PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN


Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992

tentang

Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I…

www.bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -

2

-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;

2.

Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;

3.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

4.

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;

5.

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;

6.

Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;

7.

Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;

8.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

9.

Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;

10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor; 11. Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan; 12. Menteri adalah menteri bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. BAB II…

www.bphn.go.id


3

-

BAB II MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Pertama Manajemen Lalu Lintas

Pasal 2

(1)

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

(2)

Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan; b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan; c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;

(3)

Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.

(4)

Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemantauan

dan

penilaian

terhadap

pelaksanaan

kebijaksanaanlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5)

Kegiatan...

www.bphn.go.id


(5)

4

-

Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemberian

arahan

dan

petunjuk

dalam

pelaksanaan

kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

(1)

Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.

(2)

Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, makrka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Kedua Rekyasa Lalu Lintas

Pasal 4

(1)

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.

(2)

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a.

perencanaan,...

www.bphn.go.id


5

-

a. perencanaan, pembangunan dan pemeleiharaan jalan; b. perencanaan,

pengadaan,

pemasangan,

dan

pemeliharaan

rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. (3)

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.

(4)

Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5)

Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

(1)

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.

(2)

Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.

(3)

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait. Pasal 6…

www.bphn.go.id


6

-

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan : a.

penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

b.

memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 7

(1)

Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

(2)

Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : a. rencana umum jaringan transportasi jalan primer; b. rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.

(3)

Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut : a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas; b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;

c. arah...

www.bphn.go.id


7

-

c. arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi; d. rencana kebutuhan lokasi simpul; e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 8 (1)

Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

(2)

Rencana umum jaringan transportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri terkait dan/atau Gubernur Kepala daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9 (1)

Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

(2)

Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, setasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara; b. ruang

kegiatan

berupa

kawasan

pemukiman,

industri,

pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya; c. ruang

lalu

lintas

berupa

jalan,

jembatan

atau

lintas

penyeberangan. BAB IV…

www.bphn.go.id


8

-

BAB IV KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK DAN JARINGAN LINTAS

Bagian Pertama Kelas Jalan

Pasal 10

(1)

Untuk

keperluan

pengaturan

penggunaan

dan

pemenuhan

kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas. (2)

Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda

secara

karakteristik

tepat

dengan

masing-masing

mempertimbangkan moda,

perkembangan

keunggulan teknologi

kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 11

(1)

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton; b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;

c. Jalan...

www.bphn.go.id


9

-

c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidakmelebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; d. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. (2)

Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan melebihi 10 ton sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Keutusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

Pasal 12

Menteri menetapkan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendengar pendapat pembina jalan.

Pasal 13

(1)

Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ruas-ruas jalan, diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

(2)

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dinyatakan dengan rambu-rambu. Bagian…

www.bphn.go.id


10

-

Bagian Kedua Jaringan Trayek

Pasal 14

(1)

Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

(2)

Jaringan trayek sebagimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan : a. kebutuhan angkutan; b. kelas jalan yang sama da/atau yang lebih tinggi; c. tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi; d. tingkat pelayanan jalan; e. jenis pelayanan angkutan; f. rencana umum tata ruang; g. kelestarian lingkungan.

(3)

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Jaringan Lintas

Pasal 15

(1)

Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

(2)

Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan : a. kebutuhan...

www.bphn.go.id


11

-

a. kebutuhan angkutan; b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi; c. tingkat keselamatan angkutan; d. tingkat pelayanan jalan; e. tersedianya terminal angkutan barang; f. rencana umum tata ruang; g. kelestarian lingkungan. (3)

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan.

(4)

Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara dan dimuat dalam Buku Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 16

(1)

Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan.

(2)

Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB V…

www.bphn.go.id


12

-

BAB V PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Pertama Rambu-rambu

Pasal 17

(1)

Rambu-rambu terdiri dari 4 golongan : a. rambu peringatan; b. rambu larangan; c. rambu perintah; d. rambu petunjuk.

(2)

Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan.

(3)

Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

(4)

Rambu Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

(5)

Rambu Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

(6)

Ketentuan lebihlanjut mengenai jenis rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 18…

www.bphn.go.id


13

-

Pasal 18 (1)

Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditempatkan secara tetap.

(2)

Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

(3)

Pada rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan, pemindahan, warna dan arti dari setiap rambu-rambu dan papan tambahan diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Marka Jalan Pasal 19 (1)

Marka

jalan

berfungsi

untuk

mengatur

lalu

lintas

atau

memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. (2)

Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. marka membujur; b. marka melintang; c. marka serong; d. marka lambang; e. marka lainnya.

Pasal 20…

www.bphn.go.id


14

-

Pasal 20 Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, berupa: a.

garis utuh;

b.

garis putus-putus;

c.

garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus;

d.

garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 21 (1)

Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.

(2)

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.

(3)

Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh didepan.

(4)

Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

(5)

Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut. Pasal 22…

www.bphn.go.id


15

-

Pasal 22

(1)

Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa : a. garis utuh; b. garis putus-putus.

(2)

Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau tambu stop.

(3)

Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilamapui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 23

(1)

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, berupa garis utuh.

(2)

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan : a. daerah yang tidakboleh dimasuki kendaraan; b. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.

(3)

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang dilintasi kendaraan.

(4)

Marka serong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat. Pasal 24…

www.bphn.go.id


16

-

Pasal 24

(1)

Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.

(2)

Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 25

(1)

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.

(2)

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbentuk : a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir; b. garis-garis utuh yangmembujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan; c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 26

Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 27…

www.bphn.go.id


17

-

Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, tata cara penempatan, persyaratan, penggunaan dan penghapusan marka jalan, diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Alat pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 28 (1)

Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.

(2)

Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan; b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

(3)

Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dengan susunan : a. cahaya berwarna merah; b. cahaya berwana kuning; c. cahaya berwarna hijau.

(4)

Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dengan susunan : a. cahaya berwarna merah; b. cahaya berwarna hijau.

(5)

Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip. Pasal 29…

www.bphn.go.id


18

-

Pasal 29 (1)

Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.

(2)

Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.

Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bentuk ukuran, konstruksi, tata cara penempatan, dan susunan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat Kekuatan Hulum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu-rambu, dan Marka Jalan serta Kedukan Petugas Yang Berwenang

Pasal 31 (1)

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal larangan dan/atau perintah diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)

Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

(3)

Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan. Pasal 32…

www.bphn.go.id


19

-

Pasal 32

Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu menyerupai, menambah atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 33

Alat pemberi isyarat lalu lintas yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 34

(1)

Dalam keadaan tertentu petugas Pilisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan : a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu; b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus; c. mempercepat arus lalu lintas; d. memperlambat arus lalu lintas; e. mengubah arah arus lalu lintas.

(2)

Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)

Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan.

(4)

Ketentuan-...

www.bphn.go.id


(4)

20

-

Ketentuan-ketentuan mengenai isyarat perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pendapat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

Pasal 35

(1)

Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari: a. alat pembatas kecepatan; b. alat pembatas tinggi dan lebar.

(2)

Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari : a. pagar pengaman; b. cermin tikungan; c. delinator; d. pulau-pulau lalu lintas; e. pita penggaduh.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, persyaratan, tata cara, penggunaan, penempatan dan pencabutan alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian…

www.bphn.go.id


21

-

Bagian Keenam Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 36

(1)

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

(2)

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Pasal 37

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbang.

Pasal 38

(1)

Penyelenggaraan penimbangan meliputi : a. penentuan lokasi; b. pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan; c. pengoperasian; d. pemeliharaan;

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian…

www.bphn.go.id


22

-

Bagian Ketujuh Fasilitas Pendukung

Pasal 39

(1)

Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan.

(2)

Fasilitas pejalan jali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari: a. trotoar; b. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu; c. jembatan penyeberangan; d. terowongan penyeberangan.

(3)

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Menteri.

(4)

Penetapan lokasi, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berada di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI…

www.bphn.go.id


23

-

BAB VI TERMINAL

Pasal 40

(1)

Terminal terdiri dari: a. terminal penumpang; b. terminal barang.

(2)

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,

perpindahan

intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. (3)

Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi.

Pasal 41

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikelompokkan menjadi: a.

Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;

b.

Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;

c.

Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Pasal 42…

www.bphn.go.id


24

-

Pasal 42 (1)

Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan : a. rencana umum tata ruang; b. kapasitas jalan; c. kepadatan lalu lintas; d. keterpaduan dengan koda transportasi lain; e. kelestarian lingkungan.

(3)

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(4)

Penyelenggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 43 (1)

Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan.

(2)

Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. jasa tempat bongkar muat barang dan/atau naik turun penumpang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan; b. fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan; c. fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a, yang dinikmati oleh pengguna jasa. (3)

Tata...

www.bphn.go.id


(3)

25

-

Tata cara pemungutan, besarnya pungutan serta penggunaan hasil pungutan terminal ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

Pasal 44

(1)

Kegiatan usaha penunjang pada terminal dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan penyelenggara terminal.

(2)

Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 45

Penyelenggaraan terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang.

Pasal 46

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

lokasi,

pembangunan

dan

penyelenggaraan terminal serta usaha penunjang pada terminal diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII…

www.bphn.go.id


26

-

BAB VII FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 47

(1)

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.

(2)

Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3)

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana

dimaksud dalam ayat

(1),

dilakukan dengan

memperhatikan : a. rencana umum tata ruang daerah; b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas; c. kelestarian lingkungan; d. kemudahan bagi pengguna jasa. (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan dan persyaratan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh : a.

pemerintah;

b.

badan hukum Indonesia;

c.

warga negara Indonesia.

Pasal 49…

www.bphn.go.id


27

-

Pasal 49

(1)

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c, harus dengan izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 50

(1)

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

(2)

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3)

Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan kelestarian lingkungan.

BAB VIII TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Pertama Penggunaan Jalur Jalan

Pasal 51

(1)

Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.

(2)

Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila : a.

pengemudi...

www.bphn.go.id


28

-

a. pengemudi bermakusd akan melewati kendaraan didepannya; b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Bagian Kedua Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Tata cara Melewati

Pasal 52

(1)

Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya.

(2)

Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati.

(3)

Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas.

(4)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi : a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet; b. bermaksud akan belok kiri.

(5)

Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut.

Pasal 53…

www.bphn.go.id


29

-

Pasal 53

Pengemudi harus memperlambat kendaraannya apabila akan melewati: a.

kendaraan umum yang sedang berada pada tempat turun-naik penumpang;

b.

kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring.

Pasal 54

(1)

Pengemudi mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan akan sekolah wajib menyalakan tanda lampu berhenti mobil bus sekolah.

(2)

Pengemudi kendaraan yang berada di belakang mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya.

Pasal 55

Pengemudi dilarang melewati : a.

kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;

b.

kendaraan lain yang s edang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Pasal 56…

www.bphn.go.id


30

-

Pasal 56

Pengemudi yang akan dilewati kendaraan lain wajib : a.

memberikan ruang gerak yang cukup bagi kendaraan yang akan melewati;

b.

memberi kesempatan atau menjaga kecepatan sehingga dapat melewati dengan aman.

Paragraf 2 Tata Cara Berpapasan

Pasal 57

(1)

Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.

(2)

Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai jalan lain di depannya, harus mendahulukan kendaraan yang d atang dari arah berlawanan.

Pasal 58

Pada jalan tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya turun harus memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.

Paragraf 3…

www.bphn.go.id


31

-

Paragraf 3 Tata Cara Membelok

Pasal 59

(1)

Pengemudi yang akan membelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan dan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat lengannya.

(2)

Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraan serta memberikan isyarat.

(3)

Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan, kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri.

Paragraf 4 Tata Cara Memperlambat Kendaraan

Pasal 60

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi

lalu

lintas

di

samping

dan

belakang

kendaraan

serta

memperlambat kendataan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

Paragraf 5…

www.bphn.go.id


32

-

Paragraf 5 Posisi Kendaraan di Jalan

Pasal 61

(1)

Pada lajur yangmemiliki dua tau lebih lajur serah, kendaraan yang berkecepatan

lebih

rendah

daripada

kendaraan

lain

harus

mengambil lajur sebelah kiri. (2)

Pada jalur searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur, gerakan perpindahan kendaraan ke lajur lain harus memperhatikan situasi kendaraan di depan, samping dan belakang serta memberi isyarat dengan lampu penunjuk arah.

(3)

Pada jalur

searah yang terbagi atas dua atau lebih lajur yang

dilengkapi rambu-rambu dan/atau marka

petunjuk kecepatan

masing-masing lajur, maka kendaraan harus berada pada lajur sesuai kecepatnnya. (4)

Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum

jam, kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan

rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 6 Jarak Antara Kendaraan

Pasal 62

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada didepannya.

Paragraf 7…

www.bphn.go.id


33

-

Paragraf 7 Hak Utama Pada Persimpangan dan Perlintasan Sebidang

Pasal 63

(1)

Pada persimpangan sebidang yang ttidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada : a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cagang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan; b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan; c. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar; d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.

(2)

Apabila persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bundaran.

Pasal 64…

www.bphn.go.id


34

-

Pasal 64

Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengeudi harus: a.

mendahulukan kereta api;

b.

memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Paragraf 8

Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 65

(1)

Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut: a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans mengangkut orang sakit; c. kendaraan untuk memberik pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara; e. iring-iringan pengantaran jenazah; f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat; g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus. (2)

Kendaraan...

www.bphn.go.id


(2)

35

-

Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

(3)

Petugas

yang

berwenang,

melakukan

pengamanan

apabila

mengetahuinya adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (4)

Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian ketiga Berhenti dan Parkir

Pasal 66

(1)

Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu.

(2)

Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; b. pada jalur khusus pejalan kaki; c. pada tikungan tertentu; d. di atas jembatan;

e. pada...

www.bphn.go.id


e. pada

tempat

36

yang

-

mendekati

perlintasan

sebidang

dan

persimpangan; f. di muka pintu keluar masuk pekarangan; g. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 67

(1)

Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk sepeda motor tanpa kereta samping.

Pasal 68

(1)

Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian…

www.bphn.go.id


37

-

Bagian Keempat Penggunaan Komponen Pendukung dan perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 69

Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan.

Pasal 70

Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraann bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

Bagian Kelima Peringatan dengan Bunyi dan Penggunaan Lampu

Paragraf 1 Peringatan dengan Bunyi

Pasal 71

(1)

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson dapat digunakan apabila : a. diperlukan untuk keselamatan lalu lintas; b. melewati kendaraan bermotor lainnya.

(2)

Isyarat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang digunakan oleh pengemudi: a. pada...

www.bphn.go.id


a. pada

38

-

tempat-tempat

tertentu

yang

dinyakan

dengan

rambu-rambu; b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

Pasal 72

Isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa sirene

hanya dapat

digunakan oleh: a.

kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan untuk keperluan pem,adam kebakaran;

b.

ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;

c.

kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;

d.

kendaraan

petugas

penegak

hukum

tertentu

yang

sedang

melaksanakan tugas; e.

kendaraan petugas pengawal kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara.

Paragraf 2 Penggunaan Lampu

Pasal 73

(1)

Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi:

a. lampu...

www.bphn.go.id


39

-

a. lampu utama dekat; b. lampu posisi depan dan posisi belakang; c. lampu tanda nomor kendaraan; d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu. (2)

Waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap setia kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lampu yang diwajibkan.

Pasal 74

(1)

Pengemudi kendaraan bermotor dilarang: a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu selain yang telah diwajibkan kecuali tidak membahayakan atau mengganggu pemakai jalan lain; b. menyalakan lampu utama jauh pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain; c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang; d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah; e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

(2)

Pengemudi kendaraan bermotor wajib: a. menjaga agar lampu kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain; b.

menyalakan...

www.bphn.go.id


40

-

b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah; c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang; d. menyalakan lampu peringatan berwarna biru bagi pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. e. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

Pasal 75

Dilarang menempatkan lampu atau alat yang dapat memantulkan atau menyinarkan cahaya dipermukaan, ditepi atau di atas jalan yang menyilaukan pengemudi atau menyerupai isyarat yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Bagian Keenam Penggiringan Hewan dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 76

(1)

Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring atau menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.

(2)

Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada waktu malam hari wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya. Pasal 77…

www.bphn.go.id


41

-

Pasal 77

(1)

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang: a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya di tarik oleh kendaraan

bermotor

dengan

kecepatan

yang

dapat

membahayakan keselamatan; b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangi atau membahayakan pemakai jalam lainnya; c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. (2)

Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah diperlengkapi dengan tempat penumpang.

(3)

Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 78

Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian…

www.bphn.go.id


42

-

Bagian Ketujuh Kecepatan Maksimum dan/atau Minimum Kendaraan Bermotor

Pasal 80

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor : a.

pada Jalan Kelas I, II dan III A dalam jarinngan jalan primer untuk : 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer perjam; 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam;

b.

pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobiil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;

c.

pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;

d.

pada Jalan Kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk : 1) mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer perjam; 2) kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam;

e.

pada Jalan Kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 50 kilometer per jam; f.

pada…

www.bphn.go.id


f.

43

-

pada Jalan Kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 81

(1)

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalau lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

(2)

Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan.

(3)

Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 82

(1)

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

(2)

Penetapan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi

jalan,

teknologi

kendaraan

bermotor

dan

kondisi

(3)

Batas...

lingkungan.

www.bphn.go.id


(3)

44

-

Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dinayatakan dengan rambu-rambu.

Pasal 83

Dalam keadaan tertentu ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum atau minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 tidak berlaku.

Bagian Kedelapan Perilaku Pengemudi Terhadap Pejalan Kaki

Pasal 84

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki: a.

yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;

b.

yang akan atau sedang menyeberang jalan.

Bagian Kesembilan Penetapan Muatan Sumbu Terberat Kurang dari Muatan Sumbu Terberat yang Semula Diizinkan

Pasal 85

(1)

Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalan tertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2)

Penetapan...

www.bphn.go.id


(2)

45

-

Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu sementara.

(3)

Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh Larangan Penggunaan Jalan

Pasal 86

(1)

Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.

(2)

Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 87

(1)

Menteri dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan.

(2)

Larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

BAB IX…

www.bphn.go.id


46

-

BAB IX PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 88

(1)

Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa.

(2)

Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan nasional.

(3)

Penggunaan

jalan

kabupaten,

kotamadya

atau

jalan

desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan prinbadi.

Pasal 89

(1)

Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada

jalan

alternatif

yang

memiliki

kelas

jalan

yang

sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. (2)

Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan denganrambu-rambu sementara.

(3)

Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pasal 90…

www.bphn.go.id


47

-

Pasal 90

(1)

Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB X PEJALAN KAKI

Pasal 91

(1)

Pejalan kaki harus : a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila menodorng kereta dorong; c. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;

(2)

Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pejalan kaki dapat menyeberang ditempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

(3)

Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas.

Pasal 92…

www.bphn.go.id


48

-

Pasal 92

(1)

Pejalan kaki yang merupakan penderita cacad tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan lain.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XI KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 93

(1)

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

(2)

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 91), dapat berupa : a. korban mati; b. korban luka berat; c. korban luka ringan.

(3)

Korban mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) haru setelah kecelakaan tersebut.

(4)

Korban...

www.bphn.go.id


(4)

49

-

Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.

(5)

Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 94

(1)

Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Negara republik Indonsia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.

(2)

Dalam hal terjadai kecelakaan yang mengakibatkan korban mati ditindaklanjuti

dengan

penelitian

yang

dilaksanakan

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang instansi lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan. (3)

Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyelenggarakan sistem informasi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri setelah berkoordinasi

dengan

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.

BAB XII…

www.bphn.go.id


50

-

BAB XII PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 95

(1)

Petugas yang berwenang dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.

(2)

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam hal : a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan; b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir; c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir; d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 96

(1)

Kendaraan

yang

mengalami

kerusakan

teknis

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang. (2)

Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas yang berwenang. Pasal 97…

www.bphn.go.id


51

-

Pasal 97

(1)

Pemindahan kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tersebut tidak berhasil diketemukan oleh petugas yang berwenang.

(2)

Apabila pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diketemukan oleh petugas yang berwenang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampaui, kendaraan tidak boleh dipindahkan oleh petugas.

(3)

Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan ketempat lain yang tidak menggangu keselamatan dan kelancaran lalu lintas atau ketempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.

(4)

Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), petugas yang berwenang harus : a. menggunakan mobil derek; b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya; c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor; d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 98…

www.bphn.go.id


52

-

Pasal 98

(1)

pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang ditunjuk.

(2)

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan Tol, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol.

Pasal 99

(1)

Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipungut biaya.

(2)

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi untuk menggunakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai berlaku pada tanggal 17 September 1998.

BAB XIV…

www.bphn.go.id


53

-

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, yang mengatur mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 102

(1)

Dengan

berlakunya

Peraturan

Pemerintah

ini,

peraturan

yangmengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku. (2)

Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 103

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Agar...

www.bphn.go.id


54

-

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatnnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1993 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 43

www.bphn.go.id


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

UMUM Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara, dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemarataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban,kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta denganmengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegaitan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya, maupun Jalan Desa.

Untuk…

www.bphn.go.id


2

-

Untuk kepentingan baik Pemerintah maupun masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain jaringan transportasi jalan, kelas-kelas jalan, jaringan trayek, jaringan lintas angkutan barang, terminal penumpang dan barang fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dimana kesemuanya itu merupakan unsur penting dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, kemudian serta kenyamanan bagi para pemakai jalan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Jalur sebagaimana dalam ketentuan ini dapat berupa jalur satu arah atau jalur dua arah. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Kendaraan tidak bermotor antara lain dapat berupa sepeda, gerobak, becak, kereta dorong, dan kereta kuda. Angka 6 Termasuk dalam pengertian persimpangan adalah pertigaan (simpang tiga), perempatan (simpang empat), perlimaan (simpang lima), persimpangan bentuk bundaran, dan persimpangan tidak sebidang, namun tidak termasuk persilangan sebidang dengan rel kereta api. Angka 7…

www.bphn.go.id


3

-

Angka 7 Termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang, berhenti di persimpangan pada saat pemberi isyarat lalu lintas menunjukkan cahaya warna merah, dan berhenti di depat tempat penyeberangan. Angka 8 Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Yang dimaksud dengan oran yang langsung mengawasi adalah orang yang berada pada kendaraan dan mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Angka 11 Yang dimaksud dengan hak utama adalah hak untuk didahulukan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan dari pemakai jalan tersebut antara lain mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas, mobil ambulans yang sedang bertugas, konvoi militer. Angka 12 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : a.

usaha…

www.bphn.go.id


4

-

a.

usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;

b.

pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;

c.

penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

d.

penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (2) Huruf a Maksud inventarisasi dalam ketentuan ini antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Huruf b Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : 1)

rencana umum jaringan transpoortasi jalan;

2)

peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan;

3)

kelas jalan;

4)

karakteristik lalu lintas;

5)

aspek lingkungan;

6)

aspek sosial dan ekonomi.

Huruf c Cukup jelas Huruf d Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi : 1)

penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;

2)

usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan; 3)

usulan…

www.bphn.go.id


5

-

3)

usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;

4)

usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan 3) maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Ayat (3) termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Ayat (2) Huruf a Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemanatauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan. Huruf b Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Ayat (5)…

www.bphn.go.id


6

-

Ayat (5) Huruf a Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Huruf b Cukup jelas Pasal 3 Ketentuan ini dimaksudkan agar pengaturan yang bersifat perintah atau larangan dapat diketahui oleh masyarakat sebagaimana pemakai jalan dan menjamin kepastian hukum. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Sistem informasi mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pembina jalan sebagaimana dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Ayat (3)…

www.bphn.go.id


7

-

Ayat (3) Instansi terkait dimaksud baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pasal 6 Ayat (1) Untuk menjamin perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain, ditetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Umum Transportasi Jalan, karena didalamnya sudah termasuk unsur-unsur pokok prasarana seluruh moda transportasi. Penetapan Jaringan Transportasi Jalan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang dan penetapannya juga memperhatikan pendapat-pendapat dari instansi terkait. Ayat (2) Huruf a Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Primer adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota, lintas batas negara yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi. Huruf b Pengertian Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Sekunder adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang terpadu baik intra maupun antar moda transportasi. Ayat (3) Huruf a Rencana lokasi ruang kegiatan dilengkapi dengan perkiraan bangkitan perjalanan baik orang maupun barang sesuai dengan karakteristik ruang kegiatan masing-masing yang diperlukan sebagai masukan dalam memproyeksikan perkiraaan perpindahan orang da/atau barang di masa mendatang.

Huruf b…

www.bphn.go.id


8

-

Huruf b Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan dapat diperoleh dari analisis data primer menurut hasil survai asal dan tujuan serta data sekunder yangdibutuhkan untuk diproyeksikan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun mendatang. Perkiraan tersebut digunakan sebagai masukan utama dalam merumuskan arah dan kebijaksanaan menentukan peranan masing-masing moda transportasi. Huruf c Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan harus terkait dengan moda transportasi lainnya dalam satu kesatuan sistem transportasi. Huruf d Rencana kebutuhan lokasi simpul yangberupa terminal transportasi jalan disusun berdasarkan perkiraan beban yang harus ditampung oleh terminal tersebut, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta efisiensi angkutan. Huruf e Rencana kebutuhan ruang lalu lintas disusun berdasarkan kebutuhan untuk menampung beban lalu lintas pada jaringan jalan dan lintas penyeberangan pada masa mendatang secata efisiensi. Pasal 8 Ayat (1) Pengertian kebutuhan transportasi adalah kebutuhan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan, pilihan moda dan mutu pelayanan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan penggunaan jasa. Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan. Yang dimaksud dengan peranan adalah tingkat hubungan antar simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hierarkhinya masing-masing. Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu lintas dikaitkan dengan jenis, ukuran, daya angkut dan kecepatan kendaraan. Yang dimaksud dengan kelan jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas. Ayat (2)…

www.bphn.go.id


9

-

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Buku jalan antara lain memuat kode ruas jalan, panjang ruas jalan, kelas jalan, dan karakteristik jalan. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 14…

www.bphn.go.id


10

-

Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Mobil barang tertentu antara lain mobil pengangkut peti emas, mobil pengangkut bahan berbahaya atau mobil pengangkut alat berat. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Rambu-rambu merupakan bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5)…

www.bphn.go.id


11

-

Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan. Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ayat (2) Rambu sementara adalah rambu keempat jenis rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survai lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ayat (2) Huruf a Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yangdipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur. Huruf b…

www.bphn.go.id


12

-

Huruf b Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan. Huruf c Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Huruf d Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas lainnya. Huruf e Marka lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanda yang merupakan kombinasi dari marka membujur, marka melintang, marka serong, dan marka lambang sehingga membentuk arti tertentu. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Marka dengan garis utuh yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang tidak boleh dilintasi oleh kendaraan jenis apapun. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Marka dengan garis putus-putus yang membujur berfungsi untuk pemisah jalur atau lajur jalan yang boleh dilintasi kendaraan apabila akan melewati kendaraan lain yang berada di depannya.

Ayat (4)…

www.bphn.go.id


13

-

Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa tanda permukaan jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25…

www.bphn.go.id


14

-

Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Garis-garis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa garis utuh atau garis putus-putus. Untuk menyatakan garis utuh dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, dan dihubungkan dengan garis marka jalan, sehingga menyatakan garis utuh. Untuk menyatakan garis putus-putus dapat dipasang paku jalan atau kerucut lalu lintas dengan jarak tertentu, sehingga menyatakan garis putus-putus. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Ayat (2) Alat pemberi isyarat dengan lampu tiga warna apabila disusun dari atas ke bawah menurut urutan merah-kuning-hijau, sedangkan apabila disusun secara horizontal maka lampu disusun dari kanan ke kiri menurut urutan merah-kuning-hijau. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 29…

www.bphn.go.id


15

-

Pasal 29 Ayat (1) Apabila satu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya merah kelap-kelip secara berseling, berarti bahwa kendaraan dilarang melewati garis berhenti atau dilarang melewati batas garis isyarat. Cahaya berwarna merah tersebut dipergunakan misalnya pada persilangan sebidang dengan kereta api. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Apabila satu cahaya berwarna merah kelap-kelip atau dua cahaya berwarna kuning kelap-kelip secara bergantian berarti bahwa pengemudi boleh jalan terus tetapi harus dengan hati-hati. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap pemakai jalan mengetahui keberadaan dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang baru dipasang tersebut. Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33…

www.bphn.go.id


16

-

Pasal 33 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerancuan apabila pada 1 (satu) lokasi yang sama terdapat alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan/atau marka jalan yang bersifat perintah atau larangan, sehingga ditetapkan urutan prioritasnya. Dalam hal demikian yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraan-kendaraannya. Kelengkapan tambahan tersebut antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu. Huruf b Alat pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki suatu ruas jalan tertentu. Kelangkapan tambahan dimaksud berupa portal.

Ayat (2)…

www.bphn.go.id


17

-

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Delinator atau potok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) dan berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya. Huruf d Cukup jelas Huruf e Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta mutannya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Fasilitas penunjang dimaksud antara lain berupa gedung operasional, lapangan parkir untuk bongkar muat barang, fasilitas jalan keluar masuk dan gudang penyimpanan barang.

Pasal 38…

www.bphn.go.id


18

-

Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di bdan jalan maupun yang berada di luar badan jalan, dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa peenyediaan fasilitas pendukung merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)…

www.bphn.go.id


19

-

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Kepadatan lalu lintas adalah berkenaan dengan pergerakan di dalam terminal itu sendiri baik pergerakan orang, kendaraan atau barang, dan pengaruhnya terhadap lalu lintas di lingkungan luar terminal. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)…

www.bphn.go.id


20

-

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Pungutan dimaksud merupakan pembayaran atas penggunaan jasa terminal yang dinikmati oleh pengusaha angkutan, penumpang, pengantar, pengemudi dan pengguna jasa lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)…

www.bphn.go.id


21

-

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas parkir untuk umum yang disediakan memenuhi persyaratan keselamatan dan menjamin kelancaran lalu lintas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah untuk penggunaan fasilitas parkir di luar badan jalan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)…

www.bphn.go.id


22

-

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Penggunaan jalur jalan sebelah kanan yang bersifat sementara dimungkinkan misalnya dalam hal-hal : 1)

jalur jalan sebelah kiri telah padat untuk jurusannya, sehingga menggunakan lajur pada jalur jalan sebelah kanan;

2)

sebagian lajur jalan pada jalur jalan sebelah kiri jalan sedang dalam perbaikan/pemeliharaan jalan;

Pasal 52 Ayat (1) Melewati adalah gerakan kendaraan untuk maksud mengambil ruangan yang berada disebelah kanan kendaraan di depannya, dan pada waktu akan melewati pengemudi kendaraan harus menjaga jarak yang cukup bebas agar tidak mengakibatkan benturan dengan kendaraan yang akan dilewati. Setelah melewati harus segera mengambil posisi pada lajur atau bagian dari lajur paling kiri dengan cara tidak menghalangi atau menimbulkan bahaya bagi pengemudi kendraan yang dilewatinya. Pada jalur kendaraan dengan paling sedikit dua lajur yang disediakan untuk lalu lintas satu jurusan, dan kepadatan lalu lintas sedemikian, sehingga arus lalu lintas kendaraan bukan saja memerlukan seluruh lebar jalan kendaraan, tetapi kendaraannyapun bergerak hanya dengan kecepatan yang ditentukan oleh kecepatan kendaraan di depannya dalam barisan, maka gerakan kendaraan dalam satu barisan yang lebih cepat dari kendaraan dalam barisan lain, tidak dianggap sebagai melewati. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)…

www.bphn.go.id


23

-

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Berpapasan adalah bertemunya kendaraan dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan yang tidak satu lajur. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59…

www.bphn.go.id


24

-

Pasal 59 Ayat (1) Membelok yaitu gerakan kendaraan untuk maksud keluar dari atau memasuki deretan kendaraan yang sedang diparkir, beralih ke kanan atau ke kiri jalan kendaraan, atau membelok ke kiri atau ke kanan memasuki jalan lain atau pekarangan yang berbatasan dengan jalan. Pengemudi yang bermaksud untuk melakukan gerakan membelok harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas jalan, antara lain : a.

jika akan membelok kekiri harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendaraannya pada lajur atau bagian paling kiri lajur jalan;

b.

jika bermaksud untuk membelok kekanan pada jalur kendaraan yang terdiri dari dua tau lebih lajur untuk lalu lintas satu arah maupun lalu lintas dua arah, maka harus terlebih dahulu menempatkan posisi kendarannya pada lajur sebelah kanan atau pada bagian tengah lajur dengan cara yang tidak merintangi atau membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya.

Tindakan mengamati dapat dilakukan dengan cara menoleh dan/atau dengan mempergunakan kaca spion yang ada pada kendaraannya. Bagi pengemudi kendaraan bermotor gerakan mengubah arah harus terlebih dahulu memberikan isyarat lampu penunjuk arah. Peringatan dengan alat penunjuk arah harus diberikan terus menerus selama berlangsungnya gerakan itu dan segera diberhentikan setelah gerakan itu selesai. Sedangkan bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri adalah alat pemberi isyarat lalu lintas yang menunjukkan arah yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan yang bermaksud belok kiri.

Pasal 60…

www.bphn.go.id


25

-

Pasal 60 Memperlambat kendaraan yaitu gerakan kendaraan dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Gerakan tersebut tidak dilakukan dengan tiba-tiba, kecuali oleh karena keadaan yang memaksa untuk keselamatan. Bagi pengemudi kendaraan bermotor pada waktu memperlambat kendaraan harus dengan memberikan isyarat lampu rem yang ada pada kendaraannya. Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor hal tersebut dapat dilakukan dengan mempergunakan alat atau lengannya. Pasal 61 Ayat (1) Posisi kendaraan di jalan yaitu kendaraan dimana kendaraan dimaksud tetap berada pada kedudukan lajur peruntukkannya. Kendaraan yang berjalan lambat harus mengambil lajur jalan sebelah kiri menurut arah kendaraannya, sehingga memungkinkan kendaraan lain untuk melewatinya dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kewajiban mengambil lajur jalan sebelah kiri dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pengemudi kendaraan lain yang memiliki kecepatan lebih tinggi untuk melewatinya. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar gerakan perpindahan kenaraan ke lajur lain tidak dilakukan secara berkelok-kelok (zig-zag) sehingga dapat membahayakan keselamatan pemakai jalan lainnya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 62 Jarak antara kendaraan yaitu ruang yang tersedia antara kendaraan satu dengan kendaraan lain.

Pengemudi…

www.bphn.go.id


26

-

Pengemudi harus memperhatikan/menjaga jarak antara kendaraannya dengan kendaraan yang berada didepannya agar tidak terjadi benturan jika kendaraan yang berada didepannya berhenti mendadak serta agar dapat dengan mudah melakukan gerakan melewati atau mengubah hakluan ataupun pada waktu dilewati oleh kendaraan lain. Bagi pengemudi kendaraan tidak bermotor, apabila berjalan beriringan harus memberikan cukup ruang antara dua iringan. Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Cabang persimpangan adalah jalan yang menuju ke arah persimpangan diukur dari lengkung lingkaran persimpangan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Persimpangan 4 (empat) atau lebih adalah persimpangan yang mempunyai 4 (empat) cabang persimpangan atau lebih. Huruf d Persimpangan 3 (tiga) yang tidak lurus adalah persimpangan yang cabang-cabangnya tidak ada yang membentuk sudut siku-siku atau 900 (sembilan puluh derajat). Huruf e Persimpangan 3 (tiga) tegak lurus adalah persimpangan yang salah satu cabangnya memotong cabang persimpangan lain dan membentuk sudut siku-siku atau 900 (sembilan puluh derajat). Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65…

www.bphn.go.id


27

-

Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71…

www.bphn.go.id


28

-

Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Ayat (1) Waktu lain dalam keadaan gelap sebagaimana dimaksud ketentuan ini adalah keadaan yang mengakibatkan pandangan pengemudi terganggu antara lain jalan berkabut, banyak asap, hujan lebat atau masuk terowongan. Ayat (2) Peralatan lampu yang dipergunakan dapat berupa lampu yang ditempatkan pada bagian belakang kendaraan tidak bermotor seperti gerobak, becak, sepeda serta kereta dorong dan tidak menyilaukan pengemudi kendaraan lain yang berada dibekangnya. Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 77…

www.bphn.go.id


29

-

Pasal 77 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam pengertian sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor adalah pengemudi kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja memegang kendaraan bermotor yang sedang berjalan dengan maksud agar kendarannya ikut tertarik. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 78 Pemberian tanda pada sepeda dimaksudkan agar ia dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lain, sehingga para pemakai jalan lain dapat lebih berhati-hati. Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pasal 82…

www.bphn.go.id


30

-

Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 83 Dalam keadaan tertentu dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal kondisi jalan tidak memungkinkan atau rusak atau perintah dari tugas yang berwenang. Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Ayat (1) Keadaan tertentu dimaksud dalam ketentuan ini misalnya dalam hal suatu ruas jalan mengalami kerusakan atau sedang dalam perbaikan sehingga perlu ditetapkan muatan sumbu terberat (MST) lebih rendah dari yang diizinkan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 87…

www.bphn.go.id


31

-

Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 91 Ayat (1) Bagian jalan yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, dapat berupa trotoar maupun bagian paling kiri jalan yang diperkeras dan telah dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas sebagai pejalan kaki. Ayat (2)…

www.bphn.go.id


32

-

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 92 Ayat (1) Tanda-tanda bagi penderita cacad tuna netra dapat berupa tongkat yang dilengkapi dengan alat pemantul cahaya atau bunyi-bunyian atau kain merah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yangdimaksud dengan cacad tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya. Perawatan dapat dilakukan di rumah sakit atau di tempat lain. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 94 Ayat (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan, antara lain meliputi: a.

lokasi dan waktu;

b.

identitas dan kondisi pelaku/korban kecelakaan;

c.

identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat; d.

kondisi…

www.bphn.go.id


33

-

d.

kondisi jalan tempat kejadian kecelakaan;

e.

risalah kejadian kecelakaan.

Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan melalui hasil penelitian, guna kepentingan pencegahan terjadinya kecelakaan dengan sebab yang sama dikemudian hari. Ayat (3) Sistem informasi antara lain meliputi penetapan bentuk dan tata cara pengisian formulir kecelakaan lalu-lintas, dan pembuatan laporan kecelakaan lalu-lintas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan memindahkan kendaraannya ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)…

www.bphn.go.id


34

-

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Ayat (1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 adalah urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 85 ayat (3), Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 90 ayat (1), Peraturan Pemerintah ini. Ayat (2)…

www.bphn.go.id


35

-

Ayat (2) Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan karena sifatnya masih meerupakan suatu aturan umum langsung dari suatu undang-undang, maka sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri. Demikian pula pendelegasian wewenang untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kepada Menteri, karena wewenang pelaksanaan masih berada pada Pemerintah Pusat. Dalam hal urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyerahan urusan tersebut diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan urusan dimaksud. Pada saat mulai berlakunya Peraturan pemerintah ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 sebagaimana dalam penjelasan ayat (1). Dengan demikian ketentuan ini memberikan suatu penegasan bahwa meskipun dalam pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ayat (1) ditetapkan/diatur bahwa urusan tersebut dilaksanakan oleh Menteri, namun oleh karena telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 yang khusus mengatur penyerahan sebagian urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka urusan-urusan dimaksud tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II yang telah menerima penyerahan secara nyata. Pasal 103 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3529

www.bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR 43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN

Recommend Documents