PN

Riro Chandra Wicaksono et al., ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN

1

…..... ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENIPUAN (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid.B/2011/PN.SLMN)

JURIDICAL ANALYSIS ON ACQUITAL VERDICT OF FRAUDULENT CRIME (The Verdict of Pengadilan Negeri Sleman Number 155/Pid.B/2011/PN.SLMN) Riro Chandra Wicaksono, Sapti Prihatmini, Samsudi Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Slamet Riyadi Gg. Central, Baratan, Patrang, Jember 68112 E-mail: [email protected]

Abstrak Terjadinya suatu delik penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului oleh hubungan hukum kontraktual. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa penasehat hukumnya, serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, berimbang, dan karena itulah hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu sendiri. Sebelum hakim menjatuhkan putusan bebas maka hakim perlu mempertimbangkan didalam pertimbangannya tentang apa yang membuat terdakwa diputus bebas. Salah satu kasus yang menarik adalah kasus penipuan yang diputus bebas oleh majelis hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN. Bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak sesuai dengan dengan bentuk-bentuk surat dakwaan didalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada bulan April tahun 1985. Terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim dikarenakan perbuatan terdakwa bukan merupakan delik melainkan perbuatan utang-piutang dalam ranah hukum perdata. Menurut penulis terdakwa terbukti melakukan delik penipuan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP karena semua unsurnya terpenuhi. Kata Kunci : Penipuan, Bentuk Surat Dakwaan, dan Putusan Bebas.

Abstract The occurrence of an offense of fraud under criminal law is a legal relationship that always preceded or preceded by a contractual legal relationship. The indictment shall be made by the public prosecutor as an upfront basis of examination of the trial court, is the basis for the public prosecutor to conduct a criminal prosecution, is the basis for the defendant's defense of its legal counsel, as well as the basis for the judge to impose the verdict to the defendant. Judge in imposing its decision is required to be careful, thorough, balanced, and that's why the judge in deciding a case based on the facts proven at trial by following the rules of evidence and the judge's own beliefs. Before the judge ruled that the judge is free to consider in deliberations about what makes the defendant was acquitted. One interesting case is the fraud case was acquitted by the judges based on the Verdict of Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN. Form of the indictment the Prosecution in this case is not in accordance with the forms of indictment indictment in the manufacture guidelines issued by the Attorney General of the Republic of Indonesia in Jakarta in April 1985. The defendant was acquitted by the judge because the defendant is not an offense but rather acts debts in the realm of civil law. According to the authors the defendant guilty of the offense of fraud as defined in Pasal 378 KUHP because all the elements are met. Keywords: Fraud, form of Surat Dakwaan, and Acquital Verdict

Pendahuluan Perkembangan zaman seperti sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia diseluruh dunia. Permasalahan dibidang hukum layak menjadi permasalahan utama yang harus dibahas karena permasalahan hukum semakin berkembang dan semakin banyak. Dalam kenyataannya permasalahan yang menjadi sorotan utama dan menarik untuk diperbincangkan adalah permasalahan hukum pidana misalnya saja seperti kasus Bank Century, kasus eksekusi Jendral Susno Duadji, dan kasus-kasus lain. Di dalam hukum pidana doktrin Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

membedakan hukum pidana menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. J.M. van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materiil terdiri atas delik yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.1 Permasalahan di atas tersebut belum Mr. J.M. van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2-3. 1


2

…..... termasuk permasalahan yang tidak terjamah media, salah satunya adalah delik penipuan. Penipuan kerap kali dilakukan oleh pelaku-pelaku profesional dengan modusmodus tertentu. Penipuan yang paling marak ialah penipuan melalui SMS (Short Massage Service), undian berhadiah, dan masih banyak lagi modus-modus lain yang dilakukan oleh pelaku delik penipuan. Menurut Yahman didalam Disertasinya menyatakan bahwa terjadinya suatu delik penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului oleh hubungan hukum kontraktual (characteristics of fraud has always started with a contractual relationship).2 Didalam pembuatan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum karena merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa penasehat hukumnya, serta dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pembuatan surat dakwaan harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a, dan b KUHAP. Selain itu dalam pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada bulan April 1985, misalnya saja dalam hal bentuk surat dakwaan, teknik pembuatan surat dakwaan, dan lain sebagainya. Sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka hakim mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Fakta-fakta itu dapat dilihat dari proses pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukumnya. Dari proses pembuktian tersebut hakim mendapatkan pertimbanganpertimbangan yang nantinya digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Putusan hakim sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya segala macam putusan yang dijatuhkan hakim harus dibaca atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, berimbang, dan karena itulah hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan itu didapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan hakim dalam memutus perkara harus minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dari ketentuan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu delik benar-benar terjadi atau tidak. Terhadap Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus melihat Pasal 191 ayat (1) dan 191 ayat (2) KUHAP. Sebelum hakim menjatuhkan putusan Yahman, 2010, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Disertasi UNAIR, Surabaya, hlm 89. 2

Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

bebas maka hakim perlu mempertimbangkan didalam pertimbangannya tentang apa yang membuat terdakwa diputus bebas. Apabila hakim memutus dengan putusan bebas maka akan timbul suatu permasalahan yaitu tentang ganti rugi dan/atau rehabilitasi yang merupakan hak dari terdakwa apabila terdakwa diputus bebas. Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian di atas adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Sleman no. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN tentang delik penipuan yang dilakukan oleh : ARDHITYO MURHADI, Tempat lahir : Gunung Kidul, Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 Mei 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Aster I. 337, RT. 17 RW. 17 Perumnas Condongcatur, Depok, Sleman, atau Perum Taman Cemara Blok. G no. 6 Maguwoharjo, Depok, Kab. Sleman, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : SMA, dalam kasus tersebut disebut terdakwa I dan Ir. H. RUMINTARTO MS., Tempat lahir : Banyumas, Umur/ Tanggal lahir : 60 Tahun/ 28 April 1950, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Prof. Supomo, No.27 Yogyakarta, Agama : Islam, Pekerjaan : Dirut PT. Dirgantara Utama, dalam kasus tersebut disebut terdakwa II. Secara garis besar Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut : Sekitar bulan Juni 2009, Ardhityo Murhadi (yang selanjutnya penulis sebut terdakwa I) menelepon kepada Asrarul Hak (yang selanjutnya penulis sebut saksi korban) yang pada intinya saksi korban diminta untuk mencarikan dana untuk pembuatan proyek Sabo Merapi. Oleh karena terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal sebelumnya maka saksi Korban menyanggupi dan meminta berkas suratsurat tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2009 terdakwa I mengajak Ir. H. RUMINTARTO MS. (yang selanjutnya penulis sebut terdakwa II) dan terdakwa I datang ketempat kerja saksi korban dengan maksud akan mengambil dana pinjaman kepada saksi korban.Hal ini dilakukan agar lebih meyakinkan saksi korban karena terdakwa II merupakan mantan dosen dari saksi korban. Ketika saksi korban meminta jaminan untuk uang tersebut maka terdakwa II memberikan 1(satu) unit mobil Mercy tahun 2004 seri C240 warna Silver No.Pol. B-162-DH tanpa BPKB, dan 1(satu) lembar cek kepada saksi korban senilai Rp.240.000.000,(Dua ratus empat puluh juta Rupiah). Kemudian terdakwa I secara bertahap telah meminta uang tunai kepada saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk tambahan biaya pembuatan proyek Sabo Merapi tersebut yang jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih Rp.1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi korban menanyakan kejelasan uang tersebut, dan oleh terdakwa ditunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari proyek Sabo Merapi Paket 5T IV yang ditandatangani oleh terdakwa I, selaku Kepala Satuan Kerja Wilayah IV, menyetujui atau menyanggupinya PT. DIRGANTARA UTAMA a/n terdakwa II dan diketahui a/n Kepala Cabang Wilayah IV DIY dan Jateng Drs Heru Purwoko M.T. Pada saat itu juga kedua terdakwa memberikan 1(satu) lembar Cek dengan nominal Rp.810.000.000,- (Delapan ratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban bahwa semua


3

…..... uang milik saksi korban akan dikembalikan setelah proyek tersebut selesai serta terdakwa II juga telah meminjam barang yang berupa 1 (satu) unit Mobil Mercy yang dijadikan jaminan di tempat saksi korban tersebut dengan alasan akan dipinjam sebentar untuk keperluan keluarga, dan apabila acara sudah selesai mobil tersebut akan segera dikembalikan kepada saksi korban, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban. Pada tanggal l4 September 2009 ketika saksi korban akan mencairkan Cek yang diterima dari terdakwa II, ternyata Cek tersebut kosong atau tidak ada dananya dan telah ditutup oleh bank, setelah itu saksi korban berusaha untuk menemui kedua terdakwa guna memberitahukan tentang adanya cek kosong tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan Cek Bank Mandiri dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi korban ternyata dananya tidak mencukupi kemudian ditolak oleh pihak Bank. Kemudian saksi korban melakukan pengecekan proyek Sabo Merapi yang dikatakan oleh kedua terdakwa ternyata hal tersebut juga tidak ada kebenarannya. Perbuatan kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : 1. Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Penipuan. 2. Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Tentang Penggelapan. Ketika kedua terdakwa disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman No.155/Pid.B/2011/PN.SLMN ternyata pasal-pasal yang didakwakan tidak terbukti dan perbuatan terdakwa bukan merupakan delik melainkan merupakan utang-piutang didalam hukum perdata sehingga terdakwa diputus bebas. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Apakah alasan Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk alternatif sudah sesuai dengan bentuk-bentuk surat dakwaan didalam pedoman pembuatan surat dakwaan yaang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April 1985? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (Putusan No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN) terhadap pelaku penipuan sudah sesuai dengan faktafakta dipersidangan?

Metode Penelitian Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit. Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal.Penulisan dibutuhkan suatu metode penulisan yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah.Menentukan metode penulisan yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penulisan yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penulisan yang bersifat ilmiah agar analisis yang Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penulisan yang digunakan terdiri dari 4 (empat) macam yaitu tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe Penelitian Penulisan hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.3 Penulisan untuk penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif (Legal Research). Tipe penulisan yuridis normatif (Legal Research) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan Masalah Dalam suatu penulisan hukum berisi beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundangundangan (Statute Approach). Pendekatan perundangundangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.4 Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai. Sumber Bahan Hukum Bahan hukum merupakan alat dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber-sumber bahan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber-sumber bahan hukum Primer dan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Seorang penulis hukum dapat pula menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini diantaranya Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.5 Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini terdiri dari : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 155/Pid.B/2011/PN.SLMN Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

3

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penulisan Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 35. 4 Ibid, Hlm. 96. 5 Ibid, Hlm. 141.


4

…..... dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.6 Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa buku-buku teks tentang hukum sebagaimana yang terdapat dalam daftar bacaan. Analisis Bahan Hukum Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah : 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halhal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; 3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.7 Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penulisan hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penulisan hukum yang menggunakan tipe penulisan Yuridis Normatif. Tujuan penulisan yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

Pembahasan Kesesuaian Surat Dakwaan Dalam Bentuk Alternatif Jaksa Penuntut Umum Dengan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Didalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atau disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia segera membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).8 Atau dengan kata lain hasil penyidikan tersebut merupakan dasar dalam penyusunan

suatu surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, merupakan dasar tuntutan pidana bagi Jaksa Penuntut Umum, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan pada akhirnya dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan.9 Berkaitan dengan isi surat dakwaan, Martiman Prodjohamidjojo berpendapat didalam bukunya Gatot Supramono, bahwa didalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan halmana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pasal yang dimaksud menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : 1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka; 2. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan. Isi pembuatan surat dakwaan dalam ketentuan di atas mengandung dua syarat yakni syarat formal dan syarat material.10 Syarat material tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat material tidak dipenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Pasal 1 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP ialah surat dakwaan batal demi hukum apabila delik yang didakwakan tidak diuraikan secara secara cermat, jelas, dan lengkap, serta tidak menyebutkan waktu dan tempat delik dilakukan.11 Dalam perkara yang penulis angkat, ditegaskan oleh Hakim bahwa bentuk dari surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatif. Pada dasarnya bentuk-bentuk surat dakwaan ini tidak diatur secara sistematis didalam KUHAP, namun hal ini terdapat dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April tahun 1985. Dijelaskan dalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan ini lahir dari ilmu pengetahuan hukum, dan kemudian berkembang dalam praktek.12 Berkaitan dengan bentuk surat dakwaan, didalam praktek yang berkembang hingga dewasa ini ada lima bentuk surat dakwaan yaitu bentuk tunggal, bentuk subsider, bentuk alternatif, bentuk kumulatif, dan bentuk gabungan atau kombinasi. Dari bentuk-bentuk tersebut berdasarkan permasalahan yang diangkat ialah surat dakwaan berbentuk alternatif dan surat dakwaan bentuk kumulatif.

9

Ibid, Hlm. 1. Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta. Hlm. 11-12 11 Ibid, hlm. 41. 12 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Op Cit, hlm. 24 10

6

Ibid. Ibid, Hlm. 171. 8 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta, Hlm. 11. 7



5

…..... Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan secara alternatif dikarenakan Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah delik yang satu atau yang lain dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Jadi disini alternatif itu dapat diartikan pilihan. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi. Atau tegasnya Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.13 Apabila dakwaan kesatu sudah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan kesatu belum terbukti maka dakwaan kedua harus dibuktikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari surat dakwaan berbentuk alternatif. Menurut Djoko Prakoso, didalam bukunya menyatakan bahwa surat dakwaan berbentuk alternatif yang dituduhkan atau didakwakan hanya satu perbuatan saja, karena dalam menyusun dakwaan alternatif ini Jaksa masih belum mengetahui secara pasti apakah perbuatan yang satu atau yang lain dapat terbukti. Dan masih diragukan peraturan hukum pidana manakah yang akan ditetapkan hakim. Jadi dalam hal ini Jaksa mengajukan bentuk pilihan atau alternatif.14 Perbedaan antara surat dakwaan alternatif dan subsidair secara kasat mata dapat dilihat dalam penyusunan dakwaannya, yaitu jika dakwaan berbentuk subsidair maka penyusunannya dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat ke dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan. Jika alternatif penyusunannya bersifat bebas dalam arti bergantung Jaksa Penuntut Umum. Selain itu penyusunan dalam dakwaan subsidair menggunakan istilah primer, subsidair, lebih subsidair, lebih lebih subsidair, dan seterusnya. Berbeda dengan dakwaan alternatif yang menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterunya. Serta didalam dakwaan berbentuk subsidair, diantara dakwaannya tidak perlu dicantumkan atau diberikan kata penghubung “atau” maupun “dan”, namun jika berbentuk alternatif karena bersifat mengecualikan maka dihubungkan dengan kata “atau”. Mungkin pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan (delik), misalnya disamping ia (pelaku) melakukan perbuatan pencurian (biasa), membawa pula senjata api tanpa izin yang berwajib. Dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif artinya terdakwa didakwa dengan dua macam perbuatan (delik) sekaligus, yaitu pencurian (biasa) dan membawa senjata api tanpa izin yang berwajib. Dengan demikian, dakwaan disusun sebagai dakwaan I, II, II I, dan seterusnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dimajukan ke muka Pengadilan dalam satu surat tuduhan, dengan cara membuat tuduhan kumulatif. Hal ini bukan berarti bahwa antara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya lebih lanjut tapi maksudnya tidak lain dari 13

Ibid, hlm. 26 .

14

Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 117-118. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dimajukan dalam satu sidang yang sama. Berdasarkan kasus yang penulis angkat, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk alternatif pada dakwaannya. Namun, dalam surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menuliskan kata “atau” diantara dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 tentang penipuan dengan dakwaan kedua Pasal 372 tentang penggelapan. Pembuatan surat dakwaan berbentuk alternatif Jaksa Penuntut Umum harus menuliskan kata “atau” kedalam surat dakwaan berbentuk alternatif karena merupakan pengecualian antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain. Apabila tidak menuliskan kata “atau” maka surat dakwaan tersebut tidak dapat disebut berbentuk surat dakwaan alternatif melainkan kumulatif. Hal ini didasarkan pada pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bulan April 1985 yang pada intinya menyatakan bahwa surat dakwaan kumulatif antar dakwaannya boleh dipisahkan dengan kata “dan” atau tidak. Jadi, apabila tidak dipisahkan dengan kata “dan” maka tetap masih termasuk dalam surat dakwaan bentuk kumulatif. Perbedaan antara surat dakwaan berbentuk alternatif dan kumulatif dapat dilihat dari penjelasan tersebut di atas. Misalnya saja pada dakwaan berbentuk alternatif terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja, dan didakwa beberapa macam delik. Namun dalam dakwaan berbentuk kumulatif terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan dan didakwa berdasarkan delik yang dilakukan terdakwa. Tidak hanya itu, didalam surat dakwaan berbentuk alternatif beban pembuktiannya hanya ada pada satu dakwaan saja dan apabila salah satunya ada yang terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Berbeda halnya dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif yang mana masing-masing dakwaannya harus dibuktikan dan apabila yang tidak terbukti maka secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Perbedaan yang lebih tampak ialah didalam surat dakwaan berbentuk alternatif diantara dakwaannya dihubungkan dengan kata “atau”, namun jika surat dakwaan berbentuk kumulatif maka diantara dakwaannya dihubungkan dengan kata “dan”. Dalam pemberian kata “dan” didalam menghubungkan antar dakwaan, boleh tidak dicantumkan kata “dan” tersebut. Hal ini didasarkan pada contoh pembuatan surat dakwaan berbentuk kumulatif didalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada bulan April 1985. Sebaiknya yang perlu diketahui disini ialah terkait alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif ialah karena Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu terhadap pasal yang didakwakan. Artinya, ragu-ragu terhadap pasal yang didakwakan apakah sesuai atau tidak dengan kualifikasi delik yang dilakukan oleh terdakwa serta ragu-ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang diterapkan hakim. Penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan bentuk alternatif karena kedua dakwaan bentuknya sejenis, namun cara penulisannya yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di


6

…..... Jakarta pada bulan April tahun 1985 yaitu karena tidak terdapat kata “atau”. Bentuk surat dakwaan yang salah memang tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap surat dakwaan itu sendiri, karena terkait dengan kesalahan bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam KUHAP serta didalam pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung tidak ada yang mengatakan bahwa kesalahan tersebut membuat surat dakwaan batal demi hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam menerapkan bentuk surat dakwaan tidak akan membuat surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Namun, hal ini dapat melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam proses pembuktiannya sehingga nantinya terdakwa dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kesalahan tersebut dikarenakan hakim tidak cermat dalam penerapan bentuk surat dakwaan. Yang dimaksud dengan cermat dalam hal ini ialah tidak cermat mengenai cara penulisannya yang dimana surat dakwaan alternatif wajib menggunakan kata “atau”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa hanya melakukan 1 (satu) delik saja dan yang ingin dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 1 (satu) dakwaan saja, sehingga bentuknya harus alternatif, namun karena tidak menuliskan kata “atau” maka surat dakwaan tersebut berbentuk kumulatif. Dengan demikian maka para terdakwalah yang dirugikan karena dituntut melakukan 2 (dua) delik sekaligus, padahal kenyataannya para terdakwa hanya melakukan 1 (satu) delik saja yaitu apakah Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tidak hanya itu dengan berubahnya bentuk surat dakwaan alternatif menjadi kumulatif terebut maka beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum lebih berat karena Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan kedua Dakwaan tersebut di depan Pengadilan. Tidak hanya itu, kesalahan penerapan bentuk surat dakwaan yang seharusnya alternatif karena tidak ada kata “atau” sehingga menjadi kumulatif akan memakan waktu yang lebih lama. Waktu yang lebih lama ini dapat dilihat apabila dalam surat dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu terbukti sehingga dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan. namun apabila surat dakwaan berubah bentuk menjadi dakwaan kumulatif maka dapat dilihat masingmasing dakwaannya harus dibuktikan, hal inilah yang akan membuat jalannya persidangan semakin lama. Hal ini juga bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi, berdasarkan kasus yang penulis angkat dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tidak sesuai dengan pedoman penulisan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada bulan April tahun 1985. Karena didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa bentuk alternatif harus menggunakan kata “atau” yang artinya merupakan pengecualian antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain, sehingga tidak adanya kata “atau” maka surat dakwaan tersebut menjadi surat dakwaan bentuk kumulatif. Surat dakwaan alternatif yang menjadi kumulatif memang tidak membuat surat dakwaan batal demi hukum karena mengenai kesalahan dalam bentuk surat Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

dakwaan tidak diatur dalam KUHAP serta didalam pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Namun, hal ini dapat membuat beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum bertambah yaitu harus membuktikan kedua dakwaan sekaligus. Karena beban pembuktiannya bertambah maka dapat memakan waktu yang lama sehingga membuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terpenuhi.

Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Delik Penipuan Dengan Fakta-Fakta Yang Terbukti Dalam Persidangan Terhadap suatu pemeriksaan didalam persidangan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pembuktian, sampai pada putusan akhir majelis hakim. Dalam proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum mempunyai peranan untuk membuktikan kepada hakim apakah terdakwa terbukti melakukan delik atau tidak. Apabila terbukti maka dapat dikenai sanksi pidana namun apabila tidak terbukti maka terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.15 Telah disebutkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang Pengadilan. Fakta dan keadaan beserta alat pembuktian ini diperoleh dari proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah itu ada lima macam yaitu : 1. Keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterengan Terdakwa. Andi Hamzah berpendapat bahwa, macam proses pembuktian ada 3 (tiga) yakni; teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dari ketiga macam teori pembuktian ini yang dipakai dan dianut di Indonesia adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dimana dalam teori ini terpecah menjadi dua teori lagi yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, persamaan dari keduanya ialah sama-sama berdasarkan keyakinan hakim yang artinya bahwa terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa 15

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. Hlm. 186.


7

…..... adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya adalah bahwa yang pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasari pada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan pada undang-undang melainkan ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh hakim.16 Sistem pembuktian menurut Andi Hamzah ini sedikit berbeda dengan pendapat Adami Chazawi yang menyebutkan bahwa ada empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini juga diikuti oleh Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad (selanjutnya penulis sebut Ansorie Sabuan dkk) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana” yang berpendapat bahwa sistem pembuktian dibagi menjadi empat teori yaitu :17 a. sistem keyakinan belaka; b. sistem menurut undang-undang secara positif; c. sistem menurut undang-undang secara negatif; d. sistem pembuktian bebas. Letak perbedaannya ialah Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem menurut undang-undang secara negatif merupakan bagian dari teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, teori tersebut sama maknanya dengan sistem pembuktian bebas menurut Ansorie Sabuan dkk. Menurut Ansorie Sabuan dkk sistem menurut undang-undang secara negatif bukan bagian dari sistem pembuktian bebas melainkan berdiri sendiri, sehingga dalam teori pembuktian dikenal ada empat teori. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu delik yang dilakukan oleh terdakwa delik harus berdasarkan pertimbangan hukum (ratio decidendi). Menurut Peter Mahmud Marzuki, Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart didalam bukunya Peter Mahmud Marzuki Ratio Decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya, perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut. Ratio Decidendi inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.18 Putusan Pengadilan menurut Andi Hamzah adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP. Hakim dalam setiap proses persidangan terdiri 16 Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 259. 17 Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, Op Cit, hlm. 186. 18 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.


dari 3 (tiga) orang, hal ini bukanlah tanpa tujuan melainkan mempunyai maksud tersendiri, yaitu pada waktu pemberian putusan seorang hakim tidaklah bisa menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan sendiri (individu), melainkan juga harus dengan suatu pertimbangan-pertimbangan dari anggota majelis guna memperoleh suatu kepastian hukum yang tetap. 19

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP, terutama terkait bentuk-bentuk putusan seperti yang terdapat dalam Pasal 191 KUHAP seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan isi dari pasal tersebut, terlihat jelas bahwa hakim harus memahami makna dari masing-masing ayat yang ada dalam Pasal 191 KUHAP tersebut. Hal ini dikarenakan setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan membawa dampak yang berbeda-beda bagi terdakwa. Misalnya saja Pasal 191 ayat 1 berdampak terdakwa bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, artinya terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ayat 2 masih didalam pasal yang sama berdampak terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini berarti terdakwa tidak melakukan delik sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim adakalanya tidak sesuai dengan isi Pasal 191 KUHAP tersebut. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah sering kita lihat di media elektronik seputar putusan hakim yang aneh dan tidak wajar. Contoh dalam kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN. Telah disebutkan di atas bahwa hakim dalam putusannya untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan delik atau tidak, harus mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN tersebut memvonis terdakwa dengan putusan bebas. Berpandangan dari pemeriksaan di dalam persidangan sesuai dengan kasus yang penulis angkat, hakim mendapatkan suatu fakta-fakta sebagai berikut : 1. Terdakwa I dan Terdakwa II telah meminjam uang kepada Saksi Asrarul Hak, dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Mercy milik terdakwa II ; 2. Mobil merk Mercy yang dijadikan jaminan pinjaman kepada saksi Asrarul Hak, telah diambil kembali oleh Terdakwa II ; 3. Terdakwa I baru mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Asrarul Hak sebesar Rp. 290.000.000, - (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah); 4. Saksi Asrarul Hak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Lap Top, 1 (satu) set Kursi Sofa dan 1 (satu) Unit computer milik Terdakwa I ; 5. Terdakwa II telah melakukan perdamaian dengan saksi Asrarul Hak yang di fasilitasi pihak Kepolisian Daerah Yogyakarta yang mana Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,sebagai kompensasi atas keterlambatan Terdakwa I membayar hutangnya kepada saksi Asrarul Hak dan tidak ada lagi tuntutan pada Terdakwa II. 19

Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 281


8

…..... Terhadap fakta hukum huruf b di atas merupakan delik penggelapan yang dilakukan hanya oleh terdakwa II. Artinya hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa I sehingga tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa I telah melakukan delik penggelapan. Terhadap fakta hukum huruf c, d, dan e hal ini merupakan ranah dari hukum perdata tentang wanprestasi dan mediasi merupakan ranah hukum acara perdata. Hakim dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa, perkara : 1. Bermula ketika para terdakwa membutuhkan dana untuk modal usaha, yang selanjutnya mengajukan pinjaman hutang dengan memberikan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mercy milik terdakwa II. Ir. H. Rumintarto dan 1 (satu) lembar cek, yang kemudian saksi Asrarul Hak memberikan pinjaman tersebut berdasarkan adanya jaminan berupa 1 (satu) Unit mobil, serta adanya kesepakatan untuk membayar bunga pinjaman, dan selain itu saksi Asrarul Hak memberikan pinjaman kepada para terdakwa dengan pertimbangan bahwa saksi Asrarul Hak mengenal dengan baik diri terdakwa II. Ir. H. Rumintarto, MS. sebagai mantan Dosen Pengajar saksi Asrarul Hak, sehingga saksi Asrarul Hak memberikan pinjaman uang bertujuan untuk membantu para terdakwa, namun ternyata para terdakwa tidak menepati kesepakatan dalam pengembalian hutangnya, sehingga saksi Asrarul Hak karena merasa dikecewakan maka selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang. 2. Diketahui bahwa, saksi Asrarul Hak menyadari dalam memberikan pinjaman Hutang kepada para terdakwa adalah atas dasar jaminan dan kesepakatan pembayaran bunga dalam pengembalian hutang serta adanya hubungan baik dengan terdakwa II. Ir. H. Rumintarto MS., dengan demikian perbuatan para terdakwa untuk memperoleh pinjaman hutang dari saksi Asrarul Hak bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum. permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, MS. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutanghutangnya (wanprestasi). 3. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum pidana, melainkan perbuatan dimaksud adalah menyangkut Utang Piutang yang masuk dalam ranah hukum perdata. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berketetapan unsur-unsur ke-2. Pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya majelis Hakim Menimbang bahwa, para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan delik, maka harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut. 4. Bahwa permasalahan hukum perkara dimaksud merupakan Permasalahan dalam lingkup ranah hukum kepardataan, dan penyelesaian hukumnya harus melalui Gugatan Perdata, yang selanjutnya pertimbangan hukum Dakwaan Kesatu diambil alih ke dalam pertimbangan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

hukum terhadap dakwaan Kedua yang tentunya tidak berbeda dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Dakwaan Kedua tidak terpenuhi pula, dengan demikian dinya takan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersa lah melakukan delik sebagaimana Dakwaan Kedua, maka terhadap para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Selanjutnya Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik, oleh karena itu diri para terdakwa harus dinyatakan Bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Majelis hakim memutus bebas karena didalam pertimbangannya di atas perbuatan terdakwa dianggap bukan merupakan delik melainkan perbuatan wanprestasi dalam hukum perdata. Penulis kurang setuju terhadap pendapat ini karena berdasarkan pendapat dari Yahman perbedaan antara wanprestasi dan penipuan terletak pada ‘tempus delecti’ atau ‘waktu’ “perjanjian atau kontrak ditutup”. Apabila “setelah” (post factum) kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi. Jika kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya” (ante factum) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan.20 Untuk mengetahui kapan terjadinya “wanprestasi”, dan kapan terjadi “penipuan” terletak pada niat seseorang, sebelum kontrak ditutup sejak awal sudah “niat” tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan “penipuan”. Jika setelah kontak ditutup “niat” tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan “wanprestasi”. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 Jo. 1382 BW, dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi.21 Penulis tidak sependapat dengan putusan bebas murni (Zuivere Vrijspraak) yang dijatuhkan hakim, hal ini dikarenakan menurut penulis perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab Tinjauan Pustaka yaitu tentang Unsur-unsur delik penipuan, yaitu terkait dengan unsur subyektif yang pertama “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain” hal ini penulis anggap terbukti karena sudah jelas proyek yang dikatakan terdakwa palsu atau hanya kata bohong untuk memperdaya saksi korban sehingga diberi uang pinjaman untuk menguntungkan terdakwa sendiri. Terkait unsur subyektif yang kedua yaitu “dengan melawan hukum” sudah jelas terlihat dalam perkataan bohong tentang proyek sabo merapi dan diberikannya cek kosong oleh terdakwa sehingga unsur ini menurut penulis terbukti pula. Unsur obyektif penipuan yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan alat penggerak berupa nama palsu, martabat palsu, rangkaian perkataan bohong, dan/atau tipu muslihat”. Terhadap unsur ini penulis anggap terbukti karena saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan uang dan terpedaya karena alat penggerak 20 21

Yahman, Op Cit, hlm. 248. Ibid.


9

…..... yang berupa “martabat palsu” yaitu mengaku karyawan dari PT. Wijaya Karya, “rangkaian perkataan bohong” yaitu tentang proyek sabo merapi yang kenyataannya tidak ada kebenarannya, dan “tipu muslihat” yaitu dengan pemberian cek yang ternyata kosong atau tidak ada dananya, dalam hal ini adalah cek senilai Rp.240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah). Sedangkan cek yang lainnya merupakan ranah hukum perdata karena diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban setelah perjanjian ditutup. Jadi, menurut hemat penulis perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, alat-alat penggerak yang berupa martabat palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat dilakukan secara kumulatif artinya dilakukan secara berurutan. Artinya, kesemuanya alat penggerak itu dilakukan untuk mendukung alat penggerak yang lain. Misalnya saja, dengan mengaku sebagai karyawan PT. Wijaya Karya, yang mana telah memenangkan tender untuk pembuatan proyek Sabo Merapi. Penggunaan martabat palsu disini ialah untuk mendukung kata bohong tentang proyek Sabo Merapi tersebut. Terhadap Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, tidak memenuhi kualifikasi delik yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu unsur Pasal 372 yaitu “barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan”, artinya, pelaku menguasai barang tersebut dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga dapat dikatakan bahwa barang tersebut didapat dengan cara yang sah bukan dengan kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap barang yang berupa uang tersebut didapat terdakwa dari saksi korban merupakan hasil dari kejahatan. Meskipun sebelumnya terdakwa dan saksi korban melakukan suatu perjanjian namun terdapat perkataan bohong, atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak terdakwa, sehingga barang tersebut didapat karena suatu kejahatan (penipuan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan tidak terbukti, sehingga deliknya tidak terbukti pula, karena salah satu unsur deliknya tidak terpenuhi maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi suatu delik. Terhadap putusan bebas Terdakwa II, penulis kurang sependapat meskipun terdakwa II telah dimediasi oleh pihak Kepolisian dengan saksi korban, serta bersedia membayar kompensasi keterlambatan pembayaran utang oleh terdakwa I. Namun, terdakwa II disini tidak mengecek atau meneliti terlebih dahulu kebenaran SPK untuk proyek sabo merapi tersebut, serta tidak meneliti identitas yang sebenarnya dari terdakwa I sebelum melaksanakan perjanjian, membayarkan kompensasi keterlambatan dari terdakwa I kepada saksi korban. Barang sewaan berupa mobil mercy yang disewa oleh terdakwa I seharusnya tidak boleh dijaminkan karena bukan milik pribadi melainkan milik orang lain, dalam hal ini masuk dalam ranah hukum perdata. Penulis mempunyai pandangan bahwa dapat pula terdakwa II ditipu oleh terdakwa I jika dilihat dari fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. terdakwa II tidak dapat menyalahkan saksi korban atas laporannya terhadap penyidik. Hal ini dikarenakan terdakwa II tidak melihat bahwa yang dibantu Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-10

untuk mendapatkan pinjaman uang adalah seorang penipu (terdakwa I) atau dengan kata lain terdakwa II lalai karena kesalahannya sendiri, sehingga sudah sewajarnya apabila terdakwa II juga ikut dalam membantu melakukan delik tersebut dan dipidana sesuai Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbarengan melakukan delik penipuan. Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis perbuatan terdakwa merupakan delik penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini didasarkan martabat palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat yaitu martabat palsu yang menyatakan bahwa terdakwa I bekerja dalam PT. Wijaya Karya, rangkaian kata bohong yang tentang proyek Sabo Merapi yang ternyata tidak ada kebenarannya, dan tipu muslihat yaitu pemberian cek kosong kepada saksi korban. Menurut penulis terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan delik penipuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain delik penipuan, bagi terdakwa I dapat dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat.

Kesimpulan dan Saran Berdasarkan Pembahasan diatas penulis meberikan Kesimpulan sebagai berikut : 1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk alternatif tidak sesuai dengan bentuk-bentuk surat dakwaan didalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada bulan April tahun 1985. Karena didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa bentuk alternatif harus menggunakan kata “atau”, apabila tidak ada kata “atau” berarti membuat bentuk surat dakwaan tersebut menjadi kumulatif. Alasan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Alternatif ialah karena Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu terhadap pasal yang didakwakan serta ragu-ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim. Bentuk surat dakwaan dari alternatif menjadi kumulatif tersebut memang tidak membuat surat dakwaan batal demi hukum karena mengenai kesalahan dalam bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam KUHAP serta didalam pedoman pembuatan Surat Dakwaan. Namun, hal ini dapat membuat beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum bertambah yaitu harus membuktikan kedua dakwaan sekaligus. Karena beban pembuktiannya bertambah maka dapat memakan waktu yang lama sehingga membuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak terpenuhi. 2. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku delik penipuan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan terdakwa menggunakan martabat palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat yaitu martabat palsu yang menyatakan bahwa terdakwa I bekerja dalam PT. Wijaya Karya, rangkaian kata bohong yang tentang proyek Sabo Merapi yang tidak ada kebenarannya, dan tipu muslihat yaitu pemberian cek kosong kepada saksi


10

…..... korban. Menurut penulis terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan delik Penipuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga putusannya ialah berupa putusan pemidanaan bukan bebas (Vrijspraak). Adapun saran-saran dari penulis yaitu : 1. Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana penuntutan seharusnya lebih teliti cermat dalam membuat surat dakwaan serta lebih cermat pula dalam cara penulisan surat dakwaan tersebut berdasarkan Pedoman Pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada April 1985. Sehingga nantinya, surat dakwaan yang sempurna akan membuat jalannya persidangan tidak memakan waktu lama serta tidak akan melemahkan surat dakwaan tersebut. 2. Hakim harus mempertimbangkan setiap unsur kesalahan yaitu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya. Serta hakim harus dapat membedakan antara delik dan perbuatan perdata, sehingga nantinya hakim akan konsisten terhadap putusannya. Hakim harus banyak belajar dari putusan-putusan terdahulu yang berkaitan dengan delik penipuan yang diawali dari hubungan hukum kontraktual.

Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, dan pembantu pembimbing, serta dosen ketua penguji, dan sekertaris penguji, yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Bacaan Buku Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung. Djoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta. Gatot Supramono, 1991, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Jakarta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta. Mr. J.M. van Bemmelen, 1987, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. ....................................., 2011, Penulisan Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.


Yahman, 2010, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Disertasi UNAIR, Surabaya. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 155/Pid.B/2011/PN.SLMN

PN

Recommend Documents