POLITIK ISLAM INDONESIA DAN TANT

56 Shofaussamawati, Indonesia dan terhadap Tantangan Global Etos Kerja Murniati: Politik Islam 138 Dakwah Al-Qur’an Semangat

JURNAL AN-NIDA Jurnal Komunikasi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Vol. 7 (1) (2015): 56 - 65

POLITIK ISLAM INDONESIA DAN TANT ANGAN GLOBAL ANTANGAN Murniati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, Jl. Taman Siswa Tahunan Jepara 59427, [email protected]

Abstract In long history of NKRI, Islam politics in Indonesia has the own color. Islam came to Indonesia for about twelve century by peace way. On 1945, all of the Indonesian people struggled to get a freedom. Meanwhile, now the struggle of Islam is to come out the Islamic people from global capitalism. Pancasila, as an Indonesian ideology, is the foundation of stated life that is used as guidance in behaving. Since Indonesia was independent, the Keywords Islamic people must own effort to create advancement. On the old and new colonial period, the Islamic people did not get the space of aspiration and politics, Islam, global politics. However, since the coming of Reformation era, the Islamic people challenge. started getting public space.

Abstrak Politik Islam Indonesia dalam perjalanannya menjadi warna tersendiri dalam sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-12an Islam dengan jalan damai. Pada tahun 1945 seluruh penduduk Indonesia berjuang untuk merdeka, sedangkan kondisi sekarang ini perjuangan Islam adalah membawa umat Islam keluar dari kapitalisme global. Pancasila sebagai ideologi Indonesia adalah dasar kehidupan bernegara yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Sejak Indonesia merdeka, umat Islam terus berusaha untuk berkembang. Di era orde lama dan orde baru umat Islam belum mendapatkan ruang aspirasi dan berpolitik, namun sejak era reformasi umat Islam mulai mendapatkan ruang publik.

Jurnal ANNIDA, Vol. 7 No. 1, 2015

Murniati: Politik Islam Indonesia dan Tantangan Global

A. PENDAHULUAN Umat Islam dalam sejarahnya adalah umat yang dinamis dimana keberhasilan umat Islam pada masa-masa awal menegaskan akan misi wahyu yakni sebuah usaha untuk menciptakan masyarakat Rabbaniyah-berketuhanan di bumi. Persoalan struktur politik, praktek-praktek ekonomi, dan kebiasaan-kebiasaan sosial harus sesuai dengan keyakinan umat Islam (Volt, 1997: 27). Islam adalah instrumen Ilahiyah untuk diterjemahkan dalam memahami dunia dan segala isinya. Pada kenyataannya eksistensi Islam cenderung difahami mempunyai watak holistik dalam arti hubungan Islam dengan semua aspek kehidupan harus dibangun dengan pola yang legal dan formal (Effendy, 1998: 61). Realitas yang tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi ritme zaman adalah bahwa agama dan sistem politik secara otomatis dan cerdik salalu berjalan dan saling mempengaruhi, sebagaimana pendapat Nur Cholish Madjid (2007: 166) bahwa pertumbuhan dan perkembangan agama itu secara otomatis seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik. Agama Islam hadir dan perkembangannya juga mengilhami kontestasi dan konstelasi politik yang ada. Diawali pada zaman Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke kota Yatsrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan sosial kemasyarakatan khususnya dalam aturan yang dinamis dan demokratis sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah. Demikian juga ketika agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-12an. Sebagian sejarawan mengatakan pada 7 M, sudah ada jalur Internasional yang ramai melalui selat Malaka yang menghubungkan dengan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Begitu juaga pola dakwah Islamiyah yang dilakukan para Wali Songo adalah dengan cara yang arif

57

dengan tetap mempertimbangkan Socio Cultur masyarakat Jawa. Sehingga Islam bisa dengan mudah diterima dalam semua struktur sosial. Dalam perjalanannya Indonesia mempunyai sejarah panjang sebagai negeri yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dari pengaruh dan intervensi para penjajah. Keberadaan Islam pada masa kolonialisme Eropa secara eksistensi mengalami benturan yag luar biasa dimana para penjajah tidak hanya menjajah secara kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya tetapi juga keyakinana keagamaan. Dimana Barat melalui rekayasa sosialnya (Social Enginering) berusaha melakukan ekspansi ekonomi maupun ideologis. Pada kurun kolonialisme hubungan politik antara Islam dan negara mengalami proses alianisme gerakan. Dimana NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar yang muncul tahun 1930an memilih jalur politik kultural (Cultural Politic) sebagai reaksi yang dipandang strategis dalam menghadapi kaum imperialis. Nalar gerakan yang terbangun dalam masyarakat Islam Indonesia adalah bagaimana kemerdekaan bisa direbut dari kaum imperialisme. Fenomena politik Islam dan negara bergeser ketika awal kemerdekaan dimana perdebatan yang muncul adalah tentang corak negara apakah “Islam” atau “nasional”. Dikotomi tentang Islam dan negara terus berlanjut dari masa Orde Lama, Orde Baru bahkan sampai sekarang ini. Padahal sekarang ini kita berada di alam global dimana percepatan disegala bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, dan komunikasi terjadi melapaui batas. Sebagaimana disampaikan seorang futurolog John Naistbith: “Thes new source of power is not money in the hands of a few but information in the hands of many” (kekuatan baru dewasa ini bukanlah harta karun di tangan segelintir manusia akan tetapi jaringan informasi di tangan banyak orang).


58


Realitasnya antara Islam dan kondisi global atau globalisasi adalah faktor yang selalu berkembang sebagai hubungan yang saling mempengaruhi. Dan dalam konteks ke-Indonesiaan eksistensi perjalanan Islam di Indonesia berpengaruh positif terhadap bangsa dan negara dalam realitas global di Indonesia sampai sekarang ini. Berdasarkan penjelasan di atas, pada kondisi global saat ini sebenarnya seperti apa fenomena politik Islam di Indonesia dan bagaimana realitas Islam di era global?

B. PEMBAHASAN 1. Fenomena politik Islam di Indonesia Era Imperialisme Barat Abad 16 tepatnya pada tahun 1596 adalah awal mula kaum Imperialis Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya di Nusantara setelah Imperialis Portugis, lewat misi dagang hingga abad ke-19. Karena pada abad ini Nusantara merupakan sumber pendapatan penting bagi negara-negara Eropa, yang semula dilakukan melalui pemerintahan pedagang Hindia-Belanda atau VOC (Verenigde Oost Indiche Compagnie) hingga pertengahan abad ke-19 pemerintahan VOC berganti (Iqbal & Nasution, 2010: 24). Pada tahun 1816 pemerintahan Belanda mengambil alih VOC dan menguasai Nusantara. Selama 350 tahun Belanda menguasai Indonesia dengan cara: Pertama, secara politis mengakuai keberadaan Islam dan mengakuai hukumnya. Kedua, secara teoritis beberapa sarjana Belanda seperti Salomon Keiyer (1823-1868) dan William Christian Van Den Berg (1845-1927), Keiyer menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam dan pandangan ini dilanjutkan oleh Van Den Berg dengan memberlakukan Receptio in complexu berlakunya hukum Islam tidak harus sama dengan yang berlaku di Timur Tengah (Iqbal & Nasution, 2010: 250).


Tahun 1889 Belanda mendatangkan seorang ahli Islam yaitu Chritian Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai penasihat pemerintah penjajah Belanda. Snouck membalikkan teori Van den Berg dan membangun teori Receptie yaitu yang berlaku pada msyarakat pribumi sebenarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku apabila norma-normanya sudah diakui dan diterima masyarakat tersebut (Iqbal & Nasution, 2010: 251). Snouck berpendapat bahwa kaum muslim Indonesia lebih menghargai mistik daripada hukum Islam yang lebih spekulatif daripada pelaksanaan kewajiban menjalankan agama itu sendiri. Snouck menyarankan kepada pemerintah Hindia-Belanda agar supaya masyarakat dibiarkan dengan lebih menggunakan hukum adat agar masyarakat tidak mempunyai kesatuan hukum sehingga mudah dipecah belah. Pandangan inilah yang kemudian menjadi arah kebijakan pemerintah HindiaBelanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck berupaya mempersempit ruang gerak Islam pada wilayah ritual belaka dan mencegah munculya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang pemerintah Belanda (Iqbal & Nasution, 2010: 252). Kesadaran dan perlawanan dari masyarakat Indonesia mulai terbangun ketika pemerintah Hindia-Belanda ingin memberlakukan hukum sipil Barat yang dimentahkan oleh Van Vollenhoven murid Snouck. Menurutnya hukum adat yang berlaku dimasyarakat berakar dari kesadaran hukum mereka sejak dulu dan ini berhasil membangun kesadaran masyarakat Indonesia bertipologi tertib dan damai karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ritual dan mistik. Tahun 1930-an mulai bermunculan organisasi sosial keagamaan yang dipimpin kaum muda Indonesia yang telah selesai belajar dari luar negeri dan menggerakkan masyarakat Indonesia dengan semangat pergerakan lewat organisasi sosial keagamaan diantaranya NU dan


Muhammadiyah. Namun pada awal perjalanannya antara NU dan Muhammadiyah mempunyai garis perjuangan dan prinsip yang berbeda secara ketat yaitu NU menkhidmadkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang konsisten menjaga tradisi sehingga dicitrakan sebagai kaum tradisionalis dan Muhammadiyah sebagai kaum modernis. Sebagaimana pandangan Feith yang dikutip Zen (2004: 17) terdapat dua golongan Islam yang saling berseberangan: Pertama, kelompok reformis (mencakup aliran modernis dan fundamentalis) yang aktif berpolitik dan berpusat di Masyumi. Kedua, kelompok konservatif yang berpusat di NU. Namun mulai abad ke-19 bermunculan semangat gerakan nasioanalisme yang disuarakan kaum pribumi lewat sebuah aliansi kepentingan bersama tentang gerakan konfrontatif terhadap Imperialis Belanda dengan cara perbedaan pandangan di antara kelompok sosial keagamaan tersebut diredam dengan meleburkan diri ke dalam MIAMI (Majlis Islam A’la Indonesia) sebagai implementasi Mabadi Khaira Ummah. Garis perjuangan yang sama mengarah pada semangat tolong menolong (mu’awanah) antara sesama organisasi sosial keagamaan diantaranya NU dan Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi munkar pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya untuk bersama dengan Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) meningkatkan tuntutan “Indonesia Berparlemen” kepada pemerintah Hindia Belanda di Den Hag, akan tetapi tuntutan itu di tolak oleh Belanda (el-Guyanie, 2010: 3334). Perlawanan secara fisik dilakukan para kyai pada zaman Jepang yang dipimpin oleh para kyai, santri dan masyarakat pribumi.

Era Orde Lama Era orde lama adalah masa dimana Soekarno berkuasa dengan pola demokrasi terpimpin yang menjadi ikon kepemimpinannya, politik Indonesia tidak lagi kompetetif, kenyataan tersebut

59

telah menghalangi partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pennyelenggaraan negara dalam pengertian yang sebenarnya (Efendy, 2000: 215). Keberadaan Islam mulai termarginalkan, bukti marginalisasi umat Islam adalah ketika umat Islam gagal memasukkan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia tahun 1945. Kegagalan umat Islam menjadikan Islam sebagai dasar negara digagalkan oleh Masyumi sebagai representasi dari partai Islam, realitas tersebut semakin menempatkan Islam jauh dari wilayah kekuasaan (Basith, 2006: 159). Dalam hal ini masyarakat muslim Indonesia dibudayakan dalam ritual keagamaan tanpa diberi kesempatan untuk ikut berkiprah diranah publik. Hal ini adalah merupakan budaya turunan dari Belanda, dimana Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven memetakan umat Islam dalam ranah agamis dan mistis. Islam diarahkan pada ibadah-ibadah ritual sholat, puasa, dan sejenisnya, sehingga umat Islam jauh dari urusan sosial-politik (Zizi, 2000: xii). Menurut Syafi’i Maarif dalam bukunya Islam dan politik, mengatakan bahwa era demokrasi terpimpin dalam rentang tahun 19591965 yang dipimpin oleh Soekarno, terdapat dua partai politik besar yaitu Masyumi dan NU, yang pertama sering disebut kelompok modernis dan yang kedua disebut kelompok tradisionalis. Dan kedua partai besar ini berbeda sikap dalam soal “Demokrasi Terpimpinnya” Soekarno. Lebih lanjut Syafi’i Ma’arif mengungkapkan bahwa kondisi perpolitikan umat Islam mengalami fluktuasi dan dinamika sesuai dengan situasi, ekspresi politik umat Islam terkadang sejalan baik dengan fraksi politik lainnya maupun dengan rezim yang berkuasa dalam kurun waktu tertentu bisa mendukung pemerintahan, karena dalam politik terdapat istilah “tiada teman abadi yang ada kepentingan abadi”. Berbicara tentang posisi Indonesia yang saat Jurnal ANNIDA, Vol. 7 No. 1, 2015

60


itu sudah masuk dalam arah kepentingan global pasca perang dingin yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik di Indonesia. Pengaruh pertarungan kepentingan negara-negara besar dunia, nampaknya disadari oleh Soekarno dengan tetap konsisten untuk tidak berpihak pada blok komunis maupun kapitalis. Dalam melakukan perlawanan terhadap kapitalis internasional, Soekarno berpijak kepada tiga kekuatan utama yaitu PNI, PKI dan NU dengan menggelorakan semangat nasionalisme yang dipahami sebagai iktikat untuk hidup bersatu dan berdaulat dalam suatu negara yang berdaulat dan merdeka (Wahid, 1999: 23). Melihat kegigihan Soekarno dalam menghadapi Kapitalisme-Imperialisme, maka negara-negara kapitalis semakin gencar melakukan serangan terhadap Soekarno, berbagai proyek rekayasa sosial (social Engineering) di Indonesia menjadi rusak dan gagal. Maka Amerika Serikat, Inggris dan beberapa kekuatan modernis intelektual berusaha untuk menghancurkan Soekarno. Amerika menggunakan teori domino, yaitu dengan cara menghancurkan kekuatan PKI, dengan logika jika kekuatan PKI hancur maka Soekarno pun hancur (Wahid, 1999: 24). Maka melalui rekayasa politik yang canggih akhirnya pada tahun 1965 terjadi “drama politik” yang menghancurkan kekuatan Soekarno setelah kekuatan PKI dilumpuhkan, politik adu domba dilakukan negara Kapitalisme-Imperialisme dengan menggunakan kekuatan NU. Namun ada satu tokoh muda NU yang menyadari dan mempertanyakan keterlibatan kekuatan AS dalam politik adu domba yaitu Subhan ZE. Tetapi tidak lama kemudian Subhan ZE meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Peristiwa tersebut menandai kemenangan kubu Kapitalis-Modernis di Indonesia melalui bangkitnya pemerintah Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto (Wahid, 1999: 24).


Era Orde Baru Ditangan Orde barulah restrukturisasi politik terjadi secara sistematis. Restrukturisasi tersebut menitik beratkan pada “stabilitas” dan “ketertiban” (order), dari pada “partisipasi” atau “kebebasan” (liberty) politik. Politik Orde Baru berpendapat bahwa melalui stabilitas politik investasi asing akan mengalir (Effendy, 2000: 215). Ketika restrukturisasi dicanangkan pada pertengahan 1970-an maka hal yang paling awal dilakukan pemerintah adalah penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai besar, yaitu partai-partai politik yang orientasi keIslaman digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang mempunyai karakteristik nasionalistik dan Kristen difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan kekuatan sosial politik lainnya adalah Golongan Karya (Golkar) yang dulunya merupakan sekretariat bersama untuk mengimbangi PKI (Effendy, 2002: 216) Indonesia saat itu disebut Herbert Feith sebagai rezim developmentalisme yang berperilaku represif. Kedigdayaan dan hegemoni orde baru terhadap kehidupan sosial politik begitu luar biasa, sehingga tidak ada satupun organisasi baik sosial maupun keagamaan yang luput dari pengaruhnya. Ditetapkannya Pancasila sebagai satusatunya asas pada awal tahun 1980-an, baik untuk partai politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan, merupakan puncak dari negara yang hegemonik, sebagai akibatnya ruang pubik (public spare) sudah tidak ada lagi (Effendy, 2002: 217). Menurut Bachtiar Effendy, dalam konteks politik Islam, hal ini disebut depolitisasi Islam. Indikator yang paling mencolok adalah terletak pada tidak hanya difungsikannya kekuatankekuatan politik Islam ke dalam PPP dan tidak diperbolehkannya Ka’bah sebagai simbul partai, serta dipatahkannya partisipasi komunitas Islam.


Realitas tersebut meneguhkan pandangan bahwa terjadi antagonisme Islam dan negara dalam politik mereka. Dalam perjalanannya ketika strategi politik orde baru mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, istilah depolitisasi Islam menjadi tidak tepat, sebagaimana statemen yang dilontarkan oleh Ilyas Supena dalam seminar kelas Pasca IAIN WaliSongo tanggal 21 juni 2012, beliau mengungkapkan bahwa terjadi sebuah manuver elit politik Islam dalam rangka melanggengkan statusnya atau lebih tepatnya menyelamatkan diri dalam posisi yang sudah mapan sekarang ini. Hal tersebut sesuai dengan tulisan Bahtiar Effendy yang menjelaskan bahwa di era Orde Baru, banyak sekali aktivis Islam yang masuk dalam pimpinan Golkar, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Era Reformasi Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 telah membuka banyak hal yang selama 32 tahun tertutup oleh penguasa Orde Baru. Pada era reformasi ini banyak bermunculan organisasi sosial keagamaan dan partaipartai yang mengatasnamakan Islam. Fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam (Effendy, 2000: 195). Satu hal yang semestinya diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, langsung atau tidak hal tersebut akan mempunyai implikasi politik, dengan kata lain kekuasaan apapun lebih-lebih partai politik, akan sangat memperhatikan realitas demografis tersebut. Artinya masa Islam akan diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mencari dukungan (Effendy, 2000: 219). Akhirnya bulan Juni tahun 1999 pemilu pertama digelar setelah selesainya Orde Baru. Munculnya multi partai dalam pemilu 1999 dimaksudkan untuk mencari legitimasi untuk mengokohkan sistem yang ada dan mengganti para pimpinan. Dengan demikian pemilu sebenarnya hanya sebagai media pembenaran

61

politik dan alat untuk memperkokoh kapitalisme di Indonesia (Wahid, 1999: 50). Kalau kita mau menelaah lebih lanjut tentang eksistensi Indonesia baik di kancah nasional maupun Internasional, bahwa tantangan terberat negeri ini adalah menghadapi globalisasi-Neo liberalisme, karena Indonesia dituntut bisa bersaing dalam pedagangan bebas dunia. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato tanpa teks ketika membuka Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Silaknas ICMI) di Istana Negara jum’at 8 Desember 2006 sebagaimana tertulis di buku Kaderisasi PKC PMII Jawa Tengah (2010: 198) mengatakan, ”Ideologi pembangunan Indonesia perlu ditinjau ulang. Pembangunan harus benar-benar menyentuh kepentingan lokal”. Preside Susilo Bambang Yudhoyono menilai ideologi pembangunan ( developmntalisme) yang selama ini diterapkan di tanah air perlu ditinjau ulang. Dimana ideologi pembangunan adalah ideologi yang hanya berorientasi pada stabilitas keamanan dan ekonomi, padahal kecenderungan ditingkat dunia saat ini lebih pada local economic development dari yang serba global dan nasional. Sehingga pada era kepemimpinan Jokowi menitik tekankan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan secara fisiknya dan maritim mindset-nya. Sehingga yang menjadi skala prioritas Jokowi adalah nawa cita (Jalesveva Javamahe) dengan progran (1) kesetaraan ketahanan pangan, (2) kelautan dan perikanan, (3) ekonomi kreatif .

2. Realitas Islam di Era Global Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Swt melalui utusan-Nya, Muhammad Saw yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci al-Qur’an dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Ensiklopedi Islam, 2002: 246). Eksistensi Islam sebagai agama Jurnal ANNIDA, Vol. 7 No. 1, 2015

62


terbesar kedua sekarang ini tidak lepas dari peran Rasulullah yang menyebarkan Islam pasca beliau diangkat menjadi rasul dan menerima perintah dakwah dari Allah, setelah itu rasul menyebarkan Islam kepada keluarganya, dan mayarakat luas di Jazirah Arab. Salah satu sikap terpenting dari munculnya Islam adalah sebuah sikap korektif dari sejarah yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Distorsi sejarah yang menyimpang tersebutlah yang disebut dehumanisasi atau dalam bahasa al-Qur’an disebut “proses kemusyrikan” (Abdurrahman, 2005:1). Di dalam dunia Islam salah satu sikap yang terpenting adalah bahwa kaum muslim diberi hak yang seluas-luasnya untuk menafsirkan Islam sebagai agama universal sehingga jangkauan Islam bisa mengikuti atau bahkan melampaui tuntutan zaman “alIslamuu shaalih li kulli zaman wa makan ” (Abdurrahman, 2005: V). Dalam perkembanganya Islam akan menjadi kekuatan penyangga kebangkitan kemanusiaan yang masif jika dapat terorganisir secara profesional yang mengedepankan kepentingan universal. Hal ini sesuai dengan keadaan dimana Barat merasa setelah rezim komunis Rusia dan Eropa Timur runtuh, maka kekuatan yang dipertimbangkan Barat sebagai saingan adalah Islam. Islam tidak hanya mengancam Barat sebagai kekuatan yang akan membawa kemenangan kembali peradaban dan puncak kejayaan yang pernah diraih Islam ketika tahun 750 M sampai 1250 M, hingga tahun 1800an dimana tokoh pembaharu Islam banyak muncul sampai sekarang, dan peradaban dunia masih dipegang oleh Barat. Tesis John L. Epostose tentang bahaya hijau dalam hal ini Islam dalam peta politik-ekonomi global pasca runtuhnya komunisme. Islam diskenario menjadi musuh baru bagi Barat sebagai penggganti komunisme. Slogan mereka, “ancaman Hijau menggantikan ancaman Merah”. Atau lebih tegasnya, “Islam is an enemy


of the United State”. Dalam tesis “Benturan Peradaban”, Huntington tegas-tegas menekankan agama (Islam dan Konfusianisme ) sebagai ruh peradaban yang mengancam dominasi global peradaban Barat (khususnya kepentingan Amerika). Menurutnya, kedekatan kultural antara Islam dan Konfusianisme mampu mengikis perbedaan antara mereka dan bersatu melawan hegemoni Barat. Karena pada dasarnya, menurut Huntington, benturan antarperadaban terjadi karena 3 (tiga) hal pokok: hegemoni-arogansi Barat, intoleransi Islam, dan fanatisme Konfusianis. Tesis Samuel P. Huntington tentang “Clash Civilization” serta dalam waktu yang bersamaan Anthony Giddens mengarang buku yang berjudul “Beyond Left and Righ” dan kemudian buku “The Third Way”, kedua buku ini memprediksi kondisi sosial politik masyarakat pasca perang dingin. Huntington menyatakan benturan peradaban antara Barat yang terdiri dari WASP (White Anglo-Saxon Protestan), dan Timur yang terdiri dari Islam dan Konfusionisme. Sedangkan Gidden membuat suatu kontruksi sosial dengan membayangkan kehancuran komunisme dan awal kehancuran kapitalisme, konstruksi ini disebut sebagai “jalan ketiga” (Wahid, 1999: 49). Kondisi tersebut berefek globalisasi yang akhirnya menjadi menu masyarakat dunia. Begitu kuat dan akuratnya globalisasi, sehingga memunculkan reaksi dan elaborasi dari dua gejala sosiologis yang sekarang sedang terjadi yaitu the world sistem dan modernization (Peter J. M. Nas, 1998: 181-182). Implikasinya tidak ada satu kelompok manapun yang tidak ikut arus perkembangan globalisasi. Dan Menurut Raichard Falk, bahwa dalam era globalisasi ini ada tiga kekuatan besar yaitu: state, market dan civil Society (Ricard Falk, 1995: 25). Negara Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, keberadaannya tidak bisa lepas dari konstelasi dunia internasional, bahkan bisa dikatakan bahwa sejarah Indonesia tidak bisa


lepas dari konstalasi global internasional, bahkan bisa dikatakan bahwa sejarah Indonesia adalah merupakan perpanjangan tangan dari pertarungan kepentingan ekonomi, sosial, politik di dunia internasional (Wahid,1999:1). Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar dunia, menjadi salah satu negara yang terancam mengalami kemiskinan mutlak (absolut property), di samping negara-negara berpenduduk muslim lainnya seperti: Somalia, Ethiopia, Mali, Niger,Volta Hulu, Sudan dan Pakistan. Arief Syakib Arselan, seorang pujangga kenamaan berkata, “Mengapa orang Islam mundur sedangkan Barat mengalami kemajuan? (li madza taakhara al-muslimun wataqaddama ghairuhum)”. Kemunduran Islam itu terjadi dalam tiga aspek, sebagaimana yang pernah disampaikan Mohamme Haidar, yaitu: ekonomi, pendidikan dan peradaban. Sebagaimana gambarkan di atas, bahwa dalam hal ekonomi, hampir dapat dipastikan bahwa negara Islam (dalam pengertian formal maupun kultural) tidak tergolong maju dalam perekonomian. Dalam masalah pendidikan semua negara Islam termasuk terbelakang kecuali Iran yang cukup maju dalam aktifitas intelektualnya (Qodri A. Zizy, 2000: x). Pengalaman sejarah yang tidak baik juga dialami Timur Tengah dan hampir seluruh negeri muslim akibat kolonialisme Barat menjadikan pengalaman menyakitkan, yang kemudian membangkitkan Islam untuk melakukan perlawanan dimana-mana. Islam dalam perkembangannya tidak lagi bertahan sebagai identitas kultural, namun bersamaan dengan munculnya rasa nasionalisme Islam menjadi ide politik untuk kemerdekaan bangsa (Abdurrahman, 2006: 28). Para pemikir Islam mencoba menyatukan nilai-nilai Islam yang memihak keadilan sosial dengan perspektif sosialisme, dimana sosialisme muncul sebagai harapan dan ideologi untuk menyelamatkan

63

kemiskinan (Abdurrahman, 2006: 29). Menurut Abdurrahman, harapan terbesar dengan kebangkitan Islam adalah ketika negerinegeri Islam dan Arab memiliki sumur minyak sebagai salah satu energi paling penting bagi industri Barat. Barangkali inilah tanda-tanda baru kebangkitan Islam dan umat Islam, jika pemberian minyak dari Allah itu dapat digunakan sebagai alat untuk melawan ketergantungan Barat sekaligus sebagai sarana untuk menyejahterakan kaum muslimin. Namun, kenyataannya sampai saat ini hal tersebut belum dapat terwujud, karena realitas sosialisme Islam tidak lagi menjadi kekuatan rakyat, tapi menjadi ideologi rezim politik, rezim kekuasaan yang tidak henti-hentinya saling bermusuhan satu dengan yang lain (Abdurrahman, 2006: 30).

3. Posisi dan Peran Islam dalam Komunikasi Global Pada dasarnya Islam tidak akan menjadi penghalang umatnya untuk maju dan berkembang. Bahkan Islam sangat mendorong umatnya untuk menjadi yang terbaik dimuka bumi ini (QS. Ali Imran: 110). Persoalannya adalah terletak pada posisi Islam (negara Islam) dalam komunikasi global dimana hegemoni barat begitu kuat dan Islam tidak memiliki posisi yang signifikan, sama dengan nasib negaranegara dunia ketiga lainnya. Dengan kecenderungan kapitalisme global yang didukung teknologi dan informasi yang berjalan secara cepat, akibatnya masyarakat terkondisikan dalam situasi “panik” dan “histeria” secara terus menerus. Panik sendiri adalah suatu bentuk ketegangan yang disebabkan oleh teror (teror kecepatan, teror kekacauan) yang menyebabkan tidak dapat diorganisirnya diri seseorang dengan normal. Sehingga, tindakan panik merupakan tindakan yang dilakukan secara cepat dan terkadang spontan, tanpa memikirkan makna dan arah tujuan tindakan tersebut, karena makna telah terserap dalam kecepatan perubahan itu sendiri. Jurnal ANNIDA, Vol. 7 No. 1, 2015

64


Sedangkan histeria adalah ekses emosi dari emosi yang tidak dapat dikendalikan, yang terkadang membawa pada kegembiraan puncak, dan terkadang juga kegamangan dan ketegangan yang mengguncang emosi (Piliang, 2004: 117 dan 126-128). Kenyataannya kehadiran Islam dalam komunikasi global baru sebatas wacana yang memiliki potensi besar untuk bangkit. Media-media yang banyak dimanfaatkan Iran dalam membangun resolusinya belum memberikan peran dalam globalisasi, hal ini telah dijelaskan oleh Majid Tehranian dalam bukunya Global Communication and Word Politics. Selain itu, kantorkantor berita yang ada di negara-negara Arab belum mampu menjadi pemasok berita utama dikalangan masyakat Islam dan masyarakat dunia. Abdul Basith mengatakan dalam bukunya Wacana Dakwah Kontemporer, Umat Islam dapat meningkatkan perannya dalam komunikasi global, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu: Pertama, era global merupakan moment penting bagi bangkitnya agama-agama, menurut Naitsbith dan Aburdene, ketika orang dihadapkan pada perubahan kebutuhan, maka kepercayaan spiritual semakin meningkat, karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengajarkan makna hidup, tapi hanya agama yang mengajarkannya. Dalam situasi ini seharusnya umat Islam mengfungsikan agama sebagai sumber vitalitas peradaban. Karena agama, menurut Arnolt Toynbee dapat menjadi sebagai sumber vitalitas peradaban (Basit, 2006: 230). Kedua, mengingat hubungan Islam dan Barat kurang harmonis, maka diperlukan upayaupaya kongkrit menurut Akbar S. Ahmed, sebagai berikut: (1) Islam dan Barat masingmasing memposisikan sebagai pemberi pemahaman dan penyeimbang yang tidak memberikan keputusan-keputusan dan prasangkaprasangka yang negatif. Media Barat harus melihat Islam secara obyektif empati dan jangan


membuat permusuhan. (2) Umat Islam perlu ditampilkan di dalam media Barat seperti dalam film, program diskusi, radio, dan sebagainya agar dapat menangkal kesan dan pandangan negatif terhadap Islam. (3) Pelu diadakan seminarseminar yang bisa digunakan sebagai media untuk tukar informasi. (4) Pengetahuan dasar Islam dapat diajarkan di sekolah-sekolah dasar Barat agar tidak terjadi pemahaman yang keliru terhadap Islam dan sebaliknya. (4) Problem utama yang menimpa umat Islam perlu diperhatikan seperti di Kosovo, Bosnia, Afganistan. Ketiga, umat Islam perlu meningkatkan pengetahuannya di bidang teknologi komunikasi, penelitian dan pengembangan ilmu, serta menciptakan kantor-kantor berita yang dapat disiarkan. Keempat, institusi-institusi Islam yang sudah terbentuk seperi OKI, Liga Arab, dan WAMI supaya ikut berperan dalam globalisasi dunia. Kelima, Kerjasama antar negara-negaraa Islam perlu ditingkatkan.

C. SIMPULAN Agama sebenarnya mampu menjadi sumber vitalitas suatu peradaban, hal ini idealnya dimanfaatkan Islam sehingga Islam bisa menjadi rahmat bagi semua umat. Sedangkan dalam kehidupan politik, Islam bisa diposisikan menjadi dua, yaitu Islam ideologis dan Islam kultural. Dalam sejarah tanah air, Islam politik atau Islam ideologis lebih tegas dan radikal, sedangkan Islam kultural lebih berkonsentrasi untuk membangun masyarakat dan sistem sosial yang Islami, sementara Islam politik lebih ke arah politik pemerintahan dan kekuasaan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, Islam politik tidak mendapat posisi dan ruang publik, hanya setelah reformasi kebebasan menyampaikan aspirasi politiknya terakomodasi, hingga di pemilu 1999 terjadi pemilu multi partai. Selanjutnya, di era komunikasi dan telekomunikasi saat ini, Islam di dunia Internasioanal masih belum bisa memerankan fungsinya secara


65

maksimal dan arus informasi masih dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Barat. Hal ini menunjukkan sampai saat ini kapitalsime global masih mendominasi kehidupan masyarakat dunia.

Tahqiq, Nanang. (2004). Politik Islam. Jakarta: Prenada Media.

DAFT AR PUST AKA DAFTAR PUSTAKA

Winarso, Heru Puji. (2005). Sosiologi Komunikasi Massa . Jakarta: Prestasi Pustaka.

Abdurrahman, Moeslim. (2010). Menjadi Kader, Mu’takid; Percaya Diri Menghadapi Tantangan Zaman. Semarang: Bidang Kaderiasi PKC PMII Jawa Tengah. ___________.( 2005). Islam Yang Memihak. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. A.Aziyi, Qodri, Ahmad. (2000). Islam Dan Permasalahan Sosial Mencari Jalan Keluar. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Volt, Obert, John. (1997). Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Wahid, Hasyim. (1999). Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia. Yogyakarta: LKis Yogyakarta. ____________.(1999). Jejak-Jejak Islam Politik sinopsis Sejumlah Studi Indonesia. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.

Asyari, Suaidi. (2010). Nalar Politik NU dan Muhammadiyah. Yogyakarta: LkiS.

Yasraf, Amir Piliang. (2004). Posrealitas; Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta: Jalasutra.

Basit, Abdul. (2006). Wacana Dakwah Kontemporer. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press dan Pustaka Pelajar.

Zamzahir, Hari, Muhammad. (2004). Agama dan Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Effendy, Bahtiar. (2000). Politisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik ?. Bandung: Penerbit Mizan.

Zen, Fathurin. (2004). NU Politik; Analisis Wacana Media. Yogyakarta: LKiS

El-Guyanie, Gugun. (2010). Resolusi Jihad Paling Syar’i. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang. Iskandar, Muhaimin. (2004). Membajak di Ladang Mesin (Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di tengah Arus Kapitalisme Global). Semarang: Yayasan Wahyu Sosial. Madjid, Nurcholish. (2007). Islam Universal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munasichin, Zainul. (2011). Resolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Taliwang, Hatta at all. (2011). Indonesiaku Tergadai. Jakarta Selatan: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta. Jurnal ANNIDA, Vol. 7 No. 1, 2015

POLITIK ISLAM INDONESIA DAN TANT

Recommend Documents