Policy Paper SAKSI, YANG TERLUPAKAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

Beberapa Catatan Kritis terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Policy Paper “SAKSI, YANG TERLUPAKAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA” Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU Perlindungan Saksi Dan Korban

KOALISI PERLINDUNGAN

SAKSI

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM

1


“SAKSI, SOSOK YANG TERLUPAKAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA” Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU Perlindungan Saksi Dan Korban

Penulis : Supriyadi Widodo Eddyono1 [email protected]

Koalisi perlindungan Saksi & Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Januari, 2006 Sekertariat Jl Siaga II No 31 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp 7972662

1 Koordinator Legal Service ELSAM, saat ini mengkhususkan diri mengenai RUU Perlindungan saksi di Indonesia, salah seorang anggota Tim Periumus RUU Perlindungan saksi versi Ornop (koalisi perlindungan saksi Indoensia)


2


1.Pengantar UU Perlindungan Saksi pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Periode 2004-2009, yakni tanggal 1 February 2005 telah disetujui sebuah Program Legislasi Nasional. Ada sebanyak 284 rancangan undang-undang (RUU) disetujui untuk dijadikan prioritas pembahasan untuk periode 2005-2009. Dari 284 rancangan undang-undang (RUU) tersebut, 55 diantaranya ditetapkan sebagai rancangan undang-undang prioritas yang akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Dari 55 RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas tersebut, salah satunya adalah RUU Perlindungan Saksi. Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 akhirnya Presiden SBY mengeluar sebuah Surat Presiden mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU perlindungan Saksi dan sekaligus menunjuk menteri Hukum dan perundang-undangan sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU Perlindungan saksi dan Korban (selanjutnya di sebut RUU PSK) dapat segera di bahas di DPR. Hal tersebut kemudian di respon oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU ini dalam bentuk Panja. ******** Tulisan ini akan mencoba memberikan catatan terhadap berbagai kelemahan dalam RUU PSK versi DPR yang saat ini sedang dibahas oleh PANJA KOMISI III DPR. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan atau usulan yang penting untuk perbaikan RUU perlindungan saksi yang telah ada. Eksplorasi yang di pilih untuk catatan ini tidaklah mencakup seluruh aspek dari RUU, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas seperti: masalah ruang lingkup perlindungan yang mencakup defenisi saksi, orang yang bisa dilindungi jangka waktu perlindungan, dan pengertian perlindungan, kemudian berkaitan lembaga perlindungan dan tatacara atau prosedur pemberian perlindungan. Namun, sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, pada bagian awal tulisan akan mendeskripsikan kondisi regulasi Indonesia yang terkait dengan pengaturan mengenai saksi dan hak-haknya, ini untuk menunjukkan bagaimana semangat awal dari para perumus RUU Saksi yang telah mencoba memformulasikan RUU berdasarkan atas kebutuhan perlindungan saksi di Indonesia.


3


2. Regulasi Indonesia saat ini yang terkait dengan Perlindungan saksi 2 Legislasi Indonesia yang mengatur atau memasukkan saksi dalam berbagai aspek dalam aturannya bisa kita lihat dalam tersebar dalam berbagai produk legislasi baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan perarturan-peraturan jenis lainnya. Walaupun tersebar di berbagai peraturan. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan saksi tersebut menyangkut dalam wilayah hukum pidana. Tersebarnya aturanaturan terkait dengan saksi ini terlihat dalam baik dalam peraturan pidana materil dan pidana formil (yang bersifat pidana umum atau peraturan pidana khusus.) Sampai saat ini, acuan utama legislasi di indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya adalah Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan lain dibawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama sekali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau defenisi Saksi dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun, KUHAP, yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun spesifik3. Walau terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi4. hak-hak tersebut tidaklah memadai, bahkan sebaliknya terhadap saksi KUHAP justru memberikan banyak beban dan kewajiban5 2 Disarikan dari Paper “Pemetaan terhadap Legislasi di indoensia yang terkait dengan saksi, Betty Yolanda dan Supriyadi Widodo Eddyono, ELSAM, 2004, Belum dipublikasikan. 3

Hal ini disebabkan karena titik berat yang dipakai oleh KUHAP lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku Tersangka atau terdakwa. Terhadap tersangka maupun terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih diberian juga hakhak lainnya, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, dan lain sebagainya 4

Misalnya, dalam memberikan keterangannya kepada penyidik, Saksi harus bebas dari segala tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat (1) KUHAP). Apabila menurut pendapat hakim seorang Saksi merasa tertekan atau tidak bebas di dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir di persidangan, maka hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi (Pasal 173 KUHAP). Lihat Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa Saksi yang tidak berbahasa Indonesia berhak mendapatkan seorang juru bahasa yang bersumpah. Sedangkan di dalam Pasal 178 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa kepada Saksi yang bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang akan mengangkat seorang penerjemah. Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan (Pasal 229 ayat (1) KUHAP). Di dalam kapasitasnya sebagai Saksi Korban, yaitu seorang Korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian, seorang Saksi berhak meminta ganti kerugian. Ganti kerugian itu hanya dapat diminta apabila Saksi yang sekaligus menjadi Korban itu menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP. 5 Saksi dalam KUHAP memiliki kewajiban seperti yang diatur di dalam Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 dan Pasal 174 KUHAP. Saksi yang telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir, dapat diperintahkan oleh hakim ketua sidang supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).


4


******** Regulasi yang terkait dengan saksi yang kedua adalah perlindungan saksi yang dijalankan dalam Pengadilan HAM yakni yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun hukum acara di dalam pengadilan HAM ini, sepanjang tidak diatur oleh UU No 26 tahun 2000 masih tetap menggunakan mekanisme dalam KUHAP.6 UU No 26 tahun 2000 memang secara tegas menyatakan bahwa Setiap Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun.7 Perlindungan tersebut juga wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.8 Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pengadilan HAM ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002. PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat juga mengatur mengena pemberian perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud di dalam PP ini pun meliputi perlindungan fisik dan mental. Kepada Korban dan Saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Namun dari hal itu semua, perlindungan yang menonjol dari PP ini adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk perahasiaan identitas Korban atau Saksi dan adanya sebuah mekanisme pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Namun dalam prakteknya, baik dalam proses pengadilan HAM Kasus Timor-Timur, Tj Priok dan Abepura9, PP Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur mengenai perlindungan Saksi dan korban merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan, salah satunya adalah karena kedudukan PP yang berada di bawah Undang-Undang, sehingga secara yuridis PP tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan Undang-undang, dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda dengan PP tersebut. Di samping itu aparat penegak hukum terkait masih bingung menerapkan regulasi ini10 ****** Regulasi ketiga yang terkait dengan perlindungan saksi adalah terkait dengan UU Larangan Money Laundring yakni UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tentang Tindak Apabila Saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, pemeriksaan terhadapnya tetap dapat dilakukan. Terhadap Saksi tersebut, dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari (Pasal 161 KUHAP). Dalam hal Saksi memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang dapat memberikan perintah supaya Saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu(Pasal 174 ayat (2) KUHAP). 6

Lihat Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000.

7

Lihat Pasal 34 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000.

8

9

Lihat Pasal 34 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000. Lihat progress report, pengadilan HAM, di www.elsam.or.id

10

Lihat praktek perlindungan saksi dalam pengadilan HAM Tim-Tim, ELSAM, 2005


5


Pidana Pencucian Uang yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan mengenai perlindungan bagi Pelapor dan Saksi dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 terdapat di dalam Bab VII mengenai Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi.11 Di dalam Bab VII diatur bahwa PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas Pelapor.12 Mekanisme pemberian perlindungan khusus yang dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 ini kemudian diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan khusus dalam PP diberikan kepada Pelapor dan Saksi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.13 Saksi dan Pelapor juga tidak dikenai biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.14 Regulasi yang terkait dengan saksi yang keempat adalah yang terdapat dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Namun, di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 hanya terdapat beberapa pasal saja yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi. Dalam Peraturan ini dikatakan bahwa setiap orang yang mempengaruhi Saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap Saksi akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.15 Tindakan yang dilakukan seperti tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme Regulasi kelima yang terkait dengan perlindungan saksi adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 yang Secara khusus mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK). Salah satu kewajiban dari KPK dalam UU ini adalah memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.16 Pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor dalam UU ini pun terbatas pada 1 (satu) pasal, yaitu perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Hak-hak Saksi, kewajiban serta mekanisme dari perlindungan yang dimaksud tidak dijelaskan dalam UU ini. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi pun lebih menitikberatkan kewajiban dari seorang Saksi dan/atau Pelapor ketimbang 11

Bab VII UU Nomor 15 Tahun 2002 terdiri dari 5 pasal, pasal 39-43.

12

Lihat Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002.

13

Lihat Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2003.

14

Pasal 4 PP Nomor 57 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang diberikan kepadanya. 15

Lihat Pasal 21 Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

16

Lihat Pasal 15 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002.


6


pemberian hak perlindungan. Dijelaskan bahwa setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.17 Lebih lanjut, dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa setiap orang baru dapat diperiksa apabila mereka menghendaki menjadi Saksi dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa persetujuan dari terdakwa, mereka hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.18 Bisa dikatakan bahwa Perlindungan yang diberikan oleh UU ini yang berkenaan dengan perlindungan terhadap Saksi sedikit disinggung dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berperan serta di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan hukum.19 UU Nomor 31 Tahun 1999 ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ternyata UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan perlindungan bagi Saksi. Oleh karena itu maka tidak heran jika pengaturan mengenai perlindungan terhadap Saksi dan hak-hak Saksi di dalam mengungkap kasus korupsi sangat sedikit dijelaskan dalam UU ini. Perlindungan terhadap Saksi dan hak-hak Saksi diatur dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. ********* Undang-Undang berikutnya yang mengatur mengeni saksi adalah UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU P KDRT). UU P KDRT memang memberikan harapan baru bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. UU ini mencantumkan mekanisme pelaporan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban. Antara lain kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi korban, diberlakukannya perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya, perlindungan terhadap saksi dan prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban dimana kesaksian korban dapat dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.20 Dalam UU ini terdapat 2 (dua) bab yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam KDRT, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap Korban. Perlindungan terhadap 17

Lihat Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

18

Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam perkara korupsi mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dapat memberikan kesaksian, yaitu dengan persetujuan dari terdakwa bagi Saksi yang akan memberikan kesaksian. 19

Perlindungan hukum diberikan dalam hal : (a) Melaksanakan haknya, antara lain hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. (b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai Saksi pelapor, Saksi, atau Saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20 Lihat Dialog Mitra, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P KDRT)”, LBH-APIK, Jakarta, 27 Februari 2005.


7


Korban diberikan oleh berbagai pihak, antara lain pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.21 Ditambahkan dalam Pasal 13 huruf d bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Perlindungan yang dimaksud dalam UU ini adalah perlindungan sementara. Perlindungan sementara ini diberikan oleh pihak kepolisian sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.22 Selain itu, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa pihak kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. ****************** Dari paparan secara singkat diatas bisa kita gambarkan bahwa regulasi di Indonesia yang terkait dengan perlindungan saksi terlihat tersebar di berbagai Undang-undang maupun peraturan lainnya. Selain secara substansi tidak komprehensif juga sering timbul benturan antar peraturan tersebut sehingga kemampuan implementasinya pun menjadi lemah, oleh karena itu memang diperlukanlah sebuah peraturan yang dapat menutupi segala kekurangan dan kelemahan dari berbagai regulasi yang telah ada.

3. “Beban Ganda” dalam RUU Perlindungan Saksi dan Korban kondisi regulasi yang di paparkan (pada bagian 2) diatas ternyata kemudian berpengaruh langsung terhadap skenario dan semangat yang ada dalam pasal-pasal RUU mengenai perlindungan terhadap saksi. Perlu di jelaskan bahwa akibat kondisi hukum acara pidana yang tidak memadai terkait dengan hak dan perlindungan saksi dan korban, maka para perumus RUU kemudian memasukkan hampir seluruh hak-hak saksi ke dalam RUU ini, bahkan mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan. akibatnya kemudian bisa di duga, substansinya (hak-hak yang diakomodir) dalam RUU ini menjadi sangat luas. Ini merupakan konsekwensi karena sistem atau model hak-hak saksi yang selama ini berkaitan dengan proseduran peradilan pidana yang seharusnya di atur oleh sebuah UU hukum acara yang kemprehensif tidak pernah terealisasi di Indonesia. Reformasi hukum acara pidana di indonesia (perubahan KUHAP) tidak pernah terjadi, oleh karenanya RUU ini kemudian memasukkan hampir seluruh hak-hak saksi secara prosedural yang seharusnya masuk ke dalam Hukum Acara Pidana, sebagai pelengkap bagi hukum acara pidana indonesia. “beban ganda” yang terkandung dalam RUU Perlindungan saksi di indonesia ini menjadi tak terelakkan dan dalam kondisi tertentu mungkin bisa dibenarkan karena peraturan lainnya (terutama hukum acara) yang tidak mendukung sedangkan secara 21

22

Lihat Pasal 10 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004. Lihat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2004.


8


faktual kondisi saksi dalam proses peradilan (baik dalam kondisi biasa maupun kondisi terintimidasi) justru sangat membutuhkan perlindungan. Namun” beban ganda” dalam RUU ini bisa menjadi problema tersendiri dalam penerapannya karena aturan dalam RUU nya sendiri di satu sisi memberikan mandat yang besar bagi perlindungan hak-hak saksi dan korban namun di sisi lain RUU ini justru menyederhanakan proses pelaksanaannya (terutama prosedur dan lembaga perlindungan) karena secara substansi banyak hal yang seharusnya diatur di dalam RUU ini sehingga bisa menjadi lebih memadai. Bila kita memperhatikan UU dan praktek dalam program perlindungan saksi di berbagai negara yang sudah menerapkan mekanisme perlindungan saksi maka RUU ini dari segi substansi memang agak berbeda. UU atau peraturan perlindungan bagi saksi di berbagai negara yang telah ada yang di buat untuk mengatur tatacara perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi biasanya hanyalah diperuntukkan untuk saksi-saksi yang terintimidasi atau dalam kondisi ancaman yang serius. Ini bisa di lihat dari UU perlindungan saksi di Kanada, Afrika selatan, Australia, maupun di Amerika serikat, sedangkan implementasi untuk perlindungan hak-hak saksi dalam prosedural acara pidana biasanya di masukkan dalam UU hukum acaranyai23.

Negara

Lingkup UU perlindungan saksi

Kanada

Witness protection Program Act 1996 melindungi saksi yang membutuhkan resiko keamanan atas dirinya yang membantu penegakan hukum

Afrika Selatan

Menggunakan UU perlindungan saksi yang dibentuk tahun 1996 yang mandatnya adalah melindungi saksi yang terancam keselamatannya

Jerman

UU Harmonisasi Perlindungan saksi dalam bahaya Tahun 2002 (ZsHG) melindungi saksi dalam kasus pidana yang bersifat ekstrim24

Amerika Serikat

UU perlindungan saksi tahun 1984 memberikan perlindungan bagi saksi maupun orang terkait dalam ancaman atau intimidasi

23 istilah hak prosedural digunakan untuk membedakan hak hak saksi dalam kondisi biasa dan hak bagi saksi dalam kondisi yang terintimidasi 24

Lihat Perlindungan saksi di Jerman, ICW, 2005


9


Quensland (Australia)

UU perlindungan saksi Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap saksi atas bahaya yang muncul akibat telah membantu suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya25

4. Siapakah Saksi yang dilindungi dalam RUU ini ? RUU ini dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana26 yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri27 berdasarkan pengertian ini maka RUU secara tegas menyatakan bahwa RUU ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana.28 RUU Perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam RUU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor29 atau pengadu. Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang di introdusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Penggunaan Doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkala bukanlah orang yang mendengar, melihat dan/atau mengalami sendiri perkara pidana

25

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Perlindungan saksi Quensland

26

Ketentuan umum RUU menyatakan bahwa perlindungan saksi diberikan dalam lingkup pidana dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, Pasal 1 angka 3 27

Lihat RUU Pasal 1 angka 1

28

Pilihan untuk menetapkan dengan tegas bahwa saksi dalam status perkara pidana yang dilindungi dalam RUU ini memang konsisten dengan berbagai peraturan mengenai perlindungan saksi di berbagai negera. Walaupun di temukan juga berbagai masukan yang mengintrodusir agar saksi yang dilindungi sebaiknya meliputi saksi dalam perkara yang lebih luas bahkan sampai menjangkau wilayah penyelesaian ADR, tapi pihak-pihak yang mengusulkan opsi tersebut jarang menggunakan argumentasi yang lebih kuat selain itu penilaian atas hal ini juga masih dilihat secara kasus perkasus 29

Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah lebih awal diatur dalam pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.


10


tersebut. 30 Oleh karena itu pula maka RUU ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang orang yang berstatus whistleblower31 Selain itu, berkaitan pula dengan “defenisi saksi” yang terbatas tersebut, RUU ini juga melupakan orang-orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang dalam KUHAP disebut berstatus ahli 32 RUU juga tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka/ terdakwa (a charge) ataukah saksi dari pihak yang membantu pihak aparat penegak hukum (a de charge). Tidak di cantumkannya secara tegas hal ini nantinya akan menimbulkan problem dan membebani lembaga perlindungan dalam pelaksanaannya. Seharusnya, RUU ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam RUU ini adalah saksi yang statusnya membantu aparat penegak hukum.33 ********* Pasal 2 RUU ini menyatakan bahwa Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal ini pun bisa dikatakan terbatas karena pengertian tahap proses peradilan pidana ini hanya mencakup dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan pemberian putusan yang final, padahal dalam kondisi tertentu dimana kejahatan yang ada sifatnya serius, proteksi maupun perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana. Lagi pula Pasal 2 RUU ini tidak konsistensi bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kepada saksi hak untuk untuk mendapat informasi mengenai perkembangan informasi kasus, hak identitas baru dan relokasi34. Hak-hak ini dalam prakteknya diberbagai negara justru diberikan setelah kasus selesai di dalam proses peradilan pidana, bahkan untuk perlindungan dengan cara penggantian identitas maupun relokasi permanen bagi saksi, tahapan pemberiannya seharusnya menjangkau waktu yang sangat lama atau diberikan secara permanen (seumur hidup).

30

Dalam banyak kasus, orang-orang yang membantu penyelidikan pidana yakni para pelapor dan pengadu merupakan orang yang paling rentang di intimidasi, walupun belum ada data resmi yang bisa di jadikan acuan namun dalam catatan monitoring baik yang dilakukan oleh Koalisi perlindungan saksi dalam Tahun 2004-2005 ada lebih dari 20 kasus intimidasi terhadap para pelapor dan pengadu tindak pidana, lihat tabulasi yang dikumpulkan oleh ICW maupun studi kasus intimidasi saksi, saksi dalam ancaman, ELSAM, 2005. 31

Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkap fakta (secara terjemahan bahasa indonesia “peniup peluit” yang memberi peringatan kepada publik) kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malapraktik, maladmnistrasi maupun korupsi. Di Indoensia sebetulnya banyak orang-orang yang bisa dikatakan sebagai whistleblower ini dan memang banyak usulan dari berbagai pihak untuk memberikan mandat yang luas agar RUU ini mampu melindungi whistleblower. 32 Aturan mengenai Keterangan ahli bisa di lihat dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, 120 KUHAP, 133 KUHAP dan 179 (1) KUHAP 33 Semua UU perlindungan saksi di berbagai Negara hanya melindungi saksi terintimidasi yang akan, sedang atau telah membantu aparat penegak hukum. 34

Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf g,h,I,j, dan k RUU Perlindungan Saksi


11


********* RUU ini juga memasukkan pihak lain yang ada korelasi dengan saksi yang bisa terlibat atau mendapatkan hak-hak perlindungan yang tercantum dalam RUU ini namun RUU lebih memilih pihak-pihak yang bisa dilindungi ini hanya terbatas kepada keluarga saksi. Angka 6 pasal 1 RUU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Rumusan ini juga terlalu sempit, seharusnya orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga, namun dapat menjangkau orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi bila orang tersebut di intimidasi. Jika kita bandingkan rumusan RUU itu dengan UU tentang perlindungan saksi di negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan “orang terkait ini” berbeda. UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan misalnya, UU tersebut menyatakan bahwa saksi berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan35 sedangkan orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut36. Di UU perlindungan Saksi Kanada mendefenisikan saksi, namun langsung menyatakan bahwa seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas diriya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut, atau b) seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas.37 UU Perlindungan Saksi di Quensland Australia juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya; atau karena hubungan atau ikatan orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.38

Tabel I Perbandingan pengertian saksi : 35

Lihat UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan, Defenisi No 1 bagian (viii)

36

Lihat UU Perlindungan Saksi Afrika Selatan, Defenisi No 1 bagian (iv)

37 Lihat ketentuan bagian definisi dalam undang-undang program perlindungan saksi Kanada bagian 2 tentang Defenisi 38

Lihat UU Perlindungan Saksi Queensland Tahun 2000 Pasal 6 Ayat (1).


12


RUU perlindungan saksi Inisiatif DPR

UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan

UU perlindungan Saksi Kanada

Saksi

Orang terkait

Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri

keluarga saksi yaitu orangorang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan atau orang-orang menjadi tanggungan saksi

saksi berarti setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan

orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut

seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah a) seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas diriya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut

atau b) seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas

seseorang yang boleh UU Perlindungan diikutsertakan ke dalam Saksi di Quensland perlindungan saksi adalah orang Australia yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul – karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak

atau karena hubungan atau ikatan orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.


13


hukum dalam menjalankan fungsinya;

Pengertian tentang saksi yang lebih luas seperti contoh-contoh di UU negara lain ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan, karena saksi dalam pengertian untuk dapat terlibat dalam program perlindungan bukan saja saksi itu sendiri dan keluarga saksi tetapi juga pihak-pihak lain yang ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga mungkin juga membutuhkan perlindungan. Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi sebagai bagian pengertian saksi yang dapat menerima perlindungan karena ada ikatan dengan saksi akan menjamin bahwa pihakpihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang perlu dilindungi adalah termasuk pihak-pihak yang mempunyai kedekatan atau hubungan dengan saksi bukan hanya dari keluarga saksi. Pengaturan tentang dicantumkannya pihak lain diluar keluarga saksi tapi ikut berpengaruh terhadap seorang saksi akan lebih menjamin bagi seorang saksi untuk memberikan kesaksian.

5.Perlindungan seperti apa yang bisa diberikan? RUU ini memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya39 Sedangkan yang dimaksud bantuan terkait dengan pemberian bantuan dalam Pasal 6 yakni bantuan terhadap korban tindak pidana kekerasan dan korban pelanggaran HAM berat yakni: bantuan medis dan rehabilitasi sosial. Perlindungan dalam RUU tersebut terjemahkan dalam hak-hak saksi dan korban40 yakni: • perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana; • hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; • hak untuk mendapatkan nasihat hukum; • hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan; • hak untuk mendapatkan penerjemah; • hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat; • hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; • hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan; • hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan; • hak untuk mendapatkan identitas baru; • hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau • hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikannya, RUU ini tidak menjelaskan secara memadai beberapa pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan, apakah hak39

Lihat ketentuan umum Pasal 1 angka 7

40

Pasal 5 RUU


14


hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ? apakah hanya saksi yang yang tertentu saja (dalam ancaman) ? Ataukah hak ini hanya di berikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan terkait dengan ruang lingkup kerja dari lembaga perlindungan saksi. Petanyaan ini sebenarnya bisa dijawab jika RUU secara tegas memisahkan antara hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam RUU ini diberikan kepada seluruh saksi dalam “kondisi apapun” maka beban terberat tentunya ada di pundak lembaga perlindungan saksi dalam implementasinya, namun jika hak-hak tersebut hanya diberikan bagi saksi dalam kondisi terintimidasi atau terancam, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara pidana tidak akan pernah mendapatkan hak yang lebih baik karena hak-haknya menjadi terbatas41 dan ini juga yang tidak konsisten dengan semangat awal di buatnya RUU ini (pembahasan bagian 3). Oleh karena itu untuk menyelesaikan problem ini RUU seharusnya membuat/membagi hak-hak saksi tersebut berdasarkan kategori-kategori saksi yakni perlindungan atas hak saksi dalam prosedural pidana terutama untuk Pasal 5 ayat 1 huruf c,d,e,f,g,h,i dan l dalam RUU dan kategori hak saksi yang terintimidasi yakni yang ada dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, b, i, j, dan k.42 Di samping itu, ruang lingkup perlindungannya masih kurang memadai, RUU ini tidak mengatur mengenai perlindungan secara khusus diperuntukkan bagi saksi-saksi tertentu yakni: saksi untuk anak, saksi bagi orang yang memiliki cacat fisik atau kemampuan berbeda, saksi korban kejahatan seksual dan saksi dalam status narapidana. Tidak adanya ketentuan mengenai saks-saksi dalam kondisi ini akan menimbulkan problem dalam penerapan UU ini nantinya.

6. Tidak ada Perlindungan bagi Pelaku yang telah berkontribusi membantu aparat hukum Kebanyakan dari kasus-kasus pidana besar yang mengancam publik seperti kejahatan pelanggaran HAM berat, kejahatan Politik maupun korupsi yang dilakukan pejabat negara, melibatkan tindak kriminal yang dilakukan oleh banyak pelaku, dimana pelakunya telah mengembangkan ikatan yang satu sama lainnya selama jangka waktu tertentu, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan berdasarkan profesi dan kelembagaan. Ikatan seperti inilah yang seringkali menguntungkan posisi dan kepentingan si pelaku tersebut hal ini akan menyebabkan pelaku selalu bersatupadu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan pidana.

41

implikasi dari hal ini adalah saksi dalam kasus pidana hanya akan mendapatkan hak-hak yang ada di dalam KUHAP maupun peraturan yang ada selama ini (lihat pembahasan bagian 2) 42

Terhadap hak saksi dalam ancaman ini yang seharusnya menjadi tugas inti dari lembaga perlindungan saksi, sedangkan hak saksi prosedural dibebankan ke seluruh aparat penegak hukum terkait dan pengadilan.


15


Kondisi seperti inilah yang selalu di hadapi oleh aparat penegak hukum di indonesia. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah mekanisme hukum yang mampu menerobos dan memecahkan problem sehingga aparat hukum di indonesia dapat terbantu dari kerjasama yang berasal dari “orang dalam”, dan mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini atau keterlibatan di dalamnya. Kadangkala, “orang dalam” ini adalah pelaku yang terlibat dalam kejahatan dengan caranya tersendiri. Mereka ini dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa saja peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Selain memberikan petunjuk bagi para penyidik, orang dalam ini kadangkala berpartisipasi juga dalam penyidikan dengan menyamar, merekam bukti suara atau video sebagai bukti penting dalam penuntutan. Akhirnya, orang dalam ini dapat menjadi saksi yang penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi mata dari kejahatan dan atas kegiatan para terdakwa.43 Untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan dari pelaku lainnya dalam tindak kriminal ini, maka harus dibentuklah beberapa perangkat hukum yang seharusnya masuk dalam sebuah UU perlindungan saksi. Namun dalam RUU, hal ini tidak ditemukan.44 Padahal menetapkan semacam mekanisme untuk membujuk pelaku agar bekerjasama dengan aparat penegak hukum di negara ini sangat penting bagi penyelesaian kasus pidana yang besar demi mengungkap pelaku kriminal yang paling bertanggungjawab.45

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Model Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang ditentukan dalam RUU ini adalah lembaga yang mandiri46. Lembaga ini bisa didirikan sekurang-kurangnya di ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan saksi dan korban. Mengenai isi keanggotaan RUU menyatakan bahwa anggota lembaga berjumlah 7 orang yang terdiri dari Komnas HAM47, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

43

Lihat tulisan dari Benjamin Wagner, pemberian kekebalan dan penandatangananan kesepakatan kerjasama: perangkat penting dalam menghadapi Korupsi di AS, September 2005. lihat juga Supriyadi Widodo Eddyono, Prosedur perlindungan saksi di AS, ELSAM, 2005. 44 Mekanisme ini sebenarnya ada di indoensia, bahkan telah lama diketahui dengan menggunakan asas oportunitas Jaksa. Namun sampai saat ini tidak diketahui sejauh mana implementasinya, begitu pula dengan standar dan argumentasi dalam penggunaan asas ini. 45

Mekanisme yang bisa dijadikan acuan adalah mekanisme yang telah di gunakan dalam sistem Hukum pidana di AS. 46

Lihat pasal 11

47 Unsur komnas HAM ini juga tidak ada kejelasan apakah merupakan anggota Komnas HAM atau dapat diambilkan dari staff yang bekerja di Komnas HAM. Ketentuan ini tidak cukup realistis.


16


Dari deskripsi demikian bisa di lihat bahwa lembaga ini meniru bentuk-bentuk lembaga atau komisi independen yang telah ada saat ini48. Keinginan untuk membuat lembaga yang independen mungkin menjadi pilihan RUU karena ketika RUU pertama kali dirumuskan yakni pada tahun 2000-2002, pada saat itu ide-ide pembentukan sebuah lembaga yang mandiri dan jauh dari intervensi pemerintah merupakan kriteria yang ideal RUU ini tidak mengatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kwalifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-tindakan perlindungan korban dan saksi dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami korban dan saksi. Kemungkinan masalah ini akan diatur oleh internal lemabaga. Dalam pasal 12 dinyakan bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Walaupun dalam Pasal 16 LPSK betanggung jawab kepada presiden namun dalam RUU ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai kewenangan, tugas dan kewajibannya secara rinci. Tidak diaturnya beberapa kewenangan dan tugas LPSK ini akan melemahkan tugas-tugas LPSK dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. LPSK juga tidak jelas pada posisi mana dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum lainnya.49 LPSK seharusnya diberikan kewenangan yang besar dalam koordinasi bahkan jika mungkin di berikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana. Lembaga ini juga seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan saksi ketika saksi memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan. oleh karena itu secara umum pengaturan mengenai posisi lembaga perlindungan saksi dan infra struktur nya di RUU masih kurang memadai dan masih kurang tegas. Berbeda dengan lembaga perlindungan saksi di negara lain yang mungkin bisa di jadikan contoh. Di Amerika Serikat misalnya, berdasarkan undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984,50 Unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari Departement of Justice dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni: kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembagalembaga lainnya yakni: Jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, US Marshal service atau unit kemanan lainnya (FBI), Bureau Of prison, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerntahan negara bagian. 48

Lembaga-lembaga seperti: KOMNAS HAM, KPK, dll

49

Hanya dicantumkan dalam Pasal 24 bahwa LPSK dapat bekerjasama dengan istansi lain yang

kompeten. 50

Witnes Protection Act 1984


17


Undang-undang reformasi kemanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat Tabel di bawah ini) Unit program program perlindungan saksi ini berpusat di kantor pusat Departement of Justice US (federal), namun dapat mendirikan kantor perwakilan di tiap negara bagian sebagai bagian dari divisi penegakan dari Departement of justice. Tugas unit perlindungan saksi dan lembaga lainnya di AS

No

LEMBAGA

TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

1

Unit khusus perlindungan saksi

Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi

2

Jaksa penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya

Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi

3

Bureau of prison

4

Pengadilan

5

Kantor Imigarsi & naturalisasi

Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi

Melakukan penetapan dan perintah pembebasan tahan yang ikut dalam perlindungan saksi

• •

6

Pemerintahan negara • bagian •

terhadap program

Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing illegal Memberikan persetujuan kepada badan investigasi

Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal. Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menerapkan UU perlindungan saksi

• 7

US Marshal Service

• •

Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukkan ke dalam program perlindungan. Melakukan perlindungan terhadap saksi


18


7

Jaksa Agung

•

Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak

•

Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan di relokasi

•

Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 199851, Jawatan perlindungan Saksi berada di bawah naungan Departemen kehakiman yang dipimpin dengan nama lembaga yakni: Jawatan perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni: Komisi-Komisi Khusus, Direktorat pengaduan Independen, Penuntut umum, Departemen lembaga Pemasyarakatan, organisasi publik lainnya dan pejabatpejabat keamanan (dalam hal ini adalah: sekretaris bidang pertahanan, Komisioner Nasional kepolisian Afrika Selatan, Badan intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan masyarakat) Undang-undang perlindungan saksi 1998 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada. Jawatan perlindungan saksi di afrika ini selain berkantor pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah manapun dalam rangka melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Selain itu Jawatan juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan adminsitratif sejauh dianggapnya perlu. Tugas Jawatan perlindungan saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan

No

1

LEMBAGA

Jawatan perlindungan saksi

TUGASNYA

•

•

Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layananlayanan yang diperlukan. Melaksanakan tugas administrative menyangkut perlindungan Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan di dilakukan. Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.

• •

Membuat permohonan perlindungan ke jawatan Mepersiapkan dokumen pendukung (administrasi)

• •

2

Jaksa penuntut Umum dan Badan 51

Witnes Protection Bill South Afrika 1998


19


Investigasi lainnya

3

Pejabat keamanan

• • •

4

Pengadilan

• • •

5

Menteri Departement of Justice

6

Organisasi publik lainnya

Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan , ditugaskan atau dibebankan kepadanya Menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan

Penetapan bagi anak dibawah umur untuk ikut dalam program perlindungan. Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program. Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamlet, poster, bahan cetak) lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan.

Meninjau keputusan Jawatan perlindungan saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.

• •

Membantu pelaksanaan program perlindungan Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan.

7. Tata Cara Pemberian Perlindungan dan bantuan RUU PSK membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam pasal 6. Mekanisme untuk pemberian perlindungan, dalam pasal 18 RUU ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh LPSK paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan. Dari ketentuan ini tidak ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan itu dapat dimintakan secara lisan. Tentang siapa pihak yang berhak melakukan permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak


20


saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi/korban. Pengajuan harusnya juga dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban/saksi yang masih dibawah umur atau anak-anak. Selain pihak-pihak diatas yang dapat mengajukan permohonan perlindungan, LPSK seharusnya juga diberikan wewenang atas inisiatifnya untuk memberikan perlindungan kepada saksi/korban. Pasal 19 RUU mengatur tentang persetujuan mengenai adanya perlindungan dan adanya perjanjian antara LPSK dengan korban/saksi yang berisikan pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pasal 20 mengatur tentang penghentian perlindungan terhadap korban/saksi, penghentian perlindungan dapat dilakukan dengan persyaratan atas permintaan saksi/korban sendiri, saksi/korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian dan LPSK berbendapat bahwa saksi dan atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Tata cara mengenai pemberian bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 21, saksi/korban maupun orang yang mewakilinya dapat mengajukan secara tertulis permohonan bantuan kepada LPSK yang akan menilai kelayakan pemberian bantuan tersebut. Pengaturan tentang kelayakan dan kriteria pemberian bantuan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tata cara untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban ini sejauh mungkin diusahakan untuk memberi ruang yang memadai bagi saksi maupun korban. Karena masalah-masalah yang sering dihadapi korban adalah perasaan tidak aman, tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak ada perlindungan hukum, dominasi penegak hukum, masalah finansial, dan tidak adanya informasi tentang prosedur peradilan. Maka seharusnya prosedur pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban harus disesuaikan dengan berbagai masalah yang dihadapi korban sehingga diperlukan ketentuan tertentu. Pengajuan perlindungan dan bantuan bukan semata-mata persoalan saksi dan korban tetapi juga persoalan pihak-pihak lainnya terutama lembaga perlindungan saksi dan korban itu sendiri. Mengenai tata cara pemberian perlindungan dalam RUU ini masih sangat umum walaupun hampir sama dengan beberapa UU di negara lainnya, untuk lebih jelas maka akan dipaparkan secara lebih detil.

7.1. Prosedur di Afrika.52 Saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang lain terkait sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat Melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan; kepada orang yang sedang bertugas di kantor polisi; jika dia berada di penjara, kepada orang yang sedang bertugas di penjara dimana ia sedang ditahan atau kepada siapa saja yang bertugas sebagai pekerja sosial atau yang sedang melayani di bawah Departemen Pemerintahan; kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan lainnya; atau kepada anggota Jawatan; dan Memohonkan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait ditempatkan di bawah perlindungan.

52

Perlindungan Saksi di Afrika selatan, ELSAM, belum dipublikasikan


21


Jika karena berbagai alasan saksi tidak dapat membuat laporan atau membuat permohonan untuk perlindungan, orang yang berkepentingan atau pejabat investigasi terkait yang cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin akan terancam, boleh membuat laporan atau permohonan atas nama saksi tersebut. Permohonan perlindungan bagi seseorang di bawah umur dapat dibuat oleh atau atas nama orang dibawah umur tersebut tanpa persetujuan orang tua atau walinya. Orang yang kepadanya suatu laporan disampaikan sebagaimana dimaksud harus menolong si pemohon membuat permohonan untuk perlindungan danharus sesegera mungkin Menginformasikan permohonan itu kepada Direktur; dan Menyampaikan permohonan itu pada Direktur atau pejabat perlindungan saksi. Jika dipandangnya perlu, Direktur boleh merujuk permohonan untuk perlindungan yang diterimanya kepada pejabat perlindungan saksi untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan laporan Direktur atau pejabat perlindungan saksi yang telah mendapatkan laporan yang telah diberitahu tentang adanya permohonan untuk perlindungan atau yang telah menerima permohonan tertulis untuk perlindungan; atau jika menyadari bahwa laporan atau permohonan akan dibuat, sebelum rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, boleh menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih dari 14 hari jika dianggapnya perlu untuk keselamatan saksi dan orang terkait, dengan mengingat bahwa jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang terkait hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara jika dia menyetujuinya; dan orang di bawah umum tidak boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara tanpa persetujuan orangtua atau walinya, kecuali jika Direktur berpendapat bahwa terdapat keadaankeadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan seperti itu. Jika pejabat perlindungan saksi menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sementara dia haruslah melaporkan penempatan seperti itu kepada Direktur dalam 48 jam. Pejabat perlindungan saksi harus mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan atau dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin setelah menerima permohonan seperti itu, tetapi tidak lebih lama dari 14 hari sesudah menerima; atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, jika orang itu berada dalam perlindungan sementara, menyampaikan laporan kepada Direktur. Laporan sebagaimana dimaksud harus dalam bentuk tertulis dan meliputi konfirmasi tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi; rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapat perlindungan; hal-hal lainnya yang terkait dengan faktor-faktor dan hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhitungkan. Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan penempatan seseorang dalam perlindungan boleh membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Pejabat perlindungan saksi, yang merekomendasikan untuk menolak permohonan untuk perlindungan, harus memberitahu Direktur alasan-alasan yang mendasari rekomendasi seperti itu. Atas suatu permohonan perlindungan, Direktur, jika memungkinkan, harus memperhatikan laporan dan rekomendasi dari pejabat perlindungan saksi dan harus mempertimbangkan sifat dan besarnya resiko atas keselamatan saksi dan orang terkait;


22


bahaya yang mungkin menimpa komunitas jika saksi atau orang terkait tidak ditempatkan dalam perlindungan; sifat dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan diminta memberi kesaksian, jika kasusnya memungkinkan; arti penting, relevansi dan sifat dari bukti yang telah atau akan diungkapan oleh saksi dalam persidangan tersebut; apakah saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan diri dengan perlindungan, dengan mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, lingkungan dan relasirelasi keluarga dan lainnya yang dimiliki saksi atau orang terkait; biaya yang kiranya dibutuhkan untuk perlindungan saksi atau orang terkait lainnya; kemungkinan cara lain melindungi saksi atau orang terkait tanpa merujuk pada ketentuan-ketentuan UndangUndang ini; faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh Direktur. Agar dapat membuat penilaian yang tepat atas suatu permohonan perlindungan, Direktur harus mendapatkan akses langsung dan penuh terhadap setiap acara persidangan dan pernyataan yang diungkapkan saksi, dan terhadap setiap bukti yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Direktur berhak mendapatkan salinan dari pernyataan atau bukti itu. Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk perlindungan dan, jika memungkinkan, mempertimbangkan laporan pejabat perlindungan saksi, Direktur boleh sebelum mengabulkan atau menolak permohonan perlindungan membuat kesepakatan sementara dengan saksi atau orang terkait menyangkut perlindungannya sesuai ketentuan Undang-Undang ini; mengabulkan permohonan dan segera menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sesuai perjanjian perlindungan yang dibuat oleh atau atas nama saksi atau orang terkait dan Direktur; atau menolak permohonan dan, jika memungkinkan, dengan pemberitahuan tertulis kepada saksi, mencabut perlindungan sementara dimana saksi atau orang terkait ditempatkan. sebelum menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan, Direktur harus membuat perjanjian perlindungan secara tertulis dengan saksi; dan jika memungkinkan, membuat perjanjian perlindungan tertulis juga dengan masing-masing orang terkait, yang menetapkan kewajiban Direktur dan saksi atau orang terkait atas penempatannya di bawah perlindungan. Direktur harus membuat perjanjian perlindungan dengan orangtua atau wali dari anak di bawah umum; atau orang yang tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum; atau membuat rancangan perjanjian perlindungan dengan anak dibawah umur. Jika telah membuat perjanjian perlindungan, Direktur boleh, sesegera mungkin setelah orang yang dilindungi memiliki kompetensi membuat perjanjian yang mengikat secara hukum, meminta orang itu membuat perjanjian perlindungan baru. Perjanjian perlindungan mesti menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tentang saksi atau orang terkait yang akan dimasukkan dalam perlindungan, termasuk kewajiban Direkturmengambil langkah-langkah pantas yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa orang yang dilindungi mendapatkan perlindungan dan layanan-layanan lain sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perlindungan; dan tidak menempatkan orang yang dilindungi di suatu penjara atau kantor polisi tanpa persetujuan dari orang bersangkutan; kewajiban saksi dan orang terkait jika memungkinkan, memberikan bukti yang dibutuhkan dalam persidangan yang terkait dengan perlindungan yang diperolehnya; membayar semua kewajiban finansial yang menurut ketentuan perjanjian perlindungan bukan merupakan kewajiban Direktur; memenuhi semua kewajiban hukum yang dimilikinya, termasuk kewajiban menyangkut perlindungan dan pemeliharaan anak dan


23


kewajiban pajak; menahan diri untuk tidak sampai terlibat dalam kegiatan-kegiatan dapat menjadi tindakan kriminal; menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatannya atau orang yang dilindungi lainnya; menerima dan melaksanakan semua permintaan dan petunjuk yang wajar yang disampaikan oleh anggota Jawatan yang berhubungan dengan perlindungan yang diterimannya atau tentang kewajiban-kewajibannya; memberitahu Direktur tentang setiap tuntutan perdata yang telah atau mungkin akan diajukan oleh atau terhadapnya atau dimana dia menjadi pihak dalam perkara; memberitahu Direktur setiap persidangan dimana dia telah atau akan terlibat baik sebagai saksi atau tersangka atau lainnya; dan untuk tidak membahayakan keamanan atau aspek-aspek lain dalam perlindungan saksi atau orang terkait dalam kaitan dengan program perlindungan saksi yang diselenggarakan oleh Undang-Undang ini. ketentuan dan syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain yang disetujui; dan prosedur bagaimana perjanjian perlindungan dapat diamandemen bila diperlukan.

7.2. Prosedur di Amerika Serikat53 Permohonan untuk melibatkan -- untuk tujuan investigasi -- orang-orang di bawah perlindungan atau pengawasan Bureau of Prison atau US Marshals Service harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan 54 untuk diteliti dan disetujui.55 Sebagai bagian dari proses penelitian atas permohonan itu, Kantor Operasi Penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait (Biro Tahanan, Kantor Marsekal AS, badan-badan investigasi). Setelah menolak atau menerima permohonah dimaksud, Kantor Operasi Penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga pemohon tentang putusan tersebut. Jika dalam sebuah situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari Kantor Operasi Penegakan, permohonan yang berbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor pusat lembaga pemohon dapat diterima. Akan tetapi, penegasan tentang permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada Kantor Operasi Penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan; oleh karena itu informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu. Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang ada di bawah perlindungan Bureau of Prison dan Kantor Marsekal AS oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau negara. Kantor Operasi Penegakan akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan seperti itu harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh Jaksa AS di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh Jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung 53

Catatan ini di ambil dari: Prosedur perlindungan saksi di Amerika Serikat, ELSAM, 2005

54

Kantor Operasi Penegakan dalam tulisan ini adalah Unit Khusus dalam Department of Justice (Departemen Kehakiman AS) yang berada dalam Divisi Kriminal. Dalam hal ini Kantor Operasi Penegakan yang mengatur dan mengawasi program perlindungan saksi 55 Permohonan seperti itu harus terlebih dahulu disetujui oleh pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu dalam hal ini adalah Jaksa AS. Kemudian, pejabat dari kantor pusat itu menyampaikannya secara tertulis kepada Ketua Unit Operasi Khusus, Kantor Operasi Penegakan, Divisi Kriminal di Departemen Kehakiman AS.


24


mana dari keduanya yang lebih tepat. Jika Kantor Operasi Penegakan telah menyetujui suatu permohonan, sementara orang yang akan dilibatkan dalam investigasi tersebut masih ditahan oleh US Marshals Service atau Bureau of Prison atas perintah pengadilan, Asisten Jaksa AS mesti mendapatkan perintah pengadilan yang membenarkan pembebasan dari perlindungan US Marshals Service dan Bureau of Prison untuk diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui. Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan si tahanan dan investigasi tersebut. Tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari Kantor Marsekal AS atau Biro Tahanan kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.56 Selain itu, kasus-kasus menyangkut pengawasan lewat video dan atau pengawasan yang disepakati harus tunduk juga terhadap Undang-undang tentang Pengawasan Elektronik Untuk mempermudah pengurusan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Pemerintah untuk mengikutsertakan seorang saksi dalam Program Keamanan Saksi57, Unit Keamanan Saksi pada Kantor Operasi Penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan.58 Sebagian besar informasi tersebut telah dirumuskan dalam UU tentang Reformasi Keamanan Saksi dimana Jaksa Agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat kriminal saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa ( berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam Program. Selain itu, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggota keluarganya yang sudah dewasa akan dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutsertakan dalam Program perlindungan) dan kemungkinan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) 56

Sebagai catatan : badan-badan investigasi Federal juga harus mendapatkan persetujuan Kantor Operasi Penegakan untuk melibatkan atau menginvestigasi karyawan Bureau of Prison yang sedang dalam penyamaran. (Lihat Buku Pegangan Kriminal bagian 704 untuk penjelasan tambahan tentang pelibatan karyawan Bureau of Prison). Lihat Buku Pegangan itu bagian 703 untuk penjelasan lebih terperinci tentang informasi yang harus disampaikan ke Kantor Operasi Penegakan. 57

Seorang saksi dapat diterima untuk masuk dalam Program Keamanan Saksi jika dia adalah saksi inti dari kasus khusus dalam tipe-tipe berikut: (a) tiap kejahatan yang dirumuskan dalam Judul 18, Kitab Hukum Pidana AS, Bagian 1961 (1) (tentang Kejahatan terorganisir dan Pemerasan); (b) tiap kejahatan perdagangan obat bius sebagaimana dirumuskan dalam Judul 21, Kitab Hukum Pidana AS; (c) tiap kejahatan di negara bagian manapun yang pada hakekatnya mirip dengan yang disebut di atas; (d) persidangan-persidangan sipil dan administratif tertentu dimana ada kemungkinan bahwa kesaksian yang diungkapkan seorang saksi dapat membahayakan keselamatan saksi itu. 58

Formulir ini mensyaratkan adanya ringkasan dari kesaksian yang akan diungkapkan oleh saksi dan informasi lain yang membuktikan kerjasama yang dilakukan oleh saksi, ancaman yang dialami saksi, kemungkinan resiko yang diderita oleh suatu komunitas dimana saksi tersebut akan dipindahkan. Jaksa bisa mendapatkan formulir permohonan dan petunjuk mengenai pengikutsertaan seorang saksi ke dalam Program Keamanan Saksi (disebut juga Program) dari : Unit Keamanan Saksi, Divisi Kriminal, Kantor Operasi Penegakan Departemen Kehakiman AS P.O. BOX 7600 Washington, D.C. 20044-7600 Atau hubungi nomor : (020) 514-3684.


25


yang lebih besar yang akan diterima oleh bagi suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai persidangan dari suatu kasus maka Jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari Program Keamanan Saksi. Sebelum secara resmi masuk ke dalam Program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya: denda, kewajiban kepada komunitas, restitusi), menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat, dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan. Selain itu, agar seorang saksi diterima resmi ke dalam Program, Departemen Kehakiman boleh (bila dianggapnya perlu) memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dan riwayat kriminalnya, mewajibkan dilakukannya tes obat bius dan alkohol dan/atau konseling tentang penyalahgunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya akan sangat berguna bagi Program. Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam Program, Jaksa Pemerintah kemudian memperhatikan hal-hal berikut: Pertama, untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk masuk ke dalam Program benar-benar sesuai dan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam Program, saksi harus hadir atau bersaksi di hadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi di persidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan. Syarat yang juga sama pentingnya adalah bahwa Penuntut Umum menginginkan si saksi untuk bersaksi dan bahwa kesaksiannya benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan. Kedua, perlindungan atau pemindahan saksi dan anggota keluarganya adalah pekerjaan yang mahal dan rumit. Selain itu, Departemen Kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggota keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi memberi kesaksian. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah Jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam Program hanya sebaiknya membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan. Jika dinilai bahwa seorang saksi menghadapi bahaya kejahatan yang dalam waktu dekat dapat terjadi sementara badan investigasi tidak mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, Program perlindungan darurat boleh disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan dan disediakan oleh Kantor US Marshals Service sebelum dilengkapinya penilaian mengenai resiko secara tertulis dan sebelum semua pihak terkait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Akan tetapi, sebelum perlindungan darurat ini diberikan, Kantor Marsekal AS harus terlebih dahulu melakukan interview pendahuluan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat saksi. Penilaian resiko dan Nota Kesepahaman tersebut harus sedapat mungkin segera dilengkapi menyusul dilaksanakannya perlindungan darurat


26


Setelah menerima permohonan untuk Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan memfasilitasi agar Kantor US Marshals Service mewawancarai calon saksi sebagai bagian dari proses penelitian terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara pendahuluan ini, maka sudah seharusnya bahwa Kantor Operasi Penegakan menerima permohonan pengikutsertaan saksi ke dalam Program segera setelah jelas bahwa orang tersebut (1) benar-benar merupakan saksi kunci, (2) menghadapi bahaya, dan (3) butuh diikutsertakan ke dalam Program. Wawancara Pendahuluan Kantor US Marshals Service ini dirancang agar seorang saksi dapat memperoleh gambaran umum tentang garis-garis besar Program dan layananlayanan yang saksi dapat harapkan atau tidak dapat harapkan untuk diperoleh. Wawancara ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sadar akan hal-hal yang harus dibereskan sebelum pengesahan Program dan sebelum pemindahan. Kantor US Marshals Service akan mengkordinasikan wawancara pendahuluan ini dengan Penuntut Umum atau lembaga investigasi. Kantor US Marshals Service dapat meminta (berhak) untuk mendapatkan salinan permohonan dan penilaian tentang ancaman terhadap saksi sebelum atau pada saat wawancara yang sudah dijadwalkan. Sebelum menyerahkan salinan hasil penilaian tentang ancaman, lembaga investigasi yang terkait mesti menghubungi kantor pusat Program Keamanan Saksi jika ada petunjuk-petunjuk khusus yang harus diikuti. Sebelum mengesahkan pengikutsertaan saksi ke dalam Program Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan akan menyelenggarakan tes dan evaluasi psikologis bagi calon saksi dan bagi semua anggota keluarga saksi yang sudah dewasa (18 tahun atau lebih) yang juga akan dilindungi. Sedapat mungkin, tes ini akan menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya bagi komunitas kemana mereka akan dipindahkan. Ada kemungkinan laporan psikolog ini memuat informasi yang jika dibeberkan dalam sidang dimana saksi akan bersaksi berpotensi sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, semua bahan dari para psikolog yang melakukan tes tersebut akan dikirimkan oleh Kantor Operasi Penegakan kepada Kantor Kejaksaan AS untuk diperiksa. Sebelum menjalani evaluasi psikologis, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi psikologis ini untuk proses penerimaan ke dalam Program dan untuk tujuan-tujuan hukum lain. Jaksa atau badan yang memilih saksi bertanggung jawab agar saksi tersebut telah menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi. Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk Program Keamanan Saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam Program tidak boleh dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh Kantor Operasi Penegakan.


27


Setiap Jaksa AS, Asisten Jaksa AS dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada Kantor Operasi Penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang ke dalam Program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh Kantor US Marshals Service, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup, dan penyiapan bantuan oleh Kantor US Marshals Service dan/atau Bureau of Prison. Dengan demikian tidak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya. Jaksa AS dan Jaksa Divisi Pidana/Kriminal harus mengirimkan permohonan ke Kantor Operasi Penegakan. Semua komunikasi mesti ditujukan kepada Ketua Unit Keamanan Saksi, Kantor Operasi Penegakan, atau mengirimkan faksimili ke Kantor Operasi Penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitif jangan dikirim lewat e-mail ke Kantor Operasi Penegakan). Permohonan untuk masuk Program harus ditandatangani oleh Jaksa AS atau, dalam hal Jaksa AS berhalangan diwakili oleh Jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Divisi Pidana/Kriminal, permohonan itu harus ditandatangani oleh Ketua Divisi/Direktur Kantor. Semua divisi, badan, atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan Program harus menghubungi Kantor Operasi Penegakan untuk informasi permohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya. Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam Program Keamanan Saksi, saksi bersangkutan dan anggota keluarganya yang dewasa dan akan dilindungi diminta untuk menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Kantor US Marshals berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasikan selama saksi bersangkutan masih berada di dalam Program.


28


KOALISI PERLINDUNGAN

SAKSI Aceh Judicial Monitoring Institute Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB) Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA) BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara) Cahaya Perempuan WCC Bengkulu Center for Policy Analysis (CEPSIS) Flower Aceh FORUM LSM DIY Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) Indonesian Corruption Watch (ICW) Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG) Institut Pembaharuan Desa Institut Perempuan Institut Titian Perdamaian Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P2I) Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute) Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS) Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng) Mitra Perempuan Womens Crisis Center Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW) Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Rekan Anak dan Perempuan Sahabat Perempuan Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang Solidaritas Perempuan Jabotabek SOMASI NTB Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI) TAPAL Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) Pontianak, Kalimantan Barat Yayasan ISCO FOUNDATION Yayasan SAMIN


29

Policy Paper SAKSI, YANG TERLUPAKAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

Recommend Documents