Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KontraS 2003

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998 Penulis & Editor

: Tim KontraS

Cetakan Pertama, 2005 Desain Sampul : Republik Design Penerbit : KontraS Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat 10320, Indonesia Phone: 62-21-3926983, 62-213928564 F: 62-21-3926821 Email: [email protected] Website: www.kontras.org ISBN 979-98225-3-X Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Sekapur Sirih Tulisan dalam buku ini merupakan laporan yang diteliti dan ditulis oleh Haris Azhar, Koordinator Divisi Kajian KontraS. Laporan ini merupakan hasil kajian bersama di KontraS, yang selanjutnya disusun berdasarkan bahan-bahan laporan hak asasi manusia hasil investigasi kontraS, laporan/ pengaduan korban atau jaringan di daerah-daerah dan dokumentasi media sejak 1998 sampai dengan 2003 dan studi literatur penulis sejak September hingga Oktober 2003. Laporan ini selanjutnya diedit oleh Amirudin, Koordinator Program Elsam dan Usman Hamid, Koordinator Badan Pekerja KontraS. Penulisan laporan ini ditujukan kepada para pengambil kebijakan di badan legislatif dan eksekutif negara, baik periode saat ini maupun yang akan datang. Dengan harapan, menjadi bahan masukan dalam proses pengambilan kebijakan politik, terutama berkenaan dengan reformasi kelembagaan di tubuh TNI. Dalam hal ini, KontraS bermaksud menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dalam mendorong perbaikan kelembagaan tersebut. Lebih jauh, juga diharapkan agar para pembuat kebijakan dapat melanjutkan perbaikan militer sebagai prioritas dari Agenda demokratisasi untuk mewujudkan sistem dan tatanan ketatanegaraan yang lebih demokratis. Laporan ini juga ditujukan kepada masyarakat

3

secara luas agar terus aktif dalam mengamati jalannya reformasi militer paska mundurnya Presiden Soeharto. Partisipasi aktif ini dibutuhkan sebagai prasyarat berkembangnya kembali sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat akibat penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI selama Orde Baru. KontraS menyampaikan terima kasih khusus kepada A. Patra M. Zen dan kepada teman-teman lain seperti M. Islah, Mustawalad dan Mr. Jenggot, yang banyak membantu dalam penyusunan laporan ini. KontraS juga menyampaikan penghargaan kepada semua organisasi masyarakat sipil yang selama ini memberi perhatian pada usaha-usaha mendorong perubahan kelembagaan militer dalam kerangka demokrasi. Semoga upaya kita bersama memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di negeri ini dapat terus berlanjut hingga tercipta tatanan masyarakat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

4

Daftar Isi Sekapur sirih ____________________________ 3 Daftar Isi _______________________________ 5 A. Pengantar ___________________________ 7 B. Posisi Militer Dalam Sistem dan Masyarakat Demokratis ______________ 16 C. Reformasi dan Paradigma Baru TNI ___ 25 I. Konstitusi 1945 dan Ketetapan MPR_ 31 II. Sistem Peradilan HAM dan Akuntabilitas Militer ______________ 42 III. Buku Putih Pertahanan dan Undangundang Pertahanan Negara________ 52 D. Penutup ____________________________ 75 Rekomendasi __________________________ 78 Daftar Pustaka _________________________ 80 Hal Yang Bisa Kita Lakukan ______________ 84 Lampiran-Lampiran : 1. Deskripsi Beberapa kasus Pengadilan Militer/Koneksitas yang menghindar dari Pengadilan HAM di Indonesia __ 87 2. Data Komando Teritorial Angkatan Darat di Indonesia (2002) ________ 90 5

A. Pengantar

Setelah lima tahun reformasi berjalan, kita masih melihat besarnya animo militer (setidaknya para petinggi militer aktif maupun purnawirawan) untuk berkecimpung dalam dunia politik. Padahal sedari awal politik reformasi telah mengariskan kehidupan sosial politik Indonesia paska mundurnya Soeharto, harus bebas dari segala bentuk cengkeraman militerisme. Makna yang terkandung dalam semangat itu adalah konsolidasi demokrasi har us memungkinkan terjadinya pembenahan-pembenahan institusi kenegaraan demi mengupayakan pewujudan tatanan politik yang demokratis.

Prasyarat utama untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi itu adalah menghapus seluruh pranata militer yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI dan struktur teritorial militer. Secara resmi, alasan untuk menghapus kedua hal itu tertuang dalam TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri yang menyatakan bahwa: “peran sosial politik dalam Dwi-fungsi ABRI menyebabkan ter jadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan

7

POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.” Kristalisasi gagasan reformasi militer, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR diatas, yang menjadi agenda utama dari gerakan demokratisasi di tahun 1998, dan kemudian disuarakan oleh masyarakat luas terutama kalangan mahasiswa, akademisi dan kelompok pro-demokrasi seperti lembaga swadaya masyarakat. Alasan kuat untuk sesegera mungkin menghapus peranan sosial politik militer yang disebut sebagai dwi-fungsi ABRI itu adalah ABRI telah menjadikan perannya berdwifungsi itu sebagai senjata utama untuk mematikan segala bentuk kehidupan yang demokratis. Dalam posisi seperti itu, ABRI (TNI AD) menjadi satu-satunya institusi politik yang berkuasa dan dapat mengatur sendiri seluruh kehidupan masyarakat. Lebih jauh, Daniel S. Lev menuliskan bahwa dwi-fungsi ABRI bukan saja memonopoli politik dan makna politik tetapi juga menyumbang secara luar biasa bagi kerusakan kelembagaan kenegaraan, karena seluruh lembaga negara diposisikan berada dibawah kekuasaan institusi militer. Bibit dari perluasan penguasaan muncul sejak masa paska kemerdekaan. Misalnya penolakan 8

Jenderal Sudirman terhadap rencana pembentukan staf pendidikan untuk TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dibawah kementerian Pertahanan, pada januari 1946. Alasannya kekuatan militer adalah kekuatan politik, dan militer pecaya bahwa mereka harus menjadi pemimpin Indonesia1. Sementara Perluasaan penguasaan militer terhadap seluruh lembaga kenegaraan sejak 1965 paska G30S, Soeharto mengembangkan apa yang saat ini dikenal sebagai komando teritorial.2 Disamping pengembangan kekuasaan teritorial juga dibangun jaringan intelijen secara ekstra yaitu melalui Kopkamtib dan BAKIN. Kekuasaan teritorial dan peranan dwifungsi itu membentang mulai dari pusat sampai ke-jajaran desa. Boleh dikatakan bahwa kekuasaan teritorial itu menandingi kekuasaan birokrasi sipil dan dalam beberapa kasus bisa mengatasinya. Hal itu terjadi karena seluruh jajaran birokrasi sipil itu tak luput pula dikuasai oleh para perwira militer, baik yang aktif maupun purnawirawan. Akibatnya otonomi lembaga pemerintahan menjadi kerdil, termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung,3 1

Baca Peter Britton, Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia, (Jakarta:LP3ES, 1996) hal 53-56 2 Lihat Daniel S. Lev, “ ABRI dan Politik: Politik dan ABRI,” dalam Diponegaro 74, Jurnal HAM dan Demokrasi, No.7/III/April 1999, YLBHI, hlm.10-11. 3 Ibid, 11.

9

Peter Britton dalam bukunya Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia lebih tegas mengungkapkan; “...bagian teritorial dari Angkatan Darat memastikan kehadirannya disetiap kota dan di sementara daerah, di setiap daerah, di setiap desa dengan tugas memelihara keamanan, mengawasi kegiatan-kegiatan aparat pemerintahan sipil dan bertindak sebagai pengawas-pengawas politik. Para perwira militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, semakin banyak yang beralih kepada kedudukankedudukan penting sebagai pejabat-pejabat pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dan industri, semuanya menjadi berada dibawah pengendalian AD”4. Setelah lima tahun reformasi berjalan, sudahkah Indonesia meninggalkan praktek dwifungsi itu secara signifikan? Dibalik pertanyaan utama ini membayang pertanyaan penting kedua yaitu; mengapa para perwira tinggi TNI aktif dan purnawirawan tetap bernafsu naik ke panggung politik yang bukan porsi militer?

4

Peter Britton, Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1996. hal 126.

10

Untuk menjawab dua pertanyaan itu, tulisan ini berupaya untuk melihat dan menganalisis beberapa kebijakan penting (Pasal 30 UUD 1945 – hasil amandemennya, Tap MPR RI, terutama Tap MPR Nomor VI dan VII tahun 2000, Undangundang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) yang berhubungan dengan peran militer di Indonesia saat reformasi ini berjalan. Disamping itu juga, tulisan ini mencoba melihat bagaimana perubahan paradigma TNI (Buku Putih Departemen Pertahanan) yang dicetuskan diawal reformasi mampu mendorong agenda demokratisasi di Indonesia. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, dengan bertolak dari kenyataan-kenyataan yang ada saat ini, ada baiknya kita melihat sejumlah alasan yang mendorong para perwira militer terjun ke panggung politik. Gambaran dibawah ini tidak akan menjadi kerangka analisis tetapi sekedar poinpoin kesimpulan untuk memberi nuansa politik militer bagi para pembaca. Beberapa literatur mendeskripsikan intervensi angkatan bersenjata dalam politik suatu negara diakibatkan situasisituasi seperti ini:5 1. Jatuhnya prestise pemerintah atau partai politik yang memegang pemerintahan, menyebabkan 11

rezim yang bersangkutan semakin banyak menggunakan paksaan untuk memelihara ketertiban dan untuk menekankan perlunya persatuan nasional dalam menghadapi krisis, yang selanjutnya menyebabkan penindasan terhadap perbedaan pendapat; 2. Perpecahan antara atau diantara pemimpinpemimpin politik, menimbulkan keragu-raguan pada komandan-komandan militer apakah rezim sipil masih mampu untuk memerintah secara kolektif; 3. Kecilnya kemungkinan terjadinya intervensi dari luar oleh negara yang besar atau oleh negaranegara tetangga dalam hal perebutan kekuasaan; 4. Pengaruh buruk dari perebutan kekuasaan oleh militer di negara-negara tetangga;

Calude E.Welch, Jr., “Cincinnatus in Africa: The Possibility of Military Withdrawl From Politics,” dan Robert P. Clarck, Devolopment and Instabillity: Political change in the Non-Western World (Chicago: Dryden, 1974), hal 185-186. Dalam Robert P Clark, Menguak Kekuasaan dan Politik Di Dunia Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1989) hal 155-156.

5

12

5. Permusuhan sosial dalam negeri, yang paling jelas terjadi di negara-negara yang diperintah oleh suatu kelompok minoritas; 6. Krisis ekonomi, yang menyebabkan dicabutnya kebijakan penghematan yang mempengaruhi sektor-sektor masyarakat kota yang terorganisir; 7. Korupsi, pejabat-pejabat pemerintahan dan partai yang tidak efesien, atau anggapan bahwa pejabat-pejabat sipil berniat menjual bangsanya kepada suatu kelompok asing; 8. Struktur kelas yang sangat ketat, yang menyebabkan dinas militer menjadi satu-satunya saluran yang terbuka untuk anak miskin untuk status dari bawah ke atas; 9. Kepercayaan yang semakin meningkat tebal pada anggota-anggota militer bahwa merekalah satu-satunya kelas sosial yang mempunyai cukup disiplin dan cukup setia kepada modernisasi untuk menarik negara keluar dari tata-caranya yang tradisional;

13

10. Pengaruh asing, dapat melibatkan perwakilan militer negara asing, pengalaman yang diperoleh dalam perang di negara asing, atau dalam pusatpusat latihan di luar negeri, atau bantuan asing dalam bentuk peralatan dan senjata; 11. Kekalahan militer dalam perang dengan negara lain, khususnya kalau para pemimpin militer yakin bahwa pemerintahan sipil telah mengkhianati mereka dengan merundingkan ketentuan-ketentuan perdamaian yang tidak menguntungkan atau karena salah menjalankan kegiatan perang di belakang garis pertempuran. Disamping beberapa alasan yang terpapar diatas, perlu pula kita lihat alasan-alasan militer merambah ke dunia politik dalam sejarah Indonesia sendiri. Kusnanto Anggoro melihat ada beberapa faktor yang mendorong militer maju kepanggung politik, yaitu tidak dewasanya para politisi sipil dalam mengelola negara, adanya ancaman terhadap keamanan nasional, ambisi mempertahankan privillege seperti otonomi dalam merumuskan kebijakan pertahanan, memperoleh dan mengunakan anggaran pertahanan serta melindungi aset dan akses ekonomi dan tugas sejarah.6 Daniel S. Lev sendiri mengemukakan dalam

14

sejarah militer Indonesia ada alasan yang sifatnya sangat subjektif dari kalangan perwira TNI itu sendiri untuk masuk ke ranah politik, yaitu dipersulitnya reorganiasi kekuatan militer oleh politik pemerintah, dicampurinya urusan internal TNI oleh pimpinan politik, terjadinya pertentangan dikalangan perwira TNI sendiri, serta tidak disukainya kondisi politik dan kemimpinan pemerintahan oleh TNI.7 Setelah melihat beberapa alasan yang bisa dimanfaatkan militer merebut dan mempertahankan kekuasaan di panggung politik, tentu perlu pula diperhatikan bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsinya TNI tidak boleh berinisiatif sendiri, melainkan atas persetujuan otoritas politik yang lebih tinggi yaitu Presiden dan Parlemen. Hal itu untuk menghindarkan militer menjadi lembaga superbody dalam sebuah negara.

6

Apa yang disampaikan oleh Kusnanto ini tentu sangat erat kaitannya dengan menjadi utamamnya militer dalam politik Indonesia setelah tahun 1966. Sedangkan tugas sejarah seringkali disurakan oleh para petinggi TNI sampai hari ini. Lihat Kusnanto Anggoro, “ Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyrakat Madani dan Transisi di Indonesia,” dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyuting) Hubungan Sipil Militer dan Tanrsisi Demokrasi di Indonesia (Jakarta: CSIS, 1999). hal. 10. 7 Alsan-alasan yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev ini terlihat dalam penggulingan Soekarno dan beberapa kali pemberontakan daerah yang melibatkan sejumlah perwira TNI. Lihat Daniel S. Lev, Op cit, hal 7-8.

15

B. Posisi Militer dalam Sistem dan Masyarakat Demokratis Sistem demokrasi adalah keniscayaan bagi negara modern. Huntington, seorang realis yang fokus pada isu-isu peradaban, demokrasi dan hubungan sipil-militer, mendefinisikan demokrasi, sebagai suatu bentuk pemerintahan, berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.8 Sementara Joseph Schumpeter mengemukakan apa yang dinamakan sebagai teori lain mengenai demokrasi, yaitu prosedur kelembagaan untuk memperoleh keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat9. Guillermo O’Donell sempat menyatakan arti penting demokrasi adalah; “...bukan saja karena ia mengandung unsur-unsur yang maha penting dari sistem (birokrasi-otoriter) dominasi ini, melainkan juga dalam usaha jangka panjang untuk menegakkan suatu masyarakat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai fundamental tertentu.” 10 16

Karena itu, demokrasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk melihat tingkat pencapaian masyarakat yang ideal. Selanjutnya O’Donell mengatakan: “(d)emokrasi ibarat suatu kunci untuk memahami kelemahan dan ketegangan intens sistem dominasi sekarang ini. Ia juga merupakan suatu petunjuk tentang sangat pentingnya apa yang masih tetap implisit di belakang penampilan dangkal masyarakat yang, dipihak lain, adalah fokus setiap harapan untuk mencapai legitimasi dan kendatipun demikian, dipihak lain, merupakan suatu kotak pandora yang tidak boleh dianggap enteng.” 11

Demokrasi merupakan cara yang menjamin prinsip kesetaraan berada dan berjalan dalam organisasi negara. 8

Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terjemahan oleh Asril Marjohan), (Judul asli; democratization in the late twentieth century , 1989) (Grafiti, Jakarta, 2001), hal 4. 9 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, edisi ke-2 (New York: Harper, 1947), bab 21 dan hal.269 dalam ibid, hal 5. 10 Guillermo O’Donnell, Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and The Question of Democracy, dalam Louis Irving Horowitz, Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hal 389. 11 O’Donnell, Ibid. Pandora : seorang gadis cantik yang menyimpan dalam kotaknya semua malapetaka manusia, karena ingin mengetahui isi kotak ia lantas membukanya yang segera menyebarkan berbagai malapetaka di dunia, sedangkan yang tertinggal dalam kotak tersebut tinggal harapan belaka.

17

Sementara Negara sebagai suatu organisasi sosial terbesar dalam masyarakat mempunyai fungsi—sebagai kewajibannya; melindungi masyarakat dari ancaman atau gangguan serta menjamin hak-hak masyarakat. Oleh karena itu negara sebagai organisasi yang besar diberikan wewenang oleh masyarakatnya untuk menjalankan kewajiban tersebut. Tujuan negara adalah berupaya mengkonsolidasikan tujuan dan kepentingan bersama dikalangan masyarakat secara umum. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh masyarakat (seperti membayar pajak, kerelaan untuk tunduk/menurut) kepada negara dapat diukur. Ukurannya adalah sejauhmana masyarakat dapat merasakan atau mendapatkan kembali hak-haknya atau hak-haknya tidak terlanggar dan terpenuhi. Russell Hardin mengatakan: “(w)e need goverment in order to maintain the order that enables us to invest effort in our own wellbeing and to deal with others in the expectations that we will not be violated”12. Dalam suatu sistem demokrasi dimana negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan, maka posisi militer di dalam sebuah negara sudah semestinya berfungsi agar ancaman dan gangguan itu 12

Russell Hardin, “Do We Want Trust In Government?” Dalam Democracy and Trust, edited by Mark E. Warren (Cambrigde University press 1999), hal 22.

18

menjadi minimal. Fungsi itu bisa dikatakan sebagai kewajiban pokok dari sebuah institusi militer. Dengan demikian posisi militer atau angkatan bersenjata merupakan sebuah institusi yang sah atau lazim —jika memang disepakati— dalam sebuah organisasi yang bernama negara, yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik. Edward Luttwak dalam hal ini mengatakan bahwa: The goverment will not only be protected by the professional defenses of the state— the armed forces, the police, and the security agencies—but it will also be supported by a whole range of political forces. In a sophisticated and democratic society these will include political parties, sectional interest, regional, ethnic, and religious groupings. Their interaction—and mutual opposition—results in a particular balance of forces which the goverment in some way represents.13 (Pemerintah tidak hanya dilindungi oleh apparatus pertahanan profesional yang dimiliki Negara – angkatan perang, polisi dan badan-badan keamanan – tetapi juga 13

Edward Luttwak, Coup d’Etat, A Practical Handbook—A Brilliant Guide To Taking Over A Nation. (Greenwich: Fawcett Premier book, 1969) hal 47.

19

ditopang oleh kekuatan-kekuatan politik secara luas. Dalam masyarakat demokratis dan kompleks, kekuatan ini mencakup partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, regional, etnis dan kelompokkelompok agama. Interaksi dari kekuatan ini – dan oposisi yang berjalan – menghasilkan sebuah perimbangan kekuatan terhadap pemerintah) Lebih jauh mengenai fungsi militer dalam negara demokratis bisa kita pelajari dari prinsip-prinsp yang ditawarkan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel. Prinsipprinsip dimaksud, adalah sebagai berikut:14 1. Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

1

14 Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel, Makalah berjudul “Tempat dan Peran Militer Dalam Masyarakat Sipil Yang Demokratis. Pengalaman Reformasi Militer Jerman” (Jakarta: Freidrich-Ebert-Stiftung, 2002).

20

2. Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan jabatan menteri pertahanan dipegang oleh sipil. 3. Militer mengikuti pedoman politik yang digariskan. 4. Militer patuh dan tunduk pada hukum. 5. Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi; secara reguler menjaga keamanan eksternal negara (dari serangan atau ancaman dari luar) dan menjaga pertahanan negara. Dalam kasus-kasus tertentu dengan situasi dan batas-batas tertentu yang digariskan secara jelas. (Militer dapat dilibatkan) dalam upaya-upaya untuk menjaga keamanan internal negara dibawah komando polisi. 6. Militer bersifat netral dalam politik. 7. Militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan diluar anggaran pendapatan dan belanja negara.

21

8. Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum. 9. Militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya dan dengan itu, memiliki harkat dan martabatnya. Untuk menunjang prinsip-prinsip sebagaimana diutarakan di atas diperlukan prasyarat: 1. Kerangka konstitusi; menetapkan nilai-nilai sosial (martabat manusia dan hak asasi manusia) dan pemerintah yang berdasarkan pada hukum, menetapkan pemisahan kekuasaan (kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif), mendefinisikan peran dan tugas militer; 2. Parlemen yang berfungsi; (dipilih melalui) pemilihan secara bebas, (bersifat) multi partai, (dan memiliki) substruktur-substruktur yang perlu (seperti panitia ang garan, panitia pertahanan, ombudsman parlemen);

22

3. Pemerintahan sipil; dengan rantai komando (politik) yang jelas. Presiden, Menteri Pertahanan dan dengan menempatkan Kepala Pertahanan dibawah Menteri Pertahanan – di Jerman mata rantai Komando ini mulai dari Presiden ke Perdana Menteri, dan seterusnya; 4. Kekuasan kehakiman yang mandiri; tanpa pengadilanpengadilan khusus yang berada di luar tanggungjawabnya (seperti pengadilan militer); 5. Organisasi militer; yang terstruktur, terdidik, dan terpimpin sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri atau membahayakan masyarakat sipil, tetapi dengan tetap mempertahankan efektivitas militer yang tinggi; 6. Masyarakat sipil yang matang; yang bersatu di bawah ketentuan-ketentuan dasar konstitusi dan mengambil sikap pluralistik tetapi toleran dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya memerlukan; 7. Publik terdidik; yang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat, mampu menyeimbangkan kebebasan individual 23

dan kemandirian dengan komitmen terhadap kebaikan bersama (termasuk pertahanan), serta media yang bebas dan beragam; 8. Elit militer dan elite politik yang kompeten 9. Pemegang jabatan pada kantor-kantor publik (baik sipil maupun militer) yang memiliki kepercayaan diri, bersedia memenuhi kewajiban, memikul tanggung jawab, dan menerima pembatasan-pembatasan (maksudnya; pegawai negeri tidak perlu takut pada militer. Sebaliknya, personil militer hendaknya memenuhi kewajibankewajiban mereka dengan bangga dalam batasanbatasan hukum yang diberikan). Sementara beberapa hal pokok yang perlu ditempatkan dibawah kendali politik/parlemen adalah: 1. Hubungan sipil dan militer—integrasi militer ke dalam masyarakat; 2. Kerangka hukum, kesejahteraan sosial dan keamanan; 3. Gaya kepemimpinan, pelatihan dan pendidikan; 4. Kesiapan tempur.

24

C. Reformasi dan Paradigma Baru TNI Adakah semangat demokrasi dan fungsi militer atau TNI di Indonesia dalam praktek dan kebijakan yang tersedia kini senafas dengan agenda reformasi dan prinsip-prinsp militer di negara demokrasi yang terpapar di atas. Paradigma Baru TNI pasca 1998 adalah: Paradigma yang dilandasi cara berpikir yang bersifat analitik dan prospektif ke masa depan berdasarkan pendekatan komprehensif yang memandang TNI sebagai bagian dari sistem nasional. Paradigma baru ini dalam fungsi sosial politik mengambil bentuk implementasi sebagai berikut; Merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan. Hal ini mengandung arti bahwa kepeloporan dan keteladanan TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dulu amat mengemuka dan secara kondisi obyektif memang diperlukan pada masa itu, kini dapat berubah untuk memberi jalan guna dilaksanakan oleh institusi fungsional. 15 15

TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa, (Markas Besar TNI, 1999) hal 23

25

Dalam ungkapan singkat, paradigma baru itu dirumuskan dalam jargon , “tidak selalu harus di depan, tidak lagi menduduki tapi mempengaruhi, tidak lagi mempengaruhi secara langsung, tetapi tidak langsung, siap membagi peran dengan pihak sipil dalam pengambilan keputusan penting dengan komponen bangsa yang lain.” Jargon baru ini mengantikan jargon lama yang full-power yaitu “TNI sebagai stabilisator dan dinamisator”. Jika disimak lebih dalam Paradigma Bar u TNI mengisyaratkan beberapa hal penting, pertama TNI dalam perpolitikan Indonesia tidak seluruhnya mundur melainkan bersyarat yaitu sejauh tidak melucuti hak privillege (keistimewaan) yang telah dan sedang dinikmati. Jika privillege itu terganggu maka TNI akan memberanikan diri maju kedepan baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya TNI tidak akan surut dari panggung politik begitu saja. Contoh dari tidak surutnya TNI dari panggung politik secara langsung itu bisa dilihat dari banyaknya para purnawirawan TNI yang menjadi pimpinan paratai politik peserta Pemilu 2004 dan menjadi calon anggota DPD dan Caleg DPR-RI.16 Perlu diingat bahwa sepanjang Orba TNI itu adalah organisasi kekuatan politik yang sesungguhnya.17 16

Lihat “Ada Strategi Besar Pihak TNI untuk Menguasai Parlemen “. Kompas 6 Januari 2004. 17 Mengenai TNI sebagai organisasi politik, lihat Amiruddin, “Dwifungsi ABRI: Perspektif Sejarah dan Masa Depannya.” Dalam Diponegoro 74: Jurnal HAM dan Demokrasi, YLBHI, III/07/1999. hal. 21-28.

26

Kedua, Jargon itu mengisyaratkan bahwa dalam merumuskan paradigma barunya, TNI tetap sebagai kekuatan politik utama. Hal itu terlihat pada kalimat “dalam mengambil keputusan penting TNI siap berbagi peran dengan komponen bangsa yang lain”. Dimasa Orba, TNI adalah institusi yang berperan secara tunggal dalam mengambil dan membuat keputusan penting. Dalam masa reformasi ini TNI siap berbagi dengan pihak kedua yaitu komponen bangsa lain, yakni pemerintahan sipil. Ketiga, dalam berbagi peran dengan pihak sipil ini, dalam paradigma barunya TNI tidak sama sekali menyadari bahwa peranannya dimasa lalu adalah peranan yang telah menciptakan ‘kekacauan’. Disamping itu juga, TNI tidak menyadari bahwa dalam masa demokratisasi ini, sebagai norma-norma yang terpapar di depan, TNI hanyalah pelaksana dari pemerintahan sipil. Dengan kata lain TNI dengan paradigma barunya tidak mengubah secara signifikan budaya dan postur dari TNI dalam ruang sosial-politik. Dengan paradigma barunya TNI tetap berada dalam r uang konser vatisme dengan kepercayaan pada supremasi sipil dalam pengelolaan negara.18 18

Kecendrungan konservatisme dalam paradigma baru TNI itu lihat Kusnanto, dalam Rizal Sukma (Edit.), Op Cit, 13-17.

27

Sehingga paradigma baru itu terasa gamang dalam mengambil sikap untuk berjarak dengan aktifitas politik praktis. Hal ini terlihat dari kian diperkuatnya kekuasaan teritorial saat ini, yang semula 10 Kodam setelah 1998 bertambah menjadi 12 Kodam.19 Semestinya kekuasaan teritorial itu sudah dihilangkan sedari awal, sehingga pembinaan wilayah menjadi tugas pemerintahan dalam negeri dengan jajarannya. Disamping itu, terjadi pula perluasan kewenangan eksesif militer kewilayah diluar kewenangan utamanya seperti memasuki wilayah judicial dengan ikut sertanya intelijen TNI dalam penanggulangan dan pengungkapan terorisme, perluasan kekuasaan untuk mengunakan kekuatan militer secara langsung dalam kondisi darurat dan pemberian kewenangan menahan orang oleh insitusi intelijen. Dari paradigma baru itu juga terasa suatu sikap historistik yang memonopoli pemaknaan akan sejarah. Sikap ini terlihat dari kecenderungan menonjolkan kepeloporan dan keteladanan TNI yang merentang jauh kebelakang ke masa 1945 tanpa melihat konteks dan pembaruan interpretasi. Sikap ini terlihat dari idiom yang dipakai yaitu “Prajurit Pejuang” dan “Pejuang Prajurit”. Sikap historisistik yang egois itu menempatkan TNI sebagai satu-satunya institusi di RI yang paling peduli pada nilai-nilai nasional seperti 19

Lihat Lampiran 2 : Tabel Kekuatan KODAM Diseluruh Indonesia.

28

kemerdekaan, kedaulatan, integritas wilayah, serta segala apa yang dipandang sebagai nilai-nilai nasional (national heritage). Hal itu dinyatakan sebagai upaya mempertahankan konstitusi.20 Disamping itu semangat dari paradigma baru itu juga tidak memperlihatkan adanya koreksi terhadap peran dan sepak terjang TNI di tengah masyarakat. Artinya kesalahan yang terjadi dimasa lalu dinyatakan sebagai kesalahan yang dianggap bisa ditolerir karena itu adalah berdasarkan keputusan seluruh komponen bangsa berdasarkan kondisi faktual21 pada masa itu. Dalam semangat seperti itu menjadi tidak heran saat ini jika para petinggi TNI menolak atau merasa dinistakan kehormatannya jika diminta pertanggungjawaban hukum atas kesalah-kesalahan masa lalu. (Lihat tabel 1; Pola Impunitas) Paradigma baru TNI menjadi seperti itu tak lepas dari pengaruh Parlemen dan Presiden yang membiarkan TNI merumuskan paradigmanya sendiri. Disamping itu, perumusan paradigma itu juga tidak bertolak atas realitas historis dan evaluasi menyeluruh dari pengalaman TNI dimasa ORBA. Dengan sendirinya, apa yang telah dirumuskan oleh MPR secara jitu dalam TAP MPR No.VI/ 20 21

Op cit, TNI abad XXI, hal 6. Ibid.

29

2000 yang menyatakan bahwa “peran sosial politik dalam Dwi-fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan POLRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat” diabaikan oleh institusi TNI dalam merumuskan paradigma baru itu.

30

I. Konstitusi 1945 dan Ketetapan MPR Hans Nawiasky, mengatakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar, yang terdiri atas: norma fundamental, aturan dasar/pokok negara, undang-undang formal, aturan pelaksana dan aturan otonom22. Norma fundamental merupakan norma tertinggi yang tidak diperdebatkan dan menjadi dasar rujukan bagi pembentukan Grundnorm23 atau Norma dasar24. Dalam pembentukannya Grundnorm tersebut dibentuk oleh lembaga-lembaga negara atau disebut juga suprastruktur. Dalam istilah Carl Schmitt, dasar bagi pembentukan konstitusi adalah keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu bangsa. Norma fundamental diambil dari masyarakat/infrastruktur dengan pertimbangan agar dapat memenuhi kehendak serta 22 Hans Nawiasky, Aligemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegegriffe, cet.2, (Einsledenln/Zurich/Koln, Benziger, 1948), hal. 31, Dalam Maria Farida Indrati Soeparto, SH, MH, Ilmu Perundang-Undangan, dasar-dasar dan pembentukannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998). 23 Ibid. 24 Baca Maria Farida Indrati Soeprapto, SH, MH, Ilmu Perundang-Undangan, dasardasar dan pembentukannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998) Bab III hal 25.

31

keinginan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, MPR-lah yang menjadi wakil dari masyarakat itu dalam menciptakan norma fundamental tersebut. Dalam pembenahan dan koreksi atas sepak terjang politik militer dimasa lalu, MPR telah melakukan amandemen terhadap peran dan fungsi TNI. Disamping itu juga MPR telah mengeluarkan beberapa ketetapan (TAP) untuk pembenahan itu. Dalam Sidang Tahunan Kedua tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil mengubah judul BAB Pertahanan Negara dalam UUD 1945, menjadi BAB Pertahanan Dan Keamanan Negara. Disamping itu juga mengubah isi Pasal 3025. Bunyi pasal tersebut adalah: 1.

2.

25

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan Utama, dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 30 ini sebelum diamandement bunyinya adalah ayat 1, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ayat 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

32

3.

4.

5.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-undang.

Secara tegas Pasal 30 UUD 1945 hasil amandemen ini mengariskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi terpisah dengan kompetensi masing-masing yang berbeda. TNI menjadi alat pertahanan yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan

33

dan kedaulatan negara. Sedangkan POLRI adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sungguh disayangkan norma fundamental dari konstitusi diatas ketika dijabarkan ke dalam undang-undang pelaksanaan teknis menjadi berantakan. Banyak sekali UU teknis yang bertentangan dengan norma fundamental yang terkandung dalam Pasal 30 itu. Sebagai contoh bisa dilihat UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undangundang Pertahanan ini secara tegas dalam Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa pengunaan kekuatan TNI dalam menghadapi ancaman bersenjata oleh Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini ditujukan agar setiap penggunaan kekuatan militer harus melalui keputusan politik tertingi, bukan sekedar atas analisis atau kehendak para perwira TNI semata. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak sejalan dengan norma fundamentalnya, karena TNI seringkali bertindak sendiri dalam mengunakan kekuatan.26 Bahkan, sempat TNI meminta kewenangan yang lebih besar untuk menggunakan kekuatan tanpa persetujuan Presiden. Hal ini terlihat dalam 26

Pengunaan kekuatan militer dalam Darurat Militer di Aceh tidak pernah dengan persetujuan DPR, melainkan atas inisiatif TNI sendiri. Begitu juga operasi-operasi bersenjata lainnya di Papua. Begitu juga dengan pembentukan KODAM baru di Aceh dan Maluku.

34

Pasal 19 RUU TNI yang hendak disampaikan pada DPR pada tahun 2003. Bahkan belakangan ini muncul pula wacana dari kalangan TNI untuk menggabungkan kembali POLRI dengan TNI. Permintaan itu muncul sebagai reaksi atas seringnya bentrokan TNI dan Polri di sejumlah daerah, terutama setelah peristiwa bentrokan di Binjai, Sumut. Wacana pengabungan kembali ini memperlihatkan adanya upaya menyabot ketentuan konstitusi dari dalam TNI. Sedangkan disisi lain, kebijakan-kebijakan hukum rejim masa lalu yang masih mengukuhkan penggunaan represif tetap dibiarkan bercokol tanpa dicabut oleh DPR. Beberapa ketentuan yang represif itu pada kenyataannya tetap membiarkan dominasi represif dari institusi militer bertahan. Dengan melihat semua itu, bisa dikatakan hasil yang dicapai oleh MPR untuk melikuidasi kebijakan represif yang menopang dominasi militer dalam kehidupan sosial-politik, seperti pengubahan Pasal 30 UUD’45 tidak mencapai hasil maksimal. Hal itu bisa terjadi oleh beberapa faktor, pertama ketika merumuskan hal itu MPR tidak bertolak dari realitas historis yang ada, yaitu pengalaman kekerasan masa lalu yang dialami rakyat akibat dominasi 35

militer dalam politik Indonesia. Kedua, ketidakmampuan para anggota MPR untuk memaknai perubahan secara substantif sehingga perubahan dalam teks tidak mampu dijelmakan kedalam praktek politiknya. Ketiga, adanya penolakan secara terus-menerus dalam rangka negosiasi politik dengan kekuatan politik lama (ingat TNI memiliki anggota di DPR) dalam memformulasikan struktur dan kultur politik dimasa mendatang. Selama negosiasi ini berlangsung, kepatuhan elit militer terhadap keputusan politik yang dibuat oleh otoritas politik sipil akan selalu menjadi masalah. Kepatuhan elit militer itu juga memerlukan prasyarat adanya posisi yang jelas dari para elit politik sipil dalam menempatkan militer dimasa datang dalam politik.27 Dalam konteks negosiasi ini, kita dapat merasakan seakanakan norma fundamental yang ada dalam konsitusi itu terabaikan begitu saja. Dalam konteks negosiasi yang terus-menerus itulah MPR kemudian mengeluarkan pula TAP MPR Nomor VI/2000 tentang pemisahan institusi TNI dan Polri dan Tap MPR Nomor VII/2003 tentang Peran TNI dan Polri. Bagaimana negosiasi itu berlangsung bisa disimak dari isi Tap-tap tersebut.

27

Mengenai negosiasi politik ini demi tatanan politik yang lebih demokratis peranan militer menjadi sangat penting sebagai penguasa masa lalu lihat “ Negosiasi Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto “ dalam Op cit, Rizal Sukma (peny), hlm.56.

36

Pada TAP MPR Nomor VI/2000, pada konsideran Menimbang dinyatakan; “Bahwa salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.”. Reposisi yang dimaksud adalah pemisahan secara menyeluruh antara kewenangan TNI dan POLRI sehingga secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing (Pasal 1). Bergabungnya TNI dan POLRI dalam hemat MPR telah menciptakan; “kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan keamanan ketertiban masyarakat. Bahwa peran sosial politik dalam Dwi-fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkaan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.” Negosiasi pemisahan itu akhirnya berujung pada kompromi dimana TNI dan POLRI berada pada posisi sejajar. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR Nomor VII/2000, pada konsideran menimbang huruf g dikatakan bahwa; “Telah dilakukan pemisahan secara kelembagaan yang setara antara 37

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Namun demikian, pemisahan itu tidak semutlak yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan masih dimungkinkannya kerjasama secara utuh sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2, Tap MPR itu yang menyatakan “.. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerjasama dan saling membantu.” Jika saat ini kita merasakan kembali masuknya TNI kedalam politik, terutama dalam pengendalian ketertiban umum seperti penanganan terorisme, masalah Aceh dan Papua atau dalam soal persiapan Pemilu 2004, hal itu merupakan cerminan dari negosiasi yang tak kunjung selesai. Pernyataan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, pada 5 Agustus 2003 yang hendak merevisi Undang-undang Anti Terorisme agar TNI dapat berperan dalam penanggulangan terorisme paska peledakan bom di Hotel Marriot adalah bentuk nyata dari negosiasi yang tak kunjung selesai itu. Menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, peranan TNI yang dibatasi pada pertahanan terhadap ancaman dari luar dan POLRI urusan keamanan dalam

38

negeri dianggap tidak klop dengan UUD 1945. Maka dari itu diperlukan pengubahan terhadap UU Anti Terorisme itu karena kepolisian juga memiliki kemampuan terbatas. Yudhoyono menegaskan: “...aparat kepolisian terbatas dan harus menghadapi masalah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemisahan TNI dan Polri dilakukan pada tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor VI. Menurut aturan itu, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara dan Kepolisian RI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Ketetapan itu juga mengatur, dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan keamanan dan pertahanan, TNI dan Kepolisian RI harus beker jasama dan saling membantu”.28 Menyimak pernyataan Yudhoyono diatas, bisa dikatakan TNI merasa peranannya yang dibatasi itu sangat mengganggu perkembangan postur TNI. Gangguan itu disebabkan begitu rigitnya TAP MPR Nomor VII/2000 dalam menentukan posisi TNI. Selanjutnya, dalam 28

lihat “Hadapi Terorisme, Pemerintah Ingin Peran TNI Diperbesar”, Koran Tempo, 15 Agustus 2003.

39

konsideran menimbang huruf d dinyatakan bahwa “Diperlukan alat negara yang berperan utama menyelenggarakan pertahanan negara berupa Tentara Nasional Indonesia. Dari konsideran ini jelas bahwa yang sangat dibutuhkan itu adalah militer profesional, seperti yang telah digariskan oleh MPR dalam ketetapannya, TAP MPR Nomor VII/2000. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat 3 menyatakan; Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya, akan tetapi profesional yang tak terjabarkan secara baik oleh MPR akhirnya dirasakan kesempitan bagi TNI, terutama AD. Masalah lain yang tidak tuntas dari TAP MPR VI/2000 dan TAP VII/2000 adalah bagaimana kontrol terhadap TNI itu. Tap ini hanya menggariskan pada Pasal 3, ayat 4 huruf a dengan menyatakan Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Ayat 4 huruf b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4.a. diatas tidak berfungsi maka prajurit

40

Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-undang. Norma fundamental yang terkandung dalam TAP MPR itu mengalami keterlambatan luar bisa penjabarannya. Sehingga batasan antara pelanggaran hukum pidana umum dan pidana militer itu menjadi kabur. Dalam hukum pidana militer semua tindakan anggota militer dalam hal apa pun adalah kewenangan militer. Dengan demikian kita kesulitan untuk mempraktekkan norma ini. Sebagai contoh adalah jalannya proses peradilan terhadap terdakwa pembunuh Theys Hiyo Eluay, tokoh masyarakat Papua. Seluruh terdakwa diadili di pengadilan militer Surabaya, begitu juga keterlibatan anggota militer dalam pembunuhan Boss ASABA Group yang juga diperiksa melalui mekanisme peradilan militer. Dengan demikian, norma dalam TAP MPR itu menjadi tak berarti dalam praktek, karena militer tetap pada ketentuan lamanya, yaitu mahkamah militer bagi anggota militer dan proses hukum lain tak mudah menjangkaunya.

41

II. Sistim Peradilan HAM dan Akuntabilitas Militer Aspek pertanggungjawaban hukum yang merupakan bagian dari perbaikan sistim lama dalam pertanggungjawaban hukum militer, telah digariskan dalam TAP VII/2000, yang menyatakan “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”. Namun demikian, ketiadaan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik Pemerintah maupun DPR, memberi implikasi negatif pada penerapan batasan jurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer. Hal ini terlihat jelas dari praktik penerapan Undang Undang No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan anggota militer sebagai pelaku kejahatan tersebut. Undang-undang ini secara garis besar memiliki jurisdiksi (kompetensi absolut) untuk memeriksa perkara kejahatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.29 UU ini juga menyatakan bahwa kedua jenis kejahatan serius itu mensyaratkan bahwa tindakan berupa 29

Uraian mengenai bentuk tindakan dari jenis pidana ini lihat Pasal 7 9, UU No.26/2000.

42

sampai

pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan seterusnya mesti memenuhi unsur utama kejahatannya (elements of crimes) yaitu sistematis atau meluas berupa serangan yang ditujukan langsung kepada masyarakat sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil disini dijelaskan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.30 Melihat penjelasan itu maka bisa dikatakan tindak pidana yang menjadi jurisdiksi pengadilan HAM ini sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh lembaga negara atau sebuah organisasi. Dengan demikian tindak pidana yang menjadi jurisdiksi UU No.26/2000 ini kerap kali dilakukan oleh aparatus negara. Bagaimana tindakan itu dilakukan oleh apratus negara bisa kita simak dari rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia dimasa lalu, seperti operasi militer di Aceh yang banyak menelan korban jiwa penduduk sipil, operasi militer di Papua dengan jumlah korban penduduk sipil yang sulit dihitung, operasi militer dan perang di Timor Timur yang berujung pada pembumi hangusan Timtim setelah jajak pendapat penentuan nasib sendiri ditahun 1999. Begitu juga dengan peristiwa Tanjung 30

Lebih jauh lihat penjelasan Pasal 9, ibid.

43

Priok 1984, Lampung 1989 dan yang paling luar bisa adalah pembunuhan dan penangkapan massal yang dilaksanakan oleh aparatus negara baik sipil dan militer setelah peristiwa G30S, 1965.31 Undang Undang No.26/2000 yang memerintahkan pendirian Pengadilan HAM adalah upaya untuk meminta pertanggungjawaban atas seluruh kekerasan yang telah terjadi sebagaimana terpapar di atas, selain itu juga sebagai upaya hukum untuk mencegah keterulangan dan sekaligus koreksi terhadap prilaku aparatus negara dan penyelenggaraan kekuasaan politik. Ann Seidman menyatakan UU seperti ini sebagai “Suatu Undang-undang yang efektif pada keadaan khusus disuatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju atau diaturnya. Sebuah per-UUan yang membawa perubahan harus mengubah perilaku lembaga-lembaga yang ada yang selama ini menghambat tercapainya pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkesinambungan”32. 31 mengenai peristiwa yang disebut dalam alinea ini Komnas HAM telah membentuk Tim pengakjian dan penyelidikan projustisia. Dari semua tim itu telah dapat disimpulkan bahwa pelangaran HAM dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dimana TNI dan atau Polri terlibat didalammnya. 32 Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyeskere, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-undang, edisi kedua, (Jakarta: Elips, 2002), hal 3.

44

Disamping itu, kehadiran UU tentang Pengadilan HAM ini juga merupakan upaya untuk memutus mata rantai impunitas (kejahatan tanpa hukuman). Bisa dikatakan demikian karena sepanjang ORBA berkuasa seluruh tindakan brutal yang menelan banyak korban jiwa, mental maupun fisik itu dianggap suatu tindakan yang sah atas nama “keamanan nasional”. Pembiaran dan menganggap seluruh tindakan itu adalah sah tanpa perlu dimintakan pertanggungjawaban itulah yang disebut sebagai pratek impunitas. Ketidakmungkinan untuk menjalankan proses penghukuman ini telah dirumuskan secara jelas oleh Louis Joinet, Pelapor khusus PBB untuk urusan Impunity/ impunitas. Dalam laporan akhirnya ke Sub Commission on the Prevention of discrimination and protection of Minorities, Perserikatan Bangsa Bangsa, tahun 1997, ia menyatakan impunitas sebagai “the impossibillity, de jure or de facto, of bringing the prepetrators of human rights violations to account—whether in criminal, civil, administrative or disciplinary proceedings—since they are not subject to any inquiry that might lead to their being accused, arrested, tried and, if found guilty, convicted, and to reparations being made to their victims.”33 33 Louis Joinet dalam Usman Hamid, “The Great Wall Of Impunity”, fact sheet untuk Konferensi Internasional INFID di Yogyakarta.

45

Senada dengan itu juga diyatakan oleh Victor Conde, seorang pengacara hak asasi manusia di Amerika dalam ungkapan, “...the factual or legal exemption or freedom any punishment, loss, or harm to those who have committed human rights violations, usually resulting from a goverments refusal or failure to take legal or other enforcement action against the violators—or by an state officially forgives such offenses. Impunity is highly disfavored in international human rights law...”34 Sementara Brussels Principles Against Impunity And For International Justice, menjelaskan bahwa “Impunity is understood as failing it investigate, prosecute and try natural and legal persons guilty of serious violations of human rights and internasional humanitarian law. For the purpose of these principles, serious violations of human rights and international humanitarians law mean in perticular war crimes, crimes against Humanity, genoside, torture, extra judicial executions 34 Victor Conde, A Handbook Of International Human Rights Terminology, USA, University of Nebraska Press, 1999.

46

and forced disappearences (here and after “serious Crime).35 Dalam kontek Indonesia kini, kita merasa impunitas itu terus berjalan meskipun UU No.26 telah ada dan pengadilan HAM dalam lingkungan peradilan umum telah pula berjalan. Namun disayangkan dalam praktek pengadilan HAM itu terjadi sekian banyak kendala. Baik kendala adanya “pembangkangan” dari perwira militer dan sipil, maupun oleh ketidaksiapan suprastruktur dan infrastruktur. “Pembangkangan” dari kalangan militer itu bisa kita lihat dari, pertama adanya penolakan dari para perwira TNI ketika dipang gil oleh penyelidik (Komnas HAM) untuk memberikan keterangan atau kesaksian. Hal ini terjadi dalam penyelidikan terhadap Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dan penyelidikan atas kasus kerusuhan Mei ’98. Dalam penolakan itu TNI mengunakan argumentasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KPP-HAM yang dibentuk oleh Komnas HAM tidak sah dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap perwira TNI dalam peristiwa-peristiwa tersebut.

35 Brussels Group for International Justice, Following on From the the Colloquium “the fight Against Impunity: Stakes and Perspectives” (Brussels, March 11-13 2002)”, Brussels Principles Against Impunity and for Internasional Justice”.

47

Penolakan itu kemudian diperkukuh pula oleh adanya pernyataan DPR-RI bahwa tidak terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa tersebut. Dalam perkembangan politik Indonesia, pelaksanaan UU No.26 itu kemudian kian menjadi sulit, ketika para perwira tingi militer yang diduga bertanggungjawab dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM berat dipromosikan dalam kedudukan strategis termasuk dalam komando operasional TNI dan badan eksekutif lainnya. Sebagai contoh bisa disebutkan Sjafrie Sjamsoedin yang sebelumnya Pandam Jaya ketika terjadi peristiwa Trisakti dan Mei 1998 malah dipromosikan menjadi Kapuspen TNI di Mabes TNI. Begitu pula AM. Hendropriyono sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), pada tahun 1989 Hendro memimpin operasi militer terhadap masyarakat Talangsari-Lampung yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban sipil. Lebih jauh dari itu, hambatan juga datang dari institusi legislatif karena kuatnya pengaruh fraksi TNI/Polri dilembaga parlemen, diperparah dengan rendahnya kapasitas dan perhatian anggota DPR dari kalangan partai politik terhadap pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu.

48

Dalam situasi seperti itu akhirnya UU 26/2000 yang ditujukan sebagai upaya pencegahan keberulangan ternyata tidak mampu berjalan secara signifikan. Alhasil bentuk dan pola pelanggaran berat HAM itu terjadi terus setelah UU itu diberlakukan.36 Keberulangan itu terus terjadi disebabkan oleh masih digunakannya mekanisme Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam UU 31/1997 tentang Peradilan Militer yang memiliki jurisdiksi sangat luas terhadap seluruh tindakan aparat militer. Undang-undang ini menggunakan cara identifikasi subyek. Jika yang melakukan adalah anggota TNI maka akan diproses melalui mahkamah militer tanpa memperhatikan delik-nya. Dengan sendirinya peristiwa pelanggaran HAM yang semestinya diperiksa oleh penyelidik dan penyidik secara khusus akhirnya tetap ditangani secara internal oleh TNI. Dalam kondisi inilah mekanisme pertanggungjawaban yang termaktub dalam UU N0.26/2000 tentang Pengadilan HAM menjadi ‘macet’. Contoh yang paling menarik mengenai praktek pemungkiran pengadilan HAM itu bisa dilihat dalam pemeriksaan anggota Kopassus yang terlibat dalam pembunuhan Theys Eluay, di Papua, pada tahun 2001 akhirnya dihukum ringan. Lebih parah lagi mereka yang 36

Lihat lampiran 1.

49

dinyatakan terbukti secara sah melakukan kejahatan pembunuhan itu dinyatakan sebagai pahlawan oleh KSAD, Ryamizard Ryacudu, yang hadir dalam pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Militer Surabaya.37 Begitu juga yang terjadi dengan peristiwa penculikan terhadap penduduk Desa Toyado, Poso, Sulawesi Tengah. Meskipun Komnas HAM telah mendapat laporannya dan datang langsung ke Poso beberapa saat setelah peristiwa itu, akan tetapi mekanisme peradilan militer-lah yang ditempuh untuk mereka yang menjadi tersangka di Makamah Militer di Manado.38 Tentu yang lebih membuat UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM tidak bisa jalan adalah dipraktekkannya satu bentuk pengadilan lain, yaitu pengadilan koneksitas. Dalam pengadilan koneksitas, terdakwanya adalah sipil dan militer yang bertindak secara bekerjasama, dibentuk majelis gabungan sipil dan militer. Namun dalam prakteknya jenis peradilan ini lebih banyak menguntungkan para terdakwa dari kalangan militer dan sekaligus juga memutus peluang adanya tanggungjawab komando untuk menjangkau komandan militer yang lebih tinggi atas sebuah tindak pidana, apalagi kejahatan terhadap 37

Lihat “KSAD Anggap Pembunuh Theys Pahlawan,” Republika, 24 April 2003. Lihat, Berkas 14 Anggota TNI Tersangka Penculikan Dikembalikan, Koran Tempo, 5 Agustus 2003. 38

50

kemanusiaan. Contoh terbaik dari kekurangan koneksitas itu bisa dilihat pada proses peradilan atas penyerbuan dan pembunuhan Teungku Bantaqiyah beserta para santrinya, di Beutong Ateuh oleh pasukan Kostrad yang di BKO-kan ke Kodam I Bukit Barisan. Pengadilan koneksitas dalam peristiwa Bantaqiah ini juga gagal secara signifikan menghadirkan terdakwa utama, yaitu Letkol Soejono yang kala itu menjabat sebagai Kasi intel Kodam I Bukit Barisan, yang memimpin dan memerintahkan peryerbuan itu.39

39 Baca Dyah Rahmany P, Matinya Bantaqiah, Menguak Tragedi Beutong Ateuh, Cordova, Banda Aceh, 2001.

51

III. Buku Putih Pertahanan dan UU Pertahanan Negara Reformasi pertahanan Indonesia dalam Buku Putih Pertahanan mencakup perubahan struktur organisasi pertahanan, tataran kewenangan, fungsi dan tugas Departemen Pertahanan, fungsi dan tugas TNI. Upaya penataan itu ditujukan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta dalam bingkai masyarakat demokratis. Pada aspek kultur dan tata nilai, perubahan diarahkan pada sikap dan prilaku penyelenggara pertahanan negara untuk mampu memposisikan diri sesuai dengan peran dan tugasnya. Perubahan itu berlaku bagi segenap jajaran TNI dan Departemen.40 Buku Putih Pertahanan bertujuan untuk menciptakan saling percaya dan meniadakan potensi konflik, dan memperlihatkan kepada negara lain bahwa sistem pertahanan Indonesia tidak mengancam negara lain, tidak juga mengancam masyarakat Indonesia sendiri. Dengan melihat tujuan yang demikian tentu yang paling penting dari sebuah buku putih pertahanan adalah rumusan ancaman terhadap pertahanan sebuah negara. 40 Lihat Dephan, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, Dephan, Jakarta, 2003.

52

Bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan Indonesia dalam buku putih disebutkan sebagai berikut; terorisme internasional, gerakan separatisme bersenjata, aksi radikalisme berlatar primodialisme seperti agama, suku dan etnis serta ideologi selain Pancasila baik berdiri sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak luar, konflik komunal yang dapat berkembang jadi konflik berdasarkan agama, suku dan etnis, kejahatan lintas negara seperti narkoba, penyelundupan bahan peledak dan perdagangan manusia, pencucian uang serta bentuk kejahatan terorganisir lainnya seperti migran gelap, gangguan udara dan pembajakan pesawat, gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, pengrusakan lingkungan dan pembuangan limbah berbahaya serta bencana alam dan dampaknya. Jika dibandingkan ancaman yang ada dalam Buku Pertahanan ini dengan ancaman yang dirumuskan oleh Menteri Hankam LB Moerdani pada tahun 1991, maka terlihat jelas tidak adanya perubahan yang signifikan dalam melihat perkembangan. Tahun 1991 Dephankam menumuskan ancaman terhadap Indonesia itu ada dua yaitu ancaman agresi bersenjata dari luar yang tak dapat diabaikan dan kedua, ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri itu diantaranya kerusuhan sebagai akibat dari kesenjangan sosial-ekonomi, kerusuhan akibat adanya konflik politik yang ditimbulkan oleh golongan tertentu karena aspirasinya tidak mendapat saluran, separatisme 53

bersenjata dan pemberontakan bersenjata yang berkehendak mengubah ideologi negara.41 Dalam buku putih pertahanan, TNI disebut sebagai tentara rakyat, maka harus selalu dekat dengan rakyat. TNI harus mengenal dan hidup bersama rakyat. Oleh karena itu memisahkan TNI dari rakyat merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dan dalam kalimat terakhir tertulis bahwa fungsi teritorial yang dilakukan TNI untuk tetap memelihara kedekatan dengan rakyat dan teritorialnya. Singkat kata, antara buku putih 2003 dan doktrin pertahanan 1991 sama-sama melihat ancaman terbesar berada di dalam negeri. Sedangkan ancaman dari luar berupa agresi bersenjata dilihat sama-sama kecil kemungkinannya. Jikapun ada perbedaan, perbedaan itu hanya dalam merumuskannya saja misalnya dalam buku putih dispesifikasikan isu terorisme dan kejahatan transnasional. Tidak berubahnya bentuk ancaman terhadap Indonesia memperlihatkan adanya kebekuan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Sehingga dinamika sosial politik

41

Lihat Dephankam, Doktrin Pertahanan Keamanan Negara, Jakarta, 5 Oktober 1991.

54

yang semestinya dikelola dalam sisitem sosial politik yang demokratik, malah diupayakan untuk ditekan sedemikian rupa, dan jika perlu mengunakan kekuatan bersenjata. Disamping itu ideologi masih tetap dianggap sebagai ancaman bukan sebagai tantangan dalam mencari perbaikan dan perubahan secara signifikan pada tata kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pengelolaan politik yang demokratis. Arti kata masyarakat Indonesia dalam memasuki abad 21 masih ditabukan untuk mengerti dan memiliki ideologi, kecuali ideologi tunggal negara. Dengan sendirinya rumusan ancaman itu akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia untuk terlibat dalam mengur us dan menyelesaikannya. Jadi, tidak mengherankan jika saat ini sistem pertahanan yang dianut adalah sistem pertahanan semesta yang mengedepankan angkatan darat sebagai ujung tombaknya, karena ancaman itu dianggap laten dan sekaligus manifes di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kerja-kerja TNI untuk mengatasi ancaman itu akan lebih mudah jika ia bersama dengan masyarakat. Cara pandang ini pulalah yang sampai saat ini membuat Mabes TNI keberatan atas penghapusan terhadap kekuasaan teritorial yang ada pada Angkatan Darat. Dengan demikian semangat reformasi yang hendak mendemokratiskan struktur politik masyarakat di daerah 55

dan melepaskannya dari cengkeraman politik militer menjadi tersendat, bahkan cenderung tak bergeming. Sehingga semangat yang dibawa oleh proses demokratisasi yang hendak menjadikan TNI sebagai miiter profesional yang tidak mencampuri politik dan tunduk pada keputusan politik parlemen menjadi sia-sia, karena kultur dan watak Mabes TNI tidak mengalami perubahan dalam melihat seluruh dinamika masyarakat Indonesia. TNI tetap pada posisi lamanya yang selalu merasa sebagai pihak yang paling benar dan paling utama dalam mengelola masyarakat. Dengan watak yang seperti TNI, maka implementasi Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga mengalami kendala. Pertama, TNI tidak serta merta berada dibawah kendali Menteri Pertahanan yang berfungsi sebagai perencana pertahanan. Apalagi, posisi Panglimanya sejajar dengan menteri dan juga ikut dalam sidang kabinet, bahkan juga bisa langsung kepada Presiden. Soal ini acapkali memunculkan persoalan dalam hubungan militer dengan pemerintah. Sementara itu, pengawasan juga menjadi soal karena DPR sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara juga tidak mampu berfungsi secara baik akibat kentalnya rivalitas antar fraksi di dalam DPR. Walhasil, sepak terjang TNI sulit dikontrol

56

dan malah pengawasan terhadap TNI justru dijadikan bancakan politik untuk memperoleh dukungan politik dari kalangan TNI. Kelangsungan kekuasaan politik dari partai politik tidak diukur pada seberapa jauh konstituen dan masyarakat memberi dukungan kepada partai politik, akan tetapi justru yang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan adalah seberapa jauh dukungan politik militer kepada partai politik itu. Kelemahan pengawasan itu bisa kita lihat dari bagaimana DPR bersikap terhadap ancaman terorisme. Pasal 7 ayat 2, UU Nomor 3 tahun 2002 dan Buku Putih Pertahanan menyatakan TNI memiliki kewenangan untuk mengatasi terorisme dan kekuatan TNI bisa dikerahkan untuk menghadapinya. Namun dalam UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kewenangan itu ada pada polisi. Kekacauan pemberian kewenangan atau pembangunan kompetensi lembaga yang dilibatkan, memperlihatkan rendahnya kapasitas DPR untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan di bidang pertahanan, terutama mengenai ancaman dan cara menghadapi ancaman pertahanan. Pada gilirannya, TNIlah yang akan menjadi faktor penentu (determinant factor), hal itu terlihat dari kuatnya permintaan kalangan perwira tinggi TNI untuk meminta kewenangan yang lebih besar 57

dalam menghadapi terorisme. Seolah-olah persoalan terorisme hanyalah masalah ancaman bersenjata semata dan TNI bisa mengatasinya secara menyeluruh. Dalam konteks ini TNI akan menjelma menjadi kekuatan yang sama dengan kekuasan projusticia yang lain yang diemban oleh kejaksaaan dan kepolisian. Rendahnya kapasitas DPR kembali memberi ruang bagi TNI untuk bertindak seperti masa lalu, yaitu membiarkan TNI menjadi kekuatan bersenjata, kekuatan politik pada dirinya dan sekaligus penegak hukum. Dengan melihat perkembangan di atas maka, Pasal 3 UU Pertahanan Negara yang menyatakan pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai menjadi tak bermakna bagi demokratisasi Indonesia. Disamping itu, Undang-undang pertahanan negara yang konon disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 2, juga menjadi tak bermakna apa-apa ketika ternyata konsentrasi pertahanan masih ditumpukan pada kekuasaan teritorial yang berbasiskan Angkatan Darat. Hal itu bisa dikatakan demikian, karena Indonesia yang secara geografis lebih

58

besar laut dengan garis pantai yang begitu panjang sudah saatnya pertahanan dengan kekuatan angkatan laut yang diperbesar. Melihat itu, struktur teritorial mulai dari Kodam hingga Babinsa menjadi tidak relevan lagi, kecuali pada saat ini musuh atau ancaman tetap dipahami ada dari dalam sebagaimana buku putih merumuskannya. Menguatnya paham teritorial darat sebagaimana yang dirumuskan dalam pertahanan Indonesia saat ini berasal dari cara pikir tahun 50-an. Tentang hal ini, Atmadji Soemarkidjo mengatakan42; Antara tahun 1957 konsep Teritorial diubah namanya menjadi Komando daerah militer (Kodam, dan dipertahankan hing ga sekarang), tetapi fungsinya tetap merupakan komando-komando dengan kewenangan pembinaan teritorial yang luas. Kemudian pada 1958, Nasution membentuk Komite doktrin Militer yang dipimpin oleh Kolonel AJ Mokoginta dan wakilnya Letkol Soewarto. Dalam kajiannya, komite

42

Lihat Atmadji Soemarkidjo dalam Rifqie Muna (Peny) Komando Teritorial TNI: latar Belakang Sejarah, dalam Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional, (Jakarta: The Ridep Institute, 2002).

59

tersebut berkesimpulan bahwa tentara tidak mungkin memenangkan suatu peperangan modern tanpa dukungan dari rakyat. Ini yang menjadi dasar dari dipakainya doktrin Perang Teritorial pada tahun 1960 yang kemudian tidak saja menjadi doktrin TNI AD tetapi juga menjadi doktrin peperangan semesta berkat usaha meyakinkan semua pihak bahwa ini adalah satusatunya cara Indonesia untuk mempertahankan diri dari ancaman luar negeri. (Guy J. Paulker, 1963). Sebagai pengembangan dari Doktrin perang Teritorial pada tahun 1962, Kol. Soewarto di Seskoad menghasilkan Doktrin Perang wilayah, yang sebetulnya masih satu napas dengan pemikiran Nasution tahun 1948 terdahulu. Tetapi harus diakui bahwa TNI tidak semata-mata memikirkan bagaimana menghadapi musuh dari luar, tetapi sudah mempertimbangkan situasi politik di dalam negeri. Pemilu tahun 1955, berbagai pemberontakan di dalam negeri dan sikap presiden Soekarno yang semakin mengambil jarak

60

dengan TNI, menyebabkan pihak TNI bertindak lebih cepat. Sejalan dengan pengembangan doktrin-doktrin tersebut, aparat teritorial disempurnakan lagi, dan disesuaikan dengan organisasi pemerintahan sipil terbaru. Jadi, dibawah Kodim, Korem, dan Kodim dibentuk Komando Rayon Militer yang berada di tingkat kecamatan. Sementara aparat militer terbawah adalah Bintara pembina Desa atau Babinsa. Bintara ini yang berada pada tingkat Kelurahan memang tidak mempunyai aparat, dia bekerja sendiri di tengah rakyat dengan tugas utamanya justru melakukan pembinaan masyarakat secara terus-menerus dan melaporkan setiap perkembangan ke Koramil sebagai organisasi teritorial tentara yang paling bawah. Jadi pertahanan berbasiskan kekuasaan teritorial itu sangat sarat dengan agenda politik. Agenda politik itu dilandasi oleh upaya perebutan kekuasaan paska tahun 65. Dalam seminar Angkatan Darat tahun 1966 di Seskoad dan seminar Pertahanan dan Keamanan pada November 1966 disusun kekuasaan teritorial itu sebagai langkah untuk menguasai semua sektor kehidupan masyarakat. Semuanya itu dirumuskan kedalam doktrin perjuangan ABRI yang disebut Catur Dharma Eka Karma atau populer dengan

61

singkatan CADEK. Dalam CADEK (Mabes ABRI, 1988) dikatakan “hakekat sospol ABRI adalah jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI sebagai kekuatan sospol untuk secara aktif berperan serta bersama-sama dengan segenap kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan dan 43 kedaulatan...” . Dengan bersikap demikian TNI sepertinya melupakan realitas perkembangan global, geostrategis, keilmuan dan teknologi dalam melakukan pertahanan negara. Sehingga jabaran strategi dan kebijakan pertahanan nasional tetap pada posisi defensif. Tujuan politik yang hendak dicapai dari doktrin ini adalah ...kelangsungan hidup (survivability), oleh karena itu bertumpu pada strategi defensif. Tujuan lainnya, terutama pengembangan sistem (System advancement), tampaknya bukan menjadi prioritas pokok dari sitem ini. 43

Dephankam, Doktrin Pertahanan Keamanan Negara, Op.Cit, hal 25.

62

Secara kultural, oleh karenanya, sistem hanrata cenderung konservatif dan menutup diri terhadap kemungkinan perubahan.44 Andi Widjojanto melalui tulisan Destrukturisasi Teritorial menjelaskan beberapa kelemahan yang terkait dengan keberadaan komando teritorial, pertama, soal pola pembagian Zona pertahanan I (Penyangga), II (Pertahanan Negara) dan III (Perlawanan) 45. Kedua, struktur komando teritorial berkaitan dengan masalah efisiensi sumber daya46. Ketiga adalah struktur koter yang tersebar diseluruh wilayah kepulauan Indonesia disertai dengan kemampuan mobilisasi pasukan yang memadai47. Keempat, 44

Kusnanto Anggoro, Organisasi Dan Postur Pertahanan Indonesia Masa Depan, dalam Komando Teritorial TNI: Latar Belakang Sejarah, dalam Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional, The Ridep Institute, Jakarta, 2002. hal 72 45 Menurut Andi Widjojanto TNI tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menggelar operasi militer di Zona I (Diluar ZEE hingga wilayah musuh) dan Zona II (diperairan teritorial Indonesia)...Indonesia membutuhkan kemampuan militer modern seperti long and middle range strike bombers, aircraft carriers, large-scale and long range amphibious assault dan medium range attack submarines yang dibutuhkan untuk menggelar operasi militer gabungan di Zona I. Kemampuan-kemampuan yang menjadi kunci modernisasi pertahanan negara-negara di Asia Timur untuk dekade 2000-2010 saat ini tidak dimiliki dan belum dirancang dimiliki oleh Koopsau I-II maupun Armada Barat dan Timur. 46 Kekuatan terbesar TNI saat ini terletak di 12 Kodam yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Jumlah pasukan TNI-AD yang digelar di 12 Kodam tersebut hampir mendekati angka 150.000 pasukan (69,8% dari seluruh pasukan TNI-AD atau 51, 7% dari seluruh pasukan TNI). Dari angka 150.000 tersebut, 76.000 pasukan TNI bertugas di Bataliyon Infanteri, Kavaleri, Artileri, Pertahanan udara dan zeni tempur. Hal ini berarti hanya 50,6% dari pasukan teritorial AD yang bertugas di satuan tempur. Masalah efisiensi lainnya adalah masalah finansial. Keberadaan struktur komando teritorial menghabiskan hampir 45% dari total belanja Pertahanan Negara. 47 koter pada dasarnya memang merupakan proses institusionalisasi dari strategi militer yang menempatkan perang gerilya sebagai strategi utamanya. Strategi perang gerilya ini sebenarnya tidak dapat di institusionalisasi karena strategi ini merupakan bagian dari grand strategy in war yang tidak bisa digelar dalam struktur permanen dimasa damai...

63

pengembangan struktur Koter tidak mencerminkan kebutuhan pertahanan negara kepulauan yang harus ditopang oleh suatu integrated armed-forces 48. Kelima, pengembangan struktur Koter mengharuskan TNI untuk menjadi aktor tunggal pertahanan-keamanan yang harus dapat menangkal semua jenis ancaman49. Karena Strategi teritorial lebih banyak mempunyai konotasi “Perang politik” daripada perang yang sesungguhnya yang menjadi tanggungjawab profesi kemiliteran, maka TNI dengan konsep teritorialnya menjelma menjadi kekuatan politik yang sesungguhnya mengatasi kekuatan partai politik manapun. Oleh karena dalam melakukan mobilisasi massa baik untuk mendukung program-program TNI maupun untuk membentuk opini dalam menghadapi pihak-pihak yang tak disukai TNI di daerah-daerah, menjadi lebih mudah. Dengan posisinya sebagai kekuatan politik riil itu 48 Penyebaran Kodam di 13 propinsi hanya ditopang oleh 2 komando AL dan AU yang terpusat di segitiga Jakarta-Surabaya-Makassar. Masalahnya adalah pertama, dua komando terpusat AL dan AU tidak memiliki kemampuan mobilitas tinggi sehingga akan menyulitkan penerapan strategi rapid deployment yang menjadi strategi andalan pasukan khusus. Kedua, rendahnya dukungan AL dan AU ini juga menyulitkan operasionalisasi sistem integrated logistic support yang diperlukan dalam operasi militer gabungan. Ketiga pola pertahanan koter hanya akan relevan jika musuh memiliki niat untuk melakukan operasi invasi darat. Jika musuh hanya “numpang lewat” dan bertujuan untuk menguasai jalur laut, seluruh strategi Koter menjadi sia-sia. 49 Kajian-kajian terbaru dalam bidang strategi keamanan nasional dan internasional memang menunjukkan adanya perluasan konsep keamanaan (security) yang diletakkan sebagai konsep multidimensional. Sifat multidimensional konsep keamanan ini mengharuskan negara untuk mengembangkan strategi keamanan komprehensif untuk menangkal berbagai bentuk ancaman seperti ancaman militer-nonmiliter, eksternalinternal, maritime-based atau land-based, technological-based atau human-based, serta konvensional non-konvensional.

64

konservatisme dan nasionalisme sempit menjadi wacana yang paling tepat dikembangkan oleh TNI untuk mempertahankan kedudukannya. Karena lebih banyak berpolitik maka TNI mengalami kemerosotan dalam hal teknologi. Undang Undang Pertahanan dan Buku Putih Pertahanan juga luput dalam memperhatikan kebutuhan teknologi pertahanan ke masa depan. Padahal teknologi itu sangat penting dalam pertahanan, sebagaimana yang dikatakan Ninok Leksono, sebagai berikut; Dalam hal tersebut ada perhitungan minimun masa depan yang harus diupayakan perwujudan seperti pernah disampaikan Laksda. (Pur n) Wahyono bahwa luas perairan Indonesia yang 3.000.0000 km perlu diawasi. Sebuah frigat 2000 ton yang dibuat PT PAL dapat menjangkau 100 ribu km persegi sehing ga dibutuhkan sedikitnya 30 frigat. ... Jika kebutuhan minimun tersebut tidak terpenuhi jangan salahkan cita-cita yang tidak terwujud untuk mengeksploitasi ZEE dan mendayagunakan kekayaan laut 50. 65

Undang-undang Nomor 3/2003 juga tidak mengatur penarikan diri TNI dari tengah masyarakat (penghapusan teritorialisme). Perhatikan Pasal 1 dari ayat 7-11, Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya, manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk

Dr. Ninok Laksono, Permasalahan Teknologi Pertahanan Relevan, dalam Sistem Pertahanan-Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem, The Habibie Center, Jakarta, 2001. hal 264.

50

66

kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.. Pasal 7, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Menurut DR. Budiono: “... pada hakikatnya fungsi pertahanan dan keamanan negara adalah fungsi penyediaan barang Publik (Public Goods) berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman, rasa tentram, dan suasana tertib bagi rakyat untuk melakukan kehidupan normal sehari-hari. Oleh karena itu pelaksanaannya—termasuk aspek pembiayaannya—harus tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku bagi penyediaan barang publik pada umumnya”.51

67

Karena barang publik tersebut mempunyai kekhasan yaitu sebagai alat kekerasan, maka dalam penggunaannya, harus dihindari atau dijaga jangan sampai ada penggunaan kekerasan, termasuk pembatasan hak-hak masyarakat sipil. Oleh karena itu perlu adanya suatu sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif agar penggunaan kekuatan tersebut tidak menimbulkan penyalahgunaan dan eksesekses yang mengakibatkan Public goods menjadi public bads. Lebih jauh menurut DR Budiono: Sumber inefisiensi dalam penyediaan public goods, salah satunya, disebabkan karena dalam negara dunia ketiga, ada kecenderungan penerima manfaat atau konsumen menghindar dari kewajiban menyumbang untuk penyediaan barang tersebut. Sehingga alokasi dana menjadi kurang. Akan tetapi dalam masyarakat otoriter hal ini menjadi mudah. Karena proses pengambilan keputusan kolektif dapat dengan cepat diambil oleh pemegang kekuasaan. Tetapi hal ini mengandung keberbahayaan. Yaitu barang publik yang disediakan tidak

68

sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang dihendaki masyarakat banyak. Misalnya lebih mendahulukan program peluru kendali dari program peningkatan produksi pangan. Atau program polisi rahasia yang efisien dari pada polisi penegakkan hukum.52 Ditambahkan, Sementara pembiayaan Off Budget (badan usaha khusus atau pungutan-pungutan ad hoc) tidak efesien karena cenderung tidak transparan. Pada gilirannya hanya akan menimbulkan distorsi pada penentuan skala prioritas program dan pemborosan. Jika kita memang ingin membangun suatu sistem pembiayaan modern bagi penyediaan barang publik, termasuk pertahanan dan keamanan, sumber-sumber off budget harus secepatnya dimasukkan ke dalam satu pot 51 DR. Budiono, Aspek Pembiayaan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Sistem Pertahanan-Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem, The Habibie Center, Jakarta, 2001. hal 301 52 Ibid, hal. 302

69

kolektif, yaitu APBN, yang transparan dan terbuka bagi semua program yang menyangkut penyediaan barang publik.53 Selain itu persoalan profesionalitas juga akan terganggu dengan alokasi Sumber daya Manusia yang kerap dan cenderung berbisnis. Mengenai hal ini, Direktur The Ridep Institute S. Yunanto mengemukakan: bisnis militer di Indonesia, terutama pada masa lalu, memang terbukti banyak mengganggu peningkatan profesionalitas prajurit. “Bisnis TNI, baik yang dijalankan oleh orang-orang TNI secara struktural maupun oleh purnawirawan TNI, memang sangat mengganggu profesionalitas. Konsentrasi para pimpinan di TNI lebih banyak pada fungsi-fungsi di luar pertahanan,” juga karena keterlibatan dalam politik. Kondisinya semakin parah karena peran politik dan peran ekonomi itu punya interkoneksi yang jelas, sehingga mengurangi konsentrasi para 53

ibid, hal 305.

70

pimpinan TNI kepada fungsi pertahanan54. Laksamana Madya (Purn) I Gede Artjana dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan : “Sejumlah yayasan yang membiayai aktivitas militer yang telah diaudit BPK; Di Departemen Pertahanan ada Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) dengan empat unit usaha dan Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (YSBP) dengan lima unit usaha. Di bawah Markas Besar TNI ada Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri) yang mengelola lima unit usaha. Juga terdapat yayasan yang berada di bawah setiap markas angkatan. TNI AD mempunyai YKEP dengan 27 unit usaha dan 18 perusahaan patungan, Yayasan Dharma Putra Kostrad (YDPK) dan Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah (Yakobame) Kopassus, masingS. Yunanto, Militer Berbisnis Pengaruhi Profesionalitas Prajurit, Kompas, (12 September 2003). 54

71

masing dengan satu unit usaha. TNI AL memiliki Yayasan Bhumiyamca (Yasbum) yang menjalankan 32 unit usaha. Dan, TNI AU menjalankan Yayasan Adhi Upaya (Yasau) dengan 10 unit usaha.” 55 Keresahan dan dampak yang buruk bagi profesionalitas TNI dan demokrasi di Indonesia pada awalnya dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 197456. Tetapi melalui Undang-undang baru mengenai yayasan, justru diizinkan militer berbisnis melalui yayasan dengan ketentuan maksimal penyertaan 25 persen dari total kekayaan yayasan. Ukuran-ukuran milliter yang berbisnis seperti dikemukakan pengamat militer AS, Louis W. Goodman (1995), diperbolehkan asal tidak menerabas tiga pantangan. Pertama, keterlibatan militer (dalam bisnis) menghalangi kelompok lain untuk mengambil peran dalam persoalan tersebut sehingga menghambat organisasi sipil untuk mengembangkan kemampuan kritisnya dan menghambat perluasan peran sipil dalam masyarakat. Kedua, pihak militer mendapat privilese tambahan

55

Ibid Danang Widoyoko, dkk, Bisnis Militer Mencari Legitimasi, (Jakarta: ICW, November 2002). 56

72

sehubungan peran nontempur (bisnis) tersebut sehingga membuat enggan mereka untuk melepaskannya. Ketiga, angkatan bersenjata terlibat terlampau jauh (deep) dalam misi nontempur itu sehingga mengabaikan misi utamanya, yakni pertahanan.57 Sejauh ini, merujuk track record militer dalam bisnis, khususnya di era Orba, tiga pantangan itu tidak dihiraukan TNI. Bahkan, ada kesan kuat, muncul resistensi dari kalangan militer, terutama yang menikmati manisnya bermain bisnis dengan di-back-up kekuasaan (power) warisan Orba. Seharusnya saat ini institusi-institusi demokrasi dan sipil mengambil peran dan kerja yang lebih konkrit untuk tidak menempatkan TNI seperti dalam masa Orba. Bisa dikatakan hadirnya UU N0.3/2000 tentang Pertahanan dan Buku Putih Pertahanan tidak membawa perubahan yang berarti bagi peranan TNI untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu terjadi karena tidak adanya koreksi terhadap watak dan peran TNI dalam politik di Indonesia. Oleh karena acap kali tindakan militer Indonesia bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang. Pembelian Pesawat Sukoi adalah salah satu contohnya.

57 Dalam Mohammad Samsul Arifin, Akhir Keemasan Bisnis Militer, Pikiran Rakyat, 4 Januari 2003.

73

Sedangkan contoh lain tidak diindahkanya UU secara baik itu adalah pemberlakuan darurat militer di Aceh yang berkepanjangan dan operasi militer di Aceh yang tak berdasarkan pertimbangan keperluan dan kebutuhan yang pasti oleh DPR.

74

D. PENUTUP Dari seluruh paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lemahnya institusi negara yang dikelola oleh para politisi sipil menjadikan militer mudah kembali masuk kedalam arena politik. Apalagi dalam rentang negosiasi transisi politik, politisi sipil tidak memiliki posisi tawar yang kuat dengan militer. Pada gilirannya otoritas politik yang ada, parlemen dan kekuatan partai politik yang semestinya mampu mengkoreksi seluruh watak dan sepak terjang militer justru malah bersekutu dengan militer. Selain itu juga, dapat disimpulkan bahwa militer saat ini tidak menyumbang secara signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena militer tidak mau dikoreksi disatu sisi dan lemahnya posisi politik elit sipil yang berkuasa, baik di parlemen maupun eksekutif, di hadapan TNI. Oleh karena itu sebagai kekuatan politik dari rezim lama, TNI tetap menjalankan watak otoriteriannya dengan pola terror, intimidasi, kekerasan atau pengintaian untuk menundukkan kekuatan politik lain atau massa rakyat. Ditingkatan konstitusi telah terjadi perubahan pada Pasal 30 UUD 1945 saat proses amandemen I tahun 1999. Sedangkan dalam tahun 2000, MPR membuat dua buah

75

ketetapan, yakni TAP MPR Nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri, dan TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Pada tahun 2002 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta turunannya berupa Buku Putih Pertahanan Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pertahanan pada tahun 2003. Namun perubahan ditingkat Undang Undang itu tidak membawa dampak pada perubahan prilaku. Hal itu terlihat dari masih menguatnya kekuasaan teritorial TNI dengan penambahan Kodam dan Korem. Termasuk juga, masih ikutsertanya TNI dalam mengontrol gerakan politik massa rakyat, penggunaan dana off budget tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik melalui sumber-sumber bisnis militer, serta masih kentalnya intervensi politik militer terhadap kehidupan peradilan dalam proses penegakan hukum. Setelah lima tahun reformasi berjalan serta telah dibuatnya sejumlah perangkat hukum berkenaan dengan perbaikan institusional militer paska mundurnya Soeharto, cita-cita ideal akan terciptanya masyarakat sipil yang demokratis, masih menjadi tanda tanya bagi masa depan Indonesia. Hal ini dikarenakan sejumlah peraturan dan kebijakan tersebut tidak mendapat dukungan politik dalam penegakannya. Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan TNI gagal menempatkan peran dan posisi militer 76

dalam negara demokratis. Misalnya dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, posisi Panglima TNI berada langsung dibawah Presiden. Berarti sejajar dengan Menteri Pertahanan. Padahal idealnya, TNI berkewajiban menjalankan sejumlah perencanaan yang diprogramkan oleh Departemen Pertahanan.

77

Rekomendasi: 1. Perlu dilakukan tindakan eksaminasi berupa judicial review melalui Mahkamah Konsitusi terhadap sejumlah UndangUndang yang memberi peluang TNI mengingkari prinsip-prinsip Negara demokrasi, antara lain yaitu Undang Undang Pengadilan Militer dan Undang Undang Pertahanan Negara; 2. DPR perlu melakukan tindakan-tindakan pengawasan maupun kontrol yang jauh lebih serius dan lebih ketat terhadap TNI, berdasarkan kewenangan yang ada, serta tidak menjadikan sebuah produk hukum berupa Undang Undang sebagai dagangan politik jangka pendek. Oleh karena itu, para anggota DPR juga perlu mempertajam kemampuan dan kapasitas dirinya secara paradigmatik, minimal memiliki pengetahuan yang memadai tentang militer dalam masyarakat yang demokratis serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. 3. Perlu memformulasikan tempat dan posisi TNI dalam politik saat ini secara lebih jelas dalam kendali otoritas sipil. Sehingga TNI tidak mudah memanipulasi masa lalunya yang menjadi alat

78

kekuasaan untuk kembali berpolitik, menindas dan korup. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya pembongkaran sejarah secara resmi terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap institusi militer di masa lalu. 4. TNI sendiri juga harus merubah paradigma, doktrin dan tindakannya agar mampu menjadi bagian yang integral bagi bangsa Indonesia yang demokratis. Sebaliknya, jika TNI masih terus mengedepankan penguasaan, apalagi menggunakan kekerasan, maka TNI hanya akan kembali menjadi “negara dalam negara”. 5. TNI harus tunduk pada otoritas sipil yang demokratis. TNI harus tunduk pada penegakkan hukum, termasuk proses peradilan hak asasi manusia. TNI harus dipimpin oleh seseorang yang cerdas, yang mampu menempatkan diri dalam perwujudan masyarakat yang demokratis, menjunjung supremasi sipil, dan konstitusional. TNI selayaknya dipimpin oleh Jenderal yang berasal dari kalangan Angkatan Laut, sesuai dengan kapasitas geo-politik negara Indonesia.

79

Daftar Pustaka Buku Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyeskere, Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-undang, edisi kedua, (Jakarta, Elips, 2002), Dephan, Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21, (Jakarta,Dephan, 2003). Dephankam, Doktrin Pertahanan Keamanan Negara, (Jakarta, 5 Oktober 1991) Dyah Rahmany P, Matinya Bantaqiah, Menguak Tragedi Beutong Ateuh, (Banda Aceh: Cordova,2001) Edward Luttwak, Coup d’Etat, A Practical Handbook—A Brilliant Guide To Taking Over A Nation. (Greenwich, Fawcett Premier book, 1969). Indria Samego (Peny) Sistem Pertahanan-Keamanan Negara, Analisis Potensi dan Problem, (Jakarta: The Habibie Center, 2001). Louis Irving Horowitz, Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

80

Maria Farida Indrati Soeprapto, SH, MH, Ilmu PerundangUndangan, dasar-dasar dan pembentukannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998) Mark E. Warren (edit) Democracy and Trust, (Cambrigde University press 1999). Markas Besar TNI, TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa, (Jakarta: Markas Besar TNI, 1999). Peter Britton, Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia, (Jakarta:LP3ES, 1996) Rifqie Muna (Peny) Komando Teritorial TNI: Latar Belakang Sejarah, dalam Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional, (Jakarta: The Ridep Institute, 2002) Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyuting) Hubungan Sipil Militer dan Tanrsisi Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: CSIS, 1999) Robert P Clark, Menguak Kekuasaan dan Politik Di Dunia Ketiga, (Jakarta: Penerbit Erlangga,1989) Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terjemahan oleh Asril Marjohan), (Judul asli; democratization in the late twentieth century, 1989) (Jakarta: Grafiti, 2001).

81

Victor Conde, A Handbook Of International Human Rights Terminology, (USA: University of Nebraska Press, 1999). Makalah/Jurnal Amiruddin, “Dwifungsi ABRI: Perspektif Sejarah dan Masa Depannya.” Dalam Diponegoro 74: Jurnal HAM dan Demokrasi, YLBHI, III/07/1999.. Brussels Group for International Justice, Following on From the the Colloquium “The fight Against Impunity: Stakes and Perspectives” (Brussels, March 11-13 2002)”, Brussels Principles Against Impunity and for Internasional Justice”. Danang Widoyoko, dkk, Bisnis Militer Mencari Legitimasi, (Jakarta: ICW, November 2002). Daniel S. Lev, “ABRI dan Politik: Politik dan ABRI,” dalam Diponegaro 74, Jurnal HAM dan Demokrasi, No.7/III/April 1999, YLBHI,. Karlina Supelli, dalam Orasi Kemanusiaan pada Ulang tahun IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Jakarta, 26 Desember 2002. Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel, Makalah berjudul “Tempat dan Peran Militer Dalam Masyarakat Sipil Yang Demokratis. Pengalaman Reformasi Militer Jerma,” Jakarta: FreidrichEbert-Stiftung, 2002.

Mohammad Samsul Arifin, Akhir Keemasan Bisnis Militer, Pikiran Rakyat, 4 Januari 2003 Usman Hamid, “The Great Wall Of Impunity”, fact sheet untuk Konferensi Internasional INFID di Yogyakarta. S. Yunanto, Militer Berbisnis Pengaruhi Profesionalitas Prajurit, Kompas, 12 September 2003. Berita Media Kompas, 6 Januari 2004.Ada Strategi Besar Pihak TNI untuk Menguasai Parlemen. Republika, 24 April 2003,KSAD Anggap Pembunuh Theys Pahlawan. Koran Tempo, 5 Agustus 2003, Berkas 14 Anggota TNI Tersangka Penculikan Dikembalikan. Koran Tempo, 15 Agustus 2003, Hadapi Terorisme, Pemerintah Ingin Peran TNI Diperbesar. . Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I-IV Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Institusi TNI dan Polri Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Hal-hal Yang Bisa Kita LAKUKAN

1. Berbagilah dengan teman-teman, sahabat dan keluarga tentang pandangan maupun sikap kita tentang peran militer di Indonesia. Adakanlah dan hadirilah setiap acara atau forum dalam bentuk apapun seperti pelatihan maupun pendidikan di sekitar kita, bantulah warga masyarakat memahami apa yang harus diketahui dan dimengerti. 2. Datanglah saat diadakan pawai damai di wilayah kita. Akan lebih baik lagi, jika kita yang berinisiatif dan mengajak temanteman, keluarga dan warga sekitar kita. Bangunlah komunikasi dengan organisasi-organisasi yang menurut kita penting, baik organisasi masyarakat maupun mahasiswa. 3. Pakailah pin, bendera, kaos, stiker, atau apapun yang bisa menunjukan sikap kita terhadap permasalahan ini. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan posisi maupun mendiskusikan sikap kita kepada siapapun yang bertanya tentang permasalahan ini. 4. Tulislah surat kepada anggota perwakilan kita di DPD, DPRD maupun DPR, begitupula Presiden, Menteri-Menteri serta pejabat terkait, tentang sikap kita atas

peran militer di Indonesia yang profesional dan ideal dalam proses demokratisasi. Jangan lupa, ketahuilah juga bagaimana ang gota perwakilan kita mengambil sikap dalam permasalahan ini. 5. Tulislah surat kepada editor ataupun pemimpin redaksi media cetak maupun elektronik, baik nasional maupun yang ada di tempat kita, apabila terdapat hal-hal yang ingin kita sampaikan menyangkut pemberitaan di medianya. Jika diperlukan, mintalah kesediaan waktu untuk berdiskusi dari pihak editor maupun pemimpin redaksi media tersebut. 6. Lakukanlah kontribusi materil maupun non materil, kepada organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang kita dukung karena ide maupun pandangannya, terutama saat mereka mengadakan pertemuan untuk memperoleh dukungan. 7. Sampaikanlah posisi kita kepada pejabat maupun perwakilan kita. Caranya mudah, yaitu dengan berkelompok, bersama dengan anggota masyarakat lainnya, mintalah kesediaan waktu dari pejabat maupun perwakilan kita yang duduk di lembaga perwakilan seperti DPD, DPRD dan DPR; lembaga pemerintah

seperti Camat, Bupati, Gubernur ataupun Presiden; serta lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. 8. Teruslah mengikuti perkembangan informasi aktual serta beritahukanlah terus sahabat maupun keluarga kita tentang informasi yang ketahui. Pengetahuan kita sangat penting agar mereka peduli terhadap permasalahan ini. 9. Gunakanlah kemampuan yang kita miliki; jika kita pengacara, bantulah mereka yang ditangkap/ditahan karena politik; jika kita seniman, jelaskanlah sikap kita lewat lagu, puisi/sajak, maupun drama teater; jika kita pebisnis janganlah berbisnis dengan militer, seperti menggunakan backing dari militer. Kesemua hal ini bisa kita lakukan, dimanapun agar warga di sekitar kita memahami permasalahan dan selanjutnya mengambil sikap.

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Lampiran 1 Deskripsi beberapa kasus Pengadilan Militer/Koneksitas yang menghindar dari Pengadilan HAM di Indonesia Kasus

Pelanggaran hukum

Locus/ Tempus

Progress

Penculikan Penculikan dan penghila-ngan aktifis orang secara paksa serta penyiksaan 1998 oleh Pasuka Mawar Kopassus TNI (saat itu ABRI)

1997-1998, Jakarta dan beberapa daerah lainnya di pulau Jawa

Kasus ini dibawa ke Mahmil II08 Jakarta. Para terdakwa yang diadili terdiri dari prajurit tingkat lapangan berikut juga komandan pasukan mawar. Sementara ko-mandan Kopassus—Prabowo Soebiakto, yang juga telah mengakui perbuatan/ perintahnya—hanya di hukum berupa pemecatan, melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Kasus Trisakti

12 Mei 1998, di depan kantor walikota jakarta Barat, g rogol, Jakarta

Kasus ini hanya diproses melalui mahkamah militer terhadap beberapa anggota bawahan Kepolisian. Mahkamah militeri tidak mampu membongkar keterlibatan atasan-atasan ABRI yang memberikan kebijakan pengamanan pada masa 19961998.

Semanggi II

Penembakan dan penyerangan serta tindakan kejam lainnya terhadap ribuan mahasiswa Triskati dan beberapa mahasiswa lain-nya. Dari tindakan ini berakibat meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti, ratusan mahasiswa dan masyarakat luka, puluhan orang mengalami penangkapan secara sewenangwenang. Penembakan terhadap seorang mahasiswa FT UI; Yun Hap. Proyektil yg bersarang di Yun Hap identik dengan senjata FNC no seri 046743, yang menjadi senjata inventaris terdakwa Prajurit I Buhari Sastro Tua Putty. Putty di dakwa, pertama, ps 338 KUHP tentang pembunuhan, sub ps 351 (1) jo (3) KUHP ttg penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kedua, ps 359 KUHP ttg kealpaan yg menyebab-kan org lain mati.

Oktober 1999, disekitar jembatan Semanggi—Universitas Atmajaya, Jakarta.

Sejak 9/6/03, setelah 3,5 tahun, kasus ini disidangkan di Mahmil II-08 Jakarta. Terdakwa adalah tamtama penembak mahir dari batalion Artileri Medan 10/Kostrad, Cilua Bogor. Saat kejadian terdakwa melaksanakan tugas sebagai anggota PPRM dibawah kendali operasikan kepada Kapolda Metro Jaya sejak tgl 9/9/99.

87

Pembantaian seorang Ulama; Tengku Bantaqiyah Tengku Bantaqiyah dan puluhan (Koneksitas) murid laki-laki di pondok pesantrennya. “tuduhan” terhadap Bantaqiyah; berdasarkan laporan Intellijen Juni 1999: orang2 bantaqiyah telah membunuh 9 serdadu RI (2 Polri dan 7 TNI) menjelang Pemilu 1999, 6 hari kemudian membunuh 14 serdadu TNI-AD. Bantaqiyah terlibat aliran sesat. Menanam dan memper-dagangkan Ganja. Bantaqiyah pernah di hukum 20 tahun penjara. Dalam aksi pembantaian tersebut diawali dengan kontak senjata selama 10 menit.kemudian setelah itu serdadu Penculikan RI menemukan sejumlah senjata dan alat komunikasi. dan penghilangan Penculikan terhadap warga/ orang di pengungsi di desa Toyado, Poso oleh Toyado, aparat TNI 711 yang datang dengan Poso, Truk. Persitiwa ini terjadi saat makan Sulteng sahur bulan puasa tahun 2001. 8 orang korban dibawa oleh aparat TNI saat itu juga dengan Truk. Belakangan diketahui bahwa 2 org berhasil menyelamatkan diri. Mereka juga sempat diserahkan ke komunitas yang beda agama lainnya yg sedang konflik dengan mereka. 3 orang meninggal dunia. Sisanya masih hilang sampai saat ini. 27 Juli (Koneksitas) Penyerangan sejumlah aparat militer yg di “Sipil”kan dan mengatas namakan massa PDI pro Soerjadi, ke massa PDI pro Mega yg menguasai kantor DPP PDI di jalan diponegoro jkt. Perseteruan terjadi karena Pro Mega merupakan pihak yg tidak direstui oleh pemerintah Orde Baru. Terpilihnya Mega menjadi Ketum PDI tentu mengkha-watirkan posisi Orde Baru. Sejumlah petinggi militer terlibat dalam penggulingan dan perebutan PDI melalui penyerangan fisik pd 27/7/96.

88

23 Juli 1999 di Beutong Ateuh, Aceh.

Kasus ini dibawah ke Pengadilan Koneksitas. Di PN Aceh. Karena menyedot perhatian masyarakat, PN selama 12 kali persidangan dijaga oleh 1000 personil militer. Terdakwa dalam kasus ini sebanyak 25 orang, termasuk 1 org sipil. Tetapi dari 25 org ini tidak termasuk org yg paling bertanggung jawab yaitu Kolonel Sudjono (Pengawas operasi lapangan), padahal ia merupakan tersangka utama. Putusan yg diberikan PN Aceh; 8 tahun penjara terhadap 11 org. 9 tahun terhadap 13 org dan 1 org dihukum selama 10 tahun.

Peristiwa ini terjadi saat sahur pada bulan puasa tahun 2001, di Poso Sulteng.

Kasus ini pernah dila-porkan ke Komnas HAM saat angg. Komnas HAM ke Poso, tapi tidak mendapat tanggapan. Saat ini kasus penculikan ini sedang ditangani oleh Detasemen Polmil Wirabuana VII/2 Palu, setelah sempat dikembalikan oleh Odmil III7 Manado karean berkas 14 angg. TNI tersebut dinilai kurang lengkap. Sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif ber upa pemecatan

27 Juli 1996 di jalan Diponegoro Jkt. Tepat (di Depan) Kan-tor DPP PDI.

Karena ketahui kemudian bahwa banyak kalangan sipil yg jug a terlibat, maka di pilihan pengadilan Koneksitas sbg cara “penyelesaiannya”. Saat ini yg sudah masuk Pengadilan 3 berkas. 2 berkas dgn tsangka sipil sebanyak 3 org. 1 berkas dengan tersangka militer. Di tingkat sipil tertinggi soerjadi (Ketum PDI versi Orba) dan ditingkat militer tertinggi Sutiyoso (saat itu sebagai Pangdam Jaya) saat ini sbg Gubernur.

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

Theys Eluay disiksa hingga Tewas, sebelumnya sempat hilang beberapa hari. Diketahui kemudian sejumlah tindakan tersebut dilakukan oleh 7 orang ang gota Kopassus terhadap Theys.

Dilakuakn pada 10 November 2001, setelah Theys Eluay selesai mengha-diri acara peri-ngatan hari Pah-lawan di Markas Satgas Tribuana X di Gunung Hamadi Jayapura.

Kasus Pemerkosaan terhadap 4 pemerkosaan perempuan, warga desa Alue Lhok, Aceh oleh tiga orang DI Aceh anggota TNI dari Yonif 411/ Pandawa Salatiga, AD. Pada antara waktu 20-22 Juni 2003. keberadaan anggota TNI tersebut saat sedang menjalankan operasi pengendapan di desa tempat korban tinggal.

Peristiwa ini dilakukan saat pemberlakuan Darurat Militer di Aceh berdasarkan Keppres 28 tahun 2003.

Pembunhan Theys Eluay, Papua.

Oleh Mahmil III/12 Sby, pada 21/4 empat diantaranya (Letkol Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agus Supriyanto, Praka Achmad Zulfahmi) divonis 3,6 tahun dan dipecat dari kesatuannya. Mereka, oleh majelis hakim, dinyatakan terbukti melaku-kan penganiayaan yg menyebabkan kematian thdp Theys. Yg menarik setelah putusan tersebut, KSAD sdr Ryamizard Ryacudu, menya-takan para prajurit tersebut sbg pahlawan karena yg dibunuh adalah PEMBE-RONTAK. Ketiganya disidangkan secara terpisah di Mahmil I-01 Banda Aceh. Pengadilan ini di gelar di kota Lhokseumawe. Atas ketiga anggota tersebut telah diputuskan bersalah pada 19/7 oleh Mahmil I-01. majelis hakim memutuskan bagi Praka Seprianus Lau Webang diganjar 3 th 6 bulan penjara dan dipecat. Pratu Husni Dwila 3 th penjara dan dipecat. Pratu Awaludin 2 th 6 bulan dan dipecat.

89

Lampiran 2 Data Komando Teritorial Angkatan Darat di Indonesia (2002) Diambil dari Andi Widjojanto dalam Destrukturisasi Komando Teritorial, dalam buku Komando Teritorial TNI: Latar Belakang Sejarah, dalam Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional, (Jakarta: The Ridep Institute, 2002) B. B. B. KODAM KOREM KODIM B. B. Pertahanan Zeni Infanteri Kaveleri Artileri Udara Tempur I 1 2* 1 6 35 12 1 Bukit Barisan II 1 1 1 4 21 5 1 Sriwijaya III 1 1 2 4 21 6 1 Siliwangi IV 1 1 1 36 7 1 Diponegoro 4 V 1 1 1 33 6 1 Brawijiaya 4 VI 1 2* 30 9 1 Tanjungpura 4 VII 5 35 7 1 1 1 1 Wirabuana VIII 1 4 14 6 Trikora IX 1 4 39 5 Udayana X n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Pattimura XI Iskandar n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Muda Jaya

2

7

3

2

1

2*

1

Total

41

271

66

8

8

8

10

Keterangan : n.a : tidak ada data *: memiliki detasemen pertahanan anti rudal 90

Lampiran 3 Data Populasi Indonesia per Provinsi Tahun 2000 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua INDONESIA

Jumlah Penduduk 3,930,905 11,649,655 4,248,931 4,957,627 2,413,846 6,899,675 1,567,432 6,741,439 900,197 8,389,443 35,729,537 31,228,940 3,122,268 34,783,640 8,098,780 3,151,162 4,009,261 3,952,279 4,034,198 1,857,000 2,985,240 2,455,120 2,012,098 2,218,435 8,059,627 1,821,284 835,044 1,205,539 785,059 2,220,934 206,264,595

Sumber : http://www.bps.go.id/sector/population/ 91

Lampiran 4 Data Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI diwilayah (KODAM) seluruh Indonesia 1998-2003 A. 1998 KODAM

Penghilangan Orang

Pembunuhan

Penyiksaan

Kodam VIII/ Trikora Kodam Jaya Kodam VII/ Wirabuana Kodam V/ Brawijaya

5

-

-

14 -

21 -

1

-

148

-

B. 1999 KODAM Iskandar Muda Kodam II/ Sriwijaya KodamIII/ Siliwangi Kodam VI/ Tanjung Pura Kodam VIII/ Trikora Kodam Jaya

92

Penahanan Penyiksaan Penghilangan Pembunuhan 533

353

19

256

-

49

-

4

-

-

-

57

-

31

-

1

-

63

-

14

-

123

-

5

Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia

C. 2000 KODAM Iskandar Muda Kodam II/ Sriwijaya Kodam VII/ Wirabuana Kodam VIII/ Trikora Kodam Jaya

Penahanan Penyiksaan Penghilangan Pembunuhan 38

88

22

61

11

-

-

-

4

5

1

47

88

1

50

1

-

-

-

D. 2001 KODAM Iskandar Muda Kodam VII/ Wirabuana Kodam VIII/ Trikora

Penahanan Penyiksaan Penghilangan Pembunuhan 206 -

151

32

167

-

1

-

-

-

4

-

93

E. 2002 KODAM Iskandar Muda Kodam VII/ Wirabuana Kodam VIII/ Trikora

Penahanan Penyiksaan Penghilangan Pembunuhan 429

846

69

502

2

14

-

5

3

53

-

22

F. 2003 KODAM Iskandar Muda

94

Penahanan Penyiksaan Penghilangan Pembunuhan 49

74

16

112

Profil KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIPHAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM. Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

96

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timot-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistim dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial,

97

kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya. Visi Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender. Misi a. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara. b. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara. c. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

98

Nilai-nilai Dasar Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsipprinsip non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Dasar Perumusan Program Kerja 1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecender ungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu. 2. Due Process of Law Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

99

3. Rehabilitasi Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas. 4. Rekonsiliasi dan Perdamaian Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban. Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan faktafakta dan kebenaran 100

yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk tur ut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah. 5. Mobilisasi Sikap dan Opini a. Anti politik kekerasan Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung. b. Pelanggaran HAM Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi 101

segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia. Badan Pekerja Usman Hamid, Koordinator, Edwin Partogi, Ka. Bidang Operasional, Sri Suparyati, Ka. Bidang Internal, Bidang Operasional; Indria Fernida Alpha Sonny, Nining Nurhaya, Abusaid Pelu, Victor da Costa, Sinung Karto, Haris Azhar, Muhammad Harits, Papang Hidayat, Helmi Apti, Muhammad Islah. Bidang Internal;, Nur’ain, Bobby, Hardini, Guan Lee, Agus Suparman, Rohman dan Heri.

102