Potret Pemilu dalam Sudut Pandang Sengketa

Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet Jakarta Selatan, Indonesia Telp. 021-8300004, Faks. 021-83795697 [email protected], [email protected] www.perludem.or.id

Potret Pemilu dalam Sudut Pandang Sengketa

Hasil Pemantauan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 Jakarta, 13 Augustus 2014

1

Potret Pemilu dalam Sudut Pandang Sengketa Hasil Pemantauan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Penulis: Veri Junaidi Fadli Ramadhanil

Editor Jim Della Giacoma

Penanggung Jawab Titi Anggraini

Kontributor Data dan Pemantau Sidang Koordinator Nur Azizah Fadhillah Anggota Widyanita Syamsul Bahri Fikri Sholiyah Siska Novrianti Siti Mujibatuddawah Nabila Muhammad Subagja Maysa Abdullah Gatot Wicaksono Fika Taufiqurrohman Eli Rinawati Agel Pradessa Riro

2

DAFTAR ISI Ringkasan ………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Rekomendasi …………………………………………………………………………………………………………….. 5 Anatomi Permohonan Sengketa Pemilu di MK ………………………………………………………………..… 7

A. B. C. D.

E. F.

G.

1. Jumlah Kasus yang Dimohonkan …………………………………………………………………...11 2. Tingkatan Sengketa ………………………………………………………………………………………12 3. Konflik Internal Partai ………………………………………………………………………………….. 13 4. Objek Pengajuan Permohonan Sengketa ………………………………………………………….13 5. Aktor Pelaku Pelanggaran ………………………………………………………………………………15 Meningkatnya Ketidakpuasan terhadap Proses dan Hasil Pemilu …………………………… 16 Inkonsistensi Waktu Pengajuan Gugatan dan Perubahan Jumlah Kasus ………………….. 20 Proporsional Terbuka, Menabuh Genderang Sengketa Internal ………………………………. 22 Potret Modus Kecurangan Pemilu dalam Putusan Mahkamah ………………………………… 27 1. Administrasi Rekapitulasi …………………………………………………………………………….. 30 2. Rekapitulasi Hasil Pemilu ……………………………………………………………………………… 31 Kembalinya Mahkamah Kalkulator ……………………………………………………………………… 33 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ……………………………………………………………………… 33 1. Legal Standing Pemohon ………………………………………………………………………………… 34 2. Pembatasan Saksi …………………………………………………………………………………………. 35 3. Pembuktian ………………………………………………………………………………………………….. 38 Kesimpulan ………………………………………………………………………………………………………. 39

Daftar Pustaka ………………………………………………………………………………………………………… 41 LAMPIRAN 1 Modus Kecurangan Pemilu berdasarkan Putusan MK LAMPIRAN 2 Permohonan yang dikabulkan dalam PHPU 2014

3

Ringkasan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menuntaskan tugasnya dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sepanjang tanggal 9-12 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi telah menerima 903 kasus permohonan dari 12 Partai Politik nasional, 2 Partai Politik lokal Aceh, dan 33 Calon Anggota DPD. Kasus tersebut telah disidangkan mulai 22 Mei hingga 27 Juni 2014, dan hanya menghasilkan 22 kasus yang dikabulkan baik dengan amar putusan akhir maupun putusan sela. Dari pemantauan proses hukum ini oleh tim pemantau Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) ada beberapa kesimpulan penting: (Metode Pemantuan dan Penulisan lihat hlm 9-10) Pelanggaran cukup banyak, tetapi tidak terpola Untuk distribusi sengketa dari pemilu legislatif tidak ada pola yang kuat. Dari pemantauan ini tidak ada bukti bahwa pemilu ini dinodai oleh pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, massif. Hampir semua partai menjadi pemohon dan korban; pemohonan yang diajukan juga muncul secara acak di seluruh propinsi. Dari 716 sengketa yang dibawa ke MK lebih banyak di tingkat sub-nasional dengan 321 dari DPRD Kabupaten/Kota, 117 DPRD propinsi, 42 DPRK, dan 15 DPRA. Pemohonan dari calon DPRRI hanya 186 dan dari caleg DPD 34 saja. Besarnya Sengketa internal partai Dari permohonan yang diajukan oleh 14 partai pemasalahan sengketa di internal partai menjadi sorotan dan pemasalahan ini diakibatkan system suara proporsional terbuka. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus jual beli suara yang umumnya terjadi bukan antar partai politik namun antar caleg dalam satu partai politik. Walaupun beberapa partai politik yang tidak mengajukan sengketa internal bukan berarti diinternal tidak ada sengketa yang muncul, hanya ada mekanisme internal yang diberlakukan agar sengketa yang terjadi tidak masuk di Mahkamah. Momen paling rawan adalah rekapitulasi Modus jual beli suara muncul cukup beragam tergantung dengan tingkatan penyelenggara pemilunya. Saat rekapitulasi inilah momen paling rawan dalam mengawal hasil pemilu. Umumnya pengawasan sudah mulai lengah karena petugas sudah sangat capek, pengawas pemilu juga demikian, ditambah lagi pengawasan masyarakat minim karena tidak menjadi proses yang menarik seperti halnya penghitungan suara. Sangat susah bagi pemohon menang di MK

4

Dari 903 permohonan yang diajukan kepada MK hanya 22 dikabulkan dan tersebar kepada delapan partai. Hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi menciptakan standar tinggi atau hambatan besar untuk pemohon khususnya berhubungan dengan pemohon dan legal standingnya, kehadiran saksi, dan pembuktian. Khusus legal standing caleg sangat rapuh karena mereka harus mengajukan permohonan dengan persetujuan pimpinan partainya. Mahkamah hanya mengijinkan 3 orang saksi untuk setiap kasus. Pemeriksaan terhadap alat bukti ini dilakukan diluar persidangan (oleh panitera) tanpa keterlibatan para pihak yang bersengketa. Kembalinya Mahkamah Kalkulator Mahkamah tidak lagi menggunakan istilah pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilu Legislatif 2014. MK telah kembali sebagai Mahkamah Kalkulator yakni memutuskan penetapan perolehan suara, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Penetapan perolehan suara berarti Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pihak dan melakukan koreksi terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

5

Rekomendasi Berdasarkan pemantauan dan analisis Perludem ada beberapa rekomendasi dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi: 1. Waktu pengajuan gugatan Mahkamah Konstitusi mestinya konsisten dalam menerapkan waktu penerimaan perkara, yakni 3 x 24 jam. Oleh karena itu, ketika ada permohonan yang diajukan diluar waktu itu, Mahkamah Konstitusi melalui bagian penerimaan perkara dapat langsung menolak permohonan tersebut tanpa harus menunggu disidangkan atau dinilai pokok permohonannya oleh Mahkamah. Terkait dengan waktu pengajuan ini juga, kedepan perlu diperhitungkan ulang untuk mengevaluasinya. Waktu pengajuan permohonan dalam 3 x 24 jam terlalu cepat padahal ada kendala teknis yang akan dihadapi oleh para pihak. Pemohon tidak hanya berasal dari Jakarta namun juga dari daerah lainnya. Perhitungan waktu ini juga didesain dengan mempertimbangkan desain pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019. 2. Pemeriksaan Saksi Hendaknya Mahkamah Konstitusi tidak membatasi jumlah saksi seperti kasus pemilu legislatif. Mahkamah bisa memberikan kesempatan untuk pemberian keterangan saksi secara tertulis untuk dapat menjangkau banyaknya kasus yang dimohonkan. Selain itu, dengan desain pemeriksaan per daerah pemilihan, maka hendaknya Mahkamah memberikan ruang untuk saling crosscheck saksi antar partai atau pemohon mengingat kasus yang dimohonkan sama. 3. Pembuktian Mahkamah Konstitusi harus melakukan pemeriksaan bukti yang diajukan di hadapan persidangan. Bukti-bukti ini hendaknya tidak hanya ditetapkan dihadapan persidangan namun juga diperiksa dihadapan persidangan, dan saling dikonfirmasi dengan bukti pihak lainnya.

6

Anatomi Permohonan Sengketa Pemilu di MK

Jam dinding Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) mulai bekerja, menghitung mundur waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu. Saat itu tepat pukul 23.51 WIB, pada Jumat, 9 Mei 2014 yakni saat-saat terakhir bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan hasil pemilu secara nasional. Penetapan hasil pemilu inilah yang kemudian menandai dimulainya waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) oleh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota legislatif maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Timer itu bekerja atas perintah undang-undang yang diturunkan dalam peraturan Mahkamah. Perintah agar permohonan PHPU harus sudah diajukan dalam 3 x 24 jam sejak ditetapkannya hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Karenanya ketika KPU mengetok palu penanda penetapan hasil pemilu, maka saat bersamaan waktu pengajuan permohonan di Mahkamah bekerja. Artinya, penetapan hasil pemilu oleh KPU, tidak serta merta menghentikan seluruh persoalan pemilu dan tuntas saat itu juga. Penetapan hasil pemilu justru bermakna lain, menandai waktu baru bagi semua pihak memindahkan keriuhan dari Kantor KPU menuju Mahkamah. Ketok palu Ketua KPU-Husni Kamil Manik berarti pertanda untuk menutup babak rekapitulasi suara dan mengalihkannya dalam ruang sengketa di Mahkamah. Karena itu, bola panas ketidakpuasan peserta berpindah saat itu juga dan tanggungjawab untuk menegakkan kedaulatan rakyat berada ditangan Mahkamah . Kondisi ini tidak hanya mengalihkan beban dari KPU ke Mahkamah, tapi yang pasti perjuangan partai politik, caleg dan calon anggota DPD belum usai. Babak baru ini harus ditempuh untuk memastikan posisi mereka dalam perolehan suara maupun kursi di DPR, DPRD dan DPD. Sisa-sisa pertarungan di KPU harus segera mereka tinggalkan dan kembali fokus menghadapi perjuangan yang lebih berat di Mahkamah. Peserta pemilu harus segera mengonsolidasikan bukti dan mengumpulkan saksi untuk merekonstruksi menjadi satu argumentasi utuh dan kuat dalam permohonan yang harus diajukan dalam waktu sangat singkat (3 x 24 jam). Tentu ini merupakan proses yang tidak sederhana dan pastinya menguras banyak waktu, tenaga serta biaya. Kompleksitas pengajuan permohonan terbukti dalam singkatnya waktu pengajuan permohonan 3 x 24 jam itu. Ketika hasil pemilu ditetapkan Jumat (9 Mei 2014), calon pemohon hanya memiliki hari Sabtu, Minggu dan Senin pukul 23.51 WIB (12 Mei 2014) untuk mengajukan permohonan. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, 2 hari pertama (Sabtu-Minggu), tidak ada satupun partai politik dan caleg yang mendaftar ke Mahkamah. Hanya beberapa orang caleg dan calon anggota DPD yang terlihat mendatangi Mahkamah berkonsultasi sebelum mengajukan permohonan. Suasana lobi Mahkamah pun masih terasa sepi, padahal waktu pengajuan permohonan menunjukkan pukul 20.30 Wib pada Senin 12 Mei 2014, tepatnya 3 jam menjelang detik-detik penutupan pengajuan permohonan. Kondisi ini akhirnya 7

memunculkan banyak spekulasi dan prediksi, yakni permohonan tidak akan banyak. Namun ada juga yang tetap yakin akan membludaknya permohonan. Prediksi berseliweran, dengan jumlah peserta pemilu hanya 15 partai, permohonan tidak akan lebih dari jumlah kasus pada 2009 yakni 625 kasus. Prediksi itu cukup kuat jika melihat suasana di Mahkamah, karena hingga pukul 20.30 WIB baru 4 orang calon anggota DPD dan satu partai yang mendaftar. Satusatunya partai itu adalah Partai Nasdem yang mengajukan permohonan pukul 19.00 WIB. Dengan demikian, Nasdem menjadi partai pertama yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Namun prediksi itu salah, karena menit-menit berikutnya berkelompokkelompok orang berdatangan, berkumpul hingga membuat Ruang Lobi Mahkamah riuh redam layaknya pasar malam. Kondisi ini sangat kontras dibanding beberapa menit sebelumnya. Orang dengan beragam atribut partai berwarna-warni, pengacara ber-Jas, petugas Mahkamah dan petugas kepolisian berseragam, mungkin juga beberapa petugas polisi berpakaian sipil berseliweran. Beberapa pegiat media juga sibuk mencari informasi dan menemui narasumber, juga beberapa rekan pemantau maupun ahli hukum yang turut meramaikan suasana. Masing-masing sibuk menjalankan aktifitasnya. Petugas Pamdal Mahkamah yang ada di pintu Lobi sibuk memeriksa identitas setiap orang yang akan memasuki Lobi Mahkamah. Sebagian dari mereka mengarahkan pengunjung untuk melapor di meja resepsionis. Petugas resepsionis yang umumnya perempuan, dengan sabar melayani pengunjung untuk menyerahkan identitas dan menggantinya dengan identitas sebagai pengunjung Mahkamah. Disudut yang lain, tak kurang dari 10 orang petugas penerima perkara sibuk melayani para pemohon saat pendaftaran. Sesekali terdengar pengumuman dari petugas penerima perkara untuk pemohon perseorangan Caleg agar bergabung dengan partai politik masing-masing. Ternyata keriuhan yang berlangsung kurang lebih 3 jam terakhir itu menghadirkan ratusan kasus. Berdasarkan konferensi pers Sekjen Mahkamah, terdapat 702 kasus yang diterima Mahkamah sepanjang waktu 3 x 24 jam itu. Selang waktu yang pendek ini membawa beratus-ratus lipat kali dari jumlah permohonan yang masuk sebelum 3 jam waktu penutupan. Kasus-kasus ini diajukan oleh partai politik, perseorangan caleg maupun calon anggota DPD. Waktu yang cukup singkat, dimenitmenit terakhir seluruh partai politik mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu. Pertanyaannya, kenapa kemudian baru di menit-menit terakhir kasus-kasus itu didaftarkan ke Mahkamah? Pembicaraan dengan salah satu pengacara partai politik, memberikan jawaban atas keriuhan di menit-menit akhir pengajuan permohonan. Selain sulitnya merekonstruksi kasus dengan mengumpulkan bukti dan saksi, ada persoalan teknis yang harus mereka siasati. Waktu 3 hari pengajuan permohonan harus terpotong hari 8

libur yakni sabtu dan minggu. Setiap bukti yang diajukan harus di leges yakni dibubuhi materai dan distempel oleh Kantor Pos, yang sudah pasti libur pada Sabtu dan Minggu. Artinya proses leges ini harus dilakukan senin pagi. Persoalan belum selesai, karena semua permohonan dan bukti harus di foto kopi 12 rangkap untuk diserahkan ke Mahkamah, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Belum lagi jika pemohonnya berasal dari Merauke-Papua, atau Sabang-Aceh yang membutuhkan waktu lama untuk bisa hadir di Mahkamah. Meskipun Mahkamah sendiri telah membuka ruang mekanisme pengajuan permohonan melalui email atau fax. Begitulah perjuangan partai politik, perseorangan caleg maupun calon anggota DPD dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah. Permohonan-permohonan ini yang kemudian didownload dari website www.mahkamahkonstitusi.go.id, dibaca, dikelompokkan berdasarkan isu dan dianalisis secara komprehensif. Membaca permohonan ini tidaklah mudah dan sederhana, karena jumlahnya tidak lagi puluhan namun ratusan halaman. Minimal permohonan untuk partai politik nasional berjumlah 122 halaman yang diajukan PKPI dan paling banyak Partai Golkar sejumlah 691 halaman.

Tabel 1. Jumlah Halaman Permohonan Partai dan Perseorangan Caleg DPD PEMOHON

JUMLAH HALAMAN

Nasdem Hanura Golkar PKS PBB PPP Gerindra PKPI PDIP Demokrat PAN PKB PNA PDA Perseorangan DPD

511 415 691 508 141 623 320 122 136 205 443 288 43 9 10-20

Sumber: diolah dari seluruh permohonan dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ribuan halaman ini kemudian dikelompokkan berdasarkan beberapa isu seperti nomor permohonan, partai pemohon, tingkat sengketa, daerah pemohon (propinsi dan kabupaten/kota), dapil, nomor urut, nama caleg pemohon, partai pihak terkait, nomor 9

urut dan nama pihak terkait, objek sengketa dan pelaku pelanggaran. Pengelompokan data ini dilakukan oleh 13 orang yang kemudian data yang ada dianalisis berdasarkan pengelompokan tersebut. Hasil analisis terhadap permohonan ini kemudian dijadikan dasar untuk memantau proses persidangan. Pemantauan ini dilakukan dengan menempatkan satu orang pemantau untuk setiap panel hakim yang terbagi dalam 3 (tiga) panel hakim konstitusi. Pemantau tersebut akan dibagi menjadi dua sift setiap harinya, sehingga dalam satu hari ada 6 (enam) orang pemantau yang mengikuti seluruh proses persidangan. Hasil pemantauan persidangan dikirimkan kepada koordinator pemantau untuk kemudian diolah dan dianalisis. Hasil pemantauan ini kemudian digabungkan dengan analisis terhadap permohonan, yang akan dikonfirmasikan kepada para pihak khususnya pengacara melalui wawancara. Hasil seluruh pemantauan dan analisis ini kemudian dituliskan dalam laporan. Berdasarkan metode tersebut, berikut disampaikan hasil analisis terhadap permohonan dan persidangan yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Adapun jumlah kasus yang dimohonkan ke Mahkamah dan menjadi objek pemantauan serta kajian itu adalah sebagai berikut: Tabel 2. Partai Politik dan Jumlah Kasus Yang Dimohonkan PEMOHON

JUMLAH KASUS

Golkar Demokrat PKPI PPP PAN Gerindra Nasdem HANURA PBB PKB PKS PDIP

91 73 71 70 67 63 51 40 38 38 36 22

PNA PDA Dewan Perwakilan Daerah

20 2 34

10

Grand Total

716

Sumber: dianalisis dari seluruh permohonan di MK

Melihat tabel di atas pasti muncul pertanyaan soal jumlah kasus, kenapa berbeda yakni 702 kasus saat penutupan menjadi 716 kasus yang dianalisis. Namun pertanyaan ini akan terjawab dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Bahasan lebih lanjut akan mengaitkannya dengan beban perkara dan efektifitas penanganan perkara. Oleh karena itu sebelum mengulasnya lebih mendalam akan menarik untuk melihat anatomi permohonan yang diajukan ke MK. Hingga penutupan masa pendaftaran, hampir seluruh partai politik mengajukan permohonan ke Mahkamah, kecuali Partai Aceh yang hingga detik-detik terakhir tidak mendaftarkan permohonan. Oleh karena itu, 12 partai nasional, 3 partai lokal dan 34 calon anggota DPD mengajukan permohonan ke Mahkamah. 6. Jumlah Kasus yang Dimohonkan Berdasarkan seluruh permohonan tersebut, kasus terbanyak diajukan oleh Partai Golkar sejumlah 91 kasus, disusul Partai Demokrat 73 kasus, PKPI sejumlah 71 kasus dan beberapa partai lainnya. Kasus-kasus itu tersebar dibeberapa wilayah Indonesia. Propinsi yang paling besar terdapat kasusnya di Mahkamah adalah Propinsi Papua yakni 80 kasus, diikuti Jawa Barat dengan 67 kasus, Aceh dengan 63 kasus, Jawa Timur 52 kasus, Sulawesi Utara 50 kasus, Sumatera Selatan 49 kasus dan beberapa daerah lainnya. Peta ini selain menunjukkan jumlah kasus yang diajukan ke Mahkamah, tentu bisa menjadi bahan pemetaan daerah dengan tingkat kecurangan cukup tinggi. Meskipun tidak seluruhnya akan dikabulkan Mahkamah, namun peta ini menunjukkan sejumlah daerah yang potensial atau sudah terjadi pelanggaran pemilu. Tabel 3. Sebaran Kasus Perselisihan Hasil

67

80

11

50 49

34

Sumut

Sumsel

Sumbar

4 10 Sulut

12 Sultra

1 sulter

Sulteng

14 Sulsel

Riau

Sulbar

10 10 12 Papua Barat

NTT

17 14 18 NTB

25 22

Malut

1 11

Maluku

10 6 7 14

Aceh Babel Bali Banten Bengkulu Gorontalo Jabar Jakarta Jambi Jateng Jatim Kalbar Kalsel Kalteng Kaltim Kasel Kepri Lampung

2 2 1610 5

52 30 1720

Papua

63

Sumber: diolah dari permohonan Perselisihan Hasil di MK

7. Tingkatan Sengketa Sejumlah kasus perselisihan hasil pemilu diajukan oleh caleg disemua tingkatan baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kasus tertinggi diajukan untuk sengketa tingkat kabupaten/kota sejumlah 321 kasus. Artinya, dari seluruh partai politik yang mengajukan PHPU ke Mahkamah, hampir separuhnya terkait hasil pemilu ditingkat kabupaten/kota. Tingkat ini paling banyak disengketakan karena jumlah daerah pemilihannya paling luas sehingga potensi untuk mengajukan sengketa sangat besar. Posisi kedua justru diduduki oleh sengketa yang diajukan oleh caleg DPR RI yakni sejumlah 186 kasus yang diikuti oleh tingkat DPRD Propinsi 117 kasus, DPRK 42 kasus dan DPRA 15 kasus dan DPD sejumlah 34 kasus Tabel 4. Tingkatan Sengketa

321 186

34

117

15

42

Dilihat dari partai politik dan tingkatan pengajuan permohonan, ada beberapa partai yang memiliki tingkat sengketa cukup tinggi. Seperti PKPI misalnya, kecenderungannya mengajukan sengketa untuk tingkat DPR sejumlah 56 kasus, sedangkan untuk kasus DPRD Kabupaten/Kota ada 12 kasus dan DPRD Propinsi sejumlah 3 kasus. Sedangkan Partai Golkar, lebih banyak mengajukan perselisihan hasil untuk tingkat DPRD Kabupaten/Kota yakni sejumlah 45 kasus, sedangkan untuk kasus tingkat DPR ada 29 kasus, DPRD Propinsi 13 kasus, DPRK 3 kasus dan 1 kasus untuk DPRA. Kasus terbesar ketiga yakni diajukan oleh Partai Demokrat dimana 37 kasus

12

diajukan terkait dengan sengketa tingkat DPRD Kabupaten/Kota, 20 kasus tingkat DPR, 12 kasus untuk DPRD Propinsi, 3 kasus DPRK dan 1 kasus untuk DPRA. 8. Konflik Internal Partai Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu juga memperlihatkan sejumlah konflik yang terjadi di internal partai politik. Sejumlah prediksi menyebutkan maraknya sengketa antar caleg dalam satu partai politik. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus jual beli suara yang umumnya terjadi bukan antar partai politik namun antar caleg dalam satu partai politik. Sengketa internal partai politik ini juga terlihat dari analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh 14 partai politik baik nasional maupun lokal. Sejumlah data menunjukkan terjadinya sengketa di internal partai. Berdasarkan permohonan PHPU, Partai Golkar menyumpang sengketa internal terbesar dalam perselisihan hasil di Mahkamah yakni 48 kasus. Beberapa partai lainnya yang mengajukan sengketa internal partai yakni PPP 26 kasus, Demokrat 17 kasus, PKB 12 kasus, PAN 8 kasus, Gerindra 4 kasus, PKPI 2 kasus dan Nasdem 1 kasus. Partai lainya seperti Hanura, PBB, PDA, PDIP, PKS, dan PNA tidak mengajukan sengketa internal partai. Beberapa partai politik yang tidak mengajukan sengketa internal bukan berarti diinternal tidak ada sengketa yang muncul, hanya ada mekanisme internal yang diberlakukan agar sengketa yang terjadi tidak masuk di Mahkamah. Tabel 5. Kasus Sengketa Internal Partai Politik

48 17

4

0 1 8 0 12 0 0 2

26 0

0

9. Objek Pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan hasil pemilu baik antar partai maupun internal partai, disebabkan beberapa kecurangan yang terjadi diberbagai tingkatan. Kecurangan tertinggi berupa 13

penggembosan dan penggelembungan suara, artinya ada transaksi politik dalam bentuk jual beli suara yang berdampak pada kenaikan atau justru pengurangan suara baik partai maupun caleg. Permasalahan kedua yang menjadi argumentasi sengketa di Mahkamah adalah adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas. Secara berturut-turut diikuti oleh persoalan manajemen penyelenggaraan pemilu 47 kasus, Netralitas penyelenggara dan aparat birokrasi 21 kasus, manipulasi DPT dan jumlah TPS 9 kasus, politik uang 4 kasus, Pelanggaran sistematis, terstruktur, massif serta pemenuhan keterwakilan perempuan masing-masing 1 kasus. Persoalan yang mendominasi dalam sengketa di Mahkamah adalah kasus penggelembungan-penggembosan suara dan kesalahan penghitungan suara. Lebih lanjut alasan yang melatarbelakanginya diuraikan dalam bahasan lanjutan.

14

Tabel 6. Objek Pengajuan Permohonan Sengketa

423

206 47

9

21

1

1

4

10. Aktor Pelaku Pelanggaran Kasus-kasus tersebut muncul dengan melibatkan beberapa aktor. Aktor yang paling berperan munculnya sengketa pemilu menurut permohonan PHPU adalah KPU Kabupaten/Kota sejumlah 193 kasus, disusul oleh KPU Propinsi 135 kasus, PPK 127 kasus, KPPS 68 kasus, PPS dan Caleg masing-masing 41 kasus, partai politik 40 kasus, KPU 36 kasus dan beberapa aktor lainnya. Jika menyandingkan dengan beberapa modus kecurangan sebelumnya, terlihat bahwa kasus penggelembungan dan penggembosan suara serta kesalahan rekapitulasi suara didominasi oleh penyelenggara pemilu. Tabel 7. Aktor Pelaku Pelanggaran

15

193 41 68 36

135

127 3

40 2

41

3

21

Berdasarkan anatomi permohonan yang diajukan baik oleh partai politik, caleg maupun calon anggota DPD di atas, menunjukkan sejumlah persoalan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan adalah apakah yang melatarbelakangi munculnya persoalan ditahapan pemilu sehingga seluruh ketidakpuasan oleh penyelenggara pemilu harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Bagaimana rekomendasi kedepan agar ketidakpuasan terhadap hasil pemilu tidak serta merta dibawa dalam ranah PHPU di Mahkamah. A. Meningkatnya Ketidakpuasan terhadap Proses dan Hasil Pemilu Spekulasi atas jumlah kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berhenti ketika waktu permohonan ditutup. Beberapa saat setelah itu, Sekjen Mahkamah mengumumkan sejumlah 702 kasus yang telah didaftarkan baik oleh partai politik, calon anggota DPR/D, dan calon anggota DPD dalam rentang waktu 3 x 24 jam. Permohonan itu ternyata lebih banyak dari jumlah kasus yang diajukan pada Pemilu Legislatif 2009. Pemilu 2009 lalu Mahkamah menerima 627 kasus yang diajukan 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, serta 28 kasus yang diajukan 27 calon Anggota DPD.1 Jumlah ini lebih sedikit dibanding Pemilu 2014 yakni 702 kasus yang diajukan oleh 14 partai politik dan 30 calon anggota DPD. Satu partai peserta Pemilu 2009 rata-rata mengajukan sebanyak 14 perkara, sementara satu partai peserta Pemilu

1

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU

16

2014 rata-rata mengajukan 48 perkara. 2 Dengan demikian, Permohonan 2014 jauh lebih banyak dibanding 2009, meskipun jumlah pemohon dalam Pemilu 2014 jauh lebih sedikit. Sebelumnya banyak pengamat, ahli hukum, hakim konstitusi, maupun mantan hakim konstitusi yang memprediksikan bahwa kasus dalam Pemilu 2014 tidak sebanyak 2009. Analisis ini muncul karena dilihat dari jumlah partai politik peserta pemilunya juga tidak cukup banyak. Partai politik peserta pemilu 2014 hanya 15 partai yang berarti menyusut lebih dari 50% dari jumlah Pemilu 2009. Begitu juga dengan jumlah calon anggota legislatif yang berkompetisi, undang-undang pemilu menyebutkan bahwa partai politik boleh mengajukan calon sebesar 100% dari jumlah kuota yang ini berbeda dengan 2009 dimana partai boleh mencalonkan 120% (Kompas, Rabu, 14/5/2014).3 Tabel 8. Perbandingan Jumlah Peserta Pemilu 2009 dan 2014 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Partai Politik Pemohon 44 14 DPD Pemohon 27 30 Jumlah Caleg DPR 120% 100% Rata-Rata Permohonan 14 48 Jumlah Kasus 655 702 Berdasarkan statistik tersebut mestinya Pemilu 2009 bisa menghasilkan lebih banyak kasus yang diajukan ke Mahkamah. Partai politik pemohon dalam Pemilu 2009 jauh lebih banyak, begitu juga dengan jumlah caleg yang berkompetisi dalam Pemilu 2009 juga lebih banyak. Tahun 2009 melibatkan 11.219 Caleg DPR, 32.263 Caleg DPRD Propinsi, dan 1.116 Caleg DPD.4 Jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan Pemilu 2014 yang hanya diikuti oleh 6.607 Caleg DPR5, 21.746 Caleg DPRD Propinsi, 176.568 6. Caleg DPRD Kabupaten/Kota, dan 945 Caleg DPD7. Tabel 9. Perbandingan Jumlah Caleg 2009 dengan 2014 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Caleg DPR 11.219 6.607 Caleg DPRD Propinsi 32.263 21.756 Caleg DPD 1.116 945 2

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53722122093ed/mk-kebanjiran-perkara-sengketa-pemilu Bandingkan Pasal 54 UU 8 Tahun 2012 dengan Pasal 54 UU 10/2008 4 http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/indonesia_dalam_angka.pdf 5 http://nasional.kompas.com/read/2013/08/23/1749442/Berkurang.Satu.Jumlah.Caleg.Jadi.6.607.Orang 3

6

http://politik.kompasiana.com/2014/04/23/sebenarnya-berapa-sih-jumlah-caleg-gagal-di-pemilu2014-ini-jawabannya-651149.html 7

http://news.detik.com/read/2013/08/29/115644/2343987/10/kpu-tetapkan-calon-anggota-dpd-ri-sebanyak945-orang

17

Pertanyaan yang muncul, kenapa Pemilu 2014 justu menghasilkan banyak kasus dibandingkan 2009? Padahal jika melihat statistik pemohon dan potensinya jauh lebih rendah. Pertama, ada hukum acara yang berbeda antara Pemilu 2009 dengan 2014. Mahkamah melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 telah membuka ruang tidak hanya bagi perseorangan calon anggota DPD dan Partai Politik, namun juga perseorangan caleg anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengajukan permohonan.8 Ruang ini sebelumnya tidak dibuka oleh Mahkamah dalam Pemilu 2009, sebab Mahkamah hanya memberikan legal standing bagi partai politik dan perseorangan caleg DPD untuk mengajukan permohonan. Memang perseorangan caleg DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memperoleh persetujuan dari seluruh partai politik. Persetujuan itu berupa rekomendasi partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen Partai Politik. Selain itu permohonan juga digabung dalam permohonan masing-masing partai politik. Peningkatan kasus akibat dibukanya ruang sengketa internal partai politik bisa dilihat dari statistik jumlah perkara yang diajukan oleh perseorangan dan melibatkan sengketa internal partai politik. Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh permohonan partai politik, terdapat 118 kasus yang diajukan perseorangan caleg akibat sengketa hasil di internal partai. Artinya, jika hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2014 disamakan dengan Pemilu 2009 dan mengeluarkan sengketa internal maka Pemilu 2014 hanya akan menghasilkan 594 kasus, lebih sedikit dibanding Pemilu 2009. Jadi berdasarkan statistik, kasus yang diajukan dalam sengketa hasil Pemilu 2014 mestinya jauh lebih sedikit dibanding Pemilu 2009. Tabel 10. Jumlah Permohonan Perseorangan Caleg Demokrat 17

PPP 26 PKPI 2

Golkar 48

PKB 12 PAN 8

8

Nasdem 1

Lihat Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1 Tahun 2014

18

Gerindra 4

Kedua, banyaknya gugatan masuk ke Mahkamah juga bisa disebabkan oleh ketidakpuasan peserta pemilu terhadap proses. Ketidakpuasan ini diartikan banyaknya pelanggaran pemilu khususnya yang mempengaruhi terhadap hasil. Meskipun tidak seluruh kasus yang masuk ke Mahkamah disebabkan karena tidak puasnya peserta pemilu terhadap proses penyelenggaraan. Ada juga peserta pemilu yang mengajukan permohonan disebabkan keinginan untuk tetap mencoba ruang yang diberikan untuk bersengketa. Artinya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah dijadikan sebagai ruang pemenangan akhir setelah proses pemilihan usai. Terlepas dijadikannya MK sebagai ruang pemenangan baru, evaluasi pemilu tetap harus dilakukan untuk terus melakukan perbaikan terhadap sistem. Dugaan ini semakin kuat jika membandingkannya dengan putusan Mahkamah. Ternyata dari 903 kasus9 yang diajukan ke Mahkamah, hanya 22 kasus yang kemudian dikabulkan. Artinya hanya 3% kasus yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kasus yang diajukan ke Mahkamah tidak serta merta berkorelasi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilunya, karena permohonan yang diajukan masih harus dibuktikan kebenarannya. Ketiga, banyaknya kasus perselisihan hasil di Mahkamah juga disebabkan banyaknya pelanggaran pemilu yang bisa mempengaruhi hasil. Pelanggaran itu dilakukan baik oleh peserta pemilu, tim sukses, pemilih, juga penyelenggara pemilu dibanyak tingkatan. Pelanggaran yang paling mengemuka adalah jual beli suara yang mengakibatkan penggelembungan dan penggembosan suara. Maraknya kasus jual beli suara bisa dilihat dari besarnya jumlah kasus yang menjadi dasar perselisihan hasil pemilu, dimana kasus jual beli suara dan kesalahan hitung menduduki puncak persoalan yang banyak digugat. Kasus jual beli suara mengemuka karena pengaruh perubahan sistem proporsional terbuka yang mulai berlaku sejak 2009. Namun dalam Pemilu 2014 ini peserta pemilu lebih sadar dan siap menghadapi sistem proporsional terbuka. Sistem yang membuka ruang kompetisi antar calon dalam satu partai politik. Akibatnya lebih banyak orang yang “menjadi korban” atas berlakunya sistem ini. Ketidakpuasan ini semakin bertambah-tambah ketika kecurangan dalam penggelembungan dan penggembosan suara itu melibatkan penyelenggara pemilu, baik KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi atau bahkan KPU. Ketika netralitas penyelenggara pemilu diragukan, maka legitimasi hasil pemilupun akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Ruang mempertanyakan itu yang kemudian dibuka salurannya melalui perselisihan hasil pemilu di Mahkamah. Oleh karenanya, ketika terjadi kecurangan terhadap hasil secara massif maka ekskalasi permohonan ke Mahkamah akan meningkat. 9

http://nasional.kompas.com/read/2014/07/01/1501527/Dari.903.Gugatan.MK.Kabulkan.23.Perkara.Perselisihan. Hasil.Pileg

19

Faktor lain atas peningkatan perkara di Mahkamah juga musti dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran di tahapan. Ketika banyak kecurangan tidak tertangani maka persoalan dan dampak yang ditimbulkan akan dibawa ke Mahkamah. Banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah juga bisa menjadi indikator efektifitas penyelesaian perselisihan dalam tahap rekapitulasi. Undang-undang sudah membuka ruang penyelesaian perselisihan atau keberatan dalam proses rekapitulasi. Namun penyelesaian perselisihan dan keberatan ini belum dijalankan secara efektif. Lebih lanjut bahasan terkait ini akan diulas lebih lanjut dalam bab berikutnya. B. Inkonsistensi Waktu Pengajuan Gugatan dan Perubahan Jumlah Kasus Kasus perselisihan hasil pemilu yang ditangani Mahkamah hampir tidak pasti jumlahnya. Kebingungan atas jumlah kasus ini muncul akibat penambahanpenambahan perkara setelah waktu pengajuan permohonan selesai. Hingga waktu permohonan ditutup pada Senin, 12 Mei 2014, Pukul 23.51 Wib, Mahkamah menerima 702 kasus (Kompas, Rabu, 14/5/2014). Sejumlah kasus ini diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal dan 30 caleg DPD. Demikian disampaikan Sekjen Mahkamah, Janedjri M Gaffar saat konferensi pers pada penutupan waktu permohonan. Namun informasi ini berbeda dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. Menurut Hamdan, setelah penutupan pada Senin, 12 Mei 2014, perkara yang diterimanya sejumlah 767 kasus yang terdiri dari 735 kasus diajukan partai dan 32 kasus diajukan DPD. Artinya terdapat selisih 65 kasus yang diajukan ke Mahkamah. Menurut Hamdan, perbedaan ini muncul setelah satuan tugas khusus sengketa pemilu di Mahkamah memverifikasi data dengan membaca permohonan, posita, dan petitum. Sejumlah 767 kasus ini merupakan yang diterima Mahkamah hingga batas waktu pendaftaran ditutup (Kompas, Sabtu, 17 Mei 2014). Pengakuan lain muncul dari Sekjen Mahkamah, menurutnya ada penambahan perkara yang diajukan partai ketika memasukkan kelengkapan berkas. Namun perkara itu tetap diregister dengan memberikan catatan (Kompas, Sabtu, 17 Mei 2014). Perbedaan keterangan antara Ketua dan Sekjen Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak cukup konsisten untuk menerapkan batasan waktu yang telah ditetapkan undang-undanga maupun peraturan Mahkamah. Bahwa soal batas waktu pengajuan ini, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan waktu pengajuan permohonan yakni 3 x 24 jam sejak penetapan hasil pemilu secara nasional.10

10

Lihat Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan Pasal 9 PMK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Angoota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

20

Ketidakkonsistenan Mahkamah dalam menerapkan batasan waktu pengajuan permohonan juga terlihat dengan adanya penambahan perkara setelah proses registrasi. Menurut Hamdan Zoelva, ada 134 perkara tambahan yang dimasukkan sesudah batas waktu permohonan sehingga jumlah perkara membengkak menjadi 903 yakni saat perbaikan (Kompas, 28 Mei). Namun memang gelagat untuk menerabas ketentuan waktu pengajuan permohonan sudah terlihat dalam pernyataan Sekjen Mahkamah, bahwa Mahkamah tetap akan menerima permohonan partai politik yang lewat waktu, namun semua akan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskannya.11 Tabel 11. Perkembangan Jumlah Perkara di MK Tahapan Jumlah Kasus Penutupan 702 Pendaftaran 3 x 24 jam Kelengkapan 767 Berkas Perbaikan 903 Permohonan

Pernyataan dua pejabat tinggi Mahkamah ini sangat kontradiktif, satu pihak menyatakan tidak akan menyidangkan perkara, namun pihak lainnya menyatakan tetap menerima permohonan yang telah lewat waktu. Jika memang sejak awal kasus telah lewat waktu pendaftaran 3 x 24 jam, mestinya Mahkamah konsisten untuk tidak menerima kasus sejak proses pendaftaran. Inkonsistensi kebijakan ini ibarat telah memberikan kesempatan namun dijegal sebelum berjalan. Meskipun lolos dalam administrasi pendaftaran namun pada tahapan persidangan pendahuluan harus kandas karena dinilai telah melewati batas waktu pengajuan pendaftaran permohonan. Hal ini dialami oleh hampir 196 kasus dari 903 kasus yang diputus melalui Putusan Sela pada Rabu, 28 Mei 2014. Kasus ini terdiri dari 4 kasus DPD dan 192 kasus DPR/D, yakni Gerindra (23 kasus), PPP (21), Golkar (20), PAN (17), Hanura (15), Demokrat (14), PKB (12), Nasdem (7), PKPI (6), PDIP (2), PKS (1).12

11

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/13/161606/2581441/1562/bagaimana-bila-parpol-telatperbaiki-berkas-perkara-pemilu-ke-mk 12 Keculai Kasus Nono Sampono untuk Maluku ditolak MK karena yang bersangkutan tidak memiliki legalstanding sebagai pemohon karena PHPUnya tidak sesuai dengan hasil pemilu, (Kompas, 30 Mei 2014)

21

Mengingat kondisi ini sebaiknya Mahkamah konsisten dengan aturan yang berlaku bahwa perselisihan hasil pemilu harus sudah diajukan dalam waktu 3 x 24 jam sejak penetapan hasil pemilu secara nasional. Oleh karena itu jika ada permohonan yang diajukan melewati tenggat waktu tersebut, sejak awal Mahkamah bisa menolaknya. Artinya secara administrasi, perkara tersebut tidak layak untuk diregistrasi atau bahkan disidangkan. Mahkamah sejak awal harus menyampaikan batasan waktu ini secara tegas sehingga tidak membuka kesempatan untuk pengajuan perkara yang telah lewat waktu. Soal batasan waktu ini mesti diberlakukan secara ketat sebagai saringan awal terhadap perkara yang layak maupun tidak. Hal ini diperlukan mengingat waktu penanganan perkara yang sangat singkat yakni 30 hari kerja sejak perkara diregister. Waktu yang sangat singkat ini mesti digunakan secara efektif untuk menyelesaikan seluruh perkara dengan cermat dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, jika diperbolehkan untuk memilih sebaiknya Mahkamah hanya menerima sedikit perkara namun mampu memberikan keadilan kepada peserta pemilu melalui persidangan yang baik. Inkonsistensi waktu pengajuan perkara ini terlihat kontradiktif dengan berbagai persoalan dalam penanganan perkara. Salah satunya adalah pembatasan terhadap jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Artinya, kelonggaran terhadap waktu pengajuan perkara justru kontradiktif dengan hal substansial seperti pengajuan saksi. Namun dalam bahasan ini tidak akan dibahas lebih detail tentang hukum acaranya. Hanya saja mestinya Mahkamah lebih ketat terkait dengan administrasi perkara dan lebih longgar dalam memberikan kesempatan terhadap peserta pemilu untuk membuktikan dalilnya. C. Proporsional Terbuka, Menabuh Genderang Sengketa Internal Sistem suara terbanyak atau proporsional terbuka dianggap menjadi biang atas karut marutnya Penyelenggaraan Pemilu 2014. Peserta pemilu menilai bahwa sepanjang mengikuti penyelenggaraan pemilu, kali inilah yang paling berat yang harus mereka hadapi. Setiap bertemu warga harus mengeluarkan uang, harus berkompetisi dengan kawan sendiri dalam satu partai dan dapil dan banyak kerumitan lainnya yang harus dihadapi. Kondisi ini tercermin dalam analisis terhadap permohonan perselisihan hasil pemilu yang disampaikan partai politik, perseorangan caleg DPR, DPD dan DPRD. Persoalan yang paling banyak menjadi dasar sengketa di Mahkamah adalah kasus penggelembungan dan penggembosan suara. Terdapat 59% (423 kasus) penggelembungan dan penggembosan hasil pemilu. Kemudian disusul oleh kasus kesalahan penghitungan suara sebanyak 29% (206 kasus).

22

Tabel 12. Objek Pengajuan Sengketa Kesalahan penghitungan suara Manajemen Penyelenggaraan Pemilu manipulasi DPT dan Jumlah TPS Netralitas Penyelenggara dan Birokrasi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Penggembosan dan Penggelembungan Suara Politik Uang 1%

29% 7%

59%

1% 0% 3%

0%

Kedua kasus ini cukup menonjol dalam persidangan di Mahkamah dan keduanya memiliki konsekuensi berbeda. Terhadap kasus penggelembungan dan penggembosan suara, para pihak harus memiliki bukti pembanding yang menunjukkan adanya penggelembungan terhadap suara partai atau caleg lain yang berdampak pada pengurangan suara lainnya. Intinya, kasus ini muncul akibat penambahan suara secara tidak sah terhadap partai atau caleg tertentu yang berdampak pada menggelembungnya suara dan penggembosan suara. Penambahan dan pengurangan suara ini bisa cukup beragam modus yang dilakukan. Namun yang pasti kecurangan ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh perseorangan saksi, caleg maupun partai politik semata. Kecurangan ini biasanya dilakukan dengan merubah hasil pemilu baik pada saat rekapitulasi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK). Perubahan hasil pemilu ini harus melibatkan seluruh penyelenggara pemilu karena yang memiliki otoritas untuk memegang dan mengisi formnya adalah petugas. Hal ini sejalan dengan temuan terhadap analisis permohonan perselisihan hasil pemilu lalu. Kecurangan yang berdampak pada perselisihan hasil pemilu di MK, diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi, PPK, KPPS, PPS, Caleg maupun partai politik. Artinya memang kecurangan dalam bentuk jual beli suara memang tidak

23

dilakukan sendiri oleh partai politik maupun caleg namun juga melibatkan penyelenggara pemilu. Tabel 13. Pelaku Pelanggaran Pemilu

193 41

135

68

127

36 3

40 2

41 3

21

Modus jual beli suara muncul cukup beragam tergantung dengan tingkatan penyelenggara pemilunya. Titik rawan pertama adalah saat rekapitulasi hasil pemilu dari C Plano ke C1 Form Hologram yang biasanya dilakukan tengah malam. Rata-rata penghitungan suara oleh KPPS menggunakan C1 Plano hingga pukul 16.00 – 18.00 waktu setempat. Ketika penghitungan suara Plano usai, tidak serta merta tugas KPPS selesai karena harus melakukan rekapitulasi hasil pemilu dalam form C1 Hologram. Proses rekapitulasi ini dilakukan dengan menyalin satu demi satu perolehan suara partai politik dan caleg. Salinan perolehan suara tersebut harus di tulis tangan dengan rangkap 14 yakni 1 untuk KPPS, 1 untuk Pengawas Pemilu Lapangan dan 12 partai politik (tingkat nasional) serta seluruh saksi calon anggota DPD. Tentunya proses rekapitulasi ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga prosesnya bisa dilakukan hingga tengah malam (bahkan ada yang sampai esok harinya). Saat rekapitulasi inilah momen paling rawan dalam mengawal hasil pemilu. Umumnya pengawasan sudah mulai lengah karena petugas sudah sangat capek, pengawas pemilu juga demikian, ditambah lagi pengawasan masyarakat minim karena tidak menjadi proses yang menarik seperti halnya penghitungan suara. Kondisi ini akan semakin parah ketika masing-masing caleg tidak memiliki saksi karena hanya partai yang menghadirkan saksi resmi di setiap TPS. Karena itu modus yang biasa dilakukan adalah menambahkan satu angka pada kolom ratusan pada Form C1 Hologram. Modus 24

seperti ini bisa menambahkan perolehan suara partai atau caleg dengan cukup signifikan hingga puluhan dan ratusan. Praktik kecurangan seperti ini, salah satunya terjadi di Provinsi Banten yang melibatkan oknum KPPS dan PPS setempat. Modus pelanggarannya adalah, mengubah perolehan suara caleg tertentu di form c1 yang akan diisi. Misalnya, suara salah satu caleg yang bersangkutan 0, kemudian ditambahkan angka 1 di depannya, sehingga ia mendapatkan suara 10.13 Modus lainnya adalah dengan menyatakan salah menjumlahkan terhadap hasil pemilu partai politik ditambah dengan perseorangan caleg. Modus kesalahan hitung ini tidak dilakukan dengan mengambil banyak suara namun hanya beberapa suara atau maksimal puluhan suara. Misalkan total perolehan suara partai dihitung 46, padahal ketika menjumlahkan satu persatu perolehan suara partai dan caleg hanya 36, 40 atau nilai lainnya. Intinya kecurangan ini dilakukan dengan mengambil sedikit suara dengan pengalinya yang cukup signifikan, misalnya di 100 TPS. Artinya jika masing-masing TPS diambil 2 suara, maka yang bersangkutan akan memperoleh tambahan 200 suara. Kasus seperti ini terjadi antar caleg satu partai di TPS 5 Kelurahan Batu Kota, Kota Manado. Caleg nomor urut 2 atas nama Paula Singal da Caleg nomor urut 3 Lucky Korah setelah direkap di PPS suara keduanya malah berkurang. Sementara, suara untuk caleg nomor urut 5, justru melonjak di tingkat PPS, yang ketika perhitungan di tingkat TPS 5, dia tidak memperoleh suara, namun ketika di PPS, tercatat dia di TPS 5, memperoleh 19 suara.14 Kecurangan demikian sangat mungkin terjadi tidak hanya ditingkat KPPS, namun juga bisa dilakukan disetiap tingkatan seperti kelurahan (PPS), kecamatan (PPK), KPU Kab/Kota, KPU Propinsi dan jenjang lebih tinggi. Namun terpenting adalah, modus-modus itu menunjukkan bahwa kecurangan ini muncul akibat sistem proporsional terbuka yang membuka ruang kompetisi antar caleg dalam satu partai politik. Keterpilihan calon tidak ditentukan oleh partai politik berdasarkan nomor urut seperti dalam sistem proporsional daftar tertutup. Sistem tertutup memungkinkan partai untuk mengatur siapa calon yang akan memperoleh prioritas kursi ketika partai politik memperoleh suara. Antar calon dalam satu partai politik tidak perlu berebut, bersaing atau saling mencurangi untuk memperoleh kursi karena semua sudah diatur partai melalui nomor urut. Kondisinya memang berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana nomor urut sudah tidak lagi berlaku karena yang berlaku suara terbanyak. Calon yang memperoleh suara terbanyak dibanding dengan calon lainnya, akan memperoleh prioritas untuk menduduki kursi yang berhasil diperoleh partai politik. Sistem suara

13 14

http://bantenraya.com/component/content/article/3-serang-raya/5219-ketua-ppk-dipidanakan http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/09/kanibalisasi-suara-caleg-satu-parpol-di-manado-terbukti

25

terbanyak ini memberikan kesempatan kepada peroleh suara terbanyak tanpa harus melihat nomor urut mereka dalam pemilu. Dampaknya, kondisi ini membuka ruang kompetisi antar caleg untuk berebut dan saling berkompetisi agar memperoleh suara maksimal dan teratas dibanding calon lainnya. Posisi cukup baik jika kompetisinya dilakukan secara baik, yang berarti masing-masing calon akan berusaha memperoleh suara tertinggi yang berdampak pada perolehan suara dan kursi partai. Kondisi ini tidak akan pernah ditemukan dalam sistem proporsional tertutup, dimana partai akan lebih mengandalkan mesin partai dan calon dengan urutan teratas. Sebab calon dengan urutan terbawah tentu akan pesimis sejak awal untuk bisa memperoleh kursi, karena berapapun perolehan suaranya jika tidak memenuhi harga kursi (bilangan pembagi pemilih), maka suaranya akan diberikan kepada calon dengan nomor urut teratas. Namun cukup disayangkan jika kemudian kompetisi dalam sistem proporsional terbuka justru terjadi di internal partai. Harusnya masing-masing calon bisa berkompetisi menaikkan suara partai, namun justru yang terjadi malah saling curi dan mengalihkan suara mereka. Akibatnya yang terjadi bukan meningkatnya suara partai, tapi jual beli suara untuk menentukan keterpilihan. Kondisi ini yang menggambarkan kenapa dalam sistem proporsional terbuka justru terjadi jual beli suara secara massif. Hal ini yang kemudian mengakibatkan konflik dan sengketa di internal partai politik dalam perselisihan hasil pemilu di MK. Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak mengalami sengketa internal mereka akibat perebutan suara dan kursi di internal. Selanjutnya diikuti oleh PPP, Demokrat, PKB, PAN, Gerindra, PKPI dan Nasdem. Tabel 14. Jumlah Sengketa Internal Partai Politik Demokrat 17

PPP 26 PKPI 2

Golkar 48

PKB 12 PAN 8

Nasdem 1

26

Gerindra 4

Banyaknya kasus sengketa Internal partai politik tidak seluruhnya dikabulkan oleh Mahkamah. Mahkamah hanya mengabulkan 3 kasus terkait dengan sengketa internal partai politik yang diajukan. Tiga kasus ini antara lain dari PAN, PPP, dan Golkar. Tabel 15. Sengketa Internal yang Dikabulkan MK Nomor Putusan Partai Tingkatan Putusan Amar Putusan Politik 11-08-16/PHPU- PAN DPRD Sumenep, Putusan Akhir Perolehan suara DPRDapil 5 atas nama pemohon urut 7 yang DPRD/XII/2014 H Iskandar (urut benar 4.005 suara 5) dan Ahmad SE dan perolehan suara (urut 6) calon urut 6 yang benar 4.003 suara 06-09-01/PHPU- PPP DPRA Aceh, Dapil Putusan Akhir Menetapkan DPR5 nama Tgk H perolehan suara DPRD/XII/2014 Muchtar A calon PPP atas nama Alkhutby. S.Hi dan Tgk H Muchtar A Fakhrurrozi Cut ALkhutby Shi yang benar yakni 4.770 dan suara Fakhrurrazi H Cut yakni 4.639 suara. 03-05-01/PHPU- Golkar DPRA Propinsi Putusan Akhir Menetapkan DPRAceh Dapil 9 Caleg perolehan suara M DPRD/XII/2014 No. 2 M Saleh P Saleh P yang benar dan Caleg No. 1 4.815 suara dan Suprijal Yusuf suara Pihak Terkait Suprijal Yusuf yang benar 4.804 suara Meskipun beberapa partai ini menunjukkan adanya sengketa di internal partai politik, namun tidak berarti partai lainnya seperti PDIP, Hanura, PBB, PKS, PNA, dan PDA tidak memiliki sengketa di internal mereka. Beberapa partai politik memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di internal. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme penyelesaian perselisihan hasil internal partai politik melalui mahkamah partai politik. D. Potret Modus Kecurangan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Dasar pengajuan permohonan perselisihan hasil adalah sejumlah kecurangan selama proses Pemilu Legislatif 2014. Kecurangan yang paling menonjol adalah kasus penggelembungan dan penggembosan suara. Kasus ini berupa pergeseran hasil pemilu 27

yang mengakibatkan perubahan perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Perubahan hasil pemilu ini dilakukan secara curang dan illegal yang berarti diiringi oleh sejumlah pelanggaran lainnya. Posisi pelanggaran kedua adalah kesalahan penghitungan suara. Kesalahan penghitungan suara ini biasanya dilakukan oleh petugas penyelenggara yang melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi hasil sehingga hasil akhirnya berbeda dengan yang seharusnya. Kedua bentuk kecurangan dan pelanggaran ini sama-sama memiliki dampak krusial yakni adanya perubahan terhadap hasil pemilu. Perbedaanya penggelembungan dan penggembosan dengan kesalahan penghitungan suara terletak pada perbuatan dan aktor pelakunya. Kecurangan berupa penggelembungan dan penggembosan suara dilakukan secara sengaja bahwa perbuatan untuk perubahan suara itu dilakukan dengan tujuan untuk merubah hasil pemilu. Kecurangan ini dilakukan dengan melibatkan lintas aktor baik penyelenggara, peserta pemilu, saksi, bahkan pengawas pemilu. Kecurangan penggembosan dan penggelembungan suara tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus melibatkan banyak aktor sehingga perubahan suara itu bisa dilakukan. Kasus penggelembungan dan penggembosan suara ini bukan merupakan kasus tunggal. Ada banyak kecurangan lainnya yang terlibat dalam kasus ini seperti netralitas penyelenggara pemilu dan aparat pemerintahan, politik uang, manipulasi daftar pemilih dan jumlah TPS serta kecurangan lainnya. Oleh karena itu, bentuk kecurangan ini biasanya masuk kategori sistematis, terstruktur dan massif. Berbeda dengan penggelembungan dan penggembosan, pelanggaran kesalahan penghitungan suara biasanya dilakukan dengan tidak sengaja. Kesalahan penghitungan suara muncul karena adanya kelalaian yang dilakukan penyelenggara dalam proses rekapitulasi hasil pemilu. Kesalahan ini muncul karena banyak faktor, karena penyelenggara lalai, capek dan kehilangan konsentrasi dalam proses rekapitulasi. Sedangkan dilihat dari keterlibatan aktor, pelanggaran berupa kesalahan penghitungan suara ini melibatkan aktor tunggal yakni petugas penyelenggara pemilu.

28

Tabel 16. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kesalahan penghitungan suara, 206

Politik Uang, 4

Penggembosan dan Penggelembungan Suara, 423

Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, 47 manipulasi DPT dan Jumlah TPS, 9 Netralitas Pemenuhan Penyelenggara dan Keterwakilan pelanggaranBirokrasi, 21 Perempuan, 1 sistematis, terstruktur, dan masif, 1

Meskipun banyak faktor kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menjadi dasar pengajuan permohonan seperti Tabel.16, namun tidak seluruhnya dikabulkan oleh Mahkamah. Setelah proses persidangan berlangsung dan Mahkamah mengambil putusan, ada dua bentuk permasalahan yang menjadi dasar pengambilan putusan yakni terkait administrasi rekapitulasi dan rekapitulasi hasil pemilu. Administrasi rekapitulasi ini terkait dengan prosedur rekapitulasi yang tidak terpenuhi seperti penggunaan form rekapitulasi dan mekanisme yang tidak standar, tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu, dan prosedur pemungutan suara. Sedangkan rekapitulasi hasil terkait dengan kesalahan penghitungan suara atau penggembosan dan penggelembungan suara dengan beragam modusnya, apakah perubahan C1, D, D1, tidak sinkronnya pengitungan tingkat TPS, PPS maupun PPK serta modus lainnya. Tabel 17. Bentuk Objek Dasar Putusan MK Administrasi Rekapitulasi

Rekapitulasi Hasil

29% 71%

29

1. Administrasi Rekapitulasi Pertama, Kasus prosedur pemungutan suara terjadi dalam pemilihan DPRK Kabupaten Aceh Barat untuk Dapil 3. Bahwa prosedur pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Aceh Barat dan dihadiri serta disepakati oleh saksi pemohon dan KPPS tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 221 UU No. 8 Tahun 2012. Bahwa memang pada pemilihan tanggal 9 April 2014, ditemukan 15 lembar surat suara dari dapil lain (Dapil Aceh Barat 2) yang telah tercoblos. Namun adanya surat suara tertukar menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Bahwa syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS menurut Pasal 221 adalah: a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. b. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan: pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara yang digunakan, dan petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menjadi tidak sah. Kedua, kasus kepastian hukum acuan rekapitulasi suara terjadi dalam pemilihan DPR RI Sumatera Selatan Dapil 1. Mahkamah menilai secara substansial adanya keterangan berbeda dalam persidangan antara Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan KPU Pripinsi Sumsel. Bawaslu RI menerangkan adanya Form C1 Plano DPR yang hilang sejumlah 32 form dari tiga kecamatan. Berbeda dengan itu, Bawaslu Propinsi Sumsel menerangkan adanya pengambil alihan pelaksanaan rekomendasi Bawaslu oleh KPU Sumsel yakni dengan melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dengan mengacu pada form C1 Plano Berhologram di seluruh PPS. Sedangkan keterangan KPU Sumsel menerangkan hal yang berbeda bahwa hasil dari pelaksanaan rekomendasi Bawaslu, penghitungan ulang telah dilakukan maksimal sebanyak 83% telah dilakukan tanpa menyebut Form C1 Plano yang digunakan dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah menilai adanya ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kasus tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu terjadi dalam pemilihan DPRD Kota Manado Dapil 3. Bahwa KPU Kota Manado tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara berjenjang untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara caleg. Keempat, kasus salah 30

penggunaan form rekapitulasi terjadi dalam pemilihan calon anggota DPD atas nama H La Ode Salimin. Dalam pemilihan ini, petugas salah menggunakan form rekapitulasi D1 (tingkat desa) yang digunakan untuk rekapitulasi suara tingkat kecamatan. 2. Rekapitulasi Hasil Pemilu Pertama, penambahan dan pengurangan suara dalam form C1 dan D1. Kasus ini terjadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sumenep 5, DPRA Aceh 5, DPRA Aceh 9, DPRD Kabupaten Halmahera Barat 1, DPRD Kabupaten Pesawaran 5, dan DPRD Sulawesi Tenggara 1. Penambahan dan pengurangan suara ini terbukti setelah Mahkamah menyandingkan antara data pemohon dengan termohon, baik menggunakan bukti Form C-1 di setiap TPS, DA-1 disetiap desa/kelurahan, DB-1 disetiap kecamatan. Penambahan dan pengurangan suara ini dilakukan secara sengaja seperti dalam Kasus pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Barat 1. Ketua KPPS di beberapa TPS mengakui dan telah dibenarkan oleh Ketua PPS, terjadi pemindahan suara pada saat rekapitulasi suara ditingkat desa yang dilakukan oleh Ketua KPPS. Atas kasus ini sebenarnya sudah ada laporan kepada Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti mengingat telah lewat waktu (daluarsa). Kasus serupa juga terjadi dalam kasus DPRD Sulawesi Tenggara I, yakni terdapat pertemuan antara PPK dan PPS se-Kecamatan kadia di salah satu hotel. Pada pertemuan itu dilakukan perubahan angka dalam formulir rekapitulasi seperti Form Model C, C-1, D-1 yang banyak coretan dan tidak terisi angka. Terkait mekanisme perubahan angka, Kasus pemilihan DPRD Kabupaten Kesawaran Dapil 5 menunjukkannya. Adanya perubahan angka dari 15 menjadi 95 yakni mengganti angka 1 (satu) menjadi 9 (Sembilan). Lihat tabel di bawah ini: Tabel 18. Perolehan Suara Versi Pemohon dan Termohon TPS 2 Pagar Jaya Nasdem A. Bahris Siti Veniar Ali Kusman Total

Versi Pemohon 8 15 0 0 23

C1 Versi C1 Versi D1 Termohon 8 8 95 95 0 0 0 0 103 103

Selisih 0 +80 0 0 +80

Kasus lainnya, perubahan angka dilakukan dengan memanfaatkan kolom ratusan dalam form rekapitulasi suara. Misalnya angka 32 (tiga puluh dua) menjadi 31

232 (dua ratus tiga puluh dua). Atau angka 53 (lima puluh tiga) berubah menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga). Lihat tabel di bawah ini: Tabel 19. Perolehan Suara versi Pemohon dan Termohon TPS 4 Pagar Jaya Nasdem A. Bahris Siti Veniar Ali Kusman Total

Versi Pemohon 21 32 0 0 53

C1 Versi C1 Versi D1 Termohon 21 21 232 232 0 0 0 0 253 253

Selisih 0 +200 0 0 +200

Selain perubahan-perubahan angka tersebut, perubahan tersebut bisa diidentifikasi dari kejanggalan-kejanggalan dalam form. Kejanggalan itu bisa terlihat dari adanya coretan-coretan terhadap formulir atau terlihat terhapus menggunakan tipe ex, atau formulir tersebut tidak di tanda tangani oleh saksi atau petugas. Kedua, pengisian Form C1 tidak standar. Kasus pengisian formulir ini terjadi dalam kasus pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan 3 dan Sampang 2. Kasus Bangkalan 3 misalnya, perolehan suara partai politik tidak tercatat, juga tidak ada tanda tangan KPPS maupun saksi partai politik dalam formulir C-1. Sedangkan untuk kasus Sampang 2, perolehan suara partai politik dalam Formulir C-1 tidak dicatat secara lengkap. Tidak seluruh form C-1 ditandatangani KPPS maupun saksi, selain itu ada keberatan saksi pada saat rekapitulasi tidak ditanggapi oleh KPU dan Panwaslu. Ketiga, selisih penjumlahan suara dalam Form DA1. Kasus ini terjadi di pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan 3. Mahkamah menemukan selisih penjumlahan suara sah seluruh partai politik dan terdapat banyak coretan yang meragukan. Keempat, perbedaan hasil pemilu dalam form C1, D1, DA1, antara pemohon dan Termohon. Kasus pemilihan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan misalnya, adanya perbedaan angka hasil pemilu antara print out Model DB yang dibagikan tanggal 25 April dan 26 April 2014. Bahwa Berita Acara Model DB Kabupaten Halmahera Selatan setelah dicermati oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan terdapat ketidakcocokan antara Berita Acara Model DA dan Berita Acara Model C1. Dalam persidangan juga terlihat adanya perbedaan hasil pemilu yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Misalnya, bukti Form C1 yang diajukan Pemohon berbeda dengan Form C1 yang diajukan Termohon dan pihak terkait. Jumlah perolehan suara seluruh partai politik tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang tercatat dalam halaman data jumlah

32

suara sah dan tidak sah. Sama seperti kasus yang lainnya, dalam formulir tersebut terdapat bekas coretan dan tipe ex pada formulir C1 yang diajukan pemohon dan termohon. Kelima, kesalahan hitung perolehan suara partai dan caleg. Putusan MK No. 01-0120/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara. Misalnya kesalahan hitung dalam lampiran model C-1 TPS 5 Desa Engkode pada kolom PKPI yang seharusnya suara sahnya PKPI (Parpol) ditambah dengan suara sah semua caleg adalah 117 suara namun Termohon menuliskannya menjadi 120 suara.

E. Kembalinya Mahkamah Kalkulator 1. Penetapan perolehan suara Putusan tentang penetapan perolehan suara yang benar oleh Mahkamah terjadi dibeberapa daerah yakni Sumenep Dapil 5, Bangkalan Dapil 3, Propinsi Aceh Dapil 5, Aceh Barat Dapil 3, Propinsi Aceh Dapil 9, Aceh Barat Daya Dapil 1, Nabire Dapil 3, Pesawaran Dapil 5, dan Propinsi Kalimantan Barat. Mahkamah dalam putusannya menetapkan perolehan suara yang benar yang berarti melakukan koreksi terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Penetapan suara tersebut dilakukan terhadap pemohon baik perseorangan maupun partai politik serta pihak terkait yang suaranya mengalami perubahan. Penetapan perolehan suara yang benar ini berlaku untuk seluruh perolehan suara pemohon maupun penetapan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) saja. Penetapan untuk seluruh hasil misalnya terjadi di Sumenep Dapil 5, Bangkalan Dapil 3, Propinsi Aceh Dapil 5, Aceh Barat Dapil 3, Propinsi Aceh Dapil 9, Aceh Barat Daya Dapil 1, dan Pesawaran Dapil 5. Sedangkan untuk Nabire Dapil 3 dan Propinsi Kalimantan Barat penetapan perolehan suara yang benar terjadi di beberapa TPS dan juga PPS maupun PPK. 2. Penghitungan suara ulang Perintah penghitungan suara ulang terjadi di beberapa daerah Sampang Dapil 2, Sumatera Selatan 2, Halmahera Barat Dapil 1, Maluku Utara 1, Merangin 4, Samarinda 1, Manado 3 dan Jawa Barat 3. Perintah penghitungan suara ulang ini diberlakukan baik untuk beberapa TPS, beberapa Desa/Kelurahan, maupun Kecamatan. Penghitungan suara ulang ini dilakukan terhadap hasil pemilu disetiap tingkatan. 3. Rekapitulasi suara ulang Putusan untuk melakukan rekapitulasi suara ulang terjadi di Nias Selatan 3. Rekapitulasi suara ulang dilakukan diseluruh tingkatan baik TPS, PPS maupun PPK. Perintah rekapitulasi suara ulang ini berbeda dengan putusan adanya penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk menghitung perolehan 33

suara masing-masing kandidat pada TPS tertentu yang dianggap bermasalah. Sedangkan untuk rekapitulasi suara ulang tidak hanya menghitung namun prosedur rekapitulasi suara diberlakukan mulai awal hingga akhir.

F. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Persidangan perselisihan hasil pemilu legislatif 2014 ini memberikan beberapa catatan penting khususnya terkait dengan hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa catatan itu terkait dengan pemohon dan legal standingnya, kehadiran saksi, pembuktian, dan putusan. 1. Legal Standing Pemohon Mahkamah Konstitusi telah memperluas legal standing pemohon dalam perselisihan hasil pemilu legislatif 2014. Pemohon yang memiliki legal standing tidak hanya partai politik dan perseorangan calon anggota DPD, namun juga perseorangan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Perluasan legal standing pemohon ini merupakan konsekuensi digunakannya sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2014.15 Sistem proporsional terbuka (lebih dikenal suara terbanyak) telah mengondisikan munculnya sengketa antar calon dalam satu partai politik. Bahasan tentang “Proporsional Terbuka, Menabuh Genderang Sengketa Internal” telah menunjukkan bahwa konflik internal partai sulit untuk dihindari. Memang secara eksplisit dalam undang-undang disebutkan bahwa pemohon yang memiliki legal standing adalah partai politik dan calon anggota DPD sebagai peserta pemilu, dan tidak menyebut sama sekali kehadiran perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.16 Namun aturan itu belum mampu menjawab persoalan sengketa antar caleg dalam satu partai politik. Sebab jika sengketa itu muncul antar caleg berlainan partai, tentu yang persoalan ini masih bisa diakomodir oleh kepentingan partai politik masing-masing. Seperti kasus penggelembungan suara yang dilakukan oleh caleg dari partai tertentu dengan mengambil suara caleg partai lainnya, tentu hal ini tidak hanya merugikan satu caleg tersebut namun juga partai yang menaunginya. Dengan demikian kerugian partai politik tersebut secara nyata telah terjadi. Namun kondisi ini tentu berbeda untuk sengketa yang muncul antar caleg dalam satu partai politik.

15

Pemilu 2009 juga menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak), namun karena sistem ini berlaku setelah Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 (2 bulan) sebelum pelaksanaan pemilu legislatif, maka penataan legal standing dll belum dilakukan. 16 Lihat ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

34

Seperti kasus permohonan Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRA Dapil 5 Aceh, yang diajukan oleh Tgk H Muschtar A Alkhutby dengan Fakhrurrozi Cut sebagai pihak terkait. Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon memang tidak mempengaruhi perolehan suara PPP untuk Dapil 5 Aceh dan hanya menetapkan suara yang benar untuk caleg PPP Tgk H Muchtar A Alkhutuby (4.770 suara) dan Fakhrurrazi H Cut (4.639 suara). Oleh karena itu, jika Tgk H Muchtar A Alkhutuby tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sendiri, tentu kerugian konstitusional yang dialami tidak dapat diperjuangkan. Sebab sudah bisa dipastikan bahwa PPP tidak memiliki kerugian konstitusional terhadap kasus ini. Berubahnya suara H Muchtar A ALkhutuby dan Fakhrurrazi H Cut tidak akan mempengaruhi jumlah suara yang dimiliki PPP karena total suara keduanya beserta seluruh caleg merupakan suara PPP. Mengingat hal itu, perluasan legal standing pemohon perselisihan hasil pemilu patut untuk diapresiasi. Sebab satu prinsip dalam electoral justice system (keadilan pemilu) adalah, tidak ada satupun persoalan kepemiluan yang tidak memiliki ruang penyelesaian.17 Sebab jika ruang itu ditutup maka tidak ada kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilu. Bahkan ruang ini tidak dimiliki oleh partai politik melalui Mahkamah Partainya. Meskipun demikian, ada kelemahan dalam pengajuan permohonan bagi perseorangan caleg DPR dan DPRD. Pengajuan permohonan tersebut harus disertai persetujuan berupa tanda tangan Ketua dan Sekjen Partai Politik. Syarat ini cukup riskan untuk menutup ruang pengajuan permohonan perselisihan, ketika Ketua dan Sekjen Partai tidak menghendaki pengajuan permohonan sengketa oleh perseorangan caleg. Ketika sengketa itu terjadi dengan melibatkan kepentingan Ketua atau Sekjen Partai, maka perseorangan caleg tersebut tidak dapat mengajukan permohonan. Dengan kata lain, legal standing perseorangan caleg DPR dan DPRD merupakan legal standing yang rapuh karena hak untuk mengajukan permohonan sangat mudah dipatahkan oleh persetujuan Ketua dan Sekjen partai politik. 2. Pembatasan Saksi Keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti yang bisa dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan. Kehadirannya sama pentingnya dengan bukti lainnya seperti surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik. Oleh karena itu, tidak jarang para pihak menghadirkan cukup banyak saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran saksi tentu diharapkan bisa meyakinkan hakim dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan para pihak. Oleh karena itu penggunaan keterangan 17

Electoral Justice System

35

saksi juga mesti disesuaikan dengan objek sengketa yang disampaikan ke Mahkamah. Seperti dalil terjadinya kesalahan penghitungan suara, para pihak harus menunjukkan form-form rekapitulasi hasil seperti C, C1 plano, C1 hologram, DA, DA-1 dan formulir lainnya. Kehadiran saksi untuk kasus salah hitung ini hanya untuk menguatkan bukti tertulis berupa formulir yang telah disampaikan tersebut. Namun untuk kasus lain berupa penggelembungan dan penggembosan suara, netralitas penyelenggara, politik uang, atau bentuk pelanggaran lainnya yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, tentu memerlukan kehadiran saksi. Keterangan saksi akan sangat membantu untuk merekonstruksi dugaan pelanggaran atau kasus yang terjadi di lapangan. Seperti kasus penggelembungan dan penggembosan suara misalnya, tidak hanya bisa dibuktikan dengan perubahan-perubahan dokumen namun juga upaya untuk melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud. Korelasi antara penyelenggara dengan pelaku kecurangan, modus dan pola pelanggaran tentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan dokumen, namun keterangan saksi diperlukan untuk meyakinkan. Mengingat pentingnya keberadaan saksi, terdapat beberapa catatan terkait dengan penyampaikan keterangan saksi dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: a. Asal saksi Peraturan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa saksi berasal dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta pemilu maupun pemantau pemilu yang bersertifikat. 18 Saksi resmi peserta pemilu disetiap tingkatan tentu akan melihat, mendengar dan mengalami setiap peristiwa yang terjadi dalam proses pemilihan dan rekapitulasi suara. Begitu juga dengan saksi yang berasal dari pemantau terakreditasi yang berarti memiliki legitimasi dalam menilai dan melihat seluruh proses kepemiluan. Penerapan peraturan tersebut cukup konsisten dilakukan oleh Mahkamah. Melalui proses persidangan tersebut, Mahkamah juga membatasi kehadiran saksi yang berasal dari penyelenggara pemilu apakah petugas KPPS, PPS, maupun PPK. Begitu juga saksi yang berasal dari pengawas pemilu seperti PPL maupun Panwascam. Mahkamah menilai bahwa penyelenggara pemilu baik jajaran KPU maupun Bawaslu, tidak diperkenankan menjadi saksi. Sebab petugas lapangan merupakan bagian dari penyelenggara pemilu yang harus mempertanggungjawabkan hasil pemilu. b. Pembatasan Jumlah Saksi

18

Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2014

36

Ketatnya pemilihan saksi ternyata juga diiringi dengan pembatasan jumlah saksi yang didengarkan keterangannya. Mengingat waktu yang sangat terbatas dengan jumlah perkara cukup banyak, Mahkamah justru membatasi jumlah saksi yang dapat didengarkan keterangannya di hadapan persidangan. Mahkamah hanya mengijinkan 3 orang saksi untuk setiap kasus yang diajukan oleh para pihak. Pembatasan jumlah saksi tentu dirasa tidak logis dalam proses pembuktian kasus. Tiga orang saksi dalam setiap kasus tentu tidak akan mampu menggambarkan dan menjelaskan seluruh persoalan terkait permohonan. Mengingat konsep saksi adalah mereka yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung suatu kejadian, tentu kehadiran 3 orang saksi tidak cukup untuk menjelaskan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam satu daerah pemilihan. Sebagai ilustrasi, permohonan yang mendalilkan terjadinya kecurangan di 100 TPS tentu tidak dapat diwakili hanya oleh 3 orang saksi yang akan menjelaskan persoalan di 100 TPS. Berdasarkan hal itu, pembatasan jumlah saksi dengan alasan keterbatasan waktu tentu tidak cukup kuat dijadikan dasar. Mengingat urgensinya keterangan saksi sebagai bukti yang akan menguatkan permohonan dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan banyaknya perkara dan waktu yang terbatas perlu difikirkan mekanisme penyampaian keterangan saksi. Jika keterangan ahli bisa disampaikan secara tertulis, tentu hal serupa dapat diberlakukan untuk keterangan saksi. c. Tidak dapat tukar menukar keterangan saksi Alternatif lainnya agar hakim dapat memperoleh keterangan utuh terhadap suatu perkara dalam satu daerah pemilihan adalah mendengarkan saksi dari kasus yang sama di satu daerah pemilihan. Potensi ini sudah muncul dalam persidangan perselisihan hasil pemilu legislatif 2014 lalu. Mahkamah telah mengelompokkan persidangan per daerah pemilihan. Hal ini berbeda dengan mekanisme persidangan tahun 2009 yang dikelompokkan per partai politik. Dengan demikian, hakim akan lebih mudah untuk mendengarkan banyak kesaksian dari lintas partai, lintas perkara namun tetap dalam satu objek sengketa di setiap daerah pemilihan. Bukan hanya hakim, masing-masing pihak dapat saling menggunakan keterangan saksi dari partai lain yang menguatkannya. Oleh karena itu, persidangan perselisihan hasil pemilu per daerah pemilihan memungkinkan saling crosscheck terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi. Dengan demikian, informasi yang disampaikan akan lebih komprehensif meliputi seluruh kasus yang muncul dalam satu daerah pemilihan tersebut. Hakim konstitusi dalam proses ini dapat

37

dengan mudah menemukan titik singgung dan duduk perkara atas seluruh permohonan yang diajukan oleh seluruh partai politik dalam satu daerah pemilihan. Namun sayangnya Mahkamah tidak memanfaatkan desain pengelompokan persidangan untuk kepentingan crosscheck keterangan saksi. Hal ini terlihat misalnya dalam persidangan caleg Ahsanul Qosasih, sebagaimana diungkapkan oleh pengacara yang bersangkutan. Bahwa, proses sidang di MK yang menggabungkan perkara per provinsi, seharusnya bisa memakai keterangan saksi yang saling berhubungan antar pihak, namun sayangnya, ini tidak diperbolehkan oleh hakim MK. 19Mahkamah menolak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperdalam keterangan saksi dari partai politik lainnya. 3. Pembuktian Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya tidak secara eksplisit mengatur tatacara pembuktian. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 hanya menyebutkan tahapan persidangan yang tertera dalam Pasal 40. Bahwa pemeriksaan persidangan dimulai dengan tahapan jawaban termohon; keterangan pihak terkait; pembuktian; dan kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian dalam persidangan tidak mengacu pada satu standar pembuktian yang telah diatur. Meskipun mekanisme pembuktian tidak diatur secara eksplisit, namun dalam mekanisme persidangan yang terbuka untuk umum mestinya proses pembuktian itu dilakukan secara terbuka. Alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa dokumen dan formulir penghitungan serta rekapitulasi hasil pemilu mestinya diperiksa secara terbuka dihadapan persidangan sehingga seluruh pihak dapat menyaksikan dan adu dokumen. Namun cukup disayangkan dalam proses pembuktian lalu, Mahkamah Konstitusi hanya memerintahkan agar seluruh dokumen dan data yang akan dijadikan bukti untuk dikumpulkan ke panitera. Begitu juga dengan keterangan kekurangan bukti, panitera yang akan menyampaikan kepada para pihak di luar persidangan yang digelar secara terbuka. Fungsi hakim dalam proses pembuktian ini sebatas pada pengumpulan dan pengesahan alat bukti dihadapan persidangan. Pertanyaannya siapa yang akan memeriksa seluruh dokumen dan bukti yang diajukan oleh pemohon? Bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan diserahkan oleh para pihak kemudian dianalisa oleh panitera. Pemeriksaan terhadap alat bukti ini dilakukan diluar persidangan tanpa keterlibatan para pihak yang bersengketa. Akibatnya dalam persidangan tidak terjadi adu dokumen dan saling klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

19

Wawancara dengan Pengacara Ahsanul Qosasih, Pada 25 Juni 2014, Pukul 17.30 Wib.

38

G. Kesimpulan Sepanjang pengamatan dan pemantauan terhadap proses tersebut, Perludem mengambil kesimpulan berdasarkan temuan sebagai berikut: 1. Peningkatan Jumlah Kasus PHPU 2014 Telah terjadi peningkatan jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Padahal dilihat dari jumlah peserta pemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. Pilleg 2009 diikuti oleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni: a. Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. b. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidakpuasan terhadap proses ini tidak serta merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4 persen. 2. Inkonsisten waktu pengajuan gugatan Selama pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruang bagi pemohon untuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu. 3. Potret sengketa internal partai Persidangan di MK menunjukkan adanya sengketa di internal partai politik, yakni sengketa antar caleg dalam satu partai. Hal ini mengakibatkan banyak dugaan kecurangan yang cukup besar seperti kasus penggelembungan dan penggembosan suara, salah penghitungan hasil pemilu, politik uang, netralitas penyelenggara pemilu dan kecurangan lainnya. 4. Objek sengketa PHPU Pemohon perselisihan hasil pemilu di MK mengajukan beberapa bentuk kecurangan seperti Penggembosan dan penggelembungan suara (59%), Kesalahan penghitungan suara (29%), manajemen peny pemilu (7%), netralitas penyelenggara 39

(3%) dll. Meskipun banyak bentuk kecurangan, namun MK hanya mempertimbangkan beberapa bentuk pelanggaran yakni administrasi rekapitulasi dan rekapitulasi hasil pemilu. Administrasi rekapitulasi ini terkait dengan prosedur rekapitulasi yang tidak terpenuhi seperti penggunaan form rekapitulasi dan mekanisme yang tidak standar, tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu, dan prosedur pemungutan suara. Sedangkan rekapitulasi hasil terkait dengan kesalahan penghitungan suara atau penggembosan dan penggelembungan suara dengan beragam modusnya, apakah perubahan C1, D, D1, tidak sinkronnya pengitungan tingkat TPS, PPS maupun PPK serta modus lainnya. 5. Kembalinya Mahkamah Kalkulator Mahkamah tidak lagi menggunakan istilah pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilu Legislatif 2014. MK telah kembali sebagai Mahkamah Kalkulator yakni memutuskan penetapan perolehan suara, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang. Penetapan perolehan suara berarti Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing pihak dan melakukan koreksi terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Perintah penghitungan suara ulang biasanya diberlakukan baik untuk beberapa TPS, beberapa Desa/Kelurahan, maupun Kecamatan. Penghitungan suara ulang ini dilakukan terhadap hasil pemilu disetiap tingkatan. Sedangkan rekapitulasi suara ulang dilakukan dalam bentuk melaksanakan penghitungan dan prosedur rekapitulasi suara secara keseluruhan. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk menghitung perolehan suara masing-masing kandidat pada TPS tertentu yang dianggap bermasalah. Sedangkan untuk rekapitulasi suara ulang tidak hanya menghitung namun prosedur rekapitulasi suara diberlakukan mulai awal hingga akhir. 6. Catatan atas Hukum Acara MK a. Pembatasan Saksi. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kesempatan untuk menghadirkan 3 orang saksi untuk setiap partai politik di setiap daerah pemilihan. Pembatasan saksi merupakan kebijakan yang tidak tepat karena dapat membatasi para pihak untuk memperoleh kebenaran substansial. b. Pembuktian. Proses pembuktian ini dilakukan diluar proses persidangan dimana para pihak hanya mengumpulkan alat untuk disahkan dihadapan persidangan. Hanya saja bukti-bukti tertulis tersebut tidak disandingkan, diadu dan dikonfrontasi dihadapan persidangan.

40

Daftar Pustaka Permohonan PHPU DPR dan DPD Permohonan Partai Nasdem No. 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PKB No. 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PKS No. 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PDIP No. 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan Partai Golkar No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan Partai Gerindra No. 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan Partai Demokrat No. 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PAN No. 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PPP No. 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan Partai Hanura No. 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PBB No. 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PKPI No. 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan PNA No. 02-12/PHPU.DPRD/XII/2014 Permohonan PDA No. 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Jatim No. 01-16/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Jateng No. 02-14/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Maluku No. 03-30/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Gorontalo No. 04-25/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Jatim No. 05-16/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Papua No. 06-32/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Papua No. 07-32/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Kalsel No. 08-22/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Bengkulu No. 09-09/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Sumut No. 10-02/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD NTT No. 11-19/PHPU.DPD/XII/2014 41

Permohonan Calon Anggota DPD Banten No. 12-13/PHPU.DPD/XII/2014 Permohonan Calon Anggota DPD Papua No. 07-32/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan PHPU DPR/DPRD dan DPD Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02-12/PHPU.DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01-16/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02-14/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03-30/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 04-25/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05-16/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06-32/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07-32/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 08-22/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 09-09/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10-02/PHPU.DPD/XII/2014 42

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-19/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12-13/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07-32/PHPU.DPD/XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian atas UU Nomor 10 Tahun 2008 Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemililihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pemililihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Angoota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Media Cetak Kompas, 14 Mei 2014 Kompas, 17 Mei 2014 Kompas, 28 Mei 2014 Kompas, 30 Mei 2014

Website www.mahkamahkonstitusi.go.id www.hukumonline.com www.mediacenter.kpu.go.id www.nasional.kompas.com www.news.detik.com www.bantenraya.com www.tribunnews.com

43

LAMPIRAN 1 Modus Kecurangan Pemilu berdasarkan Putusan MK No.

Nomor Putusan

1.

11-08-16/PHPUDPRDPRD/XII/2014 01-01-16/PHPUDPRDPRD/XII/2014

PAN

3.

01-01-16/PHPUDPRDPRD/XII/2014

Nasdem

4.

06-09-01/PHPUDPRDPRD/XII/2014 11-08-01/PHPUDPRDPRD/XII/2014 03-05-01/PHPUDPRDPRD/XII/2014 05-14-02/PHPUDPRDPRD/XII/2014

PPP

06-09-07/PHPUDPRDPRD/XII/2014 05-14-31/PHPUDPRDPRD/XII/2014 04-03-31/PHPUDPRDPRD/XII/2014 05-14-01/PHPUDPRDPRD/XII/2014 03-05-06/PHPUDPRDPRD/XII/2014 11-08-32/PHPU-

PPP

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Partai Politik

Nasdem

PAN

Golkar

PBB

PBB

PKS

PBB

Golkar

PAN

Tingkatan DPRD Kab Sumenep, Dapil 5 DPRD Kab Bangkalan Dapil 3

Kasus dalam

Rekapitulasi Hasil

Form C1 tidak standar: beberapa perolehan partai kosong dan tidak ditandatangani KPPS dan saksi parpol DPRD Kab Form C1 tidak standar: Sampang beberapa perolehan partai Dapil 2 kosong dan tidak ditandatangani KPPS dan saksi parpol DPRA Aceh Pengurangan dan penambahan Dapil 5 suara dalam Form C1 dan Model D1 DPRK Kab Prosedur Pemungutan Suara Aceh Barat Dapil 3 DPRA Aceh Pengurangan dan penambahan Dapil 9 suara dalam Form C1 ke Model D1 DPRD Kab Adanya selisih penjumlahan Nias Selatan suara seluruh partai politik Dapil 3 Form DA-1 DPRD dan coretancoretan DPR RI Kepastian hukum acuan Sumatera rekapitulasi suara Selatan I DPRD Kab Perubahan perolehan suara Halmahera partai dan caleg dalam form C1 Barat Dapil I DPR RI Perbedaan hasil pemilu dalam Maluku Utara Form Model C1, Model D, I Model DA dan Model DB DPRK Kab Perbedaan hasil pemilu dalam Aceh Barat Form Model C1 antara KPPS Daya Dapil 1 dan Pemohon DPRD Kab Perbedaan hasil pemilu dalam Merangin, Form C1 versi partai, Dapil 4 penyelenggara dan pengawas DPRD Kab Perbedaan hasil pemilu dalam

Rekapitulasi Hasil

44

Penambahan Form C1

suara

Kategori

Rekapitulasi Hasil

Rekapitulasi Hasil Administrasi Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Hasil

Administrasi Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi

14.

15.

16.

17.

DPRDPRD/XII/2014 11-08-10/PHPUDPRDPRD/XII/2014 04-03-23/PHPUDPRDPRD/XII/2014 09-04-28/PHPUDPRDPRD/XII/2014

PAN

PKS

PDIP

Nabire, Dapil 3 DPRD Kab Pesawaran Dapil 5 DPRD Kota Samarinda Dapil I DPRD Sulawesi Tenggara Dapil I DPRD Kalimantan Barat DPRD Kota Manado Dapil 3

01-01-20/PHPUDPRDPRD/XII/2014 03-05-24/PHPUDPRDPRD/XII/2014

Nasdem

19.

10-07-12/PHPUDPRDPRD/XII/2014

Demokrat

DPRD Jawa Barat Dapil 3

20.

01-01-31/PHPUDPRDPRD/XII/2014 10-07-31/PHPUDPRDPRD/XII/2014 03-30/PHPUDPD/XII/2014

Nasdem

DPR RI Maluku Utara Dapil 1 DPR RI Maluku Utara Dapil 1 H. La Ode Salimin

18.

21.

22.

Golkar

Demokrat

DPD

45

Form C1 antara pemohon dan termohon Perubahan perolehan suara partai dan caleg dalam form C1

Hasil

Perbedaan hasil pemilu dalam Form C1 Plano dengan Form C1 Perubahan angka formulir rekapitulasi dalam Sertifikat C, Form C1 dan D1

Rekapitulasi Hasil

Kesalahan hitung perolehan suara partai dan caleg dalam form C1 Belum dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu secara berjenjang untuk melakukan pencermatan dan pembetulan data perolehan suara. Inkonsistensi perolehan suara menurut Termohon dalam Form Model C1, D1 dan DA-1 akibat perubahan-perubahan suara dengan melakukan coretan-coretan terhadap form Mahkamah menunggu putusan perkara No. 04-03-31/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 Mahkamah menunggu putusan perkara No. 04-03-31/PHPUDPR-DPRD/XII/2014 Salah penggunaan form rekapitulasi D1 (tingkat desa) digunakan untuk rekap tingkat kecamatan

Rekapitulasi Hasil

Rekapitulasi Hasil

Rekapitulasi Hasil

Administrasi Rekapitulasi

Rekapitulasi Hasil

Administrasi Rekapitulasi Administrasi Rekapitulasi Administrasi Rekapitulasi

LAMPIRAN 2

No. 1.

2.

3.

Permohonan yang dikabulkan dalam PHPU 2014 Nomor Partai Tingkatan Putusa Amar Putusan Politik n Putusan 11-08PAN DPRD Sumenep, Putusa Perolehan 16/PHPU-DPRDapil 5 atas n Akhir suara DPRD/XII/2014 nama H pemohon Iskandar (urut urut 7 yang 5) dan Ahmad benar 4.005 SE (urut 6) suara dan perolehan suara calon urut 6 yang benar 4.003 suara 01-01Nasdem DPRD Putusa Menetapkan 16/PHPU-DPRKabupaten n Akhir perolehan DPRD/XII/2014 Bangkalan Dapil suara Partai 3 Nasdem yang benar 9.437 suara 01-01Nasdem DPRD Putusa Penghitunga 16/PHPU-DPRKabupaten n Sela n surat suara DPRD/XII/2014 Sampang Dapil ulang di 2 seluruh TPS di Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung , Desa Mokte Sareh, Desa Pajerun, dan Desa Ombul Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

46

Sifat Putusan Merubah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU

Merubah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU

Dalam putusan akhir, MK, sesuai dengan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU, terdapat pergeseran caleg terpilih dari PKB. Kemudian mengkoreksi perolehan suara Partai Nasdem dar awalnya 8034 dan tidak mendapatkan kursi, berubah menjadi 8752, dan mendapatkan 1

4.

06-0901/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PPP

DPRA Aceh, Putusa Dapil 5 nama n Akhir Tgk H Muchtar A Alkhutby. S.Hi dan Fakhrurrozi Cut

5.

11-0801/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PAN

DPRK Aceh Putusa Barat Dapil 3 n Akhir

6.

03-0501/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Golkar

DPRA Propinsi Putusa Aceh Dapil 9 n Akhir Caleg No. 2 M Saleh P dan Caleg No. 1 Suprijal Yusuf

7.

05-1402/PHPU-DPR-

PBB

DPRD Putusa Kabupaten Nias n Sela 47

Menetapkan perolehan suara calon PPP atas nama Tgk H Muchtar A ALkhutby Shi yang benar yakni 4.770 dan suara Fakhrurrazi H Cut yakni 4.639 suara. Menetapkan perolehan suara Calon PAN sepanjang daerah pemilihan Aceh Barat 3 yakni 1.955 suara dan perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 1.939 suara Menetapkan perolehan suara M Saleh P yang benar 4.815 suara dan suara Pihak Terkait Suprijal Yusuf yang benar 4.804 suara Rekapitulasi ulang dari

kursi. Merubah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Merubah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Merubah perolehan suara yang di tetapkan oleh KPU.

Pada akhir,

putusan MK

DPRD/XII/2014

Selatan Dapil 3

tingkat desa/kelura han sekecamatan Ulunoyo hingga tingkat kecamatan ulunoyo

Penghitunga n suara ulang di semua TPS di tiga kecamatan yakni Selangit, Sumber Harta dan Tuan Negeri Kabupaten Musi Rawas Penghitunga n suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan

8.

06-0907/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PPP

DPR Sumatera Selatan I

9.

05-1431/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PBB

DPRD Halmahera Barat Dapil I

48

RI Putusa n Sela

Putusa n Sela

menyatakan bahwa perolehan suara yang yang benar untuk Dapil 3 Nias Selatan Kecamatan Ulunoyo adalah hasil rekapitulasi ulang, dan adanya penetapan perolehan suara yang benar dalam putusan MK. MK dalam putusan akhir menetapkan hasil rekapitulasi suara yang baru sesuai dengan penghitungan suara ulang di tiga Kecamatan, Yakni Selangit, Sumber harta, dan tuah negeri. Dalam putusan akhir, MK menyatakan bahwa perolehan suara yang sah adalah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang, untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan.

10.

04-0331/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PKS

DPR RI Maluku Putusa Utara I n Akhir

11.

05-1401/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PBB

DPRK Barat Dapil 1

12.

03-0506/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Golkar

DPRD Putusa Kabupaten n Sela Merangin, Dapil Kabupaten Merangin 4

13.

11-0832/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PAN

DPRD Putusa Kabupaten n Akhir Nabire, Dapil Nabire 3

Aceh Putusa Daya n Akhir

49

Penghitunga n suara ulang di 18 Kecamatan

Putusan akhir di sampaikan oleh MK, agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di 15 Kecamatan, Kab. Halmahera Selatan, dan akan dilaporkan dalam waktu 2 hari setelah selesainya pelaksanaan putusan ini. Perolehan Merubah suara perolehan suara pemohon di yang ditetapkan daerah oleh KPU. pemilihan aceh barat daya 1 DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya yang benar adalah 1.203 suara Penghitunga Pada putusan n surat suara akhir, MK ulang di TPS menyatakan 10 Desa Tuo, bahwa suara KEcamatan yang benar Lembah adalah jumlah Masurai, suara hasil Kabupaten perhitungan Merangin, ulang di TPS 10 Propinsi Desa Tuo Jambi sebanyak 240 suara. Menetapkan Merubah perolehan perolehan suara suara yang yang ditetapkan benar untuk oleh KPU. Pemohon sepanjang

14.

11-0810/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PAN

DPRD Putusa Kabupaten Dapil n Akhir Pesawaran 5

15.

04-0323/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PKS

DPRD Putusa Kabupaten/Kota n Sela Samarinda I

16.

09-0428/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

PDIP

DPRD Propinsi Putusa Dapil Sulawesi n Sela Tenggara I

50

perolehan suara di TPS 1-V Desa Epowa, Kecamatan/ Distrik Dipa di Dapil Nabire 3 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Nasdem Penghitunga n suara di 33 TPS

Penghitunga n suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota

Merubah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU.

Pada putusan akhir, MK mengatakan rekapitulasi suara yang sah adalah hasil pada penghitungan suara ulang pada Dapil I Samarinda untuk pemilihan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota . Kemudian menetapkan perolehan suara masing-masing partai politik sesuai dengan hasil penghitungan suara ulang. Pada putusan akhir, MK menyatakan bahwa suara sah adalah suara yang diperoleh pada

Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara

17.

01-0120/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Nasdem

DPRD Propinsi Putusa Kalimantan n Sela Barat

18.

03-0524/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Golkar

DPRD Kota Putusa Manado 3 n Sela

19.

10-0712/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Demokrat DPRD Jawa Putusa Barat Dapil 3, n Sela Perseorangan Caleg No. 2 Hedi Permadi Boy

51

pemungutan suara ulang, khusus untuk Dapil Provinsi Sulawesi Tenggara 1, dan menetapkan perolehan suara baru bagi partai politik peserta pemilu sesuai dengan penghitungan suara ulang. Perbaikan Merubah perolehan perolehan suara suara Partai yang ditetapkan Nasdem dan oleh KPU. PKPI di 6 Desa Penghitunga Pada Putusan n suara akhir, Penetapan ulang di perolehan suara Dapil Kota yang benar Manado 3 adalah suara hasil penghitungan ulang di Dapil 3 Kota Manado. Penghitunga Pada Putusan n suara Akhir, tidak ulang mengubah berdasarkan keputusan akhir C1 Plano dan dari KPU RI, dan melakukan hanya merubah koreksi jumlah saura sampai pada dari pemohon tingkat perseorangan penghitunga atas nama Hedi n DA-1 di 11 Permana Boy, Desa/Kelura sebelumnya han. 2834, sesudah pelaksanaan penghitungan ulang 2827, dan

untuk Wawan Setiawan awalnya, 5987, dan setelah penghitungan ulang menjadi 1480. 20.

01-0131/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Nasdem

DPR RI Maluku Putusa Utara Dapil 1 n Sela

21.

10-0731/PHPU-DPRDPRD/XII/2014

Demokrat DPR RI Maluku Putusa Utara Dapil 1 n Sela

22.

03-30/PHPUDPD/XII/2014

DPD

H. La Ode Putusa Salimin Caleg n Sela DPD Kota Tual

52

Mahkamah menunggu putusan perkara No. 04-0331/PHPUDPRDPRD/XII/2 014 Mahkamah menunggu putusan perkara No. 04-0331/PHPUDPRDPRD/XII/2 014 Penghitunga n suara ulang di seluruh TPS Kota Tual

Pada putusan akhir, MK menyatakan bahwa perolehan suara yang sah adalah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang, tetapi tidak merubah penetapan calon terpilih untuk DPD Maluku Utara.

53