POSISI PENDIDIKAN AGAMA DALAM RUU SISDIKNAS* Oleh Rochmat Wahab A. Pengantar Sistem Pendidikan Nasional telah dikembangkan dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukungnya dalam setiap implementasinya dalam rangka membangun manusia Indonesia yang lebih bermartabat, sehingga kualitas warga negara dan masyarakat Indonesia semangkit meningkat Namun apa yang nampak secara terbuka di sekitar kita bahwa kondisi bangsa Indonesia tetap masih dalam keadaan terpuruk, yang diindikasikan dengan perilaku amoral semakin merajalela yang mengena warga Indonesia baik secara individual maupun kolektif, tanpa mengenal umur, tingkat pendidikan, status sosial, tempat tinggal, dan sebagainya. Menyadari akan kondisi riil tersebut, bukan tanpa sebab, melainkan tanpa banyak diragukan oleh kebanyakan orang bahwa Sistem Pendidikan Nasional belum berfungsi dan berperan efektif dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang bermutu, termasuk di dalamnya yaitu berakhlaq terpuji. Bahkan kalau diakui secara jujur, maka pendidikan agama yang telah diberikan dari TK hingga PT belum menunjukkan hasil dan dampak yang positif secara berarti. Hal ini boleh jadi disebabkan pula oleh posisi pendidikan agama belum strategis. Pendidikan agama belum memberikan materi yang relevan, proses pendidikan (terutama pembelajarannya) belum kondusif, dan evaluasi pendidikan belum menyeluruh. Bertitik tolak dari kondisi itulah maka pada bahasan berikut akan dikupas lebih detil berbagai aspek yang menurut hemat saya sangat penting untuk dikritisi. B. Kontroversi Pendidikan Agama dalam RUUSPN Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa dari sekitar 78 pasal RUUSPN, pasal yang menyangkut pendidikan agama mendapat sorotan yang paling banyak, bahkan *Dibahas dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh HMJ-PAI, Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, di Surabaya pada 8 Mei 2003.
1
hingga kini masih mengalir. Sorotan itu berkisar antara pro-kontra pendidikan agama, sehingga menimbulkan kontroversi yang tiada henti. Kedua belah pihak memiliki alasan yang didukung oleh argumentasinya sendiri. Pihak yang pro menegaskan bahwa hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya dan diajar oleh pendidik yang seagama merupakan hak asasi yang harus dilindungi (lihat lampiran)
dan pendidikan
agama merupakan sub sistem pendidikan nasional yang secara fungsional berguna untuk membentuk individu dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Sebaliknya pihak yang kontra menegaskan bahwa pendidikan agama bukanlah menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab orangtua. Pemerintah tidak
memiliki hak untuk intervensi terhadap kehidupan agama
seseorang. Pada dasarnya kontroversi pendidikan agama bukanlah suatu yang baru dan ada di tanah air saja, melainkan juga sudah terjadi lama dan ada di manamana. Misalnya yang dapat kita lihat tentang kontroversi “SEHARUSNYAKAH PENDIDIKAN AGAMA, MORAL, ETIKA, ATAU NILAI MENJADI TANGGUNG JAWAB SEKOLAH
(Webb, L. Dean, Metha, Arlene, and Jondan, K. Forbis,
(1995), Foundations of American Education, Second Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.). Untuk lebih jelasnya kontroversi tersebut dapat dicermati sebagai berikut. ALASAN YANG PRO 1. Pengajaran Nilai atau Agama bukanlah suatu fenomena baru dan mengikuti pemikir dan ahli terdahulu, seperti Plato, Aristoteles, Dewey, dan Piaget yang mengaitkan nilai dengan perkembangan kognitif, yang memiliki suatu tempat di ruang kelas.
ALASAN YANG MENOLAK 1. Pengajaran Nilai atau Agama bukanlah bidang garapan sekolah, tapi bidang garapan keluarga dan tempat ibadah (gereja/masjid/dll).
2. Guru-guru dapat berperan sebagai suatu model nilai yang penting untuk para siswanya.
2. Terlalu banyak guru memberikan pelajaran/kuliah siswa/ mahasiswanya tentang pentingnya nilai-nilai “yang
2
cocok” tertentu tanpa mendemonstrasikan nilai-nilai itu melalui tindakan atau perilakunya. 3. Diskusi dilemma moral mengintegrasikan berpikir kritis dan etika, yang mengembangkan keterampilan penalaran moral.
3. Tidak ada individu yang “tanpa nilai (valueless)” demikian pula semua guru, karena posisinya, memiliki potensi untuk mendesakkan nilai-nilainya kepada siswanya.
4. Sekolah adalah tempat yang terbaik untuk membantu siswa dalam memahami sikap, preferensi, dan nilainya sendiri. Peranan sekolah adalah membantu siswa dalam menseleksi nilai, sehingga mereka dapat hidup dengan nilai-nilainya.
4. Fungsi sekolah adalah mendidik, bukan menarik masuk ke agama atau mengindoktrinasi, karena itu pendidikan moral dan pendidikan nilai bukan bagian dari kegiatan kelas.
5. Siswa seharusnya menjadi mahir dalam prinsip-prinsip berpikir tentang moralitas sebagaimana kita mengharapkannya di bidang sain dan ilmu-ilmu sosial.
Walaupun ada pro-kontra tentang pendidikan agama di sekolah, tetapi kita harus menentukan pilihan mana yang tepat, dengan mempertimbangkan
dasar
hukum dan kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia dewasa ini dan saat mendatang. Kita meyakini benar bahwa bangsa Indonesia secara ideal berlandaskan Pancasila yang diawali dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian juga berdasarkan landasan konstitusional, UUD 1945 pada pasal 31 ayat
(3)
yang
berbunyi
bahwa
Pemerintah
mengusahakan
dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidak-tidaknya bertitik tolak dari kedua landasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pendidikan agama di lingkungan lembaga pendidikan
3
formal merupakan suatu keniscayaan. Dengan demikian pendidikan agama adalah suatu keharusan (as a must) atau conditio sain quanon.
C. Pentingnya Pendidikan Agama Pendidikan agama perlu sekali ditegakkan melalui RUUSPN pasal 13, ayat 1a, paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, pendidikan agama secara konseptual merupakan konsekuensi logis dari filosofi pendidikan yang dipilih dan wujud individu yang dicita-citakan. Dalam melakukan inovasi pendidikan, Arthur K. Ellis dan Jeffrey T. Fouts (1993) menegaskan bahwa ketiga riset (Riset #1, #2, dan #3) harus menunjukkan konsistensi. Yang dimaksud ketiga riset tersebut, yaitu di antaranya: Riset #1 merupakan riset murni yang diorientasikan untuk merumuskan individu yang dicita-citakan, Riset #2 merupakan riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan sistem pendidikan, dan Riset #3 menunjukkan.riset terapan yang diorientasikan untuk menghasilkan operasional pendidikan. Dengan demikian bahwa tidaklah mungkin kita dapat mewujudkan insan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlaq mulia, kalau tidak ada sistem pendidikan yang menjamin adanya pendidikan agama, serta pelaksanaan pendidikan agama yang utuh. Kedua, pendidikan agama secara legal formal, merupakan tuntutan dalam merealisasikan UUD 1945 pasal 31, ayat 3. yang berbunyi bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa… Ketiga, pendidikan agama secara HAM, menekankan bahwa untuk setiap anak didik dijamin keberlangsungan kehidupan agamanya oleh beberapa Konvensi Internasional (lihat lampiran), sehingga tak ada alasan sedikitpun bagi setiap anak didik untuk dibebaskan dari pendidikan agama. Keempat pendidikan agama wajib diberikan oleh guru yang seagama, karena kehidupan beragama tidaklah mungkin dapat dibentuk hanya melalui transfer pengetahuan agama saja, melainkan sangat dibutuhkan transfer nilai dan transformasi perilaku beragama. Kondisi yang demikian hanya akan dapat
4
dijangkau oleh guru seagama yang mampu mendemonstrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pendidikan agama di sekolah memberikan jaminan terjadinya transformasi nilai-nilai agama secara kontinyu dalam perjalanan kehidupan beragama bagi setiap individu. D. Format Pendidikan Agama Untuk menjamin efektivitas pendidikan agama, pendidikan agama dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, pendidikan agama dilakukan melalui pembelajaran agama yang lebih menekankan pada penguasaan pengetahuan ilmu agama. Kedua, pendidikan agama dilakukan melalui learning by doing yang memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan amaliah keagamaan. Ketiga, pendidikan agama dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan keorganisasian terutama dalam kegiatan dakwah dan muamalah. Keempat, pendidikan agama dapat dilakukan melalui kegiatan kajian kritis terhadap ajaran agama, sehingga dapat meningkatkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya. Kelima, pendidikan agama dapat dilakukan melalui media informasi baik secara tertulis maupun visual. Keenam, pendidikan agama dapat dilakukan melalui media bidang studi lainnya. Ketujuh, pendidikan agama dapat dilakukan melalui kegiatan ekstra-kurikuler. Menyadari akan berbagai kemungkinan wujud pendidikan agama, maka pendidik (guru) agama dapat menentukan pilihannya, mana wujud pendidikan agama yang relevan sangat terkait dengan konteksnya. Dengan begitu, pendidik (guru) agama dituntut kreativitas dan keberanian moralnya untuk menentukan dan menerapkan langkah secara efektif dan kritis dalam menerapkan pendidikan agama. Dalam kondisi yang demikian pendidik (guru) agama perlu terus menyesuaikan materi dan strategi yang relevan dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
5
E. Sistem Pendidikan Agama: Sebuah Harapan Pendidikan agama yang terjadi di lapangan sangatlah variatif, dari pendekatan pendidikan agama yang minimal sampai yang optimal. Sayangnya yang mendekati optimal masih sedikit sekali proporsinya, terutama yang menjadikan pendidikan agama sebagai penyerta, bahkan andalan utama dalam proses pendidikan di institusinya, sebagaimana yang tergambarkan pada sejumlah kecil sekolah Islam terpadu, sekolah Muhammadiyah, dan sekolah Maarif. Di sekolahsekolah negeri yang ada di daerah tertentu juga memungkinkan pendidikan agama dapat dilaksanakan lebih optimal. Untuk mengoptimlakan pendidikan agama di sejumlah sekolah tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi harapan semua stakeholder, terutama para peserta didik, maka dapat dilakukan berbagai cara, di antaranya: 1. Mengembangkan materi pendidikan agama yang berdiferensiasi, yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan minat peserta didik, sehingga materinya memiliki relevansi yang tinggi. 2. Menambah waktu pelajaran untuk pendidikan agama dan meningkatan efektivitas penggunaannya. 3. Mengembangkan program ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang relevan, baik melalui pemberian tugas di luar sekolah untuk memperkaya materi yang telah diberikan di sekolah, maupun mengadakan kegiatan pesantren kilat atau bakti sosial ke daerah-daerah tertentu. 4. Memberikan keteladanan beragama bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai bagian penting selama proses pendidikan. 5. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang pendalaman pendidikan agama dan pengamalan agamanya. 6. Menciptakan lingkungan fisik dan non-fisik yang kondusif bagi pencapaian keberhasilan proses pendidikan agama. 7. Menerapkan dan mengembangkan sistem penilaian pendidikan agama yang komprehensif dan menempatkan pendidikan agama sebagai
6
variabel terpenting dalam penentuan keberhasilan peserta didik dalam proses pendidikannya. 8. Melibatkan guru seagama di luar guru agama dalam berbagai kegiatan di sekolah untuk penanam ajaran agama, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan yang dirancang untuk penanaman nilai-nilai agama, maupun melalui contoh berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di sekolah aatau dan di luar sekolah. 9. Membangun kerjasama yang fungsional dan harmonis antara sekolah, keluarga,
dan
masyarakat
dalam
mendukung
penyelenggaraan
pendidikan agama.
F. Implikasi Pendidikan Agama Implementasi pendidikan agama yang berdasarkan RUUSPN memiliki sejumlah implikasi, di antaranya: Pertama, implikasi bagi sekolah, bahwa sekolah dalam menerapkan pendidikan agama seharusnya melakukan rekonstruksi, termasuk penemuan paradigma baru pendidikan agama, baik yang berlaku di sekolah umum, institusi pendidikan agama maupun madrasah. Hal ini secara ideal sangatlah menjanjikan, bahkan potensial dapat membekali bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Namun tanpa didukung oleh SDM yang handal dan sistem yang mantap, upaya rekonstruksi apapun tak akan berarti. Kedua, implikasi bagi sekolah Islam, bahwa sekolah yang di bawah yayasan agama Islam perlu lebih meningkatkan kualitas layanan pendidikannya, sehingga sekolah tersebut dapat melayani lebih banyak peserta didik yang beragama Islam. Dengan begitu pendidikan agamanya lebih terjamin. Memang untuk
merealisasikannya
tidaklah
mudah,
namun
dengan
segala
keterbatasannya sekolah-sekolah Islam perlu terus memantapkan manajemen, up-grading tenaga kependidikan, dan rekrutmen tenaga baru lebih selektif. Ketiga, implikasi bagi organsisasi sosial keagamaan, bahwa peserta didik yang belajar di sekolah yang berada di bawah yayasan agama lain perlu terus dibantu pendidikan agamanya oleh individu atau organisasi sosial keagamaan
7
secara proaktif, di samping oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memang bertanggung jawab menfasilitasinya. Keempat,
implikasi bagi pendidik (guru) agama, bahwa untuk menjamin
pilihan anak dalam beragama, pendidik (guru) agama perlu mempertimbangkan materi dan cara yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat dihindari adanya konflik internal. Kelima, implikasi bagi orangtua, bahwa untuk keberhasilan pendidikan agama orangtua bertanggung jawab untuk menjadi uswah hasanah dalam beragama di rumah dan menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama anaknya. Keenam, implikasi bagi manajemen pendidikan agama, bahwa untuk dapat menghindari reduksi pendidikan agama, maka pelaksanaan pendidikan agama tidaklah cukup hanya mengandalkan kegiatan pengajaran agama. Jika kondisi ini tidak dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi praktek “kemurtadan” secara terselubung, misalnya peserta didik mengambil paket pendidikan agama lainnya hanya untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Ketujuh, implikasi bagi masyarakat, bahwa pendidikan agama akan meraih keberhasilan yang berarti, manakala masyarakat memberikan dukungan positif
melalui penciptaan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang tidak
bertentangan
dengan
ajaran
agama.
Misalnya,
masyarakat
mampu
memerankan dirinya dalam menyaring budaya asing yang destruktif, yang sangat membahayakan moral peserta didik. Jika masyarakat belum mampu memerankan dirinya secara efektif, maka sangatlah sulit kita dapat mengklaim keberhasilan pendidikan agama, karena peserta menghadapi double parameter. G. Penutup Demikian beberapa pokok pikiran yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengkritisi posisi Pendidikan Agama dala RUUSPN yang dewasa ini masih kontroversi. Memilih dalam menghadapi suatu kontroversi merupakan suatu tuntutan, namun tidak hanya sekedar memilih, karena harus didukung dengan argumentasi yang diyakini dapat dipertanggungjawabkan.
8
Bertitik tolak dari kesadaran ini, mudah-mudahan kontroversi diharapkan dapat memberikan hikmah yang sebanyak-banyaknya, terutama bagi pihak yang pro, sehingga dalam implementasinya nanti dapat memperkokoh toleransi beragama, bukan sebaliknya.
Daftar Pustaka Ellis, Arthur K. and Fouts, Jeffrey T (1993), Research on Educational Innovations, New York: Brameld, Theodore, (1965), Education as Power, London: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Feisal, Jusuf Amir, (1995), Reorientasi pendidikan Islam, Jakarta: Gema Insani Press Langgulung, Hasan (1988), Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21, Jakarta:Percetakan radar Jaya Offset. Mua’llim, Amir (2003), Humanisme Islam Bukan Ide Parsial, http://www.jawapos.co.id
Nucho, Leslie S. Editor (…), Education in the Arab World, Washington, DC: AMIDEAST Shihab, Quraish, (1992), Membumikan Al-Quran, Bandung:Penerbit Mizan Usa, Muslih Usa dan Wijdan, Aden (1997) Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, Yogyakarta:Aditya Media Wahab, Rochmat (2003), Rekontruksi Peran Pendidikan Agama, Paper,
Yogyakarta: HMI-MPO Komisariat Fak Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. Wahab, Rochmat (2003), Mencermati Kontroversi RUU Sisdiknas dan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Paper, Yogyakarta: Korkom HMI-MPO Korkom UNY
LAMPIRAN: KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK: Ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani, dan diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) 16 Desembr 1966, berlaku 23 Maret 1976 sesuai dengan pasal 49 Pasal 2, ayat 1: Setiap Negara yang menjadi Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang ada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa membedakan atas` dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-susul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lain. Pasal 27 dari Konvensi Internasional ttg Hak Sipil dan Politi, yang berbunyi: “Di Negara-negara yang memiliki kaum minoritas berdasarkan sukubangsa, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas 9
tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat bersama-sama dengan anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budayanya, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya, dan menggunakan bahasa mereka sendiri. Pasal 2 dari Konvensi hak Anak yang ditetapkan oelh Majelis Umum PBB dengan resolusi No. 44/25 tertanggal 20 Nopember 1989, yang berbunyi: …tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut”.. Hal penting lainnya dalam Konvensi … Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama, dan bahasa mereka sendiri… Pasal 14: Ayat 1. : Negara-negara Peserta harus menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ayat 3 : Kebebasan untuk memnifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh UU yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral umum, atau hak asasi dan kebebasan dasar orang lain. Pasal 29: Ayat 1: Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak harus diarahkan untuk: a. Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya… d. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang-orang yang termasuk penduduk asli; Pasal 30: Di Negara-negara yang memiliki kelompok minoritas sukubangsa, agama dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli seperti itu, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau untuk menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggotaanggota lain dari kelompoknya. Pasal 31: Ayat 1: Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
10
DEKLRASAI HAK ORANG-ORANG YANG TERMASUK BANGSA ATAU SUKUBANGSA, AGAMA, DAN BAHASA MINORITAS – Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 47/135 18 Desember 1992 Pasal 1: ayat 1: “Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan idnetitas tersebut. Pasal 2: ayat 1: “Orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas (selanjutnya disebut kaum minoritas) mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, dalam lingkungan sendiri dan umum dengan bebas dan tanpa gangguan atau tanpa segala bentuk diskriminasi. Pasal 4: ayat 1: “Negara akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum.
11
