PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN Disampaikan Oleh : DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN Ir. Hermanto Dwiatmoko MSTr.
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Jakarta, 20 Desember 2012
DAFTAR ISI PENDAHULUAN KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN PENUTUP 1
POLA PIKIR PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
TINGKAT KESELAMATAN SAAT INI
PENYUSUNAN REGULASI UU/PP PerMen/PerDirjen
• Keterbatasan Anggaran • Keterbatasan SDM kompeten • SOP dalam proses • Keterbatasan peralatan
PENANGANAN DAN ANALISIS KECELAKAAN
PENINGKATAN KELAIKAN PRASARANA DAN SARANA
PENINGKATAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
FUNGSI REGULATOR
INSPEKSI DAN AUDIT KESELAMATAN
EVALUASI
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
PENEGAKAN HUKUM
2
PENDAHULUAN
3
PENDAHULUAN • PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR PERKERETAAPIAN Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 ttg Perkeretaapian, perkeretaapian dikuasai Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. • PEMISAHAN FUNGSI REGULATOR DAN OPERATOR Fungsi Regulator oleh Pemerintah yaitu Pembinaan Perkeretaapian yang meliputi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan. Fungsi Operator oleh Badan Usaha Penyelenggara yang meliputi Pengadaan atau Pembangunan, Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan. • KETERBUKAAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah terbuka, yakni dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum (BUMN, BUMD, BUMS, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah). • PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH Penyelenggaraan perkeretaapian harus memperhatikan otonomi daerah, dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mewujudkan perkeretaapian daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. • PERAN SERTA SWASTA DAN MASYARAKAT Dalam penyelenggaraan perkeretaapian peluang peran serta swasta dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian sangat besar, kecuali apabila swasta dan masyarakat tidak mampu untuk melaksanakannya, maka akan diambil alih oleh Pemerintah. 4
DASAR DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian pasal 3:
“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, efisien, terpadu dengan moda transportasi lain, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.”
KATA KUNCI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN INDONESIA
Massal Efisien Tertib & Teratur
Selamat
VISI
Tepat
Aman
Nyaman Cepat & Lancar
5
PERAN STAKEHOLDER PERKERETAAPIAN DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN 1. 2. 3. 4.
PEMERINTAH (REGULATOR)
PENYELENGGARA PERKERETAAPIAN (OPERATOR)
1. Pemenuhan standar/laik operasi dan pelayanan 2. Pemeriksaan dan Perawatan 3. Tanggung jawab kepada publik dan pemerintah saat terjadi kecelakaan
penyusunan Regulasi Pengujian dan Sertifikasi Penegakan Hukum Sosialisasi
MASYARAKAT
1. 2.
Kepedulian Keselamatan Menjaga ketertiban, keselamatan dan keamanan 6
KONDISI KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
7
DATA KECELAKAAN KERETA API
No
JENIS KECELAKAAN
TAHUN 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
1
Tabrakan KA dengan KA
5
3
3
5
3
1
2
2
Anjlokan
68
110
99
41
25
23
19
3
Terguling
5
7
8
7
4
2
2
4
Banjir/longsor
3
3
8
8
6
1
4
5
Lain-lain
11
16
8
8
4
6
2
JUMLAH
92
139
126
69
42
33
29
* Posisi 23 Nopember 2012
8
DATA KORBAN KECELAKAAN KERETA API
NO.
TAHUN
KORBAN 2006
2007
2008
2009
2010 2011
1
MENINGGAL
50
34
45
57
79
39
2
LUKA BERAT
76
128
78
122
93
45
3
LUKA RINGAN JUMLAH
52 178
164 326
73 196
76 255
104 276
28 112
9
PROSENTASE FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN KA TAHUN 2009 S/D 2011
19
44
77
22 51
SARANA PRASARANA SDM OPERATOR EKSTERNAL ALAM
Dari diagram tersebut penyebab kecelakaan (di luar faktor eksternal) yang paling dominan 3 tahun terakhir dari tahun 2009 s/d 2011 adalah : SDM Operator : 51 kejadian (24 %) Sarana : 44 kejadian (21 %) Prasarana : 22 kejadian (10 %) 10
ANALISIS PENYEBAB KECELAKAAN KA
SARANA
PRASARANA
MANUSIA
Pengereman tidak Adanya kecrotan (mud Masinis tidak malaksanakan bekerja dengan baik pumping) standar prosedur Kerusakan pada as Jalan rel tidak laik operasi yang dan roda Bantalan kayu ditetapkan As patah rapuh (melanggar Bearing macet Rel patah kecepatan) Pembebanan tidak Wesel rusak Pengaturan dinasan merata Badan jalan kurang baik sehingga Kelebihan Beban longsor/amblas menimbulkan Kurangnya Jembatan kurang laik kelelahan fisik perawatan sarana, Kurangnya Faktor fisik tidak menggunakan perawatan ngantuk, tertidur, suku cadang standar. Terjadinya karat dsb (jembatan besi)
EKSTERNAL Masyarakat tidak disiplin melintasi perlintasan sebidang Bangunan liar disekitar jalan rel mengganggu pandangan bebas masinis Vandalisme, pencurian alat penambat, melempar kaca. Terjadinya bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, dll 11
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
12
ROAD MAP TO ZERO ACCIDENT
13
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TUGAS Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian. FUNGSI 1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Perkeretaapian; 2. Melaksanakan kebijakan di bidang perkeretaapian; 3. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Perkeretaapian; 4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi; 5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14
PENYUSUNAN REGULASI UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; PP No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; PP No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Peraturan Menteri Perhubungan (41 Permen) tentang : Standar Teknis Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Pengujian, perawatan dan pemeriksaan prasarana dan sarana perkeretaapian Standar Kompetensi/keahlian tenaga penguji, inspektur dan auditor perkeretaapian Standar Kompetensi awak sarana dan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian Standar Pelayanan Minimal Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 15
PENINGKATAN KELAIKAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Pengujian prasarana perkeretaapian • Uji pertama & uji berkala Sertifikasi prasarana perkeretaapian yang sudah lulus uji pertama atau berkala Peningkatan jalur kereta api al. penggantian rel, bantalan, wesel, dll. Peningkatan Fasilitas Operasi KA
16
PENINGKATAN KELAIKAN SARANA PERKERETAAPIAN Pengujian Sarana Perkeretaapian • Uji pertama dan uji berkala Sertifikasi sarana perkeretaapian yang sudah lulus uji pertama atau berkala Pengadaan K3 dan Rehabilitasi KRL Melengkapi peralatan pengujian sarana perkeretaapian di Balai Yasa: • Bogie Tester • Spring Tester • Wheel Flaw Detector • dll
17
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perkeretaapian Pelatihan penguji prasarana & sarana, inspektur dan auditor perkeretaapian Sertifikasi penguji, inspektur dan auditor perkeretaapian Sertifikasi kecakapan awak sarana dan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian Akreditasi badan hukum atau lembaga diklat SDM perkeretaapian Penyegaran dan pembinaan kepada petugas operasional untuk mematuhi peraturan yang berlaku Pembinaan keselamatan kepada para konsultan / kontraktor terutama yang langsung di lapangan 18
PENCEGAHAN KECELAKAAN KA Pelaksanaan audit keselamatan terhadap sarana, prasarana, dan operasional KA/ GAPEKA. Pelaksanaan random check/inspeksi sarana dan prasarana. Pemantauan batas kecepatan (taspat). Pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan. Penanganan perlintasan sebidang (pembuatan flyover/underpass, pemasangan warning device pada pintu perlintasan). Sosialisasi keselamatan perkeretaapian. Pemantauan dan penelitian kecelakaan KA. 19
PENEGAKAN HUKUM Penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perkeretaapian (calo, pelanggaran semboyan/kecepatan) Penertiban, pembongkaran bangunan liar di jalur KA. Penertiban penumpang di atas atap kereta, kabin masinis, gerbong barang. Pemeriksaan sertifikat awak sarana serta petugas operasional KA. Pemasangan tanda larangan di jalur KA. Diklat PPNS Perkeretaapian.
20
KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah disempurnakan dengan pembentukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang telah terpisah dari Direktorat Sarana Perkeretaapian PT. Kereta Api telah membentuk Direktorat Keselamatan dan Keamanan Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian telah mengusulkan organisasi pengelola prasarana perkeretaapian, yaitu : UPT Balai Perkeretaapian UPT Pengujian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian UPT Perawatan Prasarana dan Sarana Perekeretaapian
21
RESTRUKTURISASI BUMN PERKERETAAPIAN
22
DASAR PEMIKIRAN UU 23/2007 tentang Perkeretaapian pasal 17 ayat 1 : Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a berupa penyelenggaraan : Prasarana perkeretaapian; dan atau Sarana perkeretaapian
Prinsip dasar dari UU 23/2007 adalah dibukanya peran swasta (non monopoli) dan otonomi daerah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang memprogramkan Percepatan Pemisahan antara Fungsi Regulator dan Operator melalui Pemisahan Badan Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian (Target Desember 2011) 23
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
Saat Ini
Harapan Yang Akan Datang (Menurut UU) Pemda
• Bergantung pada APBN • Dominasi monopoli PT. KA • Perencanaan yang sentralistis
Badan Hukum Lainny a
Penyelenggaraan perkeretaapian harus efisien dan responsif terhadap pasar – pelayanan yang kompetitif
24
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan : (pasal 18)
Pembangunan prasarana; Pengoperasian prasarana; Perawatan prasarana; dan Pengusahaan prasarana.
Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan : (pasal 25)
Pengadaan sarana; Pengoperasian sarana; Perawatan sarana; Pengusahaan sarana.
25
KONDISI PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN DI INDONESIA SAAT INI Penyelenggaraan perkeretaapian saat ini (prasarana dan sarana) masih monopoli PT. KA (persero) sehingga tidak mungkin ada badan usaha sarana (swasta/BUMD) yang mau mengusahakan sarana perkeretaapian di lintas yang diselenggarakan PT. KAI, karena dikhawatirkan ada perlakuan yang tidak sama antara sarana yang dimiliki swasta/BUMD dan PT. KAI Mengingat pengelolaan prasarana dan sarana dalam satu organisasi, perlu jelas pembukuan anggarannya, namun dengan pemisahan badan usaha prasarana dan sarana, pengelolaan diharapkan lebih transparan
26
ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dapat berbentuk : Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan skema Badan Layanan Umum (BLU) Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Umum (Perum)
Dasar pertimbangan : bahwa badan usaha ini tidak menguntungkan dan harus mendapatkan anggaran dari Pemerintah berupa pembangunan dan perawatan prasarana perkeretaapian milik pemerintah
27
ALTERNATIF BENTUK BADAN USAHA • Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat berbentuk Perseroan (PT) dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan sarana dapat menguntungkan (komersil) • Perlu dipertimbangkan untuk yang menangani angkutan yang bersifat penugasan dapat dipisahkan dengan yang bersifat komersial. Demikian juga angkutan perkotaan dapat dipisahkan dengan angkutan antar kota. • Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dapat dibuat beberapa alternatif : – Angkutan Antar Kota (Komersial) – Angkutan Antar Kota (Penugasan) – Angkutan Perkotaan (Penugasan)
28
UPAYA TINDAK LANJUT 1. Perlu kejelasan tentang Pemilikan Asset, Inventarisasi asset pemerintah dan asset PT. KAI 2. Asset Pemerintah dan PT. KAI di bidang prasarana perkeretaapian dikelola oleh Badan Usaha Prasarana Perkeretaapian 3. Asset sarana perkeretaapian milik pemerintah (KRL, KRD, Kereta K3) dikelola oleh Badan Usaa Sarana Perkeretaapian untuk Penugasan 4. Asset sarana perkeretaapian milik PT. KAI (Lok, Kereta, gerbong) dikelola oleh Badan Usaa Sarana Perkeretaapian Komersial
29
UPAYA TINDAK LANJUT 5. Perlu kejelasan bentuk Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian : UPT/BLU, Perjan atau Perum 6. Pegawai PT. KAI yang menangani prasarana perkeretaapian dialihkan menjadi pegawai Badan Usaha Prasarana Pekeretaapian, antara lain : pegawai stasiun (KS, PPKA), perawatan prasarana (DK, SK, Kasi JJ). 7. PT. KAI yang menangani sarana perkeretaapian dialihkan menjadi pegawai Badan Usaha Sarana Perkeretaapian, antara lain pegawai Balai Yasa, Depo, masinis, asisten masinis 30
ALTERNATIF I PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Perawatan (dpt dikerjasamakan pihak lain)
PEMERINTAH (Regulator)
APBN
Pembangun an jalur KA Perintis
IMO TAC UPT Penyelenggara Prasarana
BUMN/ SWASTA (menyewakan lahan)
PSO TAC
Badan Usaha Penyelenggara Sarana BUMN/BUMD/SWASTA (Penugasan)
Badan Usaha Penyelenggara Sarana BUMN/BUMD (komersil) Badan Usaha Penyelenggara Sarana - SWASTA (komersil) 31
ALTERNATIF 2 PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM
PEMERINTAH (Regulator)
Perawatan (dpt dikerjasamakan pihak lain)
TAC Perum Penyelenggara Prasarana
BUMN/ SWASTA (menyewakan lahan)
APBN
Pembangunan jalur KA Perintis
PSO TAC
Badan Usaha Penyelenggara Sarana – BUMN (Penugasan)
Badan Usaha Penyelenggara Sarana BUMN (komersil) Badan Usaha Penyelenggara Sarana - SWASTA (komersil) 32
PERBANDINGAN ALTERNATIF
NO
ALTERNATIF I (UPT/BLU)
ALTERNATIF II (PERJAN/PERUM)
ALTERNATIF III (PERJAN/PERUM)
1
Prasarana milik Pemerintah
Prasarana milik Pemerintah
Prasarana diserahkan kepada Badan Penyelenggara
2
IMO dari Pemerintah
IMO dari Pemerintah
Membiayai sendiri perawatan
3
TAC kepada Pemerintah
TAC kepada Pemerintah
Menerima TAC
4
Subsidi dari Pemerintah
Subsidi dari Pemerintah
Resiko terjadi kerugian
33
PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI TAHUN 2012 Pilot project peralatan pengamanan perjalanan kereta api otomatis (automatic train protection)
34
PROGRAM STRATEGIS PEMERINTAH DI TAHUN 2012 Penyiapan simulator dalam pengujian dan sertifikasi SDM Perkeretaapian operasional (PPKA dan Masinis) Penyegaran dan sosialisasi keselamatan terhadap SDM regulator dan operator dalam rangka pemenuhan kompetensi mengingat faktor manusia merupakan faktor yang dominan terhadap peningkatan keselamatan perekeretaapian Penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian (UU No. 23/2007 ttg Perkeretaapian)
35
RENCANA AKSI PENINGKATAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
36
RENCANA AKSI Mendeskripsikan permasalahan perkeretaapian serta rencana aksi penanganannya, penanggung jawab pelaksanaan, instansi terkait dan kriteria keberhasilan pelaksanaan aksi. Target waktu pelaksanaan telah ditentukan untuk memperjelas penyelesaian. Dibagi kedalam 5 sektor, yakni: 1. Sarana dan Prasarana 2. Sumber daya Manusia 3. Kerangka Aturan dan Penegakkan Hukum 4. Sistem Informasi 5. Koordinasi dan Kelembagaan
37
PROGRAM JANGKA PANJANG PEMERINTAH
REGULASI Penyusunan Peraturan Menteri/Dirjen untuk penjabaran UU dan PP yang dapat memuat pedoman pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan PRASARANA/SARANA PERKERETAAPIAN Pengujian dan sertifikasi Prasarana/Sarana Perkeretaapian dalam rangka kelaikan operasi SDM PERKERETAAPIAN Pengujian dan sertifIkasi SDM Perkeretaapian dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM Perkeretaapian PENEGAKAN HUKUM Proses penyidikan terhadap pelanggaran hukum di bidang perkertaapian (UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian) AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN Pelaksanaan audit dan insepksi keselamatan secara rutin dan 38 berkala
PENINGKATAN KESELAMATAN PERKERETRAAPIAN INSPEKSI (RAMP CHECK)
AUDIT KESELAMATAN
PEMANTAUAN TASPAT
PENEGAKAN HUKUM
PENELITIAN KECELAKAAN
SERTIFIKASI DAN PELATIHAN TEKNIS SDM
SOSIALISASI KESELAMATAN39
PENUTUP
40
KESIMPULAN Peningkatan keselamatan perkeretaapian terus dilaksanakan sesuai program “Roadmap to Zero Accident” Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, untuk mempertahankan kelaikan operasi sarana dan prasarana perkeretaapian wajib dilakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan Disamping unsur pengujian, pemeriksaan dan perawatan, unsur audit, inspeksi dan penegakan hukum sangat penting untuk ditingkatkan, karena adanya pelanggaran dan ketidaktertiban yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta api Pembinaan dan peningkatan kompetensi Perkeretaapian harus dilakukan secara rutin
SDM
41
KESIMPULAN Seluruh stakeholder perkeretaapian harus memiliki tingkat kedisiplinan dan “safety awareness” yang tinggi (selalu mengutamakan azas keselamatan) Koordinasi antara stakeholder perkeretaapian ditingkatkan agar tercapai “Roadmap to Zero Accident”
perlu
Sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2007 serta ditegaskan dalam MP3EI diperlukan pemisahan Badan Penyelenggara Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dengan prinsip dasar dibukanya peran
swasta (non monopoli) dan otonomi daerah. Pemisahan Badan Penyelenggara merupakan bagian dari penyelenggaraan perkeretaapian yang berbasiskan keselamatan. 42
Sekian & Terima Kasih KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110, Indonesia Tel. +62 - 21 - 3506204, 385683 Fax. +62 - 21 - 3813972 Website : www.perkeretaapian.dephub.go.id
43
