PROFIL INSPEKTORAT KEBUMEN
2017 .
DASAR HUKUM Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsidan Kota/Kabupaten; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
.
I. Struktur Organisasi Organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat. Berdasarkan peraturan tersebut Inspektorat Kabupaten Kebumen merupakan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah .
.
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut: INSPEKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
LAINNYA
SUBBAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTUR PEMBANTU III
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan
SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU IV
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan .
TUGAS POKOK INSPEKTORAT
Membantu Kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah pasal 216 UU no. 23/2014
Melakukan Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten. Penjelasan Pasal 380 ayat 2 UU 23/2014 .
TUGAS POKOK Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaa tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di unit kerja/SKPD sesuai wilayah kerjanya.
Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup perencanaan. Kepala SubBagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tuga spokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup evaluasi dan pelaporan. Kepala SubBagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup administrasi dan umum.
.
Berdasar PP No. 79 tahun 2005: Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui: 1. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. 2. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja. 3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. .
VISI • Visi Bupati “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN“.
MISI • Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; • Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat; • Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan; • Meningkatkan perekonomian daerah uang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan; • Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan • Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama. .
.
DATA UMUM SDM
Jumlah Pegawai : 40 orang Jumlah Pegawai menurut jabatannya adalah : Inspektur Sekretaris Irbanwil Ka Subag Pengawas Pemerintahan Auditor Audiwan Staf Jumlah pegawai pergolongan : Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah pegawai menurut pendidikan : S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
: 1 : 1 : 4 : 3 : 11 : 5 : 1 : 14
orang orang orang orang orang orang orang orang
: 9 : 22 : 7 : 2
orang orang orang orang
: 1 : 26 : 4 : 6 : 2 : 1
orang orang orang orang orang orang
.
Pejabat Struktural NO 1
JABATAN STRUKTURAL
PEJABAT
Inspektur
Drs. Mahmud Fauzi, M.Si Nip.19610109 199102 1 002
2
Sekretaris
Drs. Aris Subiyakto
Nip.19600725 199403 1 005 3
Inspektur Pembantu I
Sumadi, S.Sos Nip. 19591002 198103 1 005
4
Inspektur Pembantu II
Widyaningsih Sunarwati, S.H Nip 19610404 199103 2 002
5
Inspektur Pembantu III
Mulsriyati, S.E Nip. 19610404 199103 2 002
6
Inspektur Pembantu IV
Sugeng Pujarwanto, S. Sos Nip. 19651214 198603 1 008
7
Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
Tri Endah Palupi, S.Sos Nip.19651227 198607 2 001
8
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Sutarno Nip.19591005 198103 1 017
9
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Beni Setiawan, S.Kom Nip.19800905 200604 1 012
Program Program Inspektorat Kabupaten Kebumen: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Pengembangan data/Informasi 4. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 5. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 6. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah .
ANGGARAN INSPEKTORAT ( BELANJA LANGSUNG ) 2014 Dalam Ribuan Rp
1.339.742
2015 Dalam Ribuan Rp
1.609.515
2016 Dalam Ribuan Rp
2017 Dalam Ribuan Rp
2018 Dalam Ribuan Rp
1.310.859 1.517.505
2.232.850 (RENSTRA)
.
ANGGARAN TAHUN 2017 URAIAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH 4.389.614.000 2.872.109.000
Belanja Pegawai
2.872.109.000
BELANJA LANGSUNG
1.517.505.000
Belanja Pegawai
130.441.000
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.344.805.000 42.259.000.
Program dan Kegiatan Tahun 2017 Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2017
315.934.000
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.300.000 70.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
65.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14.888.000 3.500.000 12.000.000 9.000.000 8.484.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
13.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
95.770.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur JUMLAH
9.000.000 53.799.000 42.799.000 7.000.000 4.000.000 369.733.000 .
Belanja Wajib
2017
Program Pengembangan Data Statistik Penyusunan Data Base Program Pengembangan Data / Informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
7.500.000 7.500.000 19.000.000 19.000.000 992.542.000 460.000.000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
34.946.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
30.000.000
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
111.892.000
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Evaluasi LAKIP Bupati Implementasi SPIP Review Laporan Keuangan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
43.557.000 95.757.000 25.970.000 25.000.000 25.705.000 144.715.000
JUMLAH .
128.730.000 128.730.000 1.147.772.000
GRAND TOTAL
1.517.505.000
Adapun cakupan pengawasan sebagai berikut : 1. SKPD dan Bagian : 32 2. Kecamatan : 26 3. Desa/Kelurahan : 460 4. SMP : 66 5. SD : 788 6. UPT Dinas Dikpora : 26 7. UPT DinkesPuskesmas : 35 8. BUMD : 4 Jumlah : 1.437
.
Data Pemeriksaan Pemeriksaan Reguler/ Pemeriksaan Internal Berkala No
Uraian
1
Jumlah Obrik(pkpt)
2 3 4
Jumlah temuan Rekomendasi Temuan kerugian Daerah ( Rp. )
5
Temuan Kewajiban Setor ( Rp. )
117
TAHUN 2015 102
624 626 359.443.771
560 565 315.203.994
433 435 806.649.734
32.486.496
25.851.999
25.550.643
2014
2016 85
.
Pemeriksaan Kasus
Pemeriksaan Kasus / Khusus
Terbukti
Tidak Terbukti
2014
11
11
0
2
2015
10
9
1
3
2016
8
8
0
29
28
1
No
Tahun Pemeriksaan
1
Jumlah
.
.
TERIMAKASIH
