PN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARKAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR)

Oleh INDO PADANG B 111 11 092

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR)

Oleh: INDO PADANG B 111 11 092

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015

i

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR) Disusun dan diajukan oleh

INDO PADANG B111 11 092

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis 4 Juni 2015 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Amir Ilyas S.H, M.H. NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. NIP. 19610607 198601 1 003

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : Nama

: INDO PADANG

Nim

: B111 11 092

Bagian

: HUKUM PIDANA

Judul

: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI OBAT ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi Kasus Putusan Nomor : 44 / Pid. B / 2013 / PN. BR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Makassar, 12 Mei 2015

Disetujui oleh, Pembimbing I,

Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. NIP.19620105 198601 1001

Pembimbing II

Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H. NIP.19800710 200604 1 001

iii

iv

ABSTRAK

INDO PADANG (B11111092 ), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN. BR), di bawah bimbingan Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Dalam kehidupan obat sangat berperan penting. Hal tersebutlah banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan obat-obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah dari pada obat yang telah mendapat izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang termasuk unsur-unsur perbuatan peredaran obat-obatan ilegal dan pertanggung jawaban pelaku peredaran obat-obatan ilegal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dari penelitian di Dinas Kesehatan Kab. Barru dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan peredaran obat-obatan ilegal bila melanggar pasal 196-197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan peredaran obat ilegal dijerat dengan pasal 201 Undang-undang Kesehatan. Peredaran obat-obatan ilegal yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar melalui pasarpasar tradisional. Tidak hanya melalui jalur itu saja, peredaran obat ilegal juga dapat masuk ke jalur resmi peredaran obat seperti Pabrik-PBFApotek-Rumah sakit. Ada pun kesimpulan dari penelitian ini bahwa, akibat dari adanya peredaran obat ilegal ini sangat merugikan masyarakat, sebagian besar disebabkan oleh penggunaan obat kuat yang tanpa berkonsultasi dengan dokter ahli sebelumnya dan obat pelangsing. Oleh sebab itu pelaku perbuatan peredaran obat-obatan ilegal wajib dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya berupa sanksi pidana tetapi juga ada sanksi administratif yang berlaku.

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt, penulis telah menyelesaikan Skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Ilmu Hukum, adapun judul skripsi yang penulis bahas adalah : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR (Studi kasus Putusan No.44 / PID. B / 2013 / PN. BR). Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun Skripsi ini, namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya. Penulis yakin bahwa skripsi ini jauh lebih dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik, teguran dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya. 2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. vi

4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 5. Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajaranya. 7. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah kalian berikan. Semoga ilmu yang kalian berikan dapat berberkah. 8. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H, Bapak Dr. H.M Imran Arief, S.H.,M.S. dan Ibu Hj. Haeranah, S.H,.M.H, terima kasih atas kesedianya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kalian harapkan. 9. Bapak Romi Librayanto ,S.H.,M.H selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi kartu rencana studi (KRS). 10. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Acara, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum

Masyarakat dan Pembangunan, Hukum

Perdata, dan Hukum Internsional terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, kalian adalah Dosen yang selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis. 11. Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir. vii

12. Terima Kasih Kepada Pengelolah Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis. 13. Teruntuk seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan per satu. Terima kasih banyak karena kalian semua penulis akan lebih berusaha menjadi lebih baik 14. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat tercinta saya Lestari Sainuddin, Andi Anggi Nursatanggi.M, Ainil Ma’sura, Wahyuni Zakariya, Iis Ariska, Sriyani Isra, Atifatul Ismi, Dewi Sartika Tenriajeng, Rahma, Reski Dian Utami, Fitriani Irianti, Siti Nirah Ariesty, Andi Atika, Nadia Ananda Elsanti,

Nur Alimah

Zainuddin, Nurul Hikma, Retno Annisa, Muhammad Angga Wilantara, Hardiyanti, Andi Abriani SA, Diawan Cahyawan, Ahmad Fauzi HM, Ahmad Fauza HM, Fatimah Wardah, Nur Irma Yanti Hatta, Samir, Dian Aggraeni Sucianti, Wahda Ningsi, Iin Saputry, Fika Faizah N.F, Andi Dettia Ati Cawa, Nursakinah, Helvi Handayani, Kurniawati,

Andi Rachmi

Dwi Putri,

Sarah,

Nita

Rida Ariyani Putri Samal, Suci Febrianti, Rifka

Juliani, Putri Juwita Permatahati, Alkisa dwi Septiani, Herlina, Andi Hidayat Nur Putra, Maulana Arif Nur, Afdal Hidayat, Ahmad,

Dhian

Fadhlan

Hidayat,

terima

kasih

atas

kebersamaannya, bantuannya, kebahagiaan yang tak bias diukur dengan apapun. 15. Terima Kasih kepada Asian Law Student's Association (ALSA), mendapatkan

sebagai

organisasi

ilmu,

pengalaman,

tempat keluarga,

penulis

untuk

yang

selalu

memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi penulis. Semoga Alsa semakin maju dan tetap Always Be One. viii

16. Terima Kasih Kepada Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2012/2013, saudara- saudari penulis yang telah mengajarkan banyak hal dalam keorganisasian. 17. Seluruh Pengrus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas

Hukum

Universitas

Hasanuddin

Periode

2014/2015, tempat kita berbagi dan mengenal sebagai keluarga. 18. Teman-teman Angkatan 2011 (MEDIASI) FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Tidak terasa

kebersamaan kita di FH-UH berakhir, semua

hanya terjawab oleh waktu saja. Sukses selalu untuk kita semua. 19. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 87 Unhas, khusus untuk Posko Desa Cingkang Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Adelina, Yeyen Meylinda, Ahmarta Kurniyanti, Afuan Tawaf Fadli, Ahmad Faqhruddin, Adriawan Zainuddin, dan Aldy Derianto Amir.Terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Kebaikan, keseruan dan bantuan kalian akan selalu Penulis ingat. Semoga kita selalu bersama sebagai saudara dan ilmu kita dapat berberkah.

Harapan penulis walaupun kecil semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Dan penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan atau kritikan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Makassar,

Juni

2015

Indo Padang ix

DAFTAR ISI Halaman Judul ................................................................................ Pengesahan Skripsi ........................................................................ Persetujuan Pembimbing ............................................................... Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ........................................... Abstrak ............................................................................................ Kata Pengantar ............................................................................... Daftar Isi .......................................................................................... BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah......................................................... B. Rumusan Masalah ................................................................. C. Tujuaan Penulisan ................................................................. D. Manfaat Penulisan ................................................................. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana ................................ B. Pembagian Hukum Pidana ..................................................... C. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana ......................................... D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ................................ E. Unsur-unsur Tindak Pidana .................................................... F. Jenis-Jenis Tindak Pidana ..................................................... G. Pengertian Obat ..................................................................... H. Bentuk-Bentuk Obat ............................................................... I. Kriteria Obat Ilegal dan Obat Tradisional Illegal ..................... 1. Obat Ilegal ........................................................................ 2. Obat Tradisional Ilegal ...................................................... J. Defenisi dan Jenis Alat Kesehatan ......................................... BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian .................................................................... B. Jenis dan Sumber Data .......................................................... C. Teknik Pengumpulan Data ..................................................... D. Teknik Analisis Data .............................................................. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Bentuk Tindak Pidana Memproduksi Obat Dan Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar. ............................................. 1. Bentuk Tindak Pidana Produksi Obat ............................. 2. Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar ................ 3. Tinjauan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .................................................. B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Memproduksi Obat Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar .....................

i ii iii iv v vi x

1 7 7 8 9 11 12 13 15 17 20 24 27 27 28 29

34 34 35 35

36 36 43 49 55 x

1. Posisi Kasus ..................................................................... 2. Alat Bukti Tindak Pidana Memproduksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar ....................................................................

55 59

BAB V PENUTUP DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................... B. Saran. ....................................................................................

76 77

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................

79

xi

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh

manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan,bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauanya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagaia state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of desease or infirmity yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan. (Wiku Adisasmito 2010:52). Menurut

Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan, pengertian Kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan World Health Organisation (WHO) mempunyai pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.

1

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam setiap Negara. Maka dari itu pemerintah setiap Negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 14-20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan

kesehatan

merupakan

salah

satu

indikator

tingkat

kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal

itu

disebabkan

karena

obat

digunakan

untuk

menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasikan obat-obatan lokal yang lebih murah dan tersedia bagi semua kalangan. Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi karena pada kenyataanya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan. 2

Hal ini membuat obat-obatan sangat mahal ketika masyarakat golongan miskin membutuhkannya. Selain harga, permasalahan lainnya adalah ketersediaan obat relatif terbatas. Memang menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan kita bersama. Meskipun demikian tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagaii pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru. Hal tersebut banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala BPOM. Seperti obat-obatan yang tanpa dilengkapi ijin dari Kepala BPOM mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat ijin edar dari Kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit. Keuntungan yang menggiurkan tersebut yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Masyarakat yang tak tahupun menjadi korbannya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Obat yang 3

dipalsukan dapat menekan biaya pengobatan karena bahan aktif bisa saja dikurangi atau tidak semestinya takarannya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu. Salah

satu

contoh

kasus

yang

pernah

dipersidangkan

di

Pengadilan Negeri Barru yang menangani perkara tentang tindak pidana memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar yang kemudian dipasarkan. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan hukum, karena aspek sosial yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu tentang produksi obat yang resmi. Untuk menjamin komposisi obat yang benar dan tepat, maka industri farmasi harus melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksinya dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat tradisional yang Baik (CPOTB). CPOB dan CPOTB merupakan pedoman yang dibuat untuk memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah ditentukan tercapai. Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang penting untuk diperhatikan yaitu: 1. Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. 2. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, dan personalia. 3. Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan semua obat hendaknya dibuat dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat. (Purwanto Hardjo Saputra, 2008:24) 4

Karena di jaman sekarang ini, marak terjadinya peredaran obat illegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan ijin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk,

membiarkan

kejahatan

berkembang

di

masyarakat,

dan

merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaranpelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah: 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan. 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan alam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut. 7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 5

tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatanya yang paling baik adalah terjemahan. Pada dasarnya peredaran obat palsu ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat illegal karena kekurangan informasi dan

kurangnya

Kurangnya

referensi

informasi

tentang

terhadap

peredaran

obat-obatan

obat-obatan

ilegal

juga

illegal.

membuat

masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat illegal dan sanksi yang mereka terima

apabila

mengedarkan

obat-obatan

illegal

tersebut

juga

mempengaruhi tindakan ini. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Obat Atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar(Studi Kasus Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR)” agar masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Ketersediaan informasi tentang obat illegal dan ancaman bahayanya sangat diperlukan untuk mendukung komitmen perang terhadap obat ilegal dengan melibatkan partisipasi semua pihak. Keterlibatan aktif ini perlu ditumbuhkan dengan informasi yang lengkap agar masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewaspadai, menyadari bahaya dan melawan maraknya peredaran obat illegal.

6

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya

maka penulis merumuskan: 1. Bagamainakah bentuk tindak pidana memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kesehatan dan memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR? C.

Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana kesehatan dengan memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR?. 2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kesehatan dan memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR?.

7

D.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoristis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai peredaran obat-obatan ilegal yang lagi marak di masyarakat. 2. Manfaat Praktis Kegunaan praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat yang menjadi konsumen obat, agar lebih teliti membeli obat-obatan untuk di konsumsi maupun masyarakat yang menjadi produsen obat-obatan khususnya agar berfikir lagi bila ingin membuat dan atau mengedarkan obat ilegal.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Kata Hukum Pidana merupakan kata yang mempunyai lebih

daripada satu pengertian. Maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. (Komariah E. Sapardjaya 2002:12). Ada beberapa pendapat mengenai batasan Hukum Pidana, sebagai berikut : 1. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983:7). 2. Mezger memberikan pengertian: Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum (die jenige rechtsnormen) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (rechtfolge) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan (Wirdjono Prodjodikoro 2002:24). 3. Menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan (Moeljatno, 1983:9).

9

4. Menurut Simons Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditiadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturanaturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut (Moeljatno, 1983 : 11). 5. Menurut Kansil Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan (C.T.S.Kansil dan Christine, 2004 :36). Dari beberapa pengertian hukum pidana tersebut memang terdapat kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Adami Chazawi mengatakan dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok Hukum Pidana, maka Hukum Pidana itu adalah bagian dari Hukum Publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang: a. Aturan umum Hukum Pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misal: polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar Hukum Pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan 10

oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakan Hukum Pidana tersebut (Adami Chazawi, 2002 : 11-12). B.

Pembagian Hukum Pidana Ditinjau dari berbagai segi, hukum pidana dapat dibagi menjadi

berbagai klasifikasi, (Chairul Huda 2006:41) yaitu: 1. Hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif a. Hukum pidana obyektif (Ius Poenale) adalah hukum pidana yang memuat keharusan atau larangan dengan disertai ancaman hukuman. b. Hukum pidana subyektif (Ius Puniendi) adalah hak Negara menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif. 2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil a. Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, khususnya mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana dan ketentuan mengenai pidananya. b. Hukum pidana formil yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan melalui alat-alat perlengkapannya, melaksanakan haknya untuk menegakkan pidana atau dengan kata lain hukum pidana formil memuat aturan-aturan bagaimana mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil. 3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus a. Hukum pidana umum adalah hukum yang memuat aturanaturan yang berlaku bagi setiap orang. Misalnya KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang berlaku bagi golongan orang-orang tertentu atau berkaitan dengan jenis perbuatan tertentu. Misalnya Hukum Pidana Militer yang berlaku bagi anggota militer atau yang dipersamakan. 4. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan : a. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tersusun dalam suatu buku Undang-Undang secara sistematis dan tuntas. Misalnya KUHP; b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan adalah hukum pidana yang berupa peraturan- peraturan yang tersebar dalam berbagai perundanga-undangan. 11

C.

Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya terletak pada

sanksi pidana yang diberikan apabila seseorang melanggar apa yang daitur dalam hukum pidana, sanksi tersebut berupa hukuman penderitaan, nestapa atau siksaan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Untuk hal inilah mengapa hukum pidana disebut mempunyai fungsi subsider (ultimum remidium) sebagai upaya terakhir atau obat terakhir, dimana upaya hukum lainnya telah diterapkan namun dianggap belum dapat memberikan pemecahan masalah hukum. Meskipun untuk saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mulai menempatkan fungsi subsider hukum pidana diterapkan bersama-sama dengan instrumen-instrumen hukum lainnya dalam penegakan hukum (primum remedium) (Bahder Nasution, 2005:140). Menurut Adami Chazawi secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara khusus hukum pidana berfungsi, yaitu: 1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatanperbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut; 2. Memberi dasar legitimasi bagi negara daklam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas bebrbagai kepentingan hukum; 3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka Negara melaksakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum (Adami Chazawi, 2002:16).

12

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan. Diantara para sarjana hukum diutarakan,. Bahwa tujuan hukum pidana adalah: 1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak atau orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (fungsi preventif) 2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat (fungsi represif) (Wirjono Prodjodikoro, 2002 :18). D.

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa

Belanda, yaitu straafbaarfeit dan delict yang mempunyai makna sama. Delict diterjemahkan dengan delik saja, sedang straafbaar feit dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht),

tindak

pidana

(Wiryono

Prodjodikoro),

delik

(Satochid

Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum

(Karni

dan

van

Schravendijk),

pelanggaran

pidana

(Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah Straafbaarfeit (Martiman Prodjohamidjojo, 1997:15). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan straafbaarfeit tersebut.Istilah 13

straafbaarfeit terdapat dua unsur kedua pembentuk kata yaitu straafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dimana pengertian tersebut sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan (Barda Nawawi Arief 2005: 81). Meskipun dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana tetapi kita dapat melihat dari beberapa pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum merumuskan straafbaarfeit seperti tersebut di atas, karena (P.A.F. Lamintang, 1997 : 185) : 1. Untuk adanya straafbaarfeit disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum; 2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang; 3. Setiap straafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban, menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatigehandeling

14

Pompe memberikan pengertian straafbaarfeit dengan membedakan antara definisi menurut teori dengan menurut hukum positif, sebagai berikut : 1) Straafbaarfeit yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori); 2) Straafbaarfeit yaitu suatu feit ( kejadian ) yang oleh UndangUndang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif) (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 16). Sedangkan Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dari beberapa pengertian tentang tindak pidana yang telah diberikan oleh beberapa pakar hukum maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan pelaku dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. E.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 aliran yaitu aliran

monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang, 15

bersifat

melawan

hukum,

adanya

kesalahan

dan

kemampuan

bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan

hukum.

Untuk

unsur

kesalahan

dan

adanya

pertanggungjawaban pidana adalah syarat untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut dipidana. KUHP menganut aliran dualistis karena di Indonesia seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila sudah terpenuhi unsure adanya perbuatan manusia, melanggar ketentuan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum sedangkan untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dijatuhi pidana menggunakan unsur adanya kesalahan dan adanya kemampuan bertanggung jawab (Andi Hamzah, 1997 : 50). PAF Lamintang, menjabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsurunsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain: 1. Kesengajaan atau kelalaian; 16

2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif antara lain: 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 2. Kualitas dari si pelaku; 3. Kausalitas, yakni hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. F.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai

berikut: 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaraan. Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. 2. Menurut cara merumuskannya, di bedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 17

3. Menurut bentuk kesalahannya, di bedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delcten) dan tindak pidana kealpaan (culpose delicten). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. 4. Menurut macam perbuatannya, di bedakan antara delicta comissionis dan delicta omissionis. Delicta comissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Delicta omissionis adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan pasif (negatif), dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka ia telah melakukan tindak pidana pasif; 5. Menurut sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut; 6. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, di bedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 Ayat (1) KUHP) atau jika yang terkena kejahatan meninggal maka pengaduan dilakuakan oleh orang tuanya, anaknya atau suaminya (istrinya) (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 7. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, di bedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikan rupa, sehingga dipandang selesainya dan dapat dipidananya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya: Pasal 18

481 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan, dimana kebiasaan disini dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan. 8. Menurut berat ringannya pidana yang diancamkan, di bedakan antara tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak Pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak Pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat (Adami Chazawi, 2002: 117-133) Tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pemalsuan yang ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan (keterangan palsu, mata uang, uang kertas, meterai, merek, dan surat). Sedangkan untuk pemalsuan obat masuk dalam kategori kejahatan perbuatan curang (bedrog) atau lebih dikenal dengan kejahatan penipuan. Maksud dari adanya pembedaan ini adalah apabila dalam pemalsuan yang dilindungi adalah kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan, sedangkan dalam penipuan yang diberikan adalah perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan yang bersifat menipu, membohongi atau memberdayakan orang. Orang akan merasa tertipu,

terpedaya

mendapatkan

dan

benda

karenanya

yang

menderita

dikiranya

benar

kerugian atau

asli

bilamana padahal

sesungguhnya palsu (Adami Chazawi, 2001 : 4).

19

Dalam Pasal 386 Ayat (1) KUHP dikatakan mengenai pemalsuan obat : “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Adapun Unsur-unsur tindak pidana Pasal 386 ayat (1) KUHP : 1. Unsur “barangsiapa” Unsur barangsiapa diartikan sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. 2. Unsur “menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan” Kata menjual berarti suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk meproleh uang pembayaran, kata menawarkan berarti menujukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli atau diambil, kata menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang dimaksud sesuatu disini adalah makanan, minuman atau obat obatan yang palsu atau tidak sesuai dengan aslinya. 3. Unsur “yang diketahuinya bahwa itu di palsu, dan atau menyembunyikan hal itu” Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh orang itu adalah dengan penuh kesadaran mengetahui bahwa apa yang dijual , ditawarakan atau diserahkan kepada pembeli adalah palsu atau tidak sesuai dengan aslinya dan seseorang tersebut sedemikian rupa menyembunyikan keadaan tersebut. G.

Pengertian Obat Menurut

Kesehatanobat

Undang-Undang adalah

“sediaan

Nomor atau

36

Tahun

paduan

2009

tentang

bahan-bahan

yang

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau

20

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.” Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2011 tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat, ada definisi tentang jenis-jenis obat : 1. Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui. 2. Obat impor adalah obat yang dibuat oleh industry farmasi luar negeri dalam bentuk produk jadi atau produk ruahan dalam kemasan primer yang akan diedarkan di Indonesia. 3. Obat kontrak adalah obat yang pembuatanya dilimpahkan kepada farmasi lain. 4. Obat lisensi adalah obat yang dibuat oleh industry farmasi lain dalam negeri atas dasar lisensi. 5. Obat produksi dalam negeri adalah obat yang dibuat dan/ atau dikemas primer oleh industry farmasi di Indonesia. 6. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang mendapatkan perlindungan paten berdasarkan Undang-undang Paten yang berlaku di Indonesia. 7. Obat Paten Adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset dan pengembangan, diproduksi dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan dilindungi hak patennya selama nomimal 20 tahun. 8. Obat Generik adalah obat yang dapat diproduksi dan dijual setelah masa paten suatu obat inovator habis. Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahanaktifnya. Obat Generik Bermerek Di Indonesia adalah obat generik yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tertentu. 9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yangberupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahantersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pengertian obat menurut (Hari Sasangka, 2003 : 13)

dapat

didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Menurut Hari Sasangka, Obat adalah 21

semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Dahulu obat-obatan terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta dikembangkan. Pada abad 20 obat kimia sintetik baru diketemukan seperti salvarsan dan aspirin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

diagnosa,

pencegahan,

penyembuhan,

pemulihan

dan

peningkatan kesehatan. Sementara itu ada istilah-istilah lain untuk obat, yaitu : 1. Obat baku Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Obat Jadi Obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan tertentu: serbuk, cairan, salep, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk lain, dan mempunyai nama teknissesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Obat Paten Berupa obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat (pabrik) atau yang dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. 4. Obat asli Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam (Indonesia), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 5. Obat baru Obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat (antara lain zat pengisi, pelarut,vehikulum) atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga belum diketahui khasiat serta keamanannya. 6. Obat Generik Obat Generik adalah obat yg dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Sejatinya obat generik 22

mempunyai standar keamanan, kualitas dan efikasi yang sama dengan obat innovator

Dalam

Pasal

4

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut: 1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji laboratorium; 2. Percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; 3. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih; 4. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; 5. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 6. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim. 7. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia Kategori Obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat yaitu: 1. Obat Daftar O (Narkotika) Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahakan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. 2. Obat Daftar G (Obat Keras) Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlij k= berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter,memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf 23

K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). 3. Obat Daftar W (Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas) Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC = Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. 4. Obat Psikotropika Obat-obat yang termasuk bahan psikotropik dilengkapi dengan atau mempunyai peraturan-peraturan khusus berupa palarangan-larangan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. H.

Bentuk-Bentuk Obat Dalam penggunaannya, obat mempunyai berbagai macam bentuk.

Semua bentuk obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Ada zat yang tidak stabil jika beradadalam sediaan tablet sehingga harus dalam bentuk kapsul atau ada pula obat yang dimaksudkan larut dalam usus bukan dalam lambung. Semua diformulasikan khusus demi tercapainya efekterapi yang diinginkan. Ketikapun bagi kita yang berpraktek diapotek, maka perlu diperhatikan benar etiket obat yang dibuat. Misalnya tablet dengan kaplet itu berbeda, atau tabletyang harus dikunyah dulu (seperti obat maag golonganantasida), seharusnyalah etiket obat memuat instruksi yang singkat namun benar dan jelas. Jangan sampai pasien menjadi bingung dengan petunjuk etiket obat. Oleh karena itu pentingsekali bagi kita semua untuk mengetahui bentuk sediaan obat. (Dhadang Wahyu Kurniawan 2009:32) 1. Serbuk (pulvis) merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar. 24

2. Pulveres merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. 3. Tablet (compressi) merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. a. Tablet kempa paling banyak digunakan, ukuran dapat bervariasi, bentuk serta penandaannya tergantung desain cetakan. b. Tablet cetak dibuat dengan memberikan tekanan rendah pada massa lembab dalam lubang cetakan. c. Tablet trikurat tablet kempa atau cetak bentuk kecil umumnya silindris, sudah jarang ditemukan. d. Tablet hipodermik dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air, dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secaraoral. e. Tablet sublingual dikehendaki efek cepat (tidak lewat hati). digunakan dengan meletakan tablet di bawahlidah. f. Tablet bukan digunakan dengan meletakan diantara dipidana gusi. g. Tablet Effervescent, tablet larut dalam air harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis tidak untuk langsung ditelan. h. Tablet kunyah, cara penggunaannya dikunyah. Meninggalkan sisa rasa enak dirongga mulut, mudahditelan, tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. 4. Pil (pilulae) merupakan bentuk sediaan padat bundar dankecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul. Masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. 5. Kapsul (capsule) merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan/tujuan sediaan kapsul adalah: a. Menutupi bau dan rasa yang tidak enak. b. Menghindari kontak langsung dengan udara dan sinarmatahari. c. Lebih enak dipandang (memperbaiki penampilan). d. Dapat untuk 2 sediaan yang tidak tercampur secara fisis (incomefisis), dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil kemudian dimasukan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yanglebih besar. e. Mudah ditelan 6. Kaplet (kapsul tablet) merupakan sedian padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. 25

7. Larutan (solutiones) merupakan sedian cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan bahannya ,cara peracikan, atau penggunaannya ,tidak dimasukan dalam golongan produk lainnya. Dapat juga dikatakan sedian cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral(diminum) dan larutan topikal (kulit). 8. Suspensi (suspensiones) merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalamfase cair. Macam suspensi antara lain suspensi oral (jugatermasuk susu/magma),suspensi topikal (penggunaan padakulit) suspensi tetes telinga (telinga bagian luar),suspense optalmik,suspensi sirup kering. 9. Emulsi (elmusiones) merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. 10. Galenik merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. 11. Ekstrak (extractum) merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari simplisisa nabati atau simplisia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. 12. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat celcius selama 15 menit. Imunoserum (immunosera) merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dariserum hewan dengan pemurnian. Berkhasiat menetral kantoksin kuman (bisa ular) dan mengikut kuman/virus/antigen. 13. Salep (unguenta) merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaputlendir. Salep dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. 14. Suppositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk, yang diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan adalah: a. Penggunaan lokal: memudahkan defekasi serta mengobati gatal,iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. 26

b. Penggunaan sistematik: aminofilin dan teofilin untuk asma,klorpromazin untuk anti muntah, kloral hidrat untuk sedatif dan hipnitif,aspirin untuk analgesic antipiretik. Obat tetes (guttae) merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan farmakope indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain: guttae (obat dalam), guttae oris (tetes mulut), guttae auriculares (tetes telinga), guttae nasals (tetes hidung), guttae opthalmicae (tetes mata). 15. Injeksi (injectiones) merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsiatau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringanke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir.Tujuannya agar kerja obat cepat serta dapat diberikan padapasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. I.

Kriteria Obat Ilegal dan Obat Tradisional illegal 1. Obat Ilega Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah : a. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. b. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi. c. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan oleh pendaftar. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang criteria tata laksana registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut adalah : 1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau buktibuktilain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih. 27

d. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. e. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Sedangkan obat program nasional lainnya berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan. Jadi dapat disimpulkan kriteria obat illegal adalah : 1. Ijin edar palsu. 2. Tidak memiliki nomor registrasi. 3. Sub standart atau obat yang kandunganya tidak sesuai dengan seharusnya. 4. Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa kordinasi dengan pihak BPOM. 5. Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar. 2. Obat Tradisional Ilegal Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 tentang Kriteria dan tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, herbal terstandar dan fitoformatea: a. Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan. b. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat yang Baik, Industri obat tradisional wajib menerapkan CPOBT dalam seluruh aspek dan rangkaian pembuatan obat tradisional Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana Pendaftaran obat tradisional, obat herbal, dan fitoformatea tahun 2011, Untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud 28

dalam Pasal 2 obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/ khasiat. 2. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau Cara Pembuatan Obat yang Baik yang berlaku. 3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. J.

Defenisi dan Jenis Alat Kesehatan Sedangkan defenisi alat kesehatan adalah instrumen, apparatus,

mesin, alat untuk ditanamkan, reagens, produk diagnostic in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang mengurai defenisi alat kesehatan (Ansel 1990:23): 1. Disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau Suplemennya; 2. Digunakan untuk mendiagnosa penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia; 3. Dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia; 4. Dimaksud untuk menopang atau menunjang hidup atau mati; 5. Dimaksud untuk mencegah kehamilan; 6. Dimaksud untuk pensucihamaan alat kesehatan; 7. Dimaksudkan untuk mendiagnosa kondisi bukan penyakit yang dalam mencapai tujuan utamanya; 8. Memberi informasi untuk maksud medis dengan cara pengujian in vitro terhadap spesimen yang dikeluarkan dari tubuh manusia; 9. Dan tidak mencapai target dalam tubuh manusia secara farmakologis, imunologis atau cara metabolisme tetapi mungkin membantu fungsi tersebut dan atau; 29

10. Digunakan, diakui sebagai alat kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan ada beberapa uraian tentang jenis alat kesehatan yang digunakan dalam bentuk kefarmasian sebagai berikut (Purwanto, 67:2008): 1. Umum a. Tool Set (termasuk suction soldering multi power) b. Extention cable with ground c. Electric Bor d. Multimeter Digital, Tang ampere e. Meja kerja f. Power Supply Multi DC g. Frekuensi Generator Up to 1 Giga Hz. h. Survey meter (untuk radiologi), Dosimeter i. Digital Tacho meter j. Time counter k. Osciloscope minimal 40M – 100 MHz dual channel 2. Khusus a. Ventilator test b. Electrical Safety Analyzer c. ESU Analyzer d. Diathermy Analyzer e. Defibrilator Analyzer f. ECG Simulator g. KVP, Mas meter h. Universal Presure meter i. Oxygen concentration analyzer j. Waree length analyzer Sound Level meter k. Lux meter l. Phase indicator m. Isolation tester n. Ground tester o. Temperatur tester p. Time counter q. PH meter r. Wave length for Probe USG analyzer

30

Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari bets ke bets dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan. Desain dan konstruksi peralatan hendaklah memenuhi persyaratan (Dhadang wahyu Kurniawan 73:2009) sebagai berikut : 1. Peralatan hendaklah didesain dan dikonstruksikan sesuai dengan tujuannya. 2. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara ataupun produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. 3. Bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus, misalnya pelumas atau pendingin tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah sehingga tidak mempengaruhi identitas, mutu atau kemurnian bahan awal, produk antara ataupun produk jadi. 4. Peralatan tidak boleh merusak produk akibat katup bocor, tetesan pelumas dan hal sejenis atau karena perbaikan, perawatan, modifikasi, dan adaptasi yang tidak tepat. 5. Peralatan hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai prosedur tertulis yang rinci serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 6. Peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber pencemaran. 7. Peralatan yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk. Bagian alat yang bersentuhan dengan produk tidak boleh bersifat reaktif, aditif, atau absorptif, yang dapat mempengaruhi mutu dan berakibat buruk pada produk. 8. Semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan mudah terbakar atau bahan kimia atau yang ditempatkan di area dimana digunakan bahan mudah terbakar, hendaklah dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap eksplosi serta dibumikan dengan benar. 9. Hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang dan ketelitian yang tepat untuk proses produksi dan pengawasan. Peralatan yang digunakan untuk menimbang, 31

mengukur, memeriksa, dan mencatat hendaklah diperiksa ketepatannya dan dikalibrasi sesuai program dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan dan kalibrasi hendaklah dicatat dan disimpan dengan baik. 10. Filter cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk. Filter yang mengandung asbes tidak boleh digunakan walaupun sesudahnya disaring kembali menggunakan filter khusus yang tidak melepaskan serat dan ; 11. Pipa air suling, air de-ionisasi dan bila perlu pipa air lain untuk produksi hendaklah di sanitasi sesuai prosedur tertulis. Prosedur tersebut henedaklah berisi rincian batas cemaran mikroba dan tindakan yang harus dilakukan Alat kesehatan yang beredar dan sampai ke pengguna diharapkan mempunyai mutu, manfaat dan keamanan yang sama dengan saat diproduksi. Untuk itu distribusi alat kesehatan harus memenuhi cara distribusi alat kesehatan yang Baik. Pedoman cara distribusi alat kesehatan yang baik sudah disusun oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dengan melibatkan pakar dan stake holder terkait. Petunjuk

Teknis

ini

dimaksudkan

sebagai

penjelasan

dan

pelengkap buku Pedoman Cara Distribusi Alat kesehatan yang baik dalam kegiatan distribusi alat kesehatan dan berlaku untuk semua tahap dalam rantai distribusi/suplai. Tujuan umum dari Petunjuk Teknis ini adalah agar proses distribusi alat kesehatan sesuai dengan pedoman sehingga kualitas dan integritas produk terjaga sepanjang rantai distribusi, dan produk yang didistribusikan sesuai kualitas yang telah ditentukan sampai di tangan konsumen. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik ini merupakan penjelasan dari Pedoman Cara 32

Distribusi Alkes Yang Baik, mencakup organisasi, personalia, bangunan dan fasilitas, penanganan produk dan control produk, pemusnahan produk, dokumentasi, keluhan produk, penarikan kembali produk, penerimaan produk kembalian, produk palsu, inspeksi diri serta kegiatan kontrak.

33

BAB III METODE PENELITIAN A.

Lokasi Penelitian 1. Dinas Kesehatan Kab.Barru Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kab.Barru karena merupakan tempat yang memiliki data mengenai bagaimana bentuk atau persyaratan suatu produk atau obat dikatakan layak edar di kalangan masyarakat serta data mengenai pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. 2. Pengadilan Negeri Barru Alasan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Barru karena merupakan tempat peradilan yang memiliki data mengenai kasus terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar serta sanksi dan penerapan hukum yang di terapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Barru.

B.

Jenis dan Sumber Data. 1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data,

melalui

wawancara

atau

tanya

jawab

bersama

narasumber yang terkait pada dengan lokasi penelitian penulis. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang sudah ada di Dinas Kesehatan Kab. Barru tentang produk obat 34

yang tidak terdaftar di BPOM dan data dari Pengadilan Negeri Barru mengenai tata cara peradilan dalam penyelesaian sengketa dalam tindak pidana produksi obat ilegal. C.

Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini

adalah dengan wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitia D.

Analisis Data Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer

maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.

Bentuk Tindak Pidana Memproduksi Obat dan Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dalam Kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR 1. Bentuk Tindak Pidana Produksi Obat Dalam dakwaan pertama diuraikan bahwa tersangka yang bernama Firman Bin Sunding pada hari selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april 2013, bertempat di Pasar Baru Desa kading

Kec.

Tanete

Riaja

Kab.

Barru,

dengan

sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : a. Menjual obat daftar G (obat keras); b. Tanpa ada resep dokter; c. Menyediakan beberapa jenis obat daftar G (obat keras) semisal 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra; d. Obat-obat daftar G tersebut di atas diperjual-belikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaia atau tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun menggunakan jasa Apoteker untuk pemakaiannya; e. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mendapat izin menjual dari pihak 36

yang berwenang dalam mengedarkan dan atau menjual obat-obatan; Dalam dakwaan kedua diuraikan beberapa keterangan saksi bahwa: a. Anggota kepolisian Resor Barru yaitu saksi Brigpol Azwar dan saksi Briptu Abdul Muiz sedang melakukan operasi kepolisian dengan cara membeli obat tersebut dan terdakwa tidak menunjukkan resep dokter dan saat itulah saksi Brigpol Azwar dan saksi Briptu Abdul Muiz melakukan penyitaan terhadap obat-obat daftar G tersebut. b. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan jenis obat daftar G (obat keras) semisal 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra yang disimpan di dalam dos dekat meja jualan obat-obatan tersebut. c. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mendapat izin menjual dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan atau menjual obat-obatan. Dalam uraian dakwaan pertama

dan kedua perbuatan

terdakwa tidak memiliki keahlian dalam atau ilmu kefarmasian, hal ini bisa sangat membahayakan masyarakat banyak yang tidak tahu menahu tentang khasiat dari obat yang ia jual. Dalam putusan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan NURMIAH, Apt. Apoteker Dinas Kesehatan Kab. Barru pada Tanggal 4 mei 2015 disebutkan bahwa : 37

“Obat jenis daftar G yang dijual oleh tersangka merupakan jenis obat jadi yaitu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelediki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan baku obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan farmasi”. Dalam memproduksi obat hendaklah harus memperhatikan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), CPOB ini merupakan rangkaian prosedur untuk memproduksi obat dengan baik dan sesuai

dengan

standar

kefarmasian

yang

ditentukan

oleh

Kementrian Kesehatan. Wawancara penulis dengan apoteker Dinas Kesehatan Kab. Barru NURMIAH, Apt. Tanggal 4 Mei 2015 : “CPOB merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi, yang diproduksi dengan menerapkan “Good Manufacturing Practices ” dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya”. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Ruang lingkup CPOB meliputi; Manajemen Mutu, Personalia, Bangunan dan Fasilitas, Peralatan, Sanitasi dan Hygiene, Produksi, Pengawasan Mutu, Inspeksi Diri dan Audit Mutu, Penanganan Keluhan terhadap Produk, Penarikan Kembali 38

Produk dan Produk Kembalian, Dokumentasi, Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak, serta Kualifikasi dan Validasi. Ada 4 landasan umum dalam CPOB, (BPOM Pedoman CPOB 2011:1) yaitu : a. Pada pembuatan obat pengawasan secara menyeluruh adalah sangat essensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. Pembuatan obat secara sembarangan tidak dibenarkan bagi obat yang akan digunakan sebagai penyelamat jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. b. Tidaklah cukup apabila obat jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tetapi yang menjadi sangat penting adalah mutu harus dibentuk ke dalam produk. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang dipakai, dan personalia yang terlibat dalam pembuatan obat. c. Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan hanya pada pengujian tertentu saja. Semua obat hendaklah dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan dipantau dengan cermat. d. CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki. Penulis sendiri menganggap bahwa sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui jenis dan fungsi obat yang aman untuk dikonsumsi dan juga pihak lain. Dalam lhal ini pemerintah harus proaktif memantau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam aktifitas kefarmasian. Praktek kefarmasian dalam hal ini memproduksi obat harus dilengkapi dengan izin usaha farmasi karena itu industri tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Persyaratan industri farmasi tercantum pada Pasal 9-

39

pasal 10 dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 245//Menkes/SK/V/1990 adalah sebagai berikut : a. Industri farmasi merupakan suatu perusahaan umum, badan 40ndus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. b. Memiliki rencana investasi. c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). d. Industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memenuhi persyaratan CPOB sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kesehatan No. 43/Menkes/SK/II/1988. e. Industri farmasi obat jadi dan bahan baku, wajib mempekerjakan secara tetap sekurang-kurangnya dua orang apoteker warga Negara Indonesia, masing-masing sebagai penanggung jawab produksi dan penanggung jawab pengawasan mutu sesuai dengan persyaratan CPOB. f. Obat jadi yang diproduksi oleh 40ndustry farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme Peredaran Obat Legal

PABRIK OBAT

IZIN ORODUKSI

REGISTRASI

EVALUASI

OBAT

SERTIFIKAT CPOB

IZIN EDAR

Sumber: Dinas Kesehatan Barru Tahun 2015 Keterangan Gambar : 1. Pabrik Obat Pabrik obat adalah bangunan dengan perlengkapan mesin, tempat membuat atau memproduksi obat dalam jumlah besar untuk diperdagangkan. Pabrik obat yang dimaksud disini adalah pabrik obat yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Kesehatan. Wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini berlaku seterusnya selama industry tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Bila ingin membangun sebuah pabrik harus konsultasi pada BPOM tentang bentuk obat apa yang 40

2.

3.

4.

5.

6.

akan mereka produksi guna mendapatkan sertifikat CPOB/CPOTB. Izin Produksi. Setelah mendirikan pabrik obat yang telah mendapatkan izin usaha, Izin Produksi juga harus dimiliki oleh pabrik. Izin Produksi diberikan oleh Menteri Kesehatan dengan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat setelah melihat proses produksi sejak pemilihan bahan awal, penimbangan, proses produksi, personalia, bangunan, peralatan, kebersihan dan higienis sampai dengan pengemasan yang harus sesuai dengan CPOB/CPOTB. Pabrik baru diperbolehkan memproduksi obat setelah mendapatkan izin produksi. Obat Setelah memperoleh izin produksi, barulah suatu pabrik dapat memproduksi obat. Obat yang diproduksi harus senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikat CPOB/CPOTB Obat yang diproduksi sebelum diedarkan harus memiliki izin edar. Salah satu syarat izin edar adalah memiliki sertifikat CPOB/CPOTB. Ruang lingkup CPOB meliputi 12 aspek yaitu, Manajemen Mutu, Personalia, Bangunan dan Fasilitas, Peralatan, Sanitasi dan Higiene, Produksi, Pengawasan Mutu, Inspeksi Diri dan Audit Mutu, Penanganan Keluhan terhadap Produk, Penarikan Kembali Produk, dan Produk Kembalian, Dokumentasi, Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak, Kualifikasi dan Validasi. Pemenuhan persyaratan CPOB/CPOTB dibuktikan dengan sertifikat CPOB/CPOTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Registrasi Registrasi obat hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin industri farmasi yang dikeluarkan oleh Menteri. Industri farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB/CPOTB yang pemenuhan persyaratanya dibuktikan dengan sertifikat CPOB/CPOTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Registrasi obat dilakukan oleh pendaftar dengan menyerahkan dokumen registrasi. Dokumen registrasi merupakan dokumen rahasia yang dipergunakan terbatas hanya untuk keperluan evaluasi oleh yang berwenang. Terhadap dokumen registrasi yang telah memenuhi ketentuan dilakukan evaluasi sesuai kriteria yaitu : a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 41

b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih. c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. e. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Untuk melakukan evaluasi dibentuklah Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat-Keamanan, dan Panitia Penilai Mutu Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat. Pembentukan tugas dan fungsi komite maupun Panitia ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 7. Izin Edar Keputusan Kepala Badan POM terhadap registrasi obat diberikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dokumen registrasi dan rekomendasi Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat-Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat dan/ atau hasil pemeriksaan setempat di fasilitasi pembuatan obat. Pemberian Persetujuan Izin Edar diberikan kepada pendaftar yang telah memenuhi syarat administratif dan Kriteria obat yang memiliki izin edar sesuai dengan peraturan Kepala BPOM. Maka semenjak disetujui izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka obat itu telah sah memiliki izin edar. Kriteria tata laksana registrasi obat dalam Pasal 2 Kepala Badan

Pengawasan

Obat

dan

Makanan

(BPOM)

No.HK,031.23.10.11.08481.Tahun 2011. adalah : 1. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. 2. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi. 3. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan oleh pendaftar. 42

Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut adalah : 1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 2. MUTU yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih. 3. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman. 4. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Sedangkan obat program nasional lainnya berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan. 2. Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Dalam praktek kefarmasian khususnya dalam pembuatan obat apabila alat yang digunakan tidak memenuhi standar sudah barang barang tentu obat yang dihasilkan tidak berkualitas. Alat kesehatan pada umumnya sangatlah mudah untuk kita jumpai di mana-mana hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang maju sehingga banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperjual-belikan,

43

Ada beberapa kriteria untuk mengetahui alat kesehatan yang tidakj memenuhi standar antara alin : 1. Alat kesehatan tidak dilengkapi dengan lisensi produk barang. 2. Alat kesehatan dibuat dan tidak sesuai dengan prosedur pembuatannya yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. 3. Dibuat dalam bahan baku yang bukan untuk peruntukannya. 4. Dapat berakibat buruk atau dapat merusak obat yang dibuatnya. 5. Perlatan hendaknya di sediakan oleh badan yang memiliki izin pembuatan dari Kementrian Kesehatan. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan

konstruksi

yang

tepat,

ukuran

yang

memadai

serta

ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari bets ke bets dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan. Desain

dan

konstruksi

peralatan

hendaklah

memenuhi

persyaratan sebagai berikut (BPOM CPOB.2006.1) : 1. Peralatan hendaklah didesain dan dikonstruksikan sesuai dengan tujuannya. 2. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara ataupun produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. 3. Bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus, misalnya pelumas atau pendingin tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah sehingga tidak mempengaruhi identitas, mutu atau kemurnian bahan awal, produk antara ataupun produk jadi. 4. Peralatan tidak boleh merusak produk akibat katup bocor, tetesan pelumas dan hal sejenis atau karena perbaikan, perawatan, modifikasi, dan adaptasi yang tidak tepat. 5. Peralatan hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan 44

sesuai prosedur tertulis yang rinci serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. 6. Peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber pencemaran. 7. Peralatan yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk. Bagian alat yang bersentuhan dengan produk tidak boleh bersifat reaktif, aditif, atau absorptif, yang dapat mempengaruhi mutu dan berakibat buruk pada produk. 8. Semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan mudah terbakar atau bahan kimia atau yang ditempatkan di area dimana digunakan bahan mudah terbakar, hendaklah dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap eksplosi serta dibumikan dengan benar. 9. Hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang dan ketelitian yang tepat untuk proses produksi dan pengawasan. Peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, memeriksa, dan mencatat hendaklah diperiksa ketepatannya dan dikalibrasi sesuai program dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan dan kalibrasi hendaklah dicatat dan disimpan dengan baik. 10. Filter cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk. Filter yang mengandung asbes tidak boleh digunakan walaupun sesudahnya disaring kembali menggunakan filter khusus yang tidak melepaskan serat, dan 11. Pipa air suling, air de-ionisasi dan bila perlu pipa air lain untuk produksi hendaklah di sanitasi sesuai prosedur tertulis. Prosedur tersebut henedaklah berisi rincian batas cemaran mikroba dan tindakan yang harus dilakukan. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor.

220/Men.Kes.Per.IX/1976, penggolongan alat-alat kesehatan dibagi menjadi beberapa macam diantaranya : 1. Fungsi Alat Kesehatan. Peralatan medis: instrumen seperti X-Ray, ICU, ICCU, Obgyn, Kardiologi dan utensilie seperti alat pembalut, urinal, kateter dan sebagainya. Peralatan non medis: seperti generator, laundry, dapur, dan sebagainya. 2. Sifat Alat Kesehatan Penggolongan alat kesehatan menurut sifat (pemakaian) dibagi menjadi dua, peralatan yang habis pakai (consumable) dan yang dapat digunakan secara terus-menerus. 3. Kegunaan Menurut kegunaannya alat kesehatan dibagi sesuai dengan 45

kekhususan penggolongan. Misal peralatan bedah, peralatan obgyn, peralatan orthopedi, peralatan THT atau lain sebagainya. 4. Lama Pemakaian a) Alat-alat kesehatan yang tidak memerlukan pemeliharaan atau yang hanya 1x pakai (disposable) atau yang habis terpakai (consumable) seperti alat suntik, pincet, gunting, alat bedah, dan sebagainya. b) Alat-alat peralatan yang berumur 5 tahun, seperti peralatan laboratorium, peralatan ruang bedah dan sebagainya. c) Alat-alat peralatan yang berumur lebih dari 5 tahun, seperti peralatan strilisasi, X-Ray dan sebagainya. 5. Bentuk Alat Kesehatan a) Alat-alat kecil seperti jarum suntik, alat bedah, alat THT, alat gigi, kateter dan sebagainya. b) Alat-alat perlengkapan rumah sakit seperti meja operasi, autoclove, sterilizer dan sebagainya. c) Alat-alat laboratorium, seperti reagens, gelas ukur dan sebagainya. d) Alat-alat radiologi, seperti scanner, X-Ray, dan sebagainya. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

mendiagnosis,

menyembuhkan

dan

meringankan

penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Dalam Pasal Indonesia

3 Peraturan

Menteri Kesehatan Republik

No.1189/Menkes/Per/VII/2010,

alat

kesehatan

berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud oleh produsen, dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut:

46

1. Diagnosis, pencegahan, pengurangan penyakit;

pemantauan,

perlakuan

atau

2. Diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit; 3. Penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi atau proses fisiologis; 4. Mendukung atau mempertahankan hidup; 5. Menghalangi pembuahan; 6. Desinfeksi alat kesehatan; dan 7. Menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia. Di Rumah Sakit ada beberapa jenis alat kesehatan yang mutlak harus di sediakan hal ini dikarenakan Rumah Sakit sebagai pelayan medis harus mengutamakan kepentingan masyarakat berupa fasilitas yang memadai. (Kementerian Kesehatan.2013.3) 1. Alat kesehatan Elektromedik Radiasi adalah Alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasian dan memancarkan radiasi pengion atau zat radioaktif selama penggunaan untuk mencapai maksud penggunaannya. 2. Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi adalah Alat kesehatan yang menggunakan sumber listrik AC atau DC untuk pengoperasian dan tidak memancarkan radiasi pengion atau zat radioaktif selama penggunaan untuk mencapai maksud penggunaannya. 3. Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril adalah Alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik AC atau DC dan mengalami proses sterilisasi pada proses produksinya dan produknya steril (contoh: jarum suntik, kasa steril, benang bedah, IV catheter, infuse set). 4. Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril adalah Alat kesehatan yang penggunaannya tidak memerlukan sumber listrik AC atau DC dan produknya tidak steril (contoh: plester, instrument bedah, timbangan bayi, kursi roda manual. 5. Produk Diagnostik Invitro adalah Alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen dari dalam tubuh manusia secara In Vitro untuk menyediakan informasi 47

untuk diagnosa, pemantauan, atau gabungan. Termasuk reagen, kalibrator, bahan control, penampung spesimen, software, dan instrument atau alat atau bahan kimia lain yang terkait (contoh: alat gula darah, tes kehamilan muda, tes asam urat, alat tes kimia klinik, hematology analyzer) Dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit juga harus dilengkapi dengan tenaga apoteker yang dapat memberikan tenaga pemikiran kepada dokter untuk dapat mendistribusikan obat dengan tepat serta dapat memberikan kontribusi terhadap dosis obat yang akan digunakan. Berdasarkan Bab I poin 3.2 dalam Keputusan Menteri Kesehatan

No.

1027/Menkes/SK/IX/2004

tentang

Standar

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, “Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesa sebagai Apoteker. Adapun Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang membantu Apoteker.” Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Rumah Sakit dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Asisten Apoteker di Rumah sakit haruslah sesuai dengan standar profesi yang dimilikinya. Karena Apoteker dan Asisten Apoteker dituntut oleh masyarakat pengguna obat (pasien) untuk bersikap secara professional. Sangatlah jelas bahwa keberadaan tenaga apoteker di Rumah Sakit sangatlah 48

berpengaruh terhadap pengawasan mutu obat di Rumah Sakit agar terhindar dari distribusi obat yang tidak sesuai standar kepada masyarakat. 3. Tinjauan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam hal tindak pidana pemalsuan obat Undang-Undang Nomor

8

memberikan

Tahun

1999

Tentang

Perlindungan

perlindungan

kepada

konsumen

Konsumen

obat

dengan

memberikan pengaturan mengenai apa yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang nantinya membawa kerugian bagi konsumen, konsumen sering kali menjadi obyek kegiatan bisnis untuk meraup untung yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen obat. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tindak pidana pemalsuan obat sebagai berikut: a. Tindak Pidana Pemalsuan Obat dengan Memproduksi Obat yang Tidak Memenuhi Standar. Dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai perbuatan 49

yang dilarang bagi pelaku konsumen, mengenai tindak pidana pemalsuan obat diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) butir a UndangUndang

Nomor

8

Tahun

1999

Tentang

Perlindungan

Konsumen. Obat yang tidak memenuhi standar merupakan salah satu kriteria obat palsu. Pasal 8 Ayat (1) butir a menyatakan bahwa sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 1. Pelaku usaha : Menurut Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dari uraian diatas maka yang disebut dengan pelaku usaha terdiri dari : a) Orang perseorangan; b) Badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badab hukum. 2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan: Disini perbuatan memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata memperdagangkan berarti suatu perbuatan menjual belikan sesuatu secara niaga untuk memperoleh keuntungan. Jadi perbuatan memproduksi, pelaku juga dapat sekaligus menjadi orang yang 50

memperdagangkan apa yang diproduksi tersebut ataupun hanya satu perbuatan saja yang dilakukan yaitu memproduksi saja atau memperdagangkan saja. 3. Barang dan/atau jasa : Disini yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa adalah obyek yang diproduksi dan/atau diperdagangakan oleh pelaku usaha. Dan yang menjadi obyek dalam memproduksi atau memperdagangkan dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan obat adalah sediaan farmasi yang berupa obat. 4. Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar : Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha harus memenuhi dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam produksi dan perdagangan obat maka yang menjadi standar adalah Farmakope Indonesia yaitu buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang mengeluarkan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dengan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan.

Perumusan tindak pidana pemalsuan obat dalam Pasal 8 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menempatkan hukum pidana sebagai primum remedium (fungsi subside berjalan bersama-sama dengan instrument-instrumen hukum lainnya). Menerjemahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ada beberapa sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut (wawancara tanggal 6 Mei 2015 dengan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim PN Barru): 51

1. Sanksi Administrasi; Sanksi administrasi adalah instrument hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi pidana dan sanksi perdata seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administrasi. Sanksi administrasi ditujukan kepada pelaku usaha pemalsuan obat, baik pelaku usaha produsen maupun pelaku usaha yang mendistribusikan obat palsu. Sanksi administrasi berupa larangan untuk memperdagangkan kembali produk obat palsu dan berupa penarikan produk obat palsu dari peredaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah jatuh lebih banyak korban karena obat palsu tersebut. Mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) terdapat dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”. 2. Sanksi Pidana: Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku usaha di bidang obat yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan obat, berupa pidana penjara maksimal 5 (lima tahun) dan pidana denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), serta terdapat pidana tambahan berupa : a. Perampasan barang tertentu; b. Pengumuman keputusan hakim; c. Pembayaran ganti rugi terhadap konsumen obat yang dirugikan; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan obat dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha produksi obat. Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 52

Mengenai pidana tambahan diatur dalam Pasal 63 UndangUndang

Nomor

8

Tahun

1999

Tentang

Perlindungan

Konsumen, yaitu berupa : 1. 2. 3. 4.

Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6. Pencabutan izin usaha b. Tindak Pidana Pemalsuan Obat yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam menjalankan usaha produksi obat palsu maka sudah tentu akan diperdagangkan dalam masyarakat, dan pastilah produk obat palsu ini membawa kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat palsu tersebut, apabila terbukti bahwa barang produksi obat palsu tersebut membawa kerugian dalam masyarakat, dalam hal ini adalah kerugian yang bersifat immaterial

karena

menyangkut

nyawa

atau

kesehatan

seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa tidak hanya terdapat sanksi pidana yang digunakan sebagai sarana penegakan hukum perlindungan konsumen namun juga terdapat sanksi perdata dan sanksi administrasi. 53

Pengaturan mengenai produksi obat palsu yang membawa kerugian bagi konsumen diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : 1. Pelaku usaha 2. Bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Kata bertanggung jawab berarti suatu perbuatan menanggung segala resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau kondisi. Tanggung jawab diberikan dalam bentuk ganti rugi, yaitu menggantikan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain, yang nilainya diperkirakan sama dengan besar kerugian yang diderita. 3. Atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen Disini diuraikan mengenai akibat yang bagaimana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha, yaitu suatu keadaan dimana terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen obat palsu terkait dengan kesehatan konsumen stelah mengkonsumsi produk obat palsu dari pelaku usaha tersebut. 4. Akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan Disini merupakan penyebab mengapa terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yaitu karena mengkonsumsi barang yang berupa produk obat palsu yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Dari ke 4 (empat) unsur yang terdapat di atas sangatlah jelas

dengan melihat unsur yang terdapat pada poin ke 2 54

konsumen berhak menerima ganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku. Diharapkan dengan adanya payung hukum terhadap tidak pidana distribusi sediaan farmasi ini para pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. B.

Penerapan Hukum Tindak Pidana Memproduksi Obat atau Alat Kesehatan

yang

Memenuhi Standar

Tidak

Memenuhi

Standar

yang

Tidak

dalam Menjatuhkan Putusan Perkara

Nomor 44/Pid.B/2013/PN.BR 1. Posisi Kasus Terdakwa Firman Bin Sunding pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Baru Desa Kading Kec. Tanete Riaja Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : a.

Bahwa anggota kepolisian Resor Barru yaitu saksi Brigpol Azwar dan saksi briptu Abdul Muis sedang melakukan operasi kepolisian dengan cara saksi Brigpol Aswar menyamar dan membeli obat daftar G (obat Keras) kepada terdakwa tanpa menunjukkan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut dengan harga 5.000,- per papan (10 biji), dan saat itulah saksi Brigpol Aswar dan 55

b.

c.

d.

saksi Briptu Abdul Muis melakukan penyitaan terhadap obat-obat daftar G tersebut. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan obatobat daftar G (obat keras) yaitu 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra. Bahwa terdakwa menjual obat-obat daftar G (obat keras) tersebut hanya di atas meja bukan di apotik ataupun di took obat serta tidak menggunakan jasa Apoteker. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, mutu dan kemanfaatan dilakukan penilaian melalui mekanisme registrasi obat untuk mendapatkan izin edar. lzin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah lndonesia. Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut: a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis; b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB); c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; d. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi obat yang diproduksi ataupun diedarkan yang tidak memiliki izin edar ataupun meniru obat yang telah memiliki izin edar adalah obat palsu dan mengenai pengaturannya terdapat dalam 56

Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : a. Setiap orang b. Yang dengan sengaja c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang dilakukan oleh tersangka Firman Bin Suding terahadap perbuatannya yang dengan sengaja menjual atau mengedarkan tanpa memiliki izin edar obat, hanya dijatuhi hukuman denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dengan pidana kurungan 57

selama 2 (dua) bulan, tidaklah sebanding dengan keuntungan yang pelaku

peroleh

dari

perbuatannya

memalsukan

dan

mendistribusikan obat. Selain itu perlu adanya pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui pabrik-pabrik mana yang telah ditutup karena memproduksi obat palsu dan jenis merk obat apa saja yang telah terbukti sebagai obat palsu. Sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang akan menyalahgunakan obat untuk diproduksi atau didistribusikan kembali. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan obat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenal tentang penggolongan pelaku, antara lain : a. Orang atau pribadi (persoon) yang secara tunggal perbuatannya sudah memenuhi rumusan tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pemalsuan obat, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (dader). b. Korporasi, Korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah sesuatu yang relevan untuk saat ini, mengingat bahwa sebagian besar produsen obat palsu dilakukan oleh pelaku usaha dengan perusahaan-perusahaan skala besar (big business), dan perlu ada payung hukum yang secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku korporasi. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang terdahulu yaitu UndangUndang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tidak diatur secara eksplisit mengenai tindak pidana korporasi, namun untuk saat ini sudah diatur secara jelas dalam UndangUndang Kesehatan yang sekarang. Subyek tindak pidana korporasi dapat ditemukan dalam Pasal 201 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Adapun penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 58

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum.

Dari Pasal 201 dapat dilihat bahwa subjek tindak pidana pemalsuan obat bukan hanya orang atau pribadi dapat juga berupa korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi lebih berat yang dibanding bila dilakukan oleh pelaku pribadi manusia. Dalam Pasal 201 juga dapat dilihat adanya penggunaan

asas

vicarious

liability,

bahwa

seseorang

dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan orang lain.

2. Alat Bukti Tindak Pidana Memproduksi Obat Tidak Memenuhi Standar a. Keterangan Saksi 1) Saksi Brigpol Aswar :  Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menujal obat-obat daftar G (obat keras) tanpa izin dari pihak yang berwenang.  Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertaempat di Pasar Baru, Desa Kading Kecematan Tanete 59



  

Riaja Kabupaten Barru dan menemukan terdakwa sedang menjual obat daftar G (obat Keras), lalu saksi bersama dengan saksi Abdul Muis mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi membeli obat tersebut dengan harga Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) per papan berisi 10 (sepuluh) biji. Bahwa obat daftar G (obat keras) yang dijual terdakwa yaitu 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra. Bahwa obat-obatan daftar G yang dijual oleh terdakwa tersebut telah saksi sita. Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat umum dan juga kepada saksi Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat-obatan tersebut.

2) Saksi Briptu Abdul Muis :  Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menujal obat-obat daftar G (obat keras) tanpa izin dari pihak yang berwenang.  Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertaempat di Pasar Baru, Desa Kading Kecematan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan menemukan terdakwa sedang menjual obat daftar G (obat Keras), lalu saksi bersama dengan saksi Abdul Muis mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi membeli obat tersebut dengan harga Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) per papan berisi 10 (sepuluh) biji. Bahwa obat daftar G (obat keras) yang dijual terdakwa yaitu 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir 60

Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra.  Bahwa obat-obatan daftar G yang dijual oleh terdakwa tersebut telah saksi sita.  Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat umum dan juga kepada saksi  Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dan juga tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat-obatan tersebut. Selain mengajukan saksi-saksi tersebut, penuntut umum

juga

menghadirkan

saksi

Ahli

yang

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 3) Saksi Taswi S.Farm Apt :  Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah menjual obat-obat daftar G (obat keras) tanpa ijin dari pihak yang berwenang.  Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat dipasar baru, Desa Kading Kec, Tanete Riaja, Kab, Barru.  Bahwa setahu saksi obat yang dijual oleh terdakwa tersebut termasuk dalam obat daftar G (obat keras) setelah saksi melihat registrasi obat tersebut dan surat edar dari badan pengawas obat dan makanan, dan terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obatobatan tersebut.  Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menjual obat-obatan daftar G yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah apotik yang sudah memiliki ijin dan juga memiliki tenaga kesehatan.  Bahwa sebenarnya saksi sudah pernah memberikan surat teguran kepada terdakwa melaui unit pelaksana tekhnis di Puskesmas.  Bahwa selama ini terdakwa menjual obat-obatab tersebut kepada masyarakat umum.  Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk menjual obat-obatan tersebut. 61

b. Keterangan Terdakwa Bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :   







 

Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa ditemukan sedang menjual obat daftar G (obat keras) tanpa izin. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertaempat di Pasar Baru, Desa Kading Kecematan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Bahwa obat daftar G (obat keras) yang dijual terdakwa yaitu farmoten, Ampi, Piroxicam, Amoxicilin, Teosal, Gliben, Sulbafamol, Gricin, Grafa, Dexa, Supertetra, Pil KB andalan, Ibufroven, Erphacyp, Mycroginor, Cinolon, Tetes Mata Reco, Tube Salep Oxytetra. Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut bukan di took obat maupun apotik melainkan dengan cara obatobatan daftar G tersebut terdakwa simpan di dalam dos dekat meja jualan terdakwa, apabila ada pembeli meminta obat tersebut terdakwa menjualnya Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus atau menggunakan jasa apoteker saat berjualan obat-obatan tersebut, namun terdakwa tahu manfaat dan tujuan obat yang yang terdakwa jual tersebut. Bahwa terdakwa tidak menggunakan resep dokter saat menjual obat-obatan tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mengetahui kalau obat-obatan daftar G berbahaya bagi kesehatan apabila dimakan tanpa resep dari dokter. Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 5 (lima) tahun lamanya. Bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari apotik rajawali di pasar sentral Makassar dengan cara terdakwa beli langsung. Dari keterangan terdakwa Firman Bin Sunding mengakui

seluruh

perbuatannya

di

muka

persidangan

dan

tidak

membantah atas barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian.

62

c. Alat Bukti Adapun alat bukti yang di peroleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut yaitu 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra. d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mendengar

tuntutan

pidana

penuntut

umum

yang

dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 





Menyatakan terdakwa firman Bin Sunding bersalah melakukan praktek tindak pidana “tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan kedua; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Bin Sunding dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; Barang bukti : - 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra. - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Tuntutan jaksa penuntut umum jika dibandingkang dengan

putusan hakim terdapat perbedaan dalam putusan jaksa jaksa disebutkan bahwa

menjatuhkan pidana denda terhadap 63

terdakwa

dengan

pidan

denda

sebesar

Rp.

800.000,-

sedangkan dalam putusan hakim disebutkan denda hanya sebesar Rp. 500.000,- dan dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif yaitu : 1. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini bersifat alternatif dengan demikian penuntut umum telah menawarkan pilihan kepada majelis hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan indak pidana dari terdakwa. Pengaturan tindak pidana pemalsuan obat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih spesifik dan lebih luas dibandingkan dengan KUHP. Dari segi subjek tindak pidana diatur mengenai subjek tindak pidana pribadi atau orang dan subjek tindak pidana korporasi, dari segi perbuatan yang diatur tidak hanya mencakup pendistribusian obat palsu tetapi juga mengenai larangan perbuatan memproduksi obat tanpa keahlian dan kewenangan ataupun memproduksi obat yang memalsukan obat yang tidak memiliki izin edar. Namun pengaturan 64

pemalsuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak diatur mengenai sanksi pidana minimum, sehingga sekalipun sanksi pidananya paling berat diantara lainnya namun tidak menutup kemungkinan adanya pemberian

sanksi

yang

ringan

bagi

pelakunya

dan

menimbulkan adanya suatu disparitas pidana. e. Amar Putusan Dalam amar putusan hakim disebutkan bahwa : 1. Tersangka dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Firman Bin Sunding oleh karena itu pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa:  110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2,000,- (Dua Ribu Rupiah); Putusan mengadili dalam putusan tersebut diatas, terdakwa dijatuhi hukuman ganti rugi karena majelis hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa lebih kepada Pasal 198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan sanksi pidana

65

terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis Tanggal 5 Mei 2015 dengan hakim pengadilan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H mengatakan bahwa : “Pasal 198 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, memang tidak ada sanksi fisik yang dijatuhkan kepada terkwa akan tetapi ada denda ketika denda yang dijatuhkan dalam putusan tidak dapat diganti oleh tersangka, akan diganti dengan hukuman badan sesuai dengan apa yang ada dalam putusan. Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2009

Tentang

Kesehatan diatur mengenai larangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam hal ini adalah memproduksi obat atau alat kefarmasian,

karena tanpa

keahlian

maka akan terjadi

kesalahan dalam produksi obat yang menghasilakan obat palsu,

dan

keahlian

tanpa

kewenangan

akan

terjadi

penyalahgunaan keahlian untuk keuntungan dirinya sendiri. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Adapun unsur-Unsur Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan 66

Disini berkaitan dengan subyek hukum yang terdapat larangan bagisiapa saja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keahlian melekat pada diri orangnya, sedangkan kewenangan bersumber dari luar dirinya, misalnya karena ketentuan perundangundangan. Orang harus memiliki keahlian dahulu sebagai syarat untuk memiliki kewenangan. 3. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Disini praktik kefarmasian yang dimaksud terdapat dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Barru RANDI JASTIAN AFANDI, S.H Tanggal 5 Mei 2015 mengatakan bahwa : “Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan obat mengatur tentang larangan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, dalam hal ini adalah pembuatan dan pendistirbusian obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. karena tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dapat terjadi kesalahan dalam pembuatan ataupun pendistribusian obat yang dapat dikategorikan sebagai obat palsu”. Mengacu pada pengertian obat palsu dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 67

tentang Registrasi Obat, memberikan pengertian yang disebut obat palsu : “Obat palsu adalah “Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar". Produksi obat memerlukan keahlian tertentu di bidang kefarmasian karena berkaitan dengan komposisi apa saja yang terkandung dalam obat dan dosis tertentu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit. Untuk itu tidak sembarang orang diperbolehkan memproduksi obat. Bahkan untuk orang yang sudah memiliki keahlian dalam bidang kefarmasianpun tidak boleh serta merta memproduksi obat, dibutuhkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, yang disebut dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan

dan/atau

keterampilan

melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tindak pidana pemalsuan obat yang dilakukan oleh korporasi juga dapat ditemui dalam pasal 196-198 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana pamalsuan obat adalah orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun 68

dalam Pasal 201 Ayat (1) dimungkinkan adanya subjek tindak pidana dapat berupa korporasi. Hal ini sangatlah logis melihat perkembangan tindak pidana yang terjadi dewasa ini seringkali dilakukan oleh korporasi, khususnya dalam hal tindak pidana pemalsuan obat dimana produksi serta distribusi obat palsu hampir tidak mungkin dilakukan seorang diri, butuh suatu organisasi dan sumber daya manusia yang memadai sehingga produksi obat palsu akan lebih mudah. Subjek tindak pidana adalah korporasi maka sanksi pidana penjara dan pidana denda diancamkan pada pengurus korporasi tersebut sedangkan untuk korporasinya dapat dikenai sanksi denda dan sanksi pidana tambahan, hal ini diatur secara jelas di Pasal 201 Ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 201 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, disebutkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Dipidananya pelaku tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan 69

tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undangundang, untuk dapat dipidana harus ada kesalahan sehingga dapat

dibebankan

pertanggungjawaban

pidana

terhadap

pelakunya, dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya kesalahan pada diri pelaku, karena terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tindak pidana pemalsuan obat telah diatur dalam beberapa perturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan

Undang-Undang

Perlindungan

Nomor

Konsumen.

8

Ada

Tahun

1999

perbedaan

Tentang mengenai

pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

Tentang

Perlindungan Konsumen. Perbedaan ini terletak pada subyek tindak pidana yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, dalam KUHP subyek tindak pidana berupa orang atau persoon (subyek hukum pidana). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan UndangUndang

Nomor

8

Tahun

1999

Tentang

Perlindungan

Konsumen subyek tindak pidana terdiri dari Naturlijke persoon, yaitu individu atau manusia pribadi, dan Rechtpersoon yaitu badan hukum atau korporasi 70

f.

Analisis Penulis Dalam dakwaan diuraikan bahwa tersangka yang bernama

Firman Bin Sunding pada hari selasa tanggal 02 April 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april 2013, bertempat di Pasar Baru Desa kading Kec. Tanete Riaja Kab. Barru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : a. Menjual obat daftar G (obat keras); b. Tanpa ada resep dokter; c. Menyediakan beberapa jenis obat daftar G (obat keras) semisal 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep Oxytetra; d. Obat-obat daftar G tersebut di atas diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaian atau 71

tanpa

dilengkapi

dengan

resep

dokter

ataupun

menggunakan jasa Apoteker untuk pemakaiannya; e. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mendapat izin menjual dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan atau menjual obat-obatan; Dalam dakwaan kedua diuraikan beberapa keterangan saksi bahwa: a. Anggota kepolisian Resor Barru yaitu saksi Brigpol Azwar dan saksi Briptu Abdul Muiz sedang melakukan Operasi kepolisian dengan cara membeli obat tersebut dan terdakwa tidak menunjukkan resep dokter dan saat itulah saksi Brigpol Azwar dan saksi Briptu Abdul Muiz melakukan penyitaan terhadap obat-obat daftar G tersebut. b. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan jenis obat daftar G (obat keras) semisal 110 butir farmoten, 80 butir Ampi, 40 butir piroxicam, 90 butir Amoxicilin, 20 butir Teosal, 20 butir Gliben, 100 butir Sulbafamol, 10 Butir Gricin, 100 butir Grafa, 100 butir Dexa, 83 butir supertetra, 5 dos pil KB andalan, 50 Butir Ibufroven, 150 butir Erphacyp, 56 butir Mycroginor, 2 Salep Cinolon, 2 Tube Tetes Mata Reco, 3 Tube Salep 72

Oxytetra yang disimpan di dalam dos dekat meja jualan obat-obatan tersebut. c. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mendapat izin menjual dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan atau menjual obat-obatan. Dari uraian dakwaan tersebut diatas pelaku Firman Bin Sunding dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan menjual obat tanpa ada ijin dari pihak berwenang, semua obat yang dijual oleh tersangka tidak dilengkapi dengan resep dokter sehingga

apabila

dikonsumsi

secara

terus

menerus

menimbulkan efek negative bagi yang mengkonsumsinya. Ada beberapa poin penting bagi penulis dalam kasus penjualan obat tersebut yaitu : a. Penerapan hukum yang yang dilakukan oleh hakim hendaknya dibarengi dengan pidana kurungan yang bisa menimbulkan efek jerah bagi pelaku dan agar tidak mengulangi perbuatannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 198 tidak menyebutkan pidana kurungan tetapi disebutkan dengan pidana denda, apabila pidana denda tidak disanggupi oleh tersangka maka akan diganti dengan pidana kurungan. Hal inilah

73

yang bisa dijadikan celah bagi pelaku untuk dapat mengulang perbuatannya. b. Dakwaan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana denda kepada tersangka sebesar Rp. 800.000,- subsidair 2 bulan kurungan, dakwaan jaksa tersebut lebih tinggi dibandingkan

dengan

putusan

hakim

yang

hanya

menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,kepada tersangka, hal ini dikarenakan jaksa memiliki dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk memutus perkara tersebut. c. Keterangan yang diberikan oleh tersangka di muka persidangan, tersangka dalam hal ini Firman Bin Sunding tidak membantah dari keterangan yang diutarakan dari saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang diperhadapkan kepadanya di persidangan di akuinya. d. Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Barru telah memberikan surat teguran kepada pelaku untuk tidak menjual obat tanpa ada ijin dari pemerintah dan tanpa didampingi oleh jasa apoteker akan

tetapi

Firman

Bin

Sunding

(pelaku)

tidak

Menghiraukannya. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk lebuh aktif lagi kepada 74

masyarakat untuk tidak membeli obat kepada pelaku usaha

yang

tidak

memiliki

izin

dalam

bidang

kefarmasian.

75

BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan Bertitik tolak dari pembahasan dan mengacu pada rumusan

masalah yang telah ditetapkan, maka penulis simpulkan bahwa : 1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mempruduksi dan mengedarkan sediaan farmasi atas produknya yang tidak mendapat izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan, a. Dari segi administratifnya konsumen dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. b. Tindak pidana pemalsuan obat ini diancam dengan pidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2. Penerapan hukum yang akan diputuskan oleh majelis Hakim hendaknya memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tersangka sehingga ada efek jerah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, bukan sekedar penerapan sanksi administrasi (denda) tetapi dibarengi dengan sanksi fisik (kurungan), sehingga kegiatan produksi atau pengedaran produk farmasi dapat di kontrol peredarannya seperti yang diamanatkan

76

dalam

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan B.

Saran Pada akhir penulisan skripsi ini dengan berpegang pada hasil

analis penelitian dari hasil studi kepustakaan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut : 1. Penerapan sanksi pidana hendaknya berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pertanggungjawaaban pidana yang dapat dikenakan pada pribadi maupun korporasi, juga sanksi pidana dan sanksi dendanya lebih berat dibandingkan dengan KUHP atau UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga harus didukung dengan adanya kerja sama antara pemerintah (Dinas Kesehatan Kab. Barru, Badan POM Prov. Sul-Sel, kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan) dengan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan juga masyarakat, sehingga pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan obat dapat ditegakkan. 2. Adanya usaha Pemerintah untuk menambah suplai obat melalui industry farmasi di Indonesia dan pengontrolan harga obat di pasaran sehingga masyarakat mendapat obat yang bermutu namun dapat dijangkau harganya, mengingat kondisi tingkat 77

ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di tingkat bawah.

78

DAFTAR PUSTAKA Buku Adami Chazawi. Jakarta.

2002.“Pelajaran Hukum Pidana I”. Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 1997.“Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia”. Paradnya Paramita. Jakarta. Ansel. 1990.“Pengantar Bentuk sediaan Farmasi”. Universitas Indonesia. Jakarta. Arif Barda Nawai. 2005.“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”. PT Aditya Bakti. Bandung. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2001. Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Edisi 2001”.

“Pedoman Cara

Bahder Nasution. 2005. “sistem Hukum”. PT Rineka Cipta. Jakarta. Bambang Sugino. 2011.“Metode Penelitian Hukum”. Rajawali Pers. Jakarta. Chairul Huda. 2006.“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”. fajar Interpratama. Jakarta. C.S.T Kansil. dkk, 2004. “Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”. Paradnya Paramita. Jakarta. Dhadang Wahyu Kurniawan dkk. 2009.“Teknologi Kesediaan Farmasi”, Graha Ilmu. Yogyakarta. E. Supardjaya Komariah. 2002. Ajaran “Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Alumni Bandung. Moeljatno. 1983.“AsasAsas Hukum Pidana”. PT Bina Aksara. Jakarta P.A.F Lamintang. 1997. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Purwanto Hardjosaputra. 2008.“Daftar obat Indonesia Edisi II”. PT Mulia Purna Jaya. Jakarta. Prodjodikoro Wirdjono. 2002.“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”. Refika Aditama. Bandung. 79

Prodjohamidjojo Martiman. 1997. “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II”. Paradnya Paramita. Jakarta. Sasangka Hari. 2003.“Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba”. Mandar Maju. Bandung Wiku Adisasmito. 2010.“Sistem Kesehatan”. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wirjono Prodjodikoro. 2002.“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”. Refika Adiatma. Bandung.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Kepala Pengawasan Obat No.H.HK.03.1.23.10.11.08.481.Tahun 2011

dan

Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 220/Men.Kes/Per.IX/1976 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/Men.Kes/Per/VIII/2010

80