Politik dan Pemerintahan Jepang
Dasar Sistem Pemerintahan Jepang • Jepang adalah negara Monarkhi Konstitusional dengan parlemen bikameral • Japan dipimpin oleh Kaisar namun tidak memiliki kewenangan mengatur negara. Kaisar hanya sebagai simbol negara • Perdana Menteri berasal dari anggota Diet yang dipilih oleh anggota Diet • Konstitusi Jepang disusun pada 3 Mei 1947 dibawah pendudukan AS pasca Perang Dunia II
Artikel 9 Konstitusi Jepang 1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a soverereign right of the nation and the threat or use force as means of setting international disputes. 2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential will never maintained. The right of beligerency of the states will not be recognized.
Sistem Pemerintahan • Sistem Politik terdiri dari tiga badan : eksekutif, legislatif dan yudikatif • Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (Diet) • Yudikatif dibuat berjenjang sampai kepada Mahkamah Agung yang berwenang memberikan keputusan akhir. Sistem peradilan Jepang tidak mengenal Juri seperti di AS
Perdana Menteri dan Kabinet • PM dan kabinet menjalankan fungsi eksekutif • PM dalam mengambil keputusan dibatasi oleh kekuatan birokrasi dan Diet. • PM dan Kabinet berasal dari Diet terutama dari HoR • PM dipilih oleh Diet (HoR) • Sering terjadi pergantian PM dan kabinet sebagai hasil dari persaingan antar faksi di partai • Faksi di partai lebih didasari oleh pengaruh individu daripada ideologi
DIET • The National Diet of Japan adalah terjemahan dari parlemen Jepang atau Kokkai. Kata Diet adalah bahasa Latin yang digunakan ketika Jepang banyak mengadopsi sistem yang diterapkan di Jerman pada masa pertengahan • Diet dibentuk pada masa Restorasi Meiji pada 11 Februari 1889 • Legislatif (Diet/Kokkai) terdiri dari : a. Majelis Rendah/ House of Representative (Shugi-in), 500 kursi dan dipilih tiap empat tahun. 300 anggota dipilih dari tiap distrik, dan 200 dipilih berdasarkan wilayah. b. Majelis Tinggi/ House of Councillor (Sangi-in, 252 kursi dan dipilih tiap enam tahun. 152 anggota dipilih tiap distrik dan 100 orang dipilih di tingkat nasional • Majelis Rendah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari Majelis Tinggi • Perdana menteri adalah anggota Majelis Rendah yang merupakan pimpinan dari partai yang berkuasa/terbesar di majelis
Pengambilan Keputusan di DIET
Birokrasi • Birokrasi Jepang memiliki pengaruh yang besar dalam politik Jepang • Birokrat dipilih dari lulusan Universitas terkemuka dengan tes yang sangat kompetitif • Amakudari (descent from heaven) Birokrat yang kemudian bekerja sebagai top manager di perusahaan seperti Toyota. • Chalmers Johnson “the politician reign and the bureaucrats rule” • Birokrat memainkan peran penting dalam menyusun rancangan UU, terutama di perekonomian melalui MITI • Birokrat bersama politisi dan kelompok kepentingan membentuk “Segitiga Besi” dalam politik Jepang
Sistem Kepartaian di Jepang •
• • -
Kombinasi sistem multipartai dengan dominasi satu partai besar, Partai Liberal Demokrat (LDP) Masa 1946-1955 : tidak ada parpol yang berkoalisi dan memerintah dalam waktu yang lama. Partai : Partai Liberal, Partai Demokrat, dua Partai Sosialis dan satu Partai Komunis Masa 1955-1993 : Partai Liberal & Demokrat fusi menjadi Partai Liberal Demokrat, dua Partai Sosialis bersatu dalam Partai Sosialis Jepang (JSP), dan Partai Komunis Jepang (PKJ) menjadi partai ketiga. Terjadi persaingan antara LDP dan JSP Muncul Partai Pemerintahan yang Bersih/Komeito, sebagai cabang politik kelompok Budha, Soka Gakkai. Partai ini berplatform “humanitarian peace” dan anti Komunis
• Masa 1993-sekarang : - Berlaku sistem multipartai dengan dominasi LDP
Kelompok Kepentingan • Kelompok Bisnis : banyak memiliki kedekatan dengan LDP • Kelompok Petani : terorganisasi baik dengan membentuk Nogyo Kyodo Kumiai/Nokyo untuk mengurusi pertanian. Petani merupakan sumber dukungan signifikan untuk LDP • Kelompok Buruh : tidak terlalu kuat karena lebih terorganisasi dalam kelompok buruh perusahaan daripada kelompok buruh nasional • Kelompok Kesehatan : bertindak sebagai kelompok penekan. • Kelompok Lingkungan : biasanya berafiliasi dengan kelompok oposisi (non LDP)
Peran Perempuan • Good wives and wise mothers • Dalam Politik : meskipun terdapat kebebasan politik untuk perempuan, namun tidak mendapatkan dukungan. • Dalam Pekerjaan : tidak banyak lapangan kerja untuk perempuan • Perubahan : a. Sistem proportional representation membuat banyak partai menyertakan perempuan dalam politik b. Permasalahan ageing society yang menyebabkan menurunnya angkatan kerja membuat banyak perempuan bisa masuk ke dunia kerja
