sukanto, S.H. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.



5. Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturanperaturan.

6. Prof. Dr. Hazairin Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidahkaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.



7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah suatu kompleks normanorma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturanperaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi ).



Definisi hukum adat (1) Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam sistem kehidupan sosial di Indonesia dan di negara lain, sumbernya adalah peraturan2 hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (HIlman 1992).



Definisi hukum adat (1) Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam sistem kehidupan sosial di Indonesia dan di negara lain, sumbernya adalah peraturan2 hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya (HIlman 1992).



Definisi hukum adat (2) Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis dikenal yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib tetapi ditaati karna mempunyai kekuatan hukum (Supomo, n.d)



Definisi hukum adat (3) Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan2 yang dibuat pemerintah Hindia belanda atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sandinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.



Definisi hukum adat (4) Hukum adat menurut UU No 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah Fasal 1 (12) definisi desa ….. Kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam NKRI



Definisi hukum adat (5) Hukum adat peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.



Pertanyaan Untuk minggu depan • • • •

Corak-Corak Hukum Adat Indonesia Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat Sumber-Sumber Hukum Adat Pembidangan Hukum Adat

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS ANDALAS

Recommend Documents