POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM Oleh: Marzuki∗ Abstrak Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. al-Nisa’ (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagi rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.
Pendahuluan Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Beberapa waktu yang lalu masyarakat kita dikejutkan dengan adanya pemberian "Poligami Award" oleh Puspo Wardoyo, salah seorang poligam yang juga pengusaha, kepada sekitar 40-an orang yang melakukan poligami. Tidak tanggung-tanggung, acara itu dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan dihadiri sejumlah orang terkenal, ∗
Penulis adalah dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam pada jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
1
termasuk Ebet Kadarusman, Ratih Sanggarwati, Neno Warisman, serta Astri Ivo. Acara ini memang tidak berjalan lancar, karena menuai banyak protes dari sebagian orang yang menentang poligami (Pikiran Rakyat, 2 Agustus 2003). Fenomena semacam ini sebelumnya belum pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang sebenarnya sudah banyak yang mempraktikkan poligami. Kenyataannya poligami sekarang ini banyak dipraktikkan oleh kalangan public figure kita. Sebut saja misalnya mantan wakil presiden RI, Hamzah Haz, yang memiliki isteri tiga orang, Puspo Wardoyo (pengusaha terkenal) yang memiliki isteri empat orang, Qomar (seorang komedian) yang juga memiliki empat orang isteri, KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ. (Kiai pengasuh PP. Ash Shiddiqiyah Jakarta) yang memiliki tiga orang isteri, Mamik Slamet, Parto Patrio, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka dengan terus terang menyatakan bahwa mereka telah mempraktikkan poligami. Ada juga di antara masyarakat kita yang mempraktikkan poligami dengan sembunyi-sembunyi karena alasan-alasan tertentu. Inilah yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara kita di era Orde Baru, karena takut terkena ketentuan dalam PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur masalah poligami bagi pegawai negeri sipil dan ABRI (sekarang: TNI). Masyarakat luas juga ada yang mempraktikkan poligami dengan semaunya sendiri tanpa terikat dengan ketentuanketentuan yang dibuat negara maupun agama. Terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak di antara kaum poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Tulisan ini mencoba mengkaji permasalahan poligami tersebut, terutama bagaimana pendapat para ulama tentang hukum dan ketentuan poligami serta
2
bagaimana praktik poligami sekarang ini. Sebelum mengkaji hal tersebut, akan dipaparkan dulu pengertian poligami dan sejarah singkat berlakunya poligami.
Pengertian Poligami Secara etimologis (lughawi) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak (Nasution, 1996: 84). Secara terminologis (ishthilahi) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI, 2001: 885). Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa’ (4): 3 yang berbunyi: ”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan poligami itu boleh lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari sembilan isteri. Namun batasan maksimal empat isterilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah
3
dan Nabi Muhammad Saw. melarang melakukan poligami lebih dari empat isteri (alSyaukani, 1973, I: 420)
Poligami dalam Lintasan Sejarah Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi). Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umatumatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja. Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berdalih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya.
4
Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anakanak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain (‘Itr, 2005: 184). Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh (al-Buthi, 2002: 138). Pandangan seperti ini juga disebarkan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam. Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari background agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen/Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Dalam kitab suci Kristen dijelaskan bahwa Raja Sulaiman memiliki 100 isteri, puteri-puteri mahkota, dan 300 gundik (Raja-raja 9:16, 11:3). Anak laki-lakinya, Raja Daud, memiliki 18 isteri dan 60 orang gundik (Tawarikh 2, 11:21). Talmud memberi nasihat agar setiap laki-laki tidak menikah lebih dari 4 isteri, yakni jumlah isteri yang dimiliki Ya’qub. Tidak ada konsili gereja pun pada abad-abad pertama menentang poligami. Pada tahun 1531 para penganut
5
(sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan menyatakan bahwa orang Kristen yang sejati harus memiliki beberapa orang isteri (Jones dan Philips, 1996: 3). Setelah agama Kristen direvisi sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dan menyesuaikannya dengan budaya Yunani-Romawi. Di zaman dahulu Yunani dan Romawi sudah mengembangkan bentuk monogami yang terlembagakan dalam berbagai masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas. Karena itulah, apa yang dulu diistilahkan secara teoritis sebagai monogami sebenarnya merupakan poligami tanpa batas (Jones dan Philips, 1996: 4). Hingga sekarang agama Kristen melarang penganutnya untuk melakukan poligami. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata (seperti KUH Perdata pasal 27). Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya. Budaya perzinahan (kumpul kebo) tidak asing lagi di kalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan pada tahjun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah (al-Buthi, 2002: 145). Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini
6
tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang (QS. al-Isra’ (17): 32). Pandangan Islam tentang poligami seara rinci akan di uraikan di bawah.
Berbagai Pandangan Para Ulama tentang Poligami Allah Swt. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi lakilaki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa’ (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur (kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada’. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal
7
pendidikan dan masa depan mereka (Nasution, 1996: 85). Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja (al-Thabari, 1978: 155). Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata wa dalam ayat matsna wa tsulatsa wa ruba’ berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jam’i). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan (al-Zamakhsyari, 1966, I: 496). Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa’ yang berbunyi: ”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”, al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim (al-Zamakhsyari, 1966, I: 568). Ketika membahas kata aw ma malakat aimanukum al-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu. Al-Qurthubi sepakat dengan al-Zamakhsyari dalam hal menikahi budak yang akan digauli oleh tuannya. Namun al-Qurthubi berbeda dengan al-Zamakhsyari dalam
8
memahami jumlah maksimal perempuan yang dijadikan isteri dalam berpoligami. AlQurthubi sepakat dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. ketika menyuruh sahabat untuk menyisakan isterinya maksimal empat orang. Dengan demikian, menurut alQurthubi jumlah maksimal isteri bagi suami yang berpoligami adalah empat orang (alQurthubi, 1967: 17). Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya ayat al-Nisa’: 3 berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali yang ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara yang perempuan yang yatim dan non-yatim, Allah menyuruh untuk menikahi perempuan yang non-yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Al-Syaukani juga menegaskan bahwa menikahi wanita lebih dari empat orang hukumnya haram karena bertentangan dengan sunnah Nabi dan bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang umum (al-Syaukani, 1973: 420). Ketika menafsirkan ayat aw ma malakat aimanukum alSyaukani menyatakan, untuk menjadikan budak sebagai isteri tidak diharuskan menikahinya, karena budak disamakan dengan harta milik. Dalam menafsirkan QS. al-Nisa’: 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, alSyaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang nonmateri. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami (al-Syaukani, 1973: 521).
9
Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah “dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut alMaraghi, adalah 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami (al-Maraghi, 1969, IV: 181-182). Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali ‘Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa’: 129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus dilakukan (al-Maraghi, 1969, V: 173). Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshat. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang
10
dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja (Sayyid Qutub, 1966, IV: 236). Ameer Ali juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub (Ali, 1922: 229). Sedang Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda (Nasution, 1996: 101). Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. al-Nisa’(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami (Nasution, 1996: 103). Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan gurunya, Muhammad Abduh, mengenai haramnya berpoligami, jika suami tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya (Nasution, 1996: 104). Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah (1997, 5: 390) menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni: 1) memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan; 2) memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain; 3) hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya; dan 4) ingin menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus
11
dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratkan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik (Abu Syuqqah, 1997, 5: 388). Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum. Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.
12
Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undangundang di dua negara ini juga cukup ketat (Marzuki, 1996: 175-177). Dengan demikian, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh alQuran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (isteri).
Poligami: Antara Harapan dan Kenyataan Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok,
13
yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka. Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang (sedikit) untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang. Kalau kita perhatikan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat kita, dapat kita simpulkan bahwa para poligam masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena
14
hanya diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan dalam Islam. Namun demikian, di antara mereka juga ada yang melakukan poligami dengan mengindahkan ketentuan yang ada, sehingga mereka tetap dalam prinsip untuk mewujudkan keluarga yang bahagia secara keseluruhan. Golongan yang terakhir ini jumlahnya sangat sedikit.
Penutup Sebagai orang yang awam, penulis mencoba mensikapi masalah poligami secara wajar. Karena Allah dan Rasul-Nya tidak pernah melarang poligami, maka penulis sepakat dengan para ulama yang tidak mengharamkan poligami. Yang harus menjadi acuan kita adalah bahwa semua ketentuan hukum Allah (hukum Islam) adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah jelas bahwa disyariatkannya poligami juga demi kemaslahatan manusia. Karena itu, siapa pun boleh melakukan poligami selama kemaslahatan itu bisa diwujudkan. Namun, jika kemaslahatan itu tidak bisa terwujud ketika orang melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus kita pahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Penulis tidak setuju dengan praktik poligami yang hanya sekedar untuk kesenangan belaka atau untuk mempermainkan perempuan, seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita.
Daftar Pustaka Abu Syuqqah, ‘Abd al-Halim. 1997. Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul “Kebebasan Wanita”. Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. Al-Buthi, M. Sa’id Ramadlan. 2002. Al-Mar’ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyiī’ al-Rabbaniy. Alih bahasa oleh Darsim Ermaya Imam Fajaruddin
15
dengan judul “Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam”. Solo: Era Intermedia. Cet. I. Ali, Ameer. 1922. The Spirit of Islam: A History of the Evolution and Edials of Islam with a Life of the Prophet. Delhi: Jayyad Press. Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1969. Tafsir al-Maraghi. Mesir: Mushthafa al-Bab alHalabi. Jilid IV. Al-Qur’an al-Karim. Al-Qurthubi. 1967. Al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabiyyah. Jilid V. Al-Syaukani. 1973. Fath al-Qadir: al-Jami’ Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I. Al-Thabari, Ibnu Jarir. 1978. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV. Al-Zamakhsyari. 1966. Al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh alTa’wil. Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I. ‘Itr, Nuruddin. 2005. Madza ‘an al-Mar’ah. Alih bahasa oleh: Hasbullah dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan”. Yogyakarta: Bina Media. Cet. I. Jones, Jamilah dan Philips, Abu Aminah Bilal. 1996. Plural Marriage in Islam. Alih bahasa oleh Drs. Machnun Husein dengan judul “Monogami dan Poligini dalam Islam”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. I. Marzuki. 1996. “Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan”. Tesis S-2 di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nasution, Khairuddin. 1996. Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I. Qutub, Sayyid.1967. Fi Zhilal al-Qur’an. Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy. Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Marzuki, dilahirkan di Banyuwangi, 21 April 1966. Menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990. Kemudian menyelesaikan studi S-2 bidang Pengkajian Islam di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997. Sejak tahun 1992 menjadi dosen tetap Jurusan PKN dan Hukum, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam.
16
