www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NO. 2 TAHUN 1959) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERANCANG NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: Bahwa Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional telah diubah dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959; Bahwa perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undangundang Dewan Perancang Nasional yang telah diubah sebelumnya.
Mengingat: 1.
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959 untuk menyesuaikan Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional;
2.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 5 ayat (2).
Mendengar: Menteri Pertama dan Menteri Urusan Khusus/Menteri ex-officio Ketua Dewan Perancang Nasional.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 2) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEWAN PERANCANG NASIONAL Pasal I
“Pasal 8 ayat (1) kini berbunyi: (1)
Ketua Dewan Perancang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Presiden boleh menetapkan pengangkatan itu di luar usul Dewan Menteri.”
1/6
www.hukumonline.com
Pasal II Ketua Dewan Perancang Nasional duduk karena jabatan di dalam Dewan Menteri Republik Indonesia. Pasal III “Pasal 13 ayat (1) kini berbunyi: Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Menteri. Presiden boleh mengangkat Wakil Ketua lain dari pada yang diusulkan oleh Dewan Menteri.” Pasal IV “Pasal 16 ayat (2) berbunyi: ayat (2): Presiden dapat menguasakan kepada Menteri Pertama supaya mengangkat sumpah (berjanji) didepannya.” Pasal V “Pasal 21 ditambahkan ayat (2) berbunyi: (2)
Presiden boleh mengangkat anggota seperti dimaksud pada pasal 22, 23, 24 dan 25 menurut jumlah yang dianggapnya perlu dan boleh mengangkat yang tidak diusulkan oleh Dewan Menteri atau oleh Daerah Swatantra tingkat I.” Pasal VI “Pasal 30
angka (1) sekarang berbunyi: "1.
Anggota seperti dimaksud pada pasal 22-25 duduk dalam Dewan Perancang Nasional untuk selama lima tahun". Pasal VII “Pasal 30
angka (6) sekarang berbunyi:
2/6
www.hukumonline.com
6.
Ikut menilai pembangunan. Pasal VIII “Pasal 33
ayat (2) kini berbunyi: (2)
Presiden boleh menguasakan kepada Menteri Pertama atau Ketua Dewan Perancang Nasional supaya sumpah/janji diucapkan dihadapan Menteri Pertama atau Ketua Dewan Perancang Nasional.” Pasal IX “Pasal 36
yang terbagi atas tiga ayat, diringkaskan kini menjadi satu ayat, yang berbunyi: Ketua Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional. Pasal 39 diringkaskan hanya menjadi dua ayat dan kini pasal 39 itu berbunyi: (1)
Tiap-tiap Seksi mempunyai seorang Wakil Ketua Seksi.
(2)
Wakil Ketua Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional.” Pasal X
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Bogor, Pada Tanggal 28 September 1959 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO
Diundangkan, Pada Tanggal 29 September 1959 MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
3/6
www.hukumonline.com
Ttd. SAHARDJO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 114
4/6
www.hukumonline.com
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 2) TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DEWAN PERANCANG NASIONAL.
1.
UMUM Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.2) tentang pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional (Undang-undang No. 80 tahun 1958) kini harus pula disesuaikan dengan perubahan menurut Penetapan Presiden. Perubahan ini dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah pula menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2). Undang-undang Dewan Perancang Nasional pasal 10 dan 12 memerintahkan untuk pelaksanaan Undang-undang itu dan tiga Peraturan Pemerintah yaitu: Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perancang Nasional. Peraturan Pemerintah Tata Tertib Dewan Perancang Nasional. Peraturan Pemerintah yang pertama ialah Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam penyesuaian dengan suasana baru karena Peraturan Pemerintah itu telah ditanda-tangani oleh Pemerintah (No. 1, tanggal 14 Januari 1959 dalam Lembaran-Negara No. 2); Peraturan Pemerintah mengenai keuangan Dewan Perancang Nasional dengan segera akan ditetapkan dalam suasana Undang-undang Dasar 1945. Peraturan Pemerintah berisi peraturan Tata Tertib Dewan Perancang Nasional nanti akan ditetapkan oleh Pemerintah, setelah ditinjau dan diusulkan oleh Dewan Perancang Nasional sendiri yang telah dilantik.
2.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I Pasal III menyesuaikan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional dengan kekuasaan Presiden menurut Konstitusi 1945 sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Pasal II Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Ketua Dewan Perancang Nasional duduk sebagai Menteri ex-officio dalam Kabinet Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden membentuk Kabinet Kerja 1959. Pasal III Pasal III menyesuaikan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional dengan kekuasaan Presiden menurut Konstitusi 1945 sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Pasal IV Pasal 16 ayat (2) disesuaikan dengan suasana baru yang mengenai Menteri Pertama dalam Kabinet Kerja. Kekuasaan Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam menentukan jumlah anggota Dewan 5/6
www.hukumonline.com
Perancang Nasional dan dalam cara mengangkat diluaskan dan disesuaikan dengan kekuasaan Presiden dalam suasana baru dan dengan Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan itu dapat lagi dibatasi seperti menurut pasal 21 yang lama. Pasal V Jumlah anggota Dewan Perancang Nasional ditetapkan oleh Presiden, yang boleh pula mengangkat anggota diluar pencalonan oleh Dewan Menteri atau Daerah Swatantra tingkat I. Pasal VI Perubahan jangka waktu, "tiga tahun" menjadi "lima tahun" adalah meniru angka yang disebut dalam Undangujdang Dasar 1945 pasal 2 ayat (2). Adalah pula perubahan angka itu sesuai dengan harapan para anggota Dewan Perancang Nasional, setelah mengambil keputusan bertekad bulat hendak menyelesaikan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan pertama sebelum bulan Proklamasi 1960, seperti dinyatakan dalam rapat permulaan pada tanggal 18 Agustus 1959. Pasal VII Penilaian oleh Dewan Perancang nasional terhadap pembangunan tidaklah lagi hanya terbatas pada pembangunan yang dirancang Dewan Perancang Nasional dalam rencana pembangunan, tetapi penilaian itu tertuju kepada segala bidang pembangunan. Pasal VIII Pasal ini menyesuaikan pasal 33 ayat, (2) Undang-undang tentang Dewan Perancang Nasional dengan susunan baru yang mengenal Menteri Pertama. Pasal IX Dalam pasal 36 dan 39 diadakan perubahan, bahwa Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi tidak dipilih melainkan diangkat dan dperhentikan oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional, supaya menghemat waktu dan untuk kelancaran bekerja. Pasal X Peraturan Pemerintah untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 1- tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 2) tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Dewan Perancang Nasional ditetapkan hari berlakunya perubahan pada hari diundangkan. Menurut kebiasaan, maka Peraturan Pemerintah yang bersangkutan harus ditempatkan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1876
6/6
