Implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia
Rencana Proposal Tesis Oleh: Indra Sucahyono
Program Pascasarjana Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM Universitas Brawijaya
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdamping dampingan bahkan berkelompok- kelompok serta sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya dengan sendiri. Apabila dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan obyek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi apabila hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang semacan ini sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam suatu kehidupan sosial agar teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya yang biasa disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik, tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial kalau selalu ada tekanan dan ketidaktepatan ikatan
sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut ius constitutum ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu. Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena saksi dan korban merupakan unsur penting dalam suatu penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai. Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah
mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan. Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana.
Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana. Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk
bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketehaui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-Undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dibahas ihwal pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan demikian hanya kita temukan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undangundang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, atau berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran ham berat, kekerasan dalam rumah tangga atau korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Dengan lahirnya UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebelum mengalami perubahan pada Undang-undang No. 31 Tahun 2014 telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan
karena
tidak
ada
satupun
saksi
maupun
korban
yang
berani
mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian. Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di
persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan. Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standard yang telah ditentapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-Undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.
B. Permasalahan Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Sejauh mana Implementasi UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mampu melindungi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? 2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban? 3. Bagaimana
kebijakan
formulasi
yang
akan
datang
dalam
Undang-Undang
perlindungan saksi dan korban untuk menegakkan Hukum Pidana di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis Implementasi UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mampu melindungi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam implementasi UU no. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 3. Untuk menganalisis kebijakan formulasi yang akan datang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menegakkan Hukum Pidana di Indonesia
D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a) Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam Perlindungan Saksi dan Korban.
b) Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam Perlindungan Saksi dan Korban untuk menegakkan Hukum Pidana di Indonesia. 2. Manfaat Praktis Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para penegak hukum, hakim pengadilan negeri, penasehat hukum atau advokat khususnya maupun petugas instansi perpajakan dalam menghadapi kasus-kasus Perlindungan Saksi dan Korban
