PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

1 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 4 A. Latar Belakang .................................................. 4 B. Tujuan ....................................................... 4 C. Ruang Lingkup .................................................. 5 BAB II. KEADAAN UMUM ........................................... 6 A. Nonpendidikan .................................................. 6 1. Administrasi Pemerintahan Daerah ...................................... 6 Tabel 2.1. Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ........................... 7 2. Demografi .................................................... 8 Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia .............................. 8 Tabel 2.3. Keadaan Demografi ........................................... 9 3. Geografi ..................................................... 9 4. Ekonomi .................................................... 10 5. Sosial Budaya dan Agama ........................................... 11 Tabel 2.4. Keadaan Keagamaan ......................................... 11 B. Pendidikan .................................................... 11 1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB) ................... 12 Tabel 2.5. Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB ......................... 13 2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) .................................... 13 Tabel 2.6. Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB ................ 14 3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) .................................. 14 Tabel 2.7. Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun .. 15 4. Pendidikan Non Formal ............................................ 16 Tabel 2.8. Data Peserta Didik Kesetaraan .................................... 17 BAB III. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ................ 18 A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ............................... 18 Tabel 3.1. Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan ...................... 18 Tabel 3.2. Indikator Pembelajaran Yang Bermutu ............................... 19 Tabel 3.3. Kinerja Pemerataan Pendidikan ................................... 20 Tabel 3.4. Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB .............................. 20 Tabel 3.5. Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB ........................... 20 Tabel 3.6. Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB ........................ 20 B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan ......................... 21 Tabel 3.6. Indikator Mutu Pendidikan ...................................... 21 Tabel 3.7. Kinerja Mutu Pendidikan ....................................... 21

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 16-01-17, 18:45:40

Halaman 2 / 30

Tabel 3.8. Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin

......................... Tabel 3.9. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD ............................... Tabel 3.10. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP ............................. Tabel 3.11. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM .............................. Tabel 3.12. Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA .... Tabel 3.13. Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok ........................... C. Efisiensi Internal Pendidikan ......................................... Tabel 3.14. Efisiensi Internal Pendidikan .................................... Tabel 3.15. Siswa Terbuang dan Putus Sekolah ................................ Tabel 3.16. Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang ......................... Tabel 3.17. Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan ............................... D. Kinerja Pendidikan ............................................... Tabel 3.18. Kinerja Pendidikan ......................................... BAB IV. PENUTUP ................................................ A. Simpulan ..................................................... 1. Dipandang dari segi pemerataan ....................................... 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu .................................... 3. Dipandang dari segi relevansi ........................................ 4. Dipandang dari segi efisiensi internal .................................... B. Rekomendasi .................................................. DAFTAR KEPUSTAKAAN ..........................................


Halaman 3 / 30

21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 24 24 25 25 25 26 27 28 29 30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan. Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dengan melalui profil pendidikan dapat dihasilkan berbagai penggambaran maupun proyeksi ke depan sebagai upaya pendukung langkah-langkah perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

B. Tujuan Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.


Halaman 4 / 30

Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

C. Ruang Lingkup Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan. Dengan data-data dari berbagai lintas sektor diharapkan dapat digunakan sebagai deskriptif kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai serta perencanaan dalam rangka pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Jenis-jenis data yang tersaji dengan dukungan sumber pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentu lebih baik dalam rangka penyusunan program dan kebijakan lebih lanjut. Ruang lingkup dan jenis-jenis data ini diharapkan akan terus dilakukan pengembangan sesuai dinaamika penyelengaraan pendidikan, yang selalu bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani sehingga data pendidikan akan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi penetapan prioritas pembangunan. Data yang tersedia di dalam buku profil ini diolah berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sehingga diharapkan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk dalam proses perencanaan.


Halaman 5 / 30

BAB II KEADAAN UMUM Peta 2.2 Peta Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peta 2.2 bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat peta tersebut, dapat diketahui beberapa sungai yang melalui Provinsi Jawa Tengah antara lain sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, dan beberapa sungai kecil di beberapa Kabupaten/Kota.

A. Nonpendidikan 1. Administrasi Pemerintahan Daerah Sesuai dengan UU Nomor 22, Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan


Halaman 6 / 30

di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Peta 2.3 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan terdiri atas 573 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 8.578 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya + 59.438 km2. (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun No.

Variabel

Jumlah

1

Kabupaten/Kota

35

2

Kecamatan

0

3

Desa/kelurahan

0

4

Luas wilayah (km2)

0.00

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka


Halaman 7 / 30

2. Demografi Berdasarkan UU Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Tabel 2.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun No.

Komponen

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

1

Penduduk 6-7 tahun

0

0.00

0

0.00

0

2

Penduduk 7-12 tahun

0

0.00

0

0.00

0

3

Penduduk 13-15 tahun

0

0.00

0

0.00

0

4

Penduduk 16-18 tahun

0

0.00

0

0.00

0

Sumber: Profil Pendidikan Kab/KotaTahun

Jumlah penduduk seluruhnya sebesar 0 orang, Penduduk usia 6-7 tahun adalah sebesar 0 orang. Penduduk usia 7-12 tahun merupakan penduduk usia SD sebesar 0 orang, sedangkan penduduk usia 13-15 tahun merupakan penduduk usia SMP sebesar 0 orang dan penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 0 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi Jawa Tengah bertambah 1,47 persen dari tahun sebelumnya. Menurut catatan terakhir, pada tahun 2013 kepadatan penduduk adalah 1.022 per km2 dengan Kota Surakarta sebagai kota terpadat (11.534 penduduk per km2) dan Kabupaten Blora sebagai kabupaten terjarang (471 penduduk per km2).


Halaman 8 / 30

Tabel 2.3 Keadaan Demografi Tahun No.

Komponen

Jumlah

%

Tingkat Pendidikan Penduduk

No.

Komponen

Jumlah

%

Angkatan Kerja

1.

Tamat SD

0

0.00

1.

Bekerja

0

0.00

2.

Tamat SLTP

0

0.00

2.

Mencari pek.

0

0.00

3.

Tamat SLTA

0

0.00 Bukan Angkatan Kerja

4.

Tamat D3/Sarmud

0

0.00

1.

Bersekolah

0

0.00

5.

Tamat Sarjana

0

0.00

2.

Mengurus RT

0

0.00

3.

Lainnya

0

0.00

0

0.00

Tingkat Kepandaian Membaca & Menulis

Penduduk Miskin

1.

Dapat membaca

0

0.00

2.

Buta huruf

0

0.00

1.

Penduduk Miskin


Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci sebagai berikut 1) tamat SD sebanyak 0 orang (0.00 persen), 2) tamat SLTP sebanyak 0 orang (0.00 persen), 3) tamat SLTA sebanyak 0 orang (0.00 persen), 4) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 0 orang (0.00 persen), 5) tamat Sarjana 0 orang (0.00 persen). Penduduk yang dapat membaca dan menulis sebanyak 0 orang (0.00 persen) sedangkan yang buta huruf sebanyak 0 orang (0.00 persen). Jumlah angkatan kerja pada tahun -1 dapat diuraikan sebagai berikut 1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 15.964.048 orang (93,98 persen) dan 2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 1.022.728 orang (6,02 persen), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 16.986.776 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah 1.450.492 orang (20,62 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 4.271.319 orang (60,73 persen); dan 3) lain-lain 1.311.496 orang (18,65 persen), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 7.033.307 orang. Di kabupaten/kota se Jawa Tengah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 4.863.000 (14,98 persen) dari penduduk seluruhnya.

3. Geografi Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor


Halaman 9 / 30

yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Keadaan topografi di wilayah kabupaten/kota atau provinsi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya. Gambar 2.2 menunjukkan topografi kabupaten/kota atau provinsi. Gambar 2.2 Gambar Topografi

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

4. Ekonomi Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu


Halaman 10 / 30

pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

5. Sosial Budaya dan Agama Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat salah satunya dapat digambarkan dalam kehidupan beragama maupun pelayanan kesehatan. Penduduk provinsi jawa tengah dalam kehidupan beragama dapat saling menghormati dan menghargai antara agama yang satu dengan lainnya. Beberapa agama yang ada meliputi agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha serta beberapa aliran kepercayaan. Disamping dalam keagaman, dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, beberapa fasilitas kesehatan telah disediakan oleh pemerintah provinsi meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit maupun balai pengobatan. Tabel 2.4 Keadaan Keagamaan Tahun No. 1.

Variabel

Jumlah

No. 2.

Variabel Kesehatan

Jumlah

Penduduk

0

0

a. Islam

0

Rumah Sakit

b. Protestan

0

Puskesmas

0

c. Katolik

0

puskesmas Pembantu

0

d. Hindu

0

e. Budha

0

f. Khong Hu Chu

0


Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 0 orang (0.00 persen), Protestan sebanyak 0 orang (0.00 persen), Katolik 0 orang (0.00 persen), Hindu sebanyak 0 orang (0.00 persen), Budha sebanyak 0 orang (0.00 persen), dan Khong Hu Chu sebanyak 0 orang (0.00 persen). Guna mendukung kesehatan masyarakat, didukung oleh puskesmas sebanyak 0 buah dan puskesmas pembantu 0 buah, rumah sakit sebanyak 0 buah. Apabila setiap kecamatan diharuskan memilki 1 Puskesmas dan keberadaan puskesmas telah merata di seluruh kecamatan, maka jumlah Puskesmas telah mencukupi. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap kabupaten/kota, apabila telah merata seluruh kabupaten/kota maka sudah mencukupi, tinggal peningkatan terhadap layanan kesehatan.


Halaman 11 / 30

B. Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut, baik secara formal maupun non formal. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.

1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB)

Berdasarkan data yang ada pada tahun , jumlah SD, MI dan SDLB sebanyak 0, dengan rincian negeri sebesar 0 (0.00 persen) dan swasta sebesar 0 (0.00 persen). Hal ini disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD. . Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 0 telah terakreditasi A, 0 terakreditasi B, dan 0 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SD, MI dan SDLB sebesar 0 dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar 0 (0.00 persen) dan dari rumah tangga sebesar 0 (0.00 persen). Jumlah siswa SD, MI dan SDLB seluruhnya sebesar 0, dengan rincian negeri sebesar 0 (0.00 persen) dan swasta sebesar 0 (0.00 persen). Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 0, jumlah laki-laki sebanyak 0 (0.00 persen) dan perempuan sebesar 0 (0.00 persen). Bila dirinci menurut usia maka usia 12 tahun sebesar 0 (0.00 persen). Jumlah kelas SD, MI dan SDLB sebesar 0 , sedangkan jumlah lulusan sebanyak 0. Guru yang mengajar di SD, MI dan SDLB sebanyak 0 di antaranya sebanyak 0 (0.00 persen) adalah berijazah di bawah S1 dan 0 (0.00 persen) adalah S1 ke atas. Kepala sekolah SD, MI dan SDLB yang bersertifikat sebesar 0 dan belum bersertifikat sebesar 0. Untuk menampung sejumlah siswa SD, MI dan SDLB tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 0, dengan rincian 0 memiliki kondisi baik, 0 kondisi rusak ringan, 0 kondisi rusak


Halaman 12 / 30

sedang, 0 kondisi rusak berat dan 0 kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD, MI dan SDLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 0, lapangan olahraga sebanyak 0, ruang UKS sebanyak 0, ruang laboratorium IPA sebanyak 0 (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB Tahun No

Komponen

SD

MI

SDLB

SD+MI+SDLB

Sumber: Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun

Bila dilihat SD, MI dan SDLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI dan SDLB, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 0, dengan jumlah siswa sebanyak 0 dan ruang kelas sebesar 0 serta ditangani oleh guru sebanyak 0. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 0, lapangan olahraga sebesar 0, ruang UKS sebesar 0, ruang laboratorium IPA sebesar 0.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah Sekolah Dasar lebih banyak jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah Madrasah Swasta lebih banyak MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) Berdasarkan data yang ada pada tahun , jumlah SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 0. Dengan rincian negeri sebanyak 0 (0.00 persen) dan swasta sebanyak 0 (0.00 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 0 telah terakreditasi A, 0 terakreditasi B, dan 0 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP, MTs dan SMPLB sebesar 0, dengan rincian laki-laki sebesar 0 (0.00 persen) dan perempuan sebesar 0 (0.00 persen). Jumlah siswa SMP, MTs dan SMPLB seluruhnya sebesar 0 dengan rincian negeri sebesar 0 (0.00 persen) dan swasta sebesar 0 (0.00 persen). Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 15 tahun sebesar 0 (0.00 persen). Jumlah kelas sebesar 0, serta lulusan SMP, MTs dan SMPLB sebesar 0. Guru yang mengajar di SMP,


Halaman 13 / 30

MTs dan SMPLB sebanyak 0 di antaranya yaitu sebanyak 0 (0.00 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas, dan sebanyak 0 (0.00 persen) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 0 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 0.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 0, dengan rincian 0 memiliki kondisi baik, 0 dengan kondisi rusak ringan, 0 dengan kondisi rusak sedang, 0 dengan kondisi rusak berat, dan 0 dengan kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP, MTs dan SMPLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 0, lapangan olahraga sebanyak 0, ruang UKS sebanyak 0, laboratorium sebanyak 0. Bila dilihat SMP, MTs dan SMPLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar 0, dengan jumlah siswa sebanyak 0 dan ruang kelas sebesar 0 dan ditangani oleh guru sebanyak 0. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 0, lapangan olahraga sebanyak 0, ruang UKS sebanyak 0, laboratorium sebanyak 0. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs dan SDLB. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tabel 2.6 Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB Tahun No

Komponen

SMP

MTs

SMPLB

SMP+MTs+SM PLB


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan data yang ada pada tahun , jumlah SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 0 dengan rincian negeri sebanyak 0 (0.00 persen) dan swasta sebanyak 0 (0.00 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 0 telah terakreditasi A, sebanyak 0 terakreditasi B, dan 0 terakreditasi C.


Halaman 14 / 30

Tabel 2.7 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun No

Komponen

SMA

SMK

MA

SMALB

SMA+SMK+ MA+SMALB


Jumlah siswa baru tingkat I SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 0 dengan rincian lakilaki sebesar 0 dan perempuan sebesar 0. Jumlah siswa SMA, SMK, MA dan SMALB seluruhnya sebesar 0 dengan rincian negeri sebesar 0 dan swasta sebesar 0. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 0 dan perempuan sebesar 0. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 18 tahun sebesar 0. Jumlah kelas sebesar 0 serta lulusan SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 0. Guru yang mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 0 di antaranya yaitu sebanyak 0 memiliki kualifikasi S1 ke atas, 0 memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 0 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 0.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 0 ruang, dengan rincian 0 memiliki kondisi baik, 0 dengan kondisi rusak ringan, 0 dengan kondisi rusak sedang, 0 dengan kondisi rusak berat dan 0 dengan kondisi rusak total dengan jumlah kelas sebanyak 0. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 0, lapangan olahraga sebanyak 0 ruang UKS sebanyak 0 dan laboratorium sebanyak 0, ruang prektek untk SMK sebanyak 0. (Tabel 2.7).


Halaman 15 / 30

Bila dilihat SMA, SMK, dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Jumlah SMA sebesar 0, dengan jumlah siswa sebanyak 0 dan ruang kelas sebanyak 0 serta ditangani oleh guru sebanyak 0. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 0., lapangan olahraga sebanyak 0, ruang UKS sebanyak 0, laboratorium sebanyak 0.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan MA. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMP.

4. Pendidikan Non Formal Peserta didik kesetaraan sebesar 0 terdiri dari Paket A sebesar 0 (0.00 persen), Paket B sebesar 0 (0.00 persen) dan Paket C sebesar 0 (0.00 persen), sedangkan peserta didik terbesar pada Paket C dan terkecil pada Paket A.


Halaman 16 / 30

Tabel 2.8 Data Peserta Didik Kesetaraan Tahun Komponen

Paket A

Komponen

Paket B

Komponen

Paket C



Halaman 17 / 30

BAB III KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 0 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu sebesar 0 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI, terendah pada jenjang SM. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs, dan tingkat SM/MA. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD/MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Tabel 3.1 Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Indikator Akses yang Merata Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) % Perpustakaan % Ruang UKS % Tempat Olahraga % Laboratorium Akses yang Meluas Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Satuan Biaya (SB) Akses yang Berkeadilan Perbedaan Gender APK (PG APK)


SD

SMP

SM

Dikdasmen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

Halaman 18 / 30

12 13

Indeks Paritas Gender APK (IPG APK) % Siswa Swasta (% S-Swt)

0

0

0

0

0

0

0

0


APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu sebesar 0 persen dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu 0 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. Tabel 3.2 Indikator Pembelajaran Yang Bermutu Tahun No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Indikator Mutu dari segi Siswa % Siswa Baru TK (%SB TK) Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM) Angka Mengulang (AU) Angka Bertahan tk 5 (AB5)/ Angka Bertahan (AB) Angka Lulusan (AL) Angka Putus Sekolah (APS) Rata2 Lama Belajar (RLB) Mutu dari segi Guru % Guru Layak (%GL) % Guru sertifikasi (%GS) Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Mutu dari segi Prasarana % Sekolah Akreditasi A dan B (%SA-AB) % Ruang Kelas baik (%RKb) % Perpustakaan baik (%Perpusb) % Ruang UKS baik (%RUKSb) % Laboratorium baik (%Labb)

SD

SMP

SM

Dikdasmen

0 0

0

0

-

0

0

0

0 -

0 0

0 0

0 0

0 0 -

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar pada tingkat SD/MI yaitu 0 dan terendah terdapat pada SM/MA yaitu 0. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM/MA yaitu sebesar 1,03. Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan


Halaman 19 / 30

jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMP/MTs. Tabel 3.3 Kinerja Pemerataan Pendidikan Tahun

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Tabel 3.4 Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB Tahun

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Tabel 3.5 Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB Tahun

3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB))) Tabel 3.6 Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB Tahun


Halaman 20 / 30

A. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan Tabel 3.6 Indikator Mutu Pendidikan Tahun Tabel 3.7 Kinerja Mutu Pendidikan Tahun Tabel 3.8 Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Tabel 3.9 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Tabel 3.10 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tahun

3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)) Tabel 3.11 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM Tahun

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)) Tabel 3.12 Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA Tahun

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK))


Halaman 21 / 30

Tabel 3.13 Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok Tahun


Halaman 22 / 30

C. Efisiensi Internal Pendidikan Tabel 3.14 Efisiensi Internal Pendidikan Tahun Tabel 3.15 Siswa Terbuang dan Putus Sekolah Tahun Tabel 3.16 Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang Tahun Tabel 3.17 Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan Tahun


Halaman 23 / 30

D. Kinerja Pendidikan Tabel 3.18 Kinerja Pendidikan Tahun


Halaman 24 / 30

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 1. Dipandang dari segi pemerataan)


Halaman 25 / 30

2. Dipandang dari segi peningkatan mutu)


Halaman 26 / 30

3. Dipandang dari segi relevansi)


Halaman 27 / 30

4. Dipandang dari segi efisiensi internal)


Halaman 28 / 30

B. Rekomendasi


Halaman 29 / 30

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 16-01-17, 18:45:40 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Halaman 30 / 30

PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Recommend Documents