PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Freedom Abetnego Siahaan1, Sri Redjeki Hartono2 ABSTRAK BUMN merupakan pelaku ekonomi yang sangat vital perannya dalam Pembangunan Nasional. Peran BUMN yang sangat vital tersebut ternyata tidak diikuti dengan kinerja BUMN yang membaik justru sebaliknya, kinerja BUMN malah mengecewakan. Salah satu cara yang dapat ditempuh guna mengembangkan BUMN agar menjadi perusahaan yang kinerjanya baik, efisien, profesional dan transparan adalah melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi BUMN merupakan salah satu bagian dari upaya pembenahan guna mendayagunakan dan mengembangkan BUMN sehingga BUMN dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada negara. Dalam pelaksanaan privatisasi hendaknya semua pihak yang terkait mampu untuk bekerja sama dan saling mendukung sehingga pelaksanaan program privatisasi dapat berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Privatisasi, BUMN.
ABSTRACT State Owned Enterprises (SOE’s) is a vital economic actor in National Development. The vital role of SOE’s in fact was not followed by the improvement of its performance, otherwise It was disappointing. One choice that can be taken in order to develop the SOE’s to get better performance, efficient, professional and transparent is through privatization mechanism. Privatization of SOE’s is an effort to empower and develop the SOE’s so that It can give maximum contribution to the state. In the implementation of privatization, all the parties concerned should be able to work together and support each other so that privatization can run effectively. Keywords: Privatization, State Owned Enterprise (SOE’s)
1 2
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
membawa
A. PENDAHULUAN
dampak
infleksibilitas
operasional, lingkungan kerja yang 1. Latar Belakang
pasif dan kurang kreatif, lebih patuh
Badan Usaha Milik Negara
pada prosedur pemerintah daripada
(BUMN) merupakan pelaku ekonomi
menjalankan
yang
transaksi biaya yang tinggi dan
didirikan
oleh
negara
norma
berbisnis,
2
akhirnya terjadi inefisiensi BUMN
Undang-Undang Dasar 1945 yang
yang didirikan oleh negara memiliki
menyatakan “bahwa segala sesuatu
dua
yang menyangkut hajat hidup orang
Perseroan dan Perusahaan Umum.
banyak harus dikuasai oleh negara”
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang
dan
BUMN
berdasarkan
Pasal
33
implementasi
ayat
penguasaannya
bentuk,
yaitu
Perusahaan
menyebutkan
antara lain ditafsirkan dilakukan oleh
Perusahaan
pelaku ekonomi yaitu BUMN. Selain
adalah
BUMN
lainnya
perseroan terbatas yang modalnya
adalah Swasta dan Koperasi. Dalam
terbagi dalam saham yang seluruh
menjalankan
usahanya,
atau paling sedikit 51% (lima puluh
dan
Koperasi
satu persen) sahamnya dimiliki oleh
peran
saling
Negara Republik Indonesia yang
pelaku
BUMN,
ekonomi
kegiatan
Swasta
melaksanakan
Perseroan
bahwa
BUMN
yang
berbentuk
mendukung berdasarkan demokrasi
tujuan
ekonomi.
keuntungan. Perusahaan Perseroan ini
BUMN pada awalnya dibentuk
utamanya
(Persero)
sepenuhnya
mengejar
tunduk
pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 40
karena adanya keyakinan bahwa
tahun
pemerintah mempunyai kemampuan
Terbatas. Pengertian
untuk menghasilkan sendiri barang
Umum (Perum) menurut Pasal 1
dan jasa serta mendistribusikannya di
angka
pasar.
seluruh modalnya dimiliki negara dan
Kondisi
intervensi operasional dominan. ketidakjelasan
ini
mendorong
pemerintah
dalam
BUMN Inkonsistensi ini
tidak
2007
(4)
tentang
adalah
terbagi
atas
Perseroan Perusahaan
BUMN
saham,
yang
yang
menjadi
bertujuan untuk kemanfaatan umum
dan
berupa penyediaan barang dan/atau
selanjutnya
jasa
yang
bermutu
tinggi
dan
sekaligus
mengejar
keuntungan
prinsip
pengelolaan
berdasarkan
perusahaan. Dibentuknya Perusahaan
dalam penyelenggaraan BUMN.3 2. Metode Penelitian
Umum adalah sebagai implementasi kewajiban
pemerintah
guna
menyediakan barang dan jasa tertentu untuk
memenuhi
masyarakat.
Namun
kebutuhan dari
kedua
bentuk BUMN tersebut diatas, yang dapat diprivatisasi hanyalah BUMN yang
berbentuk
Perseroan
saja.
Privatisasi merupakan simbol dari upaya mengurangi peranan negara dan
memberi
kepercayaan
dan
kesempatan kepada swasta dalam sistem perekonomian suatu negara untuk
memenuhi
Penelitian “Privatisasi
pendekatan
Usaha
yuridis-normatif
membutuhkan
Milik
data
akurat
yang yang
dititik beratkan pada data sekunder yang
diperoleh
dari
penelitian
kepustakaan. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. 3. Kerangka Teori
kebutuhan Badan usaha adalah perusahaan berbentuk
Privatisasi BUMN merupakan satu
Badan
berjudul
Negara” ini menggunakan metode
masyarakat.
salah
yang
bagian
dari
upaya
pembenahan guna mendayagunakan dan mengembangkan BUMN untuk dapat
menjadi
efisien
dan
perusahaan produktif
yang dalam
penyelenggaraan bidang usahanya.
badan
hukum
yang
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
bekerja
dan
berkedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.34
Konsep dasar dari privatisasi BUMN adalah
terjadinya
kepemilikan
dari
pengalihan
negara
kepada
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 tahun 2003
swasta. Dengan demikian, privatisasi 3
BUMN
diharapkan
dapat
meringankan beban pemerintah baik secara finansial maupun administratif
Aminuddin Ilmar, 2004, Privatisasi BUMN di Indonesia, Makassar, Hasanuddin University Press, hlm 32. 4 Kamus ,2008, Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara, hlm 49.
tentang Badan Usaha Milik Negara,
upaya untuk memberdayakan BUMN
yang dimaksud dengan Badan Usaha
baik
Milik
yang sering
permodalan atau pembiayaan maupun
disingkat dengan BUMN, adalah
pengurangan campur tangan negara
badan usaha
yang seluruh atau
serta memberi kesempatan kepada
sebagian besar modalnya dimiliki
swasta untuk mengambil peran dalam
oleh
kegiatan ekonomi. Melalui privatisasi
Negara
negara
atau
melalui
penyertaan
dari
segi
manajemen,
secara langsung yang berasal dari
BUMN
kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMN bebas dalam menentukan
BUMN adalah suatu entitas privat
gerak
yang
kebijakan
investasi
mengejar keuntungan berdasarkan
pendanaannya
serta
prinsip pengelolaan perusahaan yang
sumber daya manusianya.5
tujuan
utamanya
adalah
diharapkan
manajemen
perusahaan,
menetapkan dan pemenuhan
artinya adalah bahwa BUMN sebagai perusahaan
dapat
kegiatan-kegiatan dilakukan
oleh
Pelepasan
melakukan yang
lazim
perusahaan
pada
Privatisasi menurut ketentuan
BUMN
dapat dilakukan dengan berbagai cara,
diantaranya
digunakan
umumnya.
saham
yang
adalah
sering
dengan
cara
Strategic
Sales,
Initial
Public
Offering
(IPO)
dan
Private
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Placement. Ada 2 (dua) alasan
No.19 tahun 2003 tentang Badan
mengapa pelepasan saham BUMN
Usaha Milik Negara adalah penjualan
diperlukan: pertama, membebaskan
saham
intervensi politik dan kedua, untuk
Persero,
baik
sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak
transparansi
lain dalam rangka meningkatkan
masyarakat.
kinerja
diatas memberikan gambaran bahwa
dan
nilai
perusahaan,
dan
dan
pengawasan
Keterangan
bisnis
tersebut
memperbesar manfaat bagi negara
politik
mempunyai
dan masyarakat, serta memperluas
karakter dan tujuan yang berbeda,
pemilikan saham oleh masyarakat.
mencampuradukkan tujuan politik dan bisnis dalam fungsi BUMN akan
Privatisasi BUMN umumnya dimaksudkan
sebagai
salah
satu
5
Aminuddin Ilmar, Op Cit, hlm 37.
mengorbankan
kepentingan
bisnis
internasional.6
suatu BUMN. Organ pemerintah dapat
mempergunakan
sebagai
alat
untuk
Dalam
BUMN memenuhi
kepentingan
politiknya
melaksanakan
program
atau
melaksanakan
kebijakan privatisasi BUMN tidak lepas
dari
dasar
hukum
yang
instansi
mengaturnya. Dasar hukum bagi
induknya, sementara pegawai BUMN
pelaksanaan privatisasi BUMN antara
dapat berlindung dibalik tirai fungsi
lain Undang-Undang Dasar 1945,
sosial dan tugas pemerintah atas
Undang-Undang No.19 tahun 2003
suatu kegagalan BUMN.
tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah No.59
Pilihan privatisasi diharapkan
tahun 2009 tentang Perubahan Atas
menjadi solusi yang efektif terhadap
Peraturan Pemerintah No.33 tahun
masalah in-efisiensi BUMN. Melalui
2005 tentang Tata Cara Privatisasi
mekanisme
Perusahaan Perseroan. Dasar hukum
saham
privatisasi,
dialihkan
mayoritas pihak
bagi privatisasi tersebut haruslah
swasta. Dengan demikian, campur
konsisten, jika tidak maka proses
tangan
dan
privatisasi akan mengalami kendala
(inefisiensi)
baik internal maupun eksternal. Agar
BUMN dapat segera diatasi. Karena
program privatisasi berjalan dengan
itu,
mesti
baik, diperlukan payung hukum dan
sepenuhnya ditangani oleh kalangan
peraturan yang jelas, sehingga semua
swasta
pihak yang terlibat dapat memahami
birokrasi
kelemahan
kepada
diputuskan
mendasar
manajemen
yang
BUMN
memang
memiliki
kamampuan yang profesional untuk
dengan baik.
mengelola BUMN. Dalam konteks inilah
privatisasi
B. HASIL PENELITIAN DAN
dimaksudkan
sebagai upaya peningkatan kegiatan
PEMBAHASAN
penyebaran kepemilikan perusahaan mengakses manajemen
pendanaan, modern
teknologi, dan
pasar
1. Latar Belakang dan Tujuan Dilakukannya 6
Kebijakan
Azwir Dainy Tara, 2003, Menggugah BUMN Membangun Ekonomi Rakyat, Jakarta, Nuansa Madani, hlm 75.
n tersebut diatas menyebabkan
Privatisasi BUMN Di Indonesia
BUMN menjadi sangat nyaman Privatisasi
terhadap
BUMN
bergantung
pada
pemerintah,
yang ada di Indonesia sekarang ini
BUMN
dianggap menjadi suatu hal yang
mandiri dan bekerja secara efisien
sangat vital guna pengembangan
untuk
BUMN.
Pelaksanaan
privatisasi
perusahaan. Hal ini menyebabkan
terhadap
BUMN
diharapkan
BUMN semakin kesulitan untuk
membuat BUMN menjadi lebih sehat
berkompetisi dengan pihak swasta
dan berdaya saing. Privatisasi BUMN
yang memanfaatkan aset yang
dilakukan
tentunya
tanpa
dimilikinya
sebab,
ada
yang
sebaik-baiknya. Tingginya biaya
pelaksanaan
yang dikeluarkan BUMN untuk
Indonesia,
menghasilkan produk barang/jasa
bukan
hal-hal
melatarbelakangi privatisasi
BUMN
di
hal-hal tersebut antara lain:
tidak
berupaya
meningkatkan
untuk
kinerja
dengan
tidak dibarengi dengan kualitas yang baik, sehingga produk yang
a. Inefisiensi
yang terjadi pada
BUMN
dihasilkan
BUMN
kalah
dari
produk yang dihasilkan pihak Inefisiensi
merupakan
masalah yang paling umum dalam BUMN. dikarenakan
Inefisiensi
ini
BUMN
swasta. b. Pengelolaan BUMN yang tidak profesional dan transparan
dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya diberikan
selaku
pelaku
oleh
ekonomi nasional yang sangat
proteksi,
diandalkan untuk meningkatkan
monopoli, dan subsidi sementara
pertumbuhan ekonomi nasional
kinerja BUMN tidak membaik dan
sudah selayaknya dikelola secara
kualitas produk yang dihasilkan
profesional
juga kurang bagus dengan harga
Namun seringkali yang terjadi
yang tinggi.
malah
pemerintah
keistimewaan
BUMN
berupa
dan
sebaliknya,
transparan.
pengelolaan
BUMN dilakukan secara Keistimewaan-keistimewaa
tidak
profesional dalam bidangnya serta
tidak
tranparan.
Hal
ini
pengambilan
keputusan
disebabkan dari kuatnya pengaruh
manajerial. Tingginya intervensi
politik dalam tubuh BUMN.
pemerintah
dikarenakan
akan
menduanya tujuan BUMN yaitu untuk kepentingan publik dan mencari Transparansi dalam BUMN penting
guna
BUMN
menjaga
sebagai
entitas privat.
agar
dijalankan
secara
Dengan
adanya
profesional.
keuntungan
Rendahnya
kinerja
bisnis
BUMN juga bukan semata-mata
tranparansi maka masyarakat atau
dikarenakan
pihak lain juga dapat mengetahui
profesional pengelolanya, tetapi
perkembangan yang terjadi dalam
juga
BUMN, masyarakat sebagai pihak
organisasi
yang juga berkepentingan akan
yang
kesehatan dan peningkatan kinerja
BUMN
BUMN dalam hal ini juga dapat
departemen
menjadi pengawas akan kegiatan
otomatis ada kecenderungan dari
yang dilakukan BUMN sehingga
para
BUMN
menjaga hubungan ekstra baik
tetap
terkontrol
dan
kesalahan
para
dikarenakan dan
struktur
keberadaannya
tidak
menguntungkan.
berada
dibawah
teknis
pengelola
sehingga
BUMN
untuk
diharapkan semakin meningkatkan
dengan
kinerjanya.
teknisnya daripada konsumennya.
pimpinan
departemen
Hal ini tidak aneh karena pada c. Integrasi vertikal yang berlebihan pada BUMN
berhak menduduki posisi puncak
Pengelola
BUMN
sering
terhambat dalam melaksanakan kebijakan perusahaan dikarenakan seringnya kebijakan pemerintah sangat
akhirnya penentuan siapa yang
intervensif
sehingga
manajemen
BUMN
sering
mengalami
hambatan
dalam
dalam
BUMN
tidak
lebih
ditentukan oleh prestasi bisnis atau konsumennya,
melainkan
lebih
pada pimpinan departemen teknis yang membawahinya. d. Praktik-praktik ilegal dan korupsi di tubuh BUMN
Tingginya
praktik-praktik
menyebabkan terganggunya proses
ilegal dalam tubuh BUMN juga
peningkatan
menjadi salah satu
yang
merupakan suatu hal yang harus
melatarbelakangi diprivatisasinya
dilakukan suatu perusahaan yang
BUMN. Salah satu contohnya
ingin berkembang. Orang banyak
ialah pernyataan Menteri Negara
yang mengatakan slogan” kegiatan
BUMN
yang
bisnis bukanlah kegiatan sosial”. Hal
menyatakan bahwa BUMN yang
ini tentu ada maksudnya, tak lain
bergerak dalam bidang konstruksi
adalah jika tujuan bisnis perusahaan
7
dicampuri dengan tujuan sosial maka
suap,
akan berdampak buruk pada kinerja
pengadaan barang dan jasa yang
perusahaan yang tujuan utamanya
tidak sesuai prosedur, korupsi,
adalah
kolusi,
dalam hal ini BUMN. Oleh karena itu
Dahlan
hal
Iskan
rawan terlibat kasus korupsi. Praktik
ilegal
dan
seperti
nepotisme,
serta
efisiensi
mendapatkan
perlu
pengelolaan BUMN menunjukkan
kegiatan
banyaknya
dicampuri dengan tujuan yang bukan
mendapatkan
yang
keuntungan
ingin dari
agar
keuntungan,
beberapa praktik ilegal lain dalam
pihak
kiranya
yang
usaha
pelaksanaan
BUMN
tidak
tujuan bisnis.
BUMN. Praktik-praktik ilegal ini tidak
Pelaksanaan privatisasi BUMN
bekerja dengan semestinya dan
juga didasarkan pada tujuan tertentu
sulit
secara
yang ingin dicapai, tujuan tersebut
profesional guna pengembangan
yaitu untuk meningkatkan kinerja dan
BUMN.
nilai
menyebabkan
untuk
BUMN
bekerja
tambah
perusahaan
dan
meningkatkan peran serta masyarakat Sebagai sangat
tidak
suatu baik
perusahaan jika
jalannya
dalam
pemilikan
dengan
saham
Persero
memperhatikan
perusahaan harus dicampuri dengan
prinsip-prinsip
transparansi,
tujuan-tujuan yang bukan merupakan
kemandirian,
akuntabilitas,
tujuan
pertanggungjawaban dan kewajaran.
7
bisnis.
Hal
ini
akan
Kompas.com, Dahlan: Kontraktor BUMN Paling Rawan Korupsi, 4 Juni 2012.
2. Pelaksanaan Privatisasi BUMN Di Indonesia
Pelaksanaan privatisasi BUMN
2005. Dalam melaksanakan program
di Indonesia sudah dimulai pada awal
privatisasi, pemerintah tidak dapat
tahun 1980, yang merupakan bagian
bertindak sendiri. Perusahaan yang
dari sistem pembinaan BUMN yang
telah
diarahkan untuk mewujudkan good
kriteria yang telah ditentukan perlu
corporate governance. Sedangkan
dikonsultasikan
istilah BUMN baru dikenal sejak
kepada
diterbitkannya PP No.3/1983 tentang
ketentuan pasal 82 UU No.19 tahun
Tata
2003 yang berbunyi:
Cara
Pengawasan
Pembinaan Perusahaan
dan
diseleksi
dan
memenuhi
terlebih
dahulu
sesuai
dengan
DPR-RI
Jawatan
(Perjan), Perusahaan Umum (Perum),
(1)
Privatisasi
harus
didahului
dengan tindakan seleksi atas
dan Perusahaan Persero (Persero).
perusahaan-perusahaan Pada pelaksanaan privatisasi
mendasarkan
pada
kriteria
BUMN, bukan berarti kendali negara
yang
atas
peraturan pemerintah,
BUMN
menjadi
yang
bersangkutan
berkurang
atau
dan
ditetapkan
dalam
hilang
karena negara tetap menjalankan
(2)
Terhadap perusahaan yang
fungsi penguasaan melalui regulasi
telah diseleksi dan memenuhi
sektoral tempat BUMN yang di
kriteria yang telah ditentukan,
privatisasi melaksanakan kegiatan
setelah
usahanya.
rekomendasi
mendapat dari
Keuangan, Pedoman privatisasi
bagi
BUMN
sebagai
pelaksanaan di
Indonesia
pelaksana
dari
Undang-Undang No.19 tahun 2003
Menteri
selanjutnya
disosialisasikan masyarakat
kepada serta
dikonsultasikan
kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
yaitu Peraturan Pemerintah No.33 Cara
Hal ini sangat perlu dilakukan
Privatisasi Perusahaan Persero dan
untuk mengurangi resistensi dari
Peraturan Pemerintah No.59 tahun
masyarakat
2009
merupakan representasi masyarakat
tahun
2005
tentang
tentang
Tata
Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah No.33 tahun
Indonesia.
luas
karena
Konsultasi
DPR-RI
kepada
DPR-RI dilakukan dengan harapan
bersangkutan
melakukan
kegiatan
pelaksanaan privatisasi dapat berjalan
usahanya. Sebaliknya, Perusahaan
dengan lancar.
Umum (Perum), menurut UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN tidak
Persero
yang
dapat
di
dimungkinkan untuk di privatisasi.
privatisasi sekurang-kurangnya harus
Persero dapat di privatisasi karena
memenuhi
sebagai
selain dimungkinkan oleh ketentuan
industri/sektor usaha yang kompetitif
di bidang Pasar Modal juga karena
atau industri/sektor usaha yang unsur
pada umumnya telah bergerak dalam
teknologinya
sektor-sektor yang kompetitif dan
kriteria
cepat
berubah.
Sebaliknya, persero yang tidak dapat
pelaksanaan
diprivatisasi adalah persero yang
senantiasa memperhatikan manfaat
bidang usahanya berdasarkan pada
bagi kepentingan rakyat.
privatisasi
harus
peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, persero
Pemerintah dapat melakukan
yang bergerak di sektor usaha yang
program
berkaitan dengan pertahanan dan
Indonesia
keamanan
memberikan
negara,
persero
yang
privatisasi
di
setelah
negara DPR-RI
persetujuan
atas
bergerak di sektor tertentu yang oleh
RAPBN yang di dalamnya terdapat
pemerintah
target penerimaan negara dari hasil
diberi
tugas
khusus
melaksanakan kegiatan tertentu yang
privatisasi.
berkaitan
sebagaimana dimaksud dituangkan
dengan
masyarakat,
dan
kepentingan persero
Rencana
privatisasi
yang
dalam program tahunan privatisasi
bergerak di bidang usaha sumber
yang pelaksanaannya dikonsultasikan
daya alam.
kepada DPR-RI.
Peraturan Pemerintah No.33
Pada saat pengusulan RAPBN
tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
kepada
No.59 tahun 2009, keduanya hanya
menyertakan daftar BUMN yang
mengatur
Persero,
akan di privatisasi dalam tahun
sepanjang dimungkinkan berdasarkan
anggaran yang bersangkutan untuk
peraturan
memenuhi target penerimaan negara
sektor
privatisasi
perundang-undangan tempat
persero
di
yang
dari
DPR-RI,
hasil
pemerintah
privatisasi
yang
direncanakan
dalam
tersebut.
Dengan
persetujuan
yang
RAPBN demikian,
diberikan
oleh
a.
Penjualan
saham
berdasarkan
ketentuan pasar modal (Initial Public Offering)
DPR-RI atas RAPBN yang dimaksud sudah
termasuk
didalamnya
persetujuan atas rencana privatisasi
b. Penjualan saham langsung kepada investor ( Strategic Sales )
BUMN yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rencana privatisasi
yang
DPR-RI
tersebut
telah
disetujui
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 12 PP No.33 tahun 2005. Privatisasi
dilakukan
berdasarkan
prinsip-prinsip
transparansi,
kemandirian
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Dalam hal ini kondisi pasar yang dimaksud
adalah
Penjualan
kondisi
pasar
saham
manajemen yang
kepada
dan/atau
bersangkutan
karyawan (Employee
and/or Management Buy Out)
selanjutnya
dituangkan dalam program tahunan privatisasi
c.
Setelah
dilakukannya
privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai
akibat
dari
masuknya
pemegang saham baru, baik melalui penawaran
umum
(go
public)
ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pemenuhan
pada
kewajiban
persyaratan-persyaratan
keterbukaan
(disclosure)
yang
merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya
Domestik dan Internasional.
sasaran-sasaran
yang
sebagai
akibat
di
harus
78
masuknya pemegang saham baru.
Undang-Undang No.19 tahun 2003
Budaya perusahaan yang berubah
tentang BUMN hanya dimungkinkan
tersebut
dengan tiga macam metode saja,
peningkatan kinerja perusahaan yang
yaitu:
selanjutnya akan dapat mempertinggi
Pelaksanaan Indonesia
privatisasi
berdasarkan
Pasal
daya
dicapai
perusahaan
akan
saing
dapat
mendorong
perusahaan
dalam
berkompetisi pesaing-pesaing,
baik
dengan
Kendala yang bersifat Yuridis
nasional,
yaitu penegakan hukum yang sulit
regional, bahkan global sehingga
dalam
pada
dapat
Kendala ini terutama terjadi bila
memberikan kontribusi yang lebih
privatisasi dilaksanakan dengan cara
besar
penjualan
akhirnya
akan
terhadap
perekonomian
pelaksanaan
privatisasi.
saham
berdasarkan
nasional dalam bentuk barang dan
ketentuan pasar modal. Hal ini
jasa yang semakin berkualitas dan
dikarenakan
terjangkau
perkembangan pasar modal masih
harganya,
serta
hingga
sektor
sekarang
penerimaan negara dalam bentuk
mempunyai
yuridis
yang
pajak yang akan semakin besar pula.
lemah, cukup banyak lubang yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang destruktif oleh siapa saja dari para pelaku pasar modal tersebut.
3.
Kendala-Kendala
Dihadapi Kendala
dan
Cara
Dalam
Yang Mengatasi
Pelaksanaan
Privatisasi BUMN DI Indonesia
Tindakan
tersebut
rekayasa,
lips
dapat
service,
berupa insider
trading, pengelabuan, kongkalikong dan sebagainya yang sebagian besar tidak dapat terdeteksi secara jelas. 8 Selain itu, pelaksanaan privatisasi
kegiatan
BUMN juga dapat dilakukan dengan
privatisasi tersebut tidaklah mudah,
cara yang tidak fair. Hal ini dapat
terdapat beberapa kendala baik yang
terlihat dari banyaknya kasus-kasus
bersifat yuridis maupun non yuridis
legal
yang dihadapi yang menyebabkan
dipecahkan oleh penegak hukum
terhambatnya pelaksanaan privatisasi
Indonesia terhadap pelaku ekonomi
tersebut. Kendala-kendala tersebut
pada
menyebabkan pelaksanaan program
Pelanggaran terbesar berturut-turut
privatisasi menjadi tidak lancar dan
adalah kasus-kasus yang berkaitan
Pelaksanaan
bahkan program privatisasi tersebut tidak mencapai tujuan.
8
yang
pasar
tidak
dapat
modal
segera
Indonesia.
Jurnal:Pandu Patriadi, Segi Hukum Bisnis Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham Di Pasar Modal Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Maret 2004, hal 69.
dengan
keterbukaan
informasi,
upeti dari para petinggi BUMN10.
benturan kepentingan, perdagangan saham,
insider
trading,
Hal ini semakin menunjukkan
dan
bagaimana tokoh politik memiliki
manipulasi pasar.9
peran yang sangat besar dalam Kendala privatisasi yang Non
terlaksananya
program
kebijakan
Yuridis yaitu pengaruh politik dalam
privatisasi yang sudah direncanakan.
pelaksanaan privatisasi. Pelaksanaan
Niat tokoh politik untuk menjadikan
privatisasi juga tidak luput dari
BUMN
aktivitas politik yang ada. Hingga
tentunya menyebabkan terganggunya
saat ini banyak kekuatan politik yang
pelaksanaan
ingin mengontrol dan menjadikan
tersebut. Misalnya, dengan lamanya
BUMN
proses persetujuan Program Tahunan
sebagai
“sapi
perahan”.
sebagai
sapi
perahan
privatisasi
BUMN
Belum lagi terdapat banyak sekali
Privatisasi
oleh
kepentingan yang ada dalam tubuh
menyebabkan
program
BUMN yang saling tarik-menarik
yang sudah direncanakan kehilangan
antara elit politik dengan manajemen
momentum pelaksanaan privatisasi.
BUMN. Politisi menjadikan BUMN
Hal ini juga bisa disebabkan karena
sebagai wadah untuk memberikan
tidak dominannya partai pemerintah
reward bagi loyalis dan sebaliknya
di
pihak
BUMN
Program Tahunan Privatisasi sering
memberikan “upeti” karena telah
terlambat dan privatisasi BUMN
memperoleh posisi yang baik di
menjadi kehilangan momentum.
manajemen
DPR,
akibatnya
DPR
dapat
privatisasi
persetujuan
BUMN yang bersangkutan. Istilah Kendala
Upeti ini sejalan dengan pernyataan
berikutnya persepsi
adalah
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan
perbedaan
diantara
di Televisi yang mengatakan bahwa
stakeholder dan juga masyarakat.
BUMN telah menjadi sapi perahan
Tidak dapat dipungkiri meskipun
Anggota DPR yang menginginkan
para stakeholder dalam suatu BUMN sama-sama menginginkan kemajuan 10
9
Pandu Patriadi, Ibid, hal 71.
Suara Anda,“Dahlan Iskan & Sapi Perah DPR”Metro TV pukul 19.00 WIB, tgl 26-12-2012.
untuk suatu BUMN, namun mereka
fungsi-fungsi
lain
dapat memiliki persepsi yang berbeda
pemerintah
sebagai
mengenai cara yang akan ditempuh
Akibatnya setiap keputusan selalu
untuk mencapai tujuan yang mereka
melalui proses yang panjang dan
tetapkan. Hal ini adalah suatu yang
memakan waktu lama. Ini berbeda
wajar, karena tidak semua pihak
dengan kultur di swasta, dimana
memiliki persepsi yang sama akan
operasionalisasi
suatu hal. Suatu hal yang baik
umumnya langsung ditangani oleh
menurut pandangan seseorang belum
pihak
tentu
menghadapi intervensi langsung dari
baik
orang
menurut
lain,
regulator.
perusahaan
manajemen
pada
tanpa
selalu
pemegang saham. Jika dilihat dari
stakeholder dalam BUMN, beberapa
perspektif waktu, maka proses go
mungkin setuju privatisasi dilakukan
public swasta cuma memerlukan
untuk membenahi BUMN namun
waktu beberapa bulan sedangkan
pihak yang lain kurang setuju dan
BUMN membutuhkan waktu lebih
berpendapat dengan cara yang bukan
dari satu tahun.
lebih
juga
dimiliki
para
privatisasi
begitu
pandangan
yang
baik
dalam
membenahi BUMN. Begitu pula halnya
masyarakat
berbeda
pandangan
privatisasi
yang
yang
sering
mengenai
dianggap
hanya
Kendala-kendala
diatas
apabila terus dibiarkan tentu akan menghambat kegiatan
proses
pelaksanaan
privatisasi
sebagai penjualan aset negara semata.
kedepannya,
Hal ini sering menjadi hambatan jika
solusi yang dapat dilakukan untuk
tidak ditindaklanjuti dengan baik.
mengatasi kendala tersebut yaitu:
Kultur
dalam
BUMN
itu
beberapa
BUMN
a. Untuk kendala
cara
atau
yang bersifat
sendiri juga dapat menjadi kendala
yuridis yaitu penegakan hukum
yang
yang sulit
menyebabkan
privatisasi
menjadi
pelaksanaan terhambat.
dalam
pelaksanaan
privatisasi BUMN dapat diatasi
Hampir di semua lini dan level dalam
dengan
cara
BUMN, mulai dari tingkat Menteri
pengaturan hukum yang lebih
hingga jajaran Direksi berperilaku
lengkap
sebagai pemegang saham, di samping
Undang-Undang
dan
mempersiapkan
jelas
baik maupun
peraturan-peraturan lainnya
pendukung
Komisaris dan Direksi BUMN
kebijakan
untuk melaksanakan tata kelola
sebelum
privatisasi dilaksanakan. Dengan
perusahaan
demikian para penegak hukum
meletakkan
mempunyai kekuatan yang lebih
profesional sebagai tata cara
kuat dalam menegakkan hukum
pengelolaan usaha, selain itu
dalam
perlu
pelaksanaan
Penegakan
hukum
tentunya
akan
privatisasi. yang
baik
menciptakan
yang
berarti
manajemen
juga
kesediaan
pemerintah
dari untuk
melaksanakan
tata
kelola
pelaksanaan privatisasi yang fair
perusahaan yang baik kepada
dan
serta
BUMN. Hal ini karena salah
yang
satu bias tata kelola perusahaan
sebesar-besarnya untuk negara dan
adalah terlalu kuatnya campur
BUMN itu sendiri..
tangan
mencapai
memberikan
tujuan manfaat
pemilik
dalam
perusahaan sehingga membuat b.
Untuk
kendala-kendala
yang
perusahaan itu sendiri tidak
bersifat Non Yuridis dapat ditempuh
mampu mengembangkan tata
dengan cara:
kelola perusahaan yang baik. Pemerintah bukan saja Presiden
1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) Penerapan
prinsip
tata
(Good Corporate Goverannce) bukan saja hanya tugas Direksi
pemegang dalam
melainkan
juga
sahamnya
yang
hal
ini
adalah
Pemerintah. Dalam penerapan prinsip ini perlu kesediaan dari pengelola
BUMN
Kabinet,
Parlemen
namun DPR.
juga Bagi
pemerintah sebagai pemegang
kelola perusahaan yang baik
BUMN,
dan
yaitu
saham, dibutuhkan kesediaan untuk
meletakkan
BUMN
sebagai sebuah lembaga bisnis yang
mandiri
dan
dikelola
sebagaimana sebuah bisnis, dan bukan
sebagai
bagian
dari
organisasi publik/politik atau bagian kekuasaan. Selama itu masih belum tercapai, maka pelaksanaan
tata
kelola
perusahaan pada BUMN pasti
menangkap esensi dari program
mengalami kendala yang besar,
privatisasi BUMN. Sama juga
dan berarti juga kendala bagi
halnya bahwa pemerintah harus
pemulihan
ekonomi
secara
membuat pilihan terhadap pola
keseluruhan
karena
BUMN
privatisasi secara terencana dan
akan
menjadi
bagian
kepentingan
dari
kekuasaan
dengan
pertimbangan
yang
matang,
sehingga
dapat
daripada kepentingan rakyat,
mendatangkan
baik rakyat sebagai konsumen
maksimal.
hasil
yang
maupun rakyat sebagai pemilik. DAFTAR PUSTAKA 2)
Sosialisasi
secara
kontinu
mengenai konsep dasar privatisasi
Dainy
Tara,
Menggugah Agar program privatisasi dapat berjalan dengan mulus
Azwir,
BUMN
2003,
Membangun
Ekonomi Rakyat, Jakarta, Nuansa Madani.
dan minim hambatan maka sosialisasi
secara
kontinu
Ilmar, Aminuddin, 2004, Privatisasi
tentang konsep dasar privatisasi
BUMN
adalah salah satu langkah yang
Hasanuddin University Press.
dapat
ditempuh.
perlu
program
kampanye
nasional
konseptual
dan
secara
terencana.
Dengan demikian bukan hanya stakeholder saja tetapi juga lapisan
benar-benar
Indonesia,
Makassar,
Pemerintah
menyusun
seluruh
di
Iskan, Dahlan, Dahlan: Kontraktor BUMN
Paling
Rawan
Korupsi,
Kompas.com, 4 Juni 2012. Kamus,
2008,
Kamus
Hukum,
Bandung, Citra Umbara.
masyarakat
memahami
dan
Patriadi, Pandu, 2004, Segi Hukum
menyadari peran strategis dari
Bisnis Dalam Kebijakan Privatisasi
kebijakan privatisasi BUMN.
BUMN Melalui Penjualan
Masyarakat stakeholder
dan
harus
para
Saham Di Pasar Modal Indonesia,
bisa
Jurnal:
Kajian
Ekonomi
dan
Keuangan. Undang-Undang
Dasar
Republik
Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan. Peraturan Pemerintah No.59 tahun 2009
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.
