ASOSIASI ILMU PEMERINTAHAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
REFORMASI BIROKRASI DAN RANCANGAN UNDANG UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
Prof. M. Mas’ud Said, PhD GURU BESAR ILMU PEMERINTAHAN UMM ASISTEN STAF KHUSUS PRESIDEN BIDANG BANGDA – OTDA
PERUNDANGAN KEPEGAWAIAN YANG ADA UU 14/2010 TENTANG GURU DAN DOSEN. UU 32/ 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERMASALAHAN UTAMA: 1. 2. 3. 4. 5.
PNS BELUM DIANGGAP SEBAGAI PROFESI PENETAPAN FORMASI PNS BELUM MELALUI ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN BELUM BERBASIS KOMPETENSI TERBATASNYA MOBILITAS PNS, TAK ADA KESEMPATAN MENGEMBANGKAN DIRI KUAITAS DAN KOMPETENSI TIDAK SESUAI KEBUTUHAN
Sumber:
CATATAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 14 MEI 2013
MASALAH KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PNS
MASALAH OVERSTAFF DAN UNDERSTAFF
DESENTRALISASI PENGADAAN PNS
BUDAYA KINERJA PNS YANG MASIH RENDAH
RENUMERASI BELUM TERKAIT CAPAIAN KERJA PROMOSI JABATAN MASIH TERTUTUP
REKRUITMEN PNS BELUM OBJEKTIF
REFORMASI BIROKRASI MELALUI PERUNDANGAN RUU SISTEM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
UU 25/2009 PELAYANAN PUBLIK REFORMASI BIROKRASI
RUU APARATUR SIPIL NEGARA
UU 39 /2008 TTG KEMENTRIAN NEGARA
RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4
VISI DAN MISI APARATUR SIPIL NEGARA
VISI MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL YANG MEMILKI INTEGRITAS, PROFESIONAL DAN MELAYANI DAN SEJAHTERA
MISI MEMINDAHKAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI CONFORT ZONE KE COMPETITIVE ZONE
PRINSIP PRINSIP UU ASN
BERTUJUAN MENINGKATKAN
MEMBERLAKUKAN SISTEM MERIT MELALUI:
A. INDEPENDENSI DAN NETRALITAS
SELEKASI DAN PROMOSI BERBASIS KOMPETENSI
B. KOMPETENSI
PENERAPAN PRINSIP FAIRNESS C. KINERJA / PRODUKTIFITAS KERJA
PENGGAJIAN, REWARDS DAN PUNISHMENT BERBASIS KINERJA
D. INTEGRITAS
STANDARD INTEGRITAS DAN PERILAKU UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK
E. KESEJAHTERAAN
MANAJEMEN SDM YG EFEKTIF
F. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SISTEMATIKA DAN CONTENT ATAU ISU POKOK ASN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
KETENTUAN UMUM JENIS STATUS DAN KEDUDUKAN ASN FUNGSI, TUGAS DAN PERAN ASN JABATAN ASN HAK DAN KEWAJIBAN ASN ASAS, PRINSIP DASAR DAN KODE ETIK KELEMBAGAAN ASN MANAJEMEN ASN PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM PEJABAT NEGARA ORGANISASI (KORP PROFESI PEGAWAI ASN) SISTEM INFORMASI ASN PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI ASN LARANGAN LARANGAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PENUTUP
PERBEDAAN SUBSTANSI ANTARA UU POKOK KEPEGAWAIAN DG ASN UU POKOK KEPEGAWAIAN
RUU AAPARATUR SIPIL NEGARA
PENDEKATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENDEKATAN MANAJEMEN ASN
SISTEM KARIR TERTUTUP
SISTEM KARIR TERBUKA
PNS BELUM DITETAPKAN SEBAGAI PROFESI
ASN SEBAGAI PROFESI
PEGAWAI NEGERI: 1. PUSAT 2. DAERAH 3. PTT
APARATUR SIPIL NEGARA: 1. PNS RI 2. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TNI DAN POLRI SDH ADA UU TERSENDIRI
LEGAL BASIS REFORMASI BIROKRASI
KELEMBAGAAN SCENARIO
REFORMASI BIR OKRASI
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
CONTENT / ISI REFORMASI BIROKRASI
Undang Undang, Perpres Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Presiden / Wapres Kementrian Gubernur Independent body
Timeframe Refbir: Panj, pen Strategi / Metode Refbir Wilayah Refbir: Pusat, prop Content Kelembagaan: Down sizing Sistem Birokrasi : Pengwawasan Kepegawaian: Rekruitmen, Kultur Birokrasi : Melayani Modernisasi : E-gov, digital gov
8 Agenda Reformasi (sumber : Menpan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penyusunan Grand Design Kelembagaan Pemerintahan Penataan Organisasi Kementrian Negara Penataan Organisasi Lembaga Pemerintah Non kementrian Evaluasi dan Penataan Organisasi UPT Evaluasi dan Penataan Satuan Kerja PPK-BLU Penataan Sekretariat Lembaga Negara Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah
Wilayah Reformasi Birokrasi Penyempurnaan Undang Undang Modernisasi Birokrasi Perubahan mindset dan budaya positif Restrukturisasi kelembagaan Peningkatan kapasitas dan pendidikan aparatur Penyederhanaan prosedur prosedur,, sistem dan mekansme kerja Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
TRIGER REFORMASI BIROKRASI ISU DEMOKRATISASI (SEJAK 1999) ISU GOOD GOVERNANCE (SEJAK 2000) ISU OTONOMI DAERAH (SEJAK 2001) ISU SOUNDS GOVENANCE (SEJAK 2004)
TEORITISS
ISU INNOVATIVE GOVERNMENT (SEJAK 2008) ISU DEMOKRASI DELIBERATIVE (SEJAK 2008)
TINGGINYA TUNTUTAN UNTUK EFISIENSI (SEJAK 2003) VISI MISI PEMERINTAHAN BARU (SEJAK 2004) KORUPSI DAN TRUST DECLINE ( YEARS TO COME) REFORMASI BIROKRASI (SEJAK 2009)
PRAKTIS
Isu Mutakhir Reformasi Birokrasi Dileberative Democracy (Josep Bessette, 1980) Innovative Bureaucracy (Alexander Styhre, 2007) Sound Governance
(Ali Farazman, 2008)
Citizen Drive Change
(Steve Goldsmith, 2009)
JUMLAH DAN JENIS KELEMBAGAAN
KEMENTRIAN NON KEMENTRIAN -
– 34
30
NON STRUKTURAL (KOMISI) LEMBG PEMBANTU PRESIDEN
-97
LEMBAGA PEMDA: Propinsi Kota/kabupaten)
33 520
China Australia Korea Selatan Jepang Malaysia USA
11 28 13 16 18 15
DATA 15 KABUPATEN DENGAN BELANJA PEGAWAI TERBESAR (TAHUN 2010) NOMOR
NAMA DAERAH
%TOTAL BELANJA APBD
1.
Kabupaten Tulang Bawang Barat
76,08%
Sumber :Kemenkeu
2.
Kabupaten Klaten
75,13%
Dikutip dari Media Indonesia
3.
Kabupaten Lampung Tengah
74,57%
Jumat, 8 Oktober 2010
4.
Kabupaten Pringsemu
73,35%
Halaman 4. (diolah kembali)
5.
Kabupaten Boyolali
71,66%
6.
Kabupaten Purworedjo
71,56%
7.
Kabupaten Mojokerto
71,24%
8.
Kabupaten Karanganyar
71,17%
9.
Kabupaten Tanah Karo
71,04%
10.
Kabupaten Kulon Progro
70,93%
11.
Kabupaten Pidie
70,85%
12.
Kabupaten Magetan
70,83%
13.
Kabupaten Bireun
70,62%
14.
Kabupaten Banyumas
70,62%
15.
Kabupaten Kuningan
70,27%
Sumber Prof . Sadu Wasistiono
Masalah Reformasi Kelembagaan Menurut standar kompetensi Politisasi Birokrasi Belum validnya Pengukuran Kinerja Individu Mekanisme kenaikan pangkat Generasi kedua
Anggaran belanja pegawai jauh diatas belanja publik (dulu rutin max 40%) Organisasi pemerintah numpuk Lembaga yang tidak butuh muncul Dana dekonsentrasi 33 trilyun, sedang tugas pebantuan 9 trilyun
Kebijakan Reformasi Kelembagaan (Bahan LAN)
Undang Undang Kementrian Negara 39/ 2008 Urusan Pemerintahan ada 46. (ada nomenklaturnya (3), ruang lingkupnya ada dalam UUD 45 (25), Urusan penajaman, koordinasi dan singkronisasi program pemerintah (18)
Pengurangan ,Penggabungan kementrian. Konsep reformasi kementrian, executing agency, tak ada Menko, independent agency Lihat saja beberapa kementrian di negara lain.
SCENARIO PLANNING 1 : PEGAWAI • Rekruitmen
Knowledge SUPPORTING EQUIPMENT
• PENDIDIKAN
(PENTING) • PELATIHAN
BACAAN BARU •KURSUS
ADMINISTRATIVE PERFORMANCES
TECHNICAL Skill (PENTING
•PELATIHAN •PENGKADERAN
REKRUITMEN RENUMERASI HASIL KINERJA PERFORMANCES
• STRATEGI • STANDARD OPERATING • APPROACH
SCENARIO PLANNING 1 ORGANISASI REFORMASI BIROKRASI WAPRES
MAKRO
SEBAGAI PENILAI DAN PENGAWAS
SEBAGAI PEMBUAT STANDARD
MENPAN KEHAKIMAN / PTUN DAERAH (MIKRO)
KEMENTERIAN PAN (MESSO)
Area perubahan dan hasil yang ingin dicapai KELEMBAGAAN
TEPAT FUNGSI , TEPAT UKURAN
BUDAYA KERJA APARATUR
BERINTEGRITAS, MORALITAS DAN ETOS KERJA TINGGI
KETATALAKSANAAN
SISTEM, PROSES, PROSEDUR , EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR
REGULASI DEREGULASI SUMBERDAYA APARATUR
REGULASI YG TERTIB DAN TIDAK TUMPANG TINDIH SDM PROFESIONAL, NETRAL, SEJAHTERA, PRODUKTIF
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
TANPA PENYIMPANGAN, AKUNTABEL
PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan yang berkualitas, mudah, murah
PERATURAN PERUNDANGAN
MASALAH STRUKTUR
KELEMBAGAAN PENGAWASAN
SISTEM BIROKRASI
MINDSET
MASALAH KULTUR
KULTUR KORUP KULTUR KUALITAS
MASALAH APARATUR
INTEGRITAS PERSEBARAN
Top Level Leader Middle level managers Street Level Bureaucracy
Silent revolution
LINGKUNGAN GLOBAL advancements in technology, communications, science, transportation and industry.
Paradox Birokrasi Crozier (1964) “Bureaucracy ha hass been described as a system designed by genius to be run by idiots idiots” •Banyak
masalah Kultural Kultural.. Struktural.. Masalah Pesonel Struktural Pesonel.. Sistem Rekruitmen Rekruitmen.. Trust merendah.Pengawasan semu.. Korupsi semu Korupsi:: kesempatan banyak,, resiko kecil banyak
PENGUATAN KAPASITAS CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN
UU, PERPRES DAN PERMENPAN PERMENPAN
UNDANG UNDANG: PELAYANAN PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ETIKA ADMINSITRASI
PERPRES: 1.
PERPRES TENTANG REFORMASI BIROKRASI
2.
PERMENPAN TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
APARATUR
Rekruitment PNS secara selektif, obyektif dan transparan Pengangkatan dalam jabatan melalui mekanisme FIT AND PROPER TEST Peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional Pengawasan melekat secara bertingkat pada setiap level kepemimpinan Mengintensifkan mekanisme REWARD dan PUNISHMENT Mengintensifkan pembinaan PNS secara intern di masingmasing instansi
LOCUS BAHASAN / UNIT ANALYSIS
DPRD
KEPALA DAERAH JABATAN POLITIS JABATAN KARIR
TECHNO STRUCTURE
MIDLLE LINE
BAPPEDA
SEKDA
OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR
SEKTOR UNGGULAN
SUPPORT STAFF PERSONIL
KEUANGAN
UMUM
BAGAIMANA KONDISI KINI
Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MM Guru Besar Ilmu Pemerintahan – UMM 2. Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia 3. Penulis Buku “Birokrasi di Negara Birokratis” 4. Asisten Staf Khusus Presdien RI 1.
