KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KOMINFO
Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura GERAKAN PEMETAAN, PENGHITUNGAN INDEKS, DAN PENGHARGAAN TERHADAP KOTA/KABUPATEN DIGITAL DI REPUBLIK INDONESIA
Versi 1.60 – Oktober 2011
Halaman 2
Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No: 248/PER/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tentang Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Program ICTPURA, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraaan Pos dan Informatika tentang Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICTPURA;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8.
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor
Halaman 3
194/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2011 tentang Tim Pelaksana Program ICTPURA; 9.
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 194 /KEP/DJPPI/KOMINFO/ /2011 tentang Penambahan Anggota Tim Pelaksana Program ICTPURA dan Pembentukan Tim Survey ICTPURA; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PROFIL DAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM ICTPURA.
PERTAMA
: Menetapkan Dokumen Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICTPURA, yang selanjutnya disebut Panduan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
KEDUA
: Panduan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan kerja pelaksanaan Program ICTPURA bagi Tim Pelaksana Program ICTPURA.
KETIGA
: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 20 Oktober 2011 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Ttd. SYUKRI BATUBARA
Salinan Peraturan Dirjen PPI ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 4. Yang bersangkutan.
Halaman 4
Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Pesatnya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, telah merubah pola dan tata cara kegiatan bisnis perdagangan dan pemerintahan. Konsekuensi logis dari fenomena tersebut telah berdampak positif terhadap perkembangan TIK. Dalam konteks Indonesia, perkembangan ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan peningkatan daya saing nasional. Sedangkan dalam konteks global, negara-negara di dunia secara berkesinambungan terus berbenah dan mempersiapkan diri untuk dapat sesegera mungkin menjadi komunitas digital yang siap menghadapi berbagai tantangan perubahan. Hal ini tidak terlepas dari peran TIK yang semakin signifikan seiring dengan transformasi kehidupan masyarakat dunia kearah information society. TIK saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat modern layaknya listrik, air, dan jalan. TIK berperan pula sebagai sumber daya produksi dan konsumsi manusia sekaligus sebagai peranti pendukung dan enabler dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari baik yang bersifat pemerintahan, industri, organisasi, maupun kemasyarakatan. Sebagai salah satu upaya meningkatkan pembangunan di bidang TIK dalam konteks nasional, maka perlu hadir sebuah pemicu sekaligus pemacu agar perkembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia dapat terus ditingkatkan. Pencapaian pembangunan TIK yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terlibat perlu untuk diberikan apresiasi dan penghargaan. Kehadiran program ICT Pura ini, dengan tidak mengenyampingkan berbagai program dan penghargaan lain di bidang TIK yang telah ada sebelumnya, diupayakan sebagai suatu gerakan bersama seluruh komponen bangsa dalam memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di nusantara terkait dengan kesiapan yang bersangkutan dalam memasuki era digital. Semoga penerbitan buku ini pada khususnya, dan pelaksanaan program ICT Pura pada umumnya, dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan pembangunan sektor TIK Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA Ttd. TIFATUL SEMBIRING
Halaman 5
Kata Pengantar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Berkaca pada berbagai konsep pemetaan indikator bidang TIK yang sudah ada, segenap unsur pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta unsur masyarakat yang diwakili oleh sejumlah asosiasi TIK telah berinisiatif menelurkan program “ICT Pura”. Pemilihan frasa ICT Pura adalah pemaknaan dari “Kota TIK” atau dalam bahasa asingnya sebagai “Digital City” yaitu sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap sistem kehidupan masyarakatnya. Sejalan dengan maksud tersebut, program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama, yaitu untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap Kabupaten dan Kota dalam menghadapi era ekonomi digital yang akan dimulai pada tahun 2015, untuk mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap Kabupaten dan Kota agar dapat disusun strategi nasional untuk menghasilkan solusi, serta untuk memberikan motivasi, dukungan, insentif, dan apresiasi bagi Kabupaten dan Kota yang bekerja keras dan mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing. Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, program ICT Pura dikemas menjadi 3 (tiga) domain kegiatan yang terdiri dari pemetaan entitas, penghitungan indeks, dan pemberian apresiasi ICT Pura. Kelahiran ICT Pura ini diharapkan dapat mengilustrasikan situasi kesiapan daerah yang sesungguhnya dalam menghadapi tantangan pengembangan TIK, termasuk mengukur besaran digital divide (kesenjangan digital) antar daerah. Sehingga dari kondisi riil tersebut akan dipetakan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dapat disusun strategi pemecahan masalah serta optimalisasi hasil yang telah dicapai. Sumbangsih dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program ICT Pura ini dapat menjadi upaya signifikan dalam pembangunan masyarakat informasi Indonesia dan memberikan manfaat nyata di tengah-tengah masyarakat. Program ICT Pura ini adalah sebuah “rumah tumbuh”, artinya dimulai dari yang sederhana pada tahun 2011, lalu perlahan berkembang semakin komprehensif dan detail pada tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, “tak ada gading yang tak retak”, seberapapun besarnya usaha baik material maupun imaterial yang sudah dicurahkan untuk program ICT Pura ini, tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan agar pelaksanaan ICT Pura akan semakin baik. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA Ttd. SYUKRI BATUBARA
Halaman 6
Posisi Dokumen Dokumen ini adalah milik bersama seluruh masyarakat Indonesia. Disusun dan dikembangkan secara kolektif oleh segenap pemerhati, akademisi, praktisi, birokrat, pakar, penggiat, dan masyarakat teknologi informasi dan komunikasi yang tersebar di seluruh wilayah nusantara sebagai rasa keperdulian dan kecintaan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di tanah air. Dokumen ini ditujukan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam usahanya untuk melihat kesiapan setiap kota/kabupaten di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memasuki abad ke-21, yang ditandai dengan fenomena digitalisasi pada berbagai bidang serta sektor kehidupan. Dokumen ini secara khusus dirancang untuk memenuhi 3 (tiga) obyektif utama di tahun 2011, yaitu: (i) memetakan kondisi riil setiap daerah basis pengamatan yang dipilih terkait dengan sejumlah aspek/komponen teknologi informasi dan komunikasi; (ii) menghitung indeks kesiapan daerah basis pengamatan dalam memasuki atau menjawab tantangan abad digital; dan (iii) memeringkat kesiapan wilayah basis pengamatan berdasarkan kategori tertentu sebagai dasar pemberian apresiasi/penghargaan dari pemerintah pusat. Dokumen ini merupakan “dokumen hidup”, dalam arti kata senantiasa diperbaiki, direvisi, dan dikembangkan dari masa ke masa mengikuti perubahan dan dinamika jaman. Agar terekam dengan baik dan teratur, maka proses pemberian kode versi dilakukan oleh Tim ICT Pura yang secara periodik mengadakan pertemuan pleno yang dikoordinasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dokumen ini pada dasarnya bersifat terbuka, dimana setiap insan di tanah air memiliki hak yang sama dalam menggunakan dan memanfaatkannya. Siapa saja dapat menyadur sebagian maupun seluruh isi dokumen ini sejauh dicantumkan sumbernya. Usaha untuk memperbanyak dan mendistribusikannya di kalangan masyarakat dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus memohon ijin terlebih dahulu sejauh tidak dikomersialkan keberadaannya. Dokumen ini akan segera dapat diperoleh dalam bentuk format elektronik yang dapat diunduh sewaktu-waktu dari berbagai situs resmi anggota inti Tim ICT Pura yaitu Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), dan Asosiasi Perguruan Tinggi dan Informatika seIndonesia (APTIKOM). Tertanda,
Tim ICT Pura Editor Ahli: Prof. Richardus Eko Indrajit
Halaman 7
Tim Program ICT Pura STEERING COMMITTEE Pembina : Tifatul Sembiring Pengarah : Syukri Batubara : Basuki Yusuf Iskandar : Aswin Sasongko Penanggung Jawab : Sutarman
(Menteri Kemkominfo) (Dirjen PPI Kemkominfo) (Sekjen Kemkominfo) (Dirjen AI Kemkominfo) (Sekditjen PPI Kemkominfo
ORGANIZING COMMITTEE Ketua : Richardus Eko Indrajit Wakil Ketua (M) : Teddy Sukardi Wakil Ketua (P) : Bonnie M Thamrin Wahid Sekretaris : Zainal A. Hasibuan, PhD.
(APTIKOM) (FTII) (Direktur Telekomunikasi) (Detiknas)
Anggota (A)
: Djarot Soebiantoro : Sammy Pangerapan : Dr. Eko Budiharjo : Koesmarihati : Sugiharto Santoso : Nurul Yakin Setyabudi : Sarwoto Atmosutarno : Teddy A. Purwadi : Donny BU : Irwin D. : Benny Ranti : Carlia I Djajadisastra
(ASPILUKI) (APJII) (IPKIN) (MASTEL) (APKOMINDO) (ID-TUG) (ATSI) (APITI) (ICT Watch) (AWARI) (Kadin) (Komisi Kerja IT Perbanas)
Anggota (P)
: Hamam : Rusman Heriawan : Mira Tayyiba : Muhammad Salahuddien : Nizam : Ari Santoso : Betty Alisjahbana : Nonot Harsono : Yan Rianto : Haji Santoso Serad : Isran Noor : Fauzi Bowo
(BPPT) (BPS) (Bappenas) (ID-SIRTII) (Dikti Kemendiknas) (Pustekkom Kemendiknas) (DRN Kemenristek) (BRTI) (Pusdatin Kemkominfo) (BP3TI) (APKASI) (APPSI)
Anggota (M)
: Kemal Gani : Muhammad Ihsan : Andi S. Goeltom : Imawan Mashuri : Erick Thohir : Nugroho Dewanto
(SWA) (Warta Ekonomi) (Warta e-Gov) (ATVLI) (ATVSI) (APWI)
Halaman 8
TIM SURVEY ICT Pura 2011 Ketua Wakil Ketua
: Solikin : Bambang Hariyanto
Pemantau Tim Survey Provinsi Sumatera dan Sekitarnya Jawa dan Sekitarnya Kalimantan dan Sekitarnya Sulawesi dan Sekitarnya Papua dan Sekitarnya
: HM Misni : Zen Munawar : Sugiyatno : Esmeralda CD : Nina Kurnia Hikmawati
Koordinator Tim Survey Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
: Dahlan Abdullah : Zakarias Situmorang : Jufriadif Na’am : Elfizar : Jasmir : Muhammad Izman Herdiansyah : Andang Sunarto : Rangga Firdaus : M Said Hasibuan : Tonny Wangdra : Naniek Andiani : Dadang Sudrajat : Suherman : Eko Adi Sarwoko : Eva Handriyantini : Nur Rokhman : Roy Rudolf Huizen : Lalu Darmawan Bakti : Ahmad Haidaroh : Sandi Kosasih : Ariesta Lestari : Radityo Adi Nugroho : Nursobah : Yonatan Parassa : Agus Lahinta : Alamsyah : Zulfadjri Hasanuddin : Armin Lawi : Subardin : Andi Ismail Akbar : Sofyan Do Musa : P. Buddy Harianto : Irman Amri
Halaman 9
Daftar Isi Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos danInformatika No 248/PER/DJPPI/ KOMINFO/10/2011 tentang Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura .............2 Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ..............................4 Kata Pengantar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika .......................5 Posisi Dokumen .............................................................................................................6 Tim Program ICT Pura ....................................................................................................7 Tim Survey ICT Pura 2011 ...............................................................................................8 Daftar Isi ........................................................................................................................9 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN PROGRAM ICT PURA ..................................................... 11 Pendahuluan ................................................................................................................................................................ 12 Indonesia 2015 ........................................................................................................................................................... 13 Peranan Strategis TIK .............................................................................................................................................. 14 Kajian Profil TIK Nasional ...................................................................................................................................... 15 Pemetaan Kesiapan Daerah Otonom ................................................................................................................. 16
PROFIL DAN SELUK BELUK PROGRAM ICT PURA ........................................................... 18 Obyektif.......................................................................................................................................................................... 19 Ruang Lingkup ............................................................................................................................................................ 19 Prinsip Pelaksanaan Program ICT-Pura........................................................................................................... 20 Referensi dan Metodologi ...................................................................................................................................... 21 Populasi Pemetaan .................................................................................................................................................... 21 Keluaran ........................................................................................................................................................................ 26 Manfaat dan Harapan (Outcomes) ..................................................................................................................... 27
METODOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM ICT PURA ...................................................... 29 Domain Kegiatan #1: Pemetaan Entitas ICT Pura........................................................................................ 30 Domain Kegiatan #2: Penghitungan Indeks ICT Pura ................................................................................ 32 Domain Kegiatan #3: Pemberian Apresiasi ICT Pura ................................................................................. 34
DAFTAR PERTANYAAN SURVEY PROGRAM ICT PURA .................................................... 36 Informasi Umum Entitas ICT Pura (Basis Pengamatan) ........................................................................... 37 1. Dimensi Kebutuhan dan Keselarasan ........................................................................................................... 37 2. Dimensi Proses dan Tata Kelola Penyelenggaraan ................................................................................. 40 2.a. Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian .............................................................................................. 40 2.b. Aspek Pengadaan dan Pembangunan ......................................................................................................... 44 2.c Aspek Penerapan dan Pengelolaan ................................................................................................................ 47 2.d Aspek Pengawasan dan Pengembangan ..................................................................................................... 49 3. Sumber Daya Teknologi ..................................................................................................................................... 51 3.a. Jejaring Infrastruktur .......................................................................................................................................... 51 3.b. Piranti Keras dan Kanal Akses ........................................................................................................................ 53 3.c. Piranti Lunak Program dan Aplikasi............................................................................................................ 55 3.d. Data, Informasi, dan Pengetahuan ............................................................................................................... 57 3.e. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................................................ 60 4. Komuntias dan Kelompok Masyarakat ........................................................................................................ 62 4.a. Pemerintah ............................................................................................................................................................... 62 4.b. Industri ....................................................................................................................................................................... 64 4.c. Pendidikan ................................................................................................................................................................ 66
Halaman 10
4.d. Konsumen/Individu .............................................................................................................................................. 68 5. Dimensi Manfaat ................................................................................................................................................... 71
PELAKSANAAN SURVEY PROGRAM ICT PURA ............................................................... 77 Survey ICT Pura 2011 .............................................................................................................................................. 78 Prinsip Pemetaan berbasis Survey..................................................................................................................... 78 Langkah-Langkah Pelaksanaan ........................................................................................................................... 78 Kontak Penting ........................................................................................................................................................... 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................................. 81 LAMPIRAN 1 ................................................................................................................................................................ 82 Jawaban Survey Pemetaan ICT-Pura (No.1 sd 50) ...................................................................................... 82 Jawaban Survey Pemetaan ICT-Pura (No.51 sd 100) ................................................................................. 82 LAMPIRAN 2 ................................................................................................................................................................ 84 Formulir Pemetaan dan Jawaban untuk Penghitungan Indeks .............................................................. 84 LAMPIRAN 3 ................................................................................................................................................................ 87 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No.194/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2011 tentang Tim Pelaksana Program ICT Pura ................. 87 LAMPIRAN 4 ................................................................................................................................................................ 94 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No.294/KEP/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tentang Tim Survey ICT Pura ........................................... 94 LAMPIRAN 5 ............................................................................................................................................................. 102 Alamat dan Kontak Koordinator Tim Survey Provinsi ........................................................................... 102 Daftar Pustaka.......................................................................................................................................................... 106
Halaman 11
Bagian 1
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN PROGRAM ICT-PURA
Halaman 12
Pendahuluan Abad ke-21 merupakan suatu era moderen yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (baca:TIK) yang sedemikian pesat. Implementasi aplikasi TIK di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti dalam domain politik, sosial, ekonomi, budaya, ideologi, politik, dan pertahanan keamanan telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat penerapan TIK yang dirasakan oleh beragam sektor industri seperti pendidikan, kesehatan, manufaktur, perbankan, keuangan, transportasi, retail dan distribusi, pariwisata, serta jasa-jasa lainnya menunjukkan bagaimana teknologi ini akan senantiasa berkembang dan diadopsi oleh seluruh individu dan komunitas. Data dari berbagai hasil penelitian lembaga independen dunia paling tidak memperlihatkan bahwa per tahun 2010, satu dari 4 hingga 5 penduduk dunia telah terhubung ke internet melalui penggunaan TIK. Statistik memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna TIK, nilai transaksi elektronik, penjualan piranti teknologi informasi/komunikasi, penerapan teknologi berbasis internet, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan TIK memperlihatkan akselerasi peningkatan secara eksponensial. Pertumbuhan signifikan ini menjadi landasan akan adanya tren pemanfaatan TIK secara lebih masif di seluruh komunitas dunia. The World Summit on Information Society (WSIS) menamakan kumpulan individu tersebut sebagai “komunitas digital”, yang secara bebas didefinisikan sebagai: “… masyarakat yang hidup di suatu era dimana kemajuan teknologi digital yang sedemikian pesat menyebabkan terjadinya revolusi secara masif dan signifikan terhadap prinsip, nilai, paradigma berpikir, perilaku, serta pola tindak manusia dalam menyikapi kehidupannya di segala bidang…” Masyarakat ini hidup dalam lingkungan yang serba dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan suatu perkembangan TIK dengan karakteristik/kapabilitas utama sebagai berikut: “… kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (file) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batas-batas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak gerik keleluasan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya …” Dengan kata lain, melalui penerapan TIK, manusia dapat dengan mudah melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dari mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja secara realtime dan online. Dalam konteks ini, batasan geografis menjadi hilang dengan adanya jejaring internet; sementara keterbatasan sifat-sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/teks, gambar/citra, suara/audio, maupun filem/video. Oleh karena itulah maka melalui forum WSIS yang diselenggarakan di Jenewa dan Tunisia melahirkan sejumlah kesepakatan untuk mempercepat pembentukan komunitas digital dengan menetapkan tahun 2015 sebagai milestone pertama yang “mengikat” seluruh negara yang meratifikasi serta mengadopsi hasil-hasil kedua pertemuan mulitilateral tersebut – seperti halnya Indonesia.
Halaman 13
Indonesia 2015 Terkait dengan hal yang telah dipaparkan di atas, paling tidak akan ada 4 (empat) pemicu utama terjadinya perubahan yang cukup signifikan terhadap Indonesia di tahun 2015, masing-masing seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, pada level internasional, Indonesia harus memenuhi 10 (sepuluh) target WSIS, yaitu sebagai berikut: 1. Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membangun berbagai Pusat Akses Komunitas (Community Access Point); 2. Menghubungkan seluruh sekolah dasar dan menengah dengan TIK; 3. Menghubungkan seluruh pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan TIK; 4. Menghubungkan seluruh perpustakaan publik, museum, kantor pos, dan pusat arsip nasional dengan TIK; 5. Menghubungkan seluruh pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit dengan TIK; 6. Menghubungkan seluruh kementrian pemerintah pusat dengan TIK dan mengembangkan berbagai website terkait dengan tupoksinya; 7. Menyesuaikan kurikulum sekolah dasar dan menengah agar para siswanya kelak siap menjadi individu yang berada dalam komunitas berbasis informasi, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan nasional; 8. Memastikan bahwa seluruh populasi di tanah air telah memiliki akses terhadap televisi dan siaran radio; 9. Memberikan semangat dan insentif pada industri pengembangan konten TIK dan mempersiapkan secara teknis digunakannya berbagai bahasa dunia melalui komunikasi berbasis internet; dan 10. Memastikan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia telah memiliki akses terhadap TIK di lingkungan mereka berada dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya. Tentu saja dalam kondisi seperti saat ini, pemenuhan “janji-janji” atau target WSIS tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, karena waktu yang tersisa hanya kurang lebih empat tahun lagi. Kedua, pada level regional, tahun 2015 adalah saat diimplementasikannya AFTA atau Perjanjian Pasar Tunggal ASEAN. Hal ini berarti akan terjadi integrasi dan konvergensi pasar dari kesepuluh negara ASEAN yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Pada saat tersebut, diperkirakan akan terjadi serbuan sumber daya asing ke dalam wilayah Indonesia, mengingat begitu besar potensi bisnis yang dapat dilakukan di tanah air tercinta ini. Dalam situasi ini, negara-negara ASEAN yang kaya serta moderen seperti Brunei, Singapura, dan Malaysia (dimana Thailand dan Vietnam akan segera menyusul) akan menggunakan TIK untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasi berbagai peluang bisnis yang terdapat di pasar tunggal ASEAN ini. Sebaliknya, Indonesia pun memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan finansial dan devisa dengan cara masuk menawarkan beragam produk dan jasa ke negaranegara lain di wilayah ASEAN. Tentu saja TIK akan menjadi kunci utama keberhasilan penetrasi pasar tersebut.
Halaman 14
Ketiga, pada level nasional, tahun 2015 akan ditandai dengan pergantian puncak pemerintahan – yang berarti pula akan terdapat sejumlah strategi, kebijakan, pendekatan, program, dan peraturan baru yang mengikutinya. Perubahan kehidupan berpolitik ini akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku individu, komunitas, dan masyarakat Indonesia. Dan keempat, dalam tingkat lokal, agenda desentralisasi pembangunan berbasis otonomi daerah akan terus berlangsung di bawah rezim pemerintahan yang baru terpilih. Dapat dipastikan bahwa masing-masing daerah otonom baik kota maupun kabupaten akan berlomba-lomba dalam membangun masyarakatnya masing-masing agar senantiasa relevan dan siap menghadapi perubahan jaman.
Peranan Strategis TIK Memperhatikan ketiga agenda tersebut, segenap negara-negara di dunia secara serius berbenah dan mempersiapkan dirinya untuk dapat sesegera mungkin menjadi komunitas digital yang siap menghadapi berbagai perubahan jaman yang dipicu karena perkembangan TIK. Adapun keseriusan berbagai negara tersebut dilandasi pada konsep dan prinsip peranan TIK sebagai berikut:
TIK merupakan infrastruktur kehidupan masyarakat moderen seperti halnya listrik, air, jalan, dan telekomunikasi. Tanpa kehadiran TIK, maka akan sulit berbagai industri dan bisnis dapat menjalankan operasinya sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan melakukan transaksi, interaksi, koordinasi, dan kolaborasi.
TIK merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini menggunakan komputer untuk menyimpan, mengolah, mendayagunakan, dan mendistribusikan entitas digital berbasis teks, gambar, audio, dan video. Tanpa kehadiran TIK, mustahil dapat diciptakan berbagai produk yang siap dikonsumsi seperti berita dunia, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.
TIK merupakan piranti pendukung dan pemungkin berbagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh pemerintahan, bisnis/industri, organisasi, dan kemasyarakatan. Dipergunakannya secara luas telepon genggam, email, faks, mailing list, voip, dan lain-lain adalah bukti bagaimana kehadiran TIK sangat krusial bagi aktivitas terkait.
TIK merupakan pemicu dari terjadinya transformasi kehidupan bermasyarakat yang lebih efektif dan efisien. Dipergunakannya TIK dalam proses pembelajaran (e-education), pemerintahan (e-government), bisnis (ebusiness), dan lain-lain adalah bukti bagaimana teknologi mampu mengubah pola tindak individu dan komunitas dalam berbagai aktivitas kegiatan seharihari.
TIK merupakan pendorong terciptanya daya saing yang signifikan bagi sebuah negara dalam konteks globalisasi. Lihatlah bagaimana singkatnya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan ijin berusaha, mengurus pajak, melakukan
Halaman 15
investasi, membeli properti, dan lain sebagainya. Semakin tinggi daya saing sebuah negara, semakin mudah yang bersangkutan meningkatkan devisa dan pendapatan nasionalnya.
Kajian Profil TIK Nasional Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana negara-negara di dunia mengetahui tingkat kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai agenda global, regional, dan nasional tersebut? Secara prinsip, masing-masing negara dengan caranya sendirisendiri, melakukan analisa secara periodik maupun adhoc terhadap kesiapan masyarakatnya dalam menghadapi era komunitas digital. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan kajian dan survey untuk memetakan besarnya gap antara target/sasaran pencapaian dengan apa yang dimiliki saat ini. Di Indonesia sendiri telah cukup banyak studi yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, antara lain adalah sebagai berikut:
PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia) adalah merupakan inisiatif Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam menilai tingkat kematangan implementasi atau adopsi e-Government di institusi pemerintahan yang ada di seluruh wilayah nusantara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (kabupaten kota). PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan lingkungan pemerintah baik di tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif.
Indikator TIK 2008 merupakan hasil analisa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang dilakukan pada tahun 2008 terhadap sejumlah indikator TIK di berbagai wilayah tanah air. Hasil kajian ini cukup lengkap dan komprehensif karena selain mencakup berbagai sektor dan aspek/domain TIK nasional, juga menggambarkan posisi Indonesia relatif terhadap bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal profil kemajuan dan pengembangan TIK.
Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia merupakan hasil kajian dari Kementrian Riset dan Teknologi terhadap profil kesiapan Indonesia dalam menghadapi era komunitas digital. Hasil kajian ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis penilaian terhadap seberapa jauh komunitas dan masyarakat Indonesia dalam mempersiapkan bangsa dan negaranya dalam konteks pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya pengetahuan.
TeSCA (Telkom Smart Campus Award) adalah sebuah apresiasi yang diberikan oleh PT Telkom Tbk. bekerjasama dengan APTIKOM (Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer) se-Indonesia dan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional terhadap kampus (institusi pendidikan tinggi) yang dinilai berhasil mengembangkan TIK untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajarannya.
Halaman 16
Indonesia ICT Blueprint adalah hasil kajian yang dilakukan APTIKOM dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam menentukan besarnya gap antara kebutuhan SDM .
INAICTA (Indonesia ICT Award) dan APICTA (Asia Pacific ICT Award) yang dilaksanakan bersama antara Kementrian Komunikasi dan Informatika beserta seluruh asosiasi pendukung industri TIK tanah air untuk mencari benih-benih karya piranti lunak atau aplikasi terbaik yang dikembangkan oleh putra putri bangsa. Yang menjadi obyek pengkajian adalah karya intelektual dalam bentuk software yang dikembangkan oleh perusahaan milik anak bangsa.
Media (seperti SWA, Warta Ekonomi, dan Warta e-Gov) bekerjasama dengan unsur masyarakat secara berkala menyelenggarakan pula sejumlah program apresiasi (baca: award) di berbagai domain berbasis TIK seperti pemerintahan (e-government), bisnis (e-company), sumber daya manusia (e-CIO), dan lain sebagainya. Masing-masing media sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, menetapkan sejumlah kriteria penilaian terhadap sejumlah obyek penerap TIK (misalnya: perusahaan, UKM, kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan lain-lain) untuk menghasilkan peringkat tertentu sebagai basis pemberiaan apresiasi dan penghargaan.
KAMI (Indeks Keamanan Informasi) adalah sebuah alat ukur yang diperkenalkan oleh Direktorat Keamanan Informasi Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk menilai tingkat kematangan adopsi lembaga atau institusi pemerintahan dalam menerapkan standar baku keamanan informasi.
Keseluruhan usaha menganalisa dan mengkaji profil TIK Indonesia ini patutlah mendapatkan apresiasi di tengah-tengah miskinnya dan terbatasnya data serta informasi yang relevan terkait dengan berbagai aspek dalam industri TIK. Hasil dari berbagai analisa dan kajian ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan terkait dengan pengembangan TIK di tanah air, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan terbentuknya dan berkembangnya komunitas digital Indonesia.
Pemetaan Kesiapan Daerah Otonom Pasca reformasi, postur dan struktur pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) adalah desentralisasi, dimana wewenang otonomi diberikan secara langsung pada Daerah Tingkat II yaitu pada level kota dan/atau kabupaten di seluruh 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang ada. Oleh karena itulah dalam konteks menilai kesiapan negara dalam menghadapi era komunitas digital perlu dilakukan kajian dan analisa terhadap masing-masing kota/kabupaten yang ada, karena pada tingkat inilah entitas komunitas pemerintahan terkecil di wilayah NKRI didefinisikan. Artinya, perlu adanya kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap profil kesiapan dari ke-398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi di Indonesia. Masalahnya adalah bahwa tidak semua analisa atau kajian yang dilakukan selama ini berbasis kota atau kabupaten. Kebanyakan riset atau penelitian yang dilakukan masih berbasis nasional atau pulau, atau paling tidak provinsi. Walaupun ada beberapa kajian yang didasarkan pada satuan kota atau kabupaten, tidak semua daerah otonom
Halaman 17
telah dikaji kesiapannya (paling tidak baru mencakup 50% dari keseluruhan wilayah nusantara). Oleh karena itulah maka perlu dilakukan pemetaan secara komprehensif dan mendetail terhadap setiap kabupaten dan kota yang ada di wilayah NKRI. Perlu dicatat, bahwa sebagai negara yang meratifikasi inisiatif WSIS, Indonesia harus senantiasa mengukur sejumlah indikator yang telah disepakati bersama – dimana secara detail dimuat dalam berbagai referensi yang dikeluarkan ITU (International Telecommunication Union) dan Komite WSIS, sebagai panduan pembuatan laporan berkala mengenai situasi pencapaian indikator TIK nasional. Berdasarkan latar belakang kenyataan dan kebutuhan inilah maka segenap unsur pemerintah yang dimotori oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan unsur masyarakat yang diwakili oleh sejumlah asosiasi TIK berinisiatif menelurkan Program ICT Pura, yaitu: “Gerakan bersama seluruh komponen bangsa dalam memetakan, mengukur, dan mengapresiasi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di nusantara terkait dengan kesiapan yang bersangkutan dalam memasuki era digital.” Istilah ICT Pura sendiri pada dasarnya berkaca pada keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan konsep penghargaan “Adipura” – yang diberikan kepada daerah otonom yang dianggap berhasil mengelola lingkungan yang bersih dan sehat. Secara arti kata yang membentuknya, ICT pura berarti “Kota TIK” atau dalam bahasa asingnya sering diistilahkan sebagai “Digital City” – sebuah kota yang berhasil mengelola TIK dengan baik sehingga memberikan kontribusi manfaat yang signifikan terhadap pengembangan masyarakatnya.
Halaman 18
Bagian 2
PROFIL DAN SELUK BELUK PROGRAM ICT-PURA
Halaman 19
Obyektif Program ICT Pura dirancang untuk memenuhi sejumlah obyektif utama, yaitu sebagai berikut:
Mengetahui tingkat kesiapan setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI dalam menghadapi era ekonomi digital yang dimulai pada tahun 2015;
Mengukur besaran gap riil antara target dan kondisi sebenarnya pada setiap kota dan kabupaten yang ada di NKRI agar dapat disusun strategi nasional untuk mempercepat mengatasinya; dan
Memberikan motivasi, dukungan, apresiasi, dan insentif yang diperlukan bagi kota dan kabupaten yang secara serius bekerja keras mempersiapkan diri dalam menghadapi era masyarakat digital melalui beragam program pembangunan dan penerapan TIK di wilayahnya masing-masing.
Ruang Lingkup Secara umum, Program ICT Pura terbagi menjadi 3 (tiga) domain kegiatan sebagai berikut: 1. Pemetaan Entitas ICT Pura (PE-Pura) – adalah proses dan aktivitas untuk memetakan profil kesiapan masing-masing kota/kabupaten di Indonesia dalam menghadapi era komunitas digital secara lengkap dan komprehensif dengan memperhatikan berbagai domain aspek pengukuran; 2. Penghitungan Indeks ICT Pura (PI-Pura) – adalah proses dan aktivitas untuk menghitung indeks kesiapan masing-masing kota/kabupaten dalam menghadapi era komunitas digital sebagai alat untuk melihat besaran gap yang terjadi antara target dan kondisi sebenarnya (baca: digital gap); 3. Pemberian Apresiasi ICT Pura (PA-Pura) – adalah proses dan aktivitas pemberian apresiasi terhadap kota/kabupaten yang dianggap memiliki prestasi dalam mempersiapkan diri menghadapi era komunitas digital.
Gambar 2.1. Proses Penetapan ICTPura
Halaman 20
Perlu diperhatikan bahwa ketiga domain kegiatan ini adalah suatu rangkaian proses dan aktivitas yang saling berhubungan. Hasil pemetaan akan dipergunakan sebagai penghitungan indeks, sementara hasil penghitungan indeks akan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan penghargaan atau apresiasi.
Prinsip Pelaksanaan Program ICT-Pura Tantangan melakukan ketiga domain kegiatan secara sekaligus tidaklah mudah. Oleh karena itu disepakati dipeganggnya sejumlah prinsip utama dalam pelaksanaan Program ICT Pura, yaitu sebagai berikut:
Program ICT Pura dilaksanakan secara periodik, kontinyu, bertahap, dan berkesinambungan dari tahun ke tahun, dimana pelaksanaannya dimulai pada tahun 2011 agar keberadaannya memberikan kontribusi yang signifikan;
Program ICT Pura diselenggarakan dengan menggunakan prinsip “rumah tumbuh”, artinya dimulai dari yang sederhana pada tahun 2011, dan perlahanlahan berkembang semakin komprehensif dan detail pada tahun-tahun berikutnya;
Program ICT Pura diharapkan menggunakan metodologi pendekatan yang sesuai dengan postur dan karakter unik NKRI, namun sekaligus selaras dengan standar regional maupun internasional agar dapat dikomparasi hasilnya untuk berbagai keperluan (baca: benchmarking);
Program ICT Pura dijalankan dengan mengadopsi berbagai referensi yang dikeluarkan berbagai lembaga/institusi dunia (global) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi kondisi lokal Indonesia;
Program ICT Pura dikembangkan sebagai sebuah gerakan bersama sehingga partisipasi seluruh komponen bangsa dalam bentuk berbagai analisa, kajian, pemetaan, penghargaan, dan evaluasi yang telah dilakukan akan menjadi bagian tak terpisahkan atau komponen ketiga domain kegiatan yang ada;
Program ICT Pura ditujukan untuk seluruh masyarakat, sehingga proses dan hasilnya secara terbuka, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab akan dilaporkan dan dimiliki oleh seluruh bangsa dan negara;
Program ICT Pura dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada berbagai komunitas, terutama pemerintah, industri, pendidikan, dan organisasi massa – terutama dalam mencari strategi yang tepat untuk mempercepat mengatasi “digital divide” yang masih menimpa negara berkembang seperti Indonesia; dan
Program ICT Pura diperhitungkan akan berhasil jika dan hanya jika adanya dukungan dan pertisipasi segenap komponen masyarakat, terutama komunitas TIK nasional karena pada dasarnya program ini adalah sebuah gerakan bersama.
Halaman 21
Referensi dan Metodologi Agar dapat dipertanggung-jawabkan hasilnya, maka dibutuhkan referensi serta metodologi yang efektif. Dalam pelaksanaan perdananya di tahun 2011 ini, Program ICT Pura menggunakan sejumlah panduan yang dikeluarkan dari luar dan dalam negeri – dan disatukan dalam sebuah metodologi yang khas Indonesia. Referensi dan metodologi internasional yang dipergunakan pada dasarnya dikeluarkan oleh sejumlah institusi, seperti: ITU (International Telecommunciation Union), WSIS (World Summit of Information Society) Jenewa dan Tunisia, The World Bank Institute, dan sejumlah lembaga riset independen maupun berbasis perguruan tinggi. Sementara dari dalam negeri dipergunakan sebagai referensi berbagai metodologi yang dipergunakan oleh: Kementrian Komunikasi dan Informatika (dalam menghitung PeGI, KAMI, dan SDM TIK), Kementrian Riset dan Teknologi (dalam mengkaji masyarakat ekonomi berbasis pengetahuan), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (dalam melaksanakan Tesca), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (dalam mengukur indikator TIK), dan berbagai komunitas TIK lainnya dalam menganalisa kondisi industri TIK di tanah air (FTII, Aptikom, Aspiluki, Apkomindo, I2BC, Awari, APJII, dan lain-lain).
Gambar 2.2. Beberapa Rujukan Penghitungan ICTPura
Pada dasarnya setiap referensi dan metodologi memiliki ciri khasnya masing-masing, karena dikembangkan berdasarkan obyektif yang berbeda. Oleh karena itu, maka metodologi yang dipergunakan dalam konteks Program ICT Pura harus pula memperhatikan visi, misi, obyektif, dan sasaran yang ingin dicapai oleh segenap pemangku kepentingan. Oleh karena itulah maka khusus untuk ICT pura tahun 2011 ini dikembangkan sebuah metodologi khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa Indonesia – yang tentu saja berbasis referensi dan metodologi di atas.
Populasi Pemetaan Mempertimbangkan bahwa tahun 2011 adalah merupakan pertama kalinya Program ICT Pura dilaksanakan, maka sesuai dengan prinsip yang ada, belum semua kota atau
Halaman 22
kabupaten akan dipetakan. Sesuai dengan perencanaan strategis yang ada, berikut adalah peta jalan (baca: roadmap) pemetaan yang akan dilaksanakan:
Tahun 2011 – sebanyak 5 kota/kabupaten per masing-masing 33 provinsi akan dipilih untuk dipetakan, sehingga pada tahun perdana ini, diperkirakan 165 kota/kabupaten akan diikutsertakan dalam Program ICT Pura (kurang lebih mencakup 30% dari daerah otonom yang ada di Indonesia);
Tahun 2012 – pemetaan akan diperluas ke 30% daerah lainnya, sehingga total akan mencakup 60% dari daerah otonom yang dilibatkan dalam Program ICT Pura; dan pada akhirnya
Tahun 2013 – seluruh daerah otonom di Indonesia akan dilibatkan dalam proses pemetaan Program ICT pura sehingga tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang belum terdeteksi data/informasi terkait dengannya.
Berikut adalah ke-165 kota/kabupaten yang dipilih oleh perwakilan sejumlah komunitas TIK sebagai konstituen perdana Program ICT Pura di tahun 2011: Tabel 2.1 Daftar 165 Kabupaten dan Kota ICTPura 2011 No.
Provinsi – Kota/Kabupaten
A. Nangroe Aceh Darussalam 1. Kota Banda Aceh 2. Kabupaten Pidie 3. Kota Lhokseumawe 4. Kabupaten Aceh Tengah 5. Kabupaten Gayo Lues B. Sumatera Utara 6. Kota Medan 7. Kota Pematang Siantar 8. Kota Sibolga 9. Kota Padang Sidempuan 10. Kabupaten Karo C. Sumatera Barat 11. Kota Padang 12. Kota Bukittinggi 13. Kota Payahkumbuh 14. Kabupaten Solok 15. Kota Pariaman D. Riau 16. Kota Pekanbaru 17. Kota Dumai 18. Kabupaten Bengkalis 19. Kabupaten Indragiri Hilir, 20. Kabupaten Kampar E. Jambi 21. Kota Jambi 22. Kabupaten Tebo 23. Kabupaten Sarolangun
Jumlah Penduduk 2010 (BPS)
Pendapatan 2010 (dalam Juta Rupiah)
223,446 379,108 171,163 N/A N/A
596,369 712,045 451,667 N/A N/A
2,097,610 234,698 84,481 191,531 N/A
2,628,101 581,042 388,133 417,518 N/A
833,562 111,312 116,825 348,566 79,043
1,174,096 359,147 357,314 553,300 335,182
897,767 253,803 N/A N/A N/A
1,509,234 809,131 N/A N/A N/A
531,857 531,857 246,245
766,321 582,953 616,896
Halaman 23 24. Kabupaten Merangin 25. Kabupaten Bungo F. Sumatera Selatan 26. Kota Palembang 27. Kabupaten Lahat 28. Kota Prabumulih 29. Kabupaten Ogan Komering Ulu 30. Kabupaten Musi Banyuasin G. Bengkulu 31. Kota Bengkulu 32. Kabupaten Mukomuko 33. Kabupaten Bengkulu Selatan 34. Kabupaten Lebong 35. Kabupaten Rejang Lebong H. Lampung 36. Kota Bandar Lampung 37. Kota Metro 38. Kabupaten Lampung Utara 39. Kabupaten Lampung Selatan 40. Kabupaten Lampung Timur I. Kepulauan Bangka Belitung 41. Kabupaten Bangka 42. Kota Pangkal Pinang 43. Kabupaten Belitung Timur 44. Kabupaten Bangka Barat 45. Kabupaten Belitung J. Kepulauan Riau 46. Kota Tanjung Pinang 47. Kota Batam 48. Kabupaten Bintan 49. Kabupaten Tanjung Balai Karimun 50. Kabupaten Lingga K. DKI Jakarta 51. Jakarta Pusat 52. Jakarta Barat 53. Jakarta Utara 54. Jakarta Timur 55. Jakarta Selatan L. Jawa Barat 56. Kota Bandung 57. Kota Cirebon 58. Kota Bogor 59. Kota Cimahi 60. Kota Tasikmalaya M. Banten 61. Kota Tangerang 62. Kota Serang 63. Kota Cilegon 64. Kabupaten Lebak 65. Kabupaten Pandeglang
N/A N/A
N/A N/A
1,455,284 369,974 161,984 N/A N/A
1,694,695 862,619 517,220 N/A N/A
308,544 155,753 N/A N/A N/A
562,156 442,776 N/A N/A N/A
N/A 145,471 N/A N/A N/A
N/A 444,924 N/A N/A N/A
N/A 174,758 N/A 175,150 155,965
N/A 450,264 N/A 370,702 465,255
187,359 944,285 142,300 N/A N/A
581,172 1,354,423 618,012 N/A N/A
902,973 2,281,945 1,645,659 2,693,896 2,062,232
N/A N/A N/A N/A N/A
3,178,543 2,067,196 4,771,932 541,177 635,464
2,592,627 758,678 964,699 605,064 691,881
2,834,376 577,785 374,559 1,204,095 1,149,610
1,433,096 563,649 781,047 1,111,410 952,649
Halaman 24
N. Jawa Tengah 66. Kota Semarang 67. Kota Surakarta 68. Kabupaten Sragen 69. Kota Pekalongan 70. Kota Salatiga O. DI Yogyakarta 71. Kabupaten Sleman 72. Kabupaten Bantul 73. Kabupaten Gunung Kidul 74. Kabupaten Kulon Progo 75. Kota Yogyakarta P. Jawa Timur 76. Kota Surabaya 77. Kota Malang 78. Kota Madiun 79. Kabupaten Jember 80. Kabupaten Pamekasan Q. Bali 81. Kota Denpasar 82. Kabupaten Tabanan 83. Kabupaten Jembrana 84. Kabupaten Buleleng 85. Kabupaten Gianyar R. Nusa Tenggara Barat 86. Kota Mataram 87. Kabupaten Lombok Timur 88. Kabupaten Dompu 89. Kota Bima 90. Kabupaten Sumbawa S. Nusa Tenggara Timur 91. Kota Kupang 92. Kabupaten Alor 93. Kabupaten Ende 94. Kabupaten Belu 95. Kabupaten Manggarai T. Kalimantan Barat 96. Kota Pontianak 97. Kota Singkawang 98. Kabupaten Sambas 99. Kabupaten Sanggau 100. Kabupaten Kubu Raya U. Kalimantan Tengah 101. Kota Palangka Raya 102. Kabupaten Barito Utara 103. Kabupaten Kapuas 104. Kabupaten Kotawaringin Barat 105. Kabupaten Kotawaringin Timur V. Kalimantan Selatan 106. Kota Banjarmasin
930,727 499,337 858,266 838,621 170,332
1,713,581 1,003,624 987,162 448,124 429,996
1,093,110 911,503 675,382 388,869 388,627
1,026,877 900,868 843,350 654,776 795,008
2,765,487 820,243 170,964 2,332,726 795,918
3,971,689 987,864 453,853 1,745,394 880,348
788,589 420,913 261,638 N/A 469,777
937,935 760,393 534,028 N/A 807,984
402,843 N/A 218,973 439,228 415,789
554,564 N/A 498,989 406,509 696,717
304,548 190,026 260,605 N/A 292,451
570,866 477,097 535,385 N/A 483,880
554,764 186,462 496,120 408,468 500,970
845,805 488,221 768,406 730,985 706,397
220,962 N/A 329,646 235,803 374,175
577,873 N/A 800,281 606,977 768,341
625,481
834,177
Halaman 25 107. Kota Banjarbaru 108. Kabupaten Banjar 109. Kabupaten Barito Kuala 110. Kabupaten Hulu Sungai Utara W. Kalimantan Timur 111. Kota Balikpapan 112. Kota Samarinda 113. Kota Bontang 114. Kabupaten Kutai Kertanegara 115. Kota Tarakan X. Sulawesi Utara 116. Kota Manado 117. Kota Tomohon 118. Kota Bitung 119. Kabupateen Minahasa 120. Kabupaten Bolaang
290,142 167,877 N/A N/A
812,737 609,324 N/A N/A
557,579 727,500 143,683 626,680 193,370
1,637,119 1,656,156 1,458,014 4,151,286 850,564
410,481 91,553 187,652 310,384 213,484
804,665 356,487 397,944 570,907 457,570
180,127 355,988 128,748 141,915 129,253
566,439 527,037 411,810 377,826 360,832
336,532 209,228 277,620 211,296 206,322
631,265 554,707 597,852 471,382 634,284
151,107 140,082 336,973 134,369 396,120
411,575 397,357 677,988 360,842 630,507
1,338,663 221,081 129,262 319,002 223,826
1,517,480 480,614 530,065 583,510 551,142
289,966 268,277 255,712 92,995 136,991
667,910 632,939 512,326 387,306 432,023
331,254 58,082
624,200 269,389
Mongondow
Y. Gorontalo 121. Kota Gorontalo 122. Kabupaten Boalemo 123. Kabupaten Bone Bolango 124. Kabupaten Gorontalo 125. Kabupaten Pohuwato Z. Sulawesi Tengah 126. Kota Palu 127. Kabupaten Poso 128. Kabupaten Donggala 129. Kabupaten Toli-Toli 130. Kabupaten Morowali AA. Sulawesi Barat 131. Kabupaten Majene 132. Kabupaten Mamasa 133. Kabupaten Mamuju 134. Kabupaten Mamuju Utara 135. Kabupaten Polewali Mandar AB. Sulawesi Selatan 136. Kota Makassar 137. Kabupaten Tana Toraja 138. Kota Parepare 139. Kabupaten Maros 140. Kabupaten Soppeng AC. Sulawesi Tenggara 141. Kota Kendari 142. Kabupaten Muna 143. Kabupaten Buton 144. Kabupaten Wakatobi 145. Kota Baubau AD. Maluku 146. Kota Ambon 147. Kota Tual
Halaman 26 148. 149. 150.
Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
AE. Maluku Utara 151. Kota Ternate 152. Kota Tidore 153. Kabupaten Halmahera Barat 154. Kabupaten Halmahera Timur 155. Kabupaten Halmahera Tengah AF. Papua 156. Kota Jayapura 157. Kabupaten Merauke 158. Kabupaten Mimika 159. Kabupaten Nabire 160. Kabupaten Jayawijaya AG. Papua Barat 161. Kabupaten Manokwari 162. Kota Sorong 163. Kabupaten Sorong 164. Kabupaten Fakfak 165. Kabupaten Kaimana
N/A 108,445 96,442
N/A 497,391 491,803
185,705 90,055 100,424 73,109 42,815
509,675 395,457 363,573 421,209 374,281
111,943 195,716 182,001 129,893 N/A
673,756 1,100,031 1,298,179 624,204 N/A
187,726 70,619 N/A 66,828 42,507
786,267 482,239 N/A 652,934 633,948
Keluaran Adapun keluaran atau output (baca: deliverables) dari Program ICT Pura tahun 2011 yang diharapkan untuk dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Dokumen hasil pemetaan terhadap ke-165 kota/kabupaten beserta analisanya dengan cara menggunakan sejumlah statistik deskriptif. Dokumen ini diharapkan akan disajikan dalam bentuk “hard copy” (dokumen yang dicetak dan dipublikasikan di berbagai lingkungan dan komunitas pemangku kepentingan terkait) dan “soft copy” (berkas elektronik yang dapat diunduh secara cuma-cuma oleh siapa saja yang membutuhkannya). 2. Indeks Kesiapan ICT-Pura dari seluruh kota/kabupaten yang dipetakan pada tahap pertama ini, dimana data dan informasinya akan dapat diakses secara langsung melalui situs atau website. Indeks dimaksud akan ditampilkan dalam sistem basis data multidimensi agar dapat dilihat posisi relatif sebuah kota/kabupaten terhadap kelompok daerah dengan karakteristik tertentu. Jika dimungkinkan, hasil pemetaan maupun indeks dapat diperlihatkan dalam bentuk teks dan grafis berbasis peta nusantara (baca: Geographical Information System). 3. Apresiasi terhadap sejumlah kota/kabupaten yang berdasarkan hasil pemetaan dan penghitungan indeks dimaksud memperlihatkan sejumlah potensi dan usaha luar biasa dalam memajukan serta mengembangkan TIK di daerahnya. Bentuk penghargaan yang bernama “ICT Pura Award” ini akan disampaikan dalam acara khusus yang telah dipersiapkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.
Halaman 27
Manfaat dan Harapan (Outcomes) Pada akhirnya, pemetaan kesiapan, penghitungan indeks, dan pemberian apresiasi, bukanlah target akhir yang ingin dicapai oleh komunitas TIK di tanah air. Ketiga kegiatan tersebut adalah merupakan cara atau jalan untuk hasil akhir yang lebih berharga, yaitu siapnya seluruh kota/kabupaten di Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital. Oleh karena itulah maka sejumlah manfaat dan/atau harapan dengan dilakukannya Program ICT Pura ini adalah sebagai berikut:
Tergambarnya situasi sesungguhnya seluruh daerah otonom di nusantara dalam menghadapi tantangan globalisasi ke depan, sehingga para pengambil keputusan di tingkat pusat maupun daerah mendapatkan gambaran nyata mengenai situasi kondisi yang dihadapi, sehingga dapat diambil langkahlangkah untuk mengatasinya;
Terlihatnya besaran “digital gap” atau “digital divide” dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengetahui besarnya usaha yang harus dilakukan dan sebaran intensitas bantuan yang perlu dialokasikan;
Terpetakannya kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dari masingmasing daerah otonom, sehingga diharapkan para pelaku bisnis dan usaha dapat memfokuskan investasinya pada aspek-aspek yang tepat dan menjanjikan;
Terpantaunya berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi sebuah kota/kabupaten dalam membentuk ekosistem TIK yang kondusif, sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya;
Terdeteksinya kota/kabupaten yang telah berhasil mengembangkan TIK, sehingga dapat menjadi rujukan atau contoh bagi daerah otonom lainnya yang ingin memperoleh kesuksesan yang sama;
Terlihatnya berbagai usaha serius yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan di suatu kota/kabupaten dalam usahanya untuk mengembangkan TIK yang bermanfaat, sehingga terhadapnya dapat diberikan insentif atau intervensi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan penerapan dan pembangunan TIK;
Tersedianya data dan informasi detail terkait dengan kondisi TIK di seluruh kota/kabupaten di Indonesia, sehingga berbagai pihak dengan beragam kepentingan dapat memperoleh manfaat daripadanya sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh masing-masing institusi atau organisasi;
Teridentifikasikannya berbagai kebutuhan kota/kabupaten yang belum terpenuhi oleh agenda pembangunan pusat maupun daerah, sehingga dapat direncanakan fokus pengembangan yang tepat sasaran; dan
Terdokumentasikannya pengetahuan mengenai kondisi pembangunan dan pengembangan TIK di kota/kabupaten yang ada di nusantara, sehingga dapat
Halaman 28
menjadi bahan kajian, referensi, maupun pijakan bagi berbagai pemangku kepentingan yang perlu mengambil keputusan terkait dengannya.
Halaman 29
Bagian 3
METODOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM ICT-PURA
Halaman 30
Domain Kegiatan #1: Pemetaan Entitas ICT Pura Seperti telah dipaparkan sebelumnya, entitas terkecil yang akan dipetakan dan dinilai kesiapannya adalah pada tingkat kota dan/atau kabupaten. Oleh karena itulah maka yang perlu menjadi fokus pemetaan adalah situasi dan kondisi ekosistem TIK yang berada dalam wilayah kota/kabupaten tersebut. Berdasarkan panduan referensi yang dipergunakan, ada sejumlah dimensi pembentuk ekosistem TIK dalam lingkungan kota/kabupaten, yaitu: 1. Dimensi Kebutuhan dan Keselarasan yang terkait langsung dengan definisi atau target kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap keberadaan TIK dalam beragam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Dimensi Proses dan Tata Kelola Penyelenggaraan (Suprastruktur) yang paling tidak terdiri dari 4 (empat) rangkaian aktivitas, masing-masing adalah: (i) Perencanaan dan Pengorganisasian; (ii) Pengadaan dan Pembangunan; (iii) Penerapan dan Pengelolaan; (iv) Pengawasan dan Pengembangan; 3. Dimensi Sumber Daya Teknologi (Infrastruktur) yang terdiri dari berbagai komponen utama seperti: (i) Jaringan (network); (ii) Piranti Keras (hardware); (iii) Piranti Lunak (program/aplikasi); (iv) Informasi (dan database); (v) Sumber Daya Manusia; 4. Dimensi Komunitas atau Kelompok Masyarakat yang berperan sebagai pengguna, penyelenggara, penikmat, dan pelaksana TIK, dimana dalam sebuah kota/kabupaten, paling tidak terdapat 4 (empat) kelompok yang dimaksud, yaitu: (i) Pemerintah; (ii) Industri/Bisnis; (iii) Pendidikan; dan (iv) Konsumen; 5. Dimensi Keluaran dan Manfaat (Outcomes) yang merupakan hasil nyata atau “value” yang diperoleh atau dinikmati masyarakat dengan telah diimplementasikannya beragam aplikasi TIK di kota/kabupaten yang bersangkutan. Keseluruhan dimensi ini pada dasarnya saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Pembentukan kota/kabupaten digital tidak dapat dilakukan hanya dengan cara memfokuskan diri pada pengembangan satu unsur atau dimensi saja, misalnya pada aspek infrastruktur, atau pemerintahan (e-government), atau pengembangan konten, dan lain-lain. Membangun sebuah kota/kabupaten berbasis TIK yang siap menghadapi era komunitas digital harus dilakukan secara holistik dan sistemik. Oleh karena itulah maka dalam perencanaan dan implementasinya, kelima dimensi ini harus mendapatkan perhatian yang sama – sehingga pembangunan yang terjadi dapat benar-benar bermanfaat dan berkesinambungan (baca: sustainable). Secara paradigmatik, berikut adalah kerangka pengembangan TIK untuk membangun kota/kabupaten digital secara holistik dan sistemik yang diharapkan menjadi panduan dan referensi utama bagi para pelaku dan pengambil keputusan pada kota/kabupaten di seluruh wilayah nusantara.
Halaman 31
Gambar 3.1 Kerangka Pengembangan TIK Kabupaten dan Kota
Berdasarkan kerangka dimaksud, akan dikembangkan 100 (seratus) buah pertanyaan survey (kuesioner), dengan perincian jumlah pertanyaan/pernyataan sebagai berikut: Tabel 3.1 Dimensi Penilaian ICTPura 2011 Dimensi
Sub-Dimensi
1. Kebutuhan dan Keselarasan 2. Proses dan Tata Kelola a. Perencanaan dan Pengorganisasian Penyelengaraan b. Pengadaan dan Pembangunan c. Penerapan dan Pengelolaan d. Pengawasan dan Pengembangan 3. Sumber Daya Teknologi a. Jaringan Infrastruktur b. Piranti Keras dan Kanal Akses c. Piranti Lunak Aplikasi dan Program d. Data, Informasi, dan Pengetahuan e. Sumber Daya Manusia 4. Komunitas dan Kelompok a. Pemerintah Masyarakat b. Industri/Bisnis c. Pendidikan d. Konsumen/Individu 5. Keluaran dan Manfaat
Jumlah Pertanyaan 7 (No. 1-7) 10 (No. 8-17) 5 (No. 18-22) 5 (No. 23-27) 5 (No. 28-32) 6 (No. 33-38) 6 (No. 39-44) 6 (No. 45-50) 6 (No. 51-56) 6 (No. 57-62) 7 (No. 63-69) 7 (No. 70-76) 7 (No. 77-83) 7 (No. 84-90) 10 (No.91-100)
Untuk mempermudah pengisian kuestioner dan penghitungan indeks, maka setiap pertanyaan/pernyataan harus dijawab dengan cara memilih satu dari 6 (enam) pilihan jawaban yang paling mendekati dengan kondisi sebenarnya (baca: multiple choice). Berikut adalah dua contoh pertanyaan/pernyataan dimaksud sebagai
Halaman 32
gambaran mengenai jenis kuestioner yang akan disebarkan dalam survey nasional terkait: Tabel 3.2 Contoh Dimensi Proses dan Tata Kelola Penyelenggaraan: Perencanaan No.12 0 1 2 3 4 5
Apakah Pemerintah Kota/Kabupaten anda telah memiliki “IT Master Plan” atau Rencana Induk Pengembangan TIK ? Tidak punya, karena Pemerintah Kota/Kabupaten tidak perduli akan keberadaannya Tidak punya, karena Pemerintah Kota/Kabupaten belum memiliki dana/anggaran untuk membuatnya Pernah punya beberapa tahun yang lalu, namun sudah cukup lama tidak dimutakhirkan (di-update) Punya, dan baru saja dikembangkan 1-2 tahun yang lalu Punya, baru saja dikembangkan 1-2 tahun yang lalu, dan senantiasa direvisi secara periodik paling tidak setahun sekali Punya, baru saja dikembangkan 1-2 tahun yang lalu, senantiasa direvisi dan dimutakhirkan, serta dijadikan panduan baku dalam menyelenggarakan proyek TIK di kota/kabupaten Tabel 3.3 Contoh Dimensi Komunitas: Pendidikan
No.33 0 1 2 3 4 5
Kurang lebih ada berapa jumlah SMK Informatika dan Perguruan Tinggi yang memiliki program studi komputer/informatika di kota/kabupaten tempat anda tinggal ? Tidak ada sama sekali Ada, kira-kira 1-5 institusi Ada, kira-kira 6-10 institusi Ada, kira-kira 11-25 institusi Ada banyak, kira-kira antara 26-50 institusi Ada banyak dan menjamur, lebih dari 50 institusi
Domain Kegiatan #2: Penghitungan Indeks ICT Pura Indeks ICT Pura adalah suatu indikator atau alat ukur untuk menggambarkan serta mengilustrasikan tingkat kesiapan suatu kota/kabupaten dalam menghadapi atau beradopsi dengan lingkungan berbasis komunitas digital. Sesuai dengan referensi yang disampaikan oleh ITU dan WSIS, paradigma pengukuran indeks adalah seperti model yang digambarkan berikut ini.
Gambar 3.2 Model ICT Development Index
Halaman 33
Tentu saja paradigma ini bersifat umum, walaupun keempat komponen yang ada mencerminkan empat aspek utama dalam ekosistem TIK di sebuah kota/kabupaten. Untuk model penghitungan lebih detail akan sangat bergantung pada konteks, obyektif, dan ketersediaan data yang dimiliki. Terkait dengan ICT Pura, sejumlah prinsip penghitungan indeks yang diadopsi adalah sebagai berikut:
ICT Use (Intensity) - Mengingat bahwa kota/kabupaten dipimpin oleh unsur pemerintah (dalam hal ini dikepalai oleh Walikota atau Bupati), dan seluruh keigatan dalam konteks kemasayrakatan akan sangat diwarnai dengan berbagai kebijakan, peraturan, dan berbagai keputusan dari pemerintah daerah, maka bobot yang terkait dengan peranan pemerintah dalam mengelola TIK di kotanya haruslah terbesar – paling tidak 40%;
ICT Readiness (Infrastructure) - Mempertimbangkan bahwa ketersediaan infrastruktur TIK pada dasarnya adalah sebuah keputusan bisnis/industri penyedia jasa infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh peluang/potensi pasar di satu pihak dan keputusan pemerintah pusat di pihak lain, dan tidak mungkin aplikasi TIK akan berjalan tanpa keberadaan infrastruktur minimum, maka bobot untuk komponen ini paling tidak minimal 20%;
ICT Capability (Skills) – Melihat bahwa sebuah kota/kabupaten hanya dapat berkembang jika memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup, dimana keseluruhannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunitas dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi aset TIK yang dimiliki, maka untuk komponen ini perlu diberi bobot sekitar 25% maksimum; dan
ICT Impact (Outcomes) – Mempelajari bahwa pada akhirnya, tidak ada gunanya membangun TIK jika masyarakat atau kota/kabupaten yang bersangkutan tidak memperoleh manfaat langsung dari keberadaannya, maka bobot untuk portofolio manfaat paling tidak adalah minimal 15%.
Tabel berikut ini memperlihatkan pemetaan antara dimensi kuesioner (100 pertanyaan/pernyataan) dengan keempat komponen indeks yang telah dijelaskan di atas. Tabel 3.4 Pemetaan antara Dimensi Kuesioner dengan Komponen Indeks KOMPONEN INDEKS ICT Use
DIMENSI SUB-DIMENSI EKOSISTEM 1. Kebutuhan dan Keselarasan 2. Proses dan Tata a. Perencanaan Kelola Pengorganisasian Penyelenggaraan b. Pengadaan Pembangunan c. Penerapan Pengelolaan d. Pengawasan Pengembangan 4. Komunitas dan a. Pemerintah Kelompok Masyarakat
JUMLAH PERTANYAAN 7
BOBOT
dan 25 dan 40%
dan dan 7
Halaman 34 ICT Readiness
ICT Capability
ICT Impact
3. Sumber Daya a. Jaringan Infrastruktur Teknologi b. Piranti Keras dan Kanal Akses c. Piranti Lunak Program dan Aplikasi d. Data, Informasi, dan Pengetahuan 3. Sumber Daya e. Sumber Daya Manusia Teknologi 4. Komunitas dan b. Industri/Bisnis Kelompok c. Pendidikan Masyarakarat d. Konsumen/Individu 5. Keluaran dan Manfaat
24 20%
6 21
25%
10
15%
Dengan demikian, maka dapat dihitung secara langsung indeks ICT Pura dari kota/kabupaten yang bersangkutan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
Indeks ICT Pura = NRIU*40% + NRIR*20% + NRIC*25% + NRII*15% dimana: NRIU NRIR NRIC NRII
= Nilai Rata-Rata Komponen ICT Usage = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Readiness = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Capability = Nilai Rata-Rata Komponen ICT Impact
Sesuai dengan sistem “scoring” yang dipergunakan dalam kuesioner pemetaan, maka nilai Indeks ICT Pura akan berkisar antara 0 (terendah) hingga 5 (tertinggi). Adapun arti dari indeks tersebut adalah sebagai berikut: 0 1 2 3 4 5
= Kota/Kabupaten sama sekali tidak siap = Kota/Kabupaten masih jauh dari siap = Kota/Kabupaten sudah hampir siap = Kota/Kabupaten telah siap = Kota/Kabupaten telah siap, dan mampu bersaing = Kota/Kabupaten telah siap, dan terdepan dalam persaingan
(I-mula) (I-pratama) (I-muda) (I-madya) (I-utama) (I-paripurna)
Domain Kegiatan #3: Pemberian Apresiasi ICT Pura Indonesia adalah negara yang sangat heterogen, terlihat dari beranekaragamnya suku dan budaya dari barat hingga ke timur. Sejarah bangsa dan negara yang sedemikian rupa telah menghasilkan sebuah NKRI yang terdiri dari daerah otonom yang memiliki situasi dan kondisi berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itulah maka dalam konteks pemberian penghargaan atau apresiasi ICT Pura, perlu dilakukan kategorisasi atau pengelompokkan kota/kabupaten agar memenuhi asas keadilan dan kesamarataan. Sesuai dengan masukan dari berbagai komponen pemerintahan dan masyarakat, maka keseluruhan kota/kabupaten akan dibagi menjadi 9 (sembilan)
Halaman 35
kelompok berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu: (i) aspek jumlah penduduk1 – yang dibagi menjadi kota/kabupaten dengan penduduk padat, sedang, dan sedikit; dan (ii) aspek total pendapatan daerah2 – yang dibagi menjadi nilai pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai batasan atau “threshold”-nya adalah sebagai berikut:
Aspek Jumlah Penduduk o Banyak o Sedang o Sedikit
: di atas 1 juta penduduk : antara 500.000 hingga 1 juta penduduk : di bawah 500.000 penduduk
Aspek Nilai Pendapatan o Tinggi o Sedang o Rendah
: pendapatan di atas 1 triliun : pendapatan antara 0.5-1 triliun rupiah : pendapatan di bawah 0.5 triliun rupiah
Diharapkan dengan adanya kategorisasi ini, masing-masing kota/kabupaten akan dapat dikomparasi (baca: benchmark) berdasarkan populasinya. Pembagian ini selain selaras dengan yang biasa dipergunakan institusi pemerintah lainnya, juga dapat dipergunakan untuk mengetahui berada pada “divisi” mana masing-masing kota/kabupaten berada. Dengan kata lain, pada dasarnya kesembilan kategori yang ada merupakan gradasi atau spektrum dari GDP/kapita pada kota/kabupaten di Indonesia.
Gambar 3.3 Katagori Kabupaten dan Kota
Sesuai dengan rencana program yang ada, maka 3 (tiga) penghargaan akan diberikan pada masing-masing kategori, dimana peringkatnya bergantung pada nilai Indeks ICT Pura dari kota/kabupaten dimaksud. Disamping itu akan tersedia sejumlah apresiasi khusus (“merit award” atau “special mention”) bagi kota/kabupaten yang memiliki keunikan tersendiri, terkait dengan proses perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan TIK di kota/kabupaten bersangkutan.
1 2
Diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2010. Diambil dari APBD 2011 Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Halaman 36
Bagian 4
DAFTAR PERTANYAAN SURVEY PROGRAM ICT-PURA
Halaman 37
Informasi Umum Entitas ICT Pura (Basis Pengamatan) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota/Kabupaten Provinsi Nama Walikota/Gubernur Jumlah Penduduk Total Pendapatan Penanggung Jawab Survey Tanggal Pengisian Survey Alamat Website Alamat Email Nomor Kontak Telepon
: : : : : : : : : :
1. Dimensi Kebutuhan dan Keselarasan No.1
Apakah anda mengetahui dan paham mengenai keberadaan Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government ? Responden: Pemda, DPRD 0 Tidak tahu dan tidak paham akan keberadaannya. 1 Tahu akan keberadaannya, namun tidak paham maksud dan tujuannya. 2 Tahu dan paham, dan telah dicoba diimplementasikan beberapa butir instruksi terkait. 3 Tahu dan paham, dan seluruh butir instruksi telah dilaksanakan dengan baik. 4 Tahu dan paham, seluruh butir instruksi telah dilaksanakan dengan baik, dan dijadikan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. 5 Tahu dan paham, seluruh butir instruksi telah dilaksanakan dengan baik, keberhasilannya dijadikan indikator kinerja pemerintah daerah, dan telah banyak pemda daerah lain yang belajar dari sini. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.2
Apakah anda mengetahui akan keberadaan Dewan TIK Nasional dan memahami tugas pokok serta program-programnya ? Responden: Pemda, DPRD 0 Tidak tahu dan tidak pernah mendengar akan keberadaannya. 1 Tahu akan keberadaannya, namun tidak tahu tugas pokok dan program-programnya. 2 Tahu akan keberadaan dan tugas pokoknya, dan pernah mendengar sekilas mengenai program-programnya. 3 Tahu akan keberadaan dan tugas pokoknya, dan memahami berbagai program-programnya. 4 Tahu akan keberadaan dan tugas pokoknya, memahami dan terlibat
Halaman 38
5
langsung dalam beberapa program-programnya. Tahu akan keberadaan dan tugas pokoknya, memahami dan terlibat langsung dengan semua program-programnya.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.3
Apakah anda merasa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan manfaat dan kontribusi signifikan bagi perkembangan daerah dimana anda berada ? Responden: Pemda, DPRD 0 Tidak tahu. 1 Ya, keberadaannya akan memberikan kontribusi positif, namun tidak signifikan. 2 Ya, keberadaannya akan memberikan kontribusi positif, namun signifikan tidaknya tergantung dari sudut pandang yang dipergunakan. 3 Ya, keberadaannya memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi perkembangan daerah. 4 Ya, keberadaannya memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi perkembangan daerah, bahkan dapat meningkatkan daya saing daerah jika direncanakan dan diterapkan dengan benar. 5 Ya, keberadaanya tidak hanya memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi perkembangan ekonomi daerah, namun sanggup mentransformasikan situasi dan kondisi daerah ke arah modernisasi. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.4
Bagaimana anda menilai dukungan pemerintah pusat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah anda ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada dukungan yang nyata, hanya sebatas retorika belaka. 2 Ada dukungan secara nyata, namun kadarnya sangat terbatas. 3 Ada dukungan secara penuh dan nyata dalam berbagai bentuknya. 4 Dukungannya cukup tinggi, kontinyu, dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. 5 Dukungannya sangat tinggi, kontinyu, berkesinambungan, dan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 39
No.5
Bagaimana anda mengetahui peranan dan jenis teknologi informasi dan komunikasi apa yang tepat untuk diterapkan di daerah tempat anda berada ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Mengikuti daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkannya. 2 Mencoba menebak atau mengira-ngira sendiri berdasarkan diskusi dan tukar pikiran dengan sejumlah pihak. 3 Melalui proses analisa dan pengkajian mengenai kebutuhan, potensi, dan peluang daerah untuk berkembang. 4 Mengikuti hasil analisa, kajian dan prioritas nasional yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk dokumen strategis, seperti misalnya MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) atau referensi lainnya. 5 Menyelaraskan antara prioritas pembangunan nasional yang dinyatakan dalam berbagai dokumen formal dengan kebutuhan riil daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan peluang yang dimilikinya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.6
Menurut pendapat anda, apa peranan dan target utama penerapan teknologi informasi dan komunikasi di daerah tempat anda berada ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Memfasilitasi proses komunikasi dan diseminasi informasi agar lebih cepat. 2 Memfasilitasi proses komunikasi dan diseminasi informasi agar lebih cepat serta meningkatkan kinerja operasional pelayanan publik. 3 Memfasilitasi proses komunikasi dan diseminasi informasi agar lebih cepat, meningkatkan kinerja operasional pelayanan publik, serta membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. 4 Memfasilitasi proses komunikasi dan diseminasi informasi agar lebih cepat, meningkatkan kinerja operasional pelayanan publik, membantu proses pengambilan keputusan yang efektif, dan memastikan terjadinya proses yang transparan dan akuntabel. 5 Memfasilitasi proses komunikasi dan diseminasi informasi agar lebih cepat, meningkatkan kinerja operasional pelayanan publik, membantu proses pengambilan keputusan yang efektif, memastikan terjadinya proses yang transparan dan akuntabel, dan menciptakan berbagai inovasi produk dan jasa yang dibutuhkan daerah. Bukti Pendukung Catatan
Halaman 40
Tambahan No.7
Menurut anda, seberapa mendesaknya diperlukan pembangunan dan penerapan berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di daerah tempat anda berada ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Perlu, namun tidak terlampau mendesak. 2 Perlu, cukup mendesak, namun tidak di semua sektor kehidupan. 3 Perlu dan mendesak pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. 4 Perlu dan sangat mendesak mengingat keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung dengannya. 5 Perlu dan sangat mendesak karena merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
2. Dimensi Proses dan Tata Kelola Penyelenggaraan 2.a. Aspek Perencanaan dan Pengorganisasian No.8
Apakah terdapat dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah anda (misalnya: IT Master Plan, IT Strategic Plan, atau IT Blue print) ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah terdapat inisiatif untuk segera menyusunnya. 2 Ada, namun tidak dimutakhirkan karena sudah dibuat cukup lama. 3 Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun. 4 Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan. 5 Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan, serta dievaluasi/diaudit efektivitas keberadaannya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.9
Apakah IT Masterplan atau IT Strategic Plan yang dimiliki tersebut benar-benar dipergunakan sebagai panduan atau acuan dalam menyelenggarakan berbagai proyek teknologi informasi dan komunikasi di daerah ? Responden: Pemda
Halaman 41
0 1 2 3 4 5
Tidak tahu. Tidak, hanya disimpan di lemari sebagai arsip. Ya, namun hanya sebagian kecil saja proyek yang mengacu pada dokumen ini. Ya, rata-rata proyek mengacu pada dokumen ini. Ya, sebagian besar proyek mengacu pada dokumen ini. Ya, semua proyek mengacu pada dokumen ini; jika ada proyek yang tidak masuk, maka menjadi bahan masukan untuk merevisi dokumen yang ada.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.10
Apakah ada unit organisasi khusus dalam struktur pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengelola teknologi informasi dan komunikasi ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, karena kebanyakan hanya bersifat ad-hoc atau aktivitas berbasis proyek. 2 Ada, namun tergabung dalam sebuah unit yang memiliki beberapa tupoksi lain selain mengelola teknologi informasi dan komunikasi. 3 Ada, dimana unit ini secara khusus memiliki tupoksi mengelola teknologi informasi dan komunikasi, dan tiga tingkat di bawah walikota/bupati. 4 Ada, dimana unit ini secara khusus memiliki tupoksi mengelola teknologi informasi dan komunikasi, dan berada dua tingkat di bawah walikota/bupati. 5 Ada, dimana unit ini secara khusus memiliki tupoksi mengelola teknologi informasi dan komunikasi, dan berada langsung satu tingkat di bawah walikota/bupati. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.11
Apakah daerah memiliki dokumen cetak biru atau “blue print” Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibergunakan sebagai panduan teknis ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah terdapat inisiatif untuk segera menyusunnya. 2 Ada, namun tidak dimutakhirkan karena sudah dibuat cukup lama. 3 Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun. 4 Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan.
Halaman 42
5
Ada, dan senantiasa diperbaharui secara periodik dari tahun ke tahun, dan telah dikomunikasikan serta disosialisasikan dengan baik ke seluruh jajaran organisasi dan segenap pemangku kepentingan, serta dievaluasi/diaudit efektivitas keberadaannya.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.12
Apakah dokumen arsitektur ini dipergunakan sebagai panduan teknis pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak, hanya disimpan di lemari sebagai arsip. 2 Ya, namun hanya sebagian kecil saja inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang mengacu pada rancngan arsitektur ini. 3 Ya, rata-rata inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada rancangan arsitektur ini. 4 Ya, sebagian besar inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada rancangan arsitektur ini. 5 Ya, semua inisiaitf pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada rancangan arsitektur ini; jika ada yang menyimpang, dijadikan bahan masukan untuk merevisi dan memperbaiki rancangan arsitektur yang ada. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.13
Apakah terdapat dokumen yang jelas dan detail terkait dengan fungsi kunci, deskripsi pekerjaan, serta SOP (Standard Operating Procedure) dari proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, semuanya berjalan secara naluri dan kebiasaan. 2 Ada, dipergunakan sebagai panduan kerja, namun tidak pernah dikaji maupun dimutakhirkan. 3 Ada, dipergunakan sebagai panduan kerja, dan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perbaikan. 4 Ada, dipergunakan sebagai panduan kerja, senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perbaikan, dan dipakai sebagai basis evaluasi kinerja. 5 Ada, dipergunakan sebagai panduan kerja, senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perbaikan, dipakai sebagai basis evaluasi kinerja dan penentuan remunerasi berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab. Bukti Pendukung
Halaman 43
Catatan Tambahan No.14
Apakah terdapat satu atau beberapa standar (misalnya: tipe aplikasi, fitur/spesifikasi piranti keras, manajemen pengelolaan, pengkodean data/informasi, dsb.) terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang diadopsi ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada sama sekali. 2 Ada, kadang-kadang dipergunakan, kadang-kadang tidak. 3 Ada, dipergunakan secara konsisten sebagai basis pengelolaan. 4 Ada, dipergunakan secara konsisten sebagai basis pengelolaan, dan dikembangkan secara kontinyu dan berkesinambungan. 5 Ada, dipergunakan secara konsisten sebagai basis pengelolaan, dikembangkan secara kontinyu dan berkesinambungan, dan dievaluasi/diaudit kepatuhan adopsinya (surveillance). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.15
Dalam melaksanakan berbagai proyek teknologi informasi, apakah dimiliki sebuah mekanisme baku dan standar manajemen pengelolaan proyek dimaksud (misalnya: Project Management) ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah dipikirkan untuk menyusunnya. 2 Ada, namun belum secara konsisten diadopsi sepenuhnya. 3 Ada, dan dijadikan sebagai acuan baku pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi. 4 Ada, dipergunakan sebagai acuan baku pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi, dan dijadikan basis evaluasi kinerja pemerintah daerah. 5 Ada, dipergunakan sebagai acuan baku pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi, dijadikan basis evaluasi kinerja daerah, dan senantiasa dikembangkan/direvisi mekanisme baku dimaksud. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.16
Apakah telah dimiliki kerangka dan mekanisme yang dipergunakan sebagai basis penghitungan cost-benefit dari setiap program, proyek, atau inisiatif investasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diusulkan ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu.
Halaman 44
1 2 3 4 5
Tidak ada, namun sudah dipikirkan untuk menyusunnya. Ada, namun belum secara konsisten dipergunakan dalam proses justifikasi investasi. Ada, dan dijadikan acuan standar Ada, dipergunakan sebagai acuan baku pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi, dan dijadikan basis evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ada, dipergunakan sebagai acuan baku pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi, dijadikan basis evaluasi kinerja daerah, dan senantiasa dikembangkan/direvisi mekanisme baku dimaksud.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.17
Apakah pemerintah daerah memiliki program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu/tidak ada. 1 Ada, namun bersifat sporadis dan tidak terencana. 2 Ada, dengan ruang lingkup dan target sasaran audiens sesuai dengan anggaran . 3 Ada, terencana dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, kontinyu, dan berkesinambungan. 4 Ada, terencana dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, kontinyu, dan berkesinambungan, dan mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari stakeholder lain diluar pemerintahan. 5 Ada, terencana dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten, kontinyu, dan berkesinambungan, mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari stakeholder lain diluar pemerintahan, dan dipantau serta dievaluasi tingkat efektivitasnya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan 2.b. Aspek Pengadaan dan Pembangunan No.18
Bagaimana proses pengadaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu. 1 Dilakukan secara manual, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa. 2 Sebagian dilaksanakan secara manual, sebagian melalui prosedur elektronik (e-procurement), dengan berpedoman pada peraturan
Halaman 45
3 4
5
perundang-undangan yang berlaku. Seluruhnya dilakukan secara elektronik (e-procurement), dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruhnya dilakukan secara elektronik (e-procurement), dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebagian besar proses pengadaan mendapatkan penilaian baik (minimal “wajar”) sebagai hasil audit pihak eksternal. Seluruhnya dilakukan secara elektronik (e-procurement), dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana selurus proses pengadaan mendapatkan penilaian baik (minimal “wajar”) sebagai hasil audit pihak eksternal.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.19
Darimana sumber dana investasi yang dipergunakan dalam membangun teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 100% dana investasi berasal dari pemerintah pusat. 2 100% dana investasi berasal dari gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan proporsi yang berbeda-beda. 3 100% dana investasi berasal dari pemerintah daerah. 4 Sebagian besar dana investasi berasal dari pemerintah pusat/daerah, dan sisanya merupakan dana partisipasi industri dan masyarakat daerah setempat. 5 Sebagian besar dana investasi berasal dari partisipasi industri dan masyarakat daerah, ditambah dengan sejumlah dana dari pemerintah pusat/daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.20
Darimana sumber dana operasional yang dipergunakan dalam membangun teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 100% dana operasional berasal dari pemerintah pusat. 2 100% dana operasional berasal dari gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan proporsi yang berbeda-beda. 3 100% dana operasional berasal dari pemerintah daerah. 4 Sebagian besar dana operasional berasal dari pemerintah pusat/daerah, dan sisanya merupakan dana partisipasi industri dan masyarakat daerah setempat.
Halaman 46
5
Sebagian besar dana operasional berasal dari partisipasi industri dan masyarakat daerah, ditambah dengan sejumlah dana dari pemerintah pusat/daerah.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.21
Dalam hal kepatuhan terhadap kepemilikan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), terutama dalam pengelolaan piranti lunak (software), bagaimana daerah menerapkan asas ini ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Hampir semua piranti lunak yang dipergunakan tidak legal, hanya sedikit yang secara formal dibeli HAKI-nya. 2 Rata-rata piranti lunak sudah dipenuhi aspek HAKI-nya, namun masih cukup banyak yang belum legal. 3 Seluruh piranti lunak sifatnya legal, karena ada mekanisme pemenuhan aspek HAKI-nya. 4 Seluruh piranti lunak bersifat legal, dan senantiasa diperbaharui dan dimutakhirkan lisensinya sesuai dengan perkembangan organisasi. 5 Seluruh piranti lunak bersifat legal, dan senantiasa diperbaharui dan dimutakhirkan lisensinya sesuai dengan perkembangan organisasi, dan terdapat hukuman (punishment) bagi yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.22
Bagaimana cara pemerintah daerah menyusun kebutuhan (requirements) teknologi informasi dan komunikasi yang diinginkan ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Menebak-nebak sendiri, berdasarkan trend teknologi yang diketahui. 2 Berkaca pada daerah lain, dan mencoba mengikutinya. 3 Menyewa konsultan ahli, baik dari kalangan industri maupun akademisi. 4 Membentuk tim ad-hoc khusus yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu manajemen, perwakilan pengguna, divisi teknologi informasi, dan pihak eksternal sebagai narasumber ahli (konsultan industri atau akademisi) 5 Membentuk tim ad-hoc khusus yang terdiri dari manajemen, perwakilan pengguna, divisi teknologi informasi, dan pihak eksternal sebagai narasumber ahli (konsultan industri atau akademisi) untuk melaksanakan sebuah proyek/program khusus untuk mendefinisikan kebutuhan berdasarkan metodologi best-practice.
Halaman 47
Bukti Pendukung Catatan Tambahan 2.c Aspek Penerapan dan Pengelolaan No.23
Apakah pemerintah daerah memiliki infrastruktur redundan (sistem backup) yang siap bekerja seandainya terjadi sesuatu pada sistem utama (Business Continuity Plan) ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah direncanakan untuk segera dibangun. 2 Ada, namun bersifat manual dan tidak real-time (cold site). 3 Ada, bersifat online dan real-time (hot site). 4 Ada, bersifat online dan real-time (hot site), dan secara periodik dilakukan simulasi atau latihan keadaan darurat, yaitu ketika sistem utama seolah-olah tidak bekerja. 5 Ada, bersifat online dan real-time (hot site), secara periodik dilakukan simulasi atau latihan keadaan darurat, dan dijadikan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.24
Apakah pemerintah daerah memiliki data center (pusat data) yang aman dan terkelola dengan baik ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah direncanakan untuk segera dibangun. 2 Ada, namun belum dikelola secara baik dan profesional. 3 Ada, dan telah dikelola secara baik dan profesional. 4 Ada, telah dikelola secara baik dan profesional, dan mendapatkan sertifikasi dari badan standar independen untuk masalah penanganan keamanannya. 5 Ada, telah dikelola secara baik dan profesional, telah mendapatkan sertifikasi dari badan standar independen untuk masalah penanganan keamanannya, dan diaudit secara berkala pengelolaannya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 48
No.25
Apakah pemerintah daerah memiliki pusat dukungan informasi atau “help desk” untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna teknologi dan informasi ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah direncanakan untuk segera dibangun. 2 Ada, namun baru beroperasi selama jam kantor saja. 3 Ada, dan telah beroperasi secara penuh 24 jam sehari. 4 Ada, telah beroperasi 24 jam sehari, dan memiliki catatan atau rekaman elektronik detail mengenai jenis permasalahan yang dihadapi dan seluk beluknya (siapa yang melaporkan, jenis keluhannya, penyebab permasalahan, usulan solusinya, dan lain sebagainya). 5 Ada, telah beroperasi 24 jam sehari, dan memiliki catatan atau rekaman elektronik detail mengenai jenis permasalahan yang dihadapi dan seluk beluknya (siapa yang melaporkan, jenis keluhannya, penyebab permasalahan, usulan solusinya, dan lain sebagainya), dan dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan pengambilan keputusan. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.26
Bagaimana model pengelolaan aset serta manajemen teknologi informasi dan komunikasi selama ini dilaksanakan ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Modelnya tidak begitu jelas, karena masih bersifat sporadis. 2 Semua pekerjaan dan manajemen pengelolaan dilakukan sendiri oleh pemerintah. 3 Pekerjaan dan manajemen pengelolaan dilakukan bersama antara pemerintah dengan pihak swasta yang terkait dengannya. 4 Dikembangkan model PPP (Public Private Partnership) yang disahkan oleh peraturan daerah yang selaras dengan sistem perundangundangan yang berlaku. 5 Dikembangkan model PPP (Public Private Partnership) yang disahkan oleh peraturan daerah yang selaras dengan sistem perundangundangan yang berlaku, dan sering dijadikan sebagai rujukan daerah lain dalam melaksanakan hal serupa karena kinerjanya yang terbukti sukses. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 49
No.27
Apakah telah ada mekanisme yang terkait dengan manajemen keamanan informasi di daerah anda ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah direncanakan untuk menyusunnya. 2 Ada, namun baru bersifat parsial, sporadis, dan kurang disosialisasikan 3 Ada, telah dikomunikasikan dan disosialisasikan secara konsisten ke seluruh pemangku kepentingan, dan sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik. 4 Ada, telah dikomunikasikan dan disosialisasikan secara konsisten ke seluruh pemangku kepentingan, dimana sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik dan dimonitor secara kontinyu kinerjanya. 5 Ada, telah dikomunikasikan dan disosialisasikan secara konsisten ke seluruh pemangku kepentingan, dimana sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik dan dimonitor secara kontinyu kinerjanya, dan telah mendapatkan sertifikasi standar keamanan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen. Bukti Pendukung Catatan Tambahan 2.d Aspek Pengawasan dan Pengembangan No.28
Apakah terdapat mekanisme audit kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun dilakukan secara internal mandiri (self assessment). 3 Ada, dilakukan oleh pihak independen, namun belum secara berkala dilakukan. 4 Ada, secara berkala dan kontinyu dilakukan oleh pihak independen. 5 Ada, secara berkala dilakukan oleh pihak independen, dan menghasilkan nilai minimal “baik” di sebagian besar aspek manajemen pengelolaan yang diaudit. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.29
Apakah ada mekanisme pemberian penghargaan bagi mereka yang berhasil membangun/menerapkan teknologi informasi dan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan tata kelola pembangunan/implementasi teknologi informasi ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu.
Halaman 50
1 2 3 4 5
Tidak ada. Ada, namun tidak dilaksanakan secara konsisten. Ada, dilakukan secara konsisten terhadap yang bersangkutan. Ada, secara berkala dan kontinyu dilakukan terhadap yang bersangkutan, dan telah menjadi budaya tak tertulis dalam organisasi. Ada, secara berkala dan kontinyu dilakukan terhadap yang bersangkutan, dan telah menjadi bagian terintegrasi dengan sistem remunerasi karyawan.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.30
Apakah anda pernah dikaji dan diberikan peringkat oleh Kemkominfo melalui program PeGI ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu/tidak pernah. 1 Pernah, mendapatkan nilai antara 0 dan 1 dari skala 4. 2 Pernah, mendapatkan nilai antara 1 dan 2 dari skala 4. 3 Pernah, mendapatkan nilai antara 2 dan 3 dari skala 4. 4 Pernah, mendapatkan nilai antara 3 dan 3.5 dari skala 4. 5 Pernah, mendapatkan nilai antara 3.5 dan 4.0 dari skala 4. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.31
Apakah anda pernah turut serta dalam lomba e-Government yang diselenggarakan oleh komunitas media ? Responden: Pemda 0 Tidak tahu/tidak pernah. 1 Pernah, namun tidak pernah masuk ke babak nominasi pemenang (short list). 2 Pernah, dan masuk ke dalam babak nominasi pemenang. 3 Pernah, dan mendapatkan penghargaan juara (peringkat 1 sd 3). 4 Pernah, dan beberapa kali mendapatkan penghargaan juara (peringkat 1 sd 3). 5 Pernah, dan selalu mendapatkan penghargaan juara (peringkat 1 sd 3). Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 51
No.32
Apakah pernah mendapatkan penghargaan dari lembaga-lembaga lain, dari luar maupun dalam negeri, terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah anda ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu/tidak pernah. 1 Pernah, paling tidak memperoleh 1 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. 2 Pernah, paling tidak memperoleh 2-3 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. 3 Pernah, paling tidak mendapatkan 4-5 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. 4 Pernah, paling tidak mendapatkan 6-10 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. 5 Pernah, mendapatkan lebih dari 10 penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
3. Sumber Daya Teknologi 3.a. Jejaring Infrastruktur No.33
Seberapa besar jangkauan lingkup (coverage) infrastruktur telepon tetap maupun nirkabel (wireless) di daerah anda ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Di bawah 40% dari luar daerah. 2 Kira-kira antara 40-60% dari luas daerah. 3 Kira-kira antara 61-75% dari luas daerah. 4 Kira-kira antara 76-90% dari luas daerah. 5 Kira-kira antara antara 91-100% dari luas daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.34
Ada berapa perusahaan penyelenggara telekomunikasi (Telco Provider) yang beroperasi di daerah anda ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Hanya ada 1 perusahaan. 2 Ada 2 perusahaan. 3 Ada 3 perusahaan. 4 Ada 4-5 perusahaan.
Halaman 52
5
Lebih dari 5 perusahaan.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.35
Ada berapa perusahaan ISP (Internet Service Provider) yang beroperasi di daerah anda ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Hanya ada 1-3 ISP. 2 Ada 4-7 ISP. 3 Ada antara 8-15 ISP. 4 Ada antara 16-25 ISP. 5 Ada lebih dari 25 ISP. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.36
Dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di daerah anda, berapa persen kira-kira yang telah memiliki warnet ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Di bawah 10% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 2 Kira-kira antara 10-25% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 3 Kira-kira antara 26-50% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 4 Kira-kira antara 51-75% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 5 Lebih dari 75% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.37
Dari seluruh desa atau kelurahan yang ada di daerah anda, berapa persen kira-kira yang telah memiliki PLIK/MPLIK atau pusat-pusat layanan informasi umum lainnya yang dibangun oleh pihak pemerintah maupun swasta ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Di bawah 10% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 2 Kira-kira antara 10-25% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 3 Kira-kira antara 26-50% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 4 Kira-kira antara 51-75% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. 5 Lebih dari 75% dari jumlah desa/keluarahan yang ada. Bukti Pendukung Catatan
Halaman 53
Tambahan No.38
Secara umum, bagaimana menurut anda kinerja infrastruktur pendukung yaitu listrik dalam kehidupan sehari-hari ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Sangat buruk, pasokan listrik lebih banyak “mati”-nya daripada “hidup”-nya. 2 Tidak begitu baik, karena listrik sehari-hari sering “byar-pet”. 3 Listrik cukup stabil, dan jarang padam. 4 Listrik sangat stabil, jika ada pemadaman akan diberitahukan jauhjauh hari sebelumnya oleh pihak pemasok. 5 Listrik sangat stabil, dan jumlah pemadaman dapat dihitung dengan jari per tahunnya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan 3.b. Piranti Keras dan Kanal Akses No.39
Kira-kira ada berapa jumlah komputer atau notebook per-100 jumlah penduduk di daerah anda ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Ada kurang lebih 1-15 per 100 jumlah penduduk. 2 Ada kurang lebih 16-25 per 100 jumlah penduduk. 3 Ada kurang lebih 26-50 per 100 jumlah penduduk. 4 Ada kurang lebih 51-75 per 100 jumlah penduduk. 5 Ada kurang lebih 76-100 per 100 jumlah penduduk. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.40
Kira-kira ada berapa jumlah telepon genggam per-100 jumlah penduduk di daerah anda ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Ada kurang lebih 1-15 per 100 jumlah penduduk. 2 Ada kurang lebih 16-25 per 100 jumlah penduduk. 3 Ada kurang lebih 26-50 per 100 jumlah penduduk. 4 Ada kurang lebih 51-75 per 100 jumlah penduduk. 5 Ada kurang lebih 76-100 per 100 jumlah penduduk. Bukti Pendukung Catatan
Halaman 54
Tambahan No.41
Kira-kira ada berapa persen rumah tangga yang memiliki telepon tetap (bukan telepon genggam) ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.42
Kira-kira berapa persen rumah tangga di daerah anda yang memiliki komputer di dalamnya (komputer meja atau PC Desktop, bukan notebook atau laptop) ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.43
Dari seluruh PC Desktop yang ada di rumah tangga, kira-kira berapa persen yang terhubung ke internet ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 55
No.44
Dari seluruh individu pemilik telepon genggam, berapa persen yang menggunakannya untuk mengakses internet ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
3.c. Piranti Lunak Program dan Aplikasi No.45
Kira-kira berapa persen dari software yang dipergunakan bersifat legal (tidak melanggar HAKI)? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Ada kurang lebih 1-15 per 100 jumlah penduduk. 2 Ada kurang lebih 16-25 per 100 jumlah penduduk. 3 Ada kurang lebih 26-50 per 100 jumlah penduduk. 4 Ada kurang lebih 51-75 per 100 jumlah penduduk. 5 Ada kurang lebih 76-100 per 100 jumlah penduduk. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.46
Aplikasi atau software non internet seperti apa dan untuk keperluan apa yang paling banyak dipergunakan oleh pemilik komputer PC atau notebook ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Keperluan mengetik (word processor) atau berhitung (spreadsheet). 2 Keperluan mengetik (word processor), berhitung (spreadsheet), dan presentasi. 3 Keperluan mengetik (word processor), berhitung (spreadsheet), presentasi, dan mengolah data (database). 4 Keperluan mengetik (word processor), berhitung (spreadsheet), presentasi, mengolah data (database), dan mendesain/mengelola multimedia. 5 Keperluan mengetik (word processor), berhitung (spreadsheet), presentasi, mengolah data (database), mendesain/mengelola
Halaman 56
multimedia dan menjalankan aplikasi personal lainnya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.47
Aplikasi atau software berbasis internet seperti apa dan untuk keperluan apa yang paling banyak dipergunakan oleh pemilik komputer PC atau notebook ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Untuk berkomunikasi melalui email atau chatting atau video conference. 2 Untuk berkomunikasi (email, chatting, vicon) dan berselancar di internet (browsing). 3 Untuk berkomunikasi (email, chatting, vicon), berselancar di internet (browsing), dan berjejaring sosial (social networking). 4 Untuk berkomunikasi (email, chatting, vicon), berselancar di internet (browsing), berjejaring sosial (social networking), dan bertransaksi (ecommerce). 5 Untuk berkomunikasi (email, chatting, vicon), berselancar di internet (browsing), berjejaring sosial (social networking), bertransaksi (ecommerce), dan berkolaborasi. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.48
Dalam lingkungan daerah anda, software aplikasi jenis apa saja yang sudah pernah dikembangkan sendiri dan dipergunakan oleh masyarakat luas atau komunitas tertentu ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Satu jenis aplikasi di antara tipe: e-government, e-commerce, elearning, e-business, e-procurement, e-learning, dan e-health. 3 Dua-tiga jenis aplikasi di antara tipe: e-government, e-commerce, elearning, e-business, e-procurement, e-learning, dan e-health. 4 Empat-lima jenis aplikasi di antara tipe: e-government, e-commerce, elearning, e-business, e-procurement, e-learning, dan e-health. 5 Enam-tujuh jenis aplikasi di antara tipe: e-government, e-commerce, elearning, e-business, e-procurement, e-learning, dan e-health. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 57
No.49
Bagaimana adopsi software open source dalam lingkungan daerah anda ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Sangat rendah, hanya sedikit sekali masyarakat yang mengetahui dan menggunakannya. 2 Ada sejumlah komunitas yang memahami dan menggunakannya. 3 Cukup banyak komunitas dan masyarakat yang menggunakannya. 4 Mayoritas individu dan masyarakat menggunakannya. 5 Hampir semua individu dan masyarakat menggunakannya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.50
Apakah daerah anda terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi unggulan (flagship) yang dikelola oleh Dewan TIK Nasional ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak sama sekali. 2 Ya, terlibat dalam 1 kegiatan flagship. 3 Ya, terlibat dalam 2-3 kegiatan flagship. 4 Ya, terlibat dalam 4-5 kegiatan flagship. 5 Ya, terlibat pada lebih dari 5 kegiatan flagship. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
3.d. Data, Informasi, dan Pengetahuan No.51
Apakah terdapat data center di daerah anda yang dikelola oleh pihak di luar pemerintah (misalnya oleh swasta) ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada, namun sudah direncanakan untuk segera dibangun. 2 Ada, namun belum dikelola secara baik dan profesional. 3 Ada, dan telah dikelola secara baik dan profesional. 4 Ada, telah dikelola secara baik dan profesional, dan mendapatkan sertifikasi dari badan standar independen untuk masalah penanganan keamanannya. 5 Ada, telah dikelola secara baik dan profesional, telah mendapatkan sertifikasi dari badan standar independen untuk masalah penanganan keamanannya, dan diaudit secara berkala pengelolaannya. Bukti
Halaman 58
Pendukung Catatan Tambahan No.52
Apakah daerah memiliki standar pengkodean data induk (seperti nomor ID individu, kode kelurahan, dan lain-lain) yang harus digunakan oleh seluruh komunitas dan masyarakat yang menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi ? Responden: Pemerintah, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ya memiliki, namun tidak seluruh aplikasi mengacu secara konsisten terhadap pengkodean data tersebut. 3 Ya, memiliki, dan rata-rata aplikasi telah secara konsisten mempergunakannya. 4 Ya, memiliki, dan sebagian besar aplikasi telah secara konsisten mempergunakannya. 5 Ya, memiliki, dan semua aplikasi yang ada di daerah telah menggunakannya secara konsisten dan masif. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.53
Apakah daerah anda memiliki pusat data yang menyimpan berbagai dokumen elektronik sebagai arsip publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun tersebar secara sporadis di berbagai tempat. 3 Ada sebuah pusat data yang dikelola dengan cukup baik. 4 Ada beberapa pusat data yang saling terhubung dan terintegrasi satu dengan lainnya. 5 Ada beberapa pusat data yang terintegrasi, dan dapat diakses secara online/realtime dari mana saja. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.54
Apakah pemerintah dan seluruh komponen industri di daerah anda mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan terkait dengan kewajiban untuk meretensi data/informasi interaksi dan transaksi sehari-hari ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu.
Halaman 59
1 2 3 4 5
Sebagian besar masyarakat tidak tahu mengenai aturan tersebut. Hanya sebagian kecil yang melakukannya. Cukup banyak pihak yang melakukannya. Mayoritas pihak melakukannya. Hampir semua pihak telah melakukannya dengan baik.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.55
Apakah terdapat aplikasi portal yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam mencari data terkait dengan daerah anda yang dapat dipergunakan ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun tersebar secara sporadis di berbagai tempat. 3 Ada sebuah portal utama yang dikelola dengan cukup baik. 4 Ada beberapa portal utama yang saling terhubung dan terintegrasi satu dengan lainnya. 5 Ada sebuah portal yang terhubung secara terintegrasi dengan seluruh portal utama yang ada di daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.56
Apakah terdapat perpustakaan publik di daerah anda yang di dalamnya menyimpan sejumlah arsip elektronik dan melibatkan komputer dalam proses pengelolaan koleksi referensi buku yang dimiliki ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun masih sangat sederhana. 3 Ada, dan cukup efektif penggunaan dan pemanfaatannya oleh publik. 4 Ada beberapa perpustakaan yang telah beroperasi dengan baik dan didukung oleh fasilitas teknologi informasi. 5 Ada cukup banyak yang telah lama beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 60
3.e. Sumber Daya Manusia No.57
Kira-kira berapa persen penduduk di daerah anda yang dianggap memiliki kemampuan dalam mempergunakan komputer dan internet (fungsi-fungsi standar) ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.58
Dari seluruh pegawai pemerintah maupun swasta yang ada di daerah anda, kira-kira berapa persen yang dianggap mampu menggunakan komputer dan internet (fungsi-fungsi standar) ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.59
Dari seluruh komunitas akademik (dari tingkat taman kanakkanak sampai dengan perguruan tinggi) yang ada di daerah anda, kira-kira berapa persen yang dianggap mampu menggunakan komputer dan internet (fungsi-fungsi standar) ? Responden: Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 10%. 2 Kurang lebih antara 11-25%. 3 Kurang lebih 26-50%. 4 Kurang lebih 51-75%. 5 Kurang lebih di atas 75%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 61
No.60
Per 100 orang penduduk, kira-kira berapa orang yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi akademik atau vokasi di bidang komputer dan/atau informatika ? Responden: Pemda, Akademisi dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kurang lebih di bawah 1%. 2 Kurang lebih antara 2-5%. 3 Kurang lebih 6-15%. 4 Kurang lebih 16-35%. 5 Kurang lebih di atas 35%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.61
Dalam berbagai proyek pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di daerah anda, dari mana saja asal para pekerja (SDM) berlatar belakang komputer/informatika tersebut? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Hampir semua dari luar daerah. 2 Kebanyakan dari luar daerah. 3 Kebanyakan dari daerah sendiri. 4 Hampir semua dari daerah sendiri. 5 Semuanya dari daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.62
Untuk para pengguna komputer yang ada di daerah anda, kirakira dari mana saja yang bersangkutan belajar mengenai cara memanfaatkan komputer dan internet ? Responden: Industri, Akademisi, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Kebanyakan belajar sendiri (mandiri) atau otodidak. 2 Kebanyakan belajar dari orang lain dan sumber referensi (buku). 3 Kebanyakan belajar dari orang lain, sumber referensi, dan mengikuti pendidikan non formal (pelatihan dan kursus). 4 Kebanyakan belajar dari orang lain, sumber referensi, dan mengikuti pendidikan formal (akademik maupun vokasi). 5 Kebanyakan belajar dari orang lain, sumber referensi, mengikuti pendidikan formal (akademik maupun vokasi) maupun informal. Bukti Pendukung
Halaman 62
Catatan Tambahan
4. Komuntias dan Kelompok Masyarakat 4.a. Pemerintah No.63
Adakah peraturan daerah yang menekankan akan pentingnya teknologi informasi sehingga harus diperhatikan dan diterapkan dalam berbagai lingkungan komunitas daerah ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun hanya berlaku untuk kalangan internal pemerintahan saja. 3 Ada, dan berlaku untuk seluruh komunitas dan masyarakat daerah. 4 Ada, berlaku untuk seluruh komunitas dan masyarakat daerah, dan dimonitor secara ketat oleh pemerintahan. 5 Ada, berlaku untuk seluruh komunitas dan masyarakat daerah, dimonitor secara ketat oleh pemerintahan, dan jelas skema “reward and punishment”-nya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.64
Apakah pemerintah memiliki jalur komunikasi tetap via media semacam televisi (acara), koran (berita), majalah (kolom), radio (slot) untuk mengkomunikasikan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada di beberapa media, namun dalam ukuran kecil. 3 Ada di sejumlah media, dan cukup efektif. 4 Ada di sejumlah media, dan sangat signifikan dampaknya. 5 Ada cukup banyak jalur media yang memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 63
No.65
Apakah pemerintah memiliki MOU dengan berbagai sektor industri dan komunitas dalam konteks pelaksanaan PPP (Public Private Partnerships) ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun hanya sebatas nota kesepahaman, tidak ditindaklanjuti. 3 Ada sejumlah kesepakatan dan dilaksanakan dengan baik. 4 Ada sejumlah kesepakatan, dilaksanakan dengan baik, dan diukur kinerjanya. 5 Ada sejumlah kesepakatan, dilaksanakan dengan baik, diukur kinerjanya, dan senantiasa dikembangkan ruang lingkup kerjasamanya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.66
Apakah pemerintah daerah mendapatkan dukungan dan bantuan sumber daya maupun asistensi dari pihak ketiga yang berasal dari dalam maupun luar negeri ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada sejumlah bantuan kecil dari pihak luar. 3 Ada cukup banyak bantuan yang kontinyu dan berkesinambungan dari pihak luar. 4 Ada banyak sekali dukungan dan bantuan dari luar yang telah dipadukan dengan mekanisme internal pemerintahan. 5 Ada banyak sekali dukungan dan bantuan dari luar yang telah dipadukan dengan mekanisme internal pemerintahan, dan berhasil meningkatkan kinerja teknologi informasi dan komunikasi daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.67
Apakah pemerintah daerah memiliki mekanisme insentif bagi mereka yang berjuang untuk membangun dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun bersifat “case-by-case”. 3 Ada, dan telah diatur dengan sejumlah keputusan/peraturan terkait. 4 Ada, diimplementasikan dengan baik, dan terbukti meningkatkan
Halaman 64
5
partisipasi pembangunan/pengembangan komunikasi di daerah. Ada, diimplementasikan dengan baik, partisipasi pembangunan/pengembangan komunikasi di daerah, dan mendatangkan sektor dan lini kehidupan.
teknologi informasi dan terbukti meningkatkan teknologi informasi dan keberhasilan di berbagai
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.68
Apakah ada bentuk apresiasi publik yang pernah diberikan kepada pemerintah terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun di daerah anda ? Responden: Pemda, Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun bersifat informal. 3 Ada, dalam bentuk formal dengan berbagai cara penyampaiannya. 4 Cukup banyak penghargaan yang diperoleh dalam bentuk informal maupun formal. 5 Sangat banyak penghargaan formal maupun informal yang diberikan oleh publik kepada pemerintah sebagai bentuk apresiasi keberhasilan. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.69
Apakah ada aplikasi teknologi informasi dan komunikasi daerah yang pernah mendapatkan atau dijadikan rujukan penghargaan internasional ? Responden: Pemda, Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, 1 buah aplikasi yang mendapatkan penghargaan internasional. 3 Ada, beberapa buah aplikasi yang mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. 4 Ada, cukup banyak aplikasi yang mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. 5 Ada banyak aplikasi yang mendapatkan penghargaan dan pengakuan internasional. Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 65
4.b. Industri No.70
Apakah banyak perusahaan di daerah yang bergerak di bidang penjualan, perakitan, dan/atau pendistribusian piranti keras semacam komputer dan alat-alat jaringan ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun sangat sedikit. 3 Ada cukup banyak. 4 Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi daerah. 5 Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi di daerah, tingkat provinsi, maupun level nasional. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.71
Apakah banyak perusahaan di daerah yang bergerak di bidang analisa, perancangan, pembuatan, dan/atau pendistribusian piranti lunak aplikasi (software) ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun sangat sedikit. 3 Ada cukup banyak. 4 Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi daerah. 5 Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi di daerah, tingkat provinsi, maupun level nasional. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.72
Apakah banyak perusahaan di daerah yang bergerak di bidang jasa konsultasi, pelatihan, outsourcing, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi lainnya ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun sangat sedikit. 3 Ada cukup banyak. 4 Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi daerah.
Halaman 66
5
Ada, sangat banyak, dan aktif turut serta membangun teknologi informasi dan komunikasi di daerah, tingkat provinsi, maupun level nasional.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.73
Apakah sering diadakan pameran teknologi informasi dan komunikasi di wilayah anda yang diselenggarakan oleh industri ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun frekuensinya sangat jarang. 3 Ada, dengan frekuensi berkala yang cukup. 4 Sering dilakukan secara berkala. 5 Sangat sering dilakukan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.74
Apakah sering dilakukan tender proyek teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pemerintah maupun industri yang diumumkan secara terbuka ? Responden: Pemda, Industri, dan Masyarakat 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, namun frekuensinya sangat jarang. 3 Ada, dengan frekuensi berkala yang cukup. 4 Sering dilakukan secara berkala. 5 Sangat sering dilakukan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.75
Berapa besar kira-kira kontribusi industri teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ? Responden: Pemda dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Di bawah 5%. 2 Antara 6-10%. 3 Antara 11-25%. 4 Antara 26-40%. 5 Di atas 40%..
Halaman 67
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.76
Bagaimana anda menilai kinerja industri teknologi informasi dan komunikasi di daerah anda ? Responden: Pemda, Akademisi, dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. 2 Lumayan berkembang, namun sangat lambat. 3 Berkembang dengan baik. 4 Berkembang cepat. 5 Berkembang sangat cepat, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan 4.c. Pendidikan No.77
Kira-kira ada berapa perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait dengan komputer dan informatika (teknologi informasi dan komunikasi) ? Responden: Pemda dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, sekitar 1-3 perguruan tinggi. 3 Ada, sekitar 4-10 perguruan tinggi. 4 Ada, sekitar 11-25 perguruan tinggi. 5 Ada, lebih dari 26 perguruan tinggi. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.78
Kira-kira ada berapa Sekolah Menengah Kejuruan di bidang komputer dan informatika (teknologi informasi dan komunikasi) yang beroperasi di daerah anda ? Responden: Pemda dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada. 2 Ada, sekitar 1-5 SMK. 3 Ada, sekitar 6-15 SMK. 4 Ada, sekitar 16-30 SMK. 5 Ada, lebih dari 30 SMK.
Halaman 68
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.79
Apakah cukup banyak tumbuh lembaga-lembaga pelatihan penggunaan dan pemanfaatan komputer di sekitar daerah anda ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu/Tidak ada. 1 Ada beberapa buah, dapat dihitung dengan jari. 2 Lumayan banyak, namun tidak tersebar merata. 3 Cukup banyak dan menyebar merata di seluruh daerah. 4 Ada banyak, menyebar di seluruh daerah, dan sudah beroperasi cukup lama. 5 Ada banyak dan menjamur di mana-mana, dan senantiasa ramai dikunjungi pelanggan. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.80
Apakah mudah ditemukan buku-buku atau publikasi-publikasi lain mengenai cara belajar menggunakan dan memanfaatkan komputer di daerah anda ? Responden: Industri dan Masyarakat 0 Tidak tahu/Tidak ada. 1 Cukup sulit mencari buku dan publikasi dimaksud. 2 Tidak mudah, karena hanya dapat ditemukan di pusat kota semata. 3 Cukup mudah diperoleh dimana-mana. 4 Mudah diperoleh dimana-mana, terutama di pusat keramaian publik. 5 Sangat mudah ditemukan dimanapun karena sangat laku penjualannya. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.81
Apakah berbagai institusi pendidikan di daerah anda, mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimum? Responden: Industri, Masyarakat, dan Akademisi 0 Tidak tahu/Tidak sama sekali. 1 Dimanfaatkan hanya seperlunya saja. 2 Dimanfaatkan untuk beberapa hal, namun tidak semuanya optimum. 3 Dimanfaatkan cukup intens, dan ada beberapa di antaranya yang telah optimum implementasinya. 4 Dimanfaatkan secara baik dan cukup intens oleh mayoritas lembaga pendidikan formal yang ada di daerah.
Halaman 69
5
Dimanfaatkan secara optimum oleh hampir semua lembaga pendidikan formal yang ada di daerah.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.82
Apakah cukup banyak diselenggarakan program sosialisasi dan edukasi oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat yang tertarik dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ? Responden: Industri, Masyarakat, dan Akademisi 0 Tidak tahu/Tidak ada. 1 Hanya sesekali dilaksanakan, dan tidak tentu jadwalnya. 2 Beberapa kali dilaksanakan dalam setahun. 3 Cukup sering dilaksanakan oleh berbagai pihak dari tahun ke tahun. 4 Sangat sering dilaksanakan oleh berbagai pihak. 5 Sangat sering dilaksanakan oleh berbagai khalangan dan telah menjadi tradisi tahunan di daerah. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.83
Dalam komunitas guru dan/atau dosen, kira-kira berapa persen yang “melek internet” dan menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik serta rajin menularkan ilmunya ke masyarakat ? Responden: Industri, Masyarakat, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Kira-kira di bawah 10%. 2 Kira-kira antara 10% hingga 20%. 3 Kira-kira antara 21 hingga 33%. 4 Kira-kira antara 34% hingga 50%. 5 Kira-kira di atas 50%. Bukti Pendukung Catatan Tambahan 4.d. Konsumen/Individu No.84
Dari 100 orang jumlah penduduk awam yang diambil secara acak di daerah, kira-kira berapa persen yang berlangganan internet dalam arti kata mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membayar jasa koneksi internet untuk keperluan personal ? Responden: Masyarakat, Akademisi, dan Industri 0 Tidak tahu.
Halaman 70
1 2 3 4 5
Kira-kira di bawah 10%. Kira-kira antara 10% hingga 20%. Kira-kira antara 21 hingga 33%. Kira-kira antara 34% hingga 50%. Kira-kira di atas 50%.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.85
Di kalangan komunitas awam yang telah terbiasa mengakses internet dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kira-kira dalam kisaran berapa jam sehari yang bersangkutan aktif memanfaatkannya ? Responden: Masyarakat dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Di bawah 1 jam sehari. 2 Kira-kira antara 1-2.5 jam sehari. 3 Kira-kira antara 2.5-5 jam sehari. 4 Kira-kira antara 5-8 jam sehari. 5 Di atas 8 jam sehari. Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.86
Berdasarkan pengamatan sekilas, pada pukul berapa paling banyak masyarakat atau komunitas di daerah anda menggunakan internet (total 75% dari alokasi waktu) ? Responden: Masyarakat, Akademisi, dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Pada jam-jam sekolah (pagi hari). 2 Pada jam-jam kerja (pagi dan siang hari). 3 Pada jam-jam produksi (pagi, siang, dan sore hari). 4 Pada jam-jam beraktivitas (pagi, siang, sore, dan malam hari). 5 Pada jam-jam beraktivitas (pagi, siang, sore, dan malam hari) ditambah jam-jam istirahat (malam hingga dini hari). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.87
Dipandang dari piranti teknologi digital yang dipergunakan masyarakat untuk mengakses internet, secara mayoritas bagaimana profil status kepemilikan alat tersebut ? Responden: Masyarakat dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Mayoritas menyewa dari tempat-tempat publik/komersial.
Halaman 71
2 3 4 5
Mayoritas meminjam punya teman dekat atau komunitas eksklusif tertentu. Mayoritas punya sendiri, paling tidak satu alat/piranti teknologi. Mayoritas punya 2-3 piranti teknologi milik sendiri. Mayoritas punya lebih dari 3 piranti teknologi milik sendiri.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.88
Bagaimana anda menilai tingkat pertumbuhan penggunaan internet oleh masyarakat awam di daerah anda, terutama dilihat dari segi kuantitas ? Responden: Masyarakat, Akademisi, dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Cenderung stagnan (0-5%). 2 Meningkat, namun sangat lambat (5-10%). 3 Meningkat secara normal dari tahun ke tahun (10-25%). 4 Meningkat secara sangat signifikan (25-50%). 5 Meningkat secara sangat signifikan, cenderung eksponensial (di atas 50%). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.89
Bagaimana anda menilai tingkat pertumbuhan penggunaan internet oleh masyarakat awam di daerah anda, terutama dilihat dari segi kualitas ? Responden: Masyarakat, Akademisi, dan Industri 0 Tidak tahu. 1 Cenderung stagnan (0-5%). 2 Meningkat, namun sangat lambat (5-10%). 3 Meningkat secara normal dari tahun ke tahun (10-25%). 4 Meningkat secara sangat signifikan (25-50%). 5 Meningkat secara sangat signifikan, cenderung eksponensial (di atas 50%). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.90
Setiap kali masyarakat diperkenalkan berbagai aplikasi baru oleh pemerintah, industri (perusahaan), perguruan tinggi, organisasi, dan beragam komunitas yang ada di daerah, apakah terlihat dan terasa antusiasme masyarakat dalam menyambutnya ? Responden: Masyarakat dan Industri 0 Tidak tahu.
Halaman 72
1 2 3 4 5
Tidak begitu terlihat/nampak antusiasme masyarakat. Ada beberapa kelompok yang antusias, namun banyak pula yang tidak begitu perduli atau apatis. Cukup terasa dan terlihat adanya antusiasme masyarakat yang menyambutnya. Sangat terasa dan terlihat antusiasme masyarakat yang menyambutnya di berbagai lapisan kehidupan mereka. Terasa sekali antusiasme dan dukungan penuh masyarakat setiap kali diperkenalkan aplikasi baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
Bukti Pendukung Catatan Tambahan
5. Dimensi Manfaat No.91
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik baik oleh kalangan pemerintah maupun industri swasta ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.92
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan efisiensi operasional penyelenggaraan pemerintahan di daerah ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan.
Halaman 73
4 5
Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya).
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.93
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, khususnya terkait dengan pembangunan dan pengembangan daerah ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.94
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan nilai pendapatan daerah ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial
Halaman 74
budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.95
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal perbaikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transpran ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.96
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan kualitas pengetahuan dan kompetensi masyarakat di berbagai aspek kehidupan ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 75
No.97
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.98
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengurangan tingkat kemiskinan atau perbaikan kualitas sosial masyarakat ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.99
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan kualitas pengambilan keputusan para pembuat kebijakan ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu.
Halaman 76
1 2 3 4 5
Tidak ada kontribusi yang signifikan. Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya).
Bukti Pendukung Catatan Tambahan No.100
Berkaca pada 5 hingga 10 tahun implementasi belakangan ini, apakah anda melihat adanya kontribusi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal peningkatan peran daerah terhadap konteks nasional ? Responden: Pemda, Masyarakat, Industri, dan Akademisi 0 Tidak tahu. 1 Tidak ada kontribusi yang signifikan. 2 Ada sejumlah kontribusi positif, namun tidak signifikan. 3 Ada kontribusi positif dan cukup signifikan. 4 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, serta dapat diukur besaran peningkatannya. 5 Jelas terlihat adanya kontribusi yang positif dan signifikan, dapat diukur besaran peningkatannya, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat daerah, dan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan daerah (aspek ekonomi, politik, edukasi, dan sosial budaya). Bukti Pendukung Catatan Tambahan
Halaman 77
Bagian 5
PELAKSANAAN SURVEY PROGRAM ICT-PURA
Halaman 78
Survey ICT Pura 2011 Aktivitas pertama dan utama dari Program ICT Pura 2011 ini adalah proses pemetaan yang dilakukan melalui survey. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk tahun ini terpilih 165 kota/kabupaten yang menjadi wilayah atau daerah basis pengamatan untuk dipetakan kondisinya dan dihitung indeks kesiapannya. Oleh karena itulah maka berhasil tidaknya pelaksanaan Program ICT Pura ini sangat tergantung dengan kualitas keberhasilan survey yang diselenggarakan secara simultan di seluruh wilayah basis pengamatan.
Prinsip Pemetaan berbasis Survey Pada dasarnya, seperti halnya praktek umum dalam ilmu kedokteran, keberhasilan pengobatan akan sangat tergantung dari keakuratan diagnosa. Dengan menggunakan analogi sederhana inilah maka perlu diperhatikan sejumlah prinsip utama dalam melaksanakan program ICT Pura, terutama yang terkait dengan proses pemetaan berbasis survey, yaitu:
Semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam proses pemetaan semakin baik, karena ke-100 pertanyaan yang dikembangkan membutuhkan data atau pertimbangan dari berbagai sumber seperti pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat;
Semakin jujur menjawab pertanyaaan yang diajukan dalam kuesioner semakin baik, oleh karena itulah maka diusahakan sedapat mungkin memilih butir pernyataan yang paling dekat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya; dan
Semakin tersedia bukti-bukti yang mendukung setiap butir pernyataan yang menjadi pilihan semakin baik, karena hal ini akan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil pemetaan.
Langkah-Langkah Pelaksanaan Dilihat dari sudut kota/kabupaten sebagai wilayah basis pengamatan, secara umum langkah-langkah survey ICT Pura dapat dibagi menjadi 3 (tiga) besar, yaitu Tahap Pra Survey, Tahap Survey, dan Tahap Pasca Survey dengan penjelasan ringkas sebagai berikut. Tahap Pra Survey 1. Pemerintah Pusat akan mengirimkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Program ICT Pura ke setiap Pemerintah Daerah yang tahun ini menjadi wilayah basis pengamatan (165 kabupaten/kota); 2. Tim Program ICT Pura akan mencetak dan mendistribusikan Dokumen Profil dan Panduan Pelaksanaan Program ICT Pura yang akan menjadi pegangan semua pihak dalam menyelenggarakan rangkaian aktivitas terkait dengan inisiatif nasional dimaksud untuk selanjutnya dipelajari sebagai referensi utama;
Halaman 79
3. Pemerintah Daerah diharapkan segera membentuk sebuah Pokja Survey ICT Pura (formal maupun non formal, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan) yang berkomitmen paling tidak untuk berkumpul selama satu hari penuh dengan tujuan tunggal yaitu menjawab 100 pertanyaan survey atau pemetaan yang ada; dan 4. Berdasarkan tanggal pertemuan pemetaan yang disepakati oleh Pokja Survey ICT Pura pemerintah daerah, maka perwakilah Tim Survey yang terdiri dari representasi pusat (Kemkominfo) dan daerah (APTIKOM) akan hadir bersama membantu proses pemetaan sekaligus memverifikasi kebenarannya. Tahap Survey 1. Pada hari yang telah ditentukan, secara simultan dan kolektif, Pokja Survey ICT Pura mengisi ke-100 butir pertanyaan yang diajukan dengan disaksikan, dibantu, sekaligus diverifikasi oleh Tim Survey; 2. Jika terjadi kesulitan dalam mengisi satu atau sejumlah butir pertanyaan yang ada, maka Tim Survey akan membantu sekaligus memfasilitasi cara memilih jawabannya – termasuk melakukan mediasi terhadap adanya ambiguitas jawaban dari berbagai pihak yang terlibat; 3. Dalam konteks kedua tim yaitu Pokja Survey ICT Pura maupun Tim Survey mengalami kesulitan dalam mengisi satu atau sejumlah butir pertanyaan karena berbagai sebab maupun kondisi yang ada, maka permasalahan dimaksud dicatat secara detail untuk selanjutnya dieskalasi dan diputuskan jawabannya oleh Tim Pusat ICT Pura; dan 4. Setelah keseluruhan 100 pertanyaan dijawab dengan baik, maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Pemetaan dari Pokja Survey ICT Pura ke Tim Survey agar secara formal jawabannya dapat segera ditabulasikan dan dimasukkan ke dalam Sistem Basis Data ICT Pura. Tahap Pasca Survey 1. Dianjurkan setelah pemetaan selesai, masing-masing Pokja Survey IC Pura bersama-sama dengan Tim Survey menghitung Indeks ICT Pura berdasarkan rumusan atau formula yang dikembangkan agar dapat diketahui tingkat kesiapan kota/kabupaten basis pengamatan dalam menghadapi era komunitas digital; 2. Panitia Pusat akan memeriksa ulang ke-100 butir pertanyaan yang telah dijawab, sekaligus memutuskan berbagai problem eskalasi yang ada di lapangan yang berakibat sulitnya menentukan jawaban yang sahih, sebelum akhirnya memfinalisasikan secara formal validitas dan reliabilitas keseluruhan jawaban survey; 3. Sesuai dengan rumusan atau formula yang ada akan dihitung Indeks ICT Pura terhadap kota/kabupaten yang dimaksud, dan hasilnya secara resmi akan
Halaman 80
diberitahukan melalui surat dari Tim Pusat ICT Pura kepada pemerintah daerah terkait sebagai bagian dari proses transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas penyelenggaraan kegiatan.
Kontak Penting Adapun keterangan serta informasi lebih lengkap dan detil mengenai pelaksanaan ICT pura dapat diperoleh melalui keempat domain alamat email sebagai berikut:
Steering Committee (Panitia Pengarah) Organising Committee (Panitia Penyelenggara) Tim Survey Sekretariat
--- akhir dari dokumen ---
:
[email protected] :
[email protected] :
[email protected] :
[email protected]
Halaman 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Halaman 82
LAMPIRAN 1 Jawaban Survey Pemetaan ICT-Pura (No.1 sd 50) Nomor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Jawaban
M/E*
Nomor 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Jawaban
M/E*
Jawaban Survey Pemetaan ICT-Pura (No.51 sd 100) Nomor 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Jawaban
M/E*
Nomor 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
Jawaban
M/E*
Halaman 83 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
M = Moderasi, kesepakatan jawaban diperoleh dengan cara mengambil nilai tengah antara nilai Pokja Survey ICT Pura dan Tim Riset setelah melalui tahapan diskusi yang tidak berbuah keputusan bulat. E = Eskalasi, Pokja Survey ICT Pura dan Tim Riset menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan penentuan nilai dengan cara menyerahkan dan melaporkan detil permasalahan yang ada sehingga sulit diperoleh jawaban yang memadai atau sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota/Kabupaten Provinsi Nama Walikota/Bupati Jumlah Penduduk (2010) Total Pendapatan (2010) Penanggung Jawab Survey Tanggal Pelaksanaan Survey Alamat Website Alamat Email Nomor Kontak Telepon
: : : : : : : : : :
Mengetahui, Tanda Tangan Representatif Pokja Survey ICT Pura
Nama: ______________________________
Tanda Tangan Representatif Tim Survey
Nama: ______________________________ Tanda Tangan Bupati/Walikota
Nama: ____________________________ Tempat Penandatanganan
Tanggal Penandatanganan
______________________________
______________________________
Halaman 84
LAMPIRAN 2 Formulir Pemetaan dan Jawaban untuk Penghitungan Indeks Nomor Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 63 64 65 66 67 68 69
Nilai Jawaban
Sub-Total
T1 = __________
33 34
R1 = T1/49 = _______________________
STR1 = R1 * 40% = _______________________
Halaman 85 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Sub-Total 57 58 59 60 61 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
T2 = __________
R2 = T2/21 = _______________________
STR2 = R2 * 20% = _______________________
Halaman 86
Sub-Total
T3 = __________
R3 = T3/20 = _______________________
STR3 = R3 * 25% = _______________________
T4 = __________
R3 = T4/10 = _______________________
STR4 = R3 * 15% = _______________________
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Sub-Total
INDEKS ICT PURA = STR1 + STR2 + STR3 + STR4 =
Mengetahui, Tanda Tangan Representatif Pokja Survey ICT Pura
Nama: ______________________________
Tanda Tangan Representatif Tim Survey
Nama: ______________________________ Tanda Tangan Bupati/Walikota
Nama:____________________________ Tempat Penandatanganan
Tanggal Penandatanganan
______________________________
______________________________
Halaman 87
LAMPIRAN 3 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No: 194/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2011 tentang Tim Pelaksana Program ICT Pura DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Indonesia terikat dengan kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS) yang mengharuskan semua negara agar pada tahun 2015 dapat menyediakan akses internet untuk 50% dari keseluruhan penduduknya;
b.
bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis ilmu pengetahuan;
c.
bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merumuskan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tepat sasaran memerlukan data-data indikator nasional yang lengkap, akurat dan termutakhir sebagai referensi;
d.
bahwa dalam usaha pemerataan infrastruktur TIK dan pengembangan masyarakat informasi secara efektif dan efisien membutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang harmonis, searah dan saling mendukung;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Tim Pelaksana Program ICTPURA;
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Halaman 88
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM ICTPURA.
PERTAMA
: Membentuk Tim Pelaksana Program ICTPURA, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini,
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas umum untuk: a. melaksanakan hal-hal yang terkait dengan persiapan kegiatan; b. menentukan metode dan kriteria pengumpulan data indeks TIK nasional; c. melaksanakan survey indeks TIK nasional dan pengumpulan data indikator pendukung; d. menyusun dan menganalisa hasil survey serta menetapkan nominasi ICTPURA; e. melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap nominasi ICTPURA; f. menetapkan penerima penghargaan ICTPURA; g. menyelenggarakan acara penganugrahan ICTPURA; dan
Halaman 89
h. mempublikasikan indeks TIK nasional. KETIGA
: Selain tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA, masing-masing Tim mempunyai tugas khusus sebagai berikut: A.
B.
C.
D.
E.
Tim Pengarah: 1. memberikan arahan terkait strategi, perencanaan dan pelaksanaan ICTPURA, serta langkah-langkah antisipasi dan penyelesaian masalah yang timbul; dan 2. menetapkan penerima penghargaan ICTPURA berdasarkan rekomendasi Tim Program. Tim Sekretariat Program 1. membuat program pelaksanaan ICTPURA sebagai acuan kerja bagi Tim yang merupakan tindak lanjut arahan dari Tim Pengarah; 2. menetapkan metode dan kriteria pengumpulan data Indeks TIK Nasional; 3. mengkoordinasikan kegiatan Tim dalam pengumpulan data Indeks TIK Nasional; 4. menganalisa data indeks TIK nasional dan menetapkan nominasi penerima ICTPURA; 5. memberikan rekomendasi penerima penghargaan ICTPURA kepada Tim Pengarah; dan 6. menyusun laporan indeks TIK nasional. Tim Sekretariat Umum 1. mengelola administrasi pendanaan dan penjadwalan program pelaksanaan ICTPURA yang disusun oleh Tim Sekretariat Program; 2. mengkomunikasikan kegiatan ICTPURA seluasluasnya; 3. mempublikasikan laporan indeks TIK nasional; 4. menyiapkan penganugrahan ICTPURA; dan 5. mengkoordinasikan dan menyiapkan seluruh kegiatan Tim. Tim Riset 1. memberikan masukan indikator-indikator TIK Nasional tahun 2011; 2. mendukung kegiatan Tim dalam pengumpulan data indeks TIK nasional tahun 2011; dan 3. membantu Tim dalam melakukan koordinasi antar institusi terkait. Tim Koordinasi Survey 1. membantu Tim dalam pelaksanaan survey dan pengumpulan data indikator; 2. melaksanakan rekapitulasi dan verfikasi terhadap hasil survey serta data indikator yang terkumpul; 3. membantu komunikasi dan publikasi kegiatan ICTPURA; dan
Halaman 90
4. melaporkan hasil survey dan pengumpulan data indikator kepada Tim Sekretariat Program. KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat mengangkat anggota tambahan. Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2011. : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Juli 2011 sampai dengan November 2011.
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 28 Juli 2011 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Ttd. SYUKRI BATUBARA Salinan Keputusan Dirjen PPI ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 4. KPPN II Jakarta; dan 5. Yang bersangkutan.
Halaman 91
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA : 194/KEP/DJPPI/KOMINFO/07/2011 : 28 Juli 2011
SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PROGRAM ICTPURA Tim Pengarah Pembina Pengarah
Penanggung Jawab Tim Program Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Anggota
Tim Riset Ketua Sekretaris Anggota
: Menteri Komunikasi dan Informatika : 1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika : 2. Sekretaris Jenderal (KEMENKOMINFO) 3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika 4. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi (KEMENKOMINFO) Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
: : : : :
Richardus Eko Indrajit (Id-SIRTII) Direktur Telekomunikasi (Ditjen PPI) Teddy Sukardi (FTII) Zainal Hasibuan (Dewan TIK Nasional) 1. Rudi Lumanto (KEMENKOMINFO) 2. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika (Ditjen PPI) 3. Kepala Biro Perencanaan (Setjen KEMENKOMINFO) 4. Kepala Biro Hukum (Setjen KEMENKOMINFO) 5. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Setjen KEMENKOMINFO) 6. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan (Ditjen PPI) 7. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama (Ditjen PPI) 8. Kasubdit Layanan Jasa Telekomunikasi (Ditjen PPI) 9. Kasubdit Tarif dan Telekomunikasi (Ditjen PPI) 10. Kasubdit Kelayakan Sistem Telekomunikasi (Ditjen PPI) 11. Kasubag Pengolahan Data (Ditjen PPI) 12. Kasubag Penyusunan Program dan Anggaran (Ditjen PPI) 13. Kasi Penerapan Teknologi Telekomunikasi (Ditjen PPI) 14. Oki Suryowahono (Ditjen PPI) 15. Haryu Kresno Widhiputranto (Ditjen PPI) 16. Gerhana Sasongko Supendi (Ditjen PPI)
: Yan Rianto (Pusat Data dan Informasi) : Muhammad Salahudien (Id-SIRTII) : 1. Koesmarihati (MASTEL) 2. Nurul Yakin Setyabudi (ID-TUG)
Halaman 92
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Fatchuroji (ID-TUG) Yohanes Sumaryo (ID-TUG) Sammy Pangerapan (APJII) Sarwoto Atmosutarno (ATSI) Ann Gusnayanti Taib (ATSI) Teddy A. Purwadi (APITI) Donny Budhi Utoyo (ICT Watch) Sugiharto Santoso (APKOMINDO) Djarot Subiantoro (ASPILUKI) Carlia M. Wisaksono (ASPILUKI) Irwin D (AWARI) Eko Budihardjo (IPKIN) Benny Ranti (KADIN) Isran Noor (APKASI) Fauzi Bowo (APPSI) Rusman Heriawan (BPS) Mira Tayyiba (Bappenas) Nugroho Dewanto (APWI) Imawan Mashuri (ATVLI) Erick Thohir (ATVSI) Fauzi Bowo (APPSI) Kemal Gani (SWA) Muhammad Ihsan (Warta Ekonomi) Andi S. Goeltom (Warta e-Gov) Sapto Anggoro (Detikcom) Eddy Satriya (KEMENKO PEREKONOMIAN) Ari Santoso (PUSTEKKOM KEMENDIKNAS) Nizam (DIKTI KEMENDIKNAS) Betty Alisjahbana (KEMENRISTEK) Haji Santoso Serad (BP3TI) Iwan Krisnadi (BRTI) Muhammad Ridwan Effendi (BRTI) Hamam (BPPT) Ismail (PPATK)
Tim Sekretariat Ketua : Kepala Biro Umum (Setjen KOMINFO) Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Organisasi (Ditjen PPI) Anggota : 1. Kepala Pusat Informasi dan Humas (KEMENKOMINFO) 2. Kepala Bagian Keuangan (Ditjen PPI) 3. Kasubdit Layanan Jaringan Telekomunikasi (DitjenPPI) 4. Kasubdit Penomoran Telekomunikasi dan Informatika (Ditjen PPI) 5. Kasi Jasa Multimedia (Ditjen PPI) 6. Kasi Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi &STE (Ditjen PPI) 7. Kasi Jaringan Backbone (Ditjen PPI) 8. Kasubag Kerjasama (Ditjen PPI) 9. Kasubag Penelaahan dan Bantuan Hukum (Ditjen PPI) 10. Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga (Ditjen PPI) 11. Kasubag Tata Usaha (Ditjen PPI) 12. Kasubag Pelaksanaan Anggaran (Ditjen PPI)
Halaman 93
13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21.
Kasubag Perbendaharaan (Ditjen PPI) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan (Ditjen PPI) Toding (Ditjen PPI) Salfikar Alfarizi Abbas (Ditjen PPI) Imam Nur Ramadhani (Ditjen PPI) Rohyana (Ditjen PPI) Ruri Anindita Hapsari (Ditjen PPI) Hadi Purnomo (Ditjen PPI) Dwi Ely Pradinayanti (Ditjen PPI) Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 28 Juli 2011 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,
SYUKRI BATUBARA
Halaman 94
LAMPIRAN 4 Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No: 249/KEP/DJPPI/KOMINFO/10/2011 tentang Tim Survey ICT Pura DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Program ICTPURA sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 194/KEP/DJPPI/KOMINFO/7/2011, dipandang perlu untuk membentuk Tim Survey ICTPURA; b.
bahwa Tim Survey sebagaimana dimaksud huruf a melaksanakan program ICTPURA meliputi kegiatan survey pengumpulan data lapangan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Survey ICTPURA yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraann Pos dan Informatika.
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Halaman 95
Eselon I Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 194 tentang Tim Pelaksana Program ICTPURA. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG TIM SURVEY ICTPURA.
PERTAMA
: Membentuk Tim Survey ICTPURA yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini,
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas untuk: i. membantu Tim Pelaksanan Program ICTPURA dalam pelaksanaan survey dan pengumpulan data lapangan; j. melaksanakan rekapitulasi dan verifikasi terhadap hasil survey dan data lapangan yang terkumpul; k. membantu komunikasi, koordinasi dan publikasi kegiatan ICTPURA; dan l. melaporkan hasil survey dan pengumpulan data kepada Ketua Tim Pelaksana Program ICTPURA;
KETIGA
: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim dapat mengangkat anggota tambahan.
KEEMPAT
KELIMA
Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Tahun Anggaran 2011. : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Juli 2011 sampai dengan November 2011.
Halaman 96
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 20 Oktober 2011 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Ttd. SYUKRI BATUBARA Salinan Keputusan Dirjen PPI ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; 4. KPPN II Jakarta; dan 5. Yang bersangkutan.
Halaman 97
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA NOMOR : 249/ KEP/DJPPI/KOMINFO/10/2011 TANGGAL : 20 Oktober 2011
SUSUNAN ANGGOTA TIM SURVEY ICTPURA Ketua Wakil Ketua
: Solikin (APTIKOM) Bambang Hariyanto (APTIKOM)
Koordinator Wilayah
: 1. 2. 3. 4. 5.
Zen Munawar (Jawa, Bali , NTB, NTT dan sekitranya) HM Misni (Sumatera dan sekitarnya) Sugiyatno (Kalimantan dan sekitarnya) Esmeralda Contessa Djamal (Sulawesi dan sekitarnya) Nina Kurnia Hikmawati (Papua dan sekitarnya)
Koordinator Provinsi
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Dahlan Abdullah (Nanggroe Aceh Darussalam) Zakarias Situmorang (Sumatera Utara) Jufriadif Naam (Sumatera Barat) Elfizar (Riau) Jasmir (Jambi) Muhammad Izman Herdiansyah (Sumatera Selatan) Andang Sunarto (Bengkulu) Rangga Firdaus (Lampung) Muhammad Said Hasibuan (Kepulauan Bangka Belitung) Tonny Wangdra (Kepulauan Riau) Naniek Andiani (DKI Jakarta) Dadang Sudrajat (Jawa Barat) Suherman (Banten) Eko Adi Sarwoko (Jawa Tengah) Eva Handriyantini (Jawa Timur) Nur Rokhman (D.I Yogyakarta) Roy Rudolf Huzein (Bali) Lalu Darmawan Bakti (Nusa Tenggara Barat) Ahmad Haidaroh (Nusa Tenggara Timur) Sandi Kosasih (Kalimantan Barat) Ariesta Lestari (Kalimantan Tengah) Radityo Adi Nugroho (Kalimantan Selatan) Nursobah (Kalimantan Timur) Yonathan Parassa (Sulawesi Utara) Agus Lahinta (Gorontalo) Alamsyah (Sulawesi Tengah)
Halaman 98
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Zulfadjri B. Hasanuddin (Sulawesi Barat) Armin Lawi (Sulawesi Selatan) Subardin (Sulawesi Tenggara) Andi Ismail Akbar (Maluku) Muh. Sofyan Do Musa (Maluku Utara) P. Buddy Harianto (Papua) Irman Amri (Papua Barat) Ali Murtaza (Nanggroe Aceh Darussalam) Cut Ita Erliana (Nanggroe Aceh Darussalam) Zainal Abidin (Nanggroe Aceh Darussalam) Maya Muthia (Nanggroe Aceh Darussalam) Rusli (Nanggroe Aceh Darussalam) Syahril Effendi (Sumatera Utara) Deddy Hartama (Sumatera Utara) Sorang Pakapahan (Sumatera Utara) Victor Asido Elyakim (Sumatera Utara) Parasian Silitonga (Sumatera Utara) Supratman Zakir (Sumatera Barat) Jeprimansyah (Sumatera Barat) Indra Warman (Sumatera Barat) Zulkifli (Sumatera Barat) Gusrino Yanto (Sumatera Barat) Jasril (Riau) Fitri (Riau) Mardayulis (Riau) Pauzun (Riau) Rina Oktavia (Riau) Kurniabudi (Jambi) Benni Purnama (Jambi) Dodo Zaenal Abidin (Jambi) Hetty Rohayani (Jambi) Eriya (Jambi) Ahmad Haidar Mirza (Sumatera Selatan) Ilman Zuhriyadi (Sumatera Selatan) Ekkal Prasetyo (Sumatera Selatan) Asminah (Sumatera Selatan) Rusidi (Sumatera Selatan) Toibah Umi Kalsum (Bengkulu) Khairil (Bengkulu) Siswanto (Bengkulu) Mesterjon (Bengkulu) Sapri (Bengkulu) Yodie Yuniartie (Lampung) Joko Triloka (Lampung) Handoyo Widi Nugroho (Lampung) Sismihadi (Lampung) Usman (Lampung) Hadi Santoso (Kepulauan Bangka Belitung)
Halaman 99
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
Bambang Adiwinoto (Kepulauan Bangka Belitung) Sujono (Kepulauan Bangka Belitung) Okkita Rizan (Kepulauan Bangka Belitung) Eka Pebriyanto (Kepulauan Bangka Belitung) Hendi Sama (Kepulauan Riau) Nur Elfi Husda (Kepulauan Riau) Realize (Kepulauan Riau) Heri Nuryanto (Kepulauan Riau) Harman (Kepulauan Riau) Amir (DKI Jakarta) Nani Krisnawaty Tachjar (DKI Jakarta) Ina Agustina (DKI Jakarta) Gregorius Hendita Artha Kusuma (DKI Jakarta) Ahmad Ishaq (DKI Jakarta) Yudi Herdiana (Jawa Barat) Dian Ade Kurnia (Jawa Barat) Tacbir Hendro Pudjiantoro (Jawa Barat) Restu Adiwiyono (Jawa Barat) Mulyana (Jawa Barat) Umar Mansyuri (Banten) Haris Triono (Banten) Eva Safaah (Banten) Rina Adriyani (Banten) Didda Rahayu (Banten) Nurdin Bachtiar (Jawa Tengah) Bambang Eka Purnama (Jawa Tengah) Ragil Saputra (Jawa Tengah) Aris Sugiharto (Jawa Tengah) Priyo Sidik Sasongko (Jawa Tengah) Khakim Ghozali (Jawa Timur) Jasmani (Jawa Timur) Sugeng Widodo (Jawa Timur) Laila Isyriah (Jawa Timur) Sabaruddin (Jawa Timur) Sigit Priyanta (D. I Yogyakarta) Sigit Anggoro (D. I Yogyakarta) Yuli Asriningtias (D. I Yogyakarta) Yudi Prayudi (D. I Yogyakarta) Yetli Oslan (D. I Yogyakarta) Ni Ketut Dewi Ari Jayantil (Bali) I Made Adi Purwantara (Bali) I Wayan Budi Sentana (Bali) I Gede Putu Krisna Juliharta (Bali) Gde Sastrawangsa (Bali) Wahyul Wahidah Maulida (Nusa Tenggara Barat) Bq. Rosyida Dwi Astuti (Nusa Tenggara Barat) Maspaeni (Nusa Tenggara Barat) Karya Gunawan (Nusa Tenggara Barat) Dwinita Arwidiyarti (Nusa Tenggara Barat)
Halaman 100
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.
Tri Ana Setyarini (Nusa Tenggara Timur) Matehus Mas Balalawe (Nusa Tenggara Timur) Nikolaus B. Making (Nusa Tenggara Timur) Yermias Leuhoe (Nusa Tenggara Timur) Tarsisius Tukang (Nusa Tenggara Timur) Susanti (Kalimantan Barat) I Dewa Ayu Eka Yuliani (Kalimantan Barat) Gusti Syarifudin (Kalimantan Barat) Murtado (Kalimantan Barat) David (Kalimantan Barat) Felicia Sylviana (Kalimantan Tengah) Herry Hermawan (Kalimantan Tengah) Nahumi Nugrahaningsih (Kalimantan Tengah) Andy Ismail (Kalimantan Tengah) Gregorius Anung Hanindito (Kalimantan Tengah) Slamet Riyadi (Kalimantan Selatan) Tajudin Noor (Kalimantan Selatan) Muhayat (Kalimantan Selatan) Dodon Turianto Nugrahadi (Kalimantan Selatan) Heru Kartika Candra (Kalimantan Selatan) Fahrul Agus (Kalimantan Timur) Sumarno (Kalimantan Timur) Sugiyono (Kalimantan Timur) Kusnandar (Kalimantan Timur) Shinta Palupi (Kalimantan Timur) Luther A. Latumakulita (Sulawesi Utara) Kebri Moudy Pajung (Sulawesi Utara) Jon Yoel Genggam (Sulawesi Utara) Rizal Pungus (Sulawesi Utara) Tonny D. Laloan (Sulawesi Utara) Arip Mulyanto (Gorontalo) Mohamad Syafri Tuloli (Gorontalo) Mukhlisulfatih Latief (Gorontalo) Rochmat M. Thohir Yassin (Gorontalo) Dian Novian (Gorontalo) Yusuf Ansori (Sulawesi Tengah) Burhanuddin (Sulawesi Tengah) Ahmad Syafi’i (Sulawesi Tengah) Emil Salim Podungge (Sulawesi Tengah) Muh. Affan (Sulawesi Tengah) Yusmar Budi Alamsyah (Sulawesi Barat) Adam M. Tanniewa (Sulawesi Barat) Hamdan Dangkang (Sulawesi Barat) H. Firman Joeang (Sulawesi Barat) Sugiarto Cokrowibowo (Sulawesi Barat) Abd. Munir (Sulawesi Selatan) Mansur AS (Sulawesi Selatan) Resha (Sulawesi Selatan) Nurnaningsih (Sulawesi Selatan)
Halaman 101
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159 160. 161. 162. 163. 164. 165.
Lantana Diorem Rumpa (Sulawesi Selatan) Mud. Sadly Said (Sulawesi Tenggara) LM. Fajar Israwan (Sulawesi Tenggara) Ika Purwanti (Sulawesi Tenggara) La Raufan (Sulawesi Tenggara) Naldy Nirmanto (Sulawesi Tenggara) Nilawaty Lessy (Maluku) Moh. Muzni Harbelubun (Maluku) Ilham (Maluku) M. Ikhwan Nasrullah Elyas (Maluku) Salkin Lutfi (Maluku) Amal Khairan (Maluku Utara) Mardiah (Maluku Utara) Edi Waly Runaf (Maluku Utara) Umar (Maluku Utara) Fuad Tan (Maluku Utara) Monica Mayeni (Papua) Inocensius Hery Purnomo (Papua) Luki Mahakena (Papua) Kristia Yuliawan (Papua) H. Rudi Hartono Ismail (Papua) Rendra Soekarta (Papua Barat) Waode Likewati (Papua Barat) Tedi Aripianto (Papua Barat) Fatahuddin (Papua Barat) Safar M. Furuanda (Papua Barat) Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 20 Oktober 2011 DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA, Ttd. SYUKRI BATUBARA
Halaman 102
LAMPIRAN 5 Alamat dan Kontak Koordinator Tim Survey Provinsi 1. Nanggroe Aceh Darussalam Dahlan Abdullah Universitas Mlikussaleh Jl. Medan – Banda Aceh, Reulet Kabupaten Aceh Utara Telp: 0654-41373 HP: 0811672332 Email:
[email protected] 2. Sumatera Utara Zakarias Situmorang Universitas Katolik St Thomas Jl. Setia Budi 479-F Tanjung Sari, Medan 20132 Telp: 061 – 8210161 HP: 08126479840 Email:
[email protected] 3. Sumatera Barat Jufriadif Naam Kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Jl. Raya Lubuk Begalung Padang 25221 Telp: 0751-776666 HP: 08126624701 Email:
[email protected] 4. Riau Elfizar FMIPA Universitas Riau, Kampus Binawidya Universitas Riau Simpang Baru, Pekanbaru 28293 Telp: 0761-63273 HP:08127629657 Email:
[email protected] 5. Jambi Jasmir STIKOM Dinamika Jambi Jl. Jenderal Sudirman, Thehok, Jambi Selatan, Jambi 36138 Telp: 0741 – 35095 HP: 08127405410 Email:
[email protected] 6. Sumatera Selatan Muhammad Izman Herdiansyah Universitas Bina DarmaJl. Jenderal A. Yani No. 12 Palembang 30264 Telp: 0711 – 515679 HP: 08127405410 Email:
[email protected] 7. Bengkulu Andang Sunarto Universitas Dehasen Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Bengkulu Telp: 0736 - 22027 HP:081373184198 Email:
[email protected] 8. Lampung Rangga Firdaus Program Studi Ilmu Komputer Gedung FMIPA Terpadu Lantai 1, Jl. Prof. Soemantri Bojonergoro No. 1 Unila, Bandar Lampung 35134 Telp: 0721 – 7591010 HP: 0818273313 Email:
[email protected] 9. Kepulauan Bangka Belitung Muh. Said Hasibuan
Halaman 103
Kampus IBI Darmajaya Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No: 93 A Bandar Lampung 35136 Telp: 0721- 787214 HP: 0818461051 Email:
[email protected] 10. Kepulauan Riau Tonny Wangdra Universitas Putera Batam Jl. R. Soeprapto, Tembesi Muka Kuning, Batam 29334 Telp: 0778 – 450111 HP: 082171225418 Email:
[email protected] 11. DKI Jakarta Naniek Andiani Fakultas Teknik Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640 Telp: 021 – 7270128 HP: 0161991476 Email:
[email protected] 12. Jawa Barat Dadang Sudrajat STMIK IKMI Cirebon Jl Perjuangan No 10 B Majasem, Cirebon Telp; 0231 – 490480 HP: 08122106180 Email:
[email protected] 13. Banten Suherman Universitas Serang Raya Jl. KH Amin Jasuta No: 15 C, Kaloran, Brimob, Serang HP: 08122106180 Email:
[email protected] 14. Jawa Tengah Eko Adi Sarwoko PS Teknik Informatika UNDIP Jl. Prof H Soedarto Kampus Tembalang, Semarang 50275 Telp: 024 - 7460020 Email:
[email protected] 15. DI Yogyakarta Nur Rokhman Ilmu Komputer UGM, Sekip Unit III, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp: 0274-546194 HP: 08121570063 Email:
[email protected] 16. Jawa Timur Eva Handayantini Kampus STIKI Jl. Raya Tidar 100 Malang 65014 HP: 0816555293 Email:
[email protected] 17. Bali Roy Rudolf Huzein STIKOM Bali Jl Raya Puputan No: 86 Renon Denpasar, Bali Telp: 0361 -244445 HP: 082145212222 Email:
[email protected] 18. Nusa Tenggara Barat Lalu Darmawan Bakti AMIKOM Mataram Jl Kampus AMIKOM-ASM Kelakik, Mataram 83125 Telp: 0370 – 628418 HP: 081917216000
Halaman 104
Email:
[email protected] 19. Nusa Tenggara Timur Ahmad Haidaroh STIKOM Artha Buana Kupang Jl. WJ Lalamentik 110 Oepoi, Oebobo, Kupang Telp: 080 – 8019010 HP: 08123776482 Email:
[email protected] 20. Kalimantan Barat Sandy Kosasih STMIK Pontianak Jl Merdeka Barat No. 372 Pontianak Telp: 0561-735555 HP: 08115649799 Email:
[email protected] 21. Kalimantan Tengah Ariesta Lestari Kampus UNPAR Tunung Nyaho Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya 73112 HP: 081349262272 Email:
[email protected] 22. Kalimantan Selatan Radityo Adi Nugroho PS Ilmu Komputer FMIPA Unlam, Kampus Unlam Jl. A Yani Km 37 Banjarbaru HP;: 08122731971 Email:
[email protected] 23. Kalimantan Timur Nursobah STMIK Samarinda Jl. Prof. M. Yamin No. 25 Samarinda 75123 Telp: 0541-736071 HP: 08115484809 Email:
[email protected] 24. Sulawesi Utara Yonatan Parassa Poltek Negeri Manado Jl. Kampus Politeknik Ds Buha Kairagi 11, Manado 95254 Telp: 0431 – 815192 HP: 081224494203 Email:
[email protected] 25. Gorontalo Agus Lahinta Universitas Negeri Gorontalo Jl. Sudirman No: 6 Gorontalo 96111 Telp: 04358 21125 – HP: 087887448923 Email:
[email protected] 26. Sulawesi Tengah Alamsyah Univ. Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl.Sukarno Hatta Km 9 Palu 94111 Telp: 0451 – 422611 HP: 085242583012 Email:
[email protected] 27. Sulawesi Barat Zulfadjri B. Hasanuddin Univ. Sulawesi Barat Jl. Baharuddin Lopa Lutang, Majene 91412 Telp: 0422 – 22559 HP: 081342233979 Email:
[email protected] 28. Sulawesi Selatan Armin Lawi
Halaman 105
Laboratorium Komputer Matematika FMIPA UNHAS, Jl Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar 90245 Telp: 04110586200 HP: 081355794212 Email:
[email protected] 29. Sulawesi Tenggara Subardin Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Telp: 0401 – 3127274 HP: 085241877399 Email:
[email protected] 30. Maluku Andi Ismail Akbar STMIK Tidore Mandiri Jl. Sultan Zainal Abidin Syah No: 25, Tidore Kepulauan 97812 Telp: 0921-3161490 HP: 081340360223 Email:
[email protected] 31. Maluku Utara Muhamad Sofyan STMIK Tidore Mandiri Jl. Sultan Zainal Abidin Syah No 25 Tidore Kepulauan 97812 HP: 08134010082 Email:
[email protected] 32. Papua P. Buddy Harianto Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen Unversitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jl. Raya Sentani, Padang Bulan Abepura, Jayapura 9912 Telp: 0967 – 581659 HP: 0811480815 Email:
[email protected] 33. Papua Barat Irwan Amri Kantor Fakultas Teknik Universitas Al-Amin, Jl. Pendidikan No.27 Malaingkedi, Sorong Timur Telp: 0951-328073 HP: 0811485060 Email:
[email protected]
Halaman 106
Daftar Pustaka
Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi. (2008). “Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi – Edisi 2008”. Jakarta: Pusat Pengkajian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Information Technology Governance Institute. (2007). “Control Objectives for Information and Related Technology 4.1: Framework, Control Objectives, Management Guidelines, and Maturity Models”. Illinois, USA: IT Governance Institute Publisher. Information Technology Governance Institute. (2008). “Enterprise Value: Governance of IT Investment – The Val-IT Framework 2.0 Extract”. Illinois, USA: IT Governance Institute Publisher. International Telecommunication Union. (2011). “Measuring the WSIS Targets: a Statistical Framework”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2010). “Measuring the Information Society”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2010). “Core ICT Indicators 2010”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2010). “National e-Strategies for Development Global Status and Perspectives 2010”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2010). “World Telecommunication/ ICT Development Report 2010: Monitoring the WSIS Targets - A Mid-term Review”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2009). “Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals – 2009 Edition”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2009). “Measuring the Information Society: The ICT Development Index (IDI)”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2009). “Information Society Statistical Profiles 2009: Asia and the Pacific”. Geneva Switzerland. International Telecommunication Union. (2008). “The Global Information Society: a Statistical View”. Geneva Switzerland. Kementrian Riset dan Teknologi. (2010). “Indikator Ekonomi Berbasis Pengetahuan Indonesia 2010”. Jakarta: Kementrian Riset dan Teknologi. Office of Government Commerce. (2007). “An Introductory Overview of ITIL ® V3: a High-Level Overview of the ITIL”. United Kingdom: itSMF Publisher. Orbicom International Secretariat Universit du Qu bec Montr al. (2005). “From the Digital Divide to Digital Opportunities: Measuring Infostates for Development”. Canada: Claude-Yves Charron Publisher. Software Engineering Institute. (2010). “CMMI® for Services, Version 1.3: Improving Processes for Providing Better Services.” Massachusetts: SEI Administrative Agent. Software Engineering Institute. (2009). “People Capability Maturity Model (PCMM)”. Massachusetts: SEI Administrative Agent. The Open Group. (2009). “The Open Group Architecture Framework (TOGAF)”. Open Group PublisherMassachusetts: SEI Administrative Agent.
Halaman 107
World Bank Institute. (2007). “Measuring Knowledge in the World’s Economies: Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index”. The World Bank Publisher.
