PN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)

Oleh KIPRAH MANDIRI B SIDE B 111 10 180

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)

Oleh KIPRAH MANDIRI B SIDE B 111 10 180

SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelsaian Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare) Disusun dan diajukan oleh

KIPRAH MANDIRI B SIDE B 111 10 180

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa 18 Nopember 2014 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S. NIP. 19590317 198703 1 002

Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. NIP. 19711010 199202 2 002

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. NIP. 1961 0607 198601 1 003

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa: Nama

: KIPRAH MANDIRI B SIDE

Nomor Pokok

: B 111 10 180

Bagian

: Hukum Pidana

Judul

: TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

DALAM

MENJATUHKAN

PUTUSAN

PIDANA BERSYARAT (Studi Kasus Putusan No.99/Pid.B/2011/PN.ParePare)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar ,

Oktober 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S. NIP. 19590317 198703 1 002

Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H. NIP. 19711010 199202 2 002

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa: Nama

: KIPRAH MANDIRI B SIDE

Nomor Pokok

: B 111 10 180

Bagian

: Hukum Pidana

Judul

: TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

DALAM

MENJATUHKAN

PUTUSAN

PIDANA BERSYARAT (Studi Kasus Putusan No.99/Pid.B/2011/PN.ParePare)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar ,

November 2014

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. NIP. 19610607 198601 1 003

iv

ABSTRAK KIPRAH MANDIRI B. SIDE (B11110180), Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana (Nomor 99/ Pid.B/2011/PN.Pare-Pare) dibawah bimbingan dan arahan Pembimbing I: Prof. Dr. Muhadar, SH,M.S. dan Pembimbing II : HJ. Nur Azisah, SH.,MH. Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syaratsyarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana. Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai tinjauan yurudis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pidana bersyarat dan penerapan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 99/ Pid.B/2011/PN. Pare-Pare. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, Dengan cara melakukan penelitian perpustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat ada 3 yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undangundang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan yang lainnya ialah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana seperti sedang memangku suatu jabatan, residive atau pengulangan dan gabungan atau samenloop. Dalam penerapan pidana bersyarat di P.N Pare-Pare Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare Hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dimana putusan yang diambil lebih bersifat kasuistis sesuai dengan kasus itu sendiri sehingga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana. v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan tiada hentinya kepada Allah SWT yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini, disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala saran dan kritik Penulis harapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran bagi Penulis. Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penulis, namun semua itu dapat dilewati Penulis berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaikan skripsi ini terutama kepada : 1. Ayahanda H. Baharuddin Side, S.H,. M.H. dan Ibunda Dra. Hj. Samsiah yang tercinta, juga saudara-saudariku Rezki Amaliah, Puji Ilmiati dan Abid firdaus yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, motivasi, bantuan dan doa restunya selama Penulis menuntut ilmu. 2. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H,. M.S selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H,. M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing Penulis menyusun skripsi ini. vi

3. Bapak Prof. A. Sofyan, S.H., M.H Bapak Prof. Dr. Said Karim S.H., M.H., M.Si dan Bapak H.M Imran Arief, S.H., M.Si selaku penguji dalam ujian skripsi Penulis yang telah memberikan saran-saran dalam perbaikan skripsi Penulis. 4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H M.Hum Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya. 5. Bapak prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H Selaku Penasehat Akademik Penulis, Yang telah memberikan masukan. Arahan, motivasi selama penulis mengemban studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 6. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 7. Bapak Dr Syamsuddin Muhtar S.H M.H Sekalu Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 8. Bapak Dr. Hamzah Halim S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya selama kurang lebih empat tahun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 10. Para Staf Akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis. 11. Bapak Muh. Ansar Tamar S.H., M.H. Pengadilan Negeri Pare-Pare Beserta Staf Kerja yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan. 12. Seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan doa restunya kepada penulis. vii

13. Sahabat-sahabat Muh Djaelani P, Saddam Haseng 14. Serta teman seperjuangan Keluarga Warriors try sutrisno, Syahrul Nawir Nur, Ardiansyah A, Aldiansyah P, Ahksan Rumi, Iky, Hutomo, Cesar, Aris, Azlan, Indra Serta Wawan (Kalian S.H terbaik di masa depan) 15. Evi Noviawati Yunus Marham Atas pengertian, Motivasi, Perhatian dan kesabaran yang semoga tidak pernah habis dan tak akan terlupakan. 16. Teman-teman

seperjuangan

selama

KKN

Reguler

Kecamatan

Campalagian Desa Parappe, Dila, Ulfah, Joe, Yaumil, Ardi. 17. Keluarga Besar H.L.S.C ( Hasanuddin Law Study Center Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ) Garda tipikor atas pengalaman organisasi yang diberikan selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi, Penulis haturkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Makassar,

November 2014

Penulis

viii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................

i

PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ................................

iv

ABSTRAK ...........................................................................................

v

KATA PENGANTAR ..........................................................................

vi

DAFTAR ISI .........................................................................................

ix

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .................................................

1

B. Rumusan Masalah ..........................................................

9

C. Tujuan Penelitian ............................................................

9

D. Manfaat penelitian ..........................................................

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................

11

A. Pengertian Yuridis ..........................................................

11

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim Menurut Perundang-Undangan.....................................................

12

1. Pengertian Hakim .....................................................

12

2. Kewajiban dan Kebebasan Hakim ............................

13

C. Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat ..............................................

25

1. Pertimbangan Yuridis ...............................................

25

2. Pertimbangan Non Yuridis ........................................

31 ix

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana ......................................................................

34

D. Tinjauan Mengenai Pidana dan Pemidanaan .................

46

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan ........................

46

2. Jenis-Jenis Pemidanaan ..........................................

52

3. Teori Tujuan Pemidanaan ........................................

55

E. Pengaturan Pemidanaan Bersyarat di Indonesia ............

60

1. Pengaturan Pidana Bersyarat dalam KUHP .............

60

2. Pidana Bersyarat dalam Rancangan KUHP Nasional ...................................................................

78

BAB III METODE PENELITIAN .........................................................

81

A. Metode Pendekatan ........................................................

81

B. Lokasi Penelitian .............................................................

81

C. Jenis dan Sumber Data ..................................................

82

D. Populasi dan Sampel ......................................................

82

E. Teknik Pengumpulan Data..............................................

83

F. Teknik Analisis Data .......................................................

84

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................

86

A. Penerapan Pidana Bersyarat Dalam Putusan No.99/Pid.B/2011/PN. Pare-Pare ...................................

86

1. Identitas Terdakwa ...................................................

88

2. Posisi Kasus .............................................................

88

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .............................

90 x

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ..............................

93

5. Putusan Hakim .........................................................

94

6. Analisis Putusan PN No.99/Pid.B/2011/PN. Pare-Pare .................................................................

95

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat ............................................................ 103 BAB V PENUTUP ............................................................................. 108 A. Kesimpulan ..................................................................... 108 B. Saran ............................................................................. 109 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 110 LAMPIRAN

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa

lepas

dengan

suatu

permasalahan-permasalahan

dalam

kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu Lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutus benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim. Kekuasaan hakim adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan dari pemerintah. Berhubungan dengan hal tersebut maka para hakim mempunyai suatu kekuasaan yang dapat digunakan dalam menentukan setiap keputusan yang 1

dibuatnya tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Hal ini yang menjadikan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai

Kekuasaan Kehakiman, yaitu meliputi: a. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 10 ayat (1)). b. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badanbadan peradilan yang dulu ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (1)), Begitu pula kedudukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),dan Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selain penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945, pengertian tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan dalam UU No.4 Tahun 2004. Disebutkan melalui

Pasal

tersebut,

adalah “Kekuasaan Negara

yang

kekuasaan

merdeka

untuk

kehakiman

1

menyelenggarakan

Undang-undang

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 1

terselenggaranya Negara

hukum

Republik

Indonesia. ”.

1

Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal 5

2

Penyelenggaraan dari kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004), dalam hal ini para pelaksananya adalah Hakim (Pasal 12 UU No. 2 Tahun 1986). Hakim di dalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pamrih dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No.

4

Tahun

2004

yang

berbunyi: “Pengadilan mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Menurut Paul Scholten, pentingnya integritas moral adalah: “Bahwa keputusan hakim

adalah

hukum

seorang

yuris-bukan

saja

seorang

suatu keputusan berdasarkan hati nurani”.

Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat bertahan dengan moral dan kesusilaan.2 Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan dengan menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan

2

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hal 35-36

3

kepadanya.

Setelah

itu

mempertimbangkan

dengan

memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku dan untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menjatuhkan pidana terhadap peristiwa tersebut. Dalam

mengadili

suatu

menegakkan kembali hukum mewujudkan

sasarannya

perkara,

yang

telah

dalam

hakim

harus

dilanggar.

Untuk

hal penegakkan hukum itu,

maka hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Namun ada alasan bahwa Undang-undang itu selalu tidak lengkap, selalu terdapat kesenjangan di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan kesenjangan

itu, hakim berkewajiban menemukan

hukum. Karena tidak pernah ada undang- undang buatan manusia itu dapat bertahan tetap sesuai dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang menjadi hukum dalam masyarakat. Tidak kurang pentingnya dalam hal ini peranan para hakim yang selalu harus

mendekatkan

diri

pada

masyarakat

keputusan yang hidup, yang dapat umum

berupa

yurisprudensi

di

diterima

dan oleh

membuat masyarakat

samping penemuan-penemuan

baru oleh sarjana hukum berupa doktrin. Dalam

Undang-undang

Pokok

Kekuasaan

Kehakiman

terdapat dua buah ketentuan mengenai hal ini. Yang pertama 4

yaitu Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

yang

diajukan

dengan

dalih

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan; “Hakim sebagai

dianggap

memahami hukum,

Pencari

Keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata dalam mengadili perkara hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk merumuskan sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”. Ketentuan lain tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3 Di dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa bukanlah

merupakan

suatu

pekerjaan

yang

mudah.

Hakim

mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan

pidana,

dan

tinggi

rendahnya

pidana.

Namun

3

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, C.V. Sapta Artha Jaya, 1996, hal 115- 116

5

kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu. Hakim dalam menetapkan jenis pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun dalam penerapan pidana selain penjatuhan pidana tersebut diatas, masih ada pilihan lain yang sesuai dengan berat ringannya perbuatan terdakwa yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Cara pemidanaan demikian ini dimaksudkan manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana. Pidana

bersyarat

merupakan

alternatif

dari

pidana

perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat- syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia, yang tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yakni Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 (UUD 1945) tetapi juga memperhatikan

kecenderungan-

kecenderungan

yang

bersifat

universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

6

Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat. Penerapan

pidana

bersyarat

dimaksudkan

untuk

menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan (penjara) yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana dan mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga. Selain itu Pidana Penjara juga mempunyai efek yang tidak baik bagi narapidana. Sebagai contoh Lembaga Pemasyarakatan (sistem kepenjaraan di Indonesia) sekarang ini sudah tidak dapat menampung para narapidana karena terbatasnya tempat dan kurangnya fasilitas dari Negara, dalam hal ini bagi para narapidana akan merasa kehidupannya

menderita karena kebebasannya

terkekang. Jika setiap pelaku kejahatan diberikan sanksi pidana 7

penjara tanpa mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang dilakukan maka Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh serta tidak akan muat menampung narapidana. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk pemidanaan yang sesuai masih perlu pula diketahui lebih layak mengenai si terdakwa. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi terdakwa,

akan

tetapi

juga

tentang

keadaan-keadaan

yang

menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan meringankan

faktor-faktor

yang

memberatkan

dan

terdakwa jika hakim menjatuhkan putusan pidana

bersyarat. Dalam tahun 2011 Pengadilan Negeri Pare-Pare telah memutus pidana bersyarat dimana dalam kasus tersebut melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (10) ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN Putusan

PUTUSAN

Pengadilan

PIDANA Negeri

BERSYARAT Pare-Pare

(Studi Nomor 8

99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)“ B. Perumusan Masalah Dalam suatu penelitian diperlukan

adanya

perumusan

masalah dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapainya sasaran yang diharapkan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan Pidana bersyarat dalam putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare ? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana bersyarat putusan Nomor 99/ Pid.B/2011/ PN.Pare-Pare ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui penerapan Pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare. b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat di Indonesia pada umumnya.

9

D. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Dapat memberikan sumbangan

pengetahuan

serta

pemikiran

yang bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara

Pidana

mengenai

dasar

pertimbangan

hakim

dalam

menjatuhkan putusan pidana bersyarat. b. Manfaat Aplikatif Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak-

pihak

mengetahui

yang

membutuhkan

pertimbangan

hakim

dan

menginginkan

terhadap

putusan

untuk pidana

bersyarat.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tinjauan Yuridis Sebelum kita jauh melangkah untuk pembahasan selanjutnya penulis terlebih dahulu mendefenisikan makna tinjauan Yuridis. Tinjauan Yuridis adalah mengkaji dan menganalisa suatu peristiwa dengan menggunakan pendekatan Hukum. Atau dengan kata lain, menganalisa suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, melihat bagaimana aturan dan penerapan hukum. Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana Materill. Hukum Pidana Materill adalah adalah isi atau substansi dari Hukum Pidana, dimana Hukum Pidana Materill mengandung petunjukpetunjuk dan uraian tentang Strafbare feiten (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat Strafbaarheid (hal dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang ipdananya; Hukum Pidana Materill menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Atau dengan kata lain Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana Substantifl, adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan : a) Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana. Misalnya pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 351 (penganiayaan), dan pasal 362 (Pencurian). 11

b) Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. c) Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Intinya Hukum Pidana Materill didalamnya mencakupi dan menguraikan : a. Delik apa yang telah terjadi. b. Siapa pelakunya. c. Apa unsur-unsur delik yang telah terjadi itu terbukti. d. Pertanggung jawaban Pidana. e. Sanksi pidana. B. Tinjauan

Umum

Tentang

Hakim

Menurut

Peraturan

Negara

yang diberi

Perundang- undangan 1. Pengertian Hakim Hakim

adalah

pejabat

peradilan

wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 12

Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang- undang. 2. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Kebebasan hakim. Kewajiban

dan

tanggungjawab

hakim

formal

yuridis

terutama bersumber dari Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), Pasal 28-30 diatur hal-hal yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya, sedangkan Pasal 16 ayat (1) hanya menyiratkan tanggungjawab hakim. Telah ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan yaitu “Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”, (pasal 16 ayat (1) UU No 4 Th 2004). Hal ini dijelaskan pada penjelasannya yang berisi “Hakim sebagai organ pengadilan dianggap datang

padanya

memahami

hukum,

pencari

keadilan

untuk memohon keadilan, andaikata ia tidak

menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara”. Dari penjelasan pasal 16 ayat (1) diatas dapat disimpulkan yaitu tanggungjawab hakim bukan saja terhadap diri sendiri, melainkan yang utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan 13

Negara. Lebih ditekankan melalui pasal 4 ayat (1), bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat diperinci sebagai berikut: a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1). b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 28 ayat 2). c) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 29 ayat 3). d) Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga derajat

ketiga

sedarah

atau

semenda

sampai

atau hubungan suami istri meskipun telah

bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (pasal 29 ayat 4). e) Sebelum

memangku

jabatan

hakim,

panitera,

panitera 14

pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya (pasal 30 ayat 1). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bertujuan sesuai

dengan

agar

hakim

dapat

memberikan

keputusan

rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian

seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pada segi sosio politik. 4 Ketentuan dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 diatur pula di dalam pasal 157 KUHAP. Bahkan hakim yang mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara yang telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHAP. Juga hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang

ia

sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak

langsung (Pasal 220 KUHAP). 5

4 5

Bambang Waluyo, Op.Cit, hal 12 Ibid

15

Di hakim

dalam

UUD

1945

mengenai

masalah

kebebasan

atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara

tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat diperinci sebagai berikut: f) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1). g) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 28 ayat 2). h) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 29 ayat 3). i) Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat 16

hubungan keluarga derajat

ketiga

sedarah

atau

semenda

sampai

atau hubungan suami istri meskipun telah

bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (pasal 29 ayat 4). j) Sebelum

memangku

jabatan

hakim,

panitera,

panitera

pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya (pasal 30 ayat 1). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bertujuan sesuai

dengan

agar

hakim

dapat

memberikan

keputusan

rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian

seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pada segi sosio politik. 6 Ketentuan dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 diatur pula di dalam pasal 157 KUHAP. Bahkan hakim yang mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara yang

6

Bambang Waluyo, Op.Cit, hal 12 17

telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHAP. Juga hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang

ia

sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak

langsung (Pasal 220 KUHAP). 7 Di hakim

dalam

UUD

1945

mengenai

masalah

kebebasan

atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara

tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat diperinci sebagai berikut: k) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1). l) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 28 ayat 2). m) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan 7

Ibid

18

apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 29 ayat 3). n) Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga derajat

ketiga

sedarah

atau

semenda

sampai

atau hubungan suami istri meskipun telah

bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (pasal 29 ayat 4). o) Sebelum

memangku

jabatan

hakim,

panitera,

panitera

pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya (pasal 30 ayat 1). Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bertujuan sesuai

dengan

agar

hakim

dapat

memberikan

keputusan

rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian

seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu dipertimbangkan pada segi sosio

19

politik. 8 Ketentuan dalam pasal 29 ayat (3) dan (4) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 diatur pula di dalam pasal 157 KUHAP. Bahkan hakim yang mengundurkan diri harus diganti apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti, sedangkan perkara yang telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 ayat (3) KUHAP. Juga hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang

ia

sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak

langsung (Pasal 220 KUHAP). 9 Di hakim

dalam

UUD

1945

mengenai

masalah

kebebasan

atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara

tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pasal 193 ayat (1) KUHAP.

8 9

Bambang Waluyo, Op.Cit, hal 12 Ibid

20

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dua alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan

untuk

menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Hazewinkel-Suringa, dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman,

dimana ia

dapat bergerak dalam batas- batas maksimal hukuman ataupun memilih jenis hukuman maka dapat ditegaskan disini bahwa alasanalasan tersebut, baik ia jadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang essentieel lagi. 10

10

Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1984 hal 8

21

Dalam batas-batas tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.11 Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan: a) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan. b) Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan (dalam rancangan KUHP adalah pidana tutupan) ataukah pidana denda,

sesuai

dengan

pertimbangan

berat

ringannya

perbuatan yang dilakukan. c) Sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada huruf a dan b, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan hanya pidana

11

Ibid

22

bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja. 12 d) Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. jadi, bukan hanya balas

dendam,

rutinitas

pekerjaan

maupun bersifat

formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah menemukan

kebenaran

materiil

itu

mencari

hanya

dan

merupakan

tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan

seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu

mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja). 13 Ada hakim

dua

dalam

meringankan

faktor

yang

menjatuhkan dan

harus

pidana,

memberatkan.

diperhatikan yaitu

hal-hal

Faktor-faktor

oleh yang yang

meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan 12

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986 hal 77 13 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal 89

23

yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. 14 Faktor-faktor

yang

meringankan

merupakan

refleksi

sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan

14

Bambang Waluyo, Op Cit hal 89-90

24

memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan

yang

menjadi

dasar

hukum

dari

putusan,

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam

menjatuhkan

pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris. 1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor

yang terungkap di dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: a. Dakwaan jaksa penuntut umum. b. Keterangan saksi. c. Keterangan terdakwa. d. Barang-barang bukti. e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 25

Dakwaan

merupakan

dasar

hukum

acara

pidana

karena

berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan

dakwaan

didasarkan

dari

hasil

pemeriksaan

pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam kesatu,

penyusunan kedua,

ketiga

dakwaan

ini

disusun

dan seterusnya.15

sebagai

dakwaan

Selanjutnya dakwaan

alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. ad.b. Keterangan Saksi 15

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hal.125.

26

Keterangan dalam

saksi

merupakan

alat

bukti

seperti

yang

diatur

Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim

membatalkan

status

kesaksiannya

dan keterangannya tidak

perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.16 Ad.c. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa 16

SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal : 75

27

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. 17 Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Ad.d. Barang-barang Bukti Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi: 18 a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 17 18

Pasal 189 KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

28

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat

bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat

dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada

hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu19 Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa

19

Pasal 181 ayat (3) KUHAP.

29

maupun para saksi. Ad.e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang

dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-

pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap menurut

hukum

pasal

kesalahan

yang

dilanggar,

berarti

terbuktilah

terdakwa melakukan perbuatan seperti

dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan

yang

menjadi

dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang

didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh

penulis,

memuat

pertimbangan

tentang

pasalpasal

dalam

undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan 30

pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum. 2. Pertimbangan non yuridis a. Dalam Hal Tindak Pidana Korupsi Korupsi yang telah merajalela mempunyai dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kekayaan negara yang dikorupsi sangat besar. Hal ini berarti, jika tidak terjadi korupsi terhadap kekayaan negara maka kemampuan pembiayaan pembangunan melalui

APBN

dapat

meningkat,

dan

itu

berarti

pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor

bahwa

dapat

lebih

ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan pembiayaan sektor yang bersfat strategis, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian akan dapat mendongkrak pada

masa

peningkatan depan

kualitas

sumberdaya

manusia

dan diharapkan dapat berimbas pada

peningkatan produktivitas secara nasional. Di samping kerugian material juga terjadi kerugian yang bersifat immaterial, yaitu citra dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Predikat Indonesia sebagai negara yang terkorup di kawasan Asia Tenggara merupakan citra yang sangat mamalukan. Tetapi 31

anehnya para pemimpin di negeri ini masih adem ayem, tebal muka dan tidak memiliki rasa malu sehingga membiarkan praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Selain kerugian material dan immaterial, korupsi juga membawa dampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi. Karena korupsi

menyebabkan

inefisiensi

dan

pemborosan

dalam

ekonomi. Uang pelicin, sogok/suap, pungutan dan sejenisnya akan membebani komponen biaya produksi. Pemerintah yang korup akan membebani sektor swasta dengan urusan-urusan yang luar biasa berat. Ditunjukan oleh Jeremy Pope bahwa di Ukraina

pada

tahun

1994

perusahaanperusahaan

yang

disurvai melaporkan bahwa mereka menghabiskan rata-rata 28% dari

waktu

kerja

semata-mata

untuk

berurusan

dengan

pemerintah dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 37%. Jika tidak ada langkah- langkah dan tindakan nyata pemerintah dalam memberantas korupsi, maka upaya pemerintah untuk menarik investor asing menanamkan investasinya di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai negara menghabiskan uang miliaran rupiah hanya akan merupakan tindakan yang merugi.20 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shang-Jin-Wei , guru besar pada Kennedy School of Government, Harvard University

20

Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, (Jakarta; Kerjasama antara Transparency Internastional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 53

32

yang dikutip oleh Jeremy Pope menunjukkan bahwa kenaikan satu angka tingkat korupsi berkorelasi dengan turunnya total investasi asing sebesar 16 persen. Karena memburuknya korupsi di suatu negara

penerima

investasi

akan

menyebabkan

kenaikan tingkat pajak marginal perusahaan asing. 21 Di

samping

dampak

tersebut,

Alatas

(1987)

mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu: (1) timbulnya berbagai bentuk ketidak adilan, (2) menimbulkan kejahatan

ketidakefisienan, (3)

menyuburkan

jenis

lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi

dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan. 22 Dari berbagai dampak dan pengaruh yang ditimbulkan korupsi

tersebut

membawa

tidak dapat

dampak

yang

disangkal merugikan

bahwa dan

korupsi

menghambat

pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Karena uang yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan raib menjadi milik pribadi dan memperkaya segelintir orang. Kemampuan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan manusiawi menjadi berkurang. Sementara 21

22

Ibid, hal. 55. Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi. (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 19

33

puluhan juta rakyat menjerit kesusahan dan mengharpkan uluran tangan dari pemerintah.

Dengan demikian korupsi secara

langsung atau tidak langsung menghambat kemajuan bangsa dan negara serta semakin memperparah kemiskinan. Membiarkan

korupsi

merajalela

berarti

membiarkan

kejahatan menggerogoti dan menguras kekayaan negara untuk kepentingan

pribadi,

mengabaikan

kepentingan

banyak

hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD

dan

kelompok umum

atau

golongan

atau kepentingan

dengan rakyat

1945. Dengan membiarkan korupsi berarti pula membiarkan negara menuju kehancuran, keterbelakangan dan pemeliharaan kemiskinan. 3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP). a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang 34

diberikan

kepadanya

karena

jabatannya,

pidananya

dapat

ditambah sepertiganya”. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah: 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum. Suatu jabatan public yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat

dengan tugas pekerjaan tertentu dari

suatu jabatan. Contoh seorang polisi yang diperintahkan bertugas di pos keamanan dan keselamatan bank dari penyerangan atau ancaman penyerangan terhadap keamanan dan

keselamatan

bank

beserta

seluruh

orang

yang

berhubungan dan berkepentingan dengan bank tersebut dimana ia bertugas. Akan tetapi kewajiban khusus itu dapat pula dilanggarnya dengan melakukan tindak pidana yang justru menyerang keselamatan dan keamanan

bank

itu

sendiri, misalnya polisi tersebut berkomplotan dengan orang lain untuk merampok bank tersebut, dia memberi informasi dan merancang kejahatan itu serta pelaku pasif (tidak 35

berbuat sesuatu pencegahan) untuk memberi kesempatan pada

temantemannya

tadi

dalam menjalankan aksi

perampokan. Pada contoh ini, polisi tadi dapat diperberat pidananya dengan

1/3

dari

ancaman

maksimum

kejahatan itu karena ikut sertanya atau terlibatnya dalam aksi perampokan tersebut.23 Tetapi pada teman-temannya tidak berlaku hal pemberatan karena jabatan, berhubung karena temantemannya tidak memangku jabatan. 2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya Suatu jabatan, in casu jabatan public di samping membebankan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini. dapat disalahgunakan

pemangkunya

untuk

melakukan

suatu

kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu. Contoh seorang penyidik karena jabatannya itu ia memiliki kekuasaan

untuk

menangkap

dan

menahan

seorang

tersangka. Dengan kekuasaannya ini ia menangkap seorang

23

musuh pribadi yang dibencinya

dan

memperdulikan

alasan penahanannya atau

ada

tidaknya

menahannya

tanpa

Pasal 362 ayat 2 butir 2

36

merekayasa

alasan-alasan

dari tindakannya

itu.

Makan

oknum polisi ini dapat diperberat pidananya dengan ditambah 1/3 dari 8 tahun penjara. 24 3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memiliki suatu waktu (timing) yang tepat melakukan

perbuatan

yang

melanggar

untuk

undang-undang,

apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat 1/3 nya dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut. Contoh: seorang penyidik pembantu dalam melaksanakan penyitaan barangbarang perhiasan di toko perhiasan, ketika ia mempunyai kesempatan

utuk

mengambil

dengan

melawan

hukum

sebagian dari perhiasan yang disita, maka pada kesempatan yang demikian melakukan perbuatan terlarang itu, atau seorang

polisi

bertugas

mengamankan

barang-barang

penumpang dari suatu kecelakaan bis, mengambil dengan maksud memiliki segepok uang dari seorang korban atau penumpang. 4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya 24

Pasal 333 KUHP.

37

Seorang

pegawai negeri dalam

menjalankan kewajiban

dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Di sini dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Contoh: seorang polisi yang diberi hak menguasai senjata api, dan dengan senjata api itu ia menembak musuh pribadi yang dibencinya. Maka dapat diperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dengan ditambah 1/3 dari 15 tahun pidana (sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP) atau sampai maksimum 20 tahun. Jadi pemberatan pidana yang didasarkan pada angka 4 (empat) keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat dari keadaankeadaan

jabatan itu dapat

tindak pidana

memperlancar/mempermudah

(segi objektif) dan

juga dari orang itu

membuktikan dari niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan

tindak

pidana,

yang

keadaan-keadaan

diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undangundang atau segi subjektif. Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, 38

sebab pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri

telah

diperhitungkan.

Jadi,

pemberatan

pidana

berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum untuk seluruh jenis dan bentuk pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang dijelaskan di atas. Walaupun subjek tindak pidana pada Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama, yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana memberat atas dasar Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu: 1. Tindak

pidana

yang

dapat

diperberat

dengan

menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang 2. Sedangkan

tindak

pidana

berupa

kejahatan

dan

pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja. Pegawai negeri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 25, Pasal 1 butir 2 dirumuskan sebagai berikut : Pegawai negeri adalah meliputi : a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-

25

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hal. 142.

39

undang tentang kepegawaian b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. b. Pengulangan (recidive) Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dank arena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut recidivist. Istilah recidive menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan residivist itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. Menurut dilihat

dari

doktrin

yang

sudut

sifat

menganut

ajaran

recidive

pemberatan pidana itu dapat

digolongkan sebagai berikut: 26 1) General

recidive

atau

recidive

umum,

yaitu

apabila

seseorang melakukan kejahatan dan kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani 26

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 181.

40

pidananya, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan semacam apapun. 2) Speciale

recidive

atau

recidive

khusus,

yaitu

apabila

seseorang melakukan kejahatan dan terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudia dia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis. 3) Tuksen

stelsel,

kejahatan,

yaitu

misalnya

apabila

seseorang

melakukan

pencurian, setelah diputus dengan

dijatuhi pidana dan bebas menjalani pidananya, ia mengulangi perbuatan pidana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang, misalnya penggelapan atau penipuan. Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut arti yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana

yang

merupakan dasar pemberatan pidana ini tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Undang-undang

sendiri

tidak

mengatur

mengenai

pengulangan umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk semua tindak pidana. Mengenai

41

pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut: 27 1) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. 2) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 487 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangannya, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 488 ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), Pasal 512 ayat (3). Pada pidana lain yang tidak masuk pada yang diterangkan pada butir (a) dan (b) tersebut di atas tidak terjadi pengulangan. Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada tiga faktor, yaitu: 28 1) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 2) Faktor telah dijatuhi pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama. 3) Pidana telah dijalaninya pada yang bersangkutan. Faktor pertama di atas sebenarnya sama dengan faktor pemberat

perbarengan. Perbedaannya

dengan

perbarengan

27

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 81 28 Ibid, hal. 82.

42

adalah

pada

faktor

kedua

dan

ketiga,

sebab

pada

pembarengan si pembuat melakukan tindak pidana pertama kali

belum

diputus oleh pengadilan dengan putusan yang

berkekuatan hokum tetap (in kracht van gewijsde). Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting adalah pada faktor dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan memidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat esensial, yaitu: 1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ia melakukan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa. 2) Melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh 43

pidana yang dijatuhkan. Pada pengulangan tindak pidana, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 disebutkan telah menjalani pidana, maka sudah pasti di dalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan ialah: 29 1) Dilaksanakan seluruhnya 2) Dilaksanakan sebagian 3) Pelaksanaannya ditiadakan\ 4) Tidak dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapa dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidanakannya itu, kracht van gewejsde atau sebelum putusan itu dieksekusi, narapidana melarikan diri. Sehubungan dengan vonis yang berisi penjatuhan pidana dengan

penetapan bahwa pelaksanannya dipotong selama terdakwa

berada dalam tahanan sementara, yaitu apabila

masa tahanan

sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan artinya praktis pidana tidak diperlukan eksekusi lagi. Dalam hal ini tetap ada syarat pengulangan dan oleh karenanya tetap bias terjadi pengulangan dengan alasan bahwa penentuan 29

Ibid, hal 83.

44

dipotong selama masa tahanan itu adalah dianggap sama dengan dia telah menjalani pidana (dalam tahanan sementara) dan tidak boleh dianggap ia telah dibebaskan. Undang-undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatannya yang tidak sama dengan yang disebutkan ketiga tersebut dan tersebar misalnya Pasal 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) dan 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama adalah jangka waktu tenggang daluarsanya lebih pendek dari 5 tahun pemberatan yang lain dari ditambah 1/3nya, denda

menjadi

misalnya kurungan

dengan

mengubah

jenis

pidana

dari

atau mengubah ancaman pidana dengan

pidana lain yang lebih berat yang sama jenis. Kelompok tindak pidana yang disebutkan Pasal 486 adalah berupa kejahatan-

kejahatan

terhadap

dan

mengenai

harta

benda

atau

kebendaan, yakni: 1) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486 adalah berupa kejahatan- kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang. 2) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang. Selain dibedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus dalam doktrin hukum pidana juga dikenal adanya bentuk 45

pengulangan kebetulan maksudnya pembuat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya disebabkan oleh hal-hal yang bukan karena sifat yang buruk, akan tetapi sebab-sebab lain yang memang ia tidak mampu mengatasinya, misalnya karena akibat kehilangan pekerjaan dari sebab

masuk

lembaga

pemasyarakatan

karena

mencuri

uang

majikannya, setelah keluar lembaga pemasyarakatan ia mencuri sepotong roti karena kelaparan dalam hal ini sepatutnya ia tidak dijadikan sebagai pemberat pidana. Berbeda

dengan

pengulangan

karena

kebiasaan

yang

menunjukkan berbuat yang buruk. Tidak jarang narapidana yang setelah keluar lembaga pemasyarakatan tidak menjadikan perbuatan yang lebih baik. Kemudian melakukan kejahatan lagi dan di sini memang wajar pidananya diperberat. Recidive yang diatur di luar KUHP dapat dilihat pada peraturan undangundang hukum pidana tentang delik ekonomi pada penjelasan Pasal 7 bab pidana dan tindakan tata tertib Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 mempertegas pidana tambahan dan menerapkannya guna mencegah perbuatan delik ekonomi pengulangan.

D. Tinjauan mengenai Pidana dan Pemidanaan 1. Pengertian Sebagaimana maka

dalam

hal

pengertian-pengertian pengertian

pidana

dalam itu

ilmu

pun

sosial,

beberapa 46

pakar`memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing: 

Sudarto menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah: "Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu".30



Roeslan Saleh, di dalam bukunya "STELSEL PIDANA INDONESIA (1979:5) menyatakan: "PIDANA adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu". Bahwa memang nestapa ini bukanlah tujuan yang terakhir dicitacitakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat".



Van Hamel menyatakan bahwa arti pidana atau straft menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelapggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".



Simons, menyebutkan: "Pidana atau straft itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah".

30

Muladi 1992:21

47



Mr. W.A. Bonger menegaskan :"Pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan yang merugikan masyarakat".31



Ted Honderich menyatakan bahwa: Pidana adalah suatu pengenaan pidana yang d#atuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindalc pidana". 32



Rupert Cross (1975:6) menganggap bahwa "Pidana berarti pengenaan penderita; in oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan": Kemudian dengan cara lain H. L.A. Hart (dalam Stanley, E. Group yang disitir Muladi 1992:22 menyatakan bahwa pidana haruslah: 33 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensikonsekclensi lain yang tidak menyenangkan. 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana. 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum. 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana. 5) Dijatuhkan dan di/aksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. Sejalan dengan cara perumusan yang dikemukakan oleh Hart

tersebut, maka Alf Ross (1975:36) menyatakan: Bahwa pidana adalah

reaksi sosial yang: 31

Mr. W.A. Bonger 1977 Ted Honderich 1975:15) 33 Rupert Cross (1975:6) 32

48

1) Terjadi terhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum. 2) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar. 3) Mengandung

penderitaan

atau

paling

tidak

konsekuensi-

konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. 4) Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Dengan beberapa pengertian serta ruang lingkup PIDANA atau STRAF atau PUNISHMENT tersebut diatas, dapat disimpulkan (Muladi 1992:23) sebagai berikut. Bahwa PIDANA selalu mengandung unsurunsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan 2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasan (oleh yang benarenang). 3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Akan tetapi tida-k semua pakar menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagai mana dikutip oleh Muladi (dalam Sudarto, 1983:11), bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya rnempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.34 Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberitakan 34

Muladi (Sudarto, 1983:11),

49

penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai rnana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai "pedang bermata dua". 35.  Pengertian tentang Pemidanaan

Menurut beberapa pakar, adapun yang dimaksud dengan EMIDANAAN atau STRAFTOEMETING (belanda), SENTENCING (inggeris) tau PENJATUHAN PIDANA adalah sebagai berikut:  Sudarto engatakan bahwa perkataan PEMIDANAAN itu sinonim dengan perkataan PENGHUKUMAN yaitu: "Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai

menetapkan

hukum atau

memutuskan tentang

hukumya (berechten)".36

 Andi hamzah, nyatakan bahwa: "Pemidanaan juga sebagai penjatuhan pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda

disebut Straftoemeting dan da/am bahasa /nggeris disabut Sentencing".

Kemudian beliau (1977:50) menegaskan kembali bahwa : pemberian pidana ini mempunyai dua arti :

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah menetapkan stelsel sansksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto). 35 36

Niniek'Suparni, 2007:12 Sudarto (1986:71),

50

2. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Sedangkan menurut Oemar Senoadji dan Karim Nasution, menyatakan:

"Pemidanaan

adalah

merupakan

konkritisasi

atau

realisasi dari peraturan pidana dalam undang-undang yang masih merupakan sesuatu yang abstrak": Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga dapat menyangkut hukum perdata dan hukum-hukum lainya yang memang beraneka ragam sesuai dengan aspek yang diaturnya. Dikatakan oleh Barda Nawawi

Pandangan-pandangan tersebut diatas kalau kita urai ternyata memang hanar adanya oleh karena pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena ASAS LEGALITAS yang berbunyi "NULLUM CRIMEN, POENA , SINE PRAEVIA LEGE POEN aLl". Jadi untuk untuk mengenakan POENA atau PIDANA diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk Undang-undang-lah yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak hanya CRIMEN atau DELICTUM-nya (perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. Wawasan/pandangan tersebut diatur cukup jeJi, namun selain daripada itu se.ngguhnya tujuan kebijakan dari menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari TUJUAN POLITIK KRIMINAL dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.37 Salah

satu

kesimpulan

yang dihasilkan

dari SEMINAR

KRIMINOLOGi * ke-3 tahun 1976 (Djoko Prakoso 1984:10) juga

37

Barda Nawawi (1982:77) :

51

merumuskan: Hukum pidana hendaknya dipeftahankan sebagai 9a/ah satu sarana untuk social defence dalam afti malindungi masyarakat terhadap. kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehablitasi) si pembuat tanpa merigurangi keseimbangan kepentlngan perorangan (pembuat) dan masyarakat".38 2. Jenis-Jenis Pidana Jenis-jenis pidana tercantum dalam pasal 10 KUHR. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di War KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan kecuali dalam hal tertentu (lihat. uraian pidana tambahan). Pidana itu ialah sebagai berikut : 1. Pidana Pokok meliputi : A. Pidana mati B. Pidana penjara C. Pidana kuruangan D. Pidana Denda E. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1946).

38

Djoko Prakoso 1984:10

52

2. Pidana tambahan meliputi : a. Pencabutan hak tertentu b. Perampasan barang-barang tertentu c. Pengumuman Putusan Hakim Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu pasal 9 WvS Nederland, yang pada pidana pokok tidak terdapat pidana mati (sudah dihaptas sejak tahun 1870). Di Indonesia bahkan jumlah delik yang diancam dengan pidana mati semakin banyak. Lagi pula rata-rata ancaman pidana penjara di dalam KUHP

indonesia

lebih

berat

dibandingkan

dengan

yang

tercantum di dalam WvS Nederland. Pencurian misalnya, di dalam KUHP Indonesia diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara, sedangkan di dalam WvS Nederland maksimum hanya empat tahun penjara. Ada juga yang sama ancaman pidananya, misalnya delik pembunuhan ancaman pidananya sama di WvS Nederland dan KUHP, yaitu maksimum lima belas tahun penjara, begitu pula perkosaan, ancaman pidananya sama dua belas tahun penjara. Selanjutnya, pada pidana tambahan WvS Nederland memuat empat jenis, termasuk pada urutan kedua "penempatan pada tempat kerja". Jenis pidana dalam RUU KUHP baru menjadi lain, sesuai dengan perkembangan sistem pemidanaan, yang tersebut dalam 53

pasal 58 yaitu sebagai berikut: 1) Pidana Pokok Ke-1 pidana penjara Ke-2 pidana tutupan Ke-3 pidana pengawasan (control) Ke-4 pidana denda Ke-5 pidana kerja sosial (community service) Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana.., Pidana mati diatur di dalam pasal berikutnya, pasal 59 yang mengatakan pidana mati bersifat khusus. Pidana tambahan juga diatur dalam pasal lain, yaitu pasal 60, sebagai berikut. 2) Pidana Tambahan. Ke-1 pencabutan hak-hak tertentu Ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan Ke-3 pengumuman putusan hakim Ke-4 pembayaran ganti kerugian Ke-5 pemenuhan kewajiban adat Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesu;ji dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan 54

tindak pidananya. 3. Teori Tujuan Pemidanaan Pada

umumnya,

penjatuhan

sanksi

pidana

terhadap

pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang menaati norma lain yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum pidana sering kali disebut sebagai hukum sanksi. Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hukum pidana sangat kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat sekarang, melainkan sangat berpengaruh pula

pada

masa

yang

akan

datang,

bentuk

pemidanaan

disederhanakan dengan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah "menjatuhkan pidana terhadap seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana". Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan "suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana". Sehubungan dengan hal tersebut, timbullah suatu pertanyaan "apakah dasar pembenarnya (rechts vaardigins grond) penjatuhan 55

pidana, sedangkan undang-undang hukum pidana itu diadakan justru untuk

melindungi

kepentingan

hukumnya"?.

Untuk

menjawab

pertanyaan tersebut, maka didalam ilmu hukum pidana dikenal : beberapa

teori

hukum

pidana

(teori

penjatuhan

pidana)

(STRAFRECHTS THEORIEN) yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan (tpori) yaitu: a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  Andi Hamzah (1993:24) "Tujuan pembalasan (revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam dalam masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini ".39 Menurut TEORI ABSOLUT (ABSOLUT THEORIEN) atau TEORI PEMBALASAN (VERGELDINGS THEORIEN) (RETRIBUTION THEORI) (REVENGE), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.40 Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pidana itu merupakan akibat 39 40

Andi Hamzah (1993:24) Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:10.

56

hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan: Jadi dasar karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitacln yang berupa pidqna kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan 41

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori

ini

mencari

menyelenggarakan tertib

dasar

hukum

pidana

dalam

masyarakat dan akibatnya, tujuan

hukum pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini

berbeda-beda,

yaitu

menakutkan,

memperbaiki

atau

membinasakan. Menurut TEORI RELATIF (RELATIEVE THEORIEN) atau TEORI TUJUAN (UTILITARIAN THEORY) menyatakan "Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat". (Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri).

41

Dwija Priyatno 2006:2-4

57

Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda. Nawawi Arief (1984:13,16) dalam Dwija Priyatno (2006:25) bahwa 42 "Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne paccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan)". Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu: 1) Tujuan pidana adalah untyk menenteramkan rnasyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan. 2) Tujuan pidana adalah untyk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan

atas

PENCEGAHAN

UMUM

(GENERALE

PREVENTIE) yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan

kejahatan.

Dan

PENCEGAHAN

KHUSUS

(SPECIALE PREVENTIE) yang didasarkan pikiran bahwa "pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan". c. Teori Gabungan TEORI

GABUNGAN

(VERENEGINGS

TEORIEN)

(GEMENGDE THEORIEN) merupakan gabungan dari TEORI ABSOLUT atau TEORI PEMBALASAN dengan TEORI RELATIF atau TEORI TUJUAN. 42

Ibid

58

Yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino

Rossi,

dimana

sekalipun

tetap

menganggap

pernbalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Jadi, dasar pembenaran pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatan maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini adalah Karl Binding.43 Teori gabungan ini timbul oleh karena teori pembalasan dan teori., tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatankeberatan terhadap kedua teori-teori tersebut, yaitu: 1) Keberatan-keberatan terhadap TEORI PEMBALASAN a. Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan. b. Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana. c. Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. 43

Pellegrino Rossi,1787-1848.

59

2) Keberatan-keberatan terhadap TEORI TUJUAN a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang

ditujukan

kepada

orang

untuk

melakukan

kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan. b) Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan. c) Kesadaran

hukum

bermasyarakat

membutuhkan

kepuasan. Oleh karena itu pidana tidak dapat sematamata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat. Jadi baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan. Maka oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan clan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, clan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga hat us seimbang dengan kejahatannya. E. Pengaturan Pidana Bersyarat di Indonesia 1. Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam KUHP Masuknya lembaga pidana bersyarat ke dalam Hukum Pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga- lembaga semacam ini di Amerika Serikat, 60

Inggris, dan Eropa Barat.44 Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887,dengan nama probation. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan

terdakwa

dalam

probation

dengan

pengawasan seorang probation officer.45 Lembaga probation berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke negara-negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Hanya saja di Perancis dan Belgia, lembaga ini berubah menjadi penundaan pelaksanaan pidana dan tidak diperlukan probation officer untuk melaksanakan pengawasan terhadap terpidana. 46 Jadi, menurut sistem Amerika Serikat dan Inggris, hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam probation, dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam probation, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Sementara pada sistem Perancis dan Belgia, hakim pada waktu mengadili terdakwa sudah menetapkan lamanya pidana penjara yang harus dijalani, tetapi karena keadaan-keadaan tertentu ia memutuskan 44 45 46

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 33. Ibid.

Ibid, hal. 65 61

untuk menunda pelaksanaan pidana ini. Artinya pidana yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalani, asalkan dalam suatu waktu yang ditentukan oleh hakim, terdakwa telah memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan. Apabila dalam masa penundaan tersebut terpidana melanggar syarat-syarat, maka pidana yang telah ditetapkan tadi harus dijalani. Selama dalam masa penundaan, terpidana tidak dibantu oleh probation officer. 47 Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada bulan januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172. Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (Voorwardelijke Veroordeling). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), selain itu terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu: 48

47

Ibid

48

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan,

(Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 190.

62

a. Pelepasan bersyarat b. Bimbingan lebih lanjut c. Proses asimilasi/ integrasi d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan hakim atau orang tua/ wali Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, yaitu P.A.F. Lamintang: 49 Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang

pelaksanaannya

oleh

hakim

telah

digantungkan

pada

syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya. Muladi menyatakan: 50 Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana. R. Soesilo menyatakan: 51 Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggelan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, 49

P.A.F. Lamintang, SH, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Citra Aditya, 1984) hal. 164 50

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit, hal. 195-196. R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, (Bogor: Politea, 1991), hal. 53 51

63

tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada. Selain mengenai pengertian pidana bersyarat di atas, Sosilo juga berpendapat bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak

akan berbuat

suatu tindak

perjanjian (syarat-syarat) kepadanya.52

yang

Pengaturan

pidana

telah

lagi atau

ditentukan

melanggar

oleh

hakim

mengenai pidana bersyarat ini sendiri di

dalam KUHP terdapat pada:53

Pasal 14a KUHP (2)

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(3)

Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan

52

Ibid http://bakhri-drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana bersyaratpelepasan.html. 53

64

besar bagi orang yang dipidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30, ayat (2). (4)

Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.

(5)

Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.

(6)

Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pasal 14b KUHP (1)

Dalam perkara kejahatan dan pelanggara yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.

(2)

Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.

(3)

Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut : (1)

Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian 65

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu. (2)

Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karana salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.

(3)

Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d (1)

Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

(2)

Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai neeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selamalamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu. Pasal 14f KUHP 66

(1)

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

(2)

Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai berikut: a) Pidana bersyarat dapat diterapkan jika Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti. b) Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindak pidana yang disebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP, sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan ke dalam masa percobaan. 67

c) Hakim, di samping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak

akan

mengulangi lagi

tindak

pidana,

dapat

juga

menetapkan syarat khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada korban. d) Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi, dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan. e) Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas usul jaksa ataupun terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat percobaan

khusus, satu

kali,

dan

dapat

dengan

memperpanjang ketentuan

paling

masa lama

setengah dari masa percobaan yang telah ditetapkan f) Hakim

dapat

memerintahkan

pidana

penjara

untuk

melaksanakan, dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu syarat tidak terpenuhi, ataupun karena penjatuhan pidana sebelum masa percobaan dimulai. g) Perintah melaksanakan pidana tidak dapat dilakukan apabila masa percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka 68

Hakim dalam waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana melaksanakan pidana. Pasal 14a ayat (4) KUHP dikatakan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan hanyalah apabila hakim menyelidiki dengan teliti lalu mendapat keyakinan bahwa akan diadakan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang umum, yaitu bahwa terhukum tidak akan melakukan perbuatan pidana dan tidak akan melanggar syarat-syarat yang khusus, jika hal ini diadakan. Selanjutnya ayat penghabisan dari Pasal 14a mengharuskan pada hakim supaya di dalam putusannya menyatakan keadaan atau alasan mengapa dijatuhkan penghukuman. Perlu diingat bahwa dalam pidana bersyarat ini pidana yang dijatuhkan adalah pasti, cuma saja pidana yang dijatuhkan itu tidak akan dijalankan jika dipenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dan sebaliknya pidana tetap akan dijalankan jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Hubungan ini ada yang mengatakan keberatan atas adanya lembaga pidana bersyarat ini. Alasan bahwa ini akan bertentangan dengan ide pembalasan. Tetapi oleh pihak lain dikatakan sebaliknya, bahwa pidana bersyarat ini sudah merupakan nestapa yang cukup pahit, terutama apabila diadakan syarat-syarat yang berat. Hal yang menyebabkan dapat dijatuhkan pidana bersyarat adalah, Pertama dalam putusan yang

menjatuhkan pidana penjara, asal

lamanya tidak lebih dari satu tahun. Menurut undang-undang dapat 69

disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana yang diancamkan atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan pada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat tidaklah mungkin lagi. Kedua, pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika dikenakan pidana kurungan. Dalam hal ini tidaklah termasuk pidana kurungan pengganti denda, sebab kemungkinan untuk dikenakan pidana bersyarat tidak selayaknya jika dihubungkan dengan pidana pengganti, melainkan dengan pidana pokok. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan. Ini memang tidak perlu, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. Pidana bersyarat dapat dikenakan pada pidana denda, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terhukum. Pasal

dalam

KUHP

tersebut

oleh

Muladi

disimpulkan

menjadi

persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, yaitu antara lain: 54 a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga 54

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit, hal. 88.

70

yang

menentukan

bukanlah ancaman pidana

maksimal

yang

dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka hakim tersebut memiliki hak untukmemberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 14a ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain: 1) Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa

pidana

denda

dan

perampasan

tersebut

memang

perbuatan

tersebut

memberatkan terpidana 2) Kejahatan

dan

pelanggaran

candu,

dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara 3) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana

kurungan

Selain

ketiga

hal

di

atas, sebagai pengeculian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan

selama

tiga tahun namun bagi kejahatan dan

pelanggaran tertentu, yaitu: 71

1) Perbuatan

merintangi

lalu

lintas

atau

mengganggu

ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini

55

2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun. 56 3) Perbuatan mata

berkeliaran

kemana-mana

tanpa

memiliki

pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh

sendiri atau tiga orang attau lebih dan usia mereka di attas nema belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan. 57 4) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita. 58 5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk. 59 b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubngan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak

diadakan

pembatasan, sebab dalam pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas

55

Pasal 492 KUHP

56

Pasal 504 KUHP Pasal 505 KUHP 58 Pasal 506 KUHP 59 Pasal 536 KUHP 57

72

menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana kurungan pengganti dendan tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan. c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat terdakwa.

Beberapa

hal

yang

dikemukakan

di

oleh

atas

si

adala

menyangkut persyaratan dapat dan tidak dapatnya dijatuhkan pidana bersyarat. Selain itu juga perlu diketahui bahwa masa percobaan yang berkaitan dengan pidana bersyarat tersebut mulai dihitung dan berlaku sejak putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (pasal 14b ayat (2)), selain itu keputusan hakim itu sendiri telah diberitahukan

kepaa

terpidaan

sesuai

dengan tata tauran hukum yang sah, apabila mengacu pada Staatblad tahun 1926 Nomor 251

jo 486 mengenai aturan

pidana bersyarat (regeling van de voorwaardelijke veroordeling) itu sendiri bahwa dalam pasal 1 menyatakan: 60 ditentukan putusan

60

Staatblad tahun 1926 Nomor 251

73

pengadilan yang berisi tentang perintah pidana bersyarat setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh pejabat berwenang

untuk

melaksanakan

putusan

pengadilan,

yang

secepat

mungkin harus diberitahukan kepada terpidana secara pribadi dan menjelaskan

mengenai

isi

dari

putusan

tersebut,

dengan

menyerahkan suatu pemberitahuan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dan mengenai semua isi keputusan yang berkenaan dengan perintah tersebut. Selain diatur

dalam

KUHP,

hakim

juga

syarat

normatif

yang

perlu mempertimbangkan

pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:

61

a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun) c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar d. Terdakwa

tidak

menduga,

bahwa

tindak

pidana

yang

dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar e. Terdakwa

melakukan

tindak

pidana

disebabkan

adanya

hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar 61

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit, hal. 198-200.

74

f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaanpenderitaan akibat perbuatannya i.

Tindak pidaan tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi

j.

Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain

k. Pidana

perampasan

penderitaan

yang

kemerdekaan

besar,

akan

menimbulkan

baik terhadap terdakwa maupun

terhadap keluarganya l.

Terdakwa

diperkirakan

dapat

menanggapi

dengan

baik

pembinaan yang bersifat non- institusional. m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan. Terdakwa sudah sangat tua o. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa p. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik. Berkaitan dengan pelaku yang dikenai pidana bersyarat, apabila dalam proses pemeriksaan terpidana bersyarat dikenai penahanan 75

(perampasan kemerdekaan), maka masa percobaan terhadap terpidana tersebut tidak berlaku pada saat selama terpidana tersebut dirampas kemerdekaannya.62 Bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim dapat memberikan syarat-syarat khusus, selain daripada syarat umum yang telah disebutkan di atas, syarat

khusus

yang dapat dijatuhkan hakim tersebut seperti pembebanan ganti kerugian terhadap korban berkaitan dengan akibat yang timbul dari perbuatan pelaku yang telah melanggar hukum, pembebanan ganti kerugian tersebut menyangkut ditimbulkan, 63 akan

yang

sebagian

ataupun

seluruh kegiatan

tetapi persyaratan khusus yang dapat

dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut ketatanegaraan. Seseorang yang dikenai pidana bersyarat apabila melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun jika si terpidana tidak mentaati serta

melanggar

syarat

khusus

yang

telah dijatuhkan

kepadanya, maka hakim yang mejatuhkan pidana bersyarat tersebut dapat memerintahkan pidana

bersyarat

agar

hukuman

sebagai

konsekuensi

tersebut dilaksankaan atau memberi peringatan

terhukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pengertian serta pengaturan pidana bersyarat di atas, maka Muladi memberikan pendapat mengenai manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut 62 63

Pasal 14b ayat (3) KUHP Pasal 14c ayat (1) KUHP

76

antara lain: 64 a. Pidana

bersyarat

meningkatkan

tersebut kebebasan

di

satu

individu

pihak dan

harus

dapat

lain

pihak

di

mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap

falsafah

rehabilitasi

dengan

cara

memelihara

kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat ecara normal c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibatakibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari

penerapan

pidana

pencabutan

kemerdekaan,

khususnya

terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan 64

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit, hal. 197

77

(umum

dan

khusus),

perlindungan

masyarakat,

memelihara

solidaritas masyarakat dan pengimbalan. 2. Pengaturan

Pidana

Bersyarat

Dalam

Rancangan

KUHP

Nasional Rancangan Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah pidana pengawasan untuk menggantikan istilah pidana bersyarat

ini.

Adapun

tentang

pidana

Pengawasan

sebagaimana diatur dalam RUU-KUHP 2008, yakni; Pasal 77 RUU KUHP“Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.” Pasal 78 RUU KUHP (1)

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.

(2)

Pidana

pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

(1)

dijatuhkan untuk paling lama tiga tahun. (3)

Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat: a) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; b) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oelh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau c) terpidana harus melakukan perbuatan atau

tidak

melakukan

perbuatan

tertentu,

tanpa 78

mengurangi

kemerdekaan

beragama

dan

kemerdekaan

berpolitik. (4)

Pengawasan Direktorat

dilakukan

oleh

Balai

Pemasyarakatan

Jenderal Permasyarakatan Departemen Hukum

dan HAM. (5)

Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka

Balai

Pemasyarakatan

Direktorat

Jenderal

Permasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampui maksmum dua kali masa pengawasan yang belum dijalani. (6)

Jika dalam pengawasan terpidana menunjukan kelakuan baik, maka

Balai

Pemasyarakatan

Direktorat

Jenderal

Permasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya. (7)

Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Pasal 79 RUU KUHP. (1) Jika

terpidana

selama

menjalani

pidana

pengawasan

melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana

mati atau bukan pidana penjara,

maka pidana

pengawasan tetap dilaksanakan. 79

(2) jika

terpidana

dijatuhi

pidana

penjara,

maka

pidana

pengawasan ditunda dan dilaksanakn kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.” Pasal 121 RUU KUHP Ketentuan mengenai pidana pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 berlaku juga terhadap pidana pengawasaan.

80

BAB III METODE PENELITIAN Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah: A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuanketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas

permasalahan

yang

ada. 65

Untuk

membahas

permasalahan mengenai pidana bersyarat yang melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Pare-Pare diperlukan metode pendekatan ini karena dalam melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada agar tercapai tujuan yang diharapkan. B. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare, hal ini dikarenakan

berdasarkan

survey

awal

dilokasi

ini,

hakim

Pengadilan Negeri Pare-Pare pernah menjatuhkan pidana bersyarat.

65

Hadari Nawawi, 1985, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.36

81

C. Jenis dan Sumber Data Yang data

dimaksud

sumber

data

adalah

subyek

darimana

dapat diperoleh. 66 Adapun jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu: 1. Data Primer Yang

dimaksud

dengan

Data

Primer

adalah

data

yang

diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 67 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dari Hakim yang pernah menjatuhkan putusan pidana bersyarat di

Pengadilan Negeri

Pare-Pare. 2. Data Sekunder Berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Pengadilan Negeri Pare-Pare yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. D. Populasi dan Sampel 1. Populasi dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Pare-Pare. 2. Pengambilan

sampel

pada

penelitian

ini

menggunakan

66

Suharsimi Arikunto, 2002, Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 107. 67 Ibid

82

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.68 Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan terhadap Hakim yang pernah memberikan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri ParePare. 3. Responden dalam penelitian ini yaitu, para Hakim yang pernah memimpin sidang mengenai pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Pare-Pare dimana sesuai dengan penelitian jumlah hakim tersebut adalah 3 (tiga) orang dari jumlah total hakim yang ada di Pengadilan Negeri Pare-Pare yaitu berjumlah 7(tujuh) orang. E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 69 Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data meliputi :

68

Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, hal.30. 69

Darmiyati Zuchdi, 1992, Obyeksitas Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif, Pusat

Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 1.

83

1. Data Primer Data Primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, pihak tersebut yaitu para hakim yang pernah memutus pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Pare-Pare. Wawancara menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan memakai panduan tentang pokok-pokok

pertanyaan

sehingga

memungkinkan

adanya

relevansi data yang dikumpulkan tanpa menyimpang dari panduan yang ditetapkan, sehingga dapat dikendalikan. 2. Data Sekunder Menggunakan teknik pengumpulan: a) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari sumber bacaan berupa buku literatur. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan dan mengkopi terhadap dokumen maupun catatan yang ada pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. F. Teknik Analisis Data Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan

84

terhadap persoalan-persoalan.70 Dalam

hal

ini,

penggunaaan

dibutuhkan karena digunakan penelitian

yang

berupa

untuk

metode

ini

sangat

menganalisa

hasil

hasil wawancara dengan hakim yang

pernah memutus pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Pare-Pare dan dikaitkan dengan hasil putusan untuk memperoleh kesimpulan.

70

Bambang Suggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.114.

85

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Pidana Bersyarat dalam Putusan No.99/Pid.B/2011.PN Pare-Pare Dalam rangka untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, maka dalam bab

ini

penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang

selanjutnya dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: Tabel 1 Data penjatuhan pidana bersyarat Pengadilan Negeri Pare-Pare Tahun 2011 KASUS PIDANA BERSYARAT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULY AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLAH KASUS PIDANA BERSYARAT 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 3 (TIGA) KASUS 1 (SATU) KASUS 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS -

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2011

86

Tabel 2 Data penjatuhan pidana bersyarat Pengadilan Negeri Pare-Pare Tahun 2012 KASUS PIDANA BERSYARAT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULY AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLAH KASUS PIDANA BERSYARAT 3 (TIGA) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS 2 (DUA) KASUS 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS 2 (DUA) KASUS 2 (DUA) KASUS 2 (DUA) KASUS -

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2012

Tabel 3 Data penjatuhan pidana bersyarat Pengadilan Negeri Pare-Pare Tahun 2013 KASUS PIDANA BERSYARAT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULY AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JUMLAH KASUS PIDANA BERSYARAT 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 3 (TIGA) KASUS 2 (DUA) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS 1 (SATU) KASUS -

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2013

87

Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No.99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare. 1. Identitas Terdakwa Nama

: SYT

Tempat lahir

: Pare-Pare. Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun/ 2 April 1956 : Laki-laki

Jenis Kelamin Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat Tinggal

: Jl. Bau Massepe Kel.Lumpue Kec Bacukiki Barat Kota Pare-Pare

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Kepala Desa.

2. Posisi Kasus Bahwa dalam sidang perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SYT, yang tanpa didampingi penasehat hukumnya telah mengajukan

pembelaannya

pokoknya sesuatu menghapuskan

secara

barang,

tertulis

membuat

yang utang

pada atau

piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan

dengan cara sebagai berikut: 3. Terdakwa

SYT

yang

merupakan

Kepala

Desa Lumpue

mendatangi 11 (sebelas) orang warga dan mengatakan bahwa mereka akan diusulkan dalam daftar susulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program konpensasi BBM dengan syarat apabila dana tersebut sudah cair terdakwa minta bantuan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu. 88

4. Setelah dana BLT susulan tersebut cair pada tanggal 15 Juni 2011, terdakwa mendatangi para penerima dana tersebut dan membujuk mereka agar memberikan sebagian uang yang diterima tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu, karena alasan tersebut 8 (delapan) orang penerima dana BLT memberikan uang kepada terdakwa dengan total uang Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah). 5. Terdakwa

dalam

meminta

uang

BLT

dengan

alasan

akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu

padahal

terdakwa sendiri terdakwa

MCK

tersebut

atau WC yang

adalah

MCK

atau

dibuat

oleh

WC

milik

yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa

dan setelah uang tersebut tidak digunakan untuk meneruskan pembuatan MCK atau WC tersebut tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. terdakwa menyesal atas

perbuatannya

dan

berjanji

tidak

akan mengulangi

perbuatannya lagi. Terdakwa

SYT

yang

perkaranya

telah

diajukan

ke

Pengadilan Negeri Pare-Pare dan telah diputus tanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor: 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare., pada dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada 89

bulan Juni 2011 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan

bohong,

membujuk

orang

supaya

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. 3. Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum PERTAMA ; Bahwa ia terdakwa SYT pada dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Juni 2011 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk membuat

orang utang

supaya atau

memberikan sesuatu

menghapuskan

barang,

piutang, perbuatan

tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

Terdakwa

SYT

yang

merupakan

Kepala

Desa Lumpue 90

mendatangi 11 (sebelas) orang warga dan mengatakan bahwa mereka akan diusulkan dalam daftar susulan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program konpensasi BBM dengan syarat apabila dana tersebut sudah cair terdakwa minta bantuan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu. -

Setelah dana BLT susulan tersebut cair pada tanggal 15 Juni 2011, terdakwa mendatangi para penerima dana tersebut dan membujuk mereka agar memberikan sebagian uang yang diterima tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu, karena alasan tersebut 8 (delapan) orang penerima dana BLT memberikan uang kepada terdakwa dengan total uang Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

- Terdakwa

dalam

akan digunakan atau

meminta untuk

uang

BLT

menyelesaikan

dengan pembuatan

alasan MCK

WC Posyandu padahal MCK atau WC yang dibuat

oleh terdakwa sendiri tersebut adalah MCK atau WC milik terdakwa yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan setelah uang tersebut tidak digunakan untuk meneruskan pembuatan MCK atau WC tersebut tetapi digunakan untuk kepentingan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. 91

KEDUA ; Bahwa ia terdakwa SYT pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas,

dengan sengaja

memiliki

dengan

melawan

hak

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut; -

Terdakwa

SYT

yang

merupakan

kepala

desa

Lumpue mendatangi 11 (sebelas) orang warganya dan mengatakan bahwa mereka didaftar

dalam

daftar

akan

diusulkan

atau

susulan penerima dana Bantuan

Langsung Tunai (BLT) program konpensasi BBM dengan syarat apabila dana tersebut cair terdakwa minta untuk menyelesaikan pembuatan MCK atau WC Posyandu, -

Setelah dana BLT susulan tersebut cair pada tanggal 15 Juni 2011, terdakwa mendatangi para penerima dana tersebut dan meminta bantuan

untuk

pembuatan

WC Posyandu kepada 8

MCK

atau

menyelesaikan

(delapan) prang penerima BLT dengan total uang sebanyak Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), -

Setelah uang tersebut berada di tangan, timbul niat dari terdakwa

untuk

menggunakan

uang

tersebut

untuk 92

kepentingan terdakwa sendiri sehingga uang tersebut tidak digunakan untuk meneruskan pembuatan MCK atau WC Posyandu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa

Penuntut

Umum

dalam

perkara

ini

mengajukan tuntutan tertanggal 10 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa SYT bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dakwaan. 2. Menjatuhkan dengan

pidana

terhadap

terdakwa

SYT

pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam

masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: -

Kartu BBM atas nama W.S.

-

Kartu BBM atas nama J.P.

-

Kartu BBM atas nama I.M.

-

Kartu BBM atas nama P.S.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. 93

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

5.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare. Mengingat akan ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berkenaan, khususnya Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP, MENGADILI: 1. Menyatakan secara

sah

terdakwa

SYT

telah

terbukti

dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana ”PENIPUAN”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan terakhir melakukan sesuatu tindak pidana; 3. Memerintahkan barang bukti berupa:

-

Kartu BBM atas nama W.S.

-

Kartu BBM atas nama J.P.

-

Kartu BBM atas nama I.M.

-

Kartu BBM atas nama P.S. 94

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4. Membebani

kepada

terdakwa

untuk

membayar

biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah). Demikian

diputuskan

dalam Rapat

Permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari Senin 16 januari 2012 HASAN,

SH.MH.

oleh

kami

sebagai

;

NUR KAUTSAR

Hakim

Ketua,

ARIANI

AMBARWULAN, SH. dan, KOKO RIYANTO, SH.

6. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 99/Pid.B/2011/ PN.Pare-pare. Di

dalam

putusan

dengan

Nomor

Perkara:

No.99/Pid.B/

2011/PN.Pare-Pare. dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Berdasar

dari

segi

hukum

(yuridis),

diketahui

bahwa

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa SYT oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 378 KUHP dakwaan kesatu dan pasal 372 KUHP dakwaan kedua dan dapat 95

diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan pasal 378 KUHP Penuntut Umum tersebut, dan

terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

pidana

yang

terkandung

didalam pasal

378 KUHP

tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dakwaan kesatu adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan

maksud

untuk

menguntungkan

diri

sendiri

secara

melawan hak. 3.

Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan

sesuatu

barang

kepadanya

supaya

memberi utang maupun menghapuskan piutang. Ad. 1. Barang siapa Bahwa yang dimaksud ”barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja orang atau subyek hukum yang diduga sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama SYT yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang mengakui dan

membenarkan

identitasnya

dan

terdakwa

pun

telah

membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan 96

sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Dakwaan. Ad.

2.

dengan

maksud

untuk

menguntungkan

diri

sendiri

secara melawan hukum atau hak Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau hak adalah pelaku menguasai barang dalam hal ini uang para saksi korban sejumlah Rp. 1.020.000,(satu juta dua puluh ribu rupiah) bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemegang atau pemilik barang atau uang tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan uang milik saksi korban telah digunakan terdakwa untuk kepentingan membuat MCK atau WC Posyandu namun setelah dibangun ternyata MCK tersebut tidak dapat dipakai untuk kepentingan umum melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum atau hak dalam pasal ini telah terbukti. Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan

tipu

muslihat

atau

rangkaian

kebohongan

untuk

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya supaya memberi uatng maupun mengahpuskan utang. 97

Berdasarkan

atas

fakta

dalam

persidangan,

terdakwa

dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menjanjikan kepada para saksi korban yaitu saksi J.P sebesar Rp. 150.000,-, P.S sebesar Rp. 100.000, Ny. W.S sebesar Rp. 150.000,-, I.M. sebesar Rp. 150.000,-,

I.M.

sebesar

Rp.

100.000,-,

P.S.

sebesar

Rp.

100.000,-, M.A. sebesar Rp. 70.000,-, Is sebesar Rp. 200.000,mencapai Rp. 1.020.000,-, setelah para saksi korban menerima dana BLT sebesar masing-masing Rp. 600.000,-, bahwa terdakwa minta

bantuan

dan

menjanjikan

kepada

para

korban

akan

membangun WC Posyandu sehingga para korban menjadi percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, bahwa benar terdakwa telah membangun MCK, namun MCK tersebut pada akhirnya

tidak

digunakan

untuk

kepentingan

umum

namun

dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya supaya memberi utang maupun piutang tersebut dalam pasal ini telah terbukti. Dengan terpenuhinya unsur yang ada di dalam pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah menurut hukum dan oleh karenanya timbulah keyakinan bagi Majelis hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa 98

merupakan pelakunya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya. Selain melihat dari segi hukum (yuridis), sebelum menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (non yuridis),

yang diterapkan didalam unsur-unsur

yang memberatkan dan meringankan guna

hukuman

bagi

terdakwa

memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa,

sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004. Adapun unsur-unsur yang memberatkan adalah sebagai berikut: a. Perbuatan terdakwa tidak memberi contoh yang baik sebagai pemimpin masyarakat. Sebagai seorang Kepala Desa perbuatan yang dilakukan SYT tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya seharusnya SYT merupakan panutan yang harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya, perbuatan yang dimaksud adalah melakukan penipuan dengan menggunakan jabatannya sebagai Kepala Desa kepada warganya, walaupun demikian perbuatan Terdakwa tersebut dalam kerugian

Materiil

batas

kewajaran,

karena

yang diderita korban tidak seberapa dan

terpidana dapat mengembalikannya. 99

Sedangkan

unsur-unsur

yang

meringankan

adalah

sebagai berikut: a. Terdakwa telah berusia lanjut. b. Terdakwa belum pernah dihukum. c. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. d. Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya. Jika dilihat dalam identitas terdakwa usianya telah mencapai 50 tahun atau bisa dikatakan bahwa terdakwa telah berusia lanjut, selama hidupnya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, serta mau mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini merupakan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Apabila diberikan pemidanaan bagi terdakwa (dengan usia yang sudah lanjut) dikhawatirkan

akan

membuat

dampak

Psikologis

yang kurang

baik dari terdakwa karena beban berat akan ditanggungnya di dalam penjara, selain itu terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, apabila dijatuhkan pemidanaan bagi terdakwa keluarga yang dirumah juga akan merasakan dampak penderitaan. Selain itu perbuatan ini dilakukan juga baru pertama kali hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau berlaku sopan dalam persidangan serta mau mengakui perbuatan yang dilakukannya. 100

Dalam perkara ini majelis hakim telah menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa, hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim yang menyatakan ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan sesuatu tindak pidana”. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat- syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia. Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat. Namun dalam kenyataan yang ada sekarang ini, dalam 101

menjatuhkan putusan pidana bersyarat masih terdapat adanya perbedaan status sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya penjatuhan pidana bersyarat rata- rata masih didominasi bagi golongan menengah keatas, bagi golongan menengah kebawah hal tersebut masih perlu suatu pertimbangan, karena anggapan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang golongan menengah kebawah akan cenderung dilakukan berulang-ulangan dengan dalih alasan perekonomian yang sulit. Dengan adanya hal ini maka keadilan belum bisa ditegakkan apabila masih terdapat perbedaan status sosial. Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang Kepala Desa, dengan kata lain terdakwa merupakan seseorang yang mempunyai jabatan tertentu walaupun dalam tingkat Desa. Sesuai dengan

kenyataannya

yang ada,

dalam menjatuhkan pidana

bersyarat, Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memutus perkara ini tidak melihat dari status sosial terdakwa yang merupakan kepala desa namun lebih karena rasa kemanusiaan bagi anggota keluarga terdakwa yang hidupnya tergantung kepada terdakwa (sesuai dengan tujuan penerapan pidana bersyarat).

102

B. Dasar

Pertimbangan

Hakim

Dalam

Menjatuhkan

Putusan

Pidana Bersyarat Tujuan dari adanya penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang dan untuk mengurangi penderitaan anggota-anggota

keluarga

lain

yang

hidupnya tergantung kepada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga. Dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana pada umumnya, maka hakim dapat mempertimbangkan dengan lebih mantap jenis pidana atau cara pelaksanaan pidana apakah yang paling sesuai untuk kasus tertentu. Untuk itu diperlukan adanya informasi yang cukup, tidak hanya tentang pribadi terdakwa, akan tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan sehingga hakim dapat mempertimbangkan faktor- faktor yang

memberatkan

dan

meringankan

terdakwa

jika

hakim

menjatuhkan putusan pidana bersyarat (hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang- undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga telah mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana 103

faktor- faktor yang terdapat di dalam unsur-unsur yang meringankan terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi; terdakwa sudah tua, belum pernah dihukum, telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga terdapat faktor obyektif yang terdapat di dalam unsur yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin masyarakat. Dengan dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada terdakwa meskipun pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Terdakwa SYT telah menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri ParePare karena selama pemeriksaan, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, mengenai putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan baik untuk terdakwa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini, hanya terdapat syarat umum saja yaitu bahwa terpidana SYT tidak boleh melakukan 104

tindak pidana selama

masa

percobaan.

Jangka

waktu

masa

percobaan yang ditetapkan Majelis hakim adalah 8 (delapan) bulan. Hal tersebut telah tercantum dalam putusan hakim No.2 yaitu, hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan sesuatu tindak pidana. Menurut Amelia Sukmasari, SH., MH., selaku hakim PN.ParePare mengatakan dari beberapa kasus mengenai pidana bersyarat rata-rata para Hakim di Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam menjatuhkan pidana bersyarat melihat dari segi hukumnya (yuridis) yaitu didasarkan pada pemeriksaan di pengadilan serta dari segi non hukumnya (non yuridis), dengan menggunakan alasan atau dasar yang sama seperti hal tersebut diatas, yaitu para hakim melihat dari faktor dari terdakwa serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa (didasarkan pada keyakinan dan pengamatan hakim terhadap terdakwa), hal ini dibenarkan oleh Ansar Tamar, SH.M.H71 Berdasarkan

wawancara

dengan

beberapa

hakim

di

Pengadilan Negeri Pare-Pare semuanya beranggapan sama dengan Roedy Suharso, SH. bahwa dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat para hakim melihat dari segi hukum (yuridis) serta dari segi

71

Ansar Tamar, Hasil Penelitian, Sept 2014

105

non hukum (non yuridis) dengan menelaah terlebih dahulu mengenai keterangan-keterangan dalam pemeriksaan serta melihat faktor dari terdakwa serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa (didasarkan pada keyakinan dan pengamatan hakim).

Faktor dari terdakwa tersebut maksudnya adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi. Faktor psikologis terdakwa

yaitu

dilihat

mempunyai kecenderungan

tindak kejahatan

yang

apakah

untuk

dalam

melakukan

diri suatu

dikaitkan dengan kondisi jiwa pelaku.

Sedangkan dari segi ekonomi yaitu bahwa terdakwa adalah penopang kehidupan keluarganya, dimana dalam keluarganya terdakwa

merupakan

satu-satunya

harapan

keluarga

dalam

mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Selain itu status sosial juga mempengaruhi adanya penjatuhan pidana bersyarat seperti; apabila terdakwa adalah sesorang yang jabatan

tertentu,

sehingga

dengan

mempunyai

jabatan-

jabatannya tersebut dapat

mempengaruhi kepentingan orang banyak (pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Pare-Pare pernah memutus pidana bersyarat kepada

Anggota

DPRD

Kota

Pare-Pare

dengan

Dakwaan

melanggar pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 197 KUHAP (Putusan No. 26/Pid. B/2004/PN.Pare-Pare), namun dalam perkara 106

ini hal tersebut tidak dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Dari

adanya

pendapat

tersebut

diatas

dapat

diambil

kesimpulan bahwa dalam memutus pidana bersyarat para hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga memperhatikan segi non hukum (non yuridis) dengan mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa yang dirumuskan dalam unsur-unsur yang memberatkan terdakwa maupun unsur-unsur yang meringankan terdakwa (menurut pengamatan dan keyakinan hakim terhadap terdakwa). Hal tersebut dilakukan untuk

menciptakan

rasa

keadilan

terhadap

terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu,

berikut

ini

akan

disampaikan

beberapa

hal

yang

Bersyarat

dari

berhubungan dengan pembahasan Penulisan Hukum ini: 1. Kesimpulan

tentang

pelaksanaan

Pidana

keseluruhan dari jumlah perkara Pidana yang diputuskan oleh PN Pare-Pare pada tahun 2011 ada 138 kasus dan Putusan Pidana Besyarat sebanyak 14 kasus yang telah memenuhi unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam memperoleh penerapan hukum yang seadil-adilnya. 2. Pertimbangan Hakim Dari aspek yuridis telah memenuhi ketentuan Pasal 14e KUHP. Yakni maksimal Pidana yang ditelah dijatuhkan oleh Hakim tidak lebih dari 1 (satu) Tahun yakni 4 (empat) Bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) Bulan. Dalam masa percobaan ini sebagian syarat umum yakni pelaku tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani masa percobaan. Dari aspek non yuridis hakim mempertimbangkan usia lanjut dari terdakwa, belum pernah dihukum, telah menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 108

B. Saran 1.

Upaya

yang

dapat

dilakukan

permasalahan yang dihadapi Pare-Pare bersyarat

untuk

oleh Hakim Pengadilan Negeri

dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana adalah dengan lebih mengutamakan kerjasama

dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum (Polisi)

mengatasi

yaitu

dengan

yang

lain

melakukan pendekatan kepada tokoh-

tokoh desa maupun aparat penegak hukum (Polsek) dimana terpidana

berdomisili

untuk

membantu

pengawasan

bagi

terpidana. Dengan demikian pelaksanaan pidana bersyarat benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi diri terpidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

109

DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi, Jakarta ; Pradnya Paramita. , 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya Bambang Poernomo, 1978, Asas-asas Yogyakarta, Ghalia, Indonesia Bambang Waluyo, 1991, Implementasi Jakarta, Sinar Grafika

Hukum

Kekuasaan

Pidana,

Kehakiman,

, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penintersier di Indonesia, Yogyakarta, Liberty H.B. Sutopo, 1988, Pengantar Penelitian Dasar-dasar Teoritis dan Praktik. Surakarta, Pusat Penelitian UNS Hermein Hadiati Keswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Surabaya Muladi, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni Nanda Agung Dewantara, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Airlangga Roeslan Saleh, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers Soeharsini Arikunto, 1987, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik, Jakarta, Bina Aksara

Suatu

110

Wirjono

Prodjodikoro, 1962, Hukum Bandung, Sumur Bandung

Pidana

di

Indonesia,

2. Undang-undang UUD 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan K 3. Sumber Internet http://bakhri-drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana pelepasan.html.

bersyarat-

111