PN

54

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 87/Pid.B/2006/PN-SMG

A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid.B/2006/PN. Smg Tentang Aborsi Mengingat KUHAP, pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo pasal 64 KUHP, pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini. 1) Menyatakan bahwa terdakwa Kokok Hadyanto Bin Goenardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana”Sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak dalam keadaan darurat dan melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek. 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi dan pidana denda sebanyak Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan. 5) Menentukan barang bukti berupa: Satu buah speculum

55

3 buah busie 2 buah sendok curet 2 buah klem uterus 2 buah klem 10 spuit 1 buah pengait spiral I buah alat pengkur kedalam rahim 1 gelas yang berisi darah hasil aborsi 1 buah metergin 1 buah pitogin 2 butir amoxilin 2 butir flafek forte 1 meter karpet/perlak 1 buah senter 1 bungkus kapas 3 butir antibiotic 1 buah handphone merk Nokia Dirampas untuk dimusnahkan. Uang sebanyak Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) Dikembalikan kepada saksi Gunawan Cahyo Utomo 1 lemar tanda bukti kelulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

56

1 lembar Surat Ijin Dokter 1 lembar Surat Ijin 1 lembar Surat Penugasan 1 lemar rekomendasi IDI untuk ijin praktek 1 lembar Surat Pensiun dari Bupati Demak Dikembalikan kepada Kokok Hadyanto bin Goenardi. 6) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah). 1 Dari gambaran beberapa pertimbangan Majelis Hakim, yang menghasilkan putusan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasar-dasar pertimbangan dari Majelis Hakim. Adapun dalam memeriksa perkara yang dilakukan oleh terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi, dalam hal ini menentukan dakwaannya selain karena bentuk dakwaannya juga didasarkan pada asas lex spesialis deregot legi generali. Artinya Majelis Hakim hanya memperhatikan dakwaan yang diatur oleh undang-undang. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undang yang dibuat khusus yakni UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

1

20

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 787/Pid/B/2006/PN-Smg Tentang Aborsi, h.

57

B. Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Aborsi Dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2006/PN. Smg 1. Proses pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara No. 787/Pid.B/2006/PN. Smg Putusan

Pengadilan

Negeri

Semarang

dengan

perkara

No.

787/Pid.B/2006/PN. Smg merupakan putusan dengan terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi. Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Trenguli Rt. 02 Rw. 02 Kel. Trengguli, Kec. Wonosalam Kab. Demak didakwa telah melakukan perbuatan pidana Aborsi terhadap Marlina Napitupulu dan Indah Setiani Ekawati. Adapun dalam proses pengambilan putusan tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Posisi Kasus Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006 antara pukul 14.00 WIB dan pukul 16.00 WIB bertempat di kamar Sumbing No. 3 dan 4 Hotel Rowopening

Bandungan

Semarang,

tertangkap

sedang

melakukan

pengguguran atau aborsi kepada Marlina Napitupulu dan Indah Setiani Ekawati bersama suami masing-masing Gunawan Cahyo Utomo dan Joko Slamet Riyadi. Sebelumnya, Marlina Napitupulu Dan Indah Setiani Ekawati telah terlambat datang bulan hal ini dibuktikan oleh mereka sendiri dengan melakukan test kehamilan dimana hasil dari test tersebut positif, namun karena belum ada keinginan untuk mempunyai anak maka Marlina Napitupulu dan

58

Indah Setiani Ekawati meminta tolong kepada suami masing-masing Gunawan Cahyo Utomo dan Joko Slamet Rayadi untuk mencarikan seseorang yang bisa membantu menggugurkan kandungan. Setelah mencari akhirnya Gunawan Cahyo Utomo dan Joko Slamet Riyadi mendapatkan nama dan nomor telepon terdakwa. Pada saat ditelepon, terdakwa menentukkan tarif, tempat dan waktu pengguguran kandungan yaitu harga dimulai dari Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), adapun tempat yang disetujui adalah di Hotel Rowo Pening Bandungan Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2006. Setelah mendapatkan lokasi dan waktu yang dijanjikan, Marlina Napitupulu dan Indah Setiani Ekawati diantar oleh suaminya masing-masing menuju Hotel Rowo Pening kemudian menyewa kamar Sumbing nomor 3 dan 4. Selanjutnya, terdakwa yang merupakan seorang dokter umum datang dan melakukan pengguguran. Dan orang yang pertama kali melakukan adalah Marlina Napitupulu yang berada di Kamar Sumbing nomor 4 kemudian dilanjutkan kepada Indah Setiani Ekawati yang menempati nomor 3. b. Proses Penuntutan Adapun dakwaan yang diberikan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pertama, terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

59

Kedua, bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dan dakwaan yang ketiga, dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu, perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 348 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili serta memutus: 1) Menyatakan bahwa terdakwa Kokok Hadyanto Bin Goenardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan” dan “dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran” sebagaimana diatur dalam pasal pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 30.000.000, subsider 3 bulan kurungan

60

3) Menyatakan barang bukti berupa: satu buah speculum, 3 buah busie, 2 buah sendok curet, 2 buah klem uterus, 2 buah klem, 10 spuit, 1 buah pengait spiral, I buah alat pengkur kedalaman rahim, 1 gelas yang berisi darah hasil aborsi, 1 buah metergin, 1 buah pitogin, 2 butir amoxilin, 2 butir flafek forte, 1 meter karpet/perlak, 1 buah senter, 1 bungkus kapas, 3 butir antibiotik, 1 buah handphone merk Nokia. Selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000. dan dirampas untuk Negara berupa: 1 lemar tanda bukti kelulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 1 lembar Surat Ijin Dokter, 1 lembar Surat Ijin, 1 lembar Surat Penugasan, 1 lemar rekomendasi IDI untuk ijin praktek, 1 lembar Surat Pensiun dari Bupati Demak. 4) Membebankan kepada terdakwa Kokok Hayanto bin Goenardi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500. c. Proses Pemeriksaan di Pengadilan Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 1) Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada; Kesatu, Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Dan Kedua, pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004, Atau Ketiga, pasal 349 ayat (1) KUHP.

61

2) Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dakwaan kesatu dan kedua Majelis hakim akan menentukan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang diperoleh dari hasil persidangan 3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merangkai, dan merangkum seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, dan didukung dengan barang bukti. 4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dari keadaankeadaan yang telah dijelaskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 5) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 76 UU N0. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

2. Gambaran Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 787/Pid.B/2006/PN. Smg Tentang Aborsi a. Berkaitan dengan pembuktian Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merangkai, dan merangkum seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni keterangan saksi/saksi ahli, keterangan terdakwa, dan didukung dengan barang bukti. b. Berkaitan dengan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaanya, Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) saksi a charge dan 1(satu) saksi ahli yang namanamanya masing-masing dan berturut-turut akan disebutkan dibawah ini.

62

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli dr. Hartono Hadisaputro, SpOG(K) berpendapat seorang dokter tidak dibenarkan melakukan praktek kedokteran di kamar hotel dan bukan di tempat prakteknya serta seorang dokter umum tidak dibenarkan melakukan aborsi di luar ijin praktenya. Menimbang, bahwa kerangan saksi ahli dr. Hartono Hadisaputro SpOG(K) berpendapat seorang dokter umum tidak dibenarkan melakukan praktek aborsi di sebuah kamar hotel dan bukan di tempat praktek, dan seorang dokter umum tidak dibenarkan melakukan praktek aborsi diluar ijin tempatnya praktek. Bahwa berdasrkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang tidak memenuhi ketentuan dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya” terpenuhi. c. Berkaitan dengan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti maka telah mengecualikan atau dakwaan ketiga tidak perlu dibuktikan. d. Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana Menimbang, bahwa dalam seluruh dakwaan kesatu semua unsur-unsur perbuatan pidana terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu hamil dan atau janinnya.” Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana “dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktek.”

Dari gambaran beberapa pertimbangan Majelis Hakim, yang menghasilkan putusan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasar-dasar pertimbangan dari Majelis Hakim. Adapun dalam memeriksa perkara yang dilakukan oleh terdakwa Kokok Hadyanto bin Goenardi, dalam hal ini

63

menentukan dakwaannya selain karena bentuk dakwaannya juga didasarkan pada asas lex spesialis deregot legi generali. Artinya Majelis Hakim hanya memperhatikan dakwaan yang diatur oleh undang-undang. Dimana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undang yang dibuat khusus yakni UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.