SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (JOKER) (Studi Kasus Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS)
OLEH ANDI SETIAWAN TOBA B 111 11 275
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU ( JOKER ) (Studi Kasus Putusan No.945/Pid.B/2014/PN.MKS)
Oleh
ANDI SETIAWAN TOBA B 111 11 275
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Bagian Program Studi Ilmu Hukum
Pada
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
i
ii
iii
iv
ABSTRAK
ANDI SETIAWAN TOBA (B111 11 275), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS), dibawah Bimbingan Prof.Dr.M.Syukri Akub,SH.,MH. Sebagai pebimbing I dan Dr.Dara Indrawati,SH.,MH. Sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS)”, maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Makassar. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku,perundangundangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa,penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker), penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undagan sebagai mana di atur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker) dalam perkara putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti serta adanya pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan
Kartu
“JOKER”
(Studi
Kasus
Putusan
No.
945/Pid.B/2014/PN.MKS)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, sebagai Rahmatallilalamin. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada : 1. Ayahanda
ANDI TOBA, S.H., M.H. yang selalu menjadi panutan
penulis serta kerja kerasnya yang selalu mendukung penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum dan bisa menegakkan kebenaran dan
vi
Ibunda MARDIANA, S.ag. atas dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa membalasnya. 2. Bapak Prof.Dr.M.Syukri Akub, S.H.,M.H. dan Ibu Dr.Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis. 3. Bapak Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. 4. Bapak Prof. Dr. Farida Pattittingi,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr.Hamza Halim, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
vii
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Penasehat
Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 6. Bapak H.Sunarso, S.H., MH , selaku Hakim yang memimpin kasus yang penulis angkat menjadi skripsi, dan juga terima kasih atas waktunya sehinggga penulis bisa melakukan wawancara untuk menambah referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mustari selaku staff Administasi Bagian Pidana Pengadilan Negeri Makassar
yang telah bersedia memberikan data dan
keterangan yang penulis butuhkan. 8. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan. 9. drg.St.Nurfaidah Alfira atas semua kasih sayang, doa, dan support yang tak terhingga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 10. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku terkhusus buat Rachim Anwar, Suci Wulandari, Muh.Ainul Qalbin, Ariadiansyah Algifari, Yusrival Ilham, Putry Nanda Aafyah S.E. , Anita Rahayu, Devrin Cahyanto,
Regar
Simson,
ardiansyah
Ahmad
Jamal,
Farah
Nurdiansyah, Andin, Gusmar Dwi Santoso, Dadang Wakano, Ario Budisantoso, Aldi Dano, Rifky Tamsir S.H. , Muh.Agung Triadi Putra, Astrini Desintha Iraniza, Isma Maksun,sherly, Andi Riska Arifin.
viii
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Hasanuddin Law Study Center (HLSC) dan UKM ALSA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Justice For All! 12. Rekan-rekan MEDIASI 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satupersatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, tanpa bermaksud melupakan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT yang membalas dan melipat gandakan amalannya. Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, penulis membuka diri untuk menerima segala bentuk saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka perubahan dan penyempurnaan skripsi ini.
Makassar,
30 April 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI Halaman SAMPUL ................................................................................................. HALAMAN JUDUL .................................................................................. HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ...................................... ABSTRAK ............................................................................................... UCAPAN TERIMA KASIH ....................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... A. Latar Belakang Masalah .......................................................... B. Rumusan Masalah ................................................................. C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan ............................................. 1. Tujuan Penelitian ............................................................... 2. Kegunaan Penelitian .........................................................
i ii iii iv v vi x 1 1 3 4 4 4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ A. Pengertian Tinjauan Yuridis ..................................................... B. Tindak Pidana .......................................................................... 1. Pengertian Tindak Pidana ................................................... 2. Unsur-unsur Tindak Pidana ................................................ C. Tindak Pidana Perjudian .......................................................... 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .................................. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian ................................ 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian ................................... 4. Kartu Joker .........................................................................
6 6 11 11 16 20 20 22 32 36
BAB III. METODE PENELITIAN .............................................................. A. Lokasi Penelitian .......................................................................... B. Jenis dan Sumber data ................................................................ C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... D. Analisis Data ................................................................................
39 39 39 40 40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian “JOKER” dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS .......................................................
42
42
x
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian “JOKER” Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS .............................
51
BAB V. PENUTUP ............................................................................... A. Kesimpulan .......................................................................... B. Saran ....................................................................................
64 64 65
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
67
xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perjudian
pada
hakikatnya
adalah
perbuatan
yang
bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum.Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat kita adalah perjudian kartu joker.Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi kartu joker kian membuat masyarakat menjadi resah. Judi menggunakan kartu “joker” sebenarnya adalah salah satu jenis judi yang paling banyak digemari. Judi menggunakan kartu “joker” ini termasuk salah satu jenis perjudian yang mulai digemari di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan judi kartu “joker” ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-sehari. Jenis judi menggunakan kartu “joker” ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan bisa dibilang rahasia karena kartu joker biasanya di mainkan
di tempat-tempat tertutup
1
dimana yang ada hanya orang yang langsung turut serta melakukan perjudian. Selain itu modus lain yang digunakan dalam permainan judi menggunakan kartu “joker” ini yaitu dengan cara menggunakan internet.Namun judi menggunakan kartu “joker” di internet dilakukan dengan
cara
membuat
akun
di
situs
khususnya
judi
yang
menggunakan kartu “joker” dan melakukan deposito di ATM-ATM tertentu pada akun yang telah di buat sebelumnya sesuai jumlah nominal yang diinginkan. Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas dalam kehidupan
masyarakat sehari-hari,
baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyisembunyi maka sebahagian masyarakat sudah cenderung cuek dan seolah – olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan
dan yang terjadi di
berbagai tempat khususnya di kota Makassar banyak terjadi tindak pidana perjudian yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah cukup besar. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini.
2
Mengingat kembali bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila, maka sudah tentu kita menginginkan agar segala tindakan dan perbutan harus didasarkan atas hukum yang berlaku atau iusconstitutum, maka perjudian juga harus diatur dengan undang-undang.Dikatan bahwa perjudian termasuk bidang hukum publik. Hal ini terbukti dengan adanya pengaturan dalam buku ke dua KUHP sesuai dengan judul „kejahatan‟ termuat dalam pasal 303 dan pasal 303 bis, dan yang dimaksud
dalam pasal 303 bis adalah
perjudian yang dilakukan di jalan umum, atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak ada izin dari pemerintah setempat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ini akan mengkaji perjudian dengan menggunakan kartu “joker” tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang dalam hal ini penulis memilih judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN
KARTU
(JOKER)
PERJUDIAN DENGAN (Studi
Kasus
Putusan
No.945/Pid.B/2014/PN.MKS ) B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:
3
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu “joker” dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap
menggunakan
pelaku kartu
tindak “joker”
pidana
perjudian
dengan
dalam
Putusan
Nomor
945/Pid.B/2014/PN.MKS ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu “joker” dalam studi kasus putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS ? b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu “joker” dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS ? 2. Kegunaan Penelitian a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu “joker”. 4
b. Menambah
bahan
referensi
bagi
Civitas
Akademika
pada
umumnya dan bagi penulis sendiri pada khususnya. c. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu “joker”.
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tinjauan Yuridis Sebelum
menguraikan
mengenai
pengertian
tindak
pidana.Maka penulis akan menguraikan mengenai pengertian tinjauan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:1998) Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu ”tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Kata “tinjau” mendapat akhiran-an yang berarti perbuatan meninjau. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangakn menurut Kamus Hukum (1977,493) Yuridis berasal dari kata Jurisdictie; Rechtmacht (Bid.), Jurisdiction(Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili.Yuridis juga dapat diartikaan juga sebagai Judicatuur,
Rechtspraak
(Bid)
atau pengadilan.Semua putusan
pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 6
Satjipto Raharjo (2006:124) mengemukakan bahwa istilah “yuridis” berasal dari bahasa inggris yakni Yudicial, yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan
perundang-undangan.
Paul
Scolten
menyatakan
interprestasi, penafsiran hukum, merupakan masalah
bahwa
yang sangat
penting dalam kehidupan hukum. Scholten mengemukakan istilah penemuan hukum, akan diganti yang lebih tepat bagi penerapan hukum dan pencipta hukum.Untuk menemukan apakah yang sesungguhnya terjadi antara pihak-pihak dalam “suatu persoalan hukum penamaan yang tepat bukanlah penerapan hukum walaupun penciptaan hukum, melainkan penemuan hukum itulah.Kemudian menyusullah kata-kata Scholten yang terkenal yaitu” Hukum itu ada, tetapi ia masih harus ditemukan dalam penemuan itulah terdapat yang baru”. Apa juga lazim dilakukan dalam usaha
untuk menentukan hukum yang kongkrit bagi setiap kasus
hukum, juga dimulai dengan pemahaman dari sudut tata bahasa. Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya. Ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula sebagaimana dikemukakan oleh
Scholten (Satjipto Rahardjo,
2006:133).Undang-undang adalah pernyataan kehendak dari badan 7
negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undang ditelusuri apa yang dikehendaki oleh perbuatannya dengan rumusan itu, yang tidak lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan perundang-undangan.Demikian pula halnya dengan undang-undang yang baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut.Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba
untuk
memahami
masing-masing
undang-undang
sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-undang biasa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu pengisian atau penyimpangan dari yang lain. Ilmu hukum menganggap massa perundang-undangan itu dengan
mengorganisasikan
ke
dalam
suatu
sistem
tertentu.Perkembangan langkah yang demikian ini membawa kepada soal
sistemasi
bahan-bahan
perundang-undangan
ke
dalam 8
pengertian pokok tertentu serta menimbulkan pertanyaan, ”apakah gunanya pembentukan pengertian –pengertian seperti itu bagi usaha penemuan hukum ? ”. Scholten menyatakan adalah benar bahwa pencarian hukum dilakukan melalui penempatan kejadian-kejadian dibawah peraturan peraturan, tetapi yang terjadi sebetulnya adalah lebih dari itu. Disamping tidak dikehendaki agar penalaran yang logis dan ketat itu menjadi raja. Metode sistemasi dan konstruksi yang dalam hal keduanya merupakan pengembangan dari metode penalaran logis, merupakan yang satu-satunya yang menetukan. Scholten (Satjipto Rahardjo,2006:22) mengemukakan bahwa: Hukum sebagai suatu sistem terbuka.Sistem itu tidak boleh berubah dan diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. Tujuan akhir keputusan hukum adalah keadilan.Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyrakat, yang dirumuskannya sebagai “memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama”. Friedmann (1953) menyatakan bahwa pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen. Dalam kaitan itu,Roscoe Pound (1912) menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. Schravendijk (2003:114-116). Curzon (1997) menyatakan bahwa orientasi hukum pada dasarnya tidak bisa ditentukan batas-batasnya.Dalam kaitan itu,
9
Curzon menyatakan bahwa pengkajian hukum sebagai upaya menguji nilai-nilai
keadilan
dalam
perspektif
ideologis
senantiasa
diperhadapkan pada pilihan penggunaan metode hukum normatisanalis (melihat hukum sebagai system peraturan-peraturan yang abstrak dan lembaga yang otonom ) dan sosiologis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyrakat ), dan karena itu ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner. Menurut Radbruch (Bernard
AriefSidharta, 2008:76-78 )
tugas teori hukum adalah „the classification of legal value and postulates up to their philosophieal foundation‟.Artinya mengambil sebagai basisnya nilai-nilai serta postulat-postulat hukum, bukan peraturan hukum.Dalam kaitan itu, Friedmann (1953) menyatakan bahwa „an attempt to give analyses of these philosophical and other non-juristic premise of legal theory”. Teori hukum memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti kaitan antara hukum dengan latar belakang konsepsi tentang manusia. Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah pengkajian hukum terhadap tindak pidana perjudian.Dan khusus
10
dalam tulisan ini pengertian Tinjauan Yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan Hukum Pidana Materil yaitu delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, unsur-unsur delik yang terpenuhi, pidana dan pertanggungjawaban pidana. B. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Moeljatno (2002:54) defenisi dari delik atau tindak pidana adalah : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,” Menurut
Pompe
(
Adami
Chazawi,
2002:72
)
yang
mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah : “Tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.” Achmad Ali (2002:192) mengemukakan bahwa suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar
hukum
ataupun
undang-undang
dengan
tidak
membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana”. Adapun istilah
yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh
(Andi Hamzah, 2008:86) dalam menerjemahkan Strafbaar feit adalah
11
istilah
perbuatan
pidana,
dan
Leden
Marpaung
(2009:7)
menggunakan istilah “delik” Ter Haar (Moeljatno, 2002:18) member defenisi untuk delik yaitu tiap-tiap penggangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepetingan penghidupan seseorang atau atau sekelompok orang. Defenisi lain diterangkan bahwa defenisi delik adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakkan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut (Yan Pramadya Puspa, 1977:291) Menurut Bambang Waluyo (2008:175) pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare
Feiten).R.Abdoel
Djamaii
(2005:175)
menambahkan
bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Selanjutnya menurut Pompe (P.A.f. Lamintang, 1997:182) perkataan “strafbaar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut
adalah
perlu
demi
terpeliharanya
tertib
hukum
dan
terjaminnya kepentingan umum,”
12
P.A.F. Lamintang (1997:181), juga selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian strafbaar feit dari para ahli yakni: a. Hazewinkel Suriga : Strafbar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu lelah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang. b. Simons : Strafbar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum. c. Pompe :
Perkatan Strafbar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya menurut Pompe, Pengertian Strafbar feit dibedakan dalam dua macam yaitu : 1. Defenisi menurut teori, Strafbar feit adalah suatu pelanggar norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan
13
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 2. Defenisi menurut hukum positif, Strafbar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum. J.E. Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:51) memberikan defenisi Strafbar feit menjadi dua pengertian berikut: 1. Defenisi pendek, Strafbar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 2. Defenisi panjang, Strafbar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undangundang. Adapun defenisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsurunsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada. Sedangakan Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan tentang tindak pidana bahwa: Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi sebagai hukum pidana.
14
Istilah
tindak
pidana
hanya
menunjukkan
kepada
sifat
perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan
batinnya
dengan
tindakannya
itu
yaitu
dengan
kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggung jawaban pidana. Lain halnya dengan strafbaar feit yang, mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Andi Hamzah (1983:32) menyamakan strafbaar feit dengan istilah Inggris criminal act dengan alasan: Pertama, bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility, juga dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt). Beda halanya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 15
aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulakn kejadian tersebut. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana (P.A.F. Lamintang ,1997:193-194), yaitu: a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah: Unsur perbuatan ; Sifat melanggar hukum ; Kualitas dari si pelaku ; Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat b. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
16
Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
bentuk,
yaitu
kejahahtan
dan
pelanggaran.Kejahatan
(misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang.Oleh karenanya disebut dengan rechtsdelichten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela.Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten. Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam
setiap
walaupun
ada
rumusan,
yaitu
perkecualian
mengenai seperti
tingka
pasal
laku/perbuatan
351
KUHPidana
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadangkadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung
17
jawab.Di samping itu, banyak mencamtumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Menurut Adami Chazawi (2002:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana , yaitu : 1. Unsur tingkah laku; 2. Unsur melawan hukum; 3. Unsur kesalahan; 4. Unsur akibat konstitutif; 5. Unsur keadaan yang menyertai; 6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana; 7. Unsur tambahan untuk memperberat pidana; 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 9. Unsur objek hukum tindak pidana; 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan ; 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana; Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur
subjektif, sedangkan unsur
perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada pasal 251 KUHPidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada pasal 253 KUHPidana pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan
18
hukum dalam penipuan (pasal 378 KUHPidana), pemerasan (pasal368 KUHPidana),
pengancaman
(pasal
369
KUHPidana)
dimana
disebutkan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (pasal 372 KUHPidana) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat. Menurut Moeljatno (P.A.F. Lamintang, 1997:72) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi: a. Adanya perbuatan b. Yang dilarang (aturan hukum) c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar) Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbutan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti
perbuatan
itu
dalam
kenyataan
benar-benar
dipidana.
Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang pada umumnya
dijatuhi
pidana
karena
melakukan
tindakan
yang
bertentangan dengan undang-undang.
19
C. TINDAK PIDANA PERJUDIAN 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya ( untung-untungan ). Sementara
di
dalam
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia
(Poerwadarminta, 1995 : 419) perjudian adalah.” “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.” Pengertian lain dari judi, dapat dilihat dalam kamus istilah hukum (N.Ealgra dan RR.W.Gokkel, 1983:186) yang menyebutkan perjudian sebagai, ”Hazardspel atau kata lain dari kansspel, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada” Menurut Kartini Kartono (2005:56) bahwa: “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.” Sementara di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut:
20
“Tiap-tiap pemenang yang mendasarkan pengharapan buat menang pada
permaian, umumnya bergantung kepada keuntungan-
keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainlainnya. Pasal 303 KUHPidana (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tampa mendapat izin : 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir .Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain , demikian juga segala pertaruhan lainnya.
21
Apa yang terdapat di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh R.Soesilo (1981:178) yang menyatakan bahwa: Yang menjadi objek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya Hazasdspel.Bukan semua permainan masuk Hazardspel yaitu
(pasal
mendasarkan bergantung
303
ayat
(3)KUHP)
pengharapan pada
buat
tiap-tiap
permainan
menang
pada
untung-untungan
saja,
dan
umumnya
juga
pengaharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran kebiasaan pemain.Selanjutnya dikemukakan
yang
kalau dan
bahwa yang juga
masuk Hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba
atau bermain itu juga segala pertaruhan
lainnya.Hazardspel ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan suatu permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan lainnya. Hazardspel, misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kudok-ulo, roulette, bakarat, keepingkeles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk
totalisator
kuda, pertandingan sepak bola, dan
dalam perlombaan pacuan sebagainya. Tidak termasuk
dalam Hazardspel misalnya Joker, domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya bisa dijadikan hiburan. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian
22
Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah: a. Permainn/perlomban Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang
guna
menghibur hati. Jadi padasarnya bersifat rekreatif,namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. b. Untung-untungan Untuk memenangkan perlobaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih. c. Ada Taruhan Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut,
23
maka tentu saja ada pihak yang di untungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan. Dari uraian diatas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang “cantik” sehingga nampak seperti sumbangan,
misalnya
sumbangan
dermawan
social
berhadiah
(SDSB). Bahkan sepakbola, tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut. Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis.Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah : a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah : 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tampa mendapat izin: 24
Ke-1
Dengan
sengaja
menawarkan
atau
memberikan
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu. Ke-2
Dengan
sengaja
menawarkan
atau
memberikan
kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu denga tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Ke-3
Menjadikan turut serta dalam
permainan judi sebagai
pencaharian. 2)
Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam
menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu. 3)
Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan,dimana
yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir.Disitu
termasuk
segala
pertaruhan
tentang
keputusan
perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara
25
mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu : a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan; b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan; c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan; Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1). Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tampa izin, dalam unsur tampa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas. I. Kejahatan Pertama Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tampa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;
Unsur Objektif:
a. Perbuatannya : Menawarkan dan memberikan kesempatan;
26
b. Objek : Untuk bermain judi tampa izin; c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.
Unsur Subjektif:
Dalam
kejahatan
pertama
ini,
si
pembuat
tidak
melakukan
perjudian.Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah: -
Menawarkan kesempatan bermain judi;
-
Memberikan kesempatan berjudi. Menewarkan kesempatan disini berarti si pembuat melakukan
apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu.Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian. Sementara itu memberikan kesempatan berarti menyediakan peluang dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu pembuat mendapatkan
uang yang dijadikan sumber pendapatan
untuk kehidupnnya.
27
Selain pencaharian dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi
dengan
berwenang.Tampa
unsur adanya
tampa izin,
izin
berarti
dari ada
instansi
unsur
yang
melawan
hukumnya. II. Kejahatan Kedua Kejahtan yang kedua yang juga di muat dalam butir I adalah tampa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
Unsur Objektif.
-
Perbuatannya: Turut serta;
-
Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tampa izin.
Unsur Subjektif.
-
Dengan sengaja. Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah
turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan
ini lebih
kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan
28
perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi. III.Kejahatan Ketiga. Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tampa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unnsur-unsurnya adalah :
Unsur Objektif.
-
Perbuatan: menawarkan atau member kesempatan;
-
Objek: Kepada khalayak umum;
-
Untuk bermain judi tampa izin.
Unsur Subjektif.
-
Dengan sengaja. Kejahtan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan
perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut: 1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga
ini jika hanya ditujukan
pada seseorang atau beberapa orang saja.
29
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian. IV. Kejahatan Keempat Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tampa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
Unsur Objektif
-
Perbuatannya : Turut serta;
-
Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tampa izin;
Unsur Objektif
-
Dengan sengaja. Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua,
perbedaanya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. V.Kejahatan Kelima Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam
30
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU.No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut: 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah; Ke-1
Barang siapayang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi
Ke-2
Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang
2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah. Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, jenis kejahatan itu adalah : a) Bentuk I. 31
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
Perbuatan : Bermain judi;
Dengan
menggunkan
kesempatan
yang
diadakan
dengan
melanggar pasal 303 KUHP. Kejahatan dalam pasal 303 bis, tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tampa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada. b) Bentuk II. Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut :
Perbuatan : ikut serta bermain judi;
Tempatnya : Jalan umum,pinggir jalan,tempat yang dapat kunjungi umum ;
Perjudian itu tampa izin dari penguasa yang berwenang.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian Secara garis besar, perjudian dibagi kedalam dua jenis,yaitu : a. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan yang apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti :
32
Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah; Jenis perjudian diatas, bukan merupakan kejahatan karena
mendapat ijin dari pemerintah dengan berlandaskan Undang-undang NO.22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 dalam Undangundang tersebut merumuskan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh : a) Negara; b) Oleh satu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.
a. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan,apabila pelaksanaannya tampa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main kartu joker. Bentuk permainan ini sifatnya yaitu mencari siapa yang lebih mahir memainkan kartu joker tersebut setiap satu putaran permainan serta sifanya juga hanya untunguntungan saja karena
pemain hanya bergantung pada kartu yang
diterima setiap satu putaran permain kartu joker. Sementara
itu
dalam
PP
Pelaksanaan Penertiban Perjudian,
No.9
Tahun
1981
tentang
perjudian dikategorikan dalam
tiga macam,yaitu :
33
a. Perjudian di Kasino,antara lain terdiri dari;
Roulette;
Black Jack
Baccarat;
Creps ;
Keno ;
Tombola ;
Super Ping-Pong;
Lotto Fair;
Satan
Paykyu;
Slot Machine;
Ji SI Kie;
Big Six Wheel;
Chuc a Luck
Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar;
Pachinko;
Poker;
Twenty One;
HwaHwe
34
Kiu-kiu
b. Perjudian di Tempat Keramaian,antara lain :
Lempar Gelang;
Lempar Uang;
Kim;
Pancingan;
Menembak sasaran yang tidak terputar;
Lempar bola;
Adu ayam;
Adu sapi;
Adu kerbau;
Adu kambing;
Pacuan kuda;
Pacuan anjing;
Mayong;
Erek-erek.
c. Perjuadian yang dikaitkan dengan kebiasaan Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.
35
Tapi salah satu jenis perjudian yang mulai mulai marak di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya adalah
judi
yang
menggunakan
kartu
joker.
Judi
dengan
menggunakan kartu joker merupakan salah jenis permainan judi yang sering di mainkan di tempat yang jauh dari tempat keramaian.Judi permainan
kartu
joker
walaupun
tidak
resmi
dan
sembunyi-
sembunyi,namum permainan ini hampir dimainkan dan diketahui di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan beberapa tahun kemudian
terbitlah
undang-undang
tentang Penertiban perjudian nomor 6 tahun 1974 yang antara lain menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. 4. Kartu Joker Istilah "Joker" berasal dari' Jucker, ejaan Jerman asli Euchre. Kartu ini awalnya diperkenalkan pada tahun 1860 untuk game dari keluarga untuk digunakan sebagai yang tertinggi truf.Dokumen Catherine Perry Hargrave pelawak dari tahun 1862 dan 1865 dalam bukunya Sejarah Bermain Kartu. Kartu 1862 memiliki harimau di atasnya dan label "tertinggi Trump", sedangkan yang dari 1865 yang tertulis "Kartu ini membutuhkan baik Bower" dan "Imperial Bower", atau "Trump Card tertinggi".
36
Sebuah teori alternatif adalah bahwa “Joker” pada awalnya dikembangkan untuk Poker permainan sebagai wild card, namun, ini sebagian besar didiskreditkan mendukung teori Euchre. Kebingungan tentang masalah ini mungkin berasal dari kenyataan bahwa kedua game menyebar bersamaan utara di Mississippi. Di Indonesia sendiri Kartu permainan (bahasa Inggris: playing cards), atau lebih dikenal dengan kartu”joker” khususnya di makassar, adalah sekumpulan kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu. Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, enkripsi, permainan papan, dan pembuatan rumah kartu. Kata “joker” itu sendiri sebenarnya adalah nama salah satu permainan kartu. Ada 1001 macam permainan kartu. Setiap negara, bahkan wilayah suatu negara, memiliki jenis permainannya sendiri. Di Indonesia, akrab dengan istilah permainan “Joker”, “remi”, “cangkulan”, dsb. Namun, yang populer di banyak negara misalnya poker, canasta, blackjack, casino, solitaire, bridge, dengan jumlah pemain yang bisa berbeda-beda. Satu pak kartu joker berisi 52 lembar. Dibagi menjadi 4 suit atau jenis kartu (Spade, Heart, Diamond, Club), masing-masing terdiri atas 13 kartu (dari As, 2, 3, dst. sampai King). Plus kartu tambahan berupa dua kartu joker, hitam dan merah.
37
Perjudian joker biasanya dilakukan dengan cara pertamapertama dengan kesepakatan bahwa uang sebagai taruhannya, lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian para pemain duduk membentuk linkaran. Selanjutnya 1 (satu) pasang kartu joker kocok oleh salah seorang dari para pemain. Sebagai pemain kemudian kartu tersebut dibagi satu-persatu kepada para pemain lainnya secara berkeliling hingga berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan khusus bagi pemain yang membagi kartu memegang 14 (empat belas) lembar kartu. Setelah kartu tersebut sudah terbagi dengan jumlah masingmasing sesuai aturan main, sisa dari kartu tersebut diletakkan oleh pembagi kartu di tengah-tengah pemain. Selanjutnya pemain yang memegang kartu 14 (empat belas) lembar lansung membuang
1
(satu) lembar kartunya yang di anggap tidak dibutuhkan kerang yang berada disamping kanannya dan apabila tidak dibutuhkan
maka
pemain tersebut langsung mencabut satu lembar kartu yang berada ditengah-tengah. Selanjutnya pemain yang telah mencabut kartu tersebut dapat membuang salah satu kartunya kesamping kanannya lagi dan seterusnya hingga salah satu seorang dari pemain tersebut game terlebih dahulu atau kartu yang di pengang sudah tersusun ataupun remi berhak untuk menang.
38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh Penulis ,karena dianggap berkesesuaian dengan judul yang di angkat oleh penulis. B. Jenis-Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
39
relevan dengan materi penulisan Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan pada istansi terkait.
C. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian
Pustaka
dilaksanakan
untuk
mengumpulkan
sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari bukubuku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. 2. Penelitian Lapangan ( Field Research ) Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.
D. Analisis Data Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 40
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.
41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS. Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dalam kasus putusan nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS yaitu sebagai berikut : 1. Posisi Kasus Putusan
pidana
Nomor
945/Pid.B/2014/PN.MKS
tentang
sebuah kasus mengenai tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker) yang di lakukan oleh empat orang, yang masing-masing memiliki pekerjan yang berbeda.Bahwa ke empat terdakwa pada kasus ini bernama, terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking secara bersama sama dan mufakat antara yang satu dengan yang lainnya, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar jam 20.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di jalan Kesempatan Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
42
Negeri Makassar, tampa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking sepakat untuk melakukan permainan joker dengan kesepakatan uang sebagai taruhannya, lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian para terdakwa duduk membentuk lingkaran selanjutnya 1 (satu) pasang kartu joker dikocok oleh salah seorang
dari para terdakwa sebagai pemain.
Kemudian kartu tersebut dibagi satu persatu kepada para terdakwa secara berkeliling hingga berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan khusus bagi terdakwa yang membagi kartu memegang 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu tersebut sudah terbagi dengan jumlah masingmasing tersebut di atas, sisa dari kartu tersebut di letakkan oleh Pembagi kartu di tengah-tengah pemain selanjutnya pemain yang memegang kartu 14 (empat belas) lembar langsung membuang 1 (satu) lembar kartunya yang dianggap tidak di butuhkan ke orang yang berada di samping kanannya dan apabila tidak di butuhkan maka pemain tersebut langsung mencabut satu lembar kartu yang berda di tengah-tengah 43
selanjutnya pemain yang telah mencabut kartu tersebut membuang
salah
satu
kartunya
kesamping
kanannya
dapat lagi
dan
seterusnya hingga salah satu dari pemain tersebut game terlebih dahulu atau kartu yang di pegang sudah tersusun ataupun remi berhak untuk menang. Setelah salah satu dari pemain dari pemain tersebut sudah dinyatakan
menang,
maka
pemain-pemain
yang
lain
langsung
menyerahkan uang kepada pemenang tersebut sebagai pembayarannya ataupun taruhannya sejumlah Rp.1000,- (seibu rupiah). Bahwa pada waktu para terdakwa sedang bermain joker tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap para terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp.124.000,- ( seratus dua puluh empat ribu rupiah ),setelah itu anggota kepolisian mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut. Bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut
bersifat untung-untungan kadang menang kdang kalah dan
pada saat permainan judi joker tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kasus perkara tindak pidana perjudian kartu (joker) dengan Nomor Register Perkara PDM-69/Mks/Ep/2014 tertanggal 11 Juni 2014
44
yang dilakukan oleh , terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking oleh Jaksa Penuntut umum didakwa dalam bentuk dakwaan Alternative. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yakni sebagai berikut : Ke Satu
: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau
Ke Dua
: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
Terdakwa pada kasus ini bernama, terdakwa I Baso Bin Caco, terdakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekitar jam 20.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di jalan Kesempatan Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa telah dengan sengaja melakukan perjudian dengan menggunakan kartu (joker). Menurut hasil wawancara penulis dengan salah seorang Jaksa Penuntu Umum bapak Muhammad Yusuf,S.H. Menerangkan bahwa pada perkara No.945/Pid.B/2014/PN.MKS ini penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas /berlapis, dimana dakwaan-dakwaan itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di persidangan.
45
Untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi dan alat bukti yang digunakan oleh terdakwa.Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan dari 2 (dua) orang saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) pasang kartu joker dan uang sebesar 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah). Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut di sertai dengan alat bukti yang ada maka terdakwa diajukan ke muka pengadilan dengan dakwaan berbentuk Alternative, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar : Ke Satu
: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau
Ke Dua
: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
3.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan terhadap para Terdakwa disusun dalam bentuk alternative yang mengandung arti bahwa dakwaan yang akan di buktikan dapat dipilih salah satu yang dianggap paling terbukti olehnya itu Jaksa Penuntut Umum lebih memilih membuktikan dawaan kedua
46
yakni pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur Barang siapa Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP.Dalam perkara ini terdakwa I Baso Bin Caco, tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking yang dihadapkan di muka Persidangan dan identitas para terdakwa telah diperikasa sebagaimana
dalam
dakwaan
dan
oleh
para
terdakwa
membenarkannya serta di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. 2. Unsur Ikut Serta Main Judi Bahwa yang disebut permainan judi sesuai pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala
47
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,
demikian
juga
segala
pertaruhan
lainnya.Bahwa
di
persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang terungkap bahwa para terdakwa selasa tanggal 15 april 2014 sekitar jam 20.40 wita bertempat dijalan Kesempatan Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar, bermula ketika para terdakwa sepakat untuk melakukan permainan kartu joker dengan kesepakatan uang sebagai taruhannya, lalu setelah terjadi kesepakatan kemudian para terdakwa duduk membentuk lingkaran selanjutnya 1(satu) pasang kartu joker dikocok oleh salah seorang dari para terdakwa
sebagai
pemain kemudian kartu tersebut dibagi satu persatu kepada para terdakwa secara berkeliling hingga berjumlah 13 (tiga belas) lembar dan khusus bagi terdakwa yang membagi kartu memegang 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu tersebut sudah terbagi dengan jumlah masing-masing tersebut di atau, sisa dari kartu tersebut diletakkan oleh Pembagi kartu ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang memegang kartu 14 (empa belas) lemba langsung membuang 1 (satu) lembar kartunya yang dianggap tidak dibutuhkan keorang yang berada disamping kanannya dan apabila tidak dibutuhkan maka pemain tersebut langsung mencabut satu lembar kartu yang berada ditengahtengah selanjutnya pemain yang telah mencabut kartu tersebut dapat 48
membuang salah satu kartunya ke samping kanannya lagi dan seterusnya hingga salah seorang dari pemain tersebut game terlebih dahulu atau kartu
yang dipegang sudah tersusun atau pun remi
menang. Maka pemain-pemain yang lain langsung menyerahkan uang kepada
pemenang
tersebut
sebagai
pembayarannya
ataupun
taruhannya sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut kadang menang kadang kalah dan sifatnya hanya untung-untungan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Ikut Serta Bermain Judi telah terbukti secarah sah dan meyakinkan. 3. Unsur Dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa terungkap fakta bahwa permainan judi joker yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan/diadakan dipinggir jalan umum tepatnya dipinggir jalan Kesempatan Kel.Pannampu Kec.Tallo Kota Makassar yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh umum atau setidak-tidaknya dapat diakses oleh orag lain dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa diadakan tampa ijin dari pihak yang berwenang. 49
Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa
telah dapat dibuktikan
secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register Perkara PDM-69/Mks/Ep/2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Baso Bin Caco, tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai sebesar Rp.12.000,- ( seratus dua puluh empat ribu rupiah ) dan dirampas untuk Negara. - 1 (satu) set kartu joker dan dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
50
4. Amar Putusan Dalam
perkara
Nomor
945/Pid.B/2014/PN.Mks,
Hakim
memutuskan : 1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani masing-msing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.12.000,- ( seratus dua puluh empat ribu rupiah ) dan dirampas untuk Negara. 1 (satu) set kartu joker dan dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebani biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum.
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu (Joker) dalam Putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS. 1. Pertimbangan Hukum Hakim Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan
51
objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan . Dalam amar putusan Hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa: 1. Menyatakan
masing-masing
Terdakwa
I
Baso
Bin
Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” ; 2. Menjatuhkan
pidana kepada masing-masing Terdakwa
tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani masing-msing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.124.000,- ( seratus dua puluh empat ribu rupiah ) dan dirampas untuk Negara. 1 (satu) set kartu joker dan dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebani biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
52
Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum. Hal-hal yang menadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah: - Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ke dua Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ialah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya. Yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana. - Hakim mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dakwaan Ke Dua Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan. - Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan kenyataan yang telah diperoleh selama persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan ke 2 (dua) jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa
53
- Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan para terdakwa maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan hakim yakin akan kesalahan para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Ke Dua Jaksa Penuntut Umum. - Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; a. Hal-hal yang memberatkan : -
Perbuatan para terdakwa mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
-
Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
b. Hal-hal yang meringankan : -
Para terdakwa belum pernah dihukum;
-
Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
-
Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan para terdakwa tersebut sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 54
- Hakim mempertimbangkan, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara. - Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, penahanan para terdakwa harus tetap dilanjutkan agar para terdakwa tidak menghindari diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan. - Hakim mempertimbangkan, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. - Hakim mempertimbangkan, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap
para
terdakwa
terlebih
dahulu
Hakim
perlu
mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri para terdawa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan para terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. - Hakim mempertimbangkan, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebgi berikut :
55
a. Saksi Israil - Bahwa pada hari selasa 15 april 2014 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di jalan Kesempatan Kel.Panampu Kec.Tallo Kota Makassar telah diduga ada permainan judi dengan menggunakan kartu (joker) yang dilakukan oleh terdakwa I Baso Bin Caco, tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking. - Bahwa pada awalnya saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek Tallo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kesempatan Kel.Panampu Kec.Tallo Kota Makassar telah terjadi permainan judi dengan menggunakan kartu (joker), setelah itu saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi Bahwa pada waktu para terdakwa sedang bermain joker tersebut
petugas kepolisian
langsung menangkap para terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp.124.000,- ( seratus dua puluh empat ribu rupiah ), setelah itu anggota kepolisian mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut. - Bahwa ke empat terdakwa secara bersama-sama dan mufakat melakukan perjudian di jalan Kesempatan Kel.Panampu Kec.Tallo Kota Makassar dan tempat tersebut tersebut berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh umum. 56
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. - Bahwa
terhadap
keterangan
saksi
tersebut
diatas
terdakwa
menyatakan benar. b. Saksi Sudirman.S - Bahwa pada hari selasa 15 april 2014 sekitar pukul 20.40 WITA, bertempat di jalan Kesempatan Kel.Panampu Kec.Tallo Kota Makassar telah diduga ada permainan judi dengan menggunakan kartu (joker) yang dilakukan oleh terdakwa I Baso Bin Caco,tedakwa II dakwa Bin Coli, terdakwa ke III Abd.Kadir Bin Dg.Tompo serta terdakwa IV Hendrik Bin Saking. - Bahwa pada awalnya saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek Tallo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kesempatan Kel.Panampu Kec.Tallo Kota Makassar telah terjadi permainan judi dengan menggunakan kartu (joker), setelah itu saksi bersama anggota lainnya mendatangi lokasi Bahwa pada waktu para terdakwa sedang bermain joker tersebut
petugas kepolisian
langsung menangkap para terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) pasang kartu joker dan uang sebesar Rp.124.000,- ( seratus dua puluh empat ribu
57
rupiah ),setelah itu anggota kepolisian mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut. - Bahwa terdakwa melakukan perjudian tampa ada ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. - Bahwa
terhadap
keterangan
saksi
tersebut
diatas
terdakwa
menyatakan benar. Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. 2.Komentar Penulis Komentar penulis terhadap kasus Tindak Pidana Perjudian dengan
menggunakan
kartu
(joker)
di
Kota
Makassar
ini
sesungguhnya Pemerintah setempat harus lebih serius dalam menangani kejahatan ini sebelum jenis kejahatan ini meningkat dari tahun ke tahun. Karena di kota Makassar sendiri, kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu joker sendiri baru pertama kali di temukan di Kota Makassar. Selain itu, dari pertimbangan hakim diatas, dapat dilihat bahwa Hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yakni mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan
58
pembenar dan pemaaf penahanan
terdakwa,
yang dalam hal ini tidak ditemukan, masa serta hal-hal
yang memberatkan dan
meringankan terdakwa. Putusan hakim sepatuhnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanahan yang di ancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim
dalam
menjatuhkan
berat
ringannya
putusan
berupa
pemidanahan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Selain itu Putusan Hakim hendaknya cukup memberikan efek jera kepada si Pelaku atau apabila Pelaku tersebut
bisa
dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak „mematikan‟ keluarga Terdakwa. Terhadap perkara No.945/Pid.B/2014/PN.MKS Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan
pertimbangan-
pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbngan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbngan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang 59
palin penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.Pertimbangan-pertimbangan Yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa,
dan
dipersidangan.
barang Pada
bukti
dasarnya
yang
diajukan
fakta-fakta
dan
dalam
diperiksa
persidangan
berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa para terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, apakah karena mungkin dilatar belakangi kehidupan sosial para Terdakwa yang masih dibawah ratarata sehinggah memutuskan mencari jalan „pintas‟ dengan melakukan perjudian dengan menggunakan kartu (joker), ataupun disebabkan tingkat pendidikan para Terdakwa yang rendah dan sama sekali tidak mengetahui apabila perbuatannya tersebut melanggar hukum dan undang-undang, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbutan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut. 60
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut
kemudian
diperoleh
fakta-fakta
untuk
selanjutnya
di
musyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut. Pada perkara Nomor 945/Pid.B/2014.PN.MKS ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “perjudian” Putusan Hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang dimana dari unsur-unsur pasal tersebut telah para Terdakwa penuhi.Hal ini sudah sesuai dengan
tuntutan
yang
dibuat
oleh
Jaksa
Penuntut
Umum
sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Ke Dua Jaksa Penuntut Umum Tanggal 11 Juni 2014 Nomor.Reg. Perkara PDM69/MKS/Ep/06/2014 yaitu para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar
pasal
303
Bis
ayat
(1)
ke-2
KUHP
sebagamana pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
61
Penulis kira penerapan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu (joker) dalam Studi Kasus Putusan Nomor 945/pid.B/2014.PN.MKS sudah benar. Karena permainan judi dengan menggunakan kartu joker dialarang berdasarkan pasal 303 KUHP serta alat bukti dalam kasus ini telah terpenuhi
berdasarkan
pasal
183
KUHP
yaitu
keterangan
saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk Selain itu dalam menerapkan hukum yang akan digunakan kasus tindak pidana perjudian ini, haruslah terpenuhi tujuan dari pemidanahan yakni akibat melakukan kejahatan maka seseorang akan dihukum dimana nantinya. Hukuman tersebut adalah merupakan balasan dari apa yang telah dilakukannya sehinggah diharapkan dengan adanya hukuman ini dapat menjadi pelajaran dan pembinaan bagi seseorang atau lebih yang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana. Dan jika melihat keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada para terdakwa, penulis kira Keputusan Hakim ini sudah cukup tepat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut umum
yang menuntut para terdakwa didakwa untuk
dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan , mengingat hal-hal yang meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya , dan karena 62
terdakwa belum pernah dihukum, adalah karena terdakwa ini adalah tulang punggung keluarga. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan sewaktu diwawancari oleh Penulis.
63
BAB V PENUTUP A.Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut: 1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dengan menggunakan
kartu
(joker)
dalam
perkara
putusan
nomor
945/Pid.B/2014/PN.MKS. didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri yaitu unsur barang siapa, unsur ikut serta main judi, unsur dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
64
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 945/Pid.B/2014/PN.MKS telah sesuai berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbanga-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim. B.Saran Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubung dengan penulisan skripsi ini adalah : 1. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh penasihat hukum. 2. Penulis berharap pemerintah setempat , dan penegak hukum memiliki visi yang sama dan saling bekerja sama untuk memberantas Kejahatan Perjudian dengan menggunakan kartu (joker). 3. Penulis juga berharap akan peran aktif masyarakat dalam membasmi “penyakit masyarakat” ini sendiri.Dengan kata lain, masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu (joker) ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja. Hal ini
65
semata-mata bertujuan mencegah semakin menyebarnya kejahatan perjudian dengan menggunakan kartu (joker) dalam elemen masyarakat di Kota Makassar.
66
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta Bernard Arief Sidharta, 2008, Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum,Jakarta, ReplikaAditama. Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinike Cipta, Jakarta R. AbdoelDjamali, 2005, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafirdo Persada,Jakarta. Schravedijh, 2003 Hukum Pidana Indonesia, Terjemaha Bandug, PT. Citra Aditya Bakti. Yan PramadyaPuspa, 1977, Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Ingris, Aneka Ilmu, Semarang. Achmad Ali, 2002, Menguak Teori Hukum ( Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), PT.Toko Gunung Agung Tbk,Jakarta. BambangWaluyo, 2008, Pidana dan Pemidanahan, Sonar Grafika, Jakarta. LedenMarapaung, Grafika,Jakarta.
2005,
Asas Teori-Praktik
Hukum Pidana,
Sinar
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,PT. Citra Aditya Bkati, Bandung. SatjiptoRaharjo, 2006, Penegakan Hukum,Suatu Tinjauan Sosiologis , Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. WirjonoProdjokodkoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Di Indonesia, Bandung Aditama. Bacaan Lain : KUHPidana, Moeljatno, 1992, Bumi Aksara , Jakara. Undang-undang no.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
67
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1969. http://id.wikipedia.org/wiki/Jokera ( Akses Tanggal 30 ktober 2014 ) http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_remi ( Akses Tanggal 30 Oktober 2014 )
68
