PROGRAM PRIORITAS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Prof. Suyanto, Ph.D. Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional 1
Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional Fokus Internal
VISI 2025 PERIODE TEMA
Fokus Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan Kapasitas & Modernisasi
Penguatan Pelayanan
Daya Saing Regional
Daya Saing Internasional
VISI 2014 : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ MISI 2010-2014 : M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan M4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan 2 M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
A. PROGRAM WAJIB BELAJAR B. PROGRAM SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL C. PROGRAM SERTIFIKASI GURU
3
A. PROGRAM WAJIB BELAJAR DASAR HUKUM: 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 6 ayat 1. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
1. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, 3. WAJAR 9 Tahun merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
Indonesia secara nasional telah menuntaskan program wajib belajar Pendidikan Dasar (APK=96,25%) pada tahun 2008 (7 tahun lebih awal dari target EFA) 4
TANTANGAN PENCAPAIAN WAJAR PENDIDIKAN DASAR 1. Dengan APK tahun 2009 sebesar 98,11%, maka masih sekitar 244.138 anak usia 13 – 15 tahun beum mendapat layanan pendidikan SMP/MTs/sederajat karena faktor: a. Kemiskinan b. Geografi c. Budaya (kawin muda, kebiasaan tidak sekolah)
2. Masih ada disparitas antara kota dan kabupaten 3. Masih ada beberapa wilayah yang APK SMP/MTs/Sederajat beum tuntas 5
SOLUSI PENCAPAIAN WAJAR DIKDAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Membangun Unit Sekolah Baru (USB) Membangun Ruang Kelas Baru (RKB) Mengembangkan SD-SMP satu Atap Memberikan Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) Memberikan Beasiswa Siswa Miskin Memberikan Beasiswa Siswa SMP Terbuka Memberikan Beasiswa Siswa Berprestasi Bekerjasama dengan PT, LSM, Organisasi Wanita dan Kemenag 6
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Pemerintah memberikan BOS sebesar: • • • •
SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun. SD/SDLB di kab : Rp 397.000,-/siswa/tahun. SMP/SMPLB/SMPT di kota: Rp 575.000,-/siswa/tahun SMP/SMPLB/SMPT di kab : Rp 570.000,-/siswa/tahun
Sasaran Tahun 2010 : • SD sebanyak 27.166.972 siswa dengan Total Dana sebesar Rp. 10.801.516.168.000,00 • SMP sebanyak 9.382.289 siswa dengan Total Dana sebesar Rp. 5.359.079.610.000,00 Biaya satuan ini sudah termasuk untuk BOS Buku
7
BEASISWA MISKIN Bagi siswa miskin Pemerintah memberikan beasiswa sebesar: • Siswa SD • Siswa SMP
: Rp 360.000,-/siswa/tahun. : Rp 550.000,-/siswa/tahun
Sasaran Tahun 2010 : • SD sebanyak 2.246.800 siswa dengan Total Dana sebesar Rp. 808.848.000.000,00 • SMP sebaynyak 831.193 siswa dengan Total Dana sebesar Rp. 457.156.150.000,00 8
B. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) DASAR HUKUM:
UU No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3, yakni:“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. UU No. 32/2004 (Pemerintahan Daerah) PP No.19/2005 (Standar Nasional Pendidikan) PP No 38/2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) PP No. 48/2008 (Pendanaan Pendidikan) PP No. 17/2010 (Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan) Permendiknas No. 63/2009 (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan) Permendiknas No. 78/2009 (Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)
Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
1. Acuan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing baik di tingkat regional maupun internasional 2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan 9
KRITERIA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL Parameter
Persyaratan
SNP
Harus Sudah Terpenuhi
Guru
Min S2/S3: 10% (SD), 20% (SMP), 30% (SMA/K)
Kepala Sekolah
Min S2 dan mampu berbahasa asing secara aktif
Akreditasi
A (95)
Sarana Prasarana
Berbasis TIK
Kurikulum
KTSP diperkaya dengan kurikulum dari negara maju, penerapan SKS pada SMA/SMK
Pembelajaran
Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD), sister school dengan sekolah dari negara maju
Manajemen
Berbasis TIK; ISO 9001 dan ISO 14000
Evaluasi
Menerapkan model UN dan diperkaya dengan sistem ujian internasional (Negara Maju dan atau negara lain yang memiliki keunggulan tertentu)
Lulusan
Memiliki daya saing internasional dalam melanjutkan pendidikan dan bekerja (SMK)
Kultur Sekolah
Terjaminnya Pendidikan Karakter, Bebas Bullying, Demokratis, Partisipatif
Pembiayaan
APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel; min 20% peserta didik tidak mampu mendapatkan subsidi pendidikan 10 10
PROSES MENUJU SBI 1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi: a. standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan 2. Sekolah yang memenuhi standar minimal SNP diberikan pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk Rintisan SBI (RSBI) 11
JENJANG MENUJU SBI
SBI Persyaratan 1.
2.
RSBI
3.
Persyaratan 1. 2. 3.
REGULER Standar Nasional (SSN) 1. 2. 3.
4.
Sudah Sekolah (SSN) Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 7,0
4.
SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) Nilai rata-rata UN 8,0
Memiliki rata-rata UN 6,5 Tidak Double Shift Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah 12
PROGRAM DAN KEGIATAN MENUJU SBI 1. Mempersiapkan kurikulum yang mengacu pada kurikulum negara maju 2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 3. Melatih guru dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran 4. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru 5. Mendapatkan pendampingan dari Tenaga Ahli 6. Menjalin sister school 7. Meningkatkan kemampuan guru dalam berbahasa internasional 8. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO) 9. Menyelenggarakan pelatihan leadership untuk Kepala Sekolah 10.Melengkapi sarana sekolah 13 13
PEMBIAYAAN SUMBER BIAYA
PENGGUNAAN
APBN
Untuk biaya operasional dalam rangka pengembangan kapasitas untuk menuju standar kualitas SBI 1.Proses Pembelajaran (30%) 2.Sarana penunjang PBM (25%) 3.Manajemen Maksimal 20% 4.Subsidi siswa miskin dan kesiswaan (25%)
APBD Prov/Kab/Kota
Untuk biaya investasi dan biaya operasional rutin
Masyarakat dan atau Orang Tua
Biaya investasi dan operasional untuk menutup kekurangan biaya dari APBN dan APBD untuk menuju standar kualitas SBI 14
BIAYA PENDIDIKAN TERTINGGI TERENDAH YANG DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA
KOMPONEN BIAYA SPP per Bulan
SD Biaya Terendah Biaya Tertinggi
Sumbangan Sukarela (pertama masuk)
Biaya Terendah Biaya Tertinggi
SMP
SMA
SMK
0
0
0
0
150.000
600.000
450.000
250.000
0
0
0
0
1.000.000
12.500.000
15.000.000
2.700.000
15
EVALUASI PROGRAM RSBI 1. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk melihat kemajuan kinerja sekolah, meliputi: a. Kemampuan penguasaan bahasa asing guru dan siswa dengan menggunakan instrumen TOEFL dan TOEIC b. Kemampuan penguasaan siswa dalam mata pelajaran matematika dan IPA serta kompetensi keahlian (SMK) c. Kelengkapan infrastruktur d. Kelengkapan Bahan ajar (buku, peralatan) e. Kepemimpinan Kepala Sekolah f. Komitmen Pemda dalam mendukung RSBI 2. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam kelanjutan program RSBI dan SBI 16
PROSES SELEKSI SISWA Penerimaan siswa berdasarkan kemampuan akademis yang dilihat dari: 1. Test Psikologi 2. Test Tertulis: IPA dan Matematika 3. Untuk SMK ditambah dengan Test Kesehatan dan Buta Warna (SMK Kimia) 4. Nilai Ujian Nasional
17
C. SERTIFIKASI GURU*)
*) Sumber : Baidhowi (2010) 18
TUJUAN SERTIFIKASI GURU 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; 3) Meningkatkan kesejahteraan guru; 4) Meningkatkan martabat guru untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
19
Pedagogik Kompetensi Guru
Kepribadian
Sosial Profesional
Sertifikat PT - LPTK
20
SERTIFIKASI GURU
SERTIFIKASI GURU
JALUR PENILAIAN PORTOFOLIO (BAGI GURU DALAM JABATAN) JALUR PENDIDIKAN (BAGI GURU PRA JABATAN DAN GURU DALAM JABATAN)21
KOMPONEN PORTOFOLIO (Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KUALIFIKASI AKADEMIK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGALAMAN MENGAJAR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENILAIAN DARI ATASAN DAN PENGAWAS PRESTASI AKADEMIK KARYA PENGEMBANGAN PROFESI KEIKUTSERTAAN DALAM FORUM ILMIAH PENGALAMAN ORGANISASI DI BIDANG KEPENDIDIKAN DAN SOSIAL 10. PENGHARGAAN YANG RELEVAN DENGAN BIDANG PENDIDIKAN 22
Siapa saja yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru dalam Jabatan ? 1. Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV; 2. Guru yang belum berkualifikasi S1/D-IV, tetapi usianya telah 50 tahun dan masa kerjanya telah 20 tahun atau telah memiliki golongan IV/a (PNS) atau setara IV/a (bukan PNS); 3. Guru yang ditugaskan menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas; 4. Khusus untuk Guru dengan kualifikasi S2/S3 akan dilakukan Verifikasi Dokumen. 23
Urutan Prioritas Calon Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Masa kerja sebagai guru; Usia; Golongan (bagi PNS); Beban mengajar; Tugas tambahan; dan Prestasi kerja. 24
Sertifikasi Guru Agama dan Madrasah • Berdasarkan surat edaran bersama antara Dirjen PMPTK dan Sesjen Depag tanggal 7 Agustus 2007, ditetapkan bahwa: – Seluruh guru Agama yang mengajar di sekolah disertifikasi melalui Departemen Agama – Seluruh guru Madrasah baik guru umum maupun guru Agama disertifikasi melalui Departemen Agama
• Sistem dan mekanisme sertifikasi sama dengan yang dilaksanakan oleh Depdiknas 25
TERIMA KASIH
26
