PROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM

PROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM

2013

PUSAT KAJIAN STRATEGIS (PUSTRA) S E K R E TA R I AT J E N D E R A L

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

ii

PROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM 2013

SAMBUTAN

P

ercepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menjadi perhatian pemerintah. Hal ini telah dituangkan dalam dokumendokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam RPJMN 2010-2014, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi ratarata 6,3–6,8 persen per tahun hingga 2014. Selanjutnya, dalam buku Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Indonesia mencita-citakan untuk menjadi negara maju dan termasuk dalam 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025. Diperkirakan pada tahun tersebut pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) USD 4,0 – 4,5 triliun. Salah satu prasyarat untuk tercapainya citacita tersebut adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur mencerminkan adanya investasi kegiatan ekonomi. Investasi kegiatan ekonomi yang merata mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai dan mampu melayani pergerakan ekonomi. Untuk

memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai tersebut, diperlukan investasi infrastruktur yang besar. Namun, pada kenyataannya kemampuan pembiayaan pemerintah terbatas. Dalam kondisi keterbatasan dana (budget constrain) pemerintah tersebut, alternatif pola investasi perlu terus dikembangkan melalui pelibatan BUMN/BUMD, pihak swasta, dan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana investasi infrastruktur telah terlaksana dan sejauh mana institusi non pemerintah telah berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur, diperlukan suatu evaluasi yang kontinu. Buku profil ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan sejauh mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta telah terlibat dalam pendanaan infrastruktur. Data-data dalam buku profil ini menjadi peta awal progres pelaksanaan pendanaan infrastruktur bidang PU. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses analisa investasi infrastruktur lebih lanjut untuk merumuskan alternatif pola investasi infrastruktur bidang PU. Kiranya buku profil ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan investasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, yang pada akhirnya dapat memberi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ir. Agoes Widjanarko, MIP Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum


i

KATA PENGANTAR

R

asa syukur yang dalam kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemurahanNya Buku Profil Investasi Infrastruktur Bidang PU Tahun 2013 ini dapat kami selesaikan.

Dalam buku ini, kami bermaksud memberi gambaran mengenai sumber-sumber dan alokasi pembiayaan infrastruktur bidang PU dan sejauh mana investasi infrastruktur bidang PU telah terlaksana, baik di Pusat maupun di daerah. Pada dasarnya buku ini berisi peta pembiayaan infrastruktur bidang PU yang bersumber dari APBN Kementerian PU, dari APBD Provinsi, dan dari Swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta/KPS di setiap provinsi di Indonesia. Data-data yang ditampilkan dalam buku ini diperoleh dari berbagai sumber, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: alokasi investasi yang bersumber dari APBN Kementerian PU diperoleh dari hasil e-monitoring Kementerian PU, investasi yang bersumber dari DAK diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, investasi yang bersumber dari APBD Provinsi diperoleh dari buku APBD masing-masing provinsi yang merupakan inventaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,

ii


sedangkan data investasi yang bersumber dari swasta melalui skema KPS diperoleh dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam proses penyusunannya, data-data tersebut selanjutnya disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil kunjungan langsung ke daerah. Informasi yang kami sampaikan dalam buku ini merupakan langkah awal untuk memetakan pelaksanaan investasi infrastruktur bidang PU di setiap provinsi untuk proses analisa dalam penyusunan studi-studi kebijakan infrastruktur PU. Hasil pemetaan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan alternatif pola investasi bidang PU. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku profil ini. Mudah-mudahan koordinasi dan kerjasama yang telah dibangun dapat terus dibina dan ditingkatkan. Akhir kata, kiranya informasi investasi infrastruktur bidang PU yang disampaikan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan infrastruktur bidang PU di daerah. Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc Kepala Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

EXECUTIVE SUMMARY

T

otal Pendanaan penyelenggaraan infrastruktur PU untuk tahun 2010-2014 diperkirakan mencapai Rp 689 triliun. Sementara itu alokasi APBN untuk Kementerian Pekerjaan Umum hanya mampu mendanai penyelenggaraan infrastruktur PU berkisar Rp 317,05 triliun (46%). Sisanya, sebesar Rp 371,95 (54%) diharapkan dapat diperoleh dari kerjasama dengan badan usaha/pihak swasta. Dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, alokasi anggaran terbesar diberikan kepada sub bidang bina marga (sekitar 51,2%), kemudian sub bidang sumber daya air (sekitar 24,29%), dan sub bidang cipta karya (sekitar 20,41%). Sisanya, sebesar 4,1% dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pendukung termasuk penataan ruang dan pembinaan konstruksi. Untuk mencapai target 6-7% pertumbuhan ekonomi setiap tahun, dibutuhkan paling tidak 5% PDB untuk investasi infrastruktur. Namun, selama periode 2010-2014, estimasi alokasi investasi infrastruktur yang bersumber terhadap APBN berkisar 1,8%-2,2% dari PDB, dan investasi khusus infrastruktur bidang PU bahkan masih berkisar 0,6% - 1% dari PDB. Selain pendanaan melalui Kementerian PU, alokasi APBN untuk pendanaan penyelenggaraan infrastruktur PU di sektor jalan, irigasi, serta air bersih dan sanitasi dapat dilakukan melalui dana alokasi khusus (DAK) yang langsung diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pada umumnya besar transfer DAK untuk infrastruktur PU ke setiap daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa dari 33 provinsi; Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua adalah 3 (tiga) provinsi yang menerima alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum terbesar untuk membangun infrastruktur bidang PU, yang mana masing-masing provinsi pada tahun 2012 menerima Rp 3.505 milyar, Rp 4.562 milyar, dan Rp 3.063 milyar. Sementara itu, provinsi yang menerima alokasi anggaran APBN Kementerian PU terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau (Rp 496 milyar) dan Provinsi Bangka Belitung (Rp 512 milyar). Mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK), pola alokasi anggaran DAK selama 3 tahun (20102012) di 33 provinsi relatif sama, meskipun dengan besaran yang meningkat. Besar anggaran di masing-masing provinsi pada umumnya tidak jauh berbeda. Provinsi Papua adalah provinsi yang menerima DAK untuk infrastruktur bidang PU paling besar, yang pada tahun 2010 menerima Rp 21,76 milyar dan meningkat tajam menjadi Rp 81,50 milyar pada tahun 2012. Provinsi yang menerima DAK terkecil pada tahun 2012 adalah Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp 12,95 milyar. Selanjutnya, transfer DAK sektor jalan untuk Papua Barat meningkat secara signifikan di tahun 2012 dari sekitar Rp 23 triliun di tahun


iii

2011 menjadi sekitar Rp 65 triliun di tahun 2012; berbeda dengan di Provinsi Papua yang menurun dari Rp 54 triliun menjadi Rp 21 triliun. Tiga provinsi lain yang menerima transfer DAK relatif lebih besar dari provinsi-provinsi lain di Indonesia pada tahun 2012 adalah Provinsi NTT, Riau, dan Kalimantan Timur. Untuk sektor irigasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah menerima transfer DAK relatif lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang transfer DAK sektor irigasinya menurun di tahun 2012 dibandingkan di tahun 2010. Secara umum, dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur bidang PU, khususnya jalan dan irigasi terus menerus meningkat selama periode 2010-2012. Sektor jalan meningkat dari Rp 421,53 milyar di tahun 2010 menjadi Rp 601,92 milyar di tahun 2012, sedangkan sektor irigasi dari Rp 290,52 milyar di tahun 2010 menjadi Rp 404,55 milyar di tahun 2012. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, era otonomi daerah membuka ruang yang lebih besar bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-masing, termasuk membangun infrastrukturnya. Keseluruhan belanja daerah untuk pembangunan dirangkum dalam buku APBD. Buku APBD masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berisi rencana seluruh pendapatan dan pengeluaran/ belanja pemerintah daerah setiap tahunnya. Belanja ini dibagi ke dalam belanja berbagai program pembangunan infrastruktur, termasuk

iv


pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman. Berdasarkan buku APBD masing-masing provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur bidang PU relatif jauh lebih besar dibandingkan pemerintah provinsi lain, yaitu mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun pada tahun 2011 yang meningkat menjadi Rp 2,5 triliun di tahun 2012. Selanjutnya terbesar kedua adalah Provinsi Aceh yang menganggarkan sekitar Rp 1,5 triliun di tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp 1,8 triliun di tahun 2012. Pada tahun 2011, Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan alokasi belanja APBD terbesar untuk pembangunan infrastruktur bidang PU, yaitu sekitar Rp 980 milyar, namun di tahun 2012 angka tersebut menurun menjadi sekitar Rp 717 milyar, sedangkan Provinsi Riau dan Provinsi Jabar meningkat menjadi sekitar Rp 852 milyar dan Rp 801 milyar. Secara keseluruhan, untuk data tahun 2011 dan 2012, sumber pembiayaan infrastruktur seluruh provinsi masih sangat tergantung terhadap transfer pusat, yaitu APBN. Pada tahun 2012, terdapat 2 provinsi yang relatif sudah tidak terlalu tergantung kepada transfer pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Kalimantan Timur, dimana alokasi belanja APBD provinsi relatif lebih besar daripada alokasi APBN Kementerian PU. Peran pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur sangat diharapkan mengingat terbatasnya pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Meskipun skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) bukanlah hal

PU yang ditawarkan dalam PPP Book 2010-2014, terdapat 10 proyek yang siap tender, 17 proyek merupakan proyek prioritas, dan 25 proyek merupakan proyek potensial.

baru untuk Indonesia, perkembangan skema pembiayaan tersebut belum optimal. Melalui perbaikan dalam hal kebijakan dan peraturan, Pemerintah berupaya untuk memfasilitasi berkembangnya skema pembiayaan KPS ini. Setiap tahunnya, Bappenas mengevaluasi PPP Book sebagai informasi bagi pihak swasta yang berminat untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

Selanjutnya pada tahun 2012, Bappenas kembali melakukan revisi terhadap PPP Book yang telah diterbitkan di tahun 2011. Dimana hanya 1 proyek bidang PU dan permukiman yang siap tender, 21 proyek yang merupakan proyek prioritas, dan 15 proyek yang merupakan proyek potensial. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap proyek-proyek KPS dalam PPP Book, jumlah proyek yang tidak lagi dimasukkan ke dalam PPP Book 2012 adalah: 17 proyek KPS jalan tol dan 11 proyek KPS air minum, sedangkan yang masuk adalah terdapat 14 proyek KPS jalan tol dan 18 proyek KPS air minum.

Pada tahun 2011, Bappenas telah mengeluarkan PPP Book yang berisi proyek-proyek yang diharapkan dapat didanai melalui skema KPS. Tahun 2009, Bappenas mengeluarkan PPP Book 2010-2014 yang memuat informasi mengenai 100 proyek infrastuktur bernilai 47,298.93 juta US $, yang statusnya dibagi dalam Proyek Siap Ditawarkan, Proyek Prioritas, dan Proyek Potensial. Khusus untuk proyek-proyek bidang PU, 27 proyek dinilai sebagai proyek prioritas dan 38 proyek merupakan proyek potensial.

Pada umumnya, hampir setiap provinsi di Indonesia telah mempraktekkan skema KPS, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Skema KPS yang juga banyak dipraktekkan adalah skema KPS business to business, terutama untuk proyek air minum. Iklim investasi yang kondusif akan terus ditingkatkan untuk menarik minat swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Setiap tahunnya, dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres setiap proyek dalam PPP Book tersebut. Hasil pemantauan pada PPP Book 2011 menunjukkan bahwa beberapa proyek telah mengalami kemajuan, beberapa proyek di drop, dan beberapa proyek baru ditawarkan. Dari 65 proyek infrastruktur bidang

***


v

OUTLINE

SAMBUTAN KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY OUTLINE

i ii iii vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1

BAB 2 KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR 2.1 Kebijakan Pendanaan Infrastruktur Era Otonomi Daerah 2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Pendanaan Infrastruktur 2.3 Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

5 5 8

BAB 3 KONDISI UMUM SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR PU DI MASING-MASING PROVINSI DI INDONESIA 3.1 Jumlah Penduduk Per Provinsi Tahun 2000 – 2011 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi 3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Provinsi Tahun 2000 - 2011 3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Provinsi Tahun 2009 - 2011 3.5 Kondisi Infrastruktur Bidang PU 2011/2012 3.5.1 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 (Persentase) 3.5.2 Jenis Permukaan Jalan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 3.5.3 Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 3.5.4 Luas Daerah Irigasi Per Provinsi Tahun 2012 (Hektar) 3.5.5 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sanitasi Tahun 2011 3.5.6 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sumber Air Bersih Tahun 2011

vi


10 12 13 13 16 18 19 19 21 22 23 24 25

BAB 4 KEBUTUHAN DAN ALOKASI INVESTASI INFRASTRUKTUR PU 4.1 Total Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2010 – 2014 4.2 Kebutuhan Investasi Bidang PU Berdasarkan Renstra Kementerian PU 2010-2014 4.3 Proporsi Pagu Anggaran Kememnterian PU Terhadap Belanja Negara (APBN) 4.4 Proporsi Pertumbuhan PDB dan Kebutuhan Investasi untuk Infrastruktur 4.5 Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 4.5.1 Pagu APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 4.5.2 Realisasi APBN Kementerian PU Per Satminkal Tahun 2008-2012 4.5.3 Sandingan Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2008-2012 4.6 Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012 4.6.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012 4.6.2 Diagram Pinjaman, Target, dan Penyerapan PLN Kumulatif 31 Desember 2012 4.7 Rekapitulasi Kegiatan dan Kebutuhan Investasi dalam MP3EI (Setelah Revisi) 4.8 Kebutuhan Investasi Bidang PU Dalam PPP Book 2011-2012

26 27 28

BAB 5 PELAKSANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PU PER PROVINSI DI INDONESIA 5.1 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Indonesia Per Koridor Sesuai MP3EI 5.1.1 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera 5.1.2 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Jawa 5.1.3 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan 5.1.4 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Sulawesi 5.1.5 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara 5.1.6 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Maluku - Papua 5.2 Kondisi Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi 5.2.1 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBN Kementerian PU

41

29 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37

41 41 50 60 66 71 76 80 80


vii

5.2.2 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 5.2.3 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBD Provinsi 5.2.4 Sandingan Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBN Kementerian PU, DAK, dan APBD 5.2.5 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi Melalui Skema KPS BAB 6 PENUTUP

viii


83 86 94 100 120

DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2010-2014 28 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sumatera yang Telah Dibangun Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sumatera yang Sedang Dikerjakan Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Jawa yang Telah Dibangun Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Jawa yang Sedang Dikerjakan Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Kalimantan yang Telah Dibangun Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Kalimantan yang Sedang Dikerjakan Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sulawesi yang Sedang Dikerjakan Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yang Telah Dibangun Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yang Sedang Dikerjakan Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Maluku-Papua yang Sedang Dikerjakan Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sumatera Utara Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Riau 102 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sumatera Selatan Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Lampung Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kepulauan Riau Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Barat Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Tengah

28 45 46 53 54 63 63 68 73 74 78 101 102 102 103 103 104 108


ix

Tabel 5.18 Tabel 5.19 Tabel 5.20 Tabel 5.21 Tabel 5.22 Tabel 5.23 Tabel 5.24 Tabel 5.25 Tabel 5.26 Tabel 5.27

x

Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Timur Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Banten Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Bali Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Barat Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Tengah Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Selatan Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Timur Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sulawesi Utara Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sulawesi Selatan


110 112 114 115 115 116 117 117 118 119

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Kelembagaan KPS Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Per Provinsi Tahun 2000-2011 Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi 2009-2011 Gambar 3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Provinsi 2010-2011 Gambar 3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Provinsi 2009-2011 Gambar 3.5 Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (dalam %) Gambar 3.6 Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (dalam %) Gambar 3.7 Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 Gambar 3.8 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (hektar) Gambar 3.9 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sanitasi Tahun 2011 Gambar 3.10 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Air Bersih Tahun 2011 Gambar 4.1 Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2010-2014 Gambar 4.2 Proporsi Pagu Anggaran Kementerian PU Terhadap Belanja Negara (APBN) Gambar 4.3 Pertumbuhan PDB dan Kebutuhan Investasi untuk Infrastruktur Gambar 4.4 Pagu APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 Gambar 4.5 Realisasi APBN Kementerian PU Per Satminkal Tahun 2008-2012 Gambar 4.6 Sandingan Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2008-2012 Gambar 4.7 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012 Gambar 4.8 Pinjaman, Target, dan Penyerapan PLN Kumulatif 31 Desember 2012 Gambar 4.9 Rekapitulasi Kegiatan dan Kebutuhan Investasi dalam MP3EI Gambar 4.10 Kebutuhan Investasi Bidang PU Dalam PPP Book 2011 dan 2012 Gambar 5.1 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera Gambar 5.2 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera Gambar 5.3 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa Gambar 5.4 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa Gambar 5.5 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Kalimantan Gambar 5.6 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Kalimantan Gambar 5.7 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi Gambar 5.8 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi Gambar 5.9 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Gambar 5.10 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

11 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 42 43 51 52 61 62 66 67 71 72


xi

Gambar 5.11 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Maluku – Papua Gambar 5.12 Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi Tahun 2010-2012 Gambar 5.13 Realisasi Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi 2010-2012 Gambar 5.14 Persentase Realisasi Terhadap Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.15 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Jalan Per Provinsi 2010-2012 Gambar 5.16 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Irigasi Per Provinsi 2010-2012 Gambar 5.17 Total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PU Per Provinsi 2010-2012 Gambar 5.18 Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 Gambar 5.19 Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.20 Total Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 dan 2012 Gambar 5.21 Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Bina Marga Per Provinsi Tahun 2011 – 2012 Gambar 5.22 Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Sumber Daya Air Per Provinsi Tahun 2011 – 2012 Gambar 5.23 Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Cipta Karya Per Provinsi Tahun 2011 – 2012 Gambar 5.24 Rasio Belanja PU terhadap Total Belanja APBD Tahun 2012 Gambar 5.25 Rasio Belanja Modal PU terhadap Total Belanja Modal APBD Gambar 5.26 Sandingan Total Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 Gambar 5.27 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.28 Sandingan Total Alokasi APBN Kementerian PU, DAK dan APBD Gambar 5.29 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Bina Marga Per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.30 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Sumber Daya Air Per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.31 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Cipta Karya Per Provinsi Tahun 2012 99

xii


77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

xiv


I

nfrastruktur memiliki peran yang sangat signifikan, yaitu merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional, di samping sektor lain seperti minyak dan gas bumi, jasa keuangan dan manufaktur. Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) 2012-2013, daya saing Indonesia meningkat dari posisi 50 (2012) menjadi 38 (2013) dari 144 negara. Ranking ini relatif masih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara seperti: Malaysia (ranking 24 pada tahun 2013), Brunei Darussalam (ranking 26 pada tahun 2013), dan Thailand (ranking 37 pada tahun 2013).

Jembatan Suramadu

Selanjutnya, daya saing kualitas infrastruktur Indonesia (Overall quality of infrastructure) meningkat dari peringkat 90 tahun 2012 menjadi 82 tahun 2013. Khusus mengenai kualitas jalan, posisi indonesia meningkat dari urutan 90 tahun 2012 menjadi 78 tahun 2013. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia adalah melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, yang mana komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, seperti RPJMN dan MP3EI. Sebagai perwujudan komitmen tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendanaan pembangunan infrastruktur. Di tahun 2005 alokasi dana APBN untuk infrastruktur bidang PU adalah sebesar Rp 13,74 triliun, angka itu meningkat di tahun 2010 menjadi Rp 34,79 triliun, dan pada tahun 2013 menjadi Rp 79,5 triliun. Meskipun alokasi


1

pendanaan Pemerintah Pusat terus ditambah tahun demi tahun, alokasi ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat bahwa untuk periode 2010-2014, paling tidak sebesar Rp 1,923 trilliun (setara dengan 5% of PDB) dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur untuk mencapai target 6-7% pertumbuhan ekonomi setiap tahun hingga 2025. Dari total investasi tersebut, terindikasi bahwa sebesar Rp 344,67 triliun bersumber dari APBN, Rp 340,85 triliun dari APBD, Rp 355,10 triliun dari BUMN, dan Rp 559,50 triliun dari swasta. Sementara itu masih terdapat funding gap sebesar Rp 323,67 triliun. Khusus untuk infrastruktur bidang PU dan permukiman, perkiraan kebutuhan investasi infrastruktur adalah sebesar Rp 689 triliun (setara 2,6 – 3% PDB) untuk periode tahun 2010-2014. Dari total investasi tersebut, Pemerintah hanya mampu menyediakan dana sebesar ± 30% (Rp 230 triliun). Sejalan dengan itu, dalam Buku MP3EI 20112025, sebesar Rp 1.786 triliun diperlukan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama di 6 (enam) koridor ekonomi Indonesia. Khusus untuk infrastruktur bidang pekerjaan umum, dibutuhkan sebesar Rp 482,18 triliun untuk menjalankan 148 rencana kegiatan dalam kurun waktu 2011-2025. Dari total dana tersebut terindikasi bahwa sebesar Rp 356,80 triliun diharapkan dapat dibiayai oleh Badan Usaha sedangkan Rp 124,38 triliun dari pemerintah.

2


Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan badan usaha/sektor swasta dalam pendanaan infrastruktur mutlak diperlukan. Untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan infrastruktur, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan, seperti UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Perpres 54/2011 jo. Perpres 13/2010 jo. Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berbagai kebijakan terkait kemudahan dan dukungan pemerintah dalam proyek KPS masih terus disempurnakan. Di era otonomi daerah, beban pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur semakin besar. Jika dalam era sentralistik peran pemerintah pusat sangat dominan dalam penyediaan infrastruktur, di era desentralisasi seperti sekarang ini, penyediaan infrastruktur di daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah, sementara peran Pemerintah Pusat lebih kepada kegiatan fasilitasi dan pembinaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pemerintah daerah belum dapat secara mandiri mendanai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam APBD untuk pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur bidang PU, masih sangat minim yang menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan di banyak daerah masih tergantung pada transfer dana APBN untuk membangun infrastruktur di daerah.

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur bidang PU, pihak swasta sudah terlibat dalam pendanaan infrastruktur di beberapa daerah, seperti: jalan tol, air bersih, dan persampahan. Namun memang harus diakui bahwa keterlibatan swasta ini juga belum optimal.

adanya pemetaan sumber dan pola investasi infrastruktur bidang PU yang sudah terlaksana, serta identifikasi permasalahan dan tantangan penerapan pola investasi tersebut di lapangan. Buku profil ini diharapkan akan memberi gambaran sejauh mana investasi infrastruktur bidang PU telah terlaksana, baik yang dananya bersumber dari pemerintah (Pusat maupun daerah), maupun dari badan usaha/pihak swasta. Data dan informasi dalam buku ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk proses analisa investasi dalam penyusunan studi-studi kebijakan infrastruktur PU, baik di lingkungan Pustra maupun eksternal Pustra.

Dalam kondisi keterbatasan dana pemerintah dan belum optimalnya utilisasi dana-dana non pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, diperlukan ide-ide, studi-studi, kebijakankebijakan, dan action plan mengenai alternatif pola-pola investasi yang efektif untuk diterapkan dalam pembiayaan infrastruktur. Langkah awal dari proses tersebut adalah perlu

***


3

BAB 2 KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

4


2.1 Kebijakan Pendanaan Infrastruktur Era Otonomi Daerah Sejak otonomi daerah, reformasi kebijakan mengenai perencanaan, pengalokasian, serta pemeriksaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, atas dasar peraturan perundangan inilah investasi Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur diselenggarakan.

Jembatan Suramadu

Reformasi bidang keuangan negara secara intense terjadi pada periode 2003-2004 yang diawali dengan terbitnya UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Terbitnya UU No.17 Tahun 2003 tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbitnya UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan reformasi bidang keuangan ini, struktur alokasi APBN dan tata cara pemeriksaannya dapat distandarkan dan dikendalikan. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi 1997-1998 yang salah satunya adalah: perbaikan transparansi dan akuntabilitas fiskal. Selanjutnya, sejalan dengan cita-cita otonomi daerah dan reformasi keuangan negara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang merupakan hasil revisi Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diberlakukan.


5

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dimaksudkan untuk memisahkan hak dan kewajiban penyelenggaraan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur, masingmasing pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sementara itu, Undang-undang No. 33 tahun 2004, sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Atas dasar Undang-undang No. 33 tahun 2004 inilah pendanaan Pemerintah Pusat dalam APBN dapat ditransfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dll.

6


Mengenai rincian urusan pemerintahan yang dibiayai oleh keuangan negara, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tersebut, urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi urusan Pemerintah absolut, urusan di luar urusan absolut, dan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah dirinci dan dipisahkan sesuai UndangUndang No. 32 tahun 2004. Urusan tersebut antara lain mencakup penyelenggaraan bidang PU, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta penyediaan sarana dan prasarana umum. Selanjutnya, dalam PP No. 38 tahun 2007, tepatnya pada Pasal 2 ayat (4), bidang pekerjaan umum dan

Jembatan Suramadu

penataan ruang dinyatakan merupakan urusan pemerintahan yang sifatnya concurrent, atau dapat dibagi bersama antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan. Dengan demikian, penyelenggaraan infrastruktur bidang PU yang merupakan kewenangan Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian PU, dapat sebagian diserahkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan Permen PU no 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU di daerah dapat dilakukan dengan cara dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, investasi infrastruktur di daerah

salah satunya bersumber dari dana transfer dari pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan Pemerintah yang dikonsentrasikan kepada Gubernur dan ditugaspembantuankan ke Pemerintah Kabupaten/Kota akan dibiayai menggunakan dana APBN. Selanjutnya di Pasal 3 PP No. 38 tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Dengan demikian, dimulai dengan UndangUndang No. 33 tahun 2004, dilengkapi dengan peraturan perundangan, seperti: PP No. 38 tahun 2007, Permen PU No. 03/PRT/M/2008, dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2008 menjadi dasar pengalokasian dana APBN kepada Daerah. Aliran dana Pusat ke Daerah ini dikenal dengan istilah “Money follows function”. Dalam hal ini,


7

2.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Peran Swasta dan Masyarakat Dalam Pendanaan Infrastruktur

maka sumber-sumber penerimaan negara yang sebelumnya ada di Pusat juga harus sebagian diturunkan ke Daerah. Hal ini juga yang selanjutnya disebut sebagai desentralisasi fiskal (fiscal decentralization). Selain pendanaan pembangunan dari APBN sebagai transfer dari Pusat, mengacu kepada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya masingmasing, termasuk bidang PU, yaitu dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, serta penyediaan sarana dan prasarana umum. Dengan demikian, Pemerintah Daerah seyogianya menyediakan investasi dalam penyelenggaraan bidang PU tersebut. Investasi tersebut kemudian dianggarkan dalam APBD.

8


Penyediaan infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas yang baik/memadai tidak dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan pendanaan dari Pemerintah melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, walaupun trend menunjukkan bahwa pendanaan pemerintah tersebut relatif meningkat tahun demi tahun. Sementara itu, untuk meningkatkan keterlibatan badan usaha swasta dalam penyediaan infrastruktur membutuhkan iklim usaha yang kondusif. Untuk itu, investasi infrastruktur oleh swasta didorong pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Undang-Undang No. 25/2007 tersebut, hal-hal yang diatur mencakup: penetapan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendukung iklim usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal, jaminan kepastian hukum, berusaha dan keamanan, membuka kesempatan perkembangan pada UKM dan koperasi, serta fasilitas penanaman modal. Sebagai kelanjutan dari UUPM tersebut, PP No. 45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah diterbitkan sebagai dasar bagi pemberian kemudahan melalui pelayanan terpadu satu pintu. PP tersebut juga mengatur kriteria pemberian insentif dan kemudahan,

pemberian insentif dan kemudahan ditetapkan melalui Perda dan SK kepala daerah, dan mekanisme evaluasi pemberian insentif dan kemudahan di daerah. Sejalan dengan UUPM tersebut, dengan diberlakukannya PP No. 1/2008 jo PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, Pemerintah sendiri dapat memberikan investasi dalam bentuk surat berharga (saham, surat utang), langsung (penyertaan modal, pinjaman) bagi proyek-proyek kerjasama investasi KPS dan non KPS di bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Sumber dana investasi pemerintah tersebut ditempatkan pada Badan Investasi Pemerintah dan dikelola tersendiri. Terkait pelayanan terpadu satu pintu, melalui Peraturan Presiden No. 27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Kementerian sektor, termasuk Kementerian PU, dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha sektor masingmasing dalam rangka pelaksanaan PTSP kepada BKPM; dalam bidang PU PTSP diatur dalam Permen PU 24/PRT/M/2009. Selanjutnya, untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan diselenggarakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), pemerintah menyediakan dukungan dan fasilitasi sesuai dengan Perpres 54/2011 jo. Perpres 13/2010 jo. Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres ini, Pemerintah dapat memberikan dukungan dan jaminan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan tanah merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan sebelum pemasukan dokumen penawaran.

Khusus mengenai pemberian jaminan, pada tahun 2010, Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) ditetapkan yang berisi tata cara penjaminan infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Dengan pemberian fasilitasi tersebut, diharapkan bahwa keterlibatan swasta dalam pendanaan infrastruktur dapat ditingkatkan. Selain reformasi keuangan dan pendanaan pembangunan, termasuk penyelenggaraan infrastruktur, di tingkat nasional. Di bidang PU sendiri juga telah terjadi reformasi kebijakan yang dimulai sejak tahun 2004 dengan terbitnya Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 ini, pada tahun 2005 fungsi regulator dan operator pada penyelenggaraan infrastruktur jalan tol dan air bersih dipisahkan dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44/2009 tentang Jalan Tol dan Peraturan Pemerintah No. 16/2005 mengenai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan kedua PP tersebut, fungsi regulator untuk jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sedangkan untuk air minum diatur oleh Badan Pendukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM). Sejalan dengan itu, kerangka kebijakan infrastruktur PU lain juga direformed, seperti Undang-Undang No. 38/2006 tentang Jalan


9

Tol, Undang-Undang No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perpres No. 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Melalui Perpres No. 29/2009, pemerintah memberikan kemudahan bagi PDAM untuk memperoleh sumber pendanaan investasi dan membantu PDAM agar dapat memperluas cakupan pelayanan sehingga percepatan pencapaian target MDGs, 10 juta sambungan dapat dicapai. Perpres ini juga bertujuan untuk mendorong perbankan nasional untuk memberikan kredit investasi kepada PDAM. Dengan memahami kronologis terbitnya peraturan perundang-undangan tentang investasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta di atas, baik yang sifatnya nasional maupun sektoral bidang PU, dapat disimpulkan

10


bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur, khususnya infrastruktur bidang PU. Peningkatan pelayanan infrastruktur tersebut dimulai dengan dilaksanakannya reformasi bidang keuangan negara, keuangan daerah, dan pelibatan swasta dalam pendanaan.

2.3 Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Bagan berikut menunjukkan reformasi kelembagaan terkait PPP (public private partnership) dalam penyelenggaraan infrastruktur adalah dengan didirikannya berbagai Land Fund (Badan Layanan Umum/ BLU Tanah), PT.PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia)/IIGF (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund), PT. SMI (Sarana Multi

Gambar 2.1

Kelembagaan KPS

Land Acquisition

Gambar 2.1 Kelembagaan KPS

Financing

Land Fund

SMI (Sarana Multi Infrastructure) & IIFF (Indonesia Infrastructure Financing Facilities)

Guarantee Fund (PII&IIGF)

Pre-Construction

Winning Bidder Awarded

Construction

Financial Closing

Operation

End of Financial Period

End of Concession Period

Sumber: IIGF, 2011

Sumber: IIGF, 2011

berperan hingga financial closing, sebelum konstruksi dimulai, dan PT. SMI dan IIF berperan dalam pembiayaan di tahap konstruksi. Walaupun secara ideal pembebasan lahan yang difasilitasi oleh BLU tanah seharusnya dilaksanakan di tahap pre konstruksi, pada prakteknya peran BLU tanah juga dilaksanakan pada tahap konstruksi (simultan dengan tahap konstruksi) disebabkan oleh sulitnya proses pembebasan lahan.

Infrastructure) dan IIF (Indonesia Infrastructure Financing Facilities). Lembaga-lembaga ini didirikan untuk meningkatkan kelayakan proyek, creditworthiness, dan pengelolaan risiko proyek sehingga minat investor untuk berinvestasi di bidang infrastruktur dapat meningkat. PT. PII yang didirikan oleh pemerintah berperan dalam keseluruhan tahapan siklus KPS, sedangkan Badan Layanan Umum (BLU) tanah

***


11

Waduk Keuliling, Aceh

BAB 3 KONDISI UMUM SOSIAL, EKONOMI, DAN INFRASTRUKTUR PU DI MASING-MASING PROVINSI DI INDONESIA

12


3.1 Jumlah Penduduk Per Provinsi Tahun 2000 – 2011 Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 adalah 237.641.326 jiwa. Dengan populasi sebesar itu Indonesia menduduki peringkat ke empat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia di bawah RRC, India dan Amerika Serikat. Dari jumlah penduduk sebanyak itu, 58 % di antaranya tinggal di Pulau Jawa yang mempunyai luas wilayah hanya 7 % dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Tiga provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat 46 juta jiwa; Jawa Timur 37,7 juta jiwa dan Jawa Tengah dengan 32,6 juta jiwa (lihat Tabel 3.1). Meski menjadi pulau terpadat di Indonesia, laju pertumbuhan di Jawa adalah yang terendah; Jawa Tengah (0,37 %) dan Jawa Timur (0,76 %) adalah 2 (dua) provinsi di Pulau Jawa yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah. Sebaliknya jumlah penduduk

di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua bila digabungkan hanyalah sebesar 7 % dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia setiap 10 tahun adalah rata-rata 30 juta jiwa atau 3 juta per tahun. Dengan demikian pada setiap tahunnya pertambahan penduduk Indonesia adalah sebanyak warga Negara Singapura.

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPM provinsi. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (ranking) antar daerah.


13

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Per Provinsi Tahun 2000-2011 Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Per Provinsi Tahun 2000‐2011 Papua Papua Barat Malut Maluku Sulbar Gorontalo Sultra Sulsel Sulteng Sulut Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar NTT NTB Bali Banten Jawa Timur DIY Jawa Tengah Jawa Barat Kepri Babel Lampung Bengkulu Sumsel Jambi Riau Sumbar Sumut Aceh 2011 2010 2000

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

14


Gambar 3.2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi 2009-2011

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Provinsi 2009‐2011

80

2009

2010

2011

75

70

65

Sulut

DIY

Riau

Kepri

Kaltim

Sumut

Kalteng

Sumbar

Sumsel

Babel

Bengkulu

Jambi

Bali

Jawa Tengah

Jawa Barat

Aceh

Jawa Timur

Sulsel

Maluku

Lampung

Banten

Sulteng

Gorontalo

Kalsel

Sultra

Sulbar

Kalbar

Papua Barat

NTT

Malut

NTB

Papua

60

Sumber: Badan Pusat Pusat Statistik, 2013 Sumber:Badan Statistik, 2013

Perkembangan IPM provinsi di Indonesia menunjukkan suatu peningkatan. Rata-rata nilai IPM untuk nasional pada tahun 2011 sebesar 72,19 sementara pada tahun 2010 sebesar 71,68. Angka ini menutupi variasi nilai IPM antarprovinsi, padahal terdapat perbedaan pencapaian IPM. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 11,18 poin dengan rentang 65,36 untuk Papua dan 76,54 untuk Sulawesi Utara.

Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2010 yang sebesar 11,15, maka perbedaan tahun 2011 relatif lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata peningkatan IPM provinsi pada tahun 2011 cenderung lebih cepat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 pun Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 76,54. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 76,53; Provinsi DI Yogyakarta sebesar 76,32; Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,22; dan Provinsi Kepulauan Riau


15

sebesar 75,78. Berdasarkan historinya selama tiga tahun terakhir kelima provinsi ini selalu tercatat sebagai lima provinsi terbaik dalam pembangunan manusia.

3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Provinsi Tahun 2000 - 2011

Papua merupakan provinsi dengan pencapaian IPM terendah yaitu sebesar 65,36. Selanjutnya empat provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (66,23); Nusa Tenggara Timur (67,75); Maluku Utara (69,47); dan Papua Barat (69,65).

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Perbedaan pencapaian IPM antara wilayah Indonesia bagian Barat dengan wilayah Indonesia bagian Timur menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara Barat dan Timur Indonesia.

Gambar 3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Provinsi 2010‐2011 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Provinsi 2010-2011 Gambar 3.3 Dalam jutaan rupiah

14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2013

16


Papua

Malut

Papua Barat

Sulbar

Maluku

Sulsel

Sultra

Sulut

Sulteng

Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

Kalbar

Bali

NTB

Banten

DIY

Jatim

Jateng

Kepri

Jabar

Babel

Lampung

Sumsel

Bengkulu

Riau

Jambi

2011

Gorontalo

2010

Sumbar

Aceh

2000

Sumut

0

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Dalam kaitannya dengan kapasitas fiskal, persentase PAD merupakan hal yang perlu mendapat perhatian sejalan dengan semangat

otonomi daerah, dimana daerah diberikan hak untuk menarik PAD, namun di sisi lain juga dapat membelanjakan anggaran secara efisien dan strategis. Di samping itu, otonomi daerah juga memberikan ruang terhadap pemerintah daerah untuk menawarkan insentif fiskal untuk proyek investasi strategis seperti infrastruktur. Di luar Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur merupakan provinsi dengan PAD tertinggi di Indonesia dengan angka yang mencapai Rp 12.849,79 milyar. Disusul Provinsi Jawa Barat dengan PAD sebesar Rp 10.826,26 milyar. Provinsi dengan PAD terbesar urutan ketiga adalah Provinsi Jawa Tengah dengan PAD sebesar Rp 7.479.06 milyar. Posisi keempat adalah Provinsi Sumatera Utara dengan PAD sebesar Rp 4.974,96 milyar.


17

3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Provinsi Tahun 2009 - 2011 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah tersebut yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gambar 3.4

Pada umumnya, PDRB 33 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dalam periode 20092011. Dua provinsi dengan PDRB paling tinggi yaitu berkisar Rp 800 trilyun adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Timur memiliki PDRB sebesar Rp 884 trilyun dan Jawa Barat sebesar Rp 861 trilyun. Tiga provinsi dengan PDRB tinggi berikutnya adalah Jawa Tengah (Rp 498 trilyun); Riau (Rp 413 trilyun) dan Kalimantan Timur (Rp 390 trilyun). Grafik di bawah menunjukkan bahwa PDRB tinggi berada di Pulau Jawa. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain besaran penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, inflasi dan lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Provinsi 2009-2011

Gambar 3 3.4 Produ uk Domestiik Regiona al Bruto (P PDRB) Perr Provinsi 2 2009‐2011 1

Dalam trilyun t rupiah h

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

Sum mber:Badan Pusat P Statisttik, 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

18


Papua p

Malut

Papua Barat

Sulbar

Maluku

Sulsel

Sultra

Sulteng

Sulut

K l l Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

Kalbar

Bali

NTB

Banten

DIY

Jatim

Jateng

Kepri

Jabar

Babel

Lampung

Sumsel

Bengkulu

Riau

2011

Gorontalo

2 2010

Jambi

Sumbar

Aceh

2009

S Sumut t

0

Bendung Sangkub

3.5 Kondisi Infrastruktur Bidang PU 2011/2012 3.5.1 Kondisi Jaringan Jalan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 (Persentase) Infrastruktur jalan merupakan objek vital dalam pembangunan suatu daerah. Jalan sebagai sarana penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya yang memberikan akses dan kemudahan mobilitas bagi manusia, barang dan jasa. Data mengenai kondisi jaringan jalan provinsi dapat menggambarkan sejauh mana fokus pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di wilayahnya. Hal tersebut juga bisa menjadi gambaran mengenai alokasi anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur khususnya jalan.

dengan persentase 31,88. 17 dari 33 provinsi memiliki kondisi jalan baik di atas rata-rata nasional. Namun demikian masih banyak juga jalan dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang maupun rusak berat, khususnya di luar Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase tertinggi untuk jalan dalam kondisi baik yang mencapai 84,89 %, diikuti Kalimantan Timur dengan 62,46 % jalan dalam kondisi baik. Sementara 16 provinsi lainnya memiliki jalan dalam kondisi rusak dan kebanyakan berada di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data ini, pemerintah provinsi sebaiknya mengalokasikan belanja APBD untuk bidang Bina Marga lebih besar untuk program pemeliharaan dan rehabilitasi jalan. Persentase kondisi jalan rusak berat tertinggi berada di Provinsi Bengkulu yang mencapai 81,17 % dan selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat dimana jalan rusak berat mencapai 57,94 % dari total jalan provinsi yang ada.

Data berikut menggambarkan bahwa kondisi jalan provinsi di Indonesia, rata-rata sudah baik


19

Gambar 3.5

Kondisi Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (dalam %)

3.5 Kondisi Jaringan n Jalan Kew wenangan n Provinsi Tahun 201 12 Gambar 3 Sumsel Malut Sulbar

Ru usak

Kalbar

Seedang

Kalteng

Baaik

Sulteng Jatim Riau Bengkulu Kalsel DIY Sumbar Sultra Jambi Lampung Banten Pap pua Barat Maluku Sulsel Aceh Sulut Jabar NTT NTB G Gorontalo Sumut Papua Kepri Bali Babel Kaltim Jateng

0

10

20

30

40 0

50

60

70

80

90

100

SSumber : Bad dan Pusat Sttatistik, 2013 3 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

6

20


3.5.2 Jenis Permukaan Jalan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 Kondisi jalan provinsi untuk seluruh provinsi bervariasi. Namun ada satu provinsi dimana kondisi jalan provinsi sudah dalam kondisi aspal 100 % yaitu Provinsi DI Yogyakarta. Berdasarkan data rincian panjang jalan provinsi berdasarkan jenis permukaannya, diketahui bahwa sebagian besar jalan provinsi sudah aspal. Kecuali di beberapa provinsi yang persentase

Gambar 3.6

jalan non aspalnya masih cukup tinggi. Provinsi-provinsi tersebut adalah : Bangka Belitung (35,25 %); Sulawesi Barat (58,37 %); Sulawesi Tenggara (47,42 %); Sulawesi Selatan (48,99 %); Maluku (43,49 %); Maluku Utara (74,8 %); Papua Barat (73,41 %) dan Papua (49,97 %). Maluku Utara merupakan provinsi dengan persentase jalan aspal paling kecil yaitu hanya 25,2 % dari total panjang jalan provinsi yang ada.

Jenis Permukaan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (dalam %)

Gambar 3 3.6 Jenis P Permukaan Jalan Ke ewenangan n Provinsi Tahun 20 012

1 100

Aspal

Tanah

Kerikil

Lainnyya

80 60 40 20 0

SSumber : K Ket :

Provinsi Dala P am Angka T Tahun 2010‐2 2012) P Provinsi Kep pri, Jabar, Jattim, Sulut da an Gorontalo o tidak ada d data

Sumber : Provinsi Dalam Angka Tahun 2010-2012) * *) Panjang ja alan total, bukan hanya jalan provin nsi Ket : * Jatim, Sulutun 2009 **) Data tah ta tahun 201 10 ***) Dat Provinsi Kepri, Jabar, dan Gorontalo tidak ada data *) Panjang jalan total, bukan hanya jalan provinsi **) Data tahun 2009 ***) Data tahun 2010


21

3.5.3 Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Per Provinsi Tahun 2012 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2006 khususnya pada Bab IV pasal 16, 17 dan 18 menjelaskan tentang kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan: Daerah Irigasi (DI) dengan luas di atas 3000 ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Daerah Irigasi (DI) antara 1000 ha - 3000 ha kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah Irigasi (DI) lebih kecil dari 1000 ha sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sedangkan jika berada pada lintas kabupaten maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan daerah irigasi berdasarkan luas beserta kewenangannya. Jumlah daerah irigasi di suatu provinsi tidak dipengaruhi oleh luas wilayah, namun salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah khususnya keberadaan sungai-sungai besar yang ada. Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi jumlah totalnya adalah 1.115 DI yang tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi dengan DI kewenangan provinsi paling banyak adalah Jawa Timur sebanyak 188 DI dan Jawa Barat dengan 109 DI. Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki daerah irigasi karena tidak terdapat sungai besar di provinsi tersebut.

Gambar 3.7 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 Jumlah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 Gambar 3.7 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Sumber : Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007

Sumber : Ket :

22

Kepmen PUNo. 390/KPTS/M/2007 *) Tidak ada data


3.5.4 Luas Daerah Irigasi Per Provinsi Tahun 2012 (Hektar) Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sementara yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jadi luas daerah irigasi meliputi seluruh lahan yang memanfaatkan air dari jaringan irigasi beserta saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luas antara 1000 ha - 3000 ha. Total luas daerah irigasi kewenangan provinsi di Indonesia adalah 1.423.223 ha. Sesuai dengan jumlah daerah yang dimilikinya, maka wilayah dengan luas daerah irigasi paling besar berada di Provinsi Jawa Timur 139.897 Ha dan Jawa Barat 136.049 Ha.

Gambar 3.8 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2012 (hektar) Gambar 3.8 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Sumber :

Kepmen PUNo. 390/KPTS/M/2007

Sumber PU No. 390/KPTS/M/2007 Ket : : Kepmen*) Tidak ada data


23

3.5.5 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sanitasi Tahun 2011 Jumlah rumah tangga yang bisa mengakses/ memiliki sanitasi yang layak meningkat secara nasional. Namun demikian, perbedaan/ kesenjangan antarprovinsi masih terlihat jelas. Proporsi jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak berkisar antara 22,97 % hingga 84,57 %, dengan rata-rata nasional mencapai 55,6 % pada tahun 2011. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di wilayah perdesaan daripada di perkotaan. Pada

Gambar 3.9

tahun 2011, persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses sanitasi layak meningkat dari 53,64 % menjadi 72,54 %, sementara di perkotaan meningkat dari 11,10 % menjadi 38,97 % dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam grafik dapat dilihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) provinsi yang memiliki persentase di atas rata-rata nasional (55,6 %), dimana persentase tertinggi adalah Provinsi Bali, Yogyakarta dan Kepulauan Riau, sementara provinsi dengan persentase terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua dan dan Kalimantan Tengah.

Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sanitasi Tahun 2011

Gambar 3.9 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sanitasi Tahun 2011 Rata‐rata Perdesaan Perkotaan Rata‐rata Nasional

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Sumber : Susenas (BPS), 2011 Sumber : Susenas (BPS), 2011

24


3.5.6 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Sumber Air Bersih Tahun 2011

Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih pada tahun 2011 memiliki kesenjangan antarprovinsi dengan kisaran antara 20,86 % hingga 62,66 %. 13 dari 33 provinsi memiliki persentase di atas rata-rata nasional (42,76 %). Persentase tertinggi di Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara, sementara provinsi dengan persentase terendah adalah Kepulauan Riau, Banten dan Papua.

Berdasarkan data olahan BPS dari Kementerian Pekerjaan Umum, proporsi akses air bersih di wilayah perdesaan dan perkotaan pada tahun 2011 mencapai 55,04 %. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa akses air bersih mencapai 47,71 % dan pada tahun 2011 mencapai 55,04 %, terjadi peningkatan sebesar 7,33 % selama dua tahun.

Gambar 3.10 Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Air Bersih Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Bisa Mengakses Air Bersih Gambar 3.1 Tahun 2011 Tahun 2011 Rata‐rata

80

Perdesaan

70

Perkotaan Rata‐rata Nasional

60 50 40 30 20 10 0

SSumber umber : Susenas Susenas(BPS), (BPS), 2011 2011

***


25

BAB 4 KEBUTUHAN DAN ALOKASI INVESTASI INFRASTRUKTUR PU

Bendung Tilong 26


4.1 Total Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2010 – 2014 Untuk mencapai target pertumbuhan 7% seperti yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, total kebutuhan dana untuk penyediaan infrastruktur sekitar Rp 1.923,7 Triliun. Sementara itu,

kemampuan Pemerintah hanya sekitar Rp 559,54 Triliun. Potensi pendanaan lain seperti dari BUMN, swasta, dan APBD diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.040,59 Triliun. Dengan demikian terdapat gap pendanaan sekitar Rp 323,67 Triliun.

Gambar .1 4.1 Kebut Kebutuhan Infrastruktur Gambar 4 tuhan Pend dPendanaan anaan Inffrastruktu ur 2010‐20 02010-2014 14 Trilyun Rupiah

??

32 23.7

559..5 1.923,8

355..1 340..9 344..7

Ke ebutuhan Invvestasi 2010‐201 14

P Perkiraan Pe endanaan APBD

APBN

G Gap Swasta Swasta

BUMN BUMN

Sumber : RPJMN 2010‐2014

Sumber : RPJMN 2010-2014


27

Pengaman Pantai Panjang, Bengkulu

4.2 Kebutuhan Investasi Bidang PU Berdasarkan Renstra Kementerian PU 2010-2014 Berdasarkan Renstra Kementerian PU Tahun 2010 – 2014, kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur bidang PU diprediksikan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 investasi untuk pembangunan infrastruktur bidang PU

Tabel 4.1

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2010-2014

Tahun

Kebutuhan Investasi Infrastruktur PU (Trilyun Rupiah)

Alokasi Anggaran APBN Kementerian PU (Trilyun Rupiah)

Investasi Infrastruktur melalui KPS (Trilyun Rupiah)

2010

108,9

37,58

71,31

2011

122,0

55,52

66,47

2012

136,3

72,74

63,55

2013

152,2

70,50

81,69

2014

169,6

80,68

88,91

Total

689,0

317,05

371,95

Sumber: Review Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014

28

tersebut sebesar Rp108,9 trilyun meningkat menjadi Rp169,9 trilyun pada tahun 2014. Kebutuhan ini tidak diimbangi dengan kemampuan pembiayaan dari Pemerintah, yang mana Kementerian Pekerjaan Umum hanya bisa mengalokasikan 30% dari total kebutuhan, sisanya diharapkan dapat diperoleh dari investasi swasta melalui skema KPS.


4.3 ProporsiPagu Anggaran Kememnterian PU Terhadap Belanja Negara (APBN)

Pekerjaan Umum terhadap Belanja APBN adalah 3,61% meningkat menjadi 5,12%, dan tren menunjukkan bahwa proporsi ini terus meningkat.

Sejalan dengan meningkatnya belanja negara (APBN), pagu anggaran Kementerian PU dari tahun 2010 hingga tahun 2012 juga terus meningkat. Proporsi pagu Kementerian

Gambaran ini berbeda dengan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan bidang PU yang relatif konstan selama periode 2010-2012, yaitu sekitar 0,4% dari total belanja negara.

Gambar 4.2

Proporsi Pagu Anggaran Kementerian PU Terhadap Belanja Negara (APBN)

Gambar 4.2 Proporsi Pagu Anggaran Kementerian PU Terhadap Belanja Negara (APBN) Dalam milyar rupiah Dalam milyar rupiah 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Belanja Negara (APBN) 1.042.117,2 1.320.751,3 1.418.497,7 Belanja Negara (APBN) 1.042.117,2 1.320.751,3 1.418.497,7 Pagu Anggaran PU Pagu Anggaran PU

37.630 37.630

55.526 55.526

72.747 72.747

6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%

2010

2011

2012

Anggaran Kem. PU

3.61%

4.20%

5.13%

Dana Alokasi Khusus

0.40%

0.43%

0.45%

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2012, diolah : Nota Keuangan dan RAPBN 2012, diolah www.tkp2e-dak.org (Bappenas) Sumberwww.tkp2e‐dak.org (Bappenas) Renstra Kementerian PU 2010-2014, diolah Renstra Kementerian PU2010‐2014, diolah


29

4.4 Proporsi Pertumbuhan PDB dan Kebutuhan Investasi untuk Infrastruktur Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dituntut pembangunan infrastruktur yang terus meningkat yang juga harus disertai dengan kesiapan pembiayaannya. Pada tahun 2014 pertumbuhan PDB Nasional diprediksi mencapai nilai Rp 7.710 trilyun dengan kebutuhan investasi infrastruktur bidang PU sebesar Rp 169,6 trilyun.

Proporsi kebutuhan investasi infrastruktur bidang PU terhadap PDB Nasional untuk periode 2010-2014 berada pada kisaran 1,8%-2,2%. Namun, proporsi alokasi infrastruktur bidang PU melalui Kementerian Pekerjaan Umum masih pada kisaran 0,62%-1,05% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap pembiayaan infrastruktur bidang PU sekitar 1,15 %. Gap ini diharapkan dapat diperoleh dari pihak swasta dengan menggunakan alternatif model pembiayaan.

Gambar 4.3 Pertumbuhan Pertumbuhan PDBKebutuhan dan Kebutuhan untuk Infrastruktur Gambar 4.1 PDB dan InvestasiInvestasi untuk Infrastruktur Dalam Triliun Rupiah

10,000 8,000 6,000

6,050

6,419

7,246

6,817

7,710

Kebutuhan Infrastruktur Perkiraan PDB

4,000 2,000 0

2010

2011

169.6

152.2

136.3

122.0

108.9

2012

2013

2014

2.5 2

1.9

1.8

1.5 1

0.87

0.62

0.5

2

2.1

2.2

1.067

0.97

1.05 % Alokasi Infrastruktur Bidang PU terhadap PDB

0 2010

2011

2012

Sumber : Renstra Kementerian PU 2010-2014, BPS, dan BPKLN

Sumber : Renstra KementerianPU 2010-2014, BPS, dan BPKLN

30


% Kebutuhan Infrastruktur Bidang PU terhadap PDB

2013

2014

4.5 Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 4.5.1 Pagu APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 Selama periode 2010-2014, Direktorat Jenderal Bina Marga menerima alokasi anggaran relatif

lebih besar dari unit kerja eselon 1 lain di Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu sekitar 50% dari total pagu Kementerian PU. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh alokasi anggaran yang hampir sama, yaitu berkisar 23%25% dari total pagu. Sedangkan, unit eselon 1 pendukung lainnya berada pada kisaran 25%27% dari total pagu.

Gambar PaguAPBN APBN Kementerian PU Tahun 2010-2014 Gambar4.4 4.1 Pagu Kementerian PU Tahun 2010-2014 45,000 40,000 Pagu (Milyar Rupiah)

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2010

2011

Sekretariat Jenderal Ditjen Penataan Ruang Ditjen Bina Marga Badan Penelitian dan Pengembangan

2012

2013

2014

Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Cipta Karya Badan Pembinaan Konstruksi

Sumber: E-Mon Kem. Sumber: E-Mon Kem. PU, PU 20122012


31

4.5.2 Realisasi APBN Kementerian PU Per Satminkal Tahun 2008-2012 Pola penyerapan masing-masing unit eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum relatif sama,

mengikuti pagu anggaran. Realisasi sub bidang Bina Marga paling tinggi karena pagu anggaran yang lebih tinggi.

Gambar 4.5 Realisasi APBN Kementerian PU Per Satminkal Tahun 2008‐2012 Realisasi APBN Kementerian PU Per Satminkal Tahun 2008-2012 Gambar 4.5 Realisasi (Milyar Rupiah)

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2008

2009

Sekretariat Jenderal Ditjen Penataan Ruang Ditjen Bina Marga PKPS‐BBM

32

Sumber: Biro Perencanaan dan KLN PU Sumber: Biro Perencanaan dan KLN PU PROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM 2013

2010

2011

2012

Inspektorat Jenderal Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Cipta Karya Badan Penelitian dan Pengembangan

Tol Cinere - Jagorawi

4.5.3 Sandingan Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2008-2012 Secara total, realisasi APBN relatif konstan meskipun secara per item sub bidang menunjukkan bahwa realisasi sub bidang Bina Marga relatif lebih tinggi dibandingkan sub bidang lain.

Berdasarkan grafik di bawah, diketahui bahwa tidak semua pagu anggaran terealisasi. Pada tahun 2008, selisih pagu terhadap realisasi anggaran mencapai Rp 1,8 triliun (5% dari pagu) dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar Rp 5 triliun (7% dari pagu).

Gambar 4.1 Sandingan Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2008‐

Gambar 4.6 Sandingan Pagu dan Realisasi APBN Kementerian PU Tahun 2008-2012 2012 80,000 70,000

Dalam Milyar Rupiah

Pagu

Realisasi

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013


33

4.6 Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012 4.6.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012 Komposisi pinjaman luar negeri Kementerian Pekerjaan Umum relatif tidak berbeda selama 2 periode, dimana JICA dan IBRD menjadi sumber pinjaman luar negeri terbesar; keduanya menyumbang lebih dari 70% total pinjaman. JICA adalah sumber pinjaman luar negeri terbesar dengan kontribusi sekitar 50% dari total pinjaman.

Gambar 4.7

Komposisi Pinjaman Luar Negeri Kementerian PU Tahun 2011 dan 2012

AUSTRALIA, KOREA, 305,055 174,000

PERANCIS, 52,883

KOREA, AUSTRALIA, 174,000 305,055 CHINA, 215,616

CHINA, 215,616

PERANCIS, 48,935

IBRD, 1,371,878

IBRD, 1,444,242

ADB, 522,240

JICA, 2,821,540

ADB, 342,240 IDB, 242,000

JICA, 3,151,208

IDB, 224,000

2011 Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013

34

Dalam Ribuan USD


2012

4.6.2 Diagram Pinjaman, Target, dan Penyerapan PLN Kumulatif 31 Desember 2012 Pada tahun 2012, pinjaman luar negeri hanya terealisasi sebesar 69% dari yang ditargetkan. Sumber pinjaman dari JICA IDB, Australia, Perancis, dan Korea relatif tidak terealisasi sesuai dengan target, sedangkan pinjaman dari IBRD, ADB, dan China terealisasi melebihi yang ditargetkan.

Gambar 4.8 Pinjaman, Target, dan Penyerapan PLN Kumulatif Gambar 4.8 Pinja 31 Desember 2012 nyerapan P man, Targe et, dan Pen PLN Kumulatif 31 De u esember 2 2012 6,000,000

Dalam Ribuan USD

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 ‐

JUMLAH

IBRD

ADB

IDB

JICA

CH HINA

AUSTR RALIA

KOREA A

PINJAMAN

5,759,57

1,444,24

522,240

TARGET

4,172,74

696,274

183,232

PENYERAPAN N

2,862,93

762,291

198,585

PERANCIS

224,000

2,821,54

215 5,616

305,0 055

174,00 00

52,883

68,490

2,650,99

193 3,626

305,0 055

29,499

45,572

27,971

1,4 467,84

202 2,790

158,1 176

3,949 9

41,331

Sum mber: Biro P Perencanaan n dan KLN Keementerian P PU, 2013 Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013


35

4.7 Rekapitulasi Kegiatan dan Kebutuhan Investasi dalam MP3EI (Setelah Revisi) Kementerian PU dalam mendukung MP3EI menjalankan 546 rencana kegiatan untuk kurun waktu 2011-2025 dengan pembiayaan bersumber dari pemerintah dan badan usaha/ swasta.

MP3EI mengakomodasi sebagian kegiatan yang terdapat dalam PPP Book tahun 2011 dan 2012. Dalam MP3EI, diprediksikan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur bidang PU, termasuk pembiayaan dari pemerintah dan badan usaha mencapai nilai Rp 481,18 trilyun. Berdasarkan validasi terbaru, daftar kegiatan MP3EI dan nilai investasi mengalami peningkatan karena adanya usulan-usulan kegiatan baru. Saat ini, usulanusulan ini sedang difinalisasi.

MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)



Untuk mendukung MP3EI Kementerian PU telahdan menetapkan beberapa proyekdalam infrastruktur yang Gambar 4.9 Rekapitulasi Kegiatan Kebutuhan Investasi MP3EI masuk dalam daftar Program MP3EI dengan jumlah 546 proyek

255 Proyek Sumber Daya Air

Pendanaan oleh Swasta/Badan Usaha (Rp. 422,8 trilyun) Pendanaan oleh Pemerintah (Rp. 194,91 trilyun)

47

Proyek Jalan Tol

215 Proyek Jalan dan Jembatan Total : Rp. 617,71 trilyun 11 Proyek Permukiman Sumber: Buku MP3EI, diolah

36


18 Proyek Air Minum KPS

1

Jalan Lingkar Ambarawa

4.8 Kebutuhan Investasi Bidang PU Dalam PPP Book 20112012 Dalam PPP Book tahun 2011 terdapat 54 kegiatan yang sudah diakomodasi dalam MP3EI dengan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar 37.699,09 juta USD. Dari 54 kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) sektor yaitu: jalan tol (22 kegiatan – 35.583,6 juta USD ), air minum (24 kegiatan – 1.675,22 juta USD), serta sanitasi dan persampahan (8 kegiatan – 440,27 juta USD). Dalam PPP Book tahun 2012 terdapat 38 kegiatan yang sudah diakomodasi dalam MP3EI dengan

kebutuhan investasi infrastruktur sebesar 35.579,35 juta USD. Dari 38 kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) sektor yaitu: jalan tol (14 kegiatan – 33.147,53 juta USD), air minum (18 kegiatan – 1.978,82 juta USD), serta sanitasi dan persampahan (6 kegiatan – 453 juta USD). Berdasarkan hasil pemantauan, selama 2 tahun, terdapat beberapa proyek KPS bidang PU yang mengalami kemajuan, beberapa proyek dihapus, dan beberapa proyek baru ditawarkan. Jumlah proyek KPS bidang PU di tahun 2011 menurun dari 54 menjadi 38, diikuti oleh penurunan nilai investasi dari US$ 37.699 menjadi US$ 35.579,35. KSANAA


37

Gambar 4.10 Kebutuhan Investasi Bidang PU Gambar 4.10 Kebu t tuhan Inve estasi Dala Dalam PPP am PPP Bo Book 2011 ok 2011 dan 2012 Dalam Jutaan USD

Tota al 54 Kegia atan

($ 3 37.699,09)

22 2Kegiatan, termmasuk

35.583,60 0

Jem mbatan Selat Su unda ($ 2 25.000,00), 2 keegiatan siap ten nder

Jallan Tol Sanitasi dan Perrsampahan

24Kegiatan

1,675 5.22

Airr Minum

6 kegiatan siap tend g der

8Keegiatan

440.27

t estasi Dala am PPP Book 2012 Gambar 4.11 Kebutuhan Inve 2 keg giatan siap tend der Sumbber : PPP Bookk 2011, diolah

Dalam Jutaan USD

14 4Kegiatan, termmasuk

Tota al 38 Kegia atan

($ 3 35.579,35 5)

nda Jem mbatan Selat Sun ($ 25.000,00), 1 keegiatan siap ten nder (Jala an Tol Medan –– Kua alanamu‐Tebing g Tinggi)

33,147.53 3

18 8Kegiatan

Jallan Tol 1.9 978,82

Airr Minum Sanitasi dan Perrsampahan

453.00 Sumbeer : PPP Book 2012, 2 diolah Sumber: PPP Book 2011 dan 2012, diolah

38


0 keegiatan siap ten nder

6Kegiatann

1 kegiatan n siap tender (P Proyek Manajemeen Pengolahan Limbah Padat – Ko ota Bandung)


39

BAB 5 PELAKSANAAN INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PU PER PROVINSI DI INDONESIA

Jembatan 40 SemanggiPROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM 2013

5.1 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Indonesia Per Koridor sesuai MP3EI 5.1.1 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Sumatera Komoditi dan Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera Berdasarkan Buku MP3EI, komoditi unggulan di Pulau Sumatera, khususnya di wilayah Koridor Ekonomi Sumatera yang potensial dikembangkan adalah: kelapa sawit, karet, dan batubara. Untuk komoditi unggulan kelapa sawit, Kawasan Industri Sei Mangke dan Kawasan Industri Dumai merupakan dua kawasan industri strategis kelapa

sawit. Untuk komoditi karet, kawasan industrinya relatif tersebar di wilayah koridor. Untuk komoditi batubara, kawasan penghasil terbesar komoditi ini berada di Provinsi Sumatera Selatan. Outlet masing-masing komoditi tersebut adalah: Kawasan Industri Sei Mangke dengan outlet Pelabuhan Kuala Tanjung; Kawasan Industri Dumai dengan outlet Kuala Enok; dan Kawasan Industri Batubara Provinsi Sumatera Selatan dengan outlet Tanjung Api-Api. Pengembangan komoditi unggulan Pulau Sumatera dikaitkan dengan potensi unggulan yang dimiliki. Pulau Sumatera memiliki 17% cadangan air bersih nasional, 40% cadangan TCF CBM nasional, dan 50% cadangan batubara nasional. Selain itu, lokasi yang strategis Kuala Tanjung dan Batam menjadikan kedua pelabuhan ini potensial untuk menjadi global hub.


41

oridor onomi umatera

74

Koridor Ekonomi Jawa

Masterplan P3EI Koridor Ekonomi Jawa

Tema Pembangunan:

Terdiri dari 11 Pusat Ekonomi:

Kegiatan Ekonomi Utama:

Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional

• Banda Aceh • Pangkal Pinang • Medan • Padang • Pekanbaru • Bandar • Jambi Lampung P3EI 74 Masterplan Koridor Ekonomi Jawa • Palembang • Bengkulu • Tanjungpinang • Serang

• Kelapa Sawit • Karet • Batu Bara • Perkapalan • Besi Baja

• Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda

Tema Pembangunan: Pendorong Industri dan Jasa Nasional Terdiri dari 5 Pusat Ekonomi:

Tema Pembangunan:

Koridor Pendorong Industri dan Jasa Gambar 5.1 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera Ekonomi Nasional Jawa

• Makana Minuma • Jakarta • Yogyakarta • Tekstil • Bandung • Surabaya • Peralata • Semarang Ke Kalimantan dan Sulawesi Transpo

Pelabuhan Utama Internasional Tanjung Priok

Koridor Ekonomi Jawa

Banda Aceh

Alternatif Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung

Tema Pembangunan:

Terdiri dari 5 Pusat Ekonomi:

Pendorong Industri dan Jasa Nasional

• Jakarta • Bandung • Semarang


Kegiatan


• MakananMinuman • Tekstil • Peralatan Ke Kalimantan dan Sulawesi Transportasi • Yogyakarta • Surabaya

• Perkapalan • Telematika • Alutsista • Jabodetabek Area

Medan


Sibolga

Pelabuhan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Ke Kalimantan dan Sulawesi

Pekanbaru Tanjungpinang

Pelabuhan Utama Internasional Tanjung Perak

Padang

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Industri Makanan

Pangkal Pinang

Simpul Manufaktur Mesin dan Alat Angkut

Palembang Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

Jaringan Pelayaran Domestik

Klaster Industri

Jalur Penghubung Pusat Ekon

Simpul Perkebunan Sawit

Jalan Kereta Api


Jalur Utama Keluar Koridor

Jalur Eksisting


Pelabuhan

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Bandar Lampung

Klaster Industri

Jalur Penghubung Pusat Ekonomi

Jakarta Simpul Perkebunan Sawit

Jalan Kereta Api


Jalur Eksisting


Pelabuhan

Serang


Simpul Industri Makanan

Simpul Industri Makanan Simpul Manufaktur Mesin dan Alat Angkut

Klaster Industri

Ke Bali dan Simpul Perkebunan Sawit Nusa Tenggara

Doc. Berau Coal

Arahan Pengembangan Komoditi Utama

bu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

Simpul Perkebunan Karet


Klaster Industri

Arahan Pengembangan Infrastruktur PU Jalur Eksisting

Jalan Kereta Api

Kelapa Sawit Simpul Pertambangan Batu Bara Pelabuhan Penghubung- Pusat Ekonomi Fokus pada industri hulu dan hilirJalur melalui Fokus pada konektivitas antara jaringan jalan di pusat industri hulu dan hilir peningkatan produksi konversi serta pusat kegiatan (outlet). Jaringan Pelayaran Domestikpanen danJalur Utama Keluar Koridor tanaman dewasa. - Ketersediaan infrastruktur PU pendukung di pusat dan klaster ekonomi (air baku, air minum, air limbah dan infrastruktur permukiman). Doc. Astra Otoparts

Karet Meningkatkan produksi dan mengembangkan industri hulu.

Batu Bara Fokus pada tahapan produksi batu bara melalui akses infrastruktur kereta api.

- Fokus pada konektivitas antara jaringan jalan di pusat industri hulu dan hilir serta pusat kegiatan (outlet). - Ketersediaan infrastruktur PU pendukung di pusat dan klaster ekonomi (air baku, air minum, air limbah dan infrastruktur permukiman). Fokus pada konektivitas antarmoda (jalur KA, jalan dan pelabuhan) terutama di titik simpul (nodes).

Sumber: MP3EI 2011

42


Doc. Astra Otoparts

Gambar 5.2

Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera

Sumber: MP3EI 2011

Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Mendukung Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sumatera Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama di Pulau Sumatera yang meliputi kelapa sawit, karet, batubara dan besi baja membutuhkan dukungan berupa upaya peningkatan konektivitas, seperti pembangunan jalan raya

dan jalur rel kereta api lintas timur, dari Banten Utara sampai Aceh di ujung barat-laut. Penguatan konektivitas di Sumatera juga dilakukan pada konektivitas intra koridor (konektivitas di dalam koridor), konektivitas antar koridor (dari dan ke koridor), serta konektivitas internasional (konektivitas koridor dengan dunia internasional).


43

SPAM Tangerang

Dalam pengembangan Pulau Sumatera, pembangunan struktur ruang di provinsi diarahkan untuk memahami pola pergerakan dari kebun (karet dan sawit), dan tambang batubara sebagai kegiatan ekonomi utama menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri yang selanjutnya menuju pelabuhan. Maka di setiap provinsi, penentuan prioritas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, kereta api, pelabuhan dan bandar udara diarahkan untuk melayani angkutan barang untuk menunjang kegiatan ekonomi utama. Di samping itu, mengingat Pulau Sumatera bagi Indonesia adalah gerbang di sisi barat, maka hub internasional berupa pelabuhan utama bagi pelayaran internasional perlu ditetapkan di pantai timur Pulau Sumatera.

44


Terkait dengan hal ini maka Pelabuhan Kuala Tanjung dinilai dapat memenuhi syarat sebagai alternatif pelabuhan hub internasional di sisi Barat Indonesia. Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai hub internasional di sisi Barat menjadi penting untuk membuka dan memperbesar peluang pembangunan di luar Jawa dan pada saat yang sama mengurangi beban Pulau Jawa. Untuk mendukung potensi ekonomi unggulan di Pulau Sumatera, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan dukungan berupa pembangunan infastruktur bidang PU meliputi: waduk, jalan, jalan tol, dan air bersih. Dalam tabel berikut ini dirinci proyek-proyek infrastruktur bidang PU yang telah selesai dilaksanakan.

Tabel 5.1 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sumatera yang Telah Dibangun

No

Provinsi

Nama Proyek

Nilai Investasi (Milyar Rp)

Tahun Sumber Dana

Mulai

Selesai

GB

1

Sumatera Utara

Penanganan Jalan Tb. Tinggi - Kisaran Rantau Prapat - Batas Prov Riau - (326,71 km) (Sumut)

2.442

APBN

2011

2025

2011

2

Sumatera Utara

Penanganan jalan kabupaten 3 km (KISM - Sp. Mayang) (Sumut) dan SP. Inalum - Kuala Tanjung

40

APBN

2012

2012

2011

3

Riau

Penanganan Jalan Sp. Kulim - Pelabuhan Dumai (rigid pavement) - 76 Km

803

APBN

2011

2025

2011

4

Riau

Penanganan Jalan Sorek - Sp.Japura Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok (Riau) (224.5 km)

1.421

APBN

2011

2025

2011

5

Riau

Penanganan jalan Simpang Batang - Batas Dumai (32 km - Rigid) (Riau)

289

APBN

2013

2015

2013

6

Jambi

Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi (79 km)

747

APBN

2011

2025

2011

7

Jambi

Penanganan jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh (Total Panjang 23 Km)

441

APBN

2011

2025

2013

Status per Agustus 2013

Pemeliharaan rutin telah selesai 100% (305,66 Km); pemeliharaan berkala telah selesai 100% (11 Km); dan pelebaran jalan telah selesai 100% (34 Km) Tahun 2011 telah dilakukan peningkatan sepanjang 1,3 Km (100%) dan TA 2012 dilakukan peningkatan 1,2 Km (Desember 2012 selesai) Pemeliharaan rutin 73,03 Km telah selesai; Pelebaran jalan 7 Km telah selesai Pemeliharaan rutin 187,83 Km telah selesai; pemeliharaan berkala 10,6 Km telah selesai; peningkatan struktur 14, 4 Km selesai 100%; Pelebaran jalan 7 Km telah selesai Pemeliharaan rutin 100% (9,82 Km); pemeliharaan berkala 100% (2 Km); peningkatan struktur 100% (2 Km) Pemeliharaan rutin 100% (52,05 Km); pemeliharaan berkala 100% (8,93 Km); peningkatan struktur 100% (8,11 Km) Pemeliharaan rutin 100% (20,53 Km); pemeliharaan berkala 100% (7 Km); peningkatan struktur 100% (8,11 Km)


45

Selain 7 (tujuh) proyek yang telah selesai sesuai dengan target di atas, Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya, sesuai dengan daftar yang terdapat pada MP3EI. Adapun daftar proyek-proyek yang

sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sumatera yang Sedang Dikerjakan No

46

Provinsi

1

Sumatera Utara

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Utara

4

Sumatera Utara

5

Sumatera Utara

6

Sumatera Utara

7

Sumatera Utara

8

Sumatera Utara

9

Sumatera Utara

10

Riau

Nama Proyek


Pembangunan Jalan Tol Medan - Kuala Namo Tebing Tinggi (60 km) Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai (15,8 km)

Sumber Dana

Tahun Mulai Selesai

GB


6.290 CAMPURAN (KPS)

2011

2017

2015 Pembebasan tanah mencapai 59,64%.


2014

2019

2017 Belum mulai pembebasan tanah, pengusahaan mulai tahun 2014 2013 Pembangunan fisik 75% (6,57 Km)

Penanganan jalan akses Pelabuhan belawan (Sumut) (8 km) Pengembangan jalan akses Kualanamu (Sumut) (8 KM) Perbaikan /Pelapisan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Sp. Inalum (22 Km) (Sumut)

490

APBN

2011

2025

360

APBN

2011

2014

2011 Pembangunan fisik telah selesai 75%

271

APBN

2012

2025

2011 Pemeliharaan rutin dimulai tahun 2013 dengan dana 1 Milyar

Perbaikan Jalan Raya Kabupaten, Ruas: Simpang Inalum - Kuala Tanjung (17 km) Peningkatan Jalan Lima Puluh - Pematang Siantar - Kisaran (64,15 km) Pelebaran jalan dari KISM - Limapuluh (10 km)

210

APBD

2012

2015

2012 Ditangani oleh Pemda

225

APBD

2012

2015


140

APBD

2012

2012


SPAM Kawasan Khusus Kota Limapuluh (air minum) (50l/det) Pembangunan Jalan Tol, Ruas: Pekanbaru - Kandis - Dumai (135 km)

40

APBN

2013

2014

2014

2019

2013 FS telah selesai; saat ini masih proses DED; Kontrak fisik April 2013 2017 Belum mulai pembebasan tanah, pembangunan mulai tahun 2015


15,221 CAMPURAN (KPS)

No

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai Selesai

GB


11

Riau

Jalan Dumai - Pelintung (Jalan Provinsi) - (Riau)24 km

54

APBD

2011

2025

12

Riau

Penanganan Jalan Pekan Heran - Siberida - Bts. Prov. Jambi (100,1 km) - (riau)

935

APBN

2011

2025

13

Riau

1111

APBD

2013

2014

14

Riau

822

APBD

2012

2014


15

Riau

480

APBD

2012

2015


16

Riau

470

APBD

2012

2014


17

Riau

Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket VI: Simpang Pusako - Buton (19,13 km) Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket V: Sungai Tonggak - Simpang Pusako (15,5 km) Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket III: Buatan Dayun (22,5 km) Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket I: Batas Pekanbaru - Sp.Meredan (22,5 km) Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket IV: Dayun Sungai Tonggak (20 km)

2011 Status 9 Oktober 2012 progres fisik sebesar 23,93% dan progres keuangan sebesar 31,19%. Kementerian PU tidak mendukung pendanaaan APBN untuk proyek jalan ini, ditangani oleh APBD Prov Riau. (alokasi SAL 2012 155,1 M) 2011 Pemeliharaan rutin telah selesai 100% (90,76 Km); pemeliharaan berkala 70%; pelebaran jalan 50% (11,27 Km) 2013 Ditangani oleh Pemda

427

APBD

2012

2015



47

No

48

Provinsi

Nama Proyek

18

Riau

19

Riau

20

Riau

21

Riau

22

Riau

23

Jambi

24

Jambi

25

Jambi

26

Sumatera Selatan

27

Sumatera Selatan

Penanganan Jalan Muara Enim - Palembang (175 km)

28

Sumatera Selatan

Penanganan Jalan, Ruas: Penuntasan Pembangunan Jalan Akses Palembang ke Tj. Api-Api – 74 Km (59 Km selesai) - 15 km (90M)


Sumber Dana

Tahun Mulai Selesai

GB


Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket II: Maredan Buatan (16 km) Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket VII: Simpang Pusako - Teluk Mesjid (15,69 km) Pembangunan Jalan Sp.Lago - Sp. Buatan - Siak Sri Indrapura Pelabuhan Buton (91,25 km) - Jalan Provinsi Penanganan jalan Sp. Batang - Lubuk Gaung (jalan provinsi) Riau

342

APBD

2012

2014


321

APBD

2012

2014


274

APBD

2011

2025


195

APBD

2011

2025

SPAM Kawasan Kawasan Industri Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok (air minum) (3 x 40 l/det) Pembangunan jalan di Kabupaten Merangin Ruas jalan Berbak - Ujung Jabung di Provinsi Jambi Pembebasan lahan dan realignement jalan akses bandara (1,5 km) Pembangunan Tol Palembang - Indralaya (22 km)

30

APBN

2013

2014

2011 Progres fisik sebesar 0,44% dan progres keuangan sebesar 17,34% 2013 FS telah selesai; saat ini masih proses DED; Kontrak fisik April 2013

602

APBD

2015

2019


140

APBD

2011

2025

2011 Pemda Prov

53 CAMPURAN (APBD)

2012

2013



2014

2019

1.147

APBN

2011

2025

90

APBD

2012

2013

2017 Belum mulai pembebasan tanah, pembangunan mulai tahun 2015 2011 Progres fisik sebesar 57,2% dan progres keuangan sebesar 55,01%. 2013 Ditangani oleh Pemda


No

Provinsi

Nama Proyek

29

Sumatera Selatan

30

Lampung

31

Lampung

32

Bandar Lampung

33

Lampung -Banten

34

Banten

35

Banten

Pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara (15,69 km)

36

Banten

Penenganan Jalan Serdang - Bojonegara Merak

Pembangunan jalan nasional Tanjung Enim – Muara Enim (20 km) (60M) Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni – Terbanggi Besar Penanganan Jalan Wiralaga – Sp.Pematang – (jalan provinsi) Lampung (P) – 40 Km SPAM Bandar Lampung (air minum) (500 l/det)

Pembangunan Jembatan Selat Sunda (Panjang 29 km dan Lebar: 60 m) Pembangunan Jalan Tol Panimbang - Serang (Mendukung Tj. Lesung) (Mulai 2015) – (90 km)

Nilai Investasi (Milyar Rp) 60

Sumber Dana APBN

Tahun Mulai Selesai 2011

2014

2014

2019

2011

2013

380 CAMPURAN (KPS)

2012

2025


2012

2025


2014

2019

1.028

APBN

2015

2019

97

APBN

2011

2025


280

APBD

GB


2013 Kementerian PU menyarankan proyek jalan ini ditangani secara reguler dengan APBN 2017 Belum mulai pembebasan tanah, pembangunan mulai tahun 2014 2013 Ditangani oleh Pemda

2012 • Proses Prakualifikasi: • Pengumuman PQ 06Des-11 • Pengambilan Dokumen PQ 14 Desember 2011 - 06 Februari 2012 • Pemasukan Dokumen PQ 06-Feb-12 • Evaluasi PQ 1 Maret 2012 - 26 Mei 2012 • Pengumuman Hasil PQ 31 Mei 2012 • Masa Sanggah 1 Juni 2012 - 8 Juni 2012 2013 Masih dalam tahap penyusunan studi FS dan DED 2017 Pra FS dan KAK AMDAL; (23102012) Studi FS sedang dilakukan oleh Pemprov Banten, Rencana FS selesai awal Desember 2013. APBN 2015-2025 2017 Belum mulai pembebasan tanah, pembangunan mulai tahun 2015 2011 Penanganan berkala selesai 70% (1,4 Km); peningkatan struktur 65% (1,3 Km)


49

No

Provinsi

Nama Proyek


37

Banten

Penanganan jalan Cilegon- Pasauran, (44,34 km) telah mencakup jalan Cilegon - Anyer (JSS) Pembangunan Bendungan Karian (10,000 l/s)

38

Banten

39

Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Tj. Pandan – Tj. Tinggi (pengembangan destinasi pulau bangka dsk.) – Bangka Belitung (38.3 Km)

827

40


41


Penanganan Jalan Pangkal Pinang - Tj. Kelian (mendukung destinasi P. Bangka) Pembangunan jalan lingkungan kawasan wisata terpadu (pengembangan destinasi pulau bangka dskt)

Sumber Dana

Tahun Mulai Selesai

GB


386 CAMPURAN (KPS)

2011

2025

2011 Progres fisik mencapai 82,82%

1395 CAMPURAN (KPS)

2011

2025

APBN

2011

2025

2013 Pembebasan lahan selesai dan pembangunan akses masuk telah 100% 2013 Dalam tahap pelaksanaan pemeliharaan rutin

100

APBD

2011

2025


50

APBD

2011

2015


Sumber: Sekretariat KP3EI, 2013

5.1.2 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Jawa Komoditi dan Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa Dalam Buku MP3EI, komoditi unggulan Pulau Jawa terdiri atas: produk industri tekstil, produk industri makanan dan minuman, serta produk industri manufaktur (peralatan transportasi dan

50


perkapalan). Klaster industri makanan terdapat di: Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Kudus, Kediri, Malang, Surabaya, Semarang; klaster industri tekstil di: Jakarta, Bandung, Semarang; klaster industri manufaktur (perkapalan) terdapat di: Surabaya, Gresik, Lamongan, Cirebon, Tegal, dan Semarang; klaster industri manufaktur (peralatan transportasi) terdapat di: Jabodetabek, Karawang, Cikampek, Surabaya (Gerbangkertasusila), Tegal, Jogja dan sekitarnya, Bandung.

Koridor Ekonomi Koridor Jawa Ekonomi Jawa

Gambar 5.3

Tema Pembangunan:

Pusat Ekonomi:

Pendorong Industri dan Jasa Tema Pembangunan: Nasional

Terdiri dari 5 • Surabaya • Bandung Pusat Ekonomi: • Semarang

• Jakarta

• Yogyakarta

Pendorong Industri dan Jasa Nasional

• Jakarta • Bandung • Semarang

• Yogyakarta • Surabaya

Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa





• MakananMinuman

• Perkapalan • Telematika

•• Peralatan MakananTransportasi Minuman • Tekstil • Peralatan Transportasi

•• Jabodetabek Perkapalan Area • Telematika • Alutsista • Jabodetabek Area

Kegiatan Ekonomi Utama: • Tekstil • Alutsista

Pelabuhan Utama Internasional Tanjung Perak Pelabuhan Utama Internasional Tanjung Perak Ke Bali dan Nusa Tenggara Ke Bali dan Nusa Tenggara

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

Klaster Industri


Simpul Industri Makanan


Jalan Kereta Api

Ibu KotaManufaktur Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Mesin dan Alat Angkut Simpul Industri Makanan

Klaster Industri Jalur Utama Keluar Koridor

Jalur Penghubung Eksisting Jalur Pusat Ekonomi

Jaringan Pelayaran Domestik Simpul Perkebunan Sawit

Jalan Kereta Api Pelabuhan



Jalur Eksisting


Pelabuhan

Industri Utama

Strategi Ekonomi

Arahan Pengembangan Infrastruktur PU

Industri Tekstil

Membatasi impor ilegal dan meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan desain dan peningkatan peralatan industri.

Meningkatkan konektivitas dengan jaringan jalan handal (tol/jalan raya) antara pelabuhan ekspor, kawasan industri, dan pusat-pusat ekonomi (hubs/ mega hubs).

Industri Makanan dan Minuman

Memperbaiki distribusi dan logistik, memper- • Meningkatkan ketersediaan air baku bagi industri luas pengetahuan/teknologi dan SDM. dan air minum permukiman di pusat-pusat ekonomi dari sumber air yang ada. • Menyediakan pengelolaan air limbah di kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi. Doc. Astra Otoparts

Doc. Astra Otoparts

Industri Manufaktur (Peralatan Transportasi dan Perkapalan)

Memperluas jaringan ekspor serta meningkatkan nilai tambah produk.

Memperkuat keandalan sistem pengendalian banjir di pusat-pusat ekonomi dan kawasan industri.

Industri Alutsista dan Telematika

Menjadikan sektor TIK dan Alutsista sebagai Pendorong Pertumbuhan sektor-sektor utama lainnya dan memperkuat kemampuan IPTEK dan Alutsista Nasional.

Meningkatkan konektivitas dengan jaringan jalan handal (tol/jalan raya) antara pelabuhan ekspor, kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi (hubs/ mega hubs).

Sumber: MP3EI 2011


51

Gambar 5.4

Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa

Sumber: MP3EI 2011

Kegiatan industri menjadi kegiatan ekonomi utama di Pulau Jawa mengingat potensi pengembangan industri di pulau ini cukup besar. Sebut saja, Metropolitan Jabodetabek merupakan salah satu konsentrasi kegiatan industri manufaktur terbesar di Asia. Selain itu,

52


Metropolitan Gerbangkertasusila di Provinsi Jawa Timur berpotensi menjadi pusat utama kegiatan industri manufaktur di masa depan. Pelabuhanpelabuhan laut yang besar menjadikan industri galangan kapal, seperti di Lamongan, menjadi potensi yang perlu dikembangkan.

Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Mendukung Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Jawa Potensi industri di Pulau Jawa yang cukup kuat karena memiliki basis produksi yang tersebar di seluruh provinsi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi titik awal pengembangan infrastruktur bidang PU. Dukungan infrastruktur bidang PU diarahkan pada peningkatan jaringan jalan sebagai akses industri, terutama yang berorientasi ekspor,

peningkatan air baku untuk industri, pengolahan air limbah industri agar tetap memperhatikan sustainability (keberlanjutan), dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir, terutama di pusat-pusat kegiatan utama. Infastruktur bidang PU yang dibangun di provinsi-provinsi di Pulau Jawa meliputi: waduk, jalan, jalan tol, dan air bersih. Dalam tabel berikut ini dirinci proyek-proyek infrastruktur bidang PU yang telah selesai dilaksanakan.

Tabel 5.3 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Jawa yang Telah Dibangun No 1

Provinsi Banten

Nama Proyek Penyediaan SPAM Kabupaten Tangerang (900l/s) IPA Sepatan + pipa transmisi


Tahun Sumber Dana CAMPURAN (APBN - SWASTA)

Mulai

Selesai

GB

2010

2020

2011

Status per Agustus 2013 •

•

•

• •

Seluruh pekerjaan konstruksi Intake dan bangunan IPA Tahap I (350 liter/ detik) telah selesai Pemasangan pipa tersier Tahap I, untuk mengalirkan air ke sambungan rumah sebagian telah selesai. Pembangunan tahap II telah selesai dengan total kapasitas 900 l/s. Pipa pelayanan (service connection) telah terpasang Domestik yang telah tersambung 10.191 SR

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2013


53

Selain proyek di atas, terdapat proyek-proyek bidang PU yang sedang dilaksanakan. Daftar dari

proyek-proyek tersebut dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Jawa yang Sedang Dikerjakan No.

54

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB

Status Per Agustus 2013

1

Banten

Proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong

2.623

SWASTA

2012

2017

2014

Pengadaan Tanah I & II (3,83%) Total (3,83%)

2

Banten

Proyek Jalan Tol Cengkareng Kunciran 15,22 km

3,507

SWASTA

2010

2014

2014

Pembebasan lahan masih 0%

3

Banten

Pembangunan KPS Air Minum Kabupaten Lebak

34

CAMPURAN (APBN SWASTA)

2011

2014

2013

Progres fisik 25% (menunggu pendanaan dari SMI/Bank dan sedang negosiasi untuk tarif )

4

DKI Jakarta

Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta (Jalan tol kemayoran -Kp. Melayu; jalan tol Sunter-Rawa BuayaBatu Ceper; jalan tol Pasar MingguCasablanca; jalan tol SunterPulo GebangTambelang; jalan tol Ulujami-Tanah Abang; jalan tol Duri Pulo- Kp. Melayu

41,174

CAMPURAN (KPS)

2014

2020

2015

• Pengesahan AMDAL masih dalam proses • Proyek on-Going • Investor (swasta termasuk BUMD)

5

DKI JakartaJawa Barat

Pembangunan Jalan tol DepokAntasari 21,55 km

2,999

CAMPURAN (KPS)

2011

2016

2014

Pembebasan tanah 6,51%


No.

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB


6

Jawa BaratDKI Jakarta

Pembangunan Jalan Tol BekasiCawang-Kp. Melayu 21,04 km

7,581

CAMPURAN (KPS)

2011

2016

2014


7

DKI JakartaJawa Barat

Pembangunan Fisik Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang

3.977

APBN

2009

2011

2010

• E1 : Konstruksi 100 % (pemanfaatan sementara tanpa tarif ) • E2 : Progres fisik 20,05 % • E2 A : Progres fisik 14,10 % • NS-Link : Progres fisik 70,11 % • NS Direct Ramp : saat ini proses pemasukan penawaran • Ci-Na 3 : Tahap mobilisasi peralatan • Progres keseluruhan mencapai 85,14 %

8

Jawa Barat

Pembangunan Jalan Tol Bandung (Pasir KojaSoreang) 15 km

1,786

CAMPURAN (KPS)

2013

2017

2015


9

Jawa Barat

Pembangunan Jalan Tol CiawiSukabumi (54 km)

7,775

CAMPURAN (KPS)

2011

2016

2014

Pembebasan lahan mencapai 6,65%

10

Jawa Barat

Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang Dawuan - Jawa Barat (60,10km)

10,033

CAMPURAN (KPS)

2012

2015

2013

Pengadaan Tanah 23,61%

11

Jawa Barat

Pembangunan tol terusan Pasteur - Ujung Berung Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage (27,3 km)

11,523

CAMPURAN (KPS)

2015

2019

2017

Pembebasan lahan mencapai 6,4 Ha


55

No.

56

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB


12

Jawa Barat

Pembangunan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,39 km)

4,524

SWASTA

2013

2017

2014

Pembebasan lahan masih 0% (Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dimulai kembali tahun 2012, dan baru proses SP2LP)

13

Jawa Barat

Pembangunan Jalan Tol CikampekPalimanan 116. 75 km

12,600

CAMPURAN (KPS)

2011

2015

2011

Pengadaan Tanah 100%, Konstruksi 2,62%

14

Jawa Barat

Penyediaan SPAM Kota Bekasi (300 l/s)-Konsesi

298

SWASTA

2013

2014

2013

Persiapan dokumen

15

Jawa Barat

Penyediaan SPAM Kabupaten Bekasi (450 l/s)

298

CAMPURAN (KPS)

2012

2014

2012

Tanda tangan kontrak tanggal 18 Agustus 2011 dengan investor Konsorsium (PT Moya Indonesia dan PT Bekasi Putera Jaya)

16

Jawa Barat

Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s)- BOT

1.893

SWASTA

2011

2014

2013

Proses penyusunan dokumen Pra FS terutama aspek finansial dan legal (ada perubahan lokasi intake yang semula di Curug menjadi di Kota Bekasi)

17

Jawa Barat

Penyediaan SPAM Regional Jatigede (6.000 l/s)-BOT

3.800

CAMPURAN (KPS)

2015

2025

2015

Menunggu pembangunan bendungan selesai

18

Jawa Barat

Pembangunan Waduk Sentosa (1.400 l/s) untuk Cekungan Bandung

456,8

APBN

2011

2015

2013

Dalam tahap penyusunan sertifikasi desain serta penyusunan studi LARAP dan AMDAL

19

Jawa Barat

Transfer air baku Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (800 l/s)

154,28

APBN

2011

2015

2013

Dalam tahap studi oleh KOICA/Korea (masuk dalam Bluebook 2013)


No.

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB


20

Jawa Tengah

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo 75.64 km

6,210

CAMPURAN (KPS)

2007

2014

2010

• • • • • •

21

Jawa Tengah

Pembangunan Jalan Tol Pemalang – Batang (39,2 km)

4,077

CAMPURAN (KPS)

2012

2016

2014

• Pengadaan Tanah 1,86%

22

Jawa Tengah

Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang (75km)

7,214

CAMPURAN (KPS)

2013

2016

2013

• • • • • •

Pengadaan tanah Seksi I 49,44%, Seksi II dan III 0%, Seksi IV 0,03%, Seksi V 0%, Total 3,34%.

23

Jawa Tengah

Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemalang (57,5 km) - Jawa Tengah

5,520

CAMPURAN (BUMN SWASTA)

2011

2016

2014

• • • •

Pengadaan Tanah Seksi I 78,45%, Seksi II 79,05%, Total 28,72%

24

Jawa Tengah

Pembebasan Lahan Jalan Tol Ngawi – Kertosono

3,832

CAMPURAN (KPS)

2011

2016

2014

• • • • • •

Pengadaan Tanah Seksi I 82,07%, Seksi II 45,99%, Seksi III 39,19%, Seksi IV 23,03% Total 45,28%

25

Jawa TengahJawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 km)

5,140

CAMPURAN (KPS)

2011

2015

2013

• • • • • • •

Pengadaan Tanah Seksi I 72,69%, Seksi II 71,42%, Seksi III 80,93%, Seksi IV 85,93% Total 80,40%, Konstruksi 11,98%

26

Jawa Tengah

Penyediaan SPAM Kota Semarang Barat (1.050 l/s)

824

CAMPURAN (KPS)

2015

2025

2015

• Review Dokumen Pra FS oleh JICA sudah selesai • Proses persiapan tender/transaksi KPS oleh JICA

Pengadaan Tanah Seksi I 99,04%, Seksi II 97,63%, Seksi IV 0,41% Total 37,20%, Konstruksi 29,69%


57

No.

58

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB


27

Jawa Tengah

Pembangunan KPS Air Minum Kebumen

157

SWASTA

2012

2015

2014

Proses pendampingan persiapan KPS

28

Jawa Tengah

Pembangungan Bendungan Jati Barang (1.050 l/s)

605

APBN

2011

2014

2013

Masih proses pembebasan lahan yang terkendala dengan keberadaan SUTET

29

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Pandaan Malang (37,62 km)

2,968

CAMPURAN (KPS)

2013

2017

2014

Pembebasan lahan (oleh pemerintah) mencapai 9,47%

30

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Waru - Wonokromo Tj.Perak - 18,6 km

11,111

CAMPURAN (KPS)

2011

2024

31

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan 13,61 km

1,167

CAMPURAN (KPS)

2011

2013

2012

• Pembebasan lahan (oleh swasta) mencapai 99,87% • Konstruksi fisik mencapai 43,75%

32

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,05 km)

3,482

CAMPURAN (KPS)

2010

2015

2008

• • • • • • •

Pengadaan Tanah Seksi I 100%, Seksi II 75,87%, Seksi III 53,88%, Seksi IV 79,41 Total 84,22%, Konstruksi 36,83%

33

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87,02 km)

3,832

CAMPURAN (KPS)

2011

2016

2014

• • • • • •

Pengadaan Tanah Seksi I 82,07%, Seksi II 45,99%, Seksi III 39,19%, Seksi IV 23,03% Total 45,28%


2011. • Pembebasan lahan kuartal masih 0 % 1 2011 • RTRW Kota Surabaya belum Persetujuan Substansi • Rute jalan ini sudah masuk dalam RTRWN • Sudah ada investor (Sudah tanda tangan PPJT sejak tahun 2007)

Nama Proyek


No.

Provinsi

34

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol SurabayaMojokerto 36,27 km

3,124

35

Jawa Timur

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi 215 Km

36

Jawa Timur

37

Sumber Dana

Tahun Status Per Agustus 2013

Mulai

Selesai

GB

CAMPURAN (KPS)

2006

2015

2008

• • • • • • • •

15,331

CAMPURAN (KPS)

2015

2020

2018

• Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) • Peningkatan Struktur K1-2013: 0% (Km)

Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo45,32 Km

3,551

CAMPURAN (KPS)

2014

2019

2017

Jawa Timur

Jalan Tol Gempol Pasuruan 32 Km

2,769

CAMPURAN (KPS)

2011

2014

2014

Pembebasan lahan mencapai 32,66% (oleh swasta)

38

Jawa Timur

Pembangunan jalan menuju kawasan sepanjang 5 km (Pengembangan destinasi Surabaya Madura dsk)

50

APBD

2011

2017

2011

Penanganan dengan dana APBD

39

Jawa Timur

Pembangunan jalan menuju kawasan sepanjang 5 km (Pengembangan destinasi Surabaya Madura dsk)

50

APBD

2011

2017

2011

Penanganan dengan dana APBD

40

Jawa Timur

Pembangunan water conveyance umbulan 4000 l/s)

1900

CAMPURAN (KPS)

2012

2025

2013

Surat Gubernur tentang pengajuan VGF sudah masuk di Kemenkeu (saat ini sedang proses konsultasi publik)

Pengadaan Tanah : Seksi IA 99,35%, Seksi IB 30,91%, Seksi II 36,29%, Seksi III 51,13%, Seksi IV 68,97% Total 55,81%, Konstruksi 29,45%



59

Bendungan Bilibili, Sulawesi Selatan

5.1.3 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Kalimantan Komoditi dan Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Kalimantan Pulau Kalimantan kaya akan sumberdaya energi dan mineral, maka dalam MP3EI ditetapkan sebagai lumbung energi nasional dan pusat produksi serta pengolahan hasil tambang. Komoditi unggulan Pulau Kalimantan antara lain minyak dan gas, kepala sawit, dan batubara. Adapun pusat-pusat untuk kegiatan ekonomi utama tersebut berada di Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan) serta

60


Bontang, Balikpapan dan Samarinda (Kalimantan Timur). Komoditi unggulan Pulau Kalimantan yang terdiri dari minyak dan gas, kelapa sawit, serta batubara menjadikan pulau ini berpotensi menjadi Lumbung Energi Nasional. Pengembangan komoditi ini diharapkan berfokus pada peningkatan industri hilir dan tidak lagi mengandalkan industri hulu, sehingga nilai tambah industri dapat dimaksimalkan. Untuk itu, klaster industri pengolahan terus difasilitasi untuk dikembangkan di pulau ini. Sebut saja, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy yang saat ini akses jalannya sedang ditingkatkan dan diharapkan dapat menjadi pusat pengolahan dan penyimpanan hasil tambang untuk kemudian diekspor.

Terdiri dari 4

Tema Pembangunan:


Pusat Ekonomi: Koridor • Pontianak • Minyak dan Gas Pusat Produksi dan Pengolahan Ekonomi • Palangka Raya • Batubara Hasil Tambang & Lumbung • Banjarmasin • Kelapa Sawit Kalimantan • Samarinda Kalimantan Energi Nasional Gambar 5.5 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi

• Besi Baja • Bauksit • Perkayuan

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi Simpul Batubara


Simpul Kegiatan Migas

Jalur Eksisting

Simpul Besi Baja Simpul Bauksit/Alumina Pelabuhan

Pel. Maloy Pel. Pontianak Samarinda

Pel. Balikpapan

Arahan Pengembangan Komoditi Utama Minyak dan Gas Meningkatkan kemampuan pengembangan cadangan minyak dan gas serta memperkuat pengaturan yang kondusif bagi investor migas. Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu dan hilir melalui peningkatan produksi panen dan konversi tanaman dewasa.

Batu Bara Fokus pada tahapan produksi batu bara melalui akses infrastruktur kereta api.

Arahan Pengembangan Infrastruktur PU Tidak memerlukan dukungan mendesak infrastruktur PU.

- Fokus pada konektivitas antara jaringan jalan di pusat industri hulu dan hilir serta pusat kegiatan (outlet). - Ketersediaan infrastruktur PU pendukung di pusat dan klaster ekonomi (air baku, air minum, air limbah dan infrastruktur permukiman). Fokus pada konektivitas antarmoda (jalur KA, jalan dan pelabuhan) terutama di titik simpul (nodes).

Sumber: MP3EI 2011


61

Gambar 5.6

Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Kalimantan

Sumber: MP3EI 2011

62

Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Mendukung Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Kalimantan

seperti air baku dan pengolahan air limbah adalah infrastruktur utama lainnya yang perlu disediakan bagi keperluan industri.

Untuk mendukung pengembangan potensi unggulan di pulau ini, infrastruktur bidang PU diharapkan dapat mendukung dalam hal peningkatan akses jalan untuk menghubungkan pusat-pusat industri hulu dan hilir. Integrasi antar moda, seperti bandara, jalan, dan rel kereta, menjadi sangat penting untuk memungkinkan transportasi hasil tambang. Infrastruktur lainnya,

Adapun proyek-proyek infrastruktur bidang PU yang diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat 1 proyek air baku yang progres pembangunannya sudah mencapai 100%, yaitu Proyek Pembangunan Intake dan saluran transmisi air baku Palingkau di Kalimantan Tengah.


Tabel 5.5 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Kalimantan yang Telah Dibangun No 1

Provinsi

Nama Proyek

Kalimantan Pembangunan Intake Tengah dan saluran transmisi air baku Palingkau 220 I/s


Sumber Dana

85

APBN

Tahun Mulai

Selesai

GB

2011

2012

2011

Status per Agustus 2013 Progres pembangunan fisik 100%


Selain proyek air baku Palingkau di atas, terdapat 18 proyek infrastruktur lain yang sedang

dikerjakan untuk mendukung perkembangan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.

Tabel 5.6 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Kalimantan yang Sedang Dikerjakan No

Provinsi

1

Kalimantan Barat

2

Kalimantan Barat

3

Kalimantan Barat Kalimantan Barat

4

5

Kalimantan Tengah

Nama Proyek Penanganan Jalan Pontianak - Sei Pinyuh – Sei Duri (98,5 km) Penanganan jalan Sekadau - Sanggau Tayan - Pontianak Kalbar 263,8 KM Pembangunan Jembatan Tayan Pembangunan Jalan Ketapang dan fasilitas penggilingan (mills) sepanjang 67,6 km Penanganan jalan dari Sampit – Sp. Runtu – Pangkalan Bun – Kumai – Sp. Runtu – Runtu (277,6 Km)

Tahun


Sumber Dana

590

APBN

2011

2015

2.107

APBN

2011

2015

2011

Progres fisik 35,1%

726

APBN

2011

2014

2012

676

APBD

2015

2017

2015

Progres fisik telah mencapai 2,2% Penanganan oleh APBD

1.201

APBN

2011

2015

2011

Mulai Selesai

GB


Tidak GB Progres fisik telah mencapai 50,67%

Progres fisik mencapai 23,43%


63

No

64

Provinsi

Tahun


Sumber Dana

Pembangunan jalan dari Kotawaringin ke fasilitas penggilingan (mills) sepanjang 116 km. Penanganan Jalan Strategis Nasional dari Sampit – Bagendang – Ujung Pandaran – 82 km (35 km masih tanah)

1160

APBD

2015

2017

2015

Penanganan oleh APBD

246

APBD

2011

2014

2015


Pengadaan Tanah : Seksi I 51,75%, Seksi II 85,60%, Seksi III 39,66%, Seksi IV 58,77%, Seksi V 68,93% Kewenangan provinsi. (070313) FS, amdal dan DED sudah selesai. Dalam tahap persiapan PQ. 711 M kebutuhan 2014 Progres fisik 39,28%

Nama Proyek

Mulai Selesai

GB


6

Kalimantan Tengah

7

Kalimantan Tengah

8

Kalimantan Timur

Pembangunan Expressway Samarinda Balikpapan (99,02 km)

9,556

CAMPURAN (APBD KPS)

2014

2020

2015

9

Kalimantan Timur

Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang panjang 1,314 meter

1.572

APBN

2013

2017

2014

10

Kalimantan Timur

Penanganan jalan Samarinda-Bontang, Sangatta-Maloy (287 km) 304,5 km

2.162

APBN

2011

2015

2011

11

Kalimantan Timur

400

APBD

2011

2015

2011

Penanganan oleh APBD Provinsi

12

Kalimantan Timur

3.684

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik mencapai 49,87%

13

Kalimantan Timur

488

APBD

2008

2011

2009

Penanganan oleh Pemerintah Provinsi

14

Kalimantan Timur

1.959

APBN

2011

2015

2011

Progres fisik telah mencapai 35,37%

15

Kalimantan Timur

Pelebaran Jalan Samarinda menuju Tenggarong (Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala - Tenggarong) Penanganan Jalan Tj. Selor – Tj. Redeb – Maloy (Kaltim) (523 km) Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek (470 meter) Penanganan jalan batas Provinsi Kalteng Tenggarong – Samarinda (408,2 km) Jalan akses TPK Palaran -- Samarinda

65

APBD

2012

2012

2012



No

Provinsi

16

Kalimantan Timur

17

Kalimantan Timur

18

Kalimantan Timur

Nama Proyek Pelebaran jalan menuju kawasan wisata sepanjang 30 km (Pengembangan Destinasi Pulau Derawan dan Tanjung Batu) Pembangunan jalan lingkungan kawasan wisata terpadu Pembangunan Waduk Wain untuk kebutuhan air baku

Tahun


Sumber Dana

200

APBD

2011

2015

2015


150

APBD

2011

2015

2015


290

APBD

2015

2017

2016


Mulai Selesai

GB



Bendung Amandit


65

5.1.4 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Sulawesi Komoditi dan Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi Berdasarkan Buku MP3EI, kegiatan ekonomi unggulan di Pulau Sulawesi adalah nikel,

asterplan P3EI oridor Ekonomi Sulawesi

Koridor Ekonomi Sulawesi

Tema Pembangunan: Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas, dan Pertambangan Nasional.

Terdiri dari 6 Pusat Ekonomi: • Makassar • Kendari • Mamuju

Gambar 5.7

• Palu • Gorontalo • Manado

Kegiatan Ekonomi Utama: • Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu) • Kakao

Kegiatan ekonomi unggulan pertambangan nikel akan dipusatkan di bagian barat Kendari dan Kawasan Industri Soroake, perikanan dipusatkan di bagian barat Makassar, perkebunan kakao relatif tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, sedangkan perkebunan kakao relatif tersebar di seluruh provinsi.

• Perikanan • Nikel • Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi Arahan Pengembangan Komoditi Utama

Alternatif Pelabuhan Hub Internasional Bitung Sofifi

Nikel Meningkatkan efisiensi proses penambangan nikel, meningkatkan koordinasi perizinan penambangan serta menciptakan iklim investasi pertambangan yang kondusif. Perikanan Meningkatkan pengawasan overvisi dan mengembangkan proses aktivitas di sektor industri perikanan (industri hilir).

Mamuju

Makassar

Alternatif Pelabuhan Hub Internasional Makassar

Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

Klaster Industri

Simpul Pengolahan Nikel


Simpul Pertanian Pangan

Jalur Eksisting

Simpul Perkebunan Kakao


Komplek LNG

Pelabuhan

Simpul Perikanan

Sumber: MP3EI2011

66

perikanan, padi dan jagung, serta kakao dan kelapa.


Arahan Pengembangan Infrastruktur PU Meningkatkan kapasitas dan daya dukung jalan dari pusat pertambangan menuju pelabuhan terutama Konawe-Kendari dan Luwu-Kolaka.

Tidak ada kebutuhan mendesak infrastruktur PU.

Padi dan Jagung Meningkatkan tingkat produktivitas dan penyediaan prasarana penyimpanan.

Memperbaiki kualitas jaringan irigasi dan jalan akses dari perkebunan/persawahan ke pusat-pusat ekonomi.

Kakao dan Kelapa Memperbaiki teknologi pada aktivitas hilir dan meningkatkan dukungan teknologi di industri hulu.

Meningkatkan kualitas jaringan jalan akses dari perkebunan/ persawahan ke pusat-pusat ekonomi.

Sebagai tambahan terhadap komoditi unggulan, Bitung direncanakan akan menjadi pelabuhan utama dan hub internasional. Peran ini diharapkan dapat menjadikan Pulau Sulawesi menjadi pintu gerbang bagi pengembangan ekonomi di Bagian Timur Indonesia. Selain itu,

Gambar 5.8

Pulau Sulawesi juga memiliki kompleks LNG yang nantinya diharapkan diintegrasikan dengan pabrik pupuk dan lainnya. Selanjutnya, di bagian utara, dekat dengan Manado, terdapat kawasan EBT (energi baru dan terbarukan) yang potensial untuk dikembangkan.

Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi

Sumber: MP3EI, 2011


67

Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Sulawesi Pulau Sulawesi memiliki komoditi unggulan berupa hasil perkebunan (kakao), mineral (nikel) serta migas. Dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada peningkatan kemudahan pergerakan barang/ komoditi unggulan yang ada menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industrinya yang berlanjut menuju pelabuhan. Penentuan prioritas pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan diutamakan pada peningkatan aksesibilitas untuk melayani pergerakan angkutan barang di sepanjang jalur konektivitas ekonomi di provinsi

atau wilayah yang bersangkutan. Pembangunan konektivitas di Pulau Sulawesi akan berkembang sejalan dengan pembangunan dan keberadaan jalan raya Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan hingga utara. Selain infrastruktur jalan dan jembatan (konektivitas), pembangunan infrastruktur air dan energi disediakan untuk mendukung produksi pertanian pangan, kakao serta pertambangan yang ada dengan maksud untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah produk yang dihasilkan. Dalam Buku MP3EI, terdapat 16 proyek infrastruktur bidang PU yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi provinsiprovinsi di Pulau Sulawesi, yaitu:

Tabel 5.7 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Sulawesi yang Sedang Dikerjakan No

68

Provinsi

1

Sulawesi Barat

2

Sulawesi Barat

3

Sulawesi Tengah

Nama Proyek


Sumber Dana

122

Penanganan Jalan Majene - Polewali (Sulbar) 49,8 km Penanganan Ruas Jalan Majene - Tapalang Mamuju (Sulbar) (143.1 Km) SPAM Kota Bitung - 40 l/s


Tahun


Mulai

Selesai

GB

APBN

2011

2025

2011

Realisasi Fisik mencapai 0.65 %

1.297

APBN

2011

2025

2011

Realisasi fisik mencapai 10,51%

15

APBN

2013

2014

2014

Pembangunan fisik bangunan IPA mulai April 2013; dan Pembangunan fisik bangunan JDU mulai April 2014 Kontrak fisik April 2013

No

Provinsi

Nama Proyek


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB


4

Sulawesi Tengah

SPAM Kota Palu – 300 l/s

38

APBN

2013

2014

2014

Pembangunan fisik bangunan IPA mulai April 2013; dan Pembangunan fisik bangunan JDU mulai April 2014 Kontrak fisik April 2013 Pembangunan fisik bangunan IPA mulai April 2013; Pembangunan fisik bangunan JDU mulai April 2014 Kontrak fisik April 2013 Progres pemeliharaan rutin masih 0% Progres fisik mencapai 5,12%

5

Sulawesi Tengah

SPAM Kota Poso – 100 l/s

40

APBN

2013

2014

2014

6

Sulawesi Tenggara

Penanganan Jalan Kendari - Asera 125.4 km

627

APBN

2011

2015

2011

7

Sulawesi Tenggara

582

APBN

2011

2015

2011

8

Sulawesi Tenggara

1.835

APBN

2011

2015

2011

Panjang jalan yang ditangani dengan pelebaran 12,5% (15 Km). Realisasi anggaran 5.71 %

9

Sulawesi Tenggara

673

APBN

2011

2025

2011

10

Sulawesi Tenggara

Penanganan jalan Sp-Torobulu- LaineaKendari 127 km Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasusua batas Sulsel 279.8 km Penanganan jalan Parigi - Poso - Tentena Tindantana (Batas Sulsel) - (Sultra) 298 KM Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka menuju ke Pelabuhan Pomala - 38 km

243,08

APBN

2011

2014

2011

Penanganan jalan baru mencapai 116,7 meter (dari target 28,37 Km) Perubahan nama proyek yang semula “Peningkatan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka menuju ke Pelabuhan Pomala - 38 km”


69

No

Provinsi

Nama Proyek

11

Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Penanganan jalan dari Batas Sultra - Malili Masamba - Palopo - Siwa (Sulsel) ( 317.9 KM) Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. (Sulsel) (158.6 km) Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar. (Sulsel) ( 312.9 KM) Penanganan jalan dari Takalar - Sunggo Minahasa - Makassar (28 km) Pembangunan Jalan Tol Manado - Minut Bitung/Pembangunan Jalan Express Way Manado - Bitung - 39 km

12

13

Sulawesi Selatan

14

Sulawesi Selatan

15

Sulawesi Utara

16

Gorontalo


Sumber Dana

627

Akses ke Bandara Udara Gorontalo Penanganan Jalan Paguyaman - Isimu Gorontalo - 30,51 km


70


Tahun


Mulai

Selesai

GB

APBN

2011

2025

2011

Realisasi Anggaran 19,05 %; Fisik 4,03 %

466

APBN

2011

2015

2011


2.769

APBN

2011

2015

2011


11

APBN

2011

2014

2012

Masih dalam tahap penanganan

4.200

Campuran (KPS)

2012

2017

2015

Pengadaan Tanah Seksi I 44,05%, Total 25,44%

211,26

APBN

2011

2014

2011

Masih dalam tahap penanganan

5.1.5 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

khususnya di wilayah Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara yang potensial dikembangkan adalah peternakan, pariwisata dan perikanan.

Komoditi dan Potensi Unggulan 140 Ekonomi Bali – Nusa Tenggara Koridor Masterplan P3EI Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

Berdasarkan Buku MP3EI, kegiatan ekonomi Tema Pembangunan: unggulan di Pulau Bali-Nusa Tenggara,

Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

Gambar 5.9

Kegiatan ekonomi unggulan peternakan akan dipusatkan di Nagekeo, Lombok, Sumbawa dan Flores Timur. Untuk kegiatan ekonomi pariwisata, simpul-simpulnya berada di Lombok dan Denpasar. Sementara untuk kegiatan ekonomi Terdiridipusatkan dari 4 Kegiatan Ekonomi Utama: perikanan di Nagekeo dan Kupang.

Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional

Pusat Ekonomi: • Denpasar • Lombok • Kupang • Mataram

• Pariwisata • Perikanan • Peternakan

Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

Ibukota Provinsi/Pusat Ekonomi


Simpul Kegiatan Peternakan

Jalur Eksisting

Simpul Kegiatan Pariwisata


Simpul Kegiatan Perikanan

Pelabuhan

Industri Utama

Strategi Ekonomi


Pariwisata

Meningkatkan jumlah kunjungan dan kualitas pariwisata melalui penyiapan objek wisata yang lebih banyak dan lebih baik.

- Meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi dengan objek-objek pariwisata serta hubungannya dengan outlet (bandara, pelabuhan dan pelabuhan laut antarpulau). - Memperluas kapasitas jalan dan tingkat kenyamanan jalan menuju objek utama pariwisata.

Industri Makanan

Meningkatkan hasil produksi pertanian serta efisiensi pengolahan hasil pertanian.

- Memperbaiki kualitas jaringan irigasi dan jalan akses dari perkebunan/persawahan ke pusat-pusat ekonomi.

Sumber: MP3EI, 2011


71

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara menjadikannya menjadi pintu gerbang industri pariwisata. Potensi pariwisata tersebut belum tergali secara optimal. Dengan MP3EI, potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi pariwisata, perikanan

dan peternakan juga sangat kuat di pulau ini. Kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan membuat pulau/kepulauan ini menjadi tempat yang tepat untuk pengembangan kegiatan perikanan. Selanjutnya, Lombok diharapkan dapat menjadi global hub dengan dibangunnya Bandara International Lombok (BIL).

Gambar 5.10 Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara

Sumber: MP3EI2011

72


Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Mendukung Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara

menghubungkan kawasan-kawasan perikanan dan peternakan dengan pusat-pusat ekonomi menjadi kunci keberhasilan.

Mengingat arah pengembangan ekonomi di Pulau Bali-Nusa Tenggara untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan mengembangkan perikanan dan peternakan, maka arah pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan akses jalan menghubungkan pusatpusat kegiatan pariwisata dan meningkatkan kenyamanan menuju kawasan-kawasan wisata. Selain itu, untuk meningkatkan klaster perikanan dan peternakan, infrastruktur jalan untuk

Untuk mendukung perkembangan ekonomi di Koridor Bali-Nusa Tenggara, terdapat beberapa proyek infrastruktur prioritas yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 20112025. Sesuai dengan Buku MP3EI, terdapat 1 proyek pembangunan air baku di Bali yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2011. Secara rinci mengenai proyek tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 5.8 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yang Telah Dibangun No

Provinsi

1

Bali

2

Bali

Nama Proyek Pembangunan intake dan jaringan transmisi Mata Air Guyangan Klungkung - 40 l/s Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah RaiBenoa - 10 km


Sumber Dana

1

2.485

Tahun


Mulai

Selesai

GB

APBN

2011

2011

2011

Pembangunan fisik selesai

CAMPURAN (KPS)

2011

2013

2011

Pengadaan Tanah 100%, Konstruksi 100 % Peresmian 23 September 2013


Beberapa dari rencana proyek tersebut dalam waktu depat akan selesai dikerjakan, yaitu pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali untuk meningkatkan akses ke Bandara Ngurah Rai, pembangunan Waduk Titab, pengembangan IPA Pened, Ayung, dan

Tukad Petanu di Bali, dan pembangunan Waduk Pandanduri di NTB. Secara rinci proyek-proyek dalam Buku MP3EI yang sedang dikerjakan di provinsi-provinsi di Pulau Bali – Nusa Tenggara dapat dilihat pada Tabel 5.9.


73

Tabel 5.9 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara yang Sedang Dikerjakan No

74

Provinsi

Nama Proyek

1

Bali

Pembangunan IPA Petanu (Tukad Petanu, Kabupaten Gianyar, Badung, dan Denpasar) 300 l/s

2

NTB

Penanganan Jalan dari Benete - Simpang Negara (61,8 Km) mendukung kegiatan industri perikanan & rumput laut (72,1km) (2011-2014 236 M; total 826 M) NTB

3

NTB

Penanganan Jalan Strategis Nasional (Pelabuhan Lembar Labuhan Poh) 70 km (70 M) NTB

4

NTT

Penanganan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo mendukung industri rumput laut 159,2 km


Sumber Dana

Tahun


Mulai

Selesai

GB

APBN

2012

2013

2012

Peletakan batu pertama 4 Sep 2012 dan direncanakan beroperasi 2013

856

APBN

2011

2025

2011

70

APBD

2011

2014

2011

• Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) • Peningkatan Struktur K1-2013: 0% (Km) – baru kontrak • Penggantian Jembatan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak • Pelebaran Jalan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak Penanganan oleh APBD

1.561

APBN

2011

2015

2011


• Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) • Peningkatan Struktur K1-2013: 0% (Km) – baru kontrak • Penggantian Jembatan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak • Pelebaran Jalan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak

No

Provinsi

Nama Proyek

6

NTT

Penanganan Jalan Ende - Maumere –Magepanda (172.6 Km)

7

NTT

8

NTT

Jalan Ende ke Mbay terdiri dari Jalan Nasional, Kabupaten, dan Strategis Nasional. Jalan nasional yang mendukung akses ke Bandara Mbay adalah Bajawa - Ende (125.7 Km) Penanganan Jalan Bolok - Tenau - Kupang -Oesapa - Oesau (59,4 km)


Sumber Dana

Tahun Mulai

Selesai

GB

APBN

2011

2025

2011

866

APBN

2011

2025

2011

205

APBN

2011

2025

2011

Status per Agustus 2013 • Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) • Peningkatan Struktur K1-2013: 0% (Km) – baru kontrak • Penggantian Jembatan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak • Pelebaran Jalan K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak • Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) • Peningkatan Struktur K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Rutin K1-2013: 0% (Km) • Pemeliharaan Berkala K1 2013: 0% (Km) – baru kontrak



75

5.1.6 Dukungan Infrastruktur Bidang PU untuk Pengembangan Ekonomi Koridor Ekonomi Maluku - Papua Komoditi dan Potensi Unggulan Koridor Ekonomi Maluku – Papua Kepulauan Maluku dan Papua ditetapkan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional sesuai dengan Perpres No. 32 tahun 2011 tentang MP3EI. Berdasarkan perpres tersebut, maka ditetapkan beberapa kawasan potensial dengan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki fungsi masingmasing yaitu : Kawasan potensial pertanian pangan, Kawasan potensial pertambangan, dan Kawasan potensial perikanan. Kawasan potensial pertanian pangan berada di Merauke dan sekitarnya dengan pusat Merauke. Kawasan Merauke telah ditetapkan sebagai lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, dengan pertimbangan kawasan ini memiliki potensi lahan datar dan subur. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate). MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern. Eksplorasidan pengolahan tembaga saat ini sebagian besar terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Namun, eksplorasi yang memerlukan biaya tinggi dan seringnya terjadi tanah longsor

76


menyebabkan potensi lokasi penambangan lainnya belum dapat dikembangkan. Pertambangan nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara. Migas memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi pilar yang kuat dalam pertumbuhan Pulau Papua – Kepulauan Maluku. Papua memiliki cadangan migas yang besar, minyak bumi di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, Semai dan gas bumi di sekitar Teluk Bintuni. Kegiatan perikanan difokuskan di perairan Kepulauan Maluku karena potensinya yang sangat besar. Sedangkan Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua tidak memiliki potensi perikanan sebesar Maluku. Kegiatan perikanan di Maluku Utara hanya bersifat pengolahan, dan distribusi hasil perikanan. Pengembangan perikanan di Maluku Utara akan dirintis dengan mengembangkan Mega Minapolitan Morotai sedangkan di Papua Barat dan Papua hanya terdapat kegiatan perikanan yang masih kecil sehingga pengembangannya perlu didorong sesuai dengan potensi yang ada.

Terdiri dari 7


Tema Pembangunan: Pusat Ekonomi: Koridor • Pertanian Pangan - MIFEE • Sofifi • Timika • Tembaga Pusat Pengembangan Ekonomi Papua• Ambon • Jayapura • Nikel Pangan, Perikanan, Energi, • Sorong • Marauke • Minyak dan Gas Bumi Kepulauan Maluku Gambar 5.11 Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Maluku – Papua • Manokwari dan Pertambangan Nasional. • Perikanan

Sofifi

Teluk Bintuni

Klaster Industri Jalur Eksisting Jalur Trans Papua Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Simpul Pengolahan Nikel

Merauke

Pelabuhan

Arahan Pengembangan Komoditi Utama


Industri Pangan khususnya K. Sawit (MIFEE) Mengembangkan teknologi dan sumberdaya manusia bidang perkebunan sawit serta mendorong BUMN/swasta untuk berinvestasi.

Membangun dan meningkatkan jaringan irigasi serta meningkatkan daya dukung jalan dari pusat perkebunan menuju ke pelabuhan.

Pertambangan Emas dan Tembaga Mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dengan kemudahan regulasi dan infrastruktur.

Membangun dan meningkatkan konektivitas antar pusat pertambangan dengan pelabuhan dengan prasarana perhubungan yang menerus.

LNG Meningkatkan kemampuan pengembangan cadangan gas serta memperkuat pengaturan yang kondusif bagi investor migas.

Tidak ada kebutuhan mendesak infrastruktur PU

Sumber: MP3EI, 2011


77

Waduk Jatigede

Proyek-proyek Infrastruktur PU Untuk Komoditi Unggulan Koridor Ekonomi Maluku-Papua

jaringan irigasi serta akses dari pusat-pusat perkebunan dan pertambangan menuju pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung komoditi dan potensi unggulan Pulau Maluku-Papua. Dalam hal mewujudkannya menjadi pusat industri pangan di MIFEE, infrastruktur diarahkan pada peningkatan

Sesuai dengan buku MP3EI, terdapat 10 proyek infrastruktur bidang PU yang diharapkan dapat mendukung perkembangan ekonomi kawasan koridor ekonomi Pulau Maluku-Papua.

Tabel 5.10 Proyek-proyek Infrastruktur PU di Koridor Ekonomi Maluku-Papua yang Sedang Dikerjakan No

Provinsi

Nama Proyek

1

Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat

Penanganan Daeo - BereBere (55.7 km) Penanganan Jalan Daruba - Wayabula 52 km Penanganan jalan Manokwari - Kebar Sorong (606,2 km)

2 3

78



Sumber Dana

Tahun


APBN

Mulai 2011

Selesai 2025

GB 2011

Progres fisik 9%

209

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 19,6%

4.982

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 29,2%

No

Provinsi

Nama Proyek

4

Papua Barat

5

Papua Barat

6

Papua

7

Papua

8

Papua

9

Papua

10

Papua

Penanganan Jalan Fakfak - Kokas - Bomberai (139,9 km) Penanganan Jalan Maruni – Bintuni (257 Km) Penanganan Jalan Merauke – Muting Waropko (511,4 km) Penanganan Jalan Timika – Potowaiburu – Enarotali – Nabire (427,7 Km) Penanganan Jalan Kumbe - Okaba - Nakias (152 km) Jalan Provinsi dan Kabupaten Penanganan Jalan Habema – Yaguru (110 + Km) Pembangunan Jalan Okaba – Wambi (Diubah menjadi Merauke-OkabaBuraka-Wanam-BianWogikel)

Nilai Investasi (Milyar Rp) 1.026

Sumber Dana

Tahun


Mulai

Selesai

GB

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 29,4%

1.548

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 48,8%

2.763

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 32,8%

3.867

APBN

2011

2025

2011

Progres fisik 46,9%

760

APBD

2011

2025

2011

Penanganan jalan oleh APBD Provinsi dan Kabupaten

364

APBN

2011

2014

2011

1.802

APBN

2011

2025

2011

Proses penyelesaian terkait keberadaan taman nasional Progres fisik 27,5%

Sumber: Sekretariat KP3EI, 2013.4 KOND NFRASTRUKTURIDAN

Bendungan Selorejo


79

5.2 Kondisi Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi 5.2.1 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBN Kementerian PU Dari tahun 2010 hingga tahun 2012, pagu alokasi APBN Kementerian PU per provinsi cenderung mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa provinsi yang justru dikurangi, seperti: Provinsi Aceh, Lampung, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Barat.

Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi Tahun 2010-2012 Untuk tahun 2012, lima provinsi yang mendapatkan alokasi APBN dari Kementerian PU paling besar adalah Provinsi Jawa Tengah Rp 4.562 milyar; Jawa Barat sebesar Rp 3.505 milyar; Papua Rp 3.063 milyar; Jawa Timur Rp 2.904 milyar; dan NTT Rp 2.714 milyar. Sementara lima provinsi dengan alokasi terendah yaitu : Bangka Belitung Rp 512 milyar; Kepulauan Riau Rp 496 milyar; Gorontalo Rp 746 milyar; Sulawesi Barat Rp 727 milyar dan Bengkulu Rp 782 milyar.

Gambar 5.12 Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi Tahun 2010-2012

Gambar 5.12 Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per ProvinsiTahun 2010‐2012 Dalam Milyar Rupiah

7,000 6,000

2010

2011

2012

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ‐

Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013

80


Jembatan Darurat Merapi, Kali Putih

Realisasi Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi 2010-2012 Sejalan dengan pagu anggaran, realisasi APBN PU paling besar adalah Papua, Jawa Barat

dan Jawa Tengah. Sebagai provinsi penerima alokasi APBN PU terbesar ketiga, Papua mampu merealisasikan anggaran dengan persentase mencapai 98 %.

Gambar 5.13 Gambar 5.13 Realisasi Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi 2010‐2012 Realisasi Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi 2010-2012 6,000

2010

2011

Dalam Milyar Rupiah

2012

5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU 2013, e-Monitoring PU Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU 2013, e‐Monitoring PU


81

Persentase Realisasi Terhadap Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per Provinsi Tahun 2012

provinsi ada pada angka 95% ke atas, kecuali pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 79% dan 62%.

Pada tahun 2011, realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum di masing-masing provinsi ada pada kisaran 40-80%. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua Barat adalah tiga provinsi dengan persentase realisasi anggaran tertinggi, yaitu sekitar 80%, sedangkan Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara merupakan tiga provinsi dengan realisasi anggaran terendah, yaitu sekitar 40%.

Berdasarkan grafik sandingan antara pagu dan realisasi alokasi APBN Kementerian PU di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Bangka Belitung dan Maluku Utara mampu memanfaatkan dana alokasi APBN PU hingga mencapai 99%. Lima provinsi lainnya dengan realisasi APBN PU yang mencapai angka 98 % adalah Provinsi Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua. ersumber dari Dana Alokasi Khu

Gambaran tersebut berubah pada tahun 2012, dimana persentase anggaran di hampir seluruh

Gambar 5.14 Persentase Realisasi Terhadap Pagu Alokasi APBN Kementerian Gambar 5.14 Persentase Realisasi Terhadap Pagu Alokasi APBN Kementerian PU per PU per Provinsi Tahun 2012 Provinsi Tahun 2012 120 100

%

80 60

2012 2011

40

Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU 2013 dan e‐Monitoring PU, diolah Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU 2013 dan e-Monitoring PU, diolah

82


Papua

Malut

Maluku

Gorontalo

Sulsel

Sultra

Sulut

Sulteng

Kalsel

Kaltim

Kalteng

NTT

Kalbar

Bali

NTB

Banten

DIY

Jatim

Jateng

Kepri

Jabar

Babel

Lampung

Sumsel

Bengkulu

Riau

Jambi

Sumbar

Aceh

Sumut

0

Papua …

20

5.2.2 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Melihat kecenderungan pengalokasian DAK, sektor Bina Marga dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan, meskipun ada yang mengalami pengurangan yang tidak terlalu signifikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor Bina Marga tahun 2012 paling besar dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 64,48 milyar. Nilai ini merupakan peningkatan paling besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya dimana pada tahun 2011 hanya Rp 22,88 milyar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Jalan Per Provinsi Selain Papua Barat, Riau juga mendapatkan alokasi DAK untuk sektor Bina Marga cukup besar sekitar Rp 32,51 milyar yang meningkat dari tahun sebelumnya (Rp 24,62 milyar). Provinsi dengan alokasi DAK sektor Bina Marga paling kecil di tahun 2012 adalah Provinsi Bangka Belitung dengan Rp 7,98 milyar, yang berarti berkurang dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp 9,82 milyar. Sementara alokasi DAK Bina Marga yang mengalami penurunan paling banyak adalah Provinsi Papua, dimana pada tahun 2011 mendapatkan alokasi sebesar Rp 53,65 milyar namun pada tahun 2012 menjadi hanya Rp 20,99 milyar.

Gambar 5.15 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Jalan Per Provinsi 2010‐2012 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Jalan Per Provinsi Gambar 5.15 2010-2012 70

Dalam Milyar Rupiah

2010

2011

2012

60 50 40 30 20 10 0

Sumber :Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2013 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2013


83

Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Irigasi Per Provinsi Alokasi DAK sektor SDA (irigasi) dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Namun jika dilihat antara tahun 2011 dan 2012, beberapa provinsi menerima DAK irigasi yang jumlahnya relatif menurun. Pada tahun 2010 alokasi DAK mencapai nilai Rp 290,52 milyar; tahun 2011 meningkat menjadi Rp 393,54 milyar dan pada tahun 2012 menjadi Rp 404,55 milyar. DAK sektor

SDA tahun 2012 paling banyak dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai nilai Rp 24,77 milyar dimana pada tahun 2011 hanya senilai Rp 18,29 milyar. Sementara provinsi yang mendapatkan alokasi DAK SDA paling kecil adalah DI Yogyakarta senilai Rp 4,12 milyar. Pada tahun 2012 ada 3 provinsi yang tidak mendapatkan alokasi DAK bidang SDA yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Banten dan Kalimantan Timur.

Gambar 5.16 Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sub Sektor Irigasi Per Provinsi 2010-2012 Gambar 5.16 Dana A Alokasi Kh husus (DAK K) untuk S Sub Sektorr Irigasi Pe er Provinsi 2010‐2012 30

Dalam Milyar Rupiah

2010

2011 2

2012

25 20 15 10 5 0

Su m mber :Direkt torat Perimb bangan Keua angan, Kemeenterian Keu uangan, 2013 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2013

84


Total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PU Per Provinsi Total DAK tahun 2011 hampir semua provinsi secara signifikan meningkat dibandingkan dengan total DAK tahun 2010, kecuali Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Pada tahun 2012, total DAK untuk tiap-tiap provinsi variatif, ada yang mengalami kenaikan ada juga yang menurun drastis, namun sebagian besar mengalami kenaikan. Pada tahun 2011, provinsi dengan total DAK paling besar adalah Provinsi Papua dengan

nilai Rp 67,67 Milyar dan yang memiliki total DAK paling kecil adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan Rp 15,2 milyar. Namun pada tahun 2012, DAK Provinsi Papua hanya memperoleh Rp 31,3 milyar, jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 67 milyar. Berbeda dengan Provinsi Papua Barat yang DAK nya meningkat drastis dari hanya Rp 45,7 milyar di tahun 2011 menjadi Rp 81,5 milyar di tahun 2012. Sementara provinsi dengan total DAK paling kecil tahun 2012 masih Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai Rp 12,95 milyar, posisi ini tidak jauh berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5.17 Totalar Dana Al Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PU Per Provinsi Gambar 5 .17 Gamba lokasi Khu usus (DAK ) Bidang P PU Per Pro ovinsi 2010 0‐2012 2010-2012 10 00 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10 0

Dalam Milyar Rupiah

2010

Sumber :Direkt m torat Perimb bangan Keua angan, Kemeenterian Keu uangan, 2013 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2013

201 11

2012 2


85

5.2.3 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBD Provinsi Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 Pada tahun 2011, terdapat beberapa provinsi yang belanja APBD untuk infrastruktur bidang PU nya lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Pertama tertinggi adalah Provinsi Aceh yang mencapai nilai Rp 1.555,9 milyar, kemudian Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai Rp 1.317,5 milyar. Belanja APBD untuk infrastruktur bidang PU di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Jawa Barat juga relatif tinggi

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, yaitu di atas Rp 500 milyar, dimana masingmasing mengganggarkan Rp 980,6 milyar; Rp 697,67 milyar dan Rp 687,45 milyar. Provinsi lainnya mengalokasikan APBD bidang PU di bawah Rp 500 milyar bahkan ada yang di bawah Rp 100 milyar, yaitu Gorontalo yang hanya Rp 12 milyar. Besarnya belanja APBD khususnya bidang PU salah satunya dipengaruhi oleh besaran nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) masing-masing provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan sumberdaya mineral.

Gambar 5.18 BBelanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 Gam mbar 5.1 elanja APB BD Bidang P PU Per Pro vinsi Tahu un 2011 3,000

Dalam Milyar Rupiah

2,500

CK K

SDA

B BM

2,000 1,500 1,000 500 0

Sumber :: Buku APBD Provinsi‐DJP PK Kemenkeu u dan Kemend dagri 2011, d diolah Sumber: Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011, diolah

86


Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2012 Tidak jauh berbeda dengan pola alokasi APBD di tahun 2011, pada tahun 2012, Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja APBD Provinsi bidang PU lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu Rp 2.576,84 milyar, kemudian disusul oleh Provinsi Aceh dengan alokasi sebesar Rp 1.845,45 milyar. Belanja APBD bidang PU Provinsi Kalimantan Timur meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 1.317,5 milyar, yang mana kenaikan paling tinggi dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sektor Bina Marga. Sementara untuk di Provinsi Aceh, alokasi terbesar dari belanja APBD bidang PU juga dilakukan di sektor Bina Marga.

Bendungan Gongang

Gambar 5.19 Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2012 Gam mbar 5.1 Belanja APB BD Bidang P PU Per Provinsi Tahu un 2012

3,000

Dalam Milyar Rupiah

CK

SDA S

BM

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Sumber :: Buku APBD Provinsi‐DJP PK Kemenkeu u dan Kemendagri 2012, d diolah Sumber: Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah


87

Total Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 dan 2012 Jika dibandingkan antara tahun 2011 dan 2012, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, alokasi APBD masing-masing provinsi untuk bidang PU meningkat cukup signifikan, kecuali di beberapa provinsi yang mengalami sedikit penurunan seperti di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Maluku. Secara nominal peningkatan APBD provinsi untuk bidang PU terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, meningkat sebesar Rp 1,23

triliun selama 2011-2012 dan Provinsi Aceh sekitar Rp 289 milyar di tahun yang sama. Provinsi-provinsi lain, seperti Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten mengalokasikan APBD provinsinya untuk bidang PU dengan besaran yang relatif tidak jauh berbeda. Dua provinsi dengan alokasi APBD untuk bidang PU yang paling kecil adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo, yaitu masing-masing Rp 86 milyar dan Rp 92 milyar.

Gambar 5.20 Total Belanja APBD Bidang PU Masing‐masing Provinsi Tahun 2011 dan 2012 Total Belanja APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 dan 2012 Gambar 5.20 3000

Dalam Milyar Rupiah

2500 2000 1500 2011

1000

2012

500

Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Malut Papua Barat Papua

0

Sumber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011 dan 2012, diolah Sumber: Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011 dan 2012, diolah

88


Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Bina Marga Per Provinsi Tahun 2011 – 2012

pada tahun 2011 hanya mengalokasikan APBD sebesar Rp 952,29 milyar menjadi Rp 2.051,48 milyar.

Alokasi belanja APBD bidang PU sektor Bina Marga tahun 2012 yang mengalami peningkatan cukup signifikan terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,391 milyar pada tahun 2011 dan menjadi Rp 357,69 milyar tahun 2012. Sementara Kalimantan Timur dimana

Peningkatan alokasi APBD sektor Bina Marga yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan adanya program pembangunan jalan tol di kedua provinsi ini. Sementara provinsi yang mengalokasikan belanja APBD sektor Bina Marga paling kecil adalah Provinsi Sulawesi Barat hanya dengan Rp 32,32 milyar.

Gambar 5.21 Belanja APBD BidangSub Bidang PU Subg Bina Mar Bidang Bina Marga Per Provinsi Gambar 5.21 Belanjja APBD Biidang PU S rgaPer Pro ovinsi Tah hun 2011 –– Tahun 2011 – 2012 2012 2,0 000

2 2011

Dalam Milyar Rupiah

2 2012

1,5 500 1,0 000 5 500 0

Sum mber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan n Kemendagrri 2011 dan 2012, diolah h Sumber : Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011 dan 2012, diolah


89

Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Sumber Daya Air Per Provinsi Tahun 2011 – 2012 Belanja APBD sektor SDA tahun 2012 paling besar dialokasikan oleh Provinsi Aceh dengan nilai Rp 518,27 milyar. Disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai Rp 368,34 milyar. Selanjutnya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Papua juga relatif tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain. Provinsi dengan alokasi

belanja APBD untuk SDA paling kecil adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan Rp 2,44 milyar. Pada tahun 2012, peningkatan alokasi belanja APBD sektor SDA yang cukup signifikan terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Peningkatan alokasi APBD di Provinsi Aceh sebesar Rp 153,15 milyar; Provinsi Sumatera Barat Rp 122,47 milyar dan Provinsi Kalimantan Timur Rp 138,37 milyar.

Gambar 5.22 Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Sumber Daya Air Per Provinsi 2011 – 2012 Gambar 5.22 Belanj ja APBD BiTahun idang PU S Sub Bidang g Sumber Daya AirP Per Provinssi Tahun 2011 –– 2012 600

Dalam Milyar Rupiah

500

2011 2012

4 400 300 200 100 0

SuSumber m mber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan n Kemendagrri 2011 dan 2012, diolah h : Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011 dan 2012, diolah

90


Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Cipta Karya Per Provinsi Tahun 2011 – 2012 Alokasi belanja APBD untuk sektor Cipta Karya pada tahun 2012 paling tinggi adalah Provinsi Aceh sebesar Rp 256,62 milyar, disusul oleh Provinsi Banten dengan Rp 167,26 milyar, dan yang paling kecil adalah Provinsi Kalimantan Selatan hanya Rp 0,2 milyar.

Pada tahun 2012 yang mengalami peningkatan belanja APBD sektor Cipta Karya paling tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Banten tahun 2012 mengalokasikan Rp 167,26 milyar, sementara Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan Rp 19,72 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 129,43 milyar pada tahun 2012.

Gambar 5.23 Belanja APBD Bidang PU Sub Bidang Cipta Karya Per Provinsi Gambar 5.23 Belanja APBD Biidang PU S Tahun 2011 – 2012 Sub Bidangg Cipta Karya Per Prrovinsi Tahhun 2011 – 2012

30 00

Dalam Milyar Rupiah

201 11

25 50

201 12

20 00 15 50 10 00 5 50 0

Sum mber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan n Kemendagrri 2011 dan 2012, diolah h Sumber : Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011 dan 2012, diolah


91

Rasio Belanja PU terhadap Total Belanja APBD Jika dilihat dari rasio belanja PU terhadap total belanja APBD di masing-masing provinsi, pada tahun 2012 belanja PU masing-masing provinsi di Indonesia ada pada kisaran 5%-27%. Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar 27% dari total belanja APBD provinsinya, paling besar jika dibandingkan dengan alokasi di provinsi-provinsi lain. Provinsi Jambi adalah

provinsi dengan rasio kedua tertinggi dengan rasio sebesar 25%. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Banten adalah 3 provinsi yang menganggarkan di atas 20% belanja APBD provinsinya untuk belanja bidang PU. Sementara itu, Provinsi yang rasio belanja bidang PU paling kecil umumnya adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa; Jawa Barat (5,45%), Jawa Tengah (7,41%), Di Yogyakarta (9,91%), dan Jawa Timur (6,88%).

Gambar 5.24 Rasio Belanja PU terhadap Total Belanja APBD Tahun 2012 Gambar 5.24 Rasio Belanja PU terhadap Total Belanja APBD Tahun 2012 (Persen)

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

rasio belanja bidang PU terhadap total belanja APBD 2012 Sumber: Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah

Sumber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah

92


Bendungan Wonorejo

Rasio Belanja Modal PU terhadap Total Belanja Modal APBD Jika dilihat dari rasio belanja modal PU terhadap total belanja modal APBD, pada tahun 2012, belanja modal PU provinsi-provinsi di Indonesia bervariasi pada kisaran 10% hingga 70%. Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan belanja modal bidang PU tertinggi yaitu 71% dari total belanja modal APBD, sedangkan 2 provinsi

yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta yang hanya mengalokasikan 12% dan Provinsi Kalimantan Selatan 23% dari belanja modal APBD nya. Pada umumnya provinsi-provinsi di Indonesia mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan bidang PU di atas 50% dari total belanja modal APBD nya, diantaranya adalah: Provinsi Sumatera Utara (56%), Provinsi Jambi (69%), Provinsi Bangka Belitung (68%), dan Provinsi Banten (64%).

Gambar 5.25 Gambar 5.25 Rasio Belanja Modal PU terhadap Total Belanja Modal APBD Rasio Belanja Modal PU terhadap Total Belanja Modal APBD (Persen) 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

rasio belanja modal pu terhadap total belanja modal apbd 2012

Sumber : Buku APBD Provinsi‐DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah

Sumber : Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah


93

5.2.4 Sandingan Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi yang Bersumber dari APBN Kementerian PU, DAK, dan APBD. Sandingan Total Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2011 Pembangunan infrastruktur bidang PU mendapatkan alokasi investasi dari APBN, DAK dan APBD masing-masing provinsi. Pada tahun 2011, alokasi APBN masih memegang kontribusi terbesar. Ini artinya bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PU.

Provinsi yang mendapatkan alokasi APBN bidang PU paling besar adalah Jawa Tengah, selanjutnya Jawa Timur dan Jawa Barat, yaitu masingmasing sebesar Rp 4,04 triliun, Rp 3,1 triliun, dan Rp 3,1 triliun. Dari sini terlihat bahwa alokasi APBN masih difokuskan di Pulau Jawa. Dari tiga provinsi ini, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan belanja APBD untuk bidang PU nya relatif lebih besar. Tiga provinsi yang belanja APBD bidang PU nya terbesar, namun transfer alokasi APBN nya tidak terlalu signifikan adalah Provinsi Aceh yang mengalokasikan sebesar Rp 1,55 triliun, disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 1,3 triliun, kemudian Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 0,98 triliun, dan Provinsi Riau dengan alokasi Rp 0,7 triliun.

Gambar 5.26 Sandingan Total Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Gambar 5.26 Sandin ngan Totall Alokasi P K, dan APBD Bidang P PU Per Pro ovinsi Tah hun Provinsi Tahun 2011 Pusat, DAK 2011

4,5 500

Dalam Milyar Rupiah

APBN

DAK

APBD D

4,0 000 3,5 500 3,0 000 2,5 500 2,0 000 1,5 500 1,0 000 5 500 0

Sumber : Biro P m Perencanaan n dan KLN K Kementerian PU, 2013 (A APBN) Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 (APBN) TKP2e‐Bappenas,, 2013 (DAK) K) TKP2e-Bappenas, 2013 (DAK) emenkeu dan n Kemendagri 2011, diollah (APBD) Buku APBD Proviinsi‐DJPK Ke

Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2011, diolah (APBD)

94


Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Provinsi Tahun 2012

bahwa kedua provinsi ini mulai mandiri dalam membiayai pembangunan infrastruktur bidang PU di wilayahnya masing-masing.

Seperti halnya yang terjadi pada tahun 2011 bahwa APBN masih memiliki kontribusi tertinggi dalam pembangunan infrastruktur bidang PU di daerah. Namun kondisi berbeda terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Aceh, kedua provinsi ini mengalokasikan APBD bidang PU lebih tinggi dari APBN. Hal ini menunjukkan

Dua provinsi lainnya, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Riau menambah belanja APBD nya untuk bidang PU mendekati besaran transfer APBN. Provinsi-provinsi lainnya, terutama provinsiprovinsi di Indonesia Timur masih mengandalkan transfer dana APBN dari Pusat.

Gambar 5.27 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Bidang PU Per Provinsi Gambar 5 .27 Tahun Sandin ngan Aloka APBD Bidaang PU Perr Provinsi Tahun 20 012 2012 asi Pusat, DAK, dan A 5,0000 4,5500 4,0000 3,5500 3,0000 2,5500 2,0000 1,5500 1,0000 5 500 0

Dalam Milyar Rupiah

APB BN

DAK

APBD

Sumber : Biro P m Perencanaann dan KLN K Kementerian PU, 2013 (A APBN) TKP2 e‐Bappenas, , 2013 (DAK) K) Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 (APBN) insi‐DJPK Ke emenkeu dann Kemendagri 2012, diollah (APBD) Buku APBD Provi TKP2e-Bappenas, 2013 (DAK)



95

Sandingan Total Alokasi APBN Kementerian PU, DAK Provinsi, dan APBD Provinsi Selama periode 2011-2012, alokasi APBD Provinsi untuk pembangunan bidang PU meningkat dari 19% (2011) menjadi 23% (2012), sementara itu perubahan alokasi DAK provinsi relatif tidak berubah, yaitu sekitar 2%. Seperti telah ditunjukkan sebelumnya bahwa peningkatan APBD yang cukup signifikan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Aceh.

Gambar 5.28 Sandingan Total Alokasi APBN Kementerian PU, DAK Provinsi dan APBD Provinsi

Gambar 5.28 Sandingan Total Alokasi APBN Kementerian PU, DAK dan APBD

2012

2011 APBN

2%

DAK

APBN

APBD PROVINSI

DAK

APBD PROVINSI

23%

19% 2%

79%

75%

Sumber: Biro PKLN Kementerian PU dan Buku APBD Provinsi Seluruh Indonesia 2013, diolah Sumber: Biro PKLN Kementerian PU dan Buku APBD Provinsi Seluruh Indonesia 2013, diolah

96


Sandingan Alokasi APBN Kementerian PU, DAK, dan APBD Sub Bidang Bina Marga Per Provinsi Tahun 2012 Jika ditelusuri berdasarkan sub bidang PU, pada umumnya pemerintah provinsi mengalokasikan belanja APBD bidang PU nya paling besar untuk penanganan jalan/jembatan. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Aceh, dan Provinsi Banten adalah tiga provinsi yang belanja APBD provinsi untuk sub bidang Bina Marga melebihi besar transfer dana dari Pusat.

Selanjutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung merupakan tiga provinsi yang belanja APBD provinsinya mendekati besar dana transfer dari pusat. Sementara itu, Provinsi Papua dan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi yang transfer dana pusat sangat besar sedangkan belanja APBD nya relatif kecil.

nsi Gambar 5 .29 Sandi ngan Aloka asi Pusat, DAK, dan A APBD Sub Bidang Bi Per Provi Gambar 5.29 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Subina Marga Bidang Bina Marga Tahun n 2012 Per Provinsi Tahun 2012 2,5 500

Dalam Milyar Rupiah

2,0 000 1,5 500 1,0 000

Sulsel Sultra

Sulut Sulteng

Kalteng Kalsel Kaltim

NTT Kalbar

Jatim Banten Bali NTB

Jateng DIY

Kepri Jabar

APB BD

Gorontalo Sulbar Maluku Malut

DAK

Bengkulu Lampung Babel

APBN

Riau Jambi Sumsel

Aceh Sumut Sumbar

0

Papua apua… Papua

5 500

Sum mber : Biro P Perencanaan n dan KLN K Kementerian PU, 2013 (A APBN) TKP2e‐Bappenas,, 2013 (DAK) K) Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 (APBN) n Kemendagri 2012, diollah (APBD) Buku APBD Proviinsi‐DJPK Keemenkeu dan

TKP2e-Bappenas, 2013 (DAK) Buku APBD Provinsi-DJPK Kemenkeu dan Kemendagri 2012, diolah (APBD)


97

Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Sumber Daya Air Per Provinsi Tahun 2012 Transfer dana pusat untuk sub bidang sumber daya air paling besar terdapat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Provinsi di luar Jawa yang menerima transfer dana pusat untuk

sub bidang sumber daya air yang relatif lebih besar dengan alokasi APBD provinsinya relatif kecil adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi NTT. Seperti halnya di sub bidang Bina Marga, alokasi APBD untuk sub bidang sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Aceh lebih besar dari transfer dana pusat.

Gambar 5.30 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Sumber Dayangan Aloka Air Per Provinsi Tahun 2012 Gambar 5.30 Sandin asi Pusat, DAK, dan A APBD Sub Bidang Su umber Day ya Air Per Provin nsi Tahun 2012 2,5 500

Dalam Milyar Rupiah

2,0 000 1,5 500 1,0 000 5 500 0

APBN

DAK

APBD

Sum mber : Biro P Perencanaan n dan KLN K Kementerian PU, 2013 (A APBN) TKP2 e‐Bappenas, , 2013 (DAK) K) PU, 2013 (APBN) Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian insi‐DJPK Ke emenkeu dan n Kemendagri 2012, diollah (APBD) Buku APBD Provi TKP2e-Bappenas, 2013 (DAK)

98



Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Cipta Karya Per Provinsi Tahun 2012 Tidak jauh berbeda dengan di 2 (dua) sub bidang PU sebelumnya, di sub bidang cipta karya, alokasi APBD Provinsi Aceh dan Provinsi

Kalimantan Timur jumlahnya mendekati besaran transfer dana pusat. Selain itu, Provinsi Banten dan Kepulauan Riau juga mengalokasikan APBD untuk sub bidang cipta karya dengan besaran yang hampir sama dengan transfer dana pusat.

Gambar 5.31 Sandingan Alokasi Pusat, DAK, dan APBD Sub Bidang Cipta Karya Gambar 5.31 Sandin ngan Aloka asi Pusat, DAK, dan A APBD Sub Bidang Ciipta Karya a Per Proviinsi Per Provinsi Tahun 2012 Tahun n 2012

1,0 000

Dalam Milyar Rupiah

9 900 8 800 7 700 6 600 5 500 4 400 3 300 2 200 1 100 0

APBN

DAK

APBD

Sumber : Biro P m Perencanaan n dan KLN K Kementerian PU, 2013 (A APBN) Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU, 2013 (APBN) TKP2 e‐Bappenas, , 2013 (DAK) K) TKP2e-Bappenas, 2013 (DAK) emenkeu dan insi‐DJPK Ke n Kemendagri 2012, diollah (APBD) Buku APBD Provi



99

Flyover Balaraja

5.2.5 Investasi Infrastruktur Bidang PU Per Provinsi Melalui Skema KPS Pembiayaan infrastruktur bidang PU tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui APBN dan APBD. Sejak dilakukannya reformasi regulasi, termasuk regulasi investasi swasta, pihak swasta telah terlibat cukup signifikan dalam pembiayaan pembangunan bidang PU. Pada dasarnya, keterlibatan swasta dalam pembangunan bidang PU bukanlah merupakan hal yang baru. Di beberapa provinsi, swasta telah terlibat untuk pembangunan jalan tol sejak tahun 1989 seperti di Medan untuk pembangunan Jalan Tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa. Namun, tidak semua provinsi di Indonesia telah mempraktekkan skema KPS (hanya 17 dari 34 provinsi) dalam pembiayaan infrastrukturnya, terutama provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi-provinsi yang telah menerapkan skema KPS dalam pembiayaan infrastruktur bidang PU nya adalah: 1. Provinsi Sumatera Utara; 2. Provinsi Riau;

100


3. Provinsi Sumatera Selatan; 4. Provinsi Lampung; 5. Provinsi Kepulauan Riau; 6. Provinsi Jawa Barat; 7. Provinsi Jawa Tengah; 8. Provinsi Jawa Timur; 9. Provinsi Banten; 10. Provinsi Bali; 11. Provinsi Nusa Tenggara Barat; 12. Provinsi Kalimantan Barat; 13. Provinsi Kalimantan Tengah; 14. Provinsi Kalimantan Selatan; 15. Provinsi Kalimantan Timur; 16. Provinsi Sulawesi Utara; dan 17. Provinsi Sulawesi Selatan; Secara rinci, berbagai proyek infrastruktur bidang PU di setiap provinsi yang melibatkan pembiayaan swasta dapat dilihat pada tabeltabel di bawah ini.

Tabel 5.11 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sumatera Utara JALAN TOL Proyek KPS

Investasi

Belawan – Medan – Tanjung Morawa • Panjang : 43 km Medan – Kualanamu – Tebing Total : Tinggi Rp 6.230 M • Panjang : 61,30 km • Pemerintah: • Target pekerjaan : 2012 – 2017 Rp 1.811 M • Swasta : Rp 4.419 M Medan – Binjai Total: • Panjang : 15,80 km Rp 1.729 M • Target pekerjaan : 2014 – 2017 • Pemerintah: Rp 678 M • Swasta: Rp 1.051 M

Operator/ Investor PT. Jasa Marga

Bentuk KPS BOT

-

-

Status per Agustus 2013 Operasi (mulai 1989,1996)

-

BOT dengan dukungan

• •

Pengadaan tanah: 59,64% Persiapan pelelangan

Pengadaan tanah dimulai 2014

AIR MINUM Proyek KPS

Investasi

Operator/ Investor SUEZ-TLM

Bentuk KPS


BOT Medan • IPA 500 l/det dan pipa transmisi

Rp 5 M

BOT 25 tahun (2000-2025)

Beroperasi

ROT Deli Serdang • Sumber air: S. Ular • Kapasitas: 120 l/det SPAM Kota Medan, Deli Serdang Tua, dan Deli Serdang Baru (Lubukpakam) Percut Sei Tuan • Pembangunan IPA 2x1000 l/s • Pembangunan jaringan transmisi, distribusi, retikulasi • Pembangunan reservoir SPAM Kabupaten Deli Serdang • Pembangunan intake (Sungai Patumbak) IPA 2x1000 l/s, IPA, dan jaringan distribusi

PDAM Tirtanadi : PT. Tirta Sumut 51% : 49% Rp 183 M

PT Tirta Sumut

ROT 20 tahun

Beroperasi hingga 2024

PT Drupadi Agung BOT Lestari (B to B)

Telah tanda tangan kontrak Kerjasama September 2011, menunggu patumbak selesai dilakukan rencana tahun 2014

Rp 177 M

PT. Drupadi Agung BOT Lestari (Jual air curah ke Kota Medan Rp. 2.230)

• Proses pengurusan SIPPA • Proses pembebasan lahan • Rencana tanda tangan MOU pengoperasian dan pemeliharaan kanal banjir antara BWS dengan PDAM Tirta Deli dan PT. Drupadi, MOU ini sebagai lampiran rekomtek untuk mendapatkan SIPPA

Sumber: BPJT dan BPPSPAM, 2013


101

Tabel 5.12 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Riau JALAN TOL Proyek KPS Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai • Panjang: 135 km

Operator/ Investor -

Investasi Rp 6.246 M

Bentuk KPS BOT

Status per Agustus 2013 • •

Belum mulai pembebasan tanah, Pengusahaan mulai tahun 2015

Sumber: BPJT, 2013

Tabel 5.13 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sumatera Selatan JALAN TOL Proyek KPS

Investasi

Palembang – Indralaya • Panjang : 22,00 km • Target pekerjaan : 2014 – 2019

Total: Rp 2.184 M • Pemerintah: Rp 723 M • Swasta: Rp 1.461 M

Sumber: BPJT, 2013

102



Bentuk KPS BOT dengan dukungan

Status per Agustus 2013 • •


Tabel 5.14 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Lampung JALAN TOL Proyek KPS Jalan Tol Bakauheuni – Terbanggi Besar (150 Km)

Operator/ Investor

Investasi

Bentuk KPS

Status per Agustus 2013 •

Rp 14.289 M

-

-

•


AIR MINUM Proyek KPS SPAM Bandar Lampung • Kapasitas 500 l/s • Pembangunan IPA dan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) • Target pekerjaan 2011-2015

Operator/ Bentuk KPS Investor Swasta: Rp BOT, memakai 266 M government Pemerintah: Rp support dan 114 M penjaminan PT. PII Investasi

• •

Status per Agustus 2013 • • •

•

Sudah dilaksanakan evaluasi tender pada 7 Juli 2013. Pengumuman pemenang : 3 Sept 2013, tanda tangan kontrak: 10 Sept 2013. Proses surat dukungan VGF dari Walikota kepada Kemenkeu dan proses one on one meeting aspek teknis dan finansial, Pengumuman PQ PPP-2 tanggal 23 April 2013, market launch tgl 23 Mei di BKPM.


Tabel 5.15 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kepulauan Riau JALAN TOL Proyek KPS

Investasi

Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim • Panjang: 25,00 km • Target pekerjaan: 2015 - 2019

Total: 2.059 M • Pemerintah: 959 M • Swasta: 1.100 M



Status per Agustus 2013 Evaluasi Kajian FS

Sumber: BPJT, 2013


103

Tabel 5.16 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Barat JALAN TOL Investasi (Milyar Rupiah) -


BOT

Operasi

Jakarta – Cikampek • Panjang : 72,00 km

-

PT. Jasa Marga

BOT

Operasi

JORR • Panjang : 45,37 km

-

BOT

Operasi

Padalarang – Cileunyi • Panjang : 35,63 km

-

PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta PT. Jasa Marga

BOT

Mulai beroperasi 1986

Proyek KPS Jakarta – Bogor – Ciawi • Panjang : 50,00 km

Cirebon – Palimanan • Panjang 26,3 km

PT. Jasa Marga



Cikampek – Padalarang • Panjang : 58,50 km

-

PT. Jasa Marga

BOT


Tengerang – Merak • Panjang : 73,00 km Bogor Ring Road Seksi I • Panjang : 3,85 km (2011-2015) • GB 2008 Kanci – Pejagan • Panjang : 35,00 km Cinere – Jagorawi Seksi I • Panjang : 3,70 km

-

PT. Marga Mandala Sakti PT. Marga Sarana Jabar

BOT

Mulai beroperasi 1987-1996

BOT

Mulai beroperasi November 2009

PT. Semesta Marga Raya PT. Translingkar Kitajaya PT. Trans Jabar Tol

BOT

Mulai beroperasi Januari 2010

BOT

Operasi

BOT

Pengadaan tanah : 7,17%

PT. Lintas Marga Sedaya

BOT

• Pengadaan tanah 100%, • Konstruksi 2,62%

PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga PT. Citra Waspphutowa

BOT

Pengadaan tanah : 5,29%

BOT

Pengadaan tanah: 6,51%

Ciawi – Sukabumi • Panjang : 54,00 km • Target pekerjaan : 2011 - 2016 Cikampek-Palimanan • Panjang : 116,75 km • Target pekerjaan : 2011 - 2015 Bekasi – Cawang – Kampung Melayu • Panjang : 21,04 km • Target pekerjaan : 2011 - 2016

Total: 983

-

Total : 7.775 • Pemerintah : • Swasta : 7.775 Total : 12.600 • Pemerintah : • Swasta : 12.600 Total : 7.581 • Pemerintah : • Swasta : 7.200

Depok – Antasari Total : 2.999 • Panjang : 21,54 km • Pemerintah : • Target pekerjaan : 2011 – 2014 (Seksi • Swasta : 2.999 I – IV)

104

Bentuk KPS


JALAN TOL Proyek KPS Bogor Ring Road • Panjang : 11,00 km • Target pekerjaan : 2011 – 2013 (Seksi I dan II) Sukabumi – Ciranjang – Padalarang • Panjang : 61,00 km • Target pekerjaan : 2014 - 2017 Pasir Koja – Soreang • Panjang : 10,57 km • Target pekerjaan : 2013 – 2017 Cileunyi – Sumedang – Dawuan Panjang : 58,50 km • Target pekerjaan : 2015 - 2019 Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi – Soetta – Gedebage • Panjang : 27,30 Km • Target pekerjaan: 2015-2019 Cinere – Jagorawi • Panjang : 14,64 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Cimanggis – Cibitung • Panjang : 25,39 km • Target pekerjaan : 2013 - 2017 Cibitung – Cilincing • Panjang : 34,02 km • Target pekerjaan : 2012 - 2016

Investasi Total : 983 • Pemerintah : • Swasta : 983 Total : 5.066 • Pemerintah : 2.097 • Swasta : 2.969 Total: 1.786 • Pemerintah: 1.022 • Swasta: 764 Total: 10.033 • Pemerintah: 5.703 • Swasta: 4.330 Total: 11.523 • Pemerintah: 8.500 • Swasta: 3.023 Total : 2.621 • Pemerintah : • Swasta : 2.621 Total : 4.524 • Pemerintah : • Swasta : 4.524 Total : 4.220 • Pemerintah : • Swasta : 4.220

Operator/ Investor PT. Marga Sarana Jabar

Bentuk KPS


BOT

• Pengadaan tanah : 89.39% • Konstruksi : 31,04%

-

-

Kajian FS

-

BOT dengan dukungan

Pengadaan tanah 26,62%

-

BOT dengan dukungan


-

BOT dengan dukungan

Persiapan pelelangan/kajian FS

BOT

• Pengadaan tanah 43,53%, • Konstruksi: 29.92%

BOT

Persiapan pengadaan tanah

BOT

Persiapan pengadaan tanah

PT. Translingkar Kitajaya PT. Cimanggis Cibitung Tollways PT. MTD CTP Expressways AIR MINUM

Proyek KPS

Investasi

BOT Cikampek • Peningkatan 60 l/det • Operasi 2.000 SR BOO Bekasi (Kemang Pratama) • Kap. produksi: 50 l/det • Perpipaan

US$ 0,5 juta

US$ 10 juta

BOO Hyundai Industrial Estate • IPA 50 l/det

US$ 5 juta

Operator/ Investor PT. WATTS

Bentuk KPS


Konsesi

Beroperasi

PT. Kemang Pratama

Konsesi

PT. Hyundai

Konsesi

• Kawasan pemukiman, swasta penuh. • Investor menentukan tarif sejak 1993 • Kawasan industri swasta penuh. • Investor menentukan tarif sendiri sejak 1994


105


106

Operator/ Investor

Investasi

Bentuk KPS


BOO Legenda • IPA 25 l/det • Perpipaan

US$ 2,5 juta

PT. Cikarang Permai

Konsesi

BOO Bukit Indah Cikarang • IPA 150 l/det • Perpipaan BOT Subang • IPA 50 l/det • Pipa distribusi SPAM Regional Jatigede • IPA 6000 L/det • Pipa transmisi air baku 7 km, reservoir 7000 m³ 2 unit • Pipa transmisi air minum 213 km SPAM Kab. Bekasi Wilayah Utara (Tambun Utara dan Bagelan) • Pembangunan intake • Pembangunan IPA 300 lt/det • Pembangunan jaringan transmisi SPAM Pondok Gede, Kota Bekasi • Kapasitas IPA : 300 lt/det • Jaringan pipa transmisi dan distribusi dan reservoir distribusi 2x1650 m³ • Jumlah SR ± 30.000 unit SPAM Kab. Bekasi (Kec. Cikarang Utara, Kec. Cikarang Selatan dan Kec. Lemah Abang) • Modifikasi intake struktur, pipa transmisi air baku, dan bangunan penunjang • Pembangunan IPA Baru (UF Membran System) 200 l/s rencana tahun 2011-2012 • Uprating IPA dari 480 l/s menjadi 1040 l/s SPAM Kota Bekasi (Kec.Bintara) • Pembangunan intake • Pembangunan IPA • Pengadaan pipa transmisi

US$ 10 juta

PT. Bukit Inda

Konsesi

US$ 2,5 juta

PT. MLD

Konsesi

Beroperasi

Rp 3800 M

-

BOT

• Menunggu pembangunan DAM rencana selesai 2014, • Penyusunan Dok Pra FS oleh Ditpam ditahun 2013

PDAM Bekasi

BOT/ Konsesi

• Penyusunan Dok Pra FS oleh DITPAM tahun 2012, • Pendampingan persiapan KPS 2013 oleh BPPSPAM

Rp 224 M

PDAM Kota Bekasi

Konsesi

Review Dok. Pra FS dan pendampingan KPS oleh BAPPENAS 2011, menunggu kepastian air baku dan SIPPA

Rp 187 M

Konsorsium (PT. Bekasi Putera Jaya dan PT. Moya Indonesia)

BOT 25 Tahun (B to B)

• Telah tanda tangan kontrak pada 18 Agustus 2011 • Peresmian dilakukan oleh Menteri PU September 2012 • Pelaksanaan konstruksi uprate 50 menjadi 230 l/s (UF) dan uprate 50 menjadi 110 l/s telah selesai

PJT II

BOT (B to B)

• Telah MOU Kerjasama dengan PJT II, • Rencana workshop tanggal 18 Desember 2012 • Dok pra fs oleh Ditpam, proses pengadaan badan usaha

Rp 4 M

Rp. 99,40 M


• Kawasan pemukiman, swasta penuh. • Investor menentukan tarif sendiri Kawasan pemukiman dan industri swasta penuh.


Investasi

SPAM DKI Jakarta, Bekasi, Karawang (Jatiluhur) • Pembangunan intake 5000 l/det • Pembangunan IPA 5000 lps • Pengadaan pipa transmisi ND 1800 mm sepanjang 58 km • Pemanfaatan untuk 2 juta jiwa atau 400.000 SR SPAM Kab. Indramayu (Kec. Arahan, Kec. Cantigi, Kec. Losarang, Kec. Widasari, dan Kec. Sindang) • Pembangunan IPA 100 lps (Kec. Lohbener)

Rp. 1.067 M

SPAM Kab. Sukabumi • Intake air baku : pembangunan intake bronkaptering • WTP untuk tahap 1 : 195 lps dan tahap 2 : 150 lps, • Target pekerjaan: 2011-2014 SPAM Kota Bogor • Pembangunan intake dan prasedimentasi 660 l/s • Pembangunan IPA 300 l/s tahap 1 dan uprating menjadi 600 l/s di tahun 2018 • Pembangunan jaringan transmisi • Pembangunan reservoir kapasitas 6000 m³ (tahun 2012) dan pembangunan 6000 m³ (tahun 2018) • Pembangunan jaringan pipa distribusi utama tahap 1 tahun 2012 dan tahap 2 tahun 2018 SPAM Kab. Bogor • Pembangunan intake, IPA, dan jaringan transmisi

Operator/ Investor

Bentuk KPS


Kem PU dan BOT (B to B) Joint Venture (PJT II, BUMD DKI dan BUMD Jabar)

• Proses finalisasi Pra FS B to B, • Proses kelembagaanJoint Venture (PJT II, BUMD DKI dan BUMD Jabar)

PT. Surya Persada Tirta Utama

BOT 20 Tahun (B to B)

US$ 15,06 juta Tahap 1 (105,20 juta) Tahap 2 (45,50 juta)

-

-

• Telah tanda tangan kontrak pada tanggal 06 Desember. • Pihak Swasta belum mendapatkan pendanaan dari bank sehingga pelaksanaan konstruksi belum dilakukan. • PDAM menunggu financial close hingga bulan Juni 2013 Studi kelayakan

Rp. 144,3 M

PDAM Kota Bogor

BOT (B to B)

Menunggu Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) dan proses persiapan pengadaan badan usaha

Rp. 160 M

PDAM Tirta Kahuripan

BOT

• Proses penyusunan dok. pra FS, • Pembuatan peraturan direksi sesuai Permen PU No. 12 2010

Rp. 15 M



107

Tabel 5.17 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Tengah JALAN TOL Operator/ Investor PT. Jasa Marga

BOT

-

PT. Trans Marga Jateng

BOT

-

PT. Semesta Marga Raya BOT

Operasi

Pejagan – Pemalang • Panjang : 57,50 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Pemalang – Batang • Panjang : 39,20 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Batang – Semarang • Panjang : 75,00 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Semarang – Solo • Panjang : 72,64 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014

Total : 5.520 • Pemerintah : • Swasta : 5.520 Total : 4.080 • Pemerintah : • Swasta : 4.080 Total : 7.210 • Pemerintah : • Swasta : 7.210 Total : 6.210 • Pemerintah : • Swasta : 6.210

PT. Pejagan Pemalang Toll Road

BOT


PT. Pemalang Batang Toll Road

BOT


PT. Marga Setiapuritama BOT


PT. Trans Marga Jateng

Solo – Mantingan – Ngawi • Panjang : 90,10 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014

Total : 7.666 PT. Solo Ngawi Jaya • Pemerintah : 2.528 • Swasta : 5.138 Total : 6.327 PT. Ngawi Kertosono • Pemerintah : Jaya 2.495 • Swasta : 3.832

• Pengadaan tanah 37,20%, • konstruksi 29,69% • Status: termasuk dukungan pemerintah Rp 1.938 M • Pengadaan tanah 81,62%, • Konstruksi 11,98%

Proyek KPS Semarang Seksi A, B, C • Panjang: 24,75 km Semarang – Solo Seksi Semarang – Ungaran • Panjang : 11 km Kanci – Pejagan • Panjang : 35,00 km

Ngawi – Kertosono • Panjang : 87,02 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014

Investasi (Milyar Rupiah)

Bentuk KPS

BOT

SBOT

SBOT

Status per Agustus 2013 Mulai beroperasi 1983, 1987, 1998 Operasi


AIR MINUM

Uprating Gajah Mungkur (400 ke 600 l/det)

US$ 2 juta

Operator/ Bentuk KPS Status per Agustus 2013 Investor PT. Tirta Gajah Mungkur Konsesi Beroperasi

SPAM Bawen

US$ 10 juta

APAC Inti, Swasta Penuh BOT

Proyek KPS

Investasi

• IPA 250 l/det + distribusi

108


• Mulai beroperasi 2004; Industri, PDAM mendapat 50 l/det mulai sejak 2004

AIR MINUM Proyek KPS SPAM Regional Kebumen Purworejo

Investasi Rp 157 M

• Pembangunan intake (APBN) • Pembangunan IPA 400 lt/det untuk Kab. Kebumen, IPA 200 Lt/ det untuk Purworejo • Pembangunan jaringan transmisi • Pembangunan reservoir SPAM Kota Semarang Bagian Barat Rp 824 M • Intake dan IPA 1050 L/det • Pipa transmisi 2,2 km, pipa distribusi air terolah ke reservoir total 17,7 km • Reservoir distribusi 5 unit, pipa distribusi utama 91,7 km SPAM Kab. Semarang (Ungaran Rp 102,7 M Barat, Ungaran Timur, Kec. Banyumanik)

Operator/ Investor PDAM Kab. Kebumen

• Pemanfaatan embung di Kaliombo 50 l/s, Trenggulunan 60 l/s, air permukaan Sale 60 l/s untuk menambah pasokan air

Rp 12,3 M


BOT

Menunggu air baku regional Keborejo

Pemerintah Kota Semarang

BOT dengan dukungan pemerintah

AMDAL sudah selesai. Market Sounding dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013

PDAM Kab. Semarang

BOT

• Pembangunan transmisi air baku, IPA Kapasitas 100 lt/det, dan pipa transmisi AM SPAM Kab. Rembang

Bentuk KPS

PDAM Kab. Rembang

• Proses finalisasi Finpro menunggu RKAP ditandatangani, MOU dengan PDAM Kota Semarang untuk Kec. Banyumanik, • Rencana bantuan intake SDA tahun 2013 BOT/ Konsesi • Penyusunan Dok Pra FS oleh Ditpam tahun 2011, • Rencana pendampingan persiapan KPS oleh BPPSPAM tahun 2012



109

Tabel 5.18 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Jawa Timur JALAN TOL Investasi (Milyar Rupiah) -


Surabaya – Gresik • Panjang : 20,70 km

-

SS Waru – Bandara Juanda • Panjang : 12,80 km

Proyek KPS Surabaya – Gempol • Panjang : 43,00 km


BOT

Operasi mulai 1984

PT. Margabumi Matraraya

BOT

Operasi mulai 1993-1996

-

PT. Citra Margatama Surabaya

BOT

Operasi mulai 2008

Surabaya – Mojokerto Seksi IA • Panjang : 1,89 km

-

PT. Marga Nujyasumo BOT Agung

Operasi

Jembatan Suramadu • Panjang : 20,90 km

-

PT. Jasa Marga

Kontrak OM

Operasi mulai 2009

Total : 3.480 • Pemerintah : • Swasta : 3.480 Total : 3.400 • Pemerintah : • Swasta : 3.400 Total : 1.167 • Pemerintah : • Swasta : 1.167 Total : 2.769 • Pemerintah : • Swasta : 2.769 Total : 2.968 • Pemerintah : 294 • Swasta : 2.674 Total : 11.111 • Pemerintah : • Swasta : 11.111

PT. Marga Harjaya Infrastruktur

BOT

PT. Marga Nujyasumo BOT Agung

• Pengadaan tanah total (85,87%), • Konstruksi 36,83% • Pengadaan tanah 55,81%, • Konstruksi 29,45%

PT. Margabumi Adhikaraya

• Pengadaan tanah 99,87%, • Konstruksi 43,75%

PT. Margaraya Jawa Tol

BOT

Total: 15331

-

BOT

Total : 3.551 • Pemerintah : • Swasta : 3.551

PT. Trans Jawa Paspro BOT Jalan Tol

Kertosono – Mojokerto • Panjang : 40,50 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Surabaya – Mojokerto • Panjang : 36,27% • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Gempol – Pandaan • Panjang : 13,61% • Target pekerjaan : 2011 - 2013 Gempol – Pasuruan • Panjang : 34,15% • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Pandaan – Malang • Panjang : 38,55 km • Target pekerjaan : 2014 - 2017 Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak • Panjang : 18,20 km • Target pekerjaan : 2011 - 2024 Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi • Panjang: 215 Km Pasuruan – Probolinggo • Panjang : 45,32 Km • Target pekerjaan : 2011 – 2018

110

Bentuk KPS


BOT

• Proses pembebasan lahan 35,86%, • Konstruksi 5,04% BOT dengan Pengadaan tanah: 9,47% dukungan

PT. Trans Marga Jatim BOT Pasuruan -

• Sosialisasi&inventarisasi; • Belum ada kesepakatan trase jalan tol dengan Pemkot Surabaya. Belum mulai pembebasan lahan Belum mulai pembebasan lahan

AIR MINUM

SPAM Kab. Sidoarjo • IPA 200 + 450 l/det • Pipa transmisi SPAM Umbulan • Pembangunan intake 4000 l/ det (3750 l/s (pond+tapak); 200 l/s (efisien irigasi dan perikanan); 50 l/s (Reservoir offtaker)) • Transmisi, pumping station, dan jaringan distribusi

Rp 2,5 juta dan Rp 3 juta

Operator/ Investor PT. Vivendi PT. Hanarida

Rp 2.042 M

-

SPAM Kab. Gresik (Legundi) • Pembangunan uprating IPA dari 50 l/s menjadi 100 l/s; Sistem perpipaan intake-IPAReservoir

Rp 47,5 M

PT. Dewata Bangun Tirta

SPAM Kab. Gresik (Kec.Driyorejo, Wringinanom) • Pembangunan uprating IPA dari 50 l/s menjadi 150 l/s • Pembangunan IPA 100 L/S • Sistem perpipaan intake-IPAReservoir

Rp 86,2 M

PT. Drupadi Agung Lestari

Proyek KPS

Investasi

Bentuk KPS BOT (19982023) & (2005-2030) BOT/Konsesi (PJPK menugaskan PDAM untuk mengelola SPAM Umbulan dengan diberi penyertaan modal Provinsi Rp. 35 Milyar dan standby loan dari Bank Jatim) BOT (B to B)

RUOT (B to B)

Status per Agustus 2013 Beroperasi

• Capex telah disepakati sebesar Rp. 2,068 T pada Desember 2012 • Konsultasi publik telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2013 • Perjanjian kerjasama Pemprov dan Pemkab/ Pemkot akan diselesaikan 15 Juli 2013 • Pembebasan tanah untuk tapak pipa 4 ha dan jalur pipa 1.5 ha akan diselesaikan pertengahan Oktober 2013. • Telah tanda tangan kontrak 22/05/2012 • Pembangunan intake & IPA sudah selesai dan rencana commissioning test. • Pemasangan pipa JDU selesai dilakukan, pembangunan selesai dan jual beli air curah sudah terlaksana • Telah tanda tangan kontrak 1 Okt 2012 • Pembangunan IPA 100 l/s selesai dilakukan sudah terlaksana jual beli air curah • Pemasangan pipa JDU sedang dilakukan dan sedang melaksanakan pembangunan uprating



111

Tabel 5.19 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Banten JALAN TOL Investasi (Milyar Rupiah) -


BOT

Operasi

-

PT. Jasa Marga

BOT

Operasi

-

PT. Bintaro Serpong Damai -

BOT

Operasi

BOT dengan dukungan

Total : 3.507 • Pemerintah : • Swasta : 3.507

PT. Marga Kunciran Cengkareng

BOT

• Penyusunan FS Ujung Kulon Tj Lesung dan sekitarnya. • Merupakan jalan nasional. • Perlu analisa ekonomi pariwisata Belum mulai pengadaan tanah

Total : 2.623 • Pemerintah : • Swasta : 2.623 Total : 2.219 • Pemerintah : • Swasta : 2.219 Total : 150.000 • Pemerintah : • Swasta : 150.000

PT. Marga Trans Nusantara

BOT

Pengadaan tanah: 3.83%

PT. Cinere Serpong Jaya

BOT

Belum mulai pengadaan tanah

-

-

Penyusunan studi

Proyek KPS Jakarta – Tangerang • Panjang : 27,00 km Prof. DR. Soedyatmo • Panjang : 14,30 km Serpong – Pondok Aren • Panjang : 7,25 km Pembangunan Jalan Tol Panimbang – Serang

Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran • Panjang : 14,19 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Kunciran – Serpong • Panjang : 11,19 km • Target pekerjaan : 2011 - 2013 Serpong – Cinere • Panjang : 10,14 km • Target pekerjaan : 2011 - 2014 Jembatan Selat Sunda • Panjang : 29,00 km • Target pekerjaan : 2015 - 2018

Total: 9.576 • Pemerintah: 2.756 • Swasta: 6.820

Bentuk KPS



112

Investasi

BOO Serang Utara • Kapasitas produksi 150 l/det • Pipa transmisi 40 km

-

Konsesi di Kota Tangerang • IPA 50 l/det • Pipa transmisi BOT Lippo Karawaci • IPA 50 l/det • Pipa transmisi

Rp 2,5 M

Rp 10 M


Operator/ Bentuk KPS Investor PT. Sauh Bahtera Pemda Samudera mendapat royalti 5%, tarif ditentukan pihak investor Bintang Heiten 25 tahun Jaya / Gadang (1997-2022) Berhad Lippo Karawaci 25 tahun (Swasta penuh) (1999-2024)

Status per Agustus 2013 Beroperasi mulai 1993

Beroperasi di kawasan permukiman Beroperasi di kawasan permukiman, kualitas air minum (Potable Water)


Operator/ Investor

Investasi

Bentuk KPS

Karian-Serpong Water Conveyance • Pembangunan IPA 10,000 l/det • Perpipaan 90 km

Rp 6.900 M

-

BOT

SPAM Kab. Tangerang • Pembangunan IPA 900 lt/det, reservoir, transmisi, dan jaringan distribusi

Rp 503 M

Pemkab. Tangerang

Konsesi

SPAM Kab. Lebak (Kec. Maja dan Rangkasbitung) • Pembangunan IPA 100 l/det dan pipa transmisi

Rp 67 M

PDAM Kab. Lebak, PT. Bangun Tirta Lebak

Joint Venture (B to B)

Status per Agustus 2013 • Proses penyusunan dokumen pra FS dan DED oleh SDA tahun 2011, • Proses tender untuk pembangunan DAM tahun 2012, • Pembebasan lahan untuk DAM Karian proses dilakukan selesai tahun 2013 • Seluruh pekerjaan konstruksi intake dan bangunan IPA Tahap I (350 liter/detik) mencakup pekerjaan sipil, mekanikal dan elektrikalnya telah selesai • Pemasangan pipa tersier Tahap I, untuk mengalirkan air ke sambungan rumah sebagian telah selesai. • Pembangunan tahap II telah selesai dengan total kapasitas 900 l/s. • Pipa pelayanan (service connection) telah terpasang Domestik telah tersambung 18,969 SR; terdaftar 35,185 SR, Industri yang tersambung 107; terdaftar 136. • Proses pembuatan peraturan direksi, Permen PU No. 12 2010, ada perubahan wil pelayanan hanya Kec. Maja, PDAM dengan PT. CRM telah membentuk joint venture company dengan nama PT. Bangun Tirta Lebak tanggal 18 Oktober 2011 • Pelaksanaan konstruksi sedang berjalan progres 2025%, akhir 2012 selesai. • PT. CRM menunggu pendanaan dari SMI/Bank dan sedang negosiasi untuk tarif jual beli air curah PT. CRM dengan TKR.


113

AIR MINUM Proyek KPS SPAM Kota Tangerang • Pembangunan intake, • IPA 3x500 l/s dan • Rehab 420 l/s, • Transmisi, • Distribusi, dan • Reservoir

Investasi Rp 1,063 M

Operator/ Investor PT. Moya Asia, Ltd

Bentuk KPS BOT Plus (B to B)

Status per Agustus 2013 • Telah tanda tangan kontrak pada tanggal 18 Februari 2012, • Dalam proses penyelesaian DED, • Diperlukan capacity building untuk pemantauan dan evaluasi proyek kerjasama sesuai Permen PU No. 12 Tahun 2010 bagi tim monev dan investor • PDAM sedang melakukan marketing plan untuk wilayah pelayanan • Ada rencana perubahan lingkup kegiatan untuk Zona 2 dan 3


Tabel 5.20 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Bali JALAN TOL Proyek KPS

Investasi

Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa • Panjang : 9,70 km • Target pekerjaan : 2012 - 2013

Total : 2.485 M • Pemerintah: • Swasta : 2.485

Pedungan-Nusa Dua • Panjang: 11 km

Rp 1,4 T

Sumber: BPJT, 2013

114


Operator/ Investor PT. Jasamarga Bali Tol

Konsorsium 4 perusahaan (Pelindo III, PT. Jasa Marga, PT. Angkasa Pura I, dan Bali Tourism Development Corporate (BTDC))

Bentuk KPS


BOT

• Pengadaan tanah 100%, • Konstruksi 100 %; • Peresmian 23 September 2013

BOT

Studi kelayakan

Tabel 5.21 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Nusa Tenggara Barat AIR MINUM Proyek KPS

Investasi

SPAM Lombok Utara (Kec. Tanjung, Kec. Rp 12,8 M Pemenang, dan Kawasan Gili Trawangan) • Sistem perpipaan transmisi air bersih 30 l/s, • Reservoir 500 m³, • Sistem RO 20 L/S SPAM Lombok Tengah (Kawasan Mandalika Rp 41,8 M Resort) • Sistem perpipaan transmisi air bersih 100 l/s, dan reservoir 1000 m³

Operator/ Bentuk KPS Investor Konsesi

-

Konsesi

Status per Agustus 2013 • Penyusunan dokumen Pra FS oleh Ditpam tahun 2011, • Penyusunan peraturan direksi dan dokumenpengadaan B to B. • Penyusunan dokumen Pra FS oleh Ditpam tahun 2011, • Penyusunan peraturan direksi.

Sumber: BPPSPAM, 2013

Tabel 5.22 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Barat AIR MINUM Proyek KPS

Investasi

SPAM Kota Pontianak Bag. Timur • WTP 300 lps • Reservoir 4.000 m³ • Target pekerjaan: 2011-2014

Rp 150,63 M

SPAM Kota Pontianak • WTP 300 L/det

Rp 116 M

Operator/ Investor PDAM Kota Pontianak

PDAM Kota Pontianak

Bentuk KPS Status per Agustus 2013 BOT

• Dokumen FS sudah selesai dibuat, proses persiapan KPS 2012

BOT

• Penandatanganan kontrak telah dilakukan, • Pelaksanaan konstruksi progres 29% • Target Agustus 2012 selesai



115

Tabel 5.23 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Tengah AIR MINUM Proyek KPS

Investasi

Rp 125 M SPAM Kota Sampit • Pembangunan intake 280 l/s dan transmisi air baku • Pembangunan IPA sementara 2x50 l/s, merehabilitasi dan uprating 2x 25 l/s menjadi 2x 40 l/s, membangun IPA baru 2x 100 l/s • Pembangunan reservoir 4000 m³, pompa distribusi serta bangunan pelengkapnya SPAM Kota Palangkaraya Rp 62,5 M • Pembangunan IPA kapasitas 300 lt/det, reservoir 5,500 m³


Flyover Merak

116


Operator/ Investor PT. BestindoInogreen Konsorsium

BOT

Tanda tangan perjanjian kerjasama tanggal 8 Juli 2013 dengan PT. Bestindo-Inogreen Konsorsium

-

BOT

• Penyusunan dokumen pra FS oleh Ditpam tahun 2011, • Rencana pendampingan persiapan KPS oleh BPPSPAM tahun 2012

Bentuk KPS


Tabel 5.24 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Selatan AIR MINUM Proyek KPS

Investasi

SPAM Banjarmasin US$ 5 juta • IPA 500 l/det SPAM Kota Banjarmasin Rp 100 M • Peningkatan kapasitas IPA dari 1000 l/det menjadi 1500 l/det

SPAM Kab Banjar dan Kota Banjarbaru (Landasan Ulin, Liang Anggang, Gambut, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-aluh, Beruntung Baru, Sungai Tabuk) • Pembangunan IPA 2x250 lt/ det • Pembangunan reservoir jaringan transmisi • Pembangunan reservoir 4000 m³ dan ruang pompa distribusi • Bangunan pendukung SPAM Kab. Tanah Bumbu • Pembangunan intake • Pembangunan IPA • Pengadaan pipa transmisi

Operator/ Investor PT. Adhi Karya

Bentuk KPS

PDAM Kota Banjarmasin

BTO 5 tahun (2005-2010) BOT (Uprating)

Rp 71,50 M

PT. Drupadi Agung Lestari

BOT (B to B)

Rp 10 M

-

BOT (B to B)

Status per Agustus 2013 Beroperasi oleh PDAM Banjarmasin • Tender sudah dilakukan tahun 2010, tanda tangan kontrak pada tanggal 31 Des 2010, • IPA kompartemen I 250 l/s menjadi 500 l/d sudah beroperasi Desember 2011. • Telah tanda tangan kontrak kerjasama September 2012 • Tahap pembuatan desain IPA, rencana Januari mulai konstruksi • Groundbreaking Bulan Januari 2013, • Adanya keterlambatan pelaksanaan tiang pancang dari jadwal semula, karena keterlambatan pengiriman dari pabrikan –Surabaya, kerusakan alat transportasi di perairan Laut Jawa Finalisasi/ negosiasi perjanjian kerjasama

Sumber : BPPSPAM, 2013

Tabel 5.25 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Kalimantan Timur JALAN TOL Proyek KPS Balikpapan – Samarinda • Panjang : 99,02 Km • Target Pekerjaan: 2014-2020

Operator/ Investor

Investasi Total : 9.556 M • Pemerintah : -7.550 M • Swasta : 2.006 M

-


Status per Agustus 2013 Pengadaan tanah : Seksi I 51,75%, Seksi II 85,60%, Seksi III 39,66%, Seksi IV 58,77%, Seksi V 68,93%

Sumber: BPJT, 2013


117

Tabel 5.26 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sulawesi Utara JALAN TOL Proyek KPS Manado – Bitung • Panjang : 39 Km • Target Pekerjaan: 2012-2017

Investasi Total: Rp 3.665 M • Pemerintah: Rp 1.465 M • Swasta: Rp 2.200 M

Sumber: BPJT, 2013

Jalan Lingkar Ambarawa

118




Status per Agustus 2013 Pengadaan Tanah: 25,44%

Tabel 5.27 Investasi Infrastruktur Bidang PU Melalui Skema KPS di Provinsi Sulawesi Selatan JALAN TOL Proyek KPS Ujung Pandang Tahap I • Panjang : 6,05 km Makassar Seksi IV • Panjang : 11,60 km

Investasi -

Operator/ Investor PT. Bosowa Marga Nusantara PT. Jalan Tol Seksi Empat

Bentuk KPS BOT

Operasi mulai 1998

BOT

Operasi mulai 2008



Investasi

SPAM Kota Makassar (Makassar Selatan, Rp 455 M Timur (Biringkanaya dan Tamalanrea), dan Utara (KIMA)) • Uprating IPA Somba Opu dari 1000 l/s menjadi 3000 l/s dan jaringan distribusi SPAM Kota Makassar (Makassar Selatan Rp 70 M dan Utara (KIMA)) • Uprating IPA Maccini Sombala dari 100 l/s menjadi 400 l/s, • Jaringan distribusi SPAM Kota Makassar (Kota Makassar Rp 185 M Bagian Timur (Kec. Tamalanrea & Kec. Biringkanaya)) • Pembangunan bendungan dari Sungai Tallo • Pembangunan intake dan IPA kapasitas 600 l/s (tahap I 300 l/s, IPA tahap II 300 l/s) • Pemasangan pipa transmisi air bersih dan pengembangan jaringan pipa sekunder • Pembebasan lahan

Operator/ Investor PT. Bahana Cipta

Bentuk KPS BOT 25 Tahun (B to B)

PT. Multi Enka Utama

BOT 25 Tahun

PT. Moya Indonesia

Status per Agustus 2013 • Telah tanda tangan kontrak dengan PT. Bahana Cipta • Proses uprating belum dilaksanakan.

• Telah tanda tangan kontrak dengan PT. Multi Enka Utama, • Proses uprating belum dilaksanakan BOT (B to B) • Tanda tangan perjanjian kerjasama tanggal 6 Juli 2013 dengan PT. Moya Indonesia


***


119

BAB 6 PENUTUP

Jembatan Kapuas II 120


I

nvestasi infrastruktur merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi karena pembangunan infrastruktur diyakini sebagai faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kurangnya investasi infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dikarenakan terhambatnya pembangunan infrastruktur.

mencapai angka 5% tersebut melalui berbagai cara, diantaranya dengan meningkatkan anggaran Pemerintah sendiri untuk infrastruktur dan juga dengan menyusun berbagai kerangka peraturan untuk meningkatkan minat investasi swasta di bidang infrastruktur.

Dalam Buku Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pemerintah telah mencita-citakan bahwa pada tahun 2025, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mencapai cita-cita tersebut, peran infrastruktur menjadi sangat penting.

Buku Profil ini berisi data dan informasi mengenai investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Swasta pada infrastruktur bidang PU. Dalam buku ini terlihat bahwa beberapa tantangan terkait investasi infrastruktur bidang PU diantaranya adalah: kondisi infrastruktur bidang PU terutama di provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia masih cukup memprihatinkan, masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat dalam melakukan pembangunan infrastruktur di provinsinya masing-masing, dan masih belum optimalnya peran swasta dalam hal sharing pendanaan infrastruktur dengan Pemerintah.

Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk menaikkan investasi infrastruktur untuk

Untuk itu, diperlukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan peran Pemerintah


121

Daerah dalam pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta dalam berbagai pola dan skema investasi. Pola-pola investasi yang selama ini dilaksanakan masih dapat terus dikembangkan melalui berbagai studi dan kajian terkait investasi untuk menemukan formula pembiayaan infrastruktur bidang PU yang tepat, efektif dan kreatif.

menggunakan konsep skenario pembangunan dan mengutamakan prioritas pada pemenuhan kebutuhan normatif (untuk pengembangan infrastruktur PU dan permukiman) dan berupaya meningkatkan kontribusi atau alokasi anggaran sektor bidang PU dalam APBD. Akhir kata, koordinasi seluruh stakeholder menjadi kunci terlaksananya pembangunan infrastruktur. Stakeholder ini mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.

Peran pokok pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur bidang PU yang dikaitkan dengan persoalan investasi atau pembiayaan adalah sebagai fasilitator yang

***

122


PROFIL INVESTASI BIDANG PEKERJAAN UMUM

Recommend Documents