POKOK-POKOK PIKIRAN PERDAGANGAN KOMODITAS PANGAN. Oleh : Yuli Hariyati PS. Agribisnis-Fakultas Pertanian Universitas Jember

POKOK-POKOK PIKIRAN PERDAGANGAN KOMODITAS PANGAN Oleh : Yuli Hariyati PS. Agribisnis-Fakultas Pertanian Universitas Jember [email protected]

I. PENDAHULUAN Bila mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dari definisi tersebut jelas bahwa sumber pangan sangat beragam jadi tidak bisa diartikan bersumber dari satu jenis saja. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Pasal 1 ayat (2) PP No. 68 tahun 2002). Konsep ini merupakan konsep yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya daerah setempat. Ketahanan pangan merupakan fondasi penting untuk membangun perekonomian nasional yang kokoh utamanya negara berbasis agraris dan berpenduduk padat seperti Indonesia. Sebab, hal ini langsung berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, yang kelak akan menjadi aktor penggerak perekonomian. Lebih dari itu, ketahanan pangan juga bersentuhan erat dengan penciptaan stabilitas nasional, yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara kegiatan impor pangan, khususnya beras dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahun, akan mengurangi devisa negara yang pada gilirannya mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah berkewajiban dalam memenuhi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang kemudian disusul dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan. Saat ini ketahanan pangan nasional masih kurang tangguh. Hampir semua aspek penunjang ketahanan pangan, masih dihadapkan pada masalah. Mulai dari kebijakan yang belum bisa berjalan secara konsisten, manajemen pangan yang sering tidak sesuai, sampai lemahnya antisipasi terhadap bencana lingkungan, baik berupa musim kemarau panjang maupun banjir. Bilamana tidak dilakukan penanganan serius dan bersifat komprehensif maka akan sangat mungkin masa yang akan datang

1

mengalami defisit yang cukup signifikan. Dari sisi kebijakan, pemerintah tampak masih ragu-ragu untuk menentukan pilihan, antara menjalankan kebijakan “perlindungan” terhadap harga pangan khususnya gabah/beras, dengan pengadaan pangan murah yang dalam jangka pendek bisa diperoleh dari impor. Manajemen pangan nasional juga masih belum mampu melakukan antisipasi secara optimal, terhadap fluktuasi harga yang terjadi sejalan dengan siklus musim panen dan paceklik. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin. Permasalahan kecukupan antara lain terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Pada tahun 2002, diperkirakan 20% penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 Kkal per hari atau 75% dari kebutuhan untuk hidup layak. Pada saat yang sama ketersediaan pangan nasional cukup memadai. Bila kerawanan pangan diukur dengan kriteria kebutuhan konsumsi minimum sebesar 2.100 Kkal per hari, maka hal tersebut dialami oleh 60% penduduk berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam akses/keterjangkauan bahan pangan. Di tingkat global, peran produk pertanian dibandingkan dengan total barang (merchandise) yang diperdagangkan adalah relatif kecil. Yang dominan adalah produk manufaktur dan bahan bakar minyak/hasil tambang. Pada 2004 misalnya, produk pertanian mengambil peran hampir 9 persen. Namun di dalam produk pertanian global itu sendiri, pangan mengambil peran yang dominan yaitu sekitar 80 persen. Itu belum termasuk produk perikanan (WTO, 2005). Walaupun peran pangan atau produk pertanian adalah kecil, namun perannya besar buat Negara Berkembang (NB). Itu tidak hanya menyangkut ekspor untuk memperoleh devisa yang amat diperlukan buat pembangunan, tetapi juga keterlibatan banyak petani sempit /peternak kecil serta miskin dan menggantungkan hidup dari sector itu. Pada subsektor itu pula harapan NB dapat mendorong pembangunan desa, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, dan serta sebagai filter terhadap urbanisasi. Penelitian di tingkat global, dan Dalam Negeri (DN) jelas menyimpulkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian dan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin dan untuk mengatasi kerawanan pangan (food insecurity). Secara teoritis, perdagangan bebas antar-negara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Indonesia sebagai suatu negara terbuka, mempunyai komitmen untuk ikut serta dalam perdagangan bebas di berbagai kawasan. Selain di kawasan Asia Tenggara sendiri (ASEAN) dengan Asean Free Trade Area (AFTA), Indonesia juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas Asia Pasifik, yang dikenal dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Di antara perundingan tersebut, AFTA adalah perjanjian yang paling cepat diimplementasikan, yaitu tahun 2003. Bahkan untuk beberapa komoditas tertentu, telah dilaksanakan sejak 2002. Kesepakatan AFTA juga bersifat involuntary (mengikat), sehingga AFTA cenderung menjadi blok perdagangan (trading block) di antara negara-negara Asia Tengara. Dengan perjanjian AFTA, perdagangan bebas akan terjadi antara negara ASEAN, sehingga diharapkan aliran perdagangan antar- negara ASEAN semakin cepat.

2

Kesepakatan terakhir dari perundingan AFTA, adalah bahwa untuk produk pertanian yang belum diproses (unprocessed product), tarifnya diturunkan sampai 5 persen saja per tahun 2003, untuk seterusnya diturunkan tarifnya hingga 0 persen pada tahun 2010. Khusus bagi Indonesia dan Filipina, terdapat fleksibilitas untuk tetap menerapkan tarif di atas 5 persen setelah tahun 2010 pada komoditas beras dan gula. Secara teoritis, perjanjian perdagangan internasional memberikan manfaat bagi kedua negara yang melakukan perdagangan. Namun begitu peningkatan kesejahteraan bagi produsen atau petani Indonesia sebagai dampak perjanjian perdagangan dunia nampaknya masih belum bisa diwujudkan. Gejolak fluktuasi harga pangan dunia, sebagai dampak perubahan perekonomian negara-negara yang berdagang, seringkali menimbulkan efek negatif bagi petani terlebih lagi petani berlahan sempit. Tulisan ini bertujuan untuk berbagi pemikiran tentang pokok-pokok pikiran perdagangan dan distribusi pangan untuk kesejahteraan petani. Halhal apakah yang sebaiknya dilakukan pemerintah baik ditinjau dari aspek perdagangan ataupun distribusi pangan guna meningkatkan penerimaan petani pangan di Indonesia. II. PERDAGANGAN KOMODITAS PANGAN Pada awal Juni 2008, pada waktu delegasi berbagai negara sedang membahas berbagai isu dan menyusun modalitas pertanian di markas besar WTO, sekitar 237 orang yang berasal dari 55 negara menyampaikan berbagai pernyataan dan keprihatinan. Mereka mewakili: NGO terkemuka, seperti Action Aid, Oxfam; Sarikat Perdagangan (Trade Union); Organisasi Petani dan Organisasi Kemasyarakatan. Mereka begitu khawatir Putaran Doha (PD) ini ternyata belum mengarah ke penyelesaian masalah krisis pangan global, masih saja terperangkap untuk terus memperdalam liberalisasi perdagangan. Mereka prihatin atas harga pangan yang terus bergejolak, meningkatnya ketergantungan impor pangan NB, dan semakin menguatkan peran Multi National Corporations (MNCs) dalam pasar agribisnis pangan dan pertanian (TWN, 2008 b). Beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dalam perdagangan pangan antara lain : 1. Saling keterbukaan pasar antara Negara Maju dengan Negara Berkembang Integrasi ekonomi pangan global, nacional, lokal dapat mendatangkan peluang, disamping tentunya ancaman buat petani sempit. Ini adalah sebuah tantangan baru yang sedang dihadapi Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Itu tentu akan berpulang pada masing-masing Negara Berkembang, bagaimana mereka melindungi disamping memperkuat para petani kecil. Di pihak lain, bagaimana sikap dan peran Negara Maju dalam subsidi terhadap petani mereka yang kaya, akan berpengaruh terhadap petani sempit. Negara Maju juga harus rela membuka pasar terhadap produk pertanian yang dihasilkan oleh petani Negara Berkembang, bukan menghambatnya atau bukan hanya sepihak selalu berharap Negara Berkembang membuka pasar untuk produk-produk mereka. 2. Pemerintah Melakukan Perlindungan terhadap Petani Negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Erpa masih mensubsidi pertaniannya untuk sejumlah produk pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula,

3

gandum, daging sapi, daging unggas, susu dan sejumlah buah-buahan dan sayur sayuran. Berbagai ragam bentuk subsidi itu, diantaranya dapat dilihat dari besaran angka PSE (Producer Support Estimate), meliputi antara lain market price support, payments based on area planted/animal numbers/input use/input constraints (Sawit, 2007b). Pada saat subsidi besar-besaran itu dilakukan, harga pangan di pasar dunia menjadi rendah. Persaingan menjadi tidak fair. Itu telah berpengaruh negatif buat petani di Negara Berkembang. Menanggapi kondisi seperti ini tidaklah tepat seandainya pemerintah Indonesia bertindak sebaga ”nice boy” dengan menyerahkan kondisi perdagangan produk pertanian khususnya pangan pada mekanisme pasar. Bagaimanapun petani Indonesia yang pada umumnya berlahan sempit masih sangat perlu dilindungi (Hariyati, Y, 2003). 3. Perlu keberadaan State Trading Enterprises (STEs) STEs merupakan sebuah lembaga yang diberikan ijin atau kewenangan atau legalitas untuk mengatur perdagangan (ekspor impor). Di Indonesai peran ini seharusnya dipegang oleh BULOG. Bulog berperan sebagai Buffer Stock yang berkewajiban menjaga stabilitas harga sekaligus mempunyai tujuan komersial (perolehan keuntungan) profit oriented, sampai saat ini keberadaanya masih dibutuhkan. Tanpa kendali yang ketat dalam pengendalian stok pangan, maka fluktuasi harga pangan akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi yang gilirannya akan berdampak pada terpuruknya petani pangan berlahan sempit. Jangan sampai terjadi kebijakan seperti tahun 1998 menghapus keberadaan BULOG sebagai penstabil harga sekaligus monopoli perdagangan beras dan gula. 4. Peningkatan Demand Pangan Lokal Sejalan dengan peningkatan pendapatan, masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan makanan yang sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dengan harga murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti hanya terfokus pada pangan sumber karbohidrat berubah ke makanan yang juga sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih lengkap jenis dan jumlahnya. Selain itu, juga mulai terjadi perubahan dalam aspek psikologis seseorang, dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur ”kegengsian” yang merupakan salah satu cara untuk memenuhi perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan modern. Sehingga muncul istilah bahwa perubahan gaya hidup (life style) akan mengubah gaya makan (eat style) . Pangsa energi dari padipadian dan umbi-umbian akan mengalami penurunan akibat peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan mengakibatkan pergeseran pangan dari beras lokal menjadi beras impor atau konsumsi non beras tetapi bukan pangan lokal atau beralih konsumsi roti yang terbuat dari gandum. Hal ini menyebabkan Indonesia terbebas dari masalah impor beras tetapi terjerat impor gandum. Seandainya penduduk mengalihkan pemenuhan karbohidrat dari beras ke pangan lokal, niscaya akan meningkatkan pendapatan petani di pedesaan yang melakkan penganekaragaman tanaman pada tanaman pangan lokal. Peningkatan demand pangan lokal ini merupakan kewajiban di masa depan, bila perlu dilakukan melalui sebuah gerakan nasional seperti gerakan Aku Cinta buatan Indonesia (ACI) tempo dulu.

4

5. Pengaturan Penyebaran Retail Modern Perkembangan pasar saat ini mengarah pada retail modern yang telah meredupkan banyak usaha retail tradisional karena tidak dapat bersaing. Revolusi supermarket bermata dua. Satu sisi dapat mempermurah harga pangan buat konsumen dan menciptakan peluang buat petani dan pengolah pangan. Namun disisi lain, dapat pula mengancam pengecer kecil, petani, dan pengolah pangan yang tidak mampu menghadapi pesaing baru, sebagian diantaranya raksasa, mereka akan sulit memenuhi sejumlah persyaratan pasar swalayan. Dampak dari revolusi supermarket berikut: (i) Konsumen memperoleh harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pengecer tradisional. (ii) Meluasnya pasar dan pertumbuhan pasar swalayan telah membuat pangsa pengecer tradisional menurun. (iii) Petani/pengolah pangan yang mampu memenuhi syarat (volume, kualitas, pengepakan, ongkos dan praktek komersialisasi) akan berkembang seiring dengan dorongan permintaan dari pasar swalayan. Guna mempertahankan keberadaan petani kecil di tengah perubahan global, maka perlu dilakukan pengaturan penyebaran retail modern, up grade retail tradisional dan pasar induk menjadi lebih menarik bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani kecil sebagai pemasok. DAFTAR PUSTAKA Ariani, M dan Ashari. 2003. Arah, Kendala dan Pentignya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi. Vol. 21, No. 2. Desember. Bogor. CIDES, 2008. Penguatan Strategi Ketahanan http://www.cidesonline.org, diakses 21 June, 2009.

Pangan

Nasional

Hariyati, Y. 2003. Performansi Perdagangan Beras dan Gula Indonesia di Era Liberalisasi Perdagangan. Disertasi. Husein Sawit, M. 2007a. Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi UI: Jakarta Husein Sawit, M. 2007b. “Serbuan Impor Pangan dengan Minim Perlindungan di Era Liberalisasi”, makalah yang disampaikan pada Konpernas XV dan Kongres XIV Perhepi, di Surakarta, 3-5 Agustus 2007 Husein Sawit, M. 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global Dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia. Makalah yang disampaikan pada pertemuan “Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional”, dalam rangka backgroud study RPJM 2010-2014, diselenggarakan oleh Bappenas, Jakarta tgl 11 Agustus 2008. TWN. 2008a. “Brief analysis of Lamy Draft of 25 July 2008”, Geneva. WTO. 2001. “Doha Declaration: Doha Development Agenda”, Geneva.

5