POLITIK HUKUM BIDANG KEAMANAN NASIONAL BAB I PENDAHULUAN
1.
LATAR BELAKANG. Thomas Hobbes melihat Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan
individu. Di tengah orang orang liar yang suka saling memangsa, Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Bagi Hobbes, sesuai posisinya sebagai penganut materialisme, manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak ada pengertian adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah nafsu-nafsu manusia. Didalam keadaan seperti itu terjadilah bellum omnium contra omnes dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginannya yang sungguh-sungguh egoistis. Bagi manusia-manusia seperti ini, jika tidak ada Hukum, maka demi mengejar kepentingan diri, mereka akan terlibat dalam war off all against all (perang semua melawan semua). Tanpa Hukum yang di tegakkan oleh penguasa yang kuat, maka individuindividu akan saling membinasakan (homo homini lupus). Maka Hukum pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain. 1 Negara menurut Hobbes memiliki kekuasaan Mutlak. Kekuasaannya tidak boleh terbelah. Kekuasaan terbelah akan mengakibatkan timbulnya anarki, perang sipil atau perang agama dalam Negara. Hobbes tidak menyangkal bahwa kekuasaan absolute dapat melahirkan Negara tirani. Negara akan bertindak sewenang-wenang tanpa ada satu pun kekuatan yang mampu mengontrolnya. Meskipun demikian menurutnya
1
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Kita, 2007, Hal. 77.
1
Negara Tirani itu masih jauh lebih baik dari pada terjadinya kekacauan, peperangan dan tidak adanya kedamaian akibat terbelahnya kekuasaan Meskipun pemikiran Thomas Hobbes dalam teori Politik dan Hukumnya yang menyatakan bahwa “Hukum itu adalah tatanan keamanan yang hanya
dapat
diterapkan oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan yang kuat ” mengandung kelemahan untuk di terapkan seutuhnya seperti apa yang di kehendakinya namun setidak-tidaknya teori-teori Hobbes ini telah mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya suatu Negara memiliki sistem keamanan yang kuat agar dapat melindungi warganya dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi warga masyarakat menurut Hobbes Hukum merupakan alat yang terpenting sebagai sarana yang dapat di gunakan oleh penguasa (Pemerintah). Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan Hukum (Peraturan per undang-undangan) di bidang pertahanan dan keamanan.
Tujuan Negara indonesia, sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan berdasarkan kondisi di atas, maka timbul pertanyaan, apa tanggung jawab Negara dalam mewujudkan tujuan tersebut? Tanggung jawab Negara dalam rangka melindungi warga Negara dan menciptakan kondisi aman dan damai yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam kontek pertahanan dan keamanan dengan baik, pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan politik di bidang keamanan nasioanal yang mencakup pertahanan dan keamanan.
2
Sebagaimana diketahui, kebijakan politik di bidang keamanan nasional merupakan masalah mendasar dalam pengelolaan negara. Selain karena terkait masalah kelangsungan hidup Negara dan atau kelangsungan hidup bangsa (survival of the state dan/atau survival of the nation), juga karena kebijakan itu harus diletakkan dalam koridor transisi demokrasi yang seringkali memberikan sorotan sangat tajam terhadap aspek perlindungan HAM. Sehingga tak bisa dihindari bahwa seluruh kebijakan poltik di bidang keamanan nasional tersebut harus menggarisbawahi aspek pertanggungjawaban politik maupun dalam kaitannyaa dengan lingkungan kehidupan sosial masyarakatnya.2 Kebijakan politik di bidang pertahanan dan keamanan
merupakan suatu
intrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan politik tentang pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan serta penggunaan kekuatan militer dalam mekanisme penyelenggaraan negara demokratis. Oleh karenanya proses penyusunan kebijakan semacam ini hanya dibenarkan dilakukan oleh suatu institusi yang memiliki mandat politik demokratis,3 Sistem Pertahanan Negara dan Keamanan Negara adalah sistem berdasarkan undang undang dasar untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka
2
3
mempertahankan
keutuhan
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik
Pengantar diskusi untuk simposium “10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia” dengan tema ”Reformasi TNI dan Departemen Pertahanan RI Pasca Orde Baru di Indonesia”, yang diselenggarakan atas kerja sama Lesperssi-HRWG-IDSPS-DCAF, Hotel Sultan - Jakarta 28-29 Mei 2008. Ibid, Hal. 2.
3
Indonesia.4Fenomena yang ada saat ini adalah bahwa sejak pemisahan institusi TNI dan Polri pada tanggal 1 April 1999 yang di pertegas melalui TAP MPR/MPRRI/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR/MPR-RI/VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri persoalan penanganan masalah keamanan nasional/keamanan Negara menghadapi kendala yang serius yang ber implikasi pada pelaksanaan tugas-tugas institusi yang berperan dalam melaksanakan sitem keamanan nasional yang telah di tetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Dahulu ketika Institusi TNI dan Polri masih berada dalam satu wadah yaitu ABRI tugas-tugas keamanan nasional di perankan dengan baik oleh kedua institusi tersebut dalam arti ada harmonisasi dalam melaksanakan tugas karena dahulu tidak ada pemisahan antara tugas pertahanan dan keamanan. TNI dimasa lalu diberi peran dalam bidang keamanan maka jaringan yang ada dalam TNI yang di rancang untuk menghadapi gangguan keamanan dapat berfungsi dengan baik dan terkordinasi dengan jaringan keamanan yang ada dalam institusi Polri, hanya saja harus di akui bahwa saat itu peran TNI dalam bidang keamanan Nasional terlalu dominan sehingga hal-hal yang seharusnya kewenangan Polri di campuri oleh TNI. Di hadapkan pada realitas yang ada saat ini dimana sering terjadi gangguan keamanan yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan Negara seperti separatisme terorisme, kerusuhan sosial, kejahatan lintas Negara, demontrasi anarkis dan lain-lain. Aparat keamanan cenderung bertindak refresif dari pada bertindak preventif. Realitas sosial yang mengarah pada tindakan destruktif dan anarkis dibiarkan tanpa
diambil langkah-langkah prepentif oleh
karena
itu
tidak
mengherankan apabila di tanah air kita dewasa di warnai aksi-aksi anarkis sehingga dengan demikian membentuk opini masyarakat bahwa” Demokratisasi” menjadi 4
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek Pertahanan dan Keamanan 2005-2025, Hal. IV.
4
biang keladinya. Padahal
apabila kita cermati dengan seksama munculnya
permasalahan dibidang keamanan nasional ini bermuara dari keluarnya kedua TAP MPR tersebut diatas. Mengapa produk hukum yang di buat justru menimbulkan permasalahan? Bukankah Hukum dibuat untuk menjawab persoalan.
2.
PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat di rumuskan masalah sebagai
berikut : A.
Mengapa peraturan perundang-undangan di bidang keamanan nasional
saat ini menimbulkan masalah dalam penerapannya ? B.
Apa Politik Hukum pemerintah dalam konteks “membangun sistem
keamanan nasional yang tanguh”?
3.
TUJUAN PENULISAN A.
Tujuan Praktis 1)
Untuk mmengetahui mengapa peraturan perundang-undangan
di bidang keamanan nasional saat ini menimbulkan masalah dalam penerapannya. 2)
Untuk mmengetahui
Politik
Hukum
pemerintah dalam
membangun sistem keamanan nasional yang tanguh .
B.
Tujuan Teoritis 1)
Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu
Hukum terutama politik Hukum.
5
2.
Hasil dari penelitian ini dapat di perberguna lebih lanjut guna
penyempurnaan Hukum di bidang keamanan Nasional.
4.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif
yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Hukum yang berhubungan dengan yang di bahas yang terdiri dari bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder. Bahan Hukum primer antara lain: A.
TAP MPR/MPR-RI/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta
TAP MPR/MPR-RI/VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri B.
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34
Tahun 2004 tentang TNI. C.
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sedang bahan Hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku, kamus dan makalah-makalah
sebagai
bahan
masukan
permasalahan yang di hadapi.
6
untuk
mendapatkan
solusi
dari
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL
1.
PENGERTIAN POLITIK HUKUM Dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Hukum Imam syaukani dan
A. Ahsin Thohari mengutip pendapat Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum mendefinisikan Politik Hukum sebagai” kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari Hukum yang akan di bentuk”5Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah forum keadilan yang berjudul menelisik Proses terbentuknya Perundang-undangan. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik Hukum adalah” kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan Hukum, penerapan Hukum, dan penegakannya sendiri” 6
Dari kedua defenisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Padmo Wahjono Politik Hukum adalah” kebijakan penyelenggara Negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari Hukum yang akan di bentuk dan tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukum sesuatu”7Dengan demikian, politik Hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan Hukum yang berlaku dimasa dating (ius constituendum)
Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisan yang berjudul pembaharuan dan politik Hukum dalam rangka pembangunan nasional mendefenisikan Politik
5
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, Hal.26. 6 Ibid., 7 Ibid, Hal. 26-27.
7
Hukum sebagai”suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai Hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan Hukum yang di bangun” 8
Sementara menurut sudarno (ketua perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih dalam bahan pustaka yang sama mengatakan bahwa Politik Hukum adalah” kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang di kehendaki, yang diperkirakan akan di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan Hukum tertentu dalam masyarakat dan apa yang di cita-citakan”9
Setelah mengutip pengertian politik menurut Parson, Sajipto Rahardjo mendefenisikan Politik Hukum sebagai” aktifitas memilih dan cara yang hendak di pakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan Hukum tertentu dalam masyarakat” 10
Berbeda dengan para pendahulunya, Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional adalah sebagai” sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat di gunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem Hukum nasional yang di kehendaki dan dengan sistem hokum nasional itu di wujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang di kehendaki”11
Defenisi Politik Hukum berikutnya di kemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalah berjudul” Politik Hukum Nasional” yang di sampaikan pada kerja latihan bantuan Hukum (kalabhu). Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum nasional dapat diartikan sebagai kebijakan hukum ( legal policy) yang
8
Ibid, Hal. 27. Ibid, Hal. 27-28. 10 Ibid, Hal. 29. 11 Ibid, Hal. 30. 9
8
hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu”12
2.
PENGERTIAN KEAMANAN NASIONAL (NATIONAL SECURITY)
Dalam Lampiran poin 4, Peraturan Presiden (Perppres) No. 7 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Keamanan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cakupan konsep keamanan nasional Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Kepentingan nasional Indonesia terdiri dari 3 (tiga) strata:
A.
Mutlak, kelangsungan NKRI, berupa integritas teritorial, kedaulatan
nasional, dan keselamatan bangsa Indonesia. B.
Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan
antar suku, agama, ras, dan golongan (SARA), penghormatan terhadap HAM, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. C.
Pendukung; Keterlibatan Indonesia dalam mendukung dan
mewujudkan perdamaian dunia dan ketertiban dunia.
Sementara dalam draft Rancangan Undangundang Keamanan Nasional versi kelompok kerja (pokja) Departemen Pertahanan Januari 2007, disebutkan bahwa Keamanan Nasional Indonesia adalah:
12
Ibid, Hal. 30-31.
9
A.
Fungsi pemerintahan yang diselenggarakan untuk menjamin tegaknya
kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, terjaminnya keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, perikehidupan rakyat, masyarakat dan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan B.
Kondisi keamanan yang berlaku dalam ruang lingkup sebagian atau
seluruh wilayah NKRI.
Selanjutnya konsep Dephan dalam RUU Kamnas yang membagi keamanan :
A.
Keamanan Insani adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan
penegakan hak-hak dasar setiap warga negara. B.
Kemanan Public adalah fungsi pemerintahan dalam menyelenggarakan
penegakan. pemeliharaan.dan pemulihan keselamatan
masyarakat
serta
keamanam dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum. perlindungan. pengayoinan dan pelayanan masyarakat. C.
Keamanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi
ancaman yang timbul di dalam negara dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan. Kehomatan bangsa. D.
Pertahanan Negara adalah fungsi pemerintahan untuk mengatasi
ancaman dari dalam dan luar negeri dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah. keselamatan dan kehormatan bangsa.
10
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1.
MASALAH PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN
NEGARA. Di Indonesia saat ini, munculnya usulan RUU Keamanan Nasional yang tidak terlepas dari adanya kelemahan yang masih timbul dari berbagai perangkat perundang-undangan yang lahir pasca pemisahan TNI-Polri yang di pertegas melalui TAP MPR/MPR-RI/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR/MPRRI/VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri. Baik UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, ternyata memunculkan masalah yang berupa tidak adanya ruang bagi koordinasi dan harmonisasi operasional di lapangan. Aturan-aturan tersebut bahkan menimbulkan konflik antara kedua institusi. Pertanyaan yang muncul sekarang mengapa hal demikian dapat terjadi? Padahal perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dengan melibatkan berbagai elemen bangsa dan melalui proses yang lebih demokratis ketimbang waktu pemerintahan orde baru? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba melihatnya dalam kontek politik Hukum yaitu : pertama dapat di lihat dari realitas politik ketika peraturan perundang-undangan tersebut dibuat yang merupakan produk yang lahir dari sebuah proses eksperimen bersama antara institusi militer, parlemen, dan masyarakat sipil. Dikatakan eksperimen karena UU ini lahir dari sebuah proses belajar yang dialami oleh hampir semua elemen bangsa mengenai bagaimana seharusnya fungsi pertahanan dan keamanan tidak hanya ditempatkan dalam sistem politik demokratis, tetapi juga dijalankan melalui sebuah mekanisme yang demokratis
11
pula. Dilihat dari sudut realitas politik, juga lahir dalam sebuah proses transisi yang masih sarat dengan tawar menawar politik, keterbatasan gagasan, dan perubahanperubahan politik yang cepat. Akibatnya, Undang-undang yang dibuat tersebut harus dilihat sebagai hasil maksimal yang dapat dilahirkan dalam konteks politik waktu itu. Artinya, substansinya sangat lekat dengan situasi, ruang, dan waktu dimana ia dilahirkan. Kedua apabila kita lihat dari aspek Ilmu Hukum bahwa perangkat perundangundangan di bidang keamanan nasional itu di buat dengan tidak mengindahkan teoritori Hukum yang relevan sebagai contoh “seharusnya” pembentuk undang-undang dalam
membuat undang-undang memperhatikan
teori Hukum
“Mekanisme
Integrasi”yang di kemukakan Talcott Parsons.”Parsons menempatkan Hukum sebagai salah satu sub-sistem dalam sistem social yang lebih besar. Disamping Hukum, terdapat sub-sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Subsub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi.”13 Selanjutnya Parsons menjelaskan lebih rinci bahwa”Budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia, dan oleh karena itu mesti dipertahankan. Sub-sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (rule of game). Fungsi utama sub-sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan unuk mencapai tujuan. Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya materil yang dibutuhkan menopang hidup sistem. Tugas sub-sistem ekonomi adalah menjalankan
13
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Kita, 2007, Hal. 177.
12
fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.”14 Menurut Persons” empat sub-sistem itu, selain sebagai realitas yang melekat pada masyarakat, juga serentak merupakan tantangan yang harus dihadapi tiap unit kehidupan sosial. Hidup matinya sebuah masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya tiap sub-sistem sesuai tugas masing-masing. Untuk menjamin itu, Hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergia dari tiga sub-sistem yang lain”15 Posisi hukum menurut Parsons sangat strategis. Ia mempunyai peran sebagai Pengendali bagi sub-sistem lain agar bisa berjalan harmonis tanpa saling bertabrakan. Dalam kontek peraturan perundang-undangan di bidang keamanan nasional mengapa justru Hukum tidak mampu berfungsi sebagai pengendali? Mengapa justru dengan adanya aturan hukum itu menimbulkan ketidak harmonisan, memperlebar jurang pemisah antara aktor-aktor dibidang keamanan nasional? Secara logika kita tentu bisa menjawab bahwa Hukum tidak berperan sebagaimana mestinya. Pembentukan Hukum dibidang keamanan nasional kepentingan politik pihak-pihak tertentu lebih menonjol. “Undang-undang di buat sesuai dengan pesanan” kiranya kata-kata tersebut tidaklah berlebihan apabila kita kaitkan dengan terbongkarnya skandal Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan kedua hal tersebut diatas maka dapat dipahami mengapa perangkat Hukum dibidang keamanan nasional dalam penerapannya menimbulkan masalah. Dengan keadaan seperti ini lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasinya. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan dibidang Hukum keamanan nasional dengan menata kembali aturan Hukum yang ada 14 15
Ibid. Ibid.
13
agar terdapat sinkronisasi dalam penerapannya. Secara teori Hukum itu dapat menyelesaikan konflik-konflik yang ditimbulkan akibat penerapan suatu peraturan Hukum, karena Hukum itu adalah suatu sistem”apabila salah satu sub-sistemnya tidak berfungsi dengan baik maka ada salah satu-sub sistem lain yang akan bekerja untuk mengatasi sub-sistem yang tidak dapat bekerja dengan baik itu. Seharusnya suatu aturan Hukum dibangun dengan memperhatikan pola pikir dalam pandangan Dilthey yang dikutip oleh Prof. Dr. H.R. Otje Salman S.,SH dan Anthon F. Susanto, SH.,M.Hum. dalam bukunya Teori Hukum. “sebagai bagian dari jaringan(dalam)
ilmu pengetahuan, maka syarat keilmuan (harus) melekat
didalamnya, tidak hanya itu, sebagai jaringan, ruang komunikasi harus terbuka sedemikian rupa, sehingga Hukum dapat memecahkan problem bersifat lintas disiplin. Ini
memberikan keleluasaan bagi pembentuk model (desain) analitis serta
memberikan kemungkinan petualangan intelektual tentang nilai kemanusiaan untuk menjawab berbagai persoalan”16 “Masing-masing ilmu mempunyai praktisi, metode, model analisis serta standar kebenaran sendiri. Network ( sistem jaringan) memberikan paling tidak suatu kesepakatan tentang kumpuln-kumpulan prinsip-prinsip abstrak dalam ilmu meski tidak menuju kekesatuan konseptual, batas-batas ilmu menjadi semakin hilang. Hukum dapat bekerja (sama-sama) dengan disiplin lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Implikasinya akan sampai pada pemikiran bahwa Hukum merupakan wilayah terbuka, bagi domain keilmuan lain”17 Dalam buku yang sama Prof. Dr. H.R. Otje Salman S.,SH dan Anthon F. Susanto, SH.,M.Hum. untuk memperkuat argumentasinya mengenai “Hukum sebagai Jaringan” mengutip pendapat Thomas kuhn dalam bukunya, The structure of scientific 16 17
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 11. Ibid.
14
revolution yang menawarkan kesejajaran dalam apa yang disebutnya dengan paradigma.” Melalui paradigma baru, data lama ditafsirkan ulang dan dipandang dengan cara baru, dan data baru dicoba ditemukan”18. Kembali lagi pada realitas yang ada di Indonesia saat ini mengapa produk Hukum yang dihasilkan selalu menimbulkan masalah antara Law in book dan law in action tidak sejalan. Apakah pembuat peraturan Hukum (perundang-undangan) tidak mengerti atau mengetahui bagaimana caranya membuat suatu aturan Hukum yang baik dan benar? Menurut pendapat penulis bahwa pembuat aturan Hukum dalam hal ini DPR dan pemerintah merupakan kumpulan orang-orang hebat yang berlatar belakang multi disiplin ilmu, tidak mungkin tidak mengetahui cara membuat produk Hukum yang baik, di Indonesia suatu aturan Hukum dapat di terapkan apabila telah disetujui DPR, DPR memegang peran yang sangat strategis dalam menghasilkan produk Hukum yang baik. Jika kita ber asumsi bahwa DPR mengetahui bagaimana cara membuat produk Hukum yang baik lalu mengapa produk yang dihasilkan baru beberapa tahun saja diterapkan menimbulkan masalah dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Mengapa terjadi demikian? Hal ini karena proses pembuatan produk Hukum di DPR sarat dengan kepentingan- kepentingan politik seperti apa yang penulis kemukakan diatas, sehingga mengabaikan aspek filosofis Hukum.
18
Ibid, Hal. 12.
15
2.
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN SISTEM
KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH.
Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah mendorong
perubahan dalam
berbagai
aspek
kehidupan manusia,
dengan
terbentuknya masyarakat dunia yang makin transparan dan terbuka. Keterbukaan tersebut memberi peluang terjadinya penetrasi nilai-nilai universal yang kemudian berinteraksi dengan nilai-nilai fundamental suatu bangsa, sehingga membentuk masyarakat global. Ciri masyarakat global antara lain adanya saling ketergantungan antar bangsa dan tidak jarang berkembang dalam suatu kompetisi yang ketat. Bersamaan dengan itu peta politik dunia cenderung berkembang ke arah perebutan pengaruh sebagai bagian dari perebutan pengaruh antar bangsa, baik pada lingkup global maupun regional.19 Implikasi dari perkembangan yang terjadi pada lingkup global dan regional tersebut ikut mempengaruhi perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Isu-isu keamanan yang dimasa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi serta hegemoni mulai bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perompakan dan pembajakan, penyelundupan manusia, senjata dan bentukbentuk kejahatan lainnya. Isu-isu ini menunjukan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan dunia. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial. Di samping itu, isu-isu keamanan domestik seperti separatisme bersenjata, radikalisme dan konflik komunal masih melanda sejumlah negara terutama negara-negara berkembang. Isu-isu 19
Departemen Pertahanan RI, Mempertahankan Tanah air memasuki abat 21.
16
keamanan dunia yang makin kompleks tersebut memerlukan cara penanganan yang lebih komprehensif. 20 Keamanan Nasional (National Security) merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Secara konvensional, tafsir konsep Keamanan Nasional menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang dating dari luar dan dari dalam negara tersebut. Beberapa langkah yang penting untuk memastikan keamanan nasional :
A.
Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi
ancaman. B.
Penataan Angkatan Bersenjata yang efektif.
C.
ImplementasI konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan
dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. D.
Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri
yang penting E.
Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan
atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia F.
Penggunaan kekuatan kontra intelijen untuk Melindungi Negara.21
Setelah berakhirnya era Perang Dingin, perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata. Menurut para pakar Konsep 20
Ibid.
21
Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Keamanan Nasional, seri ke 8 penjelasan singkat, 2008.
17
keamanan non-konvensional ini memiliki definisi yang lebih fleksibel dan meliputi aspek non-militer dan melibatkan aktor-aktor non insititusi pemerintah. Dari hal-hal tersebut diatas, pemerintah telah menyadari, dihadapkan dengan potensi ancaman yang dihadapi saat ini. Indonesia memerlukan suatu sistem keamanan terpadu yang melibatkan semua unsur masyarakat. Kelemahan dari perangkat Hukum dibidang keamanan saat ini memunculkan suatu gagasan dari Pemerintah untuk membentuk suatu sitem keamanan terpadu yang direfleksikan ke dalam RUU keamanan Nasional. Kebutuhan legislasi dalam kebijakan keamanan ini diperlukan untuk mengatur dan penyelenggaraan keamanan nasional secara demokratis, komprehensif dan terkoordinasi. Kebijakan itu juga menjadi landasan hukum untuk mengatur keterlibatan berbagai institusi, batas kewenangan antar institusi yang terlibat dan sumber daya yang digunakan. Adapun pertimbangan mengapa dibutuhkan undang-undang keamanan nasioanal atau undang-undang
Pertahanan dan Keamanan Negara, ada 3(tiga)
pertimbangan yaitu:
1.
Pertimbangan Strategi; Berkaitan
dengan pemahaman dan praktek yang menempatkan
pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu konsep yang merangkum berbagai subjek, dimensi ancaman, serta sumber daya; tidak semata-mata berdimensi
tunggal
yang
berpusat
kepada
negara.
Konsekuensinya,
pemahaman atas konsep pertahanan dan keamanan negara perlu diperluas untuk menjangkau bukan hanya keamanan sebuah negara sebagai entitas politik yang sah berdaulat tetapi juga keamanan insani (human security)
18
2.
Pertimbangan Politik; Dari sisi politik, perumusan perundangundangan Pertahanan dan
Keamanan Negara merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengatur kembali peran dan posisi institusi yang bertanggungjawab untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Dalam sistem demokrasi, pertahanan dan keamanan negara tidak lagi semata-mata menjadi wilayah kekuasaan negara secara eksklusif, tapi menjadi wilayah bersama yang melibatkan aktor yang lebih luas. Karenanya, perlu ada pengaturan tentang pertahanan dan keamanan negara yang mencerminkan kepentingan aktor yang lebih luas.
3.
Pertimbangan Legal; Undang-undang Pertahanan dan Keamanan Negara dibutuhkan untuk:
1) mengoperasionalkan ketentuan UUD 1945 Pasal 30, 2) mengisi sebagian kekosongan hukum di bidang keamanan nasional dan sekaligus menggantikan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan 3) Menutup ketidakkonsistenan dan sekaligus menyelaraskan regulasi-regulasi yang menyangkut pertahanan dan keamanan.22
Dari pertimbanga diatas menurut pendapat penulis merupakan pertimbangan yang Logis dan sesuai dengan realitas yang ada sehingga terhadap RUU Kemanan nasional yang merupakan kebijakan pemerintah dibidang keamanan nasional, sudah selayaknya semua eleman bangsa mendukung terbentuknya undang-undang tersebut dengan memberikan masukan yang konstruktif. Tujuan dari pembentukan undang-
22
Ibid
19
undang keamanan nasional adalah dalam rangka membangun sistem keamanan nasional yang tangguh yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
20
BAB IV PENUTUP 1.
Kesimpulan. A.
peraturan perundang-undangan di bidang keamanan nasional saat ini
menimbulkan masalah dalam penerapannya disebabkan peraturan perundangundangan tersebut dibuat merupakan produk yang lahir dari sebuah proses eksperimen bersama antara institusi militer, parlemen, dan masyarakat sipil. Dikatakan eksperimen karena UU ini lahir dari sebuah proses belajar yang dialami oleh hampir semua elemen bangsa mengenai bagaimana seharusnya fungsi pertahanan dan keamanan tidak hanya ditempatkan dalam sistem politik demokratis, tetapi juga dijalankan melalui sebuah mekanisme yang demokratis pula. Dilihat dari sudut realitas politik, juga lahir dalam sebuah proses transisi yang masih sarat dengan tawar menawar politik, keterbatasan gagasan, dan perubahan-perubahan politik yang cepat. Akibatnya, Undang-undang yang dibuat tersebut harus dilihat sebagai hasil maksimal yang dapat dilahirkan dalam konteks politik waktu itu. Artinya, substansinya sangat lekat dengan situasi, ruang, dan waktu dimana ia dilahirkan. Dilihat
dari aspek Ilmu
Hukum bahwa perangkat perundang-undangan di bidang keamanan nasional itu di buat dengan tidak mengindahkan teori-tori Hukum yang relevan.
B.
Politik Hukum Pemerintah Dalam Membangun Sistem Keamanan
Nasional yang
tangguh adalah dengan mengajukan Rancangan undang-
undang keamanan nasional yang esensinya membentuk sistem pertahanan yang tangguh guna menghadapi potensi ancaman.
21
2.
Saran Dalam rangka berpartisipasi terhadap proses terbentuknya Undang-Undang Keamanan Nasional, hendaknya masing-masing elemen bangsa tidak berfikir sektoral utamakan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara.
2 3
22
DAFTAR PUSTAKA
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum, Kita, 2007. Departemen Pertahanan RI, Mempertahankan Tanah air memasuki abat 21. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2005 Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Keamanan Nasional, seri ke 8 penjelasan singkat Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2008. Pengantar diskusi untuk simposium “10 Tahun Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia” dengan tema ”Reformasi TNI dan Departemen Pertahanan RI Pasca Orde Baru di Indonesia”, yang diselenggarakan atas kerja sama Lesperssi-HRWG-IDSPS-DCAF, Hotel Sultan - Jakarta 28-29 Mei 2008.
23
