PN

SKRIPSI

PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar)

OLEH BURHANUDDIN B111 09 339

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

HALAMAN JUDUL

Penggunaan Closed Circuit Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar)

Disusun dan Diajukan Oleh : BURHANUDDIN B111 09 339

SKRIPSI Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

i

ii

iii

iv

ABSTRAK Burhanuddin, B11109339, Penggunaan Closed Circuit Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar) dibawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam suatu tindak pidana pencurian pada putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar mengenai pembuktian tindak pidana pencurian melalau rekaman CCTV. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Makassar dan menggunakan metode normatif deskriptif dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskriptifkan. Disamping itu penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran CCTV yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, dimana penggunaan CCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yang berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukan bagaimana kejadian sesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Penggunaan rekaman CCTV memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut disamping alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus pencurian pada putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar.

v

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb. Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan berjudul Penggunaan Closed Circuit Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar), guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda almarhum Ir. Hasbullah Wadud dan Ibunda Hj. Andi Asmawati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, pengorbanan, keringat dan air mata serta doa yang tulus dan tak pernah putus. Terima kasih atas semangat dan perhatian yang diberikan sehingga penulis selalu dihargai dan dibanggakan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada vi

semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusyunan tulisan ini, terutama kepada : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor II, Wakil Rektor IV, yang berjuang keras untuk memajukan Universitas Hasnuddin dari taraf dan mutu pendidikan, fasilitas perkuliahan sehingga menjadi jauh lebih baik. 2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, yang berjuang keras meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas bimbingan yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Abdul. Asis S.H.,M.H., Dr. Dara Indrawati S.H.,M.H., dan Abdul Asis, S.H.,M.H., selaku tim penguji penulis. 5. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin

yang

telah

memberikan

ilmu

dan

pengetahuan kepada penulis. 6. Seluruh keluargaku yang telah mendukung khususnya pada saudara dan saudariku tercinta kak Agriana Hasbullah Wadud dan vii

adik tercinta Cakra Dwi Saputra yang selalu ada disetiap saya butuh, sering berbagi canda dan tawa disetiap hari-hari bersama dalam hidup ini. 7. Seluruh

anggota

Paduan

Suara

Mahasiswa

Universitas

Hasanuddin (PSM Unhas) sebagai keluarga yang telah menemani bersama berjuang membawa nama harum almamater Unhas, Makassar SulSel, Indonesia di kancah dunia melalui lomba-lomba paduan suara bertaraf internasional di Bandung, Jakarta, China, Italy

dan

Polandia.

Kepada

kaka

Arik

Anshari

Sanusi

(manager/pelatih/conductor PSM Unhas) yang sudah menjadi seperti orangtua selama ini, kakak Bell Sultrawijaya, Riza, Rico, MIT, Chiko, Carla, Cocci, Melsya, Eky, Yayat, Mel, kak liputo, kak Bojes, Fischer, Nadiah dan seluruh anggota PSM Unhas yang begitu berarti dalam hidup ini sampai kapanpun. 8. Teman-teman seangkatan di fakultas Hukum Unhas 2009, anakanak Law Faculty Parking Area yang telah menjadi partner in crime selama menempuh proses kuliah di fakultas hukum unhas dimana telah lebih dahulu menjadi sarjana hukum. 9. Kepada seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. di muka bumi ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulusnya.

viii

Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi para penegak hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

Burhanuddin

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................................... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................. iii ABSTRAK ............................................................................................................. iv KATA PENGANTAR .............................................................................................. v DAFTAR ISI ............................................................................................................ ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 9 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................................................... 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pembuktian ................................................................................................... .11 1. Pengertian Pembuktian .................................................................... 11 2. Teori-Teori Pembuktian ..................................................................... 15 3. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti .......................................................................................... 17 B. Pengertian Tinjauan Yuridis .......................................................................... 25 C. Tindak Pidana................................................................................................ 26 1. Pengertian Tindak Pidana ................................................................. 26 2. Unsur-unsur Tindak Pidana ............................................................... 29 D. Tindak Pidana Pencurian .............................................................................. 30 E. Closed Circuit Television (CCTV) .................................................................. 34 F. Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang ................................................. 37 BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ........................................................................................... B. Jenis dan Sumber Data ................................................................................ C. TeknikPengumpulan Data ............................................................................ D. Analisis Data.................................................................................................

48 48 48 49

BAB IV PEMBAHASAN A. Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana ................... 50 x

B. Analisa Hukum Putusan No. 1095/Pid. B/2012/PN. Makassar Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Melalui Rekaman CCTV ............................................................................................................. 60 C. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Melalui Rekaman CCTV ............................................................................................ 64

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................................... 76 B. Saran ............................................................................................................ 78 DAFTAR PUSTAKA

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sangat mempunyai andil yang besar dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan yang begitu cepat tersebut telah membawa era yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Semua perkembangan teknologi informasi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan tersebut seakan merangsang umat manusia untuk selalu menerima dan mengikutinya. Ditinjau dari berbagai sudut pandang, perkembangan teknlogi informasi memberikan dampak positif maupun negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi akan tingkat perubahan atmosfir pergaulan kehidupan yang kini telah berubah dan lebih banyak mengarah kepada munculnya berbagai tingkat kejahatan dalam rangka mewujudkan penacapain yang ingin diraih oleh masing–masing individu yang dihadapkan pada perbedaan tingkat kualitas dan kuantitas kehidupan yang dimiliki. Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk 1

masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai proses kriminalisasi tersebut (A. S. Alam, 2010 : 7) “Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat” Tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteran manusia. Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh karena itu hukum pidana dalam fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan 2

ketertiban dan penganggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian

kekuasaan

kelembagaan

dari

bentuk

penyalahgunaan

kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa "sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." Untuk mencapai suatu putusan hukum dalam suatu tata cara persidangan dibutuhkan pembuktian untuk menegaskan suatu tuntutan yang

diajukan

mengenai

suatu

kasus

pidana

hukum.

Dalam

menyelesaikan sebuah perkara perdata maupun pidana, pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan pembuktian untuk menerangi dan menjelaskan secara gamblang apa yang dialami. Pembuktian ini baru ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan. Sekali lagi hanya diselesaikan melalui peradilan dan melalui hakim yang bersidang di depan persidangan. Lalu 3

bentrokan kepentingan siapa? Kepentingan dari para pihak, penggugat dan

tergugat.

Bentrokan

kepentingan

yang

diselesaikan

melalui

persidangan itulah yang kemudian disebut perkara. Perkara yang diajukan ke pengadilan. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil. Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau Pengadilan. Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negative menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam Pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang perbaharui), yang berbunyi sebagai berikut : “Tiada seorangpun yang dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.” Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, dimana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam 4

upaya memahami sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Closed Circuit Televisi/televisi sirkuit tertutup (CCTV) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV seringkali digunakan untuk mengawasi area publik seperti : Bank, Hotel, Bandara Udara, Gudang Militer, Pabrik maupun Pergudangan. CCTV adalah pencegah kejahatan oleh karena kemungkinan mereka akan diidentifikasi sangat besar melalui rekaman CCTV. Daerah yang kurang atau tidak ada CCTV mungkin akan lebih berisiko kejahatan karena hal ini. Jika kehadiran CCTV tidak menghalangi pelaku maka diharapkan akan menangkap informasi yang cukup untuk membantu dengan penyelidikan polisi. Sesuai dengan arti CCTV, untuk bisnis CCTV dapat bertindak sebagai pencegah dari pencuri eksternal namun juga dapat membantu mengidentifikasi penjahat dalam sebuah organisasi. Untuk manajer dan pemilik usaha CCTV dapat memberikan informasi bermanfaat tentang cara efektif karyawan tempat bekerja. Hal ini dapat membantu melindungi dari adanya sikap salah menuduh dalam hal ketika terjadi suatu kasus pencurian dan juga dapat melindungi perusahaan dari tuduhan palsu. 5

Indonesia sebagai Negara yang berkembang menempatkan penggunaan CCTV menjadi sebuah komponen penting dalam segala aspek kehidupan tentunya. Tidak hanya sebagai aksesoris semata untuk memenuhi

standar

sebuah

perusahaan

ataupun

instansi,

tetapi

penggunaan CCTV ini pun dipandang menjadi suatu faktor penting dalam suatu tatanan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan pembuktian di dalam acara hukum pidana. Ketika seseorang mengalami dan menjadi korban dari suatu kasus pencurian, akan menimbulkan banyak spekulasi untuk memecahkan dan menemukan pelaku dari kasus tersebut. Keterangan saksi tentunya menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk menemukan suatu kebenaran kasus tersebut, selain itu CCTV juga mempunyai peranan penting dalam penemuan kebenaran dari suatu kasus

pencurian

tersebut.

Dalam

sebuah

rekaman

CCTV

akan

memperlihatkan secara jelas detail mengenai apa saja yang terjadi dalam tempat kejadian perkara tanpa adanya rekayasa. Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan CCTV tidak hanya untuk mengontrol dan mengawasi suatu tempat melalui rekaman yang dihasilkan, akan tetapi juga dapat menjadi suatu alat bukti dalam sebuah kasus pencurian. Realita kehidupan saat ini, tidak dapat diindahkan dari sebuah kejahatan kasus pencurian, mulai dari kejahatan pencurian yang berskala kecil sampai dengan skala yang besar. Hal ini memicu semakin ketatnya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap pencegahan menjadi korban dari tindakan kasus pencurian tersebut. Meninjau maraknya kasus 6

pencurian yang terjadi, maka banyaknya perusahaan, instansti, bahkan sekolah yang mulai menggunakan CCTV dalam rangka mengontrol, mengawasi

maupun

menjadi

sumber

informasi

bagi

pihak yang

berwenang dalam menangani suatu tindak pidana dalam menjadikan rekaman CCTV menjadi suatu dasar atau alat bukti untuk membantu proses pemecahan kasus tindak pidana. Seperti halnya yang terjadi dalam kota Makassar, terdapat suatu kasus pencurian dimana rekaman CCTV menjadi alat bukti dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dimungkinkan walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya pada hukum acara pidana Indonesia tetapi terdapat pada beberapa Undang-Undang yakni UndangUndang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No. 21 Tahun 7

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah Closed-Circuit Television atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV yang mana penggunaanya tidak hanya untuk pemantauan tetapi juga sebagai alat bukti. Indonesia sebagai negara hukum, sesuai undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, sehingga setiap perbuatan manusia di lingkup wilayah negara Indonesia diatur oleh hukum. Dalam aturan hukum ditekankan mengenai Hak dan Kewajiban, serta perbuatan mana yang diperkenankan, dan mana yang dilarang. Sehingga apabila terjadi kejahatan dan pelanggaran atas hukum tersebut, terlebih lagi jika itu hukum pidana, maka diberikan sanksi yang setimpal dalam bentuk hukuman pidana maupun denda. Berangkat dari suatu problematika yang terjadi di realita kehidupan di kota Makassar mengenai tindak pidana pencurian yang kemudian dibuktikan di pengadilan negeri Makassar dengan menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam memutus perkara tersebut, maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Melalui Rekaman CCTV (Studi Kasus Putusan No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar)”.

8

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah

kedudukan

rekaman

CCTV

dalam

suatu

pembuktian tindak pidana pencurian? 2. Bagaimanakah

pertimbangan

hakim

terhadap

Putusan

No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar mengenai pembuktian tindak pidana pencurian melalui rekaman CCTV?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam suatu pembuktian tindak pidana pencurian. 2. Untuk

mengetahui

pertimbangan

hakim

terhadap

Putusan

No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar mengenai pembuktian tindak pidana pencurian melalui rekaman CCTV. Sementara itu, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam menyusun tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9

2. Menjadi referensi bagi masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum terkhusus dalam bidang hukum acara pidana mengenai penyelesaian suatu perkara pidana dalam ranah hukum acara dengan menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti untuk sebuah kasus tindak pidana. 3. Menjadi bahan bacaan bagi masyarakat mengenai tata cara penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam bidang hukum pidana yang menempatkan pembuktian menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkara pidana yang dihadapi.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian 1. Pengertian Pembuktian Menurut R. Atang Ranomiharjo (Andi Sofyan, 2012: 243), bahwa : “alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”

Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian: a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. b. Membuktikan dalam arti konvensionil Membuktikan

berarti memberikan kepastian

yang

nisbi/relatif

sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan: 

kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime)



kepastian

yang

didasarkan

atas

pertimbangan

akal

(conviction raisonnee) c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

11

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Ada kemungkinan bahwa pengakuan,

kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwaperistiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana,

kecuali

apabila

berdasarkan

buki-bukti

yang

sah

hakim

memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan 12

berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. Dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip-prinsip pembuktian antara lain: 1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Pasal 184 ayat (2) “Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah notoire feiten. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu: a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan

demikian

atau

selalu

merupakan

kesimpulan

demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk. 2. Menjadi saksi adalah kewajiban Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Pasal 159 ayat (2) “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak 13

kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

3. Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Pasal 185 ayat (2) “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: Pasal 184 “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat. 4. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku diIndonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: Pasal 189 ayat (4) “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. 5. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri 14

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: Pasal 189 ayat (3) “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya. 2. Teori-teori Pembuktian a. Sistem atau Teori Pembuktian Dalam memahami mengenai hukum pembuktian yang memiliki kaitan erat dalam suatu hukum acara pidana, karena dalam proses peradilan hukum acara pidana suatu pembuktian sangat memegang peranan penting dalam proses peradilan tersebut. Dalam hukum acara pidana, pembuktian suatu perkara pidana adalah masalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 15

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” Sistem pembuktian dalam dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil. Yang dimaksud dengan sistem negatif (Munir Fuady, 2006 : 2) yaitu: “yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim”. Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (Munir Fuady, 2006 : 4) :

1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. 2. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu). 3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. 4. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. b. Kedudukan Relevansi Alat Bukti Dalam suatu pengadilan, agar suatu alat bukti dapat diterima maka alat bukti tersebut haruslah relevan dengan yang akan dibuktikan. Apabila alat bukti tersebut tidak relevan maka pengadilan harus menolak bukti semacam itu karena dapat membawa resiko tertentu bagi proses pencarian keadilan. Alat bukti yang relevan menurut Munir Fuady (2006 : 27), yaitu : 16

“Suatu alat bukti di mana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibutuhkan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan”. 3. Alat - Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti Salah satu definisi alat bukti Menurut R. Atang Ranomiharjo (Andi Sofyan, 2013 : 243), yaitu : “alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”. Dengan adanya alat bukti ini dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah ; a. b. c. d. e.

Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa;

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan mempergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 17

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), adalah: a. Keterangan Saksi Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian ”the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

18

Syarat Sah Keterangan Saksi : 1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan). 2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu = terangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian). 3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP). 4. Keterangan

seorang

saksi

saja

tidak

cukup

membuktikan

kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). 5. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi : Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) : a.

Diterima sebagai alat bukti sah

b.

Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)

c.

Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).

d. Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi a de charge 19

atau alat bukti lain. b. Keterangan Ahli Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti

yang

penting

artinya

dalam

pemeriksaan

perkara

pidana.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya denga kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian. Syarat Sah Keterangan Ahli : a. Keterangan diberikan oleh seorang ahli b. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu c.

Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

d.

Diberikan dibawah sumpah/ janji, baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim, dalam 20

bentuk keterangan di sidang pengadilan Jenis Keterangan Ahli : 1. Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik. 2. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim) 3. Keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/penuntut hukum Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli : a.

Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas

b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan c.

Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim

c. Surat Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah (M. Yahya Harahap, 2010:306) : -

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Ada 2 bentuk surat : 1. Surat Authentik/ Surat Resmi 

Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan 21



Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

2. Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat : 

Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas



Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)



Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim :

Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya. Sifat Dualisme Laporan Ahli Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan : 1. Sebagai alat bukti keterangan ahli : Penjelasan Pasal 186: Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntu umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. 22

2. Sebagai alat bukti surat Pasal 187 c: Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu hal atau suatu keadaan yang diminga secara resmi daripadanya. d. Petunjuk Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Adapun nilai kekuatan pembuktian dari petunjuk sebagai berikut: a.

Perbuatan, atau kejadian atau keadaan.

b. Karena persesuainnya satu dengan yang lain. c.

Persesuainnya dengan tidak pidana itu sendiri.

d. Menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan, e.

Siapa pelakunya.

Sumber Perolehan Petunjuk : Petunjuk hanya diperoleh dari : a) Keterangan saksi b) Surat c) Keterangan terdakwa 23

d) Keterangan ahli e) Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir). Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir. Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya. Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang : Cermat, Seksama, Berdasarkan hati nurani hakim. e. Keterangan Terdakwa Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan

terdakwa

dilakukan

belakangan

sesudah

pemeriksaan

keterangan saksi. a) Keterangan terdakwa sendiri : - Pengakuan bukan pendapat - Penyangkalan b) Tentang perbuatan yang ia sendiri - Lakukan, atau - Ketahui atau - Alami c) Dinyatakan di sidang : 24

- Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang. Keterangan Terdakwa Diluar Sidang Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan: - Didukung oleh suatu alat bukti yang sah. - Mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa : 1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian. 2. Harus memenuhi asas keyakinan hakim. 3. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

B. Pengertian Tinjauan Yuridis Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik,

25

pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana.

C. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit

dalam

bahasa

Belanda.

Kata

strafbaarfeit

kemudian

diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto, 1986:31-32), yaitu: a. Pandangan Monistis “Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan

yang

dilarang

(criminal

act)

dan

pertanggungjawaban

pidana/kesalahan (criminal responbility). Menurut D. Simons (Lamintang, 1997:185) tindak pidana adalah : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang26

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat, 2008:105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 2. Diancam dengan pidana; 3. Melawan hukum; 4. Dilakukan dengan kesalahan; dan 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin (1987:250) menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut : “Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”. Lebih lanjut Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”. 27

Van Hammel (Andi Zainal Abidin, 1987:250) yang berpandangan monistis juga merumuskan strafbaarfeit bahwa, “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)”. b. Pandangan Dualistis Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat, 2008:106), yaitu: “Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana”. Pandangan dualistis justru berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut adalah hanya perbuatannya saja, sedang pertanggungjawaban dan kesalahanya tidak termasuk pada perbuatan pidana dimaksud. Menurut pandangan dualistis yang yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undangundang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat diatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud

28

dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu (James Pardede,2007:22).

Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggung jawaban pidana. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh sarjana yang menganut pandangan dualistis Menurut Pompe (Sudarto, 1986:31-32) : “Dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana” 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, adapun unsur-unsur tindak pidana karena perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, menurut Tongat ( 2008:107) sebagai berikut: a. b.

c.

Adanya perbuatan (manusia); Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) KUHPidana; dan Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Menurut doktrin (Leden Marpaung, 2009:10) unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu : a. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari : 29

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis). 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan. 4) Merencanakan terlebih dahulu. 5) Perasaan takut seperti yang tedapat dalam Pasal 308 KUHP. b. Unsur Objektif Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 1) Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan positif (act) dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan (omission). 2) Akibat (result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingankepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya. 3) Keadaan- keadaan (circumstances). Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan pelaku itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

D. Tindak Pidana Pencurian Persitiwa pidana (Yulies Tiena Masriani, 2011: 62) : “Suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 30

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).” Lebih lanjut dijelaskan bawah suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yulies Tiena Masriani, 2011: 63) : a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari : 1. Mengambil

barang

artinya

perbuatan

mengambil

barang,

katamengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya Ketempat orang lain.

31

2. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. 3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu : 1. Unsur Subjektif Menguasai benda tersebut secara melawan hukum. 2. Unsur Objektif a. Barang siapa b. Mengambil atau wegnemen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. c. Sesuatu benda d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang 32

tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Pasal 363 ayat (5) KUHP menyebutkan, Pasal 363 ayat (5) “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP diatas mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu : 1. Unsur subjektif Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hokum 2. Unsur objektif a. Barang siapa b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. c. Sesuatu benda d. Yang

sebagian

atau

seluruhnya

kepunyaan

orang

lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak 33

mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi benda-benda seperti karcis, sebuah anak kunci dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan tindak pidana pencurian. Apabila tindak pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu

telah dilakukan oleh pelakunya pada keadaan-keadaan yang

memberatkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, maka tindak pidana pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

E. Closed Circuit Television Closed Circuit Television adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, sinyal CCTV tidak secara terbuka ditransmisikan. CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan monitoring seperti bank, gudang, tempat umum, dan rumah yang ditinggal pemiliknya. Pada bulan September 1968, Olean, New York adalah kota pertama di Amerika Serikat untuk menginstal kamera video sepanjang jalan bisnis utama dalam upaya untuk memerangi kejahatan. Penggunaan

34

kamera televisi sirkuit tertutup perpipaan gambar ke Kepolisian Olean mendorong Departemen Olean ke teknologi terdepan melawan kejahatan. Penggunaan CCTV di kemudian hari menjadi sangat umum di bank dan toko untuk mencegah pencurian, dengan merekam bukti kegiatan kriminal. Penggunaannya lebih lanjut dipopulerkan konsep.Tempat pertama yang menggunakan CCTV di Britania Raya adalah King’s Lynn , Norfolk. Kamera CCTV ini berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan fungsinya 2 hal yang paling utama adalah, kamera CCTV analog dan Camera CCTV Network dimana kamera analog menggunakan satu solid kable untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus terhubung ke DVR atau system secara langsung sedangkan Camera Network atau yang biasa di sebut IP Kamera, bisa menggunakan jejaring yang berarti akan menghemat dari segi installasi karena network bersifat pararel dan bercabang tidak memerlukan satu kabel khusus untuk tiap kamera dalam pengaksesannya. (Digital Video Recorder). DVR ini adalah sistem yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang dikirim oleh kamera dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian dan hasil rekaman ini yang biasa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah sistem kamera, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini 35

Manfaat dari kamera CCTV itu adalah : a.

Detterance/Faktor

pencegahan,

pelaku

kriminal

seringkali

mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. b.

Monitoring/Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada.

c.

Intensify/Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.

d.

Investigation/Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video.

e.

Evidence/Bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/criminal. Dari kasus kejahatan tindak pidana tersebut banyak aksi kejahatan

yang terekam oleh kamera Closed Circuit Television (CCTV). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 : Pasal 184 “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti CCTV. Namun didalam proses penyidikan tetap dipakai alat bukti CCTV sebagai alat bukti pendukung. Pada data yang diperoleh dari rekaman Closed Circuit Television (CCTV) juga masih dijumpai hasil rekaman yang masih belum menunjukkan identitas pelaku secara jelas, karena tidak semua rekaman 36

kamera Closed Circuit Television (CCTV) dapat memberikan hasil yang akurat menunjukkan identitas pelaku kejahatan. Mulai dari rekaman yang buram, rekaman yang terpotong, hingga faktor dari luar seperti padamnya listrik sebagai sumber energi untuk CCTV. Untuk itu penelitian ini akan meneliti pada tahap penyidikan mengenai alat bukti berupa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dan sejauh mana penggunaan CCTV tersebut dapat di maksimalkan. F. Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang

Realita saat ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik sudah banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan terkhusus pada acara pidana. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan harus dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa: Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari rumusan pasal diatas jelaslah bahwa keberadaan alat bukti mutlak harus ada dalam sebuah kasus pidana. Jika tidak ada alat bukti, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang. Bahkan disebutkan dalam pasal di atas harus ada minimal dua bukti.

37

Dalam teori pembuktian, KUHAP menggunakan sistem negatif Wettelijk. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR, sebagai berikut (Andi Hamzah, 2001 : 250) “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, KUHAP menggunakan sistem negatif wettlijk, artinya alat bukti yang sah hanyalah alat bukti yang tertera dalam undangundang saja. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative atau Negatief Wettelijke, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undangundang dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan

bersalah

atau

tidaknya

terdakwa.

Hakim

tidak

boleh

menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam Undang-undang. Dewasa ini informasi elektronik telah dapat dijadikan sebagai alat bukti pada kasus-kasus yang bersifat khusus, sebagaimana Undang-undang telah mengaturnya sebagai alat bukti yang sah seperti dalam kasus tindak pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui pada 38

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999) yang dalam Pasal 26 A menyatakan bahwa: Pasal 26 A “alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : 1. alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa. 2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas.” Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang alat bukti yang berupa informasi elektronik sebagai berikut dokumen adalah data rekaman yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dikeluarkan dan atau dengan bantuan sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada : 1. tulisan, suara, atau gambar 2. peta, rancangan, foto, 3. huruf, tanda, angka, simbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 39

Pemerintah Pengganti Undang-undang yang pada Pasal 27 menyebutkan bahwa : Pasal 27 “alat bukti pemeriksaan terorisme meliputi : 1. alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP 2. alat bukti lain berupa informasi lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau yang serupa dengan itu 3. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain kertas, yang terekam secara elektronik tetapi tidak terbatas pada, 1. Tulisan, suara, atau gambar; 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya 3. Huruf, tanda, angka, simbol yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Selanjutnya data elektronik sebagai alat bukti dapat juga ditemukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepabean. Kebutuhan terhadap bukti elektronik dalam peradilan tindak pidana umum telah diakomodasi dalam RUU Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada draft bulan Desember Tahun 2012 mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti (Pasal 175) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah mencakup : 1. barang bukti 2. surat-surat; 3. bukti elektronik; 4. keterangan seorang ahli; 5. keterangan seorang saksi; 40

6. keterangan terdakwa; 7. pengamatan hakim Pengertian alat bukti elektronik menurut Pasal 175 RUU KUHAP adalah: Pasal 175 “informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.” Zaman sudah mulai berubah. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan banyak hubungan-hubungan hukum yang terjalin melalui media internet. Kasus-kasus pidana mulai terjadi di dunia maya. Ketika kasus dalam dunia maya tersebut dibawa ke pengadilan hampir dapat dipastikan tindak pidana dalam dunia maya (cyber crime) ini tidak dapat dibuktikan karena tidak ada alat bukti yang sah menurut undangundang. Oleh karena itu lahirlah UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, macam alat bukti diperluas. Dalam Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

41

Dari pasal-pasal diatas, tegas disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Pasal ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan alat bukti pada kasus cyber crime. Sebenarnya

sebelum

diundangkannya

UU

11

tahun

2008,

pengakuan data elektronik seagai alat bukti sudah ada di Indonesia. Hanya saja, penggunaan alat bukti elektronik ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana khusus saja seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Undang-undang yang telah mengakui alat bukti elektronik antara lain: a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal

12

Undang-undang

tersebut

berusaha

memberikan

pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen atau ditransformasikan) dapat dijadikan sebagai alat bukti. b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang ini, ada perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah berupa petunjuk. Berdasarkan KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 42

keterangan terdakwa, tetapi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronik data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, faksimili dan dari dukumen, yakni setiap rekaman atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. c. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Pasal 27 undang-undang No. 15 Tahun 2003 dijelaksan sebagai berikut: Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: 1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; (d) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya”.

43

d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam undang-undang ini, pada Pasal 29 disebutkan bahwa : Pasal 29 alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dapat pula berupa : a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan denegan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :(1) Tulisan, suara atau gambar (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya (3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan diundangkannya UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik yang sebelumnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dalam tindak pidana tertentu saja seperti kasus korupsi, terorisme, dan money laundring juga dapat digunakan pada pengadilan pidana biasa. Namun bukan berarti data elektronik dapat begitu saja digunakan sebagai alat bukti. Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti juga haruslah

dokumen

yang

dipertanggungjawabkan

dapat

dijaga

kebenarannya.

validitasnya

Dokumen

dan

elektronik

dapat sangat

mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti.. Dalam Pasal 6 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dijelaskan Pasal 6 44

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 35 UU yang sama dijelaskan larangan untuk melakukan

manipulasi,

penciptaan,

perubahan,

penghilangan,

pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik. Dan sanksi pidana atas tindakan tersebut tidaklah ringan yaitu seperti disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 11 tahun 2008, bahwa :

Pasal 51 Ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas milar rupiah).

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (real evidence), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedimikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian kasus. Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau pengesahan atas suatu data, suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

45

Mengenai petunjuk di dalam hukum acara pidana kita diatur di dalam Pasal 188 KUHAP. Dari rumusan yang tertuang di dalam pasal 188 KUHAP tersebut dapat ditarik kesimpulan (Edmon Makarim, 2003 : 441) bahwa : “petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus harus mempertimbangkan atau menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya”. Lebih lanjut disebutkan dalam bukunya, syarat dimana petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, adalah sebagai berikut (Edmon Makarim, 2003 : 441) : a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. c. Berdasarkan pengamatan para hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Secara materiil mengenai bukti elektronik ini sudah termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti antara lain dalam UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara formal dalam hukum acara belum diatur tentang bukti elektronik. Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara formal belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sedangkan dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern. Sementara itu dalam hukum pembuktian perdata, hakim terikat 46

pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat

bukti

yang

telah

ditentukan

oleh

undang-undang

saja.

Pertanyaannya adalah bagaimana hakim melakukan penemuan hukum dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya terkait dengan pembuktian yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat buktinya, mengingat menurut sistem hukum acara pidana yang berlaku menyatakan bahwa pembuktian adalah sah bila dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sudah ditentukan/diatur dalam peraturan tentang acara pidana. Dalam konteks kasus pidana yang terbilang kecil seperti kasus pencurian yang dibahas dalam tulisan ini, suatu pembuktian dengan mengan menggunakan rekaman CCTV dapat memberikan keterangan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini memberikan gambaran bahwa, perkembangan teknologi yang ada dewasa ini, tidak hanya membawa dampak negatif dalam kehidupan akan tetapi dapat membuka jalan bagi para penegak hukum di Negara ini untuk memudahkan dalam memecahkan suatu kasus pidana melalui rekaman CCTV yang nyata menggambarkan tentang proses kejadian perkara tersebut.

47

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian

ini dilakukan

di wilayah

hukum

Kota

Makassar

Khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, penelitian ini dapat pula dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun perpustakaan tempat penulis melakukan penelitian yaitu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. B. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa keterangan-keterangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah : 1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang terkait dengan penelitian ini, yang kemudian dapat disajikan sebagai suatu kesimpulan 2. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dari bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik pengumpulan Data Teknik

pengumpulan

data

yang

digunakan

penulis

dalam

melakukan penelitian adalah: 1. Penelitian Lapangan (field research). 48

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Teknik Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait

dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian yang dilakukan untuk memepelajari dan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam proposal ini. D. Analisis Data Data yang diperoleh diolah lebih dahulu, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan permasalahan beserta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

49

BAB IV PEMBAHASAN A. Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Dalam kasus tindak pidana yang menjadi rumusan dalam skripsi ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dimana, tindak pidana dengan pemeratan merupakan pencurian biasa (Pasal 362), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Delik tersebut keadaan objektif memberatkan pidana meskipun perbuatan itu tidak diliputi kesengajaan (Dolus ; dengan kepastian, tujuan dan kemungkinan, Culpa ; levis/berat dan lata/ringan). Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti saksi, saksi ahli, keterangan, surat dan petunjuk. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.Secara keperdataan juga tidak jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam HIR (Herzene Indonesisech Reglement) yaitu alat bukti yang 50

berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik,

yang

berfungsi

merancang,

memproses,

menganalisa

menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi input, process, output, storage dan communication. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau video elektronik yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya tersebut, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam 51

hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Namun untuk memenuhi syarat dalam pembuktian tersebut, penulis bermaksud akan menjelaskan apa jenis data elektronik yang akan dibahas lebih lanjut masuk ke dalam alat bukti tersebut. Berdasarkan dari manfaat kegunaan kamera CCTV tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini dan tentunya kecanggihan dari alat elektktonik tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan pelengkap dalam sidang peradilan dalam membuktikan suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV tersebut yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, ditonton/disaksikan, namun peran dari hasil rekaman CCTV itu sendiri akan diteliti terlebih dahulu dalam perkara kasus No. Putusan No.1095/Pid.B/2012/PN.

Makassar,

maka

diperlukan

pula

untuk

mengetahui keabsahan dalam CCTV itu sendiri. Keabsahan itu sendiri ialah mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut Undang-Undang

dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.

Terhadap pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, 52

jika substansi yang dimuat dalam alat bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Oleh karena itu dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari : 1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum dalam UU No. 11 Tahun 2008 sebagai berikut : Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 (1) Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; (2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; (3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; (4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

53

(5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Namun, masalahnya kembali kepada persoalan klasik, apakah alat bukti rekaman tersebut asli atau hasil duplikasi. Menyikapi masalah ini, perlu dilakukan audit atas sistem informasi. Jika suatu sistem informasi sudah diaudit atau disetifikasi oleh suatu badan standar maka alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal dan langsung bisa dijadikan alat bukti. Jika sistim informasi tersebut belum atau tidak pernah dilakukan audit maka perlu dilakukan audit segera. Alat bukti tersebut kemudian harus mendapat legalisasi dari biro hukum. Jika alat bukti rekaman dialihkan dalam CD yang berisi file microsoft power point, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya, ada baiknya bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat keabsahannya alat bukti juga seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa karena mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Sehubungan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 54

di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,

menganalisa

menampilkan

dan

mengirimkan

atau

menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi input, process, output, storage dan communication. Berdasarkan dari manfaat kegunaan kamera CCTV tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini dan tentunya kecanggihan dari alat elektronik tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam sidang peradilan dalam membuktikan suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV tersebut yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, ditonton/disaksikan. Oleh karena itu, semakin lama

semakin

kuat

desakan

terhadap

hukum,

termasuk

hukum

pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat 55

seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau video elektronik yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya tersebut, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan cara kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Merupakan suatu keniscayaan bahwa segala aspek kehidupan tidak dapat lepas dari imbas kemajuan dan perkembangan teknologi dewasa ini. Sistem hukum acara pidana dalam hal mekanisme pembuktian dalam tahap peradilan suatu perkara pidana dihadapkan dengan penerangan suatu kasus tersebut melalui pengadaan alat bukti yang relevan dengan perkara tersebut untuk memberikan suatu titik terang dari proses peradilan suatu perkara. Banyak cara pembuktian suatu perkara untuk memberikan gambaran jelas akan suatu rentetan kejadian yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara secara nyata, berdasar itu bahwa hasil dari sebuah rekaman CCTV dapat memberikan gambaran secara nyata terhadap kejadian disuatu tempat secara terstruktur melalui gambaran yang ditampilkan dari hasil rekaman tanpa ada rekayasa dan tentunya gambaran tersebut dapat bercerita dan

56

memberikan keterangan dalam hal ini mengenai suatu pembuktian dalam proses peradilan acara pidana. Seperti halnya yang terjadi dalam suatu proses peradilan acara pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini perkara putusan No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar tentang kasus pencurian dengan pemberatan. Beradasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa yang salah satu alat bukti pendukung yang diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dengan menggunakan Kemera CCTV. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencuriaanya dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang dimana berdasarkan dari bukti hasil rekaman CCTV yang menunjukkan kejadian yang terjadi di tempat kejadian perkara, tersangka mengakui kebenaran dari rekaman CCTV tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Irmansyah selaku penyidik pembantu dalam perkara tersebut, berdasarkan wawancara penulis, beliau menyatakan bahwa : “Tersangka dalam kasus pencurian tersebut mengakui benar bahwa yang terekam dalam CCTV benar sesuai dengan yang terekam bahwa tersangka mengambil dan membawa Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam DD 4913 IJ”

Hal senada diungkapkan oleh Syarifuddin. M. S.Sos yang merupakan penyidik pembantu dalam perkara tersebut, bahwa : 57

“pada saat proses pemeriksaan, salah satu saksi menyatakan bahwa pada saat pencurian telah dilakukan, dia langsung mengecek CCTV yang dimiliki oleh kios tersebut sehingga langsung dapat mengenali salah satu teman dari pelaku pencurian” Berdasarkan keterangan diatas, maka hal ini telah memberikan titik terang dalam suatu proses pembuktian suatu perkara pidana dan memberikan penguatan terhadap kedudukan rekaman CCTV tersebut. Suatu hal yang menguatkan peran rekaman CCTV tersebut dalam kasus ini dikemukakan oleh Ani Fitria, S.H.,M.H. selaku jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut: “terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka, CD CCTV Rekaman Kios Tropika dijadikan sebagai salah satu barang bukti dipersidangan dalam proses mengadili perkara tersebut” Kedudukan rekaman CCTV dalam suatu proses persidangan pada tahap pembuktian tindak pidana pencurian yang dibahas dalam skripsi ini, menurut hemat penulis bahwa sebagai salah satu alat bukti mempunyai kedudukan yang penting dalam mengungkap kejadian yang terjadi sebetulnya pada lokasi kejadian perkara. Berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan, hasil rekaman CCTV tersebut mempunyai peranan penting untuk mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata, dan diakui kebenarannya oleh tersangka dan saksi lainnya. Pun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa disamping alat bukti rekaman CCTV, alat bukti lainnya juga tidak dapat dipungkiri memegang peranan penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Dikalangan masyarakat umum juga telah timbul suatu pola pikir yang menganggap bahwa 58

pemasangan kamera CCTV ditempat yang dianggap penting merupakan salah satu langkah pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti juga diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, macam alat bukti diperluas. Dalam Pasal 5 UU No. 11 tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

Dari pasal-pasal diatas, tegas disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Pasal ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan alat bukti pada kasus cyber crime. Sebenarnya sebelum diundangkannya UU 11 tahun 2008, pengakuan data elektronik sebagai alat bukti sudah ada di Indonesia. Hanya saja, penggunaan alat bukti elektronik ini hanya dapat digunakan pada tindak pidana khusus saja seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Sehingga melalui rumusan diatas maka rekaman CCTV mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hal menunjukkan kedudukannya dalam suatu tindak pidana. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, alat-alat bukti 59

yang digunakan dalam mendukung proses peradilan kasus tersebut terdiri dari sepeda motor yang menjadi objek pencurian dan rekaman CCTV yang menunjukkan secara jelas kejadian di tempat perkara. Dengan demikian bahwa pada hakikatnya rekaman CCTV digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk menunjang pembuktian dalam proses peradilan disamping menunjang alat-alat bukti lainnya untuk mendapatkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. B. Analisa

hukum

Putusan

No.1095/Pid.B/2012/PN.

Makassar

mengenai pembuktian tindak pidana pencurian melalui rekaman CCTV Putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar merupakan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 jam 01.00 wita bertempat di jln. Diponegoro, Kios Tropicana, Makassar yang dilakukan oleh tersangka Lk. Mustari Bin Ngeppe Als. Tari, terhadap korban tanpa ijin dari pemilik motor atau Korban, yang diparkir di halaman parker Kios Tropicana, karena Korban lupa mengambil kunci motornya yang masih tergangtung atau terpasang di sadel motor. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan dikuatkan dengan rekaman CCTV Kios Tropikana Jln. Pangeran Diponegoro Makassar bahwa tersangka Lk. Mustari Bin Ngeppe benar mengambil kunci motor dimana pada saat itu kunci motor tersebut masih tergantung dan terpasang disadel motor dan selanjutnya tersangka membawa/memakai sepeda motor Honda revo 60

warna hitam milik korban yang terparkir di dalam parkiran lantai dasar kios tropikana jln. Pangerang Diponegoro Makassar. Berdasarkan dari hasil rekaman CCTV di tempat kejadian perkara, memberi kejelasan gambaran mengenai kejadian yang sesungguhnya dan menguatkan siapa pelaku pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rekaman

CCTV

sangat

membantu

dalam

rangka

menunjukkan

pembuktian dari kasus pencurian motor tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan peryaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik 61

yang dibuat, diteruskan dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau ‘bungku’ dari informasi elektronik. Sebagai contoh seperti dalam kasus pencurian yang dibahas dalam skripsi ini dimana menggunakan rekaman CCTV sebagai salah satu alat bukti, maka semua informasi atau gambar rekaman CCTV yang ditayangkan dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah rekaman CCTV. Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik 62

dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan disini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan disini maksudnya menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidan di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, perluasan disini maksudnya memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundangundangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Suatu informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah merus memenuhi adanya syarat formil dan syarat materil seperti yang diatur dalam UU ITE. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam 63

bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, rekaman CCTV dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan seperti halnya pada putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar.

C. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Melalui Rekaman CCTV Pembentukan hukum tidak hanya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga dilakukan oleh hakim (yudikatif) melalui putusan pengadilan yang dijatuhkannya secara adil dan benar. Karena jika Undang-undang tidak lengkap/tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya. Hal ini didasarkan pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, serta hakim wajib menggali nilai-nilai dan asa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim 64

dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, di samping itu ilmuwan hukum juga melakukan penemuan hukum, hasilnya berupa ilmu hukum atau doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum. Doktrin kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya maka menjadi hukum. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa, karena hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara melakukan penegakan hukum dengan cara menerapkan hukum yang sebelumnya melakukan penemuan hukum untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang sudah terbukti di persidangan. Untuk membuktikan adanya peristiwa konkrit yang benar-benar terjadi dan merupakan dasar gugatan dalam suatu sengketa di pengadilan, dilakukan melalui tahap pembuktian. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar baik fakta maupun hukumnya untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sejalan dengan 65

teori pembuktian bebas. Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menyatakan bahwa penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim. Selain itu ada pula teori pembuktian negatif yang menyatakan bahwa adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu ketentuan yang mengikat harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dalam hal ini, hakim dilarang dengan pengecualian, misalnya dalam hal keterangan saksi bahwa apabila keterangan saksi hanya didapatkan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian juga halnya dalam pembuktian terhadap alat-alat bukti elektronik. Meskipun tidak diatur di dalam HIR, berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti 66

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan kebenaran di siding pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP jo Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 294 ayat (1) HIR tentang pembuktian, yang masing-masing berbunyi: Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Pasal 6 ayat (2) KUUKK (No. 4 Tahun 2004) “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Pasal 294 ayat (1) HIR “Tiada seorang pun boleh dikenakan hukuman, selain jika mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah menjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.” Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwewenang untuk menerima,

memeriksa,

dan

memutus

perkara

yang

dihadapkan

kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah

67

penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Menurut Gerhard Robbes (Ahmad Rifai, 2010 : 104) secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan 3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaian dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim juga terkandung dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum, yang menegaskan: “Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dlam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab,…mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan 68

kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Suatu putusan peminadaan dijatuhkan, diterangkan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: Pasal 193 ayat (1) “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Hal tersebut dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen sebagai berikut (Andi Hamzah, 2011: 286): “Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht. (Putusan peminadaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).”

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan hakim diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya dijelaskan bahwa (Lilik Mulyadi, 2007: 211): “Pada prinsipnya, pertimbangan putusan selalu berorientasi kepada keterangan para saksi, keterangan ahli, surat , petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Yang dimaksud “fakta dan keadaan” disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”

69

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas. Manfaat dari kamera CCTV itu sendiri terdiri dari ; Detterance / Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Monitoring / Pemantauan, sistem CCTV 70

berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. Intensify / Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Investigation / Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video. Evidence / bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan / Criminal, akan tetapi penggunaan rekaman CCTV tidak dapat berdri sendiri dalam pembuktian, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain dalam pembuktian di Persidangan. Seperti yang dikemukakan Andi Astara yang merupakan salah satu hakim dalam perkara tersebut, yakni : “dalam suatu proses hukum acara pidana, pembuktian terbagi atas 2 hal , tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, pada tindak pidana umum telah diatur dalam KUHP oleh karena itu pembuktian CCTV harus didukung dengan alat bukti lain kemudian bisa dijadikan pegangan untuk menghukum terpidana, beda halnya dengan tindak pidana khusus seperti Narkotika pembuktiaan CCTV dapat berdiri sendiri karena telah diatur dalam Undang-undang tentang narkotika” Oleh karena itu, Tindakan penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Wewenang polisi untuk menyidik merupakan hal yang tidak mudah dan sangat sulit. Penyidikan yang dilakukan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Demikian pula dengan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan terhadap suatu kasus yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, tentunya 71

bisa diharapkan berguna bagi pemeriksaan berikutnya. Penyidikan telah diarahkan pada proses pembuktian nantinya di persidangan, maka dalam penyidikan merupakan langkah awal pemeriksaan yang mana akan digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan selanjutnya, yaitu penuntut umum, hakim, maupun terdakwa itu sendiri atau penasehat hukumnya. Oleh karena itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diharapkan bisa difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan yang dilakukan dapat digunakan dan berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dalam

proses

pembuktian

suatu

perkara

pidana

dengan

menggunakan rekaman CCTV tentu saja menghadapi beberapa kendala dalam prosesnya. CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil peneltian adalah hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, Editing disini yang dimaksud adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan terhadap data hasil rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun korban. Kendala yang biasa dihadapi juga dalam penggunaan rekaman CCTV. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya 72

sambungan listrik juga dapat terjadi secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman ulang untuk selanjutnya secara berkala. Sehingga dengan adanya kekurangan dari rekaman CCTV tersebut dalam hal penggunaan sebagai alat bukti, maka dibutuhkan juga alat bukti pendukung seperti keterangan ahli atau keterangan saksi untuk menunjang pembuktian dari hasil rekaman CCTV tersebut. Akan tetapi, yang terjadi dalam proses pembuktian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti tidak menemui kekurangan atau kendala karena hasil dari rekaman tersebut diakui kebenaran

oleh

tersangka

sahingga

memudahkan

dalam

proses

peradilan. Dalam suatu proses pembuktian perkara pidana dalam persidangan seorang hakim melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk untuk setiap keadaan tertentu dalam hal ini rekaman CCTV, dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 73

Sehingga

pada

tahap

penyidikan

suatu

perkara

pidana

yang

menggunakan alat bukti rekaman CCTV, untuk keaslian alat-alat bukti yang

ada

harus

dilakukan

dengan

sebaik-baiknya

seperti

yang

diterangkan oleh Andi Astara S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yakni : “dalam hal memeriksa keaslian setiap alat-alat bukti yang ada, merupakan peran Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena itu kami menekankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana yang menggunakan alat bukti CCTV sehingga tidak merugikan salah satu pihak”

Berangkat dari hal mendasar seprti yang disebutkan diatas mengenai alat bukti rekaman CCTV, diperlukan pula suatu alat bukti pendukung untuk memberikan penguatan kepada hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti halnya yang ditemui dalam putusan yang menjadi objek dari skripsi ini, bahwa alat bukti rekaman CCTV tersebut tidak mendapat bantahan dari tersangka atu dengan kata lain tersangka mengakui kebenaran yang ada dalam gambar CCTV tersebut, karena jika kita melihat salah satu kekurangan yang diperoleh dari rekaman CCTV bahwa bisa saja hasil rekaman tersebut mendapat editan gambar sehingga merubah fakta yang terjadi. Selain alat

bukti rekaman terebut diakui

kebenarannya oleh tersangka, pembuktian kasus tersebut diperkuat pula keterangan saksi yang memebanarkan runtutan kejadian yang terjadi seperti yang terdapat dalam hasil rekaman CCTV tersebut. Untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, diperlukan keterangan 74

seorang ahli. Teori hukum lex specialis derogat lex generalis juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu Undang-undang khusus mengenyampingkan undangundang yang lama, melalui UU ITE, berkaitan dengan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik, para hakim seharusnya dapat mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR, tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta

membuktikan

alat

bukti

tersebut

yang

selanjutnya

dapat

diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan. Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (real evidence), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (data recording) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedimikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

75

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian merupakan merupakan suatu tahap yang penting pada tahap pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Pada perkara di Pengadilan Negeri Makassar No.1095/Pid.B/2012/PN. Makassar tentang pencurian, yang salah satu alat bukti pendukung yang diberikan

Kejaksaan

pencuriannya

dengan

untuk

mengungkap

menggunakan Kemera

tindak

pidana

CCTV.

Dalam

perkara tersebut untuk mengungkap tindak pidana pencuriaanya dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi 76

yang dimana keterangan saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana. Dengan diundangkannya UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik yang sebelumnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dalam tindak pidana tertentu saja seperti kasus korupsi, terorisme, dan money laundring juga dapat digunakan pada pengadilan pidana biasa. 2. Penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pencurian dalam putusan No. 1095/Pid.B/2012/PN. Makassar memberikan keyakinan terhadap hakim dalam memutus perkara tersebut disamping keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Dalam hal memeriksa keaslian setiap alat-alat bukti yang ada, merupakan peran Kepolisian dan Kejaksaan oleh karena itu kami menekankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana yang menggunakan alat bukti CCTV sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini penggunaan rekaman CCTV tersebut.

77

B. Saran Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain : 1. Diharapkan bahwa alat bukti elektronik dalam hal ini Rekaman CCTV dimasukkan dan dapat menjadi salah satu bagian dari KUHAP sehingga tidak hanya menjadi alat bukti pendukung saja dalam proses peradilan hukum acara pidana akan tetapi dapat menjadi bagian dari produk Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga memberikan kekuatan hukum yang tetap terhadap penggunaan Rekaman CCTV dalam beracara di pengadilan dan untuk memutus suatu perkara. 2. Seluruh elemen masyarakat terkhusus aspek kehidupan yang berkenaan langsung dengan wilayah hukum dan penegakkan hukum dapat menggunakan Kamera CCTV dalam setiap aspek kehidupan sebagai salah satu alat untuk tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kriminal dan menjadi pengendalian sosial di kehidupan sehari-hari.

78

DAFTAR PUSTAKA Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Sofyan. 2013.Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education. Andi Hamzah. 1996. Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika. Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Hamzah. 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Andi Zainal Abidin. 1987. Hukum Pidana (Asas Hukum PIdana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik). Jakarta: Prapanca. A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Edmon Makarim. 2003. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Leden Marpaung. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: PT. Alumni. Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti. M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Abdoel Djamal. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, Alumni Sutomo. 2008. Handout Hukum Acara Pidana. Surabaya. Tongat. 2008. Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan). Jakarta: Sinar Grafika. Wirjono Projodikoro. 1986. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. Yulies Tiena Masriani. 2011. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. UNDANG-UNDANG : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

SUMBER LAIN : http://riskaaristiani.blogspot.com/2012/01/definisi-sejarah-dan-carainstalasi.html http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info2168.html. [Kamis, 11 Desember 2014, pkl.11.35] http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam [Kamis, 11 Desember 2014, pkl.12.03]