POLA DAN LOGIKA NIKAH SIRRI DALAM KULTUR MASYARAKAT MADURA

POLA DAN LOGIKA NIKAH SIRRI DALAM KULTUR MASYARAKAT MADURA Abd Aziz Faiz Studi Agama dan Resolusi Konflik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga [email protected]

Abstact Sirri marriage does not seem to be a problem in Maduran society, even when the women are often harmed during or after the marriage. This apparent indifference can be explained by analyzing the cultural logic of Maduran society, among them through the patriarchal relations where women are ignorant of public administration issues, the view that women must be protected, herded and made into an asset of men’s pride. The paradigms regarding virginity (parabhan) and spinsters, and the fiqh-based religious reasoning apparent in Maduran society exacerbates the problem. There are several explanations for the patterns of sirri marriages in Madura: poverty, ignorance or lack of information on behalf of the women, the practice of arranged marriages (ajuduagi) and polygamy. Sirri marriages in Madura leads to child laborers supporting families, underage widows due to incapacity of handling domestic conflicts and hindrances for women from accessing their rights in many aspects due to their dependence on men. Kata Kunci: Nikah Sirri, Konstruksi, Kultur, Agama.

I.

Pendahuluan

Orang-orang Madura sangat dikenal sebagai entitas yang taat beragama dan teguh dalam memegang tradisi keagamaan, tampak dari segala aktivitasnya

Musâwa, Vol. 12 No 1 Januari 2013

yang senantiasa dilakukan dan disandarkan pada nilai-nilai keagamaan. Agama dijadikan landasan yang kuat dalam aktivitas sosial, politik, ekonomi bahkan dalam seni,1 termasuk dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Namun demikian, masyarakat Madura, diketahui selain dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islâm juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat asli yang telah menjadi nilai dalam perilaku orang Madura. Salah satu fakta yang dapat ditarik dari adat orang Madura adalah kepatuhan kepada ibu, ayah, guru dan pemerintah atau pemimpin secara hirarkis. Kepatuhan kepada orang tua terutama ibu yang dalam konteks keluarga menjadi pekerja domestik, menjadikan anak terkadang tidak dengan cepat dan bisa menolak terhadap perintah dan keinginan ibu terutama dalam konteks ini adalah pernikahan dini yang hampir kebanyakan dilakukan secara sirri. Pernikahan, tampak memang sebagai ritus sosial untuk membangun hubungan keluarga yang merupakan unit kecil dalam masyarakat. Namun demikian, pernikahan tidak hanya dilakukan oleh kehendak personal yang bebas menentukan pilihannya sendiri. Dalam konteks tertentu pernikahan itu diatur oleh keluarga atau orang-orang dekat yang hidup dilingkungan mereka. Penentuan pernikahan begantung pada kedudukan personal seseorang dalam deminsi sosial budaya. Perempuan, dalam konteks masyarakat madura, tampak sebagai mahluk nomer dua yang tidak banyak menentukan pada deminsi personalnya dalam pernikahan dan pemilihan jodoh. Arah pernikahan ditentukan oleh keluarga dengan tradisi ajuduagi atau menjodohkan. Deminsi personal yang tidak banyak menentukan ini tampak dalam pernikahan dini di Madura, terutama di pedesaan yang masih banyak hingga saat ini yang kebanyakan dilakukan secara sirri. Dilakukan secara sirri terkadang karena kendala administrasi dimana mereka belum cukup umur. Kalau pun tidak sirri, itu karena proses manipulasi data termasuk dalam hal ini umur yang bersangkutan dalam proses administrasi di pedesaan yang seringkali diurus belakangan. Relasi laki-laki dan perempuan masih berada dalam logika patriarki yang meletakkan laki-laki sebagai komponen yang superior dibandingkan perempuan. Karena itu, logika yang selalu dimainkan dalam deminsi sosial Abdul A’la, ”Membaca Keberagamaan Masyarakat Madura” dalam Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), ii. 1

122

Abd Aziz Faiz, Pola dan Logika Nikah Sirri dalam Kultur Masyarakat Madura

budaya Madura adalah bahwa keberadaan perempuan masih sebagai entitas yang harus diawasi, dilindungi dan diarahkan. Dalam logika budaya yang demikian, pernikahan sirri sering kali terjadi, baik karena proses ajuduagi atau perjodohan yang sering berbentuk pernikhan dini di kalangan remaja, atau bagi perempuan yang menjadi istri kedua. Ketentuan sah atau tidaknya secara aturan negara tidak begitu banyak bermain dan berpengaruh dalam hubungan nikah sirri ketika logika berfikir budayanya adalah logika laki-laki yang bekerja. Perempuan tidak begitu banyak berperan dan tidak banyak tahu dalam urusan publik termasuk dalam proses administrasi negara seperti pernikahan, karena itu dianggap sebagai urusan laki-laki. Dalam pernikahan sirri di Madura kepastian dinikahi terasa lebih penting dari pada administrasi negara yang akan melindungi mereka. Hal ini dapat dipahami karena pernikahan dalam budaya Madura adalah merupakan pengesahan yang lebih kuat dari sekedar adminstrasi negara yaitu resminya pharempegan atau rembuk-rembuk kesepakatan antara dua kelurga yang biasanya dilakukan oleh laki-laki yang bersifat sakral dan pantang untuk diingkari. Yang tampak paradoks adalah bahwa logika-logika tersebut selalu direlevansikan dengan logika agama yang tumbuh dan bekembang dalam pemahaman orang Madura.

II. Konstruksi Pernikahan Sirri dalam Kultur Masyarakat Madura Deminsi personal perempuan dalam pernikahan sirri berada pada posisi yang diatur. Bukan pada deminsi yang bisa menentukan haknya atau idealitasnnya. Realitas yang demikian dalam konteks kehidupan Madura masih sangat jelas dan tampak masih bekerja sampai saat ini di mana perempuan berada dalam posisi yang tidak tahu menahu dalam persoalan adminstrasi negara. Karena itu, nikah sirri kemudian bukan persoalan bagi perempuan akibat dari ketidaktahuannya yang memang serba diatur oleh laki-laki akibat dari dominanya superioritas laki-laki. Realitas yang demikian tidak berada dalam ruang-ruang yang kosong tanpa adanya logika budaya, norma dan sistem kehidupan bermasyarakat di Madura. Logika konstruksi budaya dalam hubungan laki-laki dan perempuan bisa ditemukan dalam berbagai pandangan, perlakuan dan konstruksi lainnya mengenai relasi perempuan dengan lakilaki. Logika nikah sirri dalam konteks kehidupan masyarakat Madura dapat ditelusuri salah satunya dari logika budaya yang bekerja. 123


Perempuan yang tampak tidak banyak bekerja dalam konteks pernikahan dapat dicari dari cara pandang logika kultural yang dapat ditemukan dalam budaya patriaki yang ada dalam masyarakat Madura. Secara tradisional, pola keluarga patriarki menempatkan istri (perempuan) sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domestik. Sistem patriarki dalam sejarah gender merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi segenap manajemen senantiasa menggantungkan pengusahaan (survival) keluarga kepada laki-laki (suami), sementara perempuan (istri) menempatkan diri pada penerimaan serta pembelanjaan keluarga. Perempuan dianggap sebagai bagian penting faktor domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan pada posisi publik. Dalam rumah tangga, perempuan memberikan semua pelayanan untuk suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.2 Di luar ruang domestik, laki-laki mengendalikan dan membatasi peran publik perempuan. Gejala ini oleh Sylvia Walby yang dikutip oleh Kusnadi disebut mode produksi patriarkhat yang merugikan kaum perempuan.3 Logika patriarki seringkali tidak memberikan banyak pilihan bagi perempuan. Perempuan selalu dalam posisi menunggu, sehingga ketika ada laki-laki yang melamar, maka hal itu dianggap sebagai anugerah yang luar biasa terutama oleh keluarga mereka yang tidak lama kemudian mereka akan sangat mudah untuk segera menikahkan tanpa melihat mental dan kesiapan anak. Menikahkan anak dengan segera karena adanya rasa ketakutan hubungan yang rusak karena gangguan orang lain, atau karena ketakutan akan copheh. Dalam istilah orang Madura copheh bisa karena anak tersebut segera berpaling ke lain hati sehingga hubungan pertunangan menjadi rusak. Kedua, sering kali alasan copheh karena dikuasai setan. Setan bisa saja merasuki anak-anak mereka atau keluarga mereka sehingga hal itu dapat merusak hubungan yang telah terjalin antara dua keluarga. Masuknya setan ini bisa juga karena faktor orang lain yang mencoba mengganggu hubungan mereka sehingga dengan faktor setan ini dapat merubah rencana mereka semula. Hal ini terjadi karena sakralitas pharempegan dalam orang Madura. Istilah ini merujuk pada suatu pembicaraan kesepakatan Ahmad Mulyadi, “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriakat” dalam Jurnal Karsa Vol. 19, No. 2, 2011, 201. 3 Lihat, Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 25. 2

124


diantara dua keluarga dalam proses tunangan yang kedudukannya sangat sakral. Proses tunangan dalam logika kultur orang Madura disebut dengan nyabek ocha’ (meletakkan pembicaraan yang berarti meminta perempuan dengan kepastian menikahinya), Hal ini sangat pantang untuk dilanggar. Jika salah satunya melanggar maka tidak ayal lagi permusuhan dua keluarga itu akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Sentemen dan prejudaise dalam dua keluarga tersebut akan terus menghantui hubungan mereka. Orang yang melanggar pharempegan akan dianggap ta’ tao thenka (tidak tahu norma dan aturan serta nilai-nalai) yang dianggap baik dalam masyarakat Madura yang menjadi kesepakatan di internal batin masyarakat. Ketakutan yang ada dalam masyarakat Madura membawa perempuan pada penerimaan segala sesuatu begitu saja. Sehingga pernikahan dibawah umur, khsusnya di pedesaan, sering terjadi dangan status sirri. Kendala administrasi tentu menghadang pernikahan mereka akibat tidak cukup umur sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Sedangkan pernikahan di Madura, seirng dilakukan pada usia yang sangat muda seperti umur empat belas, lima belas sampai enam belas tahun. Dengan demikian maka tidak dapat dihindari menikah secara sirri menjadi pilihannya, walaupun bagi orang desa sirri bukan persoalan yang harus diributkan. Pilihan menikahkan anak di usia dini bisa karena pandagan umum masyarakat mengatakan bahwa perempuan yang menikah dengan usia yang dianggap sudah berumur dianggap tak lebur (kurang menyenangkan). Tampak bahwa pernikahan pada anak dipandang sebagai pesta keluaga yang menyenangkan bukan sebuah kebutuhan penting yang bernilai jangka panjang. Pernikahan sirri dengan bentuk pernikahan pada anak-anak yang masih dibawah umur baik sebagai istri kedua maupun perjodohan, hal ini bisa terjadi dan dapat ditelusuri dari latar belakang masyarakat Madura yang masih memandang perempuan sebagai bagian keluarga yang harus dilindungi, dipelihara, dan diarahkan bahkan dipandang sebagai perjuangan laki-laki untuk memupuk harga diri di depan masyarakat. Oleh karena itu perempuan ditempatkan pada ruang yang suci dan terpisah dari ranah laki-laki. Dengan logika demikian maka perempuan menjadi mahluk yang pasrah kapan mau dinikahkan. Pandangan bahwa perempuan merupakan mahluk yang harus dirahkan, dilindungi dan dipelihara menunjukkan sebagai bagian dari tradisi yang bersandarkan kepada interpretasi ajaran keagamaan serta dikaitkan oleh

125


budaya dalam masyarakat Madura.4 Logika perlindungan ini tampak dalam masyarakat Madura ketika anak mereka dinikahkan dengan seorang laki-laki maka laki-laki harus tinggal di rumah perempuan, karena orang tua masih khawatir terhadap perlindungan anak perempuannya. Karena itu, orang-orang Madura yang mempunyai anak perempuan akan membangun rumah dengan sistem tanian lanjhang (halaman panjang). Bentuk dari pemukiman tanian lanjhang ini adalah bangunan rumahrumah yang selalu dibangun secara berderet dari barat ke timur dan selalu menghadap keselatan. Menurut Mein Ahmad Rifa’i, pola pemukiman tanian lanjhang merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat dan tekadang dijadikan sebagai ukuran satuan geneologis pengikat keluarga.5 Pemukiman ini bisa dipastikan ada dalam keluarga yang mempunyai anak-anak perempuan yang banyak. Dari sini bisa dilihat bahwa Madura menganut sistem matrilokal yaitu anak yang telah menikah akan tetap tinggal dipekarangn orang tuannya, sementara anak laki-laki akan pulang dan tinggal di rumah istrinya. Dengan demikian tampak bahwa dalam sistem pemukiman ini orang Madura masih melihat dan mengganggap bahwa perempuan adalah orang yang masih harus dilindungi, diarahkan, dipelihara dan menjadikan mereka sebagai mahluk kehormatan yang menjadi harga dirinya. Pandangan bahwa perempuan adalah kehormatan dan harga diri lakilaki tampak jika perempuan itu dilecehkan orang lain maka akan tumbuh reaksi yang keras terutama oleh suami mereka dengan bentuk kekerasan berupa carok yang akan selalu didukung oleh keluarga lainnya. Dengan cara pandang masyarakat Madura terhadap perempuan yang demikian, menjadikan kebanggan tersendiri ketika perempuan dilamar oleh laki-laki karena selain anak tersebut dipandang laku, ia juga menyadari bahwa akan ada yang melindungi anak-anak perempuan mereka. Dalam konteks yang demikian maka terkadang perjodohan dari kecil serta diterimanya lamaran laki-laki oleh orang tua perempuan walaupun tampak masih dibawah umur akan diterima dengan senang hati.6 Titik Handayati, “Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi” dalam Jurnal Karsa. Vol. XVI, No. 2, Oktober 2009, 64. 5 Mein Ahmad Rifa’i, Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 102. 6 Ada pernyataan dari Saedah di Desa Karang Anyar Ketapang Sampang Madura yang menikahkan anaknya pada umur 13 tahun, ia mengatakan “Tadhe’ se paling ma bunga ka oreng toah salain ngabes anak 4

126


Hal lain adalah adanya mitos perawan tua yang dipercayai secara umum oleh masyarakat madura. Karena itu, ketika ada laki-laki yang melamar atau dalam bahasa agama menghitbah (meminang) anak-anak perempuan Madura maka memberikan kebahagiaan tersendiri bagi ibu dari anak tersebut. Hal ini menandakan bahwa anak mereka laku dan ada yang menyukainya. Ada ketakutan bahwa anak perempuan mereka tidak laku dan tidak menikah samapai tua.7 Perempuan yang berumur dua puluh tahun secara umum dalam kontek Madura terutama di pedesaan sudah masuk pada terminologi tua. Karena itu kemudian ada istilah oreng bini’ randheh (perempuan single parent) yang merujuk pada sebuah makna bahwa perempuan itu tidak mempunyai suami sampai tua karena tidak ada laki-laki yang mau menikahinya. Orang yang dianggap rendheh seakan menjadi sesuatu yang kurang baik bagi keluarga dengan anggapan tidak laku. Anggapan tidak laku menjadi wajar karena status perempuan yang menunggu untuk dinikahi dimana pilihan-pilihan itu otoritasnya ada ditangan laki-laki. Dengan demikian, logika pernikahan di bawah umur dengan nikah sirri bahkan menjadi istri sirri kedua diakibatkan dari pandangan kultural Madura terhadap perempuan. Selain logika-logika di atas, ada juga yang disebut dengan logika parabhan. Pernikahan dibawah umur yang dilakukan dengan sirri dalam masyarakat Madura juga karena pandangan orang Madura terhadap anak perempuan bukan dari faktor umur dan kematangan perempuan, apalagi karena faktor kesiapan mentalitasnya untuk menikah. Namun, memandang anak-anak perempuannya dari sisi bentuk tubuh yang sudah dianggap besar dan matang untuk menikah. Besarnya bentuk tubuh anak perempuan, terutama ketika mereka memasuki umur pubertas maka pada mereka akan tampak payudara mulai membesar, dengan bentuk tubuh yang tampak dewasa. Biasanya pandangan ini hadir ketika memasuki usia dua belas hingga enam belas tahun, di mana anak-anak perempuan sudah mulai tumbuh. Orang Madura nah elamar bi’ ke’ lake’ ka anggui e pa dhaddi bhininah”. (Tidak ada yang paling membahagiakan bagi orang tua selain ketika melihat anak perempuan mereka dilamar oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istrinya). 7 Contoh konkret dari ketakutan itu terjadi di Desa Tampojung Tengah, Waru Pamekasan yaitu dalam keluarga Saprani dan istrinya Susriyah. Mereka mempunyai anak tiga, yang pertama perempuan, kedua laki-laki dan yang ketiga perempuan. Anak yang pertama ini tidak menikah sampai tua, sedangkan anak kedua sudah menikah. Anak perempuan yang ketiga kala itu masih berumur 13 tahun yang kemudian dilamar oleh seorang laki-laki yang kemudian langsung diterima. Ketika penulis bertanya kepada Susriyah ibu mereka, kenapa diterima lamaran itu? Bukankah anak yang ketiga itu masih belia? Jawabannya adalah bahwa ibu tersebut takut anak perempuan yang ketiga ini tidak laku seperti kakak perempuannya yang pertama.

127


sering mengatakan usia dan bentuk tubuh yang sudah tampak membesar disebut dengan usia parabhan, atau usia yang sudah memasuki dewasa yang diidentifikasi sebagai perawan dengan ukuran bentuk tubuh. Sedangkan laki-laki sering disebut memasuki usia lajheng (lajang). Dalam pertemuan ibuibu di mana anak mereka diajak untuk bersosialisasi, sering sekali mereka benkomentar “duh anak nah lha parabhan” (anakmu sudah memasuki usia perawan). Ketika anak perempuan ini dinyatakan dan dipandang sebagai usia parabhan maka mereka adalah anak-anak yang dipandang siap untuk dipinang oleh laki-laki. Logika agama juga bekerja dalam konteks nikah sirri dengan pola nikah di bawah umur di Madura. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa agama sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat Madura. Corak paham keagamaan Madura bercorak fiqih sentris sebagaimana diidentifikasi oleh banyak peneliti selama ini. Paham fiqih yang dianut pun selama ini adalah paham fiqih yang dibangun oleh laki-laki yang dipelajari melalui pesantrenpesantren di Madura. Paham yang kuat selama ini dapat ditemukan dalam persepsi terhadap paham ayat al-Qur’ân mengenai perempuan. Pertama, tujuan penciptaan perempuan untuk melengkapi kebutuhan laki-laki (Adam) di surga. Hal ini mengesankan bahwa perempuan hanyalah pelengkap dan diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki. Kedua, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ini mengesankan perempuan subordinat. Ketiga, perempuan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga ke bumi.8 Selain itu ayat yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan terus tersosialisasi sedemikian rupa. Dalam pernikahan di Madura kata arrijalu qowwamuna alaa an-nisa tampak dalam lukisan kaligrafi arab yang ditempelkan di gedung-gedung dan di dinding rumah sebagai hiasan untuk memperindah suasana pernikahan. Logika paham agama yang demikian meligitimasi terhadap perilaku patriarki di Madura.9 Apalagi legitimasi agama dalam sebuah pernikahan Syarif Hidayatullah, “Al-Qur’an dan Peran Publik Perempuan” dalam Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (ed.), Gender dan Islam : Teks dan Konteks, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), 5-7. 9 Kadarusman menjelaskan dalam bukunya bahwa Legitimasi ajaran agama terhadap tradisi patrialkhal dapat ditelusuri dalam dua perspektif, yaitu perspektif sosiologis dan teologis. Dalam perspektif sosiologis, relasi gender dipahami sebagai institusi sosial yang terorganisasi antara laki-laki dan perempuan yang meliputi hubungan personal dan kekeluargaan sampai hubungan institusi sosial yang lebih besar, hubungan hirarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan. Dalam hubungan ini, gender merupakan proses sosiologis yang dapat berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor pembentuknya. 8

128


dianggap lebih kuat dan sangat utama dibandingkan administrasi negara. Anggapan ini tampak misalnya dalam pengurusan surat nikah yang terkadang tidak diurus oleh orang yang bersangkutan, namun membayar terhadap pemeritah dalam hal ini kepala desa untuk diurusi. Sehingga, biaya yang dikeluarkan pun lebih besar dari biaya administrasi yang telah ditentukan karena harus membayar kepala desa tersebut. Dengan demikan tampak bahwa masyarakat terutama di pedesaan masih buta pengetahuan mengenai administrasi negara dan manfaatnya bagi perlindungan dirinya. Orang tua, bahkan yang mau dinikahkan sendiri, disibukkan dengan nyabis (sowan) atau semacam sowan kepada kyai untuk memohon doa restu dan mengundang mereka untuk hadir dalam pernikahan mereka. Karena yang demikian, mereka lebih menyukai membayar kyai untuk hadir dari pada membayar administrasi di pemerintahan, bahkan menikah dibawah tangan dan restu seorang kyai lebih kuat legitimasinya daripada administrasi Negara, sehingga kawin sirripun terjadi. Kehadiran seorang kyai dengan tausiah yang tetap bersifat fiqih lebih legitimate dari pada sekedar surat nikah.

III. Pola Nikah Sirri dalam Masyarakat Madura Dengan pejelasan di atas tampak bahwa ada logika kultural yang menjadi landasan mengapa nikah sirri itu terjadi, pernikahan dini yang dialami anakanak perempuan di Madura terutama di pedesaan. Bahwa realitas tersebut tidak tumbuh di ruang kosong yang hanya ada seketika, melainkan ia ada dan hadir dari logika yang dikonstruksi mulalui logika kultural dan agama. Nikah sirri menemukan logika legitimasinya dalam konstruksi budaya dan paham keagamaan. Hal ini akan coba penulis jelaskan sebagai berikut. Pertama, pola umum. Yang dimaksud dengan pola umum ini akibat dari kemiskinan dan ketidaktahuan mengenai administrasi negara. Orang Madura banyak hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah terutama masyarakat desa. Miskin dalam hal ini mempunyai dua pengertian. Pertama, Masuknya tradisi patrialkhal berawal dari pemahaman gender yang tereduksi. Relasi gender dipahami sama dengan relasi seks. Kerangka berpikir sex differences yang diberlakukan sama dengan gender differences yang pada akhirnya akan melahirkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan dalam perspektif teologis meliputi legitimasi ajaran teologi dan tradisi keagamaan yang masuk dari wacana dinamis pembacaan teks keagamaan yang terdapat dalam tradisi tafsîr dan tradisi periwayatan tafsîr. Dalam kedua tradisi tersebut ditemukan penafsiran yang patrialkhal seperti laki-laki adalah pemimpin wanita atau perempuan adalah sumber bencana. Kadarusman, Agama, Relasi Gender dan Feminesme (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 4; Lihat juga, Ahmad Mulyadi, “Perempuan Madura Pesisir...”, 24-25.

129


masyarakat memang tidak mampu untuk membayar administrasi di KUA. Ketidakmampuan ini semakin parah ketika calo di tingkat desa masih hidup. Mereka akan menyuruh orang untuk mengurusi berbagai administrasi yang dibutuhkan. Hal ini yang kemudian membuat mahal dalam mengurus administrasi karena ia harus membayar dua kali lipat dari biasanya. Yang kedua, mereka menikah sirri karena ketidakmampuan ekonomi dalam membiayai hidup mereka. Dalam urusan publik terutama dalam pekerjaan mereka masih banyak bergantung pada laki-laki. Dalam konteks ini nikah sirri seakan menjadi sah untuk dilakukan di Madura. Pola umum lainnya karena ketidaktahuan mereka akan administrasi negara dan syarat pernikahan yang diatur oleh negara. Hal ini banyak dialami oleh kelompok keluarga-keluarga tua terutama yang sudah lanjut usia. Kedua, nikah sirri hadir dengan pola nikah dini atau nikah yang terjadi dibawah usia pernikahan yang seharusnya. Nikah dini di Madura terutama di pedesaan menjadi sesuatu hal yang masih lumrah hingga saat ini. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa ukuran pernikahan ini bukan pada mentalitas dan umur serta kematangan pribadi perempuan, namun juga karena melihat ukuran tubuh yang mulai tampak sebagai parabhan. Penulis telah menyaksikan sendiri ketika penulis mengabdi di Desa Tampojung Tengah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, di mana siswi yang penulis bina kala itu banyak yang berhenti melanjutkan pendidikan karena dinikahkan oleh orang tuanya. Salah satunya adalah Rizkiyah, putri tokoh masyarakat desa ini menikah setelah ia lulus sekolah dasar (SD) karena dilamar oleh seorang anak tokoh pula yang sama-sama belia (baru lulus SMP). Pernikahan dini lainnya dialami oleh Halida di desa yang sama. Kala itu ia masih berumur empat belas tahun. Dalam pernikahannya tidak berjalan baik, ia tidak mau satu ranjang dengan suaminya selama tiga bulan karena alasan tidak mencitai dan tidak suka dengan laki-laki itu. Rupanya hal ini diketahui oleh ayahnya, dan ia pun harus menerima konsekuensi dipukul hingga bapak belur. Akhirnya, dengan terpaksa ia-pun harus melayani suaminya.10 Menurutnya, pernikahan yang dijalaninya dilakukan secara sirri karena belum ada surat nikah resmi untuk mereka hingga saat ini karena kala itu mereka hanya dicatat di desa namun belum bisa mengurus surat nikah karena dipandang belum cukup umur. Kini ia dikaruniai anak tiga, Wawancara via HP denga Halida tanggal 3 Mei 2013.

10

130


akan tetapi ia harus mengurus anaknya sendirian karena ditinggal suaminya bekerja di Malaysia. Pernikahan dini jelas bukan karena kehendak anak-anak itu melainkan karena kehendak orang tua mereka. Hal ini lebih banyak disebabkan karena paksaan kedua orang tua yang takut anaknya menjadi perawan tua yang tidak laku, karena jika hal itu terjadi bisa menjadi aib tersendiri bagi orang tua mereka. Begitu juga akibat pandangan-pandangan yang lainnya yang mempengaruhi mereka dari kultur dan logikanya yang bekerja mempengaruhi pola pikir mereka dalam menentukan pernikahan anak-anaknya. Dalam proses pernikahan ini untuk mengurus surat nikah tidak dimungkinkan, karena mereka adalah anak yang masih belia, namun demikian terkadang manipulasi umur sering terjadi dalam pendaftaran di KUA. prosedur administrasi tidak ditempuh secara jelas karena terkadang pihak KUA mengerti dengan situasi budaya masyarakat sehingga mengurus administrasi hanya terkesan sebagai kelengkapan saja bukan kebutuhan untuk perlindaungan undang-undang dalam kehidupan keluarga mereka. Selain nikah sirri dengan pola nikah dini tidak hanya terjadi seperti di atas, namun juga tampak dalam tradisi ajuduagi atau menjodohkan keluarga yang dianggap jauh. Biasanya keluarga yang sudah jauh akan disambung kembali karena adanya ketakutan untuk bercerai berai. Proses penyambungan kembali ini dilakukan dengan pernikahan anak-anak mereka. Pernikahan yang seperti ini ukurannya sama yaitu ketika anak perempuannya masuk pada usia parabhan dan laki-lakinya masuk pada usia lajheng sekalipun mereka tidak cukup umur. Karena dalam pernikahan yang demikian hasrat awal yang diinginkan menyatukan keluarga, maka terkadang persoalan administrasi negara menjadi terabaikan. Hal ini biasanya hanya didaftarkan di pemerintah desa namun demikian mereka belum bisa untuk membuat surat pernikahan tersebut, apalagi saat ini di mana e-KTP sudah menjadi syarat kependudukan yang tidak bisa dimanipulasi. Karena itu kemudian hanya di data di pemerintah desa dan akan dibuatkan surat nikah ketika sudah cukup umur. Hal itu banyak terjadi di pedesaan hingga saat ini, karena pemerintah desa masih memaklumi setiap pernikahan di bawah umur demi kepentingan keluarga, apalagi pernikahan di bawah umur secara umum masih banyak terjadi. Dengan demikian, sebelum surat pernikahan itu keluar maka jelas status pernikahan mereka adalah pernikahan sirri.

131


Ketiga, pernikahan sirri sering terjadi pada istri kedua. Poligini dalam kehidupan masyarakat Madura masih banyak hingga saat ini. Poligini adalah penikahan di mana laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligini merupakan lembaga keluarga yang membolehkan bagi laki-laki untuk mengawini istri yang banyak, atau memelihara lebih dari seorang istri sekaligus.11 Ada banyak orang yang melakukan nikah sirri dengan istri kedua dan ketiga mereka serta yang keempat. Dalam keluarga yang seperti ini terkadang hanya istri pertama yang resmi. Karena dalam konteks ini istri kedua dan selanjutnya terkesan hanya sebagai pelengkap saja. Yang lebih aneh terkadang orang-orang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, artinya mereka melakukannya secara diamdiam. Kalaupun diketahui oleh istri pertama, hal itu seakan tidak menjadi masalah, dan dibiarkan begitu saja. Walaupun terkadang ada saja istri pertama tidak terima dan menudah istri kedua sebagai perempuan yang merebut suami orang lain.12 Memang kebanyakan istri kedua ini merupakan istri yang dinikahi secara diam-diam tanpa sepengatahuan istri pertama yang tampak lumrah saja terjadi. Jika memang sudah diam-diam demikian maka jelas ia tidak lagi mengurus administrasi pernikahan seperti surat nikah yang dapat melindungi istri tersebut dari ketidakadialan baik secara perlakuan dan hak-hak lainnya.

IV. Implikasi Pernikahan Sirri Pada Kehidupan Rumah Tangga Pernikahan sirri dengan pola pernikahan dini dengan legitimasi kultural dan agama berimplikasi pada pembangunan keluarga yang dijalani oleh pasangan. Begitu juga nikah sirri dengan pola poligini meberikan implikasi pada hubugan keluarga dalam rumah tangga yang telah terbangun. Impilakasi itu tampak dengan berbagai bentuknya. Pola yang pertama yaitu nikah sirri dengan pola nikah dini implikasinya terlihat paling banyak. Salah satu akibat 11 Poligini telah muncul di pelbagai bangsa Kuna, seperti bangsa-bangsa Iberani, Arab Jahiliyah, Slave dan sebagian bangsa Sakson. Begitu pula terdapat diberbagai bangsa modern dengan berbagai bentuk seperti dalam masyarakat Islam dan sebagian besar penduduk Afrika, India, Cina dan Jepang. Lihat, Anshori Umar Sitanggal (terj.), Penegaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987),183. 12 Sunami, istri pertama dari selamet mengatakan kepada penulis “tidak apa-apa suami saya menikah lagi asalkan istrinya jangan pernah dibawa kerumah, dan yang kedua dia tidak mengurangi uang belanja bulanan kepada saya”. Sunami ini adalah wanita yang di poligini secara diam-diam yang kemudian diketahui olehnya bahwa suaminya telah menikah lagi. Ia saat ini tinggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang Sampang. Penulis mengetahunya karena rumah mereka hanya berada di desa sebelah dengan penulis.

132


pernikahan dini yang dilakukan dengan legitimasi kultural dan agama berimplikasi secara ekonomi masih bergantung secara total kepada orang tua mereka. Biaya pernikahan-pun ditanggung orang tua yang kebanyakan biaya itu tidak sedikit karena di Madura ada istilah remoh atau semacam resepsi dengan biaya yang besar dengan mempertemukan keluarga, tetangga, dan para tokoh. Para orang tua, kebanyakan rugi dua kali, pertama mereka menaggung biaya pernikahan anak yang masih di bawah umur, yang kedua mereka harus menanggung biaya hidup anaknya yang sudah menikah. Nikah sirri dengan pola nikah dini memaksa anak untuk putus sekolah dan menjadi pekerja di bawah umur. Tentunya keharusan dan tuntutan membiayai istri setelah mereka menikah maka melahirkan pekerja-pekerja di bawah umur yang belum produktif. Tidak berhenti di situ, dengan sangat terpaksa, akhirnya mereka lari ke berbagai negara seperti ke Malaysia dan hidup terpisah dengan istri mereka. Selain itu pola pendidikan yang diterapkan ketika mereka mempunyai anak tampak sebagai pola kekerasan. Hal ini bisa dipahami karena mereka mengalami shock di mana mereka dalam umur yang masih belasan tahun harus merawat anak yang disertai dengan perasan dan fikiran yang masih labil. Tidak jarang di pedesaan mereka mendidik anak-anak mereka bukan dengan cara-cara yang arif namun lebih dengan bentuk-bentuk yang bernuansa kekerasan. Selain itu, tampak pula bahwa angka penceraian melonjak dan sangat banyak. Mereka menjadi janda kembang atau janda muda yang masih tampak dalam usia belia. Melonjaknya penceraian ini bisa dipahami pula dimana mereka tidak siap mengelola konflik dalam rumah tangga akibat mentalitas yang tidak siap untuk mengelola dan menghadapi tantangan keluarga yang makin komplek. Pada konteks penceraian inilah perempuan banyak sekali dirugikan karena mereka tidak bisa untuk menuntut hak-hak mereka akibat pernikahan sirri dimana negara tidak bisa ikut campur di dalamnya karena tidak terdaftar secara adminstratif dengan resmi. Tidak jarang anak-anak belia yang telah menjadi janda dan mempunyai anak, tidak mendapat apa-apa dan hakhaknya dari ayah kandungnya. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tampak lumrah terjadi. Mereka pun pada akhirnya berposisi menerima terhadap kenyataan tersebut tanpa bisa untuk menggugat dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Akibat nikah sirri dengan pola pernikahan dini ini, kerugian dan ketidakadilan dirasakan oleh perempuan. Terutama oleh perempuan yang masih dalam usia muda dengan tanggungan anak-anak, 133


ditambah dengan pengetahuan yang rendah. Maka fenomena yang hadir kemudian adalah menitipkan anak tersebut kepada neneknya, sedangkan ibunya merantau keperkotaan mencari nafkah dengan modal keterampilan yang rendah pula. Tidak jarang mereka lari ke Malaysia dengan jalur ilegal. Dari banyak penelitian yang telah dilakukan sejak 2008, orang Madura tidak banyak mengurungkan niatnya untuk bekerja di luar negeri karena tidak ada piliahan lain.13 termasuk dalam hal ini janda-janda belia. Nikah sirri dengan pola poligini jelas adalah hubungan yang juga merugikan terhadap perempuan atau istri kedua. Mereka tidak mendapatkan akses, kontrol dan prsitipasi penuh terhadap hak-hak mereka yang memang berbeda dengan isteri pertama. Hal itu semakin sulit ketika istri pertama selalu mengawasi berbagai hal yang keluar untuk istri kedua tersebut. Bahkan streotipe sebagai istri kedua juga menjadi ketidakadilan tersendiri bagi mereka. Stereotipe ini adalah pelabelan negatif yang disandangkan terhadap istri kedua apalagi tidak jarang mereka diberi label sebagai perebut suami orang dan menggangu keluarga orang lain. Anggapan istri kedua tidak hanya bermakna karena ia dinikahi setelah istri pertama, namun demikian terkadang mereka memang menjadi nomer dua dalam perlakuan dan hak-hak mereka.

V. Simpulan Kawin sirri di Madura menemukan logika konstruksinya dalam kultur masyarakat Madura. Logika yang pertama hadir dari logika budaya yang masih patriarki yang memang meletakkan perempuan dalam pola keluarga sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domestik. Karena itu dimensi personal perempuan tidak banyak bekerja dan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan. Ia berada pada posisi untuk selalu menerima. Karena itu ia tidak mempunyai kemampuan dalam persoalan publik, ia menyerahkannya kepada laki-laki, sehingga ia terkadang tidak tahu menahu apakah ia dinikah secara sirri apa tidak karena ia bergantung pada keputusan ayah atau laki-laki. Yang kedua, logika sirri bisa terjadi karena kultur Madura masih memandang bahwa perempuan adalah mahluk yang harus dilindungi, diarahkan dan sebagai kehormatan dirinya. Karena alasan yang demikian maka, perjodohan Devi Rahayu dan Misbahul Munir, “Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura” dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012, 555. 13

134


dan pernikahan di bawah umur dengan jalur sirri menjadi jalan untuk anak perempuanya karena akan ada yang melindungi dan mengarahkan. Apalagi, ini kemudian bersamaan dengan logika kultural yang ketiga yaitu mitos perawan tua yang seakan menjadi aib bagi keluarga jika anaknya menjadi perawan tua. Karena itu ketika ada yang melamar atau ada yang bermaksud menikahinya sekalipun istri kedua akan sangat mudah diterimanya. Logika yang keempat dapat ditemukan dalam pandangan orang Madura mengenai parabhan dan lajhang yang biasanya umur untuk dikatakan parabhan bukan pada deminsi mentalitas dan kematangan pribadi, namun lebih pada bentuk tubuh yang dianggap sudah besar. Karena itu ukuran untuk pantas dinikahkan berada pada logika parabhan bukan pada mentalitasnya. Terakhir adalah logika agama, dimana paham mengenai keagamaan masih menempatkan laki-laki lebih utama dan hak yang lebih besar dari perempuan dengan legitimasi dalil fiqih dan dalil-dalil keagamaan yang lainnya. Logikalogika pernikahan sirri di Madura bekerja dalam konstruksi kultural. Logika kultural yang demikian nikah sirri dengan mengambil bentuk dalam tiga pola utama. Pertama, adalah pola umum akibat kemiskinan dan ketidaktahuan. Kedua, pola sirri dalam bentuk pernikahan dini. Bentunya ada dua, pertama dalam konteks perjodohan yang mengambil keputusan orang tua. Dan yang kedua adalah dalam bentuk penyambungan keluarga yang jauh sehingga tidak banyak mempertimbangkan kematangan dan mentalitas anakanak yang dijodohkan namun lebih pada penyatuan keluarganya. Sehingga, yang menjadi korban dalam proses ini adalah anak itu sendiri, termasuk pendidikannya. Pola yang ketiga, adalah pola poligini dengan menikah lebih dari satu istri. Istri yang kedua mereka banyak disirri dan bahkan terkesan disembunyikan dari istri yang pertama. Realitas di atas, harus menjadi landasan untuk lebih mengembangkan kesadaran adminstratif bagi masyarakat terutama kalangan perempuan dalam proses pernikahan mereka untuk melindungi dirinya sendiri dalam pernikahan mereka. Memang selama ini mulai banyak perubahan dengan penyebaran lembaga pendidikan yang mulai menyebar di pelosok-pelosok Madura. Tampak sudah mulai ada kesadaran akan hal itu, namun demikian perkembangan lembaga tersebut belum mempunyai dampak yang begitu luas terhadap kesadaran masyarakat karena persoalan sumber daya manusia yang belum merata di seluruh pelosok masyarakat. Kesadaran kultur yang belum sensitif gender. Belum banyak mengetahui akan hak-hak perempuan 135


serta mentalitas kesadaran masyarakat yang masih rendah akan posisi dan kedudukan perempuan. Namun demikian tidak memungkiri juga bahwa di Madura mulai ada kesadaran perempuan akan peran dan hak-haknya yang ditandai dengan hadirnya pemimpin kepala desa perempuan termasuk camat perempuan walaupun presentasinya masih sangat rendah. Kesadaran masyarakat akan peranan perempuan memang perlu digalakkan dan menjadi program yang masif melalui pendidikan yang masif pula.

DAFTAR PUSTAKA A’la, Abdul.”Membaca Keberagamaan Masyarakat Madura” dalam Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Yogjakarta: Pustaka Marwa. 2004. Alimi, Moh. Yassir. Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama, Yogyakarta: LkiS, 2002. Hidayatullah, Syarif. “Al-Qur’an dan Peran Publik Perempuan” dalam Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto (ed.), Gender dan Islam : Teks dan Konteks Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. Handayati, Titik. “Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi”. Dalam Jurnal Karsa. Vol. XVI, No. 2, Oktober 2009. Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKiS, 2002. Kadarusman, Agama, Relasi Gender dan Feminesme. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005. Mulyadi, Ahmad. “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriakat” dalam Jurnal Karsa. Vol. 19, No. 2, tahun 2011. Rahayu, Devi dan Misbahul Munir. “Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Perempuan di Madura” dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3. Oktober 2012. Rifa’i, Mein Ahmad. Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Pribahasanya, Yogyakarta: Pilar Media. 2007. Sitanggal, Anshori Umar (terj.), Penegaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

136

POLA DAN LOGIKA NIKAH SIRRI DALAM KULTUR MASYARAKAT MADURA

Recommend Documents