Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA Koordinator Kopertis Wilayah VII
Pengelolaan Pendidikan Tinggi • Badan Penyelenggara, Pimpinan PT, Dosen, mahasiswa dan karyawan: ikut terlibat dalam manajemen PT ikut bertanggung jawab . • Pimpinan PT, rektor/Ketua/Direktur, Dekan, ketua jurusan/departemen, ketua Prodi dll: bertanggung-jawab memimpin tugas manajemen.
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya Otonomi Perguruan Tinggi Swasta
Otonomi Bidang Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan)
Otonomi Bidang NonAkademik Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS a.l. yayasan
Badan Penyelenggara PTS harus berbadan hukum ! 3
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Permendikbud 49/2014
Permenristekdikti 44/2015
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR NASIONAL PENELITIAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
3/2/2017 11:06 AM
TUJUAN : 1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI 2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI PERAN: 1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI 2. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
4
(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi; c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi; d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan
Pasal 4 (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; -g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran. (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
(Permendikbud 49/2014)
Permenristekdikti 44/2015 MASUKAN
PROSES
KELUARAN
Standar:
• • • • • •
Isi Penilaian Dosen dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana Pembiayaan .....
•Standar Proses •Standar Pengelolaan
Beban belajar mhs: 1 sks = 170’ ; 1 smt = 16 mg; 8-9 jam/hari; 48-54 jam/mg 18-20 sks/smt; SKS minimum S1 (144); S2 (36); S3 (42)
Sistem Penjaminan Mutu
Kompetensi Lulusan •Sikap •Pengetahuan •Keterampilan
KKNI
Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran a Kuliah, Responsi, Tutorial Tatap Muka
Penugasan Terstruktur
Belajar Mandiri
50 menit/minggu/semester
60 menit/minggu/semester
60 menit/minggu/semester
b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis Tatap muka
Belajar mandiri
100 menit/minggu/semester
60 menit/minggu/semester
c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 160 menit/minggu/semester (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). (2) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 3/2/2017 11:06 AM
8
Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Hal utama: 1) 2) 3) 4)
Beban Belajar pada Program Magister dan doktor. Lama masa studi. Kewajiban publikasi bagi calon lulusan program magister dan doktor. Persyaratan pembimbing program doktor.
No
Program
Beban Belajar Minimum (sks)
Masa Studi Paling Lama (tahun)
1
D1
36
2
2
D2
72
3
3
D3
108
5
4
D4/Sarjana
144
7
5
Profesi
24
3 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6
Magister, Magister Terapan, dan Sp
36
4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7
S-3, S-3 Terapan, & Sub-Sp
42
7 (setelah menyelesaikan program Magister, Magister Terapan, Sp)
Pasal 27 (15) Syarat Pembimbing utama Doktor: Dalam lima tahun terakhir menghasilkan satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Pasal 28 (3) Pembimbing utama paling banyak sepuluh mahasiswa (Sarjana, Magister, Doktor). SYARAT PUBLIKASI Magister : diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. (Hasil quick survey: 14/94 PT sudah mewajibkan) Doktor : diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. (Hasil quick survey: 37/94 PT sudah mewajibkan) 4
Sistem Pendidikan Tinggi (yang bermutu) Tujuan Dikti
Incoming Students
Teaching-Learning Process
Academic Community
Graduates
SN-DIKTI PermenRistekdikti 44/2015
Quality Assurance
Leadership
Intelektual, Ilmuwan, atau Profesional yang beriman bertaqwa, berakhlaq mulia, berbudaya, kreatif, Berkarakter tangguh
Karya Penelitian untuk Kemaslahatan bangsa, negara, dan manusia
Management
Funding
Organization Staff
Physical Facilities
Resources
Laboratories
Library
Curriculum
Pengabdian Kepada Masyarakat
10
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PDDIKTI)
Dasar Hukum Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kepmendiknas nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 5923/E1.2/KP/2014 tentang pelaporan dosen, mahasiswa, dan kelembagaan pada PDDIKTI
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) UU No. 12 Tahun 2012 pasal 56 ayat 2 (sebagai sumber informasi)
1
Lembaga akreditasi: untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2
Pemerintah,: untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3
Masyarakat: untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi
Sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Kewajiban Lapor Perguruan Tinggi Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 5923/E1.2/KP/2014 Tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa, Dan Kelembagaan pada PDDIKTI
KETENTUAN: 1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi belum mewajibkan bagi perguruan tinggi untuk melaporkan data dosen, mahasiswa dan kelembagaan sebelum tahun akademik 2003 -2004. 2. Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lulus dari Perguruan Tinggi asal sebelum periode akademik 2003-2004 tidak wajib memberikan bukti terdaftar pada PDDIKTI ke Perguruan Tinggi tujuan. 3. Bagi mahasiswa sesudah periode akademik 2003-2004 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan datanya belum terdaftar pada PDDIKTI dimohon untuk menghubungi bagian akademik/operator Perguruan Tinggi asal agar dapat segera mengunggah datanya sekaligus memutahirkan status datanya ke PDDIKTI
Aktivitas Pelaporan Perguruan Tinggi Mengunakan Feeder PD Dikti Patch E (terbaru)
• Di Awal Semester Sync 1 Aktif • Di Akhir Semester Sync 2 Aktif
Realisasi Pelaporan Perguruan Tinggi Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 5923/E1.2/KP/2014 Tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa, Dan Kelembagaan pada PDDIKTI
100
98,83 98,53
98,78
98,73
98,74
98,61 98,11
90
98,18
97,64
97,5 97,6
Capaian Pelaporan (2009-2014)
96,32
80
96,28%
74,15
70
Persen (%)
60
Sem. 1 Sem. 2
50 40 30 20 10 0 0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Batas Akhir 2015-1 Akhir April 2016
PELAPORAN AKADEMIK DAN SANKSI Surat Dirlemkerma nomor 8319/E2.3/KL/2014 Tgl 24 Oktober 2014 Bagi PTS yang tidak melakukan pelaporan kegiatan akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut
Kopertis
• Surat Peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu 3 (tiga) bulan berturutturut
Pembinaan • Jika pada waktu 6 (enam) (4+2) semester berturutturut, maka status perguruan tinggi tersebut secara otomatis akan berubah menjadi “Pembinaan”
kepuasan stakeholder thd layanan kopertis VII 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 3,46 3,44 3,42 3,40 3,38
3,55 3,51 3,45
thn 2014
thn 2015
thn 2016
Usaha meningkatkan mutu layanan di kopertis wilayah VII jatim fasilitas PINTU (Pusat Informasi dan Layanan Terpadu) didukung infrastruktur berbasis jaringan para stakeholders mendapatkan kepuasan yang optimal
SELAMAT DAN SUKSES UNTUK KITA SEMUA
