Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan

Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan Kendala Struktural Keterlibatan Perempuan dalam Pencalonan Legislatif Irwan Abdullah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, Indonesia [email protected]

ABSTRAK Peluang partisipasi perempuan dalam politik melalui kuota tiga puluh persen pada kenyataannya masih mengalami sejumlah kendala struktural. Penyebabnya adalah kesalahpahaman dari peran perempuan yang menempatkan perempuan bukan sebagai pemimpin tetapi hanya sebagai ‘pemanis’ politik untuk menarik massa pemilih. Selain itu, kurangnya tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pihak partai juga melemahkan posisi perempuan dalam politik. Artikel ini menyimpulkan bahwa hambatan struktural untuk keterlibatan perempuan dalam politik dapat diselesaikan dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu perempuan itu sendiri, masyarakat, partai politik dan negara sebagai penjamin yang bertanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak politik perempuan. Tanpa sinergi berbagai pihak, hak-hak politik perempuan masih akan diabaikan. Kata Kunci: Calon anggota legislatif perempuan, Hak politik perempuan, Reposisi perempuan

PALASTREN, Vol. 7, No. 2, Desember 2014

277

Irwan Abdullah

ABSTRACT The opportunities of women participation in politics through a quota of thirty percent in reality is still experiencing a number of structural constraints. The cause is a misconception of women role which places women not as a leader but only as a political ‘sweetener’ to attract the masses of voters. Besides, the lack of affirmative actions undertaken by the parties also weakens the position of women in politics. The article concludes that the structural obstacles to women’s involvement in politics can be solved with the commitment and cooperation of many parties, namely the women themselves, society, political parties and the state as the guarantor which is responsible for the fulfillment of the political rights of women. Without the synergy of various parties, women’s political rights will still be neglected. Keywords : Candidates for Legislative Women, Women’s Political Rights, Women Repositioning

A. Pendahuluan Penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 didasarkan pada pertimbangan “…kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum”. Pertimbangan ini yang kemudian melahirkan Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Cita-cita ini ditekankan kembali pada Pasal 2 Ayat 5 dengan menegaskan: “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Pasal-pasal ini juga dijadikan dasar dalam peraturan-peraturan Pemilihan Umum yang disusun oleh KPU.

278


Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan

Keinginan mulia undang-undang belum terwujud sebagaimana mestinya mengingat hingga Pemilihan Legislatif 2014 keterwakilan perempuan belum menunjukkan tanda yang menggembirakan. Walaupun jumlah caleg perempuan pada Pemilihan Legislatif 2014 mencapai 2.467 orang (dari total 6.619) atau mencapai 37%, tidak menjamin kemenangan kaum perempuan untuk maju ke kursi DPR. Mereka masih harus merebut posisi berkompetisi dengan laki-laki yang mendapat dukungan ideologis, sosial dan kelembagaan. Perempuan atas berbagai alasan tidak berada dalam posisi yang strategis untuk memenangkan pemilihan. Betapa sulitnya seorang perempuan mendapatkan sepertiga tempat di DPR. Secara ideologis perempuan ditempatkan sebagai “subordinat” laki-laki, yang dikuatkan oleh agama dan adat, bahkan oleh tata sosial di mana kaum perempuan diberi hakhak “istimewa” yang diskriminatif dan manipulatif. Artikel ini mencoba menjelaskan mengapa kaum perempuan belum mendapatkan ruang politik yang cukup sebagaimana yang diinginkan oleh aturan perundangundangan dan para pembela hak perempuan. Proses demokratisasi yang terjadi sedemikian mendasar belum memberi tempat yang strategis bagi perempuan. Tiga isu akan menjadi dasar analisis dalam memahami mengapa perubahan seting sosial politik tidak berakibat signifikan pada peran perempuan dalam politik, yakni miskonsepsi peran perempuan yang menempatkan perempuan bukan sebagai pemimpin, perempuan sebagai pemanis politik yang dihadirkan dalam proses politik sebagai penarik massa pemilih, dan lemahnya tindakan-tindakan afirmatif yang dilakukan oleh para pihak yang menjadi kondisi bagi lemahnya posisi perempuan dalam politik. Ketiga isu ini akan menjadi pokok pembicaraan tulisan ini yang menjadi landasan bagi kesimpulan dan skenario bagi reposisioning kaum perempuan.


279

Irwan Abdullah

B. Pembahasan 1. Perempuan (Bukan) Sebagai Pemimpin? Ketidakhadiran kaum perempuan secara memadai dalam ruang politik merupakan pengingkaran terhadap fakta historis yang mencatat bahwa pemimpin masa lalu di berbagai kerajaan dan tempat adalah kaum perempuan dan bahkan diyakini kepemimpinan perempuan menjadi contoh tentang bagaimana sepatutnya sistem pemerintahan dibangun. Menurut Sinta Nuriyah, pada masa lalu sebelum Indonesia ada, Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga, Pramodya Wardani pemimpin wangsa Syailendra, dan Tribhuana Tungga Dewi mampu mengambil alih kendali kepemimpinan ketika Majapahit mengalami krisis. Di Aceh tercatat nama Cut Nyak Dien yang memainkan peran serupa menggantikan Teuku Umar dalam Perang Aceh melawan Belanda (Sindonews. com, 2013). Di berbagai tempat di Indonesia hingga masa perjuangan terdapat banyak pemimpin wanita yang disegani hingga ke negara tetangga. Fakta historis semacam ini meluas terjadi di Indonesia. Dalam kasus Sulawesi Selatan, sebagaimana dilaporkan oleh John Crawfurd, para lelaki kerap kali berkonsultasi dengan perempuan untuk urusan publik. Perempuan juga kerap diangkat sebagai pemegang tahta hingga awal abad ke-20. Dalam masyarakat ini dikenal institusi yang disebut ada’ baine, di mana kaum perempuan berperan sebagai mitra lakilaki dalam Dewan Pemerintahan tradisional (Antaranews. com, 2014). Contoh populer lain tentu saja perempuan Sumatera Barat yang mendapatkan legitimasi adat melalui sistem matrilineal. Kaum perempuan membuat keputusan, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan komunitas adat. Peran semacam ini masih dimainkan dan masih dipatuhi dalam struktur sosial yang terus dilestarikan. 280



Seting historis dan sosiologis yang dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia menjadi landasan penting bagi keterlibatan perempuan. Sejalan dengan ini pula tidak mengherankan, sebagaimana dilaporkan Paxton, bahwa dari total 190 negara di dunia Indonesia adalah salah satu dari hanya tujuh negara yang memiliki perempuan sebagai presiden atau perdana menteri. Bahkan hal ini pun katanya tidak pernah terjadi di negeri pegiat demokrasi seperti Amerika Serikat (Antaranews.com, 2014). Fakta ini tentu saja signifikan untuk mempertanyakan, ketika sejarah memberikan landasan bagi pembelajaran demokrasi mengapa dalam kehidupan kontemporer tidak terjadi perubahan yang mendasar dalam keterlibatan perempuan dalam politik. Kemajuan yang dicapai tidak signifikan jika melihat konteks historis di mana kiprah perempuan sudah jauh lebih maju pada masa itu. Catatan historis tersebut memperlihatkan bahwa di Indonesia telah terdapat basis-basis budaya politik yang memberi ruang yang luas bagi peran perempuan. Namun demikian, basis historis kurang mendapatkan artikulasi dalam wacana publik. Wacana publik lebih didasarkan pada adat dan stigma budaya. Agama turut melegitimasi stigma ketika agama pun diterjemahkan secara sempit atau tekstual. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dikatakan “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita”. Hadis ini tentu saja dijiwai oleh ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber bagi pemahaman dan penataan kehidupan. Dalam Surah An-Nisa ditegaskan bahwa “kaum laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan”. Basis ideologis ini tidak saja kemudian menjadi sumber pengetahuan tetapi juga menjadi sumber bagi penataan nilai dan tingkah laku dalam masyarakat. Dalam kriteria siapa yang berhak jadi pemimpin bahkan salah satunya eksplisit disebutkan adalah “laki-laki”. PALASTREN, Vol. 7, No. 2, Desember 2014

281

Irwan Abdullah

Basis agama semacam ini yang tampak juga pada adat berbagai masyarakat telah menjadi sumber deligitimasi keterlibatan perempuan dalam politik. Tidak jarang muncul stigma bahwa perempuan tidak pantas memimpin karena dia adalah ibu rumah tangga yang jika pun dia bekerja, maka akan ditanggapi sebagai pekerja keluarga, bukan profesional, sehingga upah pun dibayar secara kekeluargaan. Stigma yang tidak produktif semacam ini terjadi secara meluas yang menjadi landasan bagi praktek sosial. Kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga mendapatkan tekanan berlebihan dan bahkan direproduksi di dalam interaksi sosial secara terus menerus. Kehidupan masyarakat sehari-hari terdapat stigma bahwa perempuan itu adalah ibu dan istri yang baik, yang tentu saja tidak cocok berada dalam ranah politik. Tidak jarang kita mendengar dari kaum perempuan sendiri bahwa mereka tidak mendukung calon perempuan karena tidak sesuai dengan konsepsi mereka yang menegaskan bahwa “pemimpin itu laki-laki”. Perempuan dianggap memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini memperlihatkan bahwa di kalangan perempuan sendiri terdapat persoalan yang mendasar yang masih beranggapan sudah sepatutnya laki-laki dan perempuan membagi tanggung jawab domestikpublik. Dengan demikian pendewasaan perlu juga dilakukan pada kalangan perempuan selain laki-laki. Terlembagakannya “konsepsi pemimpin adalah lakilaki” yang menjadi kendala bagi partisipasi politik perempuan disebabkan oleh struktur patriarki dan subordinat. Kehidupan sosial merupakan perpanjangan dari struktur patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan memberikan kesempatan pada laki-laki untuk memimpin. Perempuan dalam sistem patriarki menjadi pelengkap bagi berlakunya sistem dan menyumbangkan pada keberadaan dan lestarinya suatu hubungan yang timpang. Dalam kehidupan 282



sosial secara meluas sudah terbangun ruang-ruang yang mengutamakan laki-laki dengan standar harapan akan peran dan penghargaan yang diterima laki-laki. Latar belakang kultural-kekerabatan menjadi dasar bagi pembagian kerja dan relasi gender yang selain memisahkan kedudukan dan fungsi juga mengatur pemosisian secara vertikal dengan hak dan kewajiban tertentu. Tidak jarang pemisahan ini menciptakan ruang-ruang yang terisolasi dan bahkan termarginalkan dalam suatu hubungan struktural yang dikuatkan oleh negara. Ruang dalam kehidupan telah dibagi berdasarkan ideologi patriarki di mana keterlibatan perempuan akan dinilai dari kepantasan mengingat pembagian kerja secara seksual telah dibangun yang pembagian kerja antara lakilaki dan perempuan masih juga bersifat manipulatif. Karena politik masuk dalam ranah publik, maka keterlibatan perempuan menjadi tidak kompatibel dalam ranah politik. Untuk memindahkan perempuan dari ruang domestik ke publik tentu saja mensyaratkan suatu transformasi masyarakat secara mendasar yang akan memunculkan resistensi berbagai kelompok dan tantangan dari laki-laki merupakan salah satu respons yang perlu diperhitungkan. Psikopatologi laki-laki yang melihat perempuan sebagai objek politik, bukan subjek, perlu dipahami secara seksama. Laki-laki masih tidak sadar tentang gerakan demokratisasi dimulai dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terbuka dan saling menghargai. Setelah adanya undangundang keterwakilan perempuan, bukan berarti secara kultural telah terjadi perubahan karena secara psikologis laki-laki masih kesulitan menerima fakta bahwa perempuan mampu memimpin. Perlu ada suatu pembiasaan bagi lakilaki untuk menerima kenyataan dipimpin oleh perempuan dan mendukung kepemimpinan perempuan. Psikopatologi laki-laki tentang perempuan perlu diubah dengan pendidikan dan juga gerakan sadar gender bagi laki-laki. Ketika laki-laki PALASTREN, Vol. 7, No. 2, Desember 2014

283

Irwan Abdullah

masih kesulitan menerima kepemimpinan perempuan, maka semakin sulit perempuan memasuki dunia politik. Keterlibatan perempuan selama ini terjadi dalam skenario pengecualian yang masih terkait dengan kedudukan dan peran suami dan/atau orang tua. Megawati muncul sebagai tokoh dengan membawa nama besar orang tua atau Puan Maharani membawa nama ibu dan sekaligus kakek. Demikian pula Kanjeng Ratu Hemas, Titiek Soeharto atau Ririen Roy Suryo yang membawa ikatan primordial dalam keterlibatan mereka dalam panggung politik. Dan, tentu saja, tidak semuanya berhasil terpilih. Ririen Roy Suryo, misalnya, tidak terpilih di Dapil Yogyakarta. Ikatan primordial pun tidak selamanya mampu mengangkat kaum perempuan yang sekaligus memperlihatkan bahwa diperlukan kualitas yang sejalan dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka. Dan kualitas ini tidak bisa diperoleh secara individual, tetapi harus menjadi agenda kelembagaan bagi peningkatan sumber daya perempuan.

2. Perempuan Pemanis Politik Perempuan memang semakin banyak yang masuk dalam dunia politik akhir-akhir ini, namun kecenderungan itu tidak menegaskan suatu kualitas yang memadai. Persaingan masih sangat ketat dan masih belum menempatkan perempuan pada posisi sentral. Orang-orang yang terlibat dalam dunia politik bukan yang memang dibesarkan dalam suatu proses sosialisasi politik untuk membangun minat dalam dunia politik praktis, tetapi keterlibatan sebagai tuntutan sejarah demokrasi yang masih membutuhkan proses pembelajaran panjang. Beberapa kecenderungan dapat dipaparkan menyangkut meningkatnya keterlibatan perempuan dalam politik. Pertama, kelompok yang masuk ke dalam dunia politik berasal dari jajaran artis, bukan kelompok masyarakat umum. Terlepas dari sikap sinis yang ditunjukkan berbagai pihak atas 284



keterlibatan artis, satu hal menjadi penting yakni keterlibatan politik membutuhkan popularitas dan uang. Hampir tidak mungkin keterlibatan politik bebas dari “politik uang” dan bukti-bukti memperlihatkan uang merupakan indikator yang sangat signifikan dalam kemenangan suatu kelompok. Kelompok ini memiliki kedua-duanya, baik popularitas maupun uang, yang memungkinkan mereka terpilih sebagai anggota dewan. Terpilihnya mereka juga menegaskan suatu pendidikan politik yang belum berlangsung dengan baik. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pelengkap penderita dalam pemilu yang tampak bahwa tidak jarang kelompok perempuan yang terlibat berasal dari orang-orang yang tidak memiliki latar belakang sebagai aktivis politik atau yang menguasai kehidupan politik. Persyaratan yang ditetapkan tentang kuota perempuan telah direspons dengan cara yang sangat teknis-pragmatis yakni dengan merekrut kaum perempuan secara serampangan tanpa seleksi yang ketat apalagi pendidikan politik yang sistematis. Cara ini memperlihatkan bahwa perempuan memang tidak disiapkan untuk menang melainkan sekadar memenuhi syarat kuota. Agenda yang sistematis untuk melibatkan perempuan tidak dirumuskan dengan baik dan perempuan pun tidak menempati posisi strategis dalam partai-partai yang ada, kecuali PDIP. Ketiga, tingkat kesiapan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik rendah yang disebabkan oleh minat kaum perempuan yang masih rendah di satu sisi dan pendidikan politik bagi kaum perempuan masih sangat lemah. Politik sebagai “dunia lain” bagi kaum perempuan akibat terlalu lama terpenjara dalam dunia domestik. Yang penting di sini bahwa karier politik tidak lain merupakan karier laki-laki yang kehadiran perempuan di dalamnya sangat ditentukan pada keterbukaan dan “kemauan politik” laki-laki untuk memberi ruang bagi kaum perempuan yang memiliki hak yang sama untuk mengaktualisasikan diri dan PALASTREN, Vol. 7, No. 2, Desember 2014

285

Irwan Abdullah

turut memikirkan persoalan bangsa. Keterbukaan inipun tidak dapat diperoleh melalui kesadaran, melainkan harus didobrak oleh suatu kekuatan yang bersifat kelembagaan. Melihat tiga kecenderungan di atas menjadi jelas bahwa akses kaum perempuan ke dalam kekuasaan masih terbatas dan timpang yang terstruktur dalam budaya kekuasaan. Perubahan tidak lagi dapat dilakukan melalui gerakan moral individual tetapi harus melalui pendekatan struktural kelembagaan yang mendorong adanya penataan tata laku dan tata kelola kehidupan secara mendasar.

3. Affirmative Action bagi Masa Depan Perempuan Keterlibatan dalam dunia politik bukan pengalaman dekat bagi perempuan karena perempuan dibesarkan dalam dunia domestik yang jauh dari dunia politik (publik). Selain perempuan tidak dilahirkan dan disosialisasikan dalam dunia politik, akses kaum perempuan pun terbatas akibat sekatsekat yang tegas yang dibangun dalam sistem sosial yang tidak berpihak. Ketika kosmologi masyarakat dan nilai-nilai yang dibagi menempatkan perempuan pada dunia domestik, maka keterlibatan dalam dunia publik (politik) tidak memiliki basis legitimasi kultural. Simbol-simbol yang ada tidak mengkondisikan perempuan untuk berkiprah dalam dunia yang terbuka dan kontestatif. Perubahan iklim demokrasi yang terjadi hampir dapat dikatakan gagal membangun infrastruktur bagi kiprah perempuan. Yang dimiliki hanya sebatas dukungan moral yang kultural, tidak bersifat struktural dan infrastruktural. Sejalan dengan makin terbukanya moral publik bagi peran aktif yang dapat dan perlu dimainkan oleh perempuan, perlu adanya penataan kelembagaan baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat sipil. Tugas-tugas advokasi kebijakan harus dimainkan untuk menjamin ruang politik yang cukup memadai tidak hanya bagi keterlibatan perempuan, tetapi 286



juga kemenangan perempuan dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepemimpinan di mana perempuan berhak untuk dicalonkan serta memainkan dan memenangkan percaturan politik. Untuk melakukan suatu perubahan keterlibatan perempuan dan kemenangan perempuan dalam Pemilu, maka dibutuhkan suatu usaha yang sistematis yang bersifat jangka panjang. Keterlibatan tidak dapat bersifat instan yang sekadar untuk memenuhi undang-undang, tetapi harus merupakan suatu usaha yang seksama yang dipikirkan dalam kerangka jangka panjang. Beberapa tindakan kebijakan dapat dirumuskan dalam rangka perbaikan masa depan kaum perempuan dalam ranah publik-politik. Pertama, mengubah persepsi publik secara mendasar tentang perempuan pemimpin di mana perempuan dapat juga menjadi pemimpin yang handal sebagaimana telah ditunjukkan dalam sejarah. Kesadaran historis perlu dikomunikasikan dalam kehidupan kontemporer tentang keteladanan dan ketokohan perempuan yang telah membawa perubahan dan kesejahteraan bagi suatu kerajaan dan daerah di masa lalu. Perempuan telah menjadi pemimpin, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin sekarang dan akan datang. Basis-basis nilai yang menganggap perempuan bukan pemimpin harus digantikan dengan proses pembelajaran yang baru. Kedua, membangkitkan minat perempuan untuk terlibat dalam politik dan melihat bahwa keterlibatannya sebagai caleg, misalnya, merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya untuk menjadi lebih baik. Dibutuhkan pendekatan tertentu untuk menarik minat kaum perempuan, khususnya dengan memperkenalkan dunia politik di satu sisi dan menggugah kesadaran tentang tanggung jawab sosial perempuan bagi tujuan-tujuan hidup yang lebih besar dan berdampak luas. Proses sosialisasi harus mengarahkan


287

Irwan Abdullah

pada pembentukan kebutuhan strategis perempuan untuk terlibat dalam ruang publik-politik. Ketiga, perlindungan hak-hak perempuan dalam politik di mana keterlibatan perempuan dalam politik adalah sah, sehingga hak-haknya untuk maju dan menang perlu mendapatkan dukungan. Tidak jarang perempuan ditempatkan pada posisi terbawah, sehingga tidak mendapatkan hak yang sepatutnya. Tindakan semacam ini tidak akan membantu perempuan untuk berkiprah, oleh karenanya dibutuhkan pembelaan agar perempuan mendapatkan hak-haknya dan tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aktivitas dan keterlibatan politik. Keterbukaan dan profesionalisme sangat diperlukan dalam rangka terpenuhinya hak-hak perempuan dalam politik. Keempat, pembentukan ‘sekolah politik’ bagi kaum perempuan. Hal ini ditujukan untuk merespons fakta yang memperlihatkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam politik tidak didasarkan pada kesadaran dan kemampuan politik di kalangan perempuan. Pendidikan politik yang sistematis sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kaum perempuan ke dalam suatu ruang pergaulan politik yang membutuhkan kompetensi tertentu dalam aktivitas politiknya. Lembaga yang berorientasi pada pengembangan sumber daya perempuan sangat dibutuhkan bagi tujuan yang lebih sistematis dan mendasar. Kelima, fasilitasi kelembagaan untuk mendukung kaum perempuan berkiprah dalam rangka institusionalisasi keterlibatan perempuan dalam politik. Untuk menghasilkan SDM perempuan yang handal harus dilakukan tindakan kelembagaan, bukan bagian dari tanggung jawab individual, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial-institusional. Dengan cara ini kualitas SDM perempuan akan terbina dan memampukan kaum perempuan merebut posisi-posisi strategis dalam percaturan politik. Jika ini tidak dilakukan, 288



maka perempuan tetap saja terabaikan hak-hak politiknya dan selamanya menjadi pemanis politik.

C. Simpulan Mengurai kendala struktural bagi keterlibatan perempuan dalam panggung politik mempersyaratkan adanya komitmen dan kerjasama banyak pihak. Dimulai dari diri perempuan sendiri untuk melakukan lompatan dalam mendekatkan dunia politik bagi perempuan melalui sekolah politik, sehingga menghasilkan sumber daya perempuan yang handal di bidang politik, berbarengan dengan goodwill dari partai politik sebagai sarana pendidikan politik tempat perempuan berkiprah, perubahan persepsi masyarakat hingga negara sebagai penjamin dan pihak yang bertanggung jawab atas ditunaikannya hak-hak politik perempuan. Tanpa sinergitas berbagai pihak ini, hak politik perempuan tetap saja akan terabaikan.


289

Irwan Abdullah

Daftar Pustaka

Abdullah, I., 2006, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. __________., 1997, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Alimin, A., 2013. Politik”Partisipasi Perempuan di Pemilu 2014” Kompasiana, (Opini), 29 November. Cote, J. dan Levine, C., 2002. Identity Formation, Agency, and Culture, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. h t t p : / / w w w. k o a l i s i p e r e m p u a n . o r. i d / w p c o n t e n t / uploads/2013/11/Pemetaan%20 dan%20Kajian%20 Cepat%20Caleg%20Perempuan%202014.pdf Nicholson, L., 2008. Identity Before Identity Politics, Cambridge: Cambridge University Press. Robinson, K., 2009. Gender, Islam and Democracy in Indonesia, London: Routledge. Smith, B., dan Woodward, M., 2014. Gender and Power in Indonesian Islam, London: Routledge

290


Politisasi Gender dan Hak-Hak Perempuan

Recommend Documents