POLITIK PEMILUKADA 2010: Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Dumai dan Indragiri Hulu
POLITIK PEMILUKADA 2010: Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Dumai dan Indragiri Hulu
Editor: INDRA PAHLEVI
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI 2011
POLITIK PEMILUKADA 2010: Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada di Dumai Dan Indragiri Hulu Editor: Indra Pahlevi Perancang Sampul: Ahans Mahabbie Perancang Tata Letak: Sony Arifin Penyelia Aksara: Arief Setiawan ISBN: 978-979-9052-61-2 Cetakan Pertama, 2011 Penerbit: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia Alamat Penerbit: Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pengantar Editor
Tahun 2010 merupakan tahun sibuk bagi KPU karena terselenggaranya 244 Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) baik untuk tingkat provinsi sejumlah 7 provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sejumlah 237 kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilukada yang sejak tahun 2005 bersifat langsung menimbulkan berbagai macam ekses baik sosial-politik maupun ekses kultural sosioligis bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu yang perlu dicermati adalah bagaimana kesiapan penye������ lenggara�������������������������������������������������������������������� atau KPU khususnya tingkat lokal dalam menyelenggarakan hajat demokrasi ini. Selanjutnya, tahun 2010 merupakan tahun pertama diselenggarakannya pemilukada serentak di suatu wilayah yang agenda pergantian kepala daerahnya berdekatan baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun provinsinya. Setidaknya penggabungan dua atau lebih pemilukada di suatu wilayah diperkirakan dapat menghemat biaya hingga 40 persen. Padahal, pada awalnya kebijakan pemilukada serentak ini sempat mengalami kegamanangan khususnya di DPR RI yang ditunjukkan oleh sikap beberapa fraksi di Komisi II seperi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura yang mendesak Pemerintah untuk menunda penyelenggaraan pemilukada di daerah-daerah yang belum siap dari segi pembiayaan. DPR meminta Menteri Dalam Negeri menggunakan otoritasnya untuk memerintahkan penundaan pemilukada sampai selesainya masalah alokasi anggaran tersebut. Namun demikian akhirnya pemilukada tetap berlangsung meskipun kita tahu bahwa terjadi beberapa peristiwa bahkan hingga penundaan penyelenggaraannya karena terjadi konflik di daerah tersebut. Dalam konteks munculnya berbagai persoalan di seputar penyelenggaraan pemilukada ini, maka Tim Politik Dalam Negeri Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) melakukan penelitian di dua kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Penelitian ini hendak melihat bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut dalam menyelenggarakan pemilukada termasuk kesiapan KPU-nya yang biasanya memiliki masalah penganggaran yang berimbas kepada profesionalisme kinerja KPU sebagai penyelenggara. Hal lain adalah munculnya politik anggaran di setiap penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh bupati/walikota yang incumbent kemudian v
ikut serta kembali dalam pemilukada. Kondisi tersebut sangat dirasakan di kedua wilayah lokasi penelitian yang berakibat terbatasnya sifat profesionalisme dari sebuah penyelenggara pemilu. Permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana peran Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada yang diawali konflik Bawaslu dengan KPU terkait pembentukannya, sehingga di beberapa daerah termasuk Dumai dan Indragiri Hulu Panwas dibentuk oleh KPU meskipun akhirnya ketika ada Putusan MK tentang domain Bawaslu membentuk Panwas, Panwas yang ada tetap yang berjalan dengan penye������ suaian masalah administrasi pembentukannya. Padahal di beberapa wilayah lain, sempat terjadi tarik menarik antara Panwas yang dibentuk KPU dengan Panwas yang dibentuk Bawaslu. Oleh karena itu permasalahan di seputar peran pengawas pada pemilukada menjadi sangat rumit apalagi ditambah dengan permasalahan anggaran yang sangat terbatas serta keterlambatan pencairannya. Dalam melihat persoalan anggaran misalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2009 dan Surat Edaran (SE) mendagri Nomor 903/4546/SJ yang dinilai dapat menjadi solusi administratif bagi persoalan penganggaran pemilukada. Peraturan tersebut menyatakan bahwa daerah yang menggelar pemilukada tahun 2010, sementara tahapannya dimulai sejak tahun 2009, dapat mengambil kebijakan perubahan melalui keputusan kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan diberitahukan kepada DPRD. Selanjutnya bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD-nya, sedangkan tahapan pemilukada harus segera dilaksanakan, maka sembari menunggu penetapan APBD, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah terkait penyediaan dana yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemilukada. Sementara bagi kabupaten/kota yang belum menganggarkan dalam RAPBD 2010, gubernur dalam evaluasi APBD dapat memerintahkan menyediakan anggaran untuk pemilukada. Prakteknya hal tersebut justru menjadi masalah karena menjadi tidak jelas serta adanya kepentingan incumbent dalam pemilukada. Persoalan yang krusial lainnya adalah bagaimana KPU menyelenggarakan pemilukada yang sangat sarat dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu terutama incumbent yang kembali menjadi calon. Hal tersebut sangat terkait dengan sifat imparsialialitas sebuah lembaga penyelenggara pemilu –termasuk pemilukada- dalam konteks hadirnya profesionalisme yang bermakna bersikap adil dan transparan serta akuntabel dalam setiap pelaksanaan tahapan disertai dengan kecakapan dari para komisionernya. Salah satu masalah penting adalah penyediaan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan pemilukada. Pengalaman pemilu legislatif tahun 2009 yang begitu buruk dalam pengelolaan serta penyediaan daftar pemilih menjadi sebuah ukuran bagi keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilukada pasca tahun 2009. Oleh karena itu patut dicermati bagaimana KPU menyiapkan daftar pemilih vi
serta persiapan setiap pelaksanaan tahapan pemilukada hingga tahap akhir yakni penetapan pasangan calon terpilih. Dari hasil penelitian di Kota Dumai serta Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ini, Tim Politik Dalam Negeri melakukan analisis secara lebih mendalam dan ditulis dalam sebuah buku sederhana ini oleh semua anggota tim yaitu: Prayudi, Riris Katharina, Indra Pahlevi, Sitti Nur Solechah, Ahmad Budiman, Handrini Ardiyanti, Dedeh Haryati, Aryojati Ardipandanto, Debora Sanur, dan Dewi Sendhikasari. Hasil kajian dan analisis itu tertuang dalam sebuah buku yang diberi judul “POLITIK PEMILUKADA 2010” guna menggambarkan bagaimana penyelenggaraan pemilukada tahun 2010 khususnya di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kasus guna melihat penyelenggaaraan pemilukada dan permasalahannya. Dari Editor, semoga kehadiran buku sederhana ini dapat memperkaya khazanah literatur tentang pemilukada di Indonesia dengan tujuan semakin memperbaiki praktek demokrasi tingkat lokal untuk masa yang akan datang. Semoga bermanfaat dan selamat membaca. Jakarta, Maret 2011
Indra Pahlevi
vii
DAFTAR ISI
Pengantar Editor.........................................................................................................v Daftar Isi.....................................................................................................................ix BAGIAN I PEMILUKADA DUMAI 2010: Tinjauan Implementasi Regulasi Pemilukada Siti Nur Solechah.................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN................................................................ 3 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN............................................. 5 BAB III TEMUAN PENELITIAN................................................... 13 BAB IV PEMBAHASAN..................................................................17 BAB V PENUTUP.......................................................................... 29 BAGIAN II STUDI ANGGARAN PEMILUKADA DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU Riris Katharina..................................................................................... 35 BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 37 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN............................................41 BAB III HASIL PENELITIAN........................................................ 45 BAB IV PEMBAHASAN................................................................. 53 BAB V PENUTUP.......................................................................... 59 BAGIAN III PROFESIONALISME KPU KOTA DUMAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA TAHUN 2010 Indra Pahlevi......................................................................................... 65 BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 67 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN............................................71 BAB III HASIL PENELITIAN........................................................ 79 BAB IV PEMBAHASAN................................................................. 89 BAB V PENUTUP.......................................................................... 95 BAGIAN IV PEMILUKADA DAN UPAYA MEWUJUDKAN DEMOKRASI: Studi terhadap Upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010 Aryojati Ardipandanto..........................................................................101 ix
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
PENDAHULUAN............................................................ 103 TINJAUAN KEPUSTAKAAN..........................................111 HASIL PENELITIAN.......................................................117 PEMBAHASAN................................................................121 PENUTUP........................................................................ 125
BAGIAN V PERAN PANWAS DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU Prayudi............................................................................................... 129 BAB I PENDAHULUAN.............................................................131 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN............................................. 135 BAB III HASIL PENELITIAN...................................................... 139 BAB IV PEMBAHASAN................................................................145 BAB V PENUTUP.........................................................................167 BAGIAN VI PEMGUATAN PERAN PANWASLU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RIAU Dedeh Haryati.....................................................................................171 BAB I PENDAHULUAN.............................................................173 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN..........................................179 BAB III HASIL PENELITIAN.......................................................191 BAB IV PEMBAHASAN................................................................197 BAB V PENUTUP.........................................................................211 BAGIAN VII STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILUKADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU Ahmad Budiman..................................................................................217 BAB I PENDAHULUAN.............................................................219 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN............................................... 223 BAB III HASIL PENELITIAN...................................................... 229 BAB IV PEMBAHASAN................................................................241 BAB V PENUTUP.........................................................................251 BAGIAN VIII STRATEGI ELIT POLITIK PASANGAN CALON DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA RIAU: Studi Kasus Kota Dumai Debora Sanur...................................................................................... 259 BAB I PENDAHULUAN.............................................................261 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN............................................... 265 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..........................................271 BAB IV KESIMPULAN................................................................. 287 x
BAGIAN IX PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMILUKADA DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU Dewi Sendhikasari D........................................................................... 293 BAB I PENDAHULUAN............................................................ 295 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN................................................ 299 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN......................................... 305 BAB IV KESIMPULAN..................................................................313 BAGIAN X MEDIA MASSA DAN PEMILUKADA Handrini Ardiyanti..............................................................................319 BAB I PENDAHULUAN.............................................................321 BAB II KERANGKA PEMIKIRAN............................................. 323 BAB III PEMBAHASAN............................................................... 327 BAB IV PENUTUP.........................................................................341 Biografi Penulis...................................................................................................... 345
xi
