PN

SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)

AGUS MULIADI B 111 12 033

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks)

Oleh : AGUS MULIADI B 111 12 033

SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016

i1

ALAMAN PENGESAHAN

2

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: Nama

: MUH. ARHAM ARAS

Nomor Induk : B111 12 255 Bagian

: HUKUM KEPERDATAAN

Judul

: PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PHISHING DALAM TRANSAKSIINTERNET BANKING

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar,

Pembimbing I

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si. NIP. 19600621 198601 2 001

Mei 2016

Pembimbing II

Prof. Dr. Badriyah Rifai, S,H. NIP. 19450220 197412 2 001

3

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

iv 4

ABSTRAK AGUS MULIADI (B 111 12033),TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks) Dibawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan: 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, bukubuku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menerangkan ;1). Berdasarkan keterangan faktafakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 2 (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu 5v

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan halhal memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, bersikap sopan dan jujur selama persidangan.

Kata kunci:Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi

vi6

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamua’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK

PIDANA

KORUPSI

(Studi

Kasus:

No:

48/Pid.Sus/2013/PN.Mks)”sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya. Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Nurcayayang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada saudara penulis Adam Rahmat yang setiap saat mengisi hari-hari penulis

vii7

dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa, semoga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 4. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H,.M.H.,M.Si, IbuDr. Haeranah, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. 5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.

viii8

7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis. 8. Nurdiansah, S.H., Andi Ibnu Munzir, S.H., Hadrian Tri Saputra, S.H., Dhian Fadlhan Hidayat, S.H., Al- Qadri. S, Arham Aras, Wahyudi Kasrul, Afdalis, S.H., Ahmad Suyudi, Muh. Yunus, yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal. 9. Keluarga Besar Lorong Hitam angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Danyal, Arya, Marif, Yudha, Novi, Tri, Cimo, Fahrul, Gosh, Yani, Upik, Akbar, Fajar, Romi, Afif, Ainun, Andi, Dudin, Jaka, terimah kasih telah menjadi sahabat yang baik buat saya selama menumpuh masa Studi Di Fakultas Hukum Unhas 10. Keluarga Besar Lorong Hitam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimah kasih atas Ilmu dan Poengetahuan yang diberikan kepada penulis. 11. Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba. Tempat pertama kali saya mengenal yang namanya organisasi, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis 12. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM ALSA LC UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. 13. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas Ilmu dan Pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. 14. Lembaga

Hukum

Himpunan

Mahasiswa

Islam

Himpunan

Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur, atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis

ix9

15. Teman-teman SKWN Arham, Arya, Yuda, Jus, Akhsan atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. 16. Senior, teman-teman dan adik-adik Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis. 17. Kelurga besar PETITUM 2012 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis. 18. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2016 Penulis

Agus Muliadi

x 10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................

i

PENGESAHAN SKRIPSI .....................................................................

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................

iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..................................

iv

ABSTRAK ............................................................................................

v

KATA PENGANTAR ............................................................................ vii DAFTAR ISI ..........................................................................................

xi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah............................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

7

C. Tujuan Penelitian ......................................................................

7

D. KegunaanPenelitian ..................................................................

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak Pidana ..........................................................................

9

1. Pengertian Tindak Pidana ....................................................

9

2. Unsur-unsur Tindak Pidana ................................................. 16 B. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundry) .................... 21 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ........................ 21 2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .................. 24 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang ..................... 28 4. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .................. 30

11 xi

5. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ... 34 C. Tindak Pidana Korupsi ............................................................. 40 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi....................................... 40 2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi ................................... 54 3. Unsur Tindak Pidana Korupsi ............................................. 56 D. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi ............................................................

58

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ...................................................................................

60

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ....................................................................... 63 B. Jenis dan Sumber Data............................................................. 63 C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 64 D. Analisis Data ............................................................................. 64 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapa Hukum Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 48/Pis.Sus/2013/PN.Mks .............................. 65 B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks ...................................................... 96

12 xii

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................... 158 B. Saran......................................................................................... 159 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 161 LAMPIRAN ............................................................................................ 163

13 xiii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula.Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum.Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya.Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang

1

selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kera putih (white crime) atau pencucian uang(money loundering),maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenal nasabah.Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti

dengan

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

2010

tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang

2

menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas

pengembangan

kejahatan-kejahatan

baru

yang

bersifat

internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi

tinggi

dan

dengan

pelayanan

sarana

bisnis

yang

menguntungkan. Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Indonesia termasuk “surga” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (white coller crime).Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan

3

berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Di Indonesia korupsi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.Bukan hanya pejabat yang terlibat kasus korupsi, tetapi aparat penegak hukum pun terlibat kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (crime without offends), karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai invinsible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.1 Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dengan cara-cara yang konvensional. Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku pidana konvensional. Seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya dan sulit memperoleh proses pembuktiannya. Satjipto

Rahardjo

mengatakan

bahwa

pencegahan

dan

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan 1

Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai),Alumni,Bandung, Hlm.2.

4

carayang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.

2

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi dapat dinikmati oleh yang melakukan tindak pidana korupsi, disamping itu upaya untuk menjaga asset recovery (pengamanan asset). Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. 3 Karena hasil kejahatan merupakan life blood of the crime, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. Para

penegak

hukum

harus

senantiasa

ikut

andil

dalam

memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu 2

Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif,Kompas, Jakarta, Hlm.127. Dikutip dari paper untuk mendukung delegasi RI pada forthy-seventh session of the comision on narcotic drugs, yang diselenggarakan di Wina 15-22 maret 2004, hlm. 2. 3

5

perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai

eksekutor

yang

bekerjasma

dengan

pihak

Lembaga

Permasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petinngi negara menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan urain diatas maka penulis tertarik untuk membahas “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks ”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah:

6

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks? 2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: 1. Mengetahui

Penerapan

Hukum

Materil

Dalam

Tindak

Pidana

Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks 2. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian adalah: 1. Hasil penelitian ini diharapkan

menjadi sumbangan pemikiran bagi

perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. 2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga hukum atau institusi penanggulangan tindak 7

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam hal dari segi gambaran penanganan penanganan tindak pidana tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu UndangUndang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.4 Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.5 Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristia pidana, dengan istilah: 6 1. Strafbaar feit adalah peristia pidana;

4

Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang education, Yogyakarta, Hlm. 18 Ibid 6 Ibid Hlm. 18-19 5

9

2. Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan 3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:7 1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggar dan perbuatan.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict

yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman (pidana).8 Andi

Hamzah

dalam

bukunya

Asas-Asas

Hukum

Pidana

memberikan definisi mengenaidelik, yakni:9 Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Lanjut moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagi berikut:10 strafbaarfeit itusebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

7

Ibid. Hlm. 19 Ibid 9 Ibid 10 Ibid 8

10

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:11 strafbaarfeit sebagai peristia pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (ederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Strafbaarfeit diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari karya Lamintang, sebagai:12 suatu pelanggran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan strafbaarfeit adalah:13 Suatu tindakan melanggar hukum melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh UndangUndang telah dinyatakan sebagaisuatu tindakan yang dapat dihukum. Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit dimana telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlainan-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.14 H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau met deon,

11

Ibid Hlm. 20 Ibid 13 Ibid 14 Ibid 12

11

negatif/maupun akibatnya).15 Sianturi berpendapat baha istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/ klasifikasi seorang penindak menurut sianturi hruslah dicantumkan unsur “barang siapa”. 16 Penggunaan istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh moeljatno adalah sebagai berikut17 Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa denag perbedaan baha tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tunduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasalanya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir semua selalu dipakai kata 15

Ibid. Hlm. 22 Ibid. Hlm. 23 17 ibid 16

12

“perbuatan”.18 Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (strafbaarfeit) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya hukum acara pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah “tindak pidana” 19 Demikian halnya dengan satocid kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (active handeling), dan/ atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (passive handeling).20 Istilah perbuatan menurut Satichid adalah berarti melakukan, berbuat (active handeling) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/ tidak melakukan, istilah peristia tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana straabaarfeit yang telah membahas uraian tentang pengertian delik, pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.21 18

Ibid. Hlm. 23 Ibid. Hlm. 24 20 Ibid 21 Ibid 19

13

Bukan saja Satocid dan Wirjono yang menerjemahkan delik (strafbaarfeit), tetapi Andi Zainal Abidin pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna strafbaarfeit. Setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya jatuh pada istilah delik. 22 Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbautan pidana, maupun peristia hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaarfeit namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaarfeit di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.23 Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 22 23

Ibid Ibid Hlm. 27

14

yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukn terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu). 24 Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan baha kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentukbentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab

atas segala

bentuk

tindak pidana

yang

telah

dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat

dijatuhkan

hukuman

pidana

sesuai

dengan

pasal

yang

mengaturnya.25

24 25

Ibid Ibid. Hlm 27-28

15

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana a. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:26 1. Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain. 2. Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakaan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan”, karena ini lain dari “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (faith) dalam arti yangkedua ini. 3. Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah 26

Ibid. Hlm. 49-50

16

(outard conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah, dikenal sebagai actus reus. Dengan kata lain, actus reus adalah elemen luar (eksternal element).27

b. Ada Sifat Melawan Hukum(wederrechtelijk) Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:28 1. Sifat melawan hukum formil (Formale ederrechtelijk) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan UndangUndang, kecuali diadakan pengucualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam Undang-Undang , bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan Undang-Undan, sebab hukum adalah Undang-Undang. 2. Sifat melawanhukum materil(materieleederrechttelijk). Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya UndangUndang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang 27 28

Ibid. Hlm. 28 Ibid. Hlm. 53

17

tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan pokok pada dua pendapat tersebut diatas, adalah:29 a). Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian (peniadaan) sifat melaan hukum dari perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum tertulis), seperti:  Pasal 48 KUHP (daya paksa/overmacht);  Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/noodeer);  Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan Undang-Undang);  Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah) Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian (peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum yang tertulis) juga yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis.

b). Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat formil sifat melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pendapat yang material sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan tegas. 29

Ibid. Hlm. 53-54

18

c. Tidak Alasan Pembenar 1. Daya Paksa Absolut Daya paksa (overmacht) tercantum didalam Pasal 48 KUHP. Undang-Undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Kalimat aslinya berbunyi: “Met strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht isgedrongen.”30

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 Ayat (1) KUHP Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri istilah yang dipakai oleh Belanda ialah noodweer

tidak terdapat dalam rumusan Undang-

Undang.31

Pasal (1) KUHP (terjemahan) mengatakan: Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendir atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang pada saat itu yang melawan.” 3. Menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan): “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana.

30 31

Ibid. Hlm.58 Ibid, Hlm. 66

19

Sederhana sekali bunyinya Undang-Undang ini. Namun masih terdapat pendapat sekitar istilah apa yang dimaksud Undang-Undang disitu. Apakah hanya Undang-Undang dalam arti formal saja (yang dibuat oleh Pemerintah beserta DPR) ataukah meliputi juga Undang-Undang dalam arti materil sehingga meliputi pula peraturan pemerintah dan peraturan yang lebih rendah yang lain.32

4. Menjalankan perintah yang sah Pasal 51 ayat (1) KUHP Pasal 51 KUHP menyatakan (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tindak pidana. Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memeberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan negara kepada pemborong tergolong kedalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah diperlukan hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bahaan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) : Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan di minta prtolongan kepada penguasa yang umum tetapi menolaknya 32

Ibid Hlm. 68

20

padahal mampu untuk memberikan pertolongan tersebut.” Dan seterusnya.

B. Tindak Pidana Pencucian Uang 1.Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering.

Money

artinya

uang

dan

laundering

artinya

pencucian.Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang universal karena baik negaranegara

maju

maupun

negara-negara

berkembang

masing-masing

mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah

suatu

proses

atau

perbuatan

yang

bertujuan

untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.33 Masalah pencucian uang (money laundering) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. 33

Adrian Sutedi, 2008, Tindak pidana pencucian uang. PT. Citra aditya bakti., bandung, Hlm 12

21

Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah

Non- cooperative

countries and territories (NCCT’s) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam financial action task force (FATF) on Money Loundring. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yangillegal.34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga, kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task Force on Maney Laudering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak

34

Ibid. Hal 175

22

sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsurpidana sesuai

dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud

adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 35 Sutan Remy Sjahdeini mendefiniskan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan

yang merupakan

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan

35

Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Pejudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lngkungan hidup, Di bidang kelautan dan perikanan serta Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

23

cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (financial system). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.36 2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya UndangUndang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan internasional di luar PBB .Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional.Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.

36

R. Wiyono, S.H, 2014 “Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang“ Sinar Grafika., Jakarta hlm 21-22

24

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya.Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif.Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotika, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan ekonomi.37 Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT’s) sesuai dengan rekomendasi dari Financial Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT‟s harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara Iain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, 37

Nurmalawaty, 2006, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, Hlm. 2.

25

akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun.

38

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di Tahun 2010, DPR

bersama Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang, merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga tahap), yaitu: Pertama adalah placement yaitu tahap awal dari pencucian uang.Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (cheques, many orders) yang akan 19

M. Arief Amrullah, 2010, Tindak Pidana Money Laundering , Banyumedia Publishing., Malang, Hlm. 12

26

ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.39 Kedua adalah tahap layering.Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkli-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (audit trail).Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.40 Ketiga adalah Integration atau menggunakan harta kekayaan.Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.41

39

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia., Bogor Hlm. 58 40 Ibid, Hlm. 61-62 41 Ibid, Hlm. 63

27

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:42 a. pelaku Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang

perseorangan

atau

korporasi”.

Sementara

pengertian

korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

42

M. Arief Amrullah, Op.Cit, Hlm. 25-27

28

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga

undang-undang

tindak

pidana

pencucian

uang

mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan

yang

menimbulkan

hak

dan/atau

kewajiban

atau

menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan

mencurigakan.

Definisi

“transaksi

keuangan

mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah: 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

29

4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Perbuatan Melawan Hukum Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan

melawan

hukum

tersebut

terjadi

karena

pelaku

melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. 4. Sanksi Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

30

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 6 (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

31

Pasal 7 (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara. Pasal 8 Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 10 Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu: 43 a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan

43

hasil

tindak

pidana

dengan

tujuan

untuk

Ibid hal. 67

32

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. b. Tindak

pidana

pencucian

uang

yaitu:

tindakan

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan

hak-hak, atau

kepemilikan

yang

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c. e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal

100

miliyar

rupiah

dan

pidana

tambahan

sebagaimana yang disebutkan.

33

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 5. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Di Indonesia Upaya pemberantasan pencucian uang (money laudering) di Indonesia berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non- Cooperative Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. “Vonis” Financial Task Force on Money Laudering (FATF) kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundangundangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang.44 Menanggapi

hasil review FATF justru memberi “darah baru” bagi

Pemerintah untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur tindak pidana pencucian uang ke DPR. Guna 44

Surat Presiden FATF yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM tanggal Juli 2001, yang dikutip dalam website yunushusein.files.wordpress.com, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Yunus Husein, tanggal 9 Oktober 2014, Hlm. 1

34

mempercepat proses pembahasan di Senayan, Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati agar pembahasan RUU menggunakan “fast track” approach. Akhirnya pada tanggal 17 April 2002, RUU disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.Meskipun telah memperhatikan rekomendasi FATF, sayangnya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar.

Sebagian

pihak

di

dalam

negeri

menyoroti

tidak

dimasukkannya perjudian di dalam Pasal 2 dan besaran (threshold) Rp 500 juta dalam laporan transaksi tunai (Pasal 13). Sementara FATF antara lain mengomentari batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (proceeds of crime) yang bisa menyebabkan UndangUndang

No.15

Tahun

menganggapbahwa

2002

Undang-Undang

tidak No.

efektif 15

(Pasal2).

Tahun

2002

FATF belum

sepenuhnya memenuhi standar internasional. Concern negara-negara FATF terhadap kekurangan (deficiencies) Undang-Undang No. 15 Tahun2002,

kemudian

lebih dirasakan sebagai desakan untuk

mengamandemen Undang-Undang itu berkaitan dengan hampir tiga tahun Indonesia berada di dalam list NCCTs dan kemungkinan diterapkannya counter measures oleh FATF kepada Indonesia. RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003 lalu menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan yang

dikenal

dengan

40

rekomendasi

Recommendations

dan

9

FATF Special

35

Recommendations, hasil review FATF, serta best practices yang berlaku di negara-negara lain. Tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik (domestic needs)berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui diskusi dan seminar yang telah diadakan. Adapun materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah dimasukkan ke dalam Undang–Undang No. 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; predicate offenses ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan open ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu : a. Pembentukan

Komite

Koordinasi

Nasional

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-undang mengusulkan

menetapkan

kepada

bahwa

Presiden

untuk

Kepala

PPATK

pembentukan

dapat Komite

Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau National Coordination

36

Committe dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia. b. PPATK

dapat

rekomendasi

melaksanakan

internasional

konvensi

yang

internasional

berkaitan

dengan

dan tindak

pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk

melaksanakan

organisasi/lembaga

setiap

internasional

konvensi yang

dan

rekomendasi

berkaitan

dengan

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa proses

penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan

kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. FATF dalam plennary meeting yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2003 di

Stockholm, Swedia menyatakan gembira atas hasil

amandemen yang dicapai oleh Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada. Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum timbal balik yang

mengatur

teknis

dalam

kerjasama mendapat respons

dua

Pasal

positifnegara-

negara FATF. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang. FATF dalam laporan pelaksanaan plennary session menyatakan bahwa Indonesia

37

mencatat

kemajuan

berarti

dalam

penanganan

anti

pencucian

uang.Ancaman untuk dikenakan additional counter measures yang sebelumnya sempat

terdengar, tidak jadi diberikan kepada Indonesia. 45

Sebagaimana diatur dalam UU PP-TPPU dan Keppres No.82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, PPATK telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Negara RI, Bapepam,

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

(KPK),

Kejaksaan

RI,

Departemen Kehutanan dan CIFOR (Center for International Forestry Research) yaitu suatu lembaga penelitian internasional di bidang kehutanan. Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pertukaran pegawai, capacity building dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Sementara itu untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, pemerintah RI

membentuk

Komite

Koordinasi

Nasional

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang

45

Ibid hal.6-7

38

diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan Wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan

penanganan

mengkoordinasikan

tindak

upaya

pidana

pencucian

penanganan

uang

pencegahan

dan dan

pemberantasannya. Demi

mencapai

tujuan

tersebut,

Pemerintah

melanjutkan

rancangan Undang-Undang yang sekarang telah diwujudkan dalam Undang-Undang danPemberantasan

No.8

Tahun

Tindak

2010

Pidana

tentang

Pencucian

Pencegahan Uang

yang

mengaturtentang berbagai hal sebagai berikut :46 1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; 2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; 3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; 4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 5. Perluasan Pihak Pelapor; 6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; 46

Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

39

7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi; 9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang; 11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; 12. Penataan kembali kelembagaan PPATK; 13. Penambahan kewenangan PPATK,

termasuk

kewenangan

untuk menghentikan sementara Transaksi; 14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan 15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

C.Tindak Pidana Korupsi 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dilihat dari sudut terminology, istilah korupsi berasal dari kata corruption dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang rusak. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan

40

kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia.Istilah korupsi

sering

dikaitkan

dengan

ketidakjujuran

atau

kecurangan

seseorang dalam bidang keuangan.Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan yang menyangkut keuangan.47 Henry B Campbell Black, yang mengertikan korupsi sebagai perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.48 Dalam Webster’s New American dictionary, kata “corruption” diartikan sebagai “ decay” (lapuk), “contamination” (kemasukan sesuatu yang merusak) dan “impurity” (tidak murni). Sedangkan kata “ corrupt ” dijelaskan sebagai “ to become rotten or putrid ” (menjadi lupuk, busuk atau buruk), juga “ to induce decay in something originally clean and sound “ ( memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus)49 A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penwaran dan penerimaan hadiah berupa suap (the offering and occepting of bribes), serta kebusukan atau keburukan (decay).50 Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang 47

Elwi Danil, 2011, Korupsi Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya, Rajawali Pers., Jakarta hlm. 3 48 Ibid 49 Ibid 50 Ibid. Hal. 4

41

berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.51 Fockema Andreae kata korupsi berasala dari bahasa latincorruptio atau corruptus. Selanjutnya pula disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari kata latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda yaitu, corruptive (korruptie). Kita dapat meberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.52 Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan.Korupsi diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan kerugian negara misalnya suap, gratifikasi, yang merugikan negara. Dengan tumbuh kembangnya korupsi di Indonesia perlu kesadaran kita semua sebagai bangsa yang penuh kesadaran bahwa korupsi dapat merugikan semua

elemen.

Disini

diperlukan

peran

semua

elemen

dalam

memberantas korupsi seperti pada pendidikan sekolah dasar perlu di berikan pengetahuan tentang korupsi pada anak.Disini juga peran dari aparat hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perkembangan

korupsi

di

indonesia

berada

tahap

yang

membahayakan, apabila diumpamakan korupsi di Indonesia sebagai penyakit korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahap yang eletis, 51

Ibid Andi hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, PT. raja Grafindo persada., Jakarta Hlm. 4 52

42

endemic, dan sistematik. Pada tahap eletis Korupsi masih menjadi patologi sosial yng khas dilingkungan para elit pejabat dan pada tahap endemic korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa, boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah masuk sampai pada tahap sistemik. Perkembangan tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkontrol lagi bukan hanya menimbulkan kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga berdampak besar pada pengambatan pertumbuhan dan pembangunan nasional serta melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Karena dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh Tindak pidana korupsi maka dari itu tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai Kejahatan biasa (ordinary crimes)melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) sehigga berdasarkan penggolongan tersebut dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan dengan cara biasa tapi dituntut dengan cara yang luar biasa (extra ordinary onfocement) dalam penanganannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa

atau

extraordinary

crimes

menurut

Romli

Atmasasmita

dikerenakan :53

53

Ermansjah Djadja, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, CV. Mandar Maju., Balikpapan, hlm. 29-30.

43

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan ternyata salah satu program kerja Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui sebagai kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah merupakan suatu binatang gurita yang mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Centre for International

Crime

Prevention

(CICP)

salah

satu

organ

perserikatan Bangsa – Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara

luas

mendefinisikan

korupsi

sebagai

“

Misuse

of

(Public)Power for Private gain “. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah

diuraikan

termasuk

tindak

pidana

suap

(Bribery);

Penggelapan (embezzlement); Penipuan (freud); Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion); penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion); pemanfaatan kedudukan seorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat Illegal(exploiting a conflict interest, insider trading); Nepotisme (nepotism); Komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (Illegal commision); dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. 2. Korupsi

yang telah berkembang demikiann pesatnya bukan

hanya merupakan masalah hukum semata–mata melainkan

44

sesungguhnya merupakan pelanggaran hak hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. 3. Kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian terbesar tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataan telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkann status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seorang tersangka maupun terdakwa. 5. Korupsi di Indonesia bukan lagi Commission of Anti Corruption ( ICAC ), di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor politik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian

tersebut

pemberantasan

korupsi

pada

sektor

ini

merupakan peberantasan korupsi yang paling sulit dibandingkan yang hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan dektor swasta. Perkembangan kelima sesuai dengan perkembangan tanah air, karena kebijakan pemerintah dalam

pembentukan

BUMN/BUMD

atau

penyertaan

modal

45

pemerintah kepada sektor swasta, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara – negara lain.

Elwi Danil mengatakan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin merajalela ditengah adanya keiinginan politik yang kuat untuk memeranginya.Janji-janji hukum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi belum terwujud menjadi kenyataan. Pada taraf pemikiran asumtif, orang cenderung berkesimpulan, bahwa tingginya intensitas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, telah mengindikasikan ketidak- berdayaan hukum dan sistem peradilan pidana yang ada. Ketidakberdayaan mana dikhawatirkan akan menimbulkan disfungsinasionalisasi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti itu akan menurukan kewibawaan penegak hukum dan daya psikis peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, akibatnya orang akan cenderung melakukan

tindak

pidana

korupsi.

54

.

Banyaknya dasar dasar yang menjadikan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa seperti yang dikemukakan di atas. Dengan digolongkannya Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, untuk itu penangggulangan Tindak pidana Korupsi harus pula ada upaya upaya hukum yang luar biasa pula. Persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 54

Elwi Danil, Op.,cit.,. Hlm. 75

46

bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib dibenahi

secara simultan. Korupsi juga menjadi masalah sosial karena

kejahatan korupsi dapat menyebabkan kesejahtraan social yang tidak merata dan merupakan persoalan psikologi social karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat sulit disembuhkan. Korupsi pada hakikatnya bukan hanya masalah kriminal, melainkan masalah sosial, B.Sudarso

dalam bukunya korupsi di Indonesia

menghadapi masalah yang sudah meluas berurat dan berakar.Oleh sementara kalangan mengatakan “way of life”, orang setengah putus asa dan acuh tak acuh. Bahkan, ada orang yang berpendapat bahwa kita sebaiknya tidak berbicara mengenai korupsi lagi, tetapi pembangunan saja. Pada saat tertentu seakan-akan timbul harapan bahwa penyakit itu akan sungguh-sungguh dapat diatasi, Tetapi saat-saat penuh harapan demikian biasanya tidak berlangsung lama, segera disusul dengan keraguan, keprihatinan, kekecewaan, dan kemudian sinisme. 55 Dalam konferensi PBB Ke-10 dinyatakan bahwa kelompok penjahat terorganisir yang melakukan korupsi, kemungkinan dalam bentuk pemerasan,

penyuapan

atau

sumbangan

secara

ilegal

terhadap

kampanye politik supaya mendapatkan pembagian keuntungan terhadap pasar tertentu,. Pencucian keuntungan yang diperoleh secara tidak halal 55

Djoko Prakoso, 1990, Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Aksara Persada Indonesia., Jakarta, Hlm 70

47

untuk ditanamkan kembali kedalam ekonomi yang sah, tujuannya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih lanjut. Korupsi itu terwujud dalam bentuk-bentuk yang berbeda, dan biasanya, meliputi beberapa unsur diantaranya:56 1. Penyuapan (bribery) Penyuapan

meliputi

janji,

penawaran

atau

pemberiansesuatu keuntunganyang seharusnya tidak pantasuntuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Penyuapan itu terjadi tidak hanya terhadap pejabat publik itu semata, tapi dapat juga meliputi anggota masyarakat yang melayani komisi pemerintah. Penyuapan itu dapat terjadi atas uang, saham, layanan seksual atau pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan lain-lain. Keuntungan yang diperoleh oleh pejabat-pejabat korup itu dapat secara langsung atau tidak langsung. Dikatakan secara tidak langsung, apabila pemberian itu disampaikan melalui teman pejabat tersebut, keluarga, perkumpulan, dana kampanye, dan lainnya. Para penerima suap disektor publik adalah para politisi, pembuat Undang-Undang, para penegak hukum, hakim atau golongan lainnya dari pegawai negeri. 2. Penggelapan, Pencurian dan Perbuatan curang (embezzlement, theft and fraud) 56

M. Arief Amiruddin. Op.cit hml 72

48

Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi pencurian harta kekayaan oleh orang kepercayaan dengan kewenangan dan pengawasan terhadap kekayaan pemerintah. Perbuatan-perbuatan itu

dapat

melibatkan

perseorangan

secara

pejabat-pejabat pribadi.

publik

Sebagai

dan

contoh,

orang pegawai

pemerintah yang bertanggung jawab terhadap distribusi makanan untuk desa setempat, kemudian mencuri seporsi makanan dan menjualnya kepada pihak lain. 3. Pemerasan Perbuatan pemerasan meliputi pemaksaan seseorang untuk membayar uang atau menyediakan barang-barang berharga. Pemerasan bias dilakukan dibawah ancaman fisik, kekerasan, atau pengekangan. Sebagai contoh, seorang wanita yang sakit membutuhkan pemeriksaan dirinya kedokter. Di rumah sakit, perawat mengatakan kepada suaminya bahwa dia (suami) harus membayar uang ekstra untuk mendapatkan dokter. Istrinya kemudian meninggal ketika dia mencari uang. 4. Memanfaatkan konflik kepentingan/ mempengaruhi penawaran, perdagangan orang dalam (exploiting a conflict of interst/ influence peddling, insider trading) Melakukan mendapatkan

transaksi,

posisi

atau

mempengaruhi kepentingan

penjualan,

atau

komersial

yang

bertentangan dengan suatu peranan jabatan dan tugas yang

49

dimiliki untuk maksud memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Sebagai contoh, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia, seorang pejabat publik membeli tanah di daerah yang direncanakan akan dikembangan dengan pembangunan. 5. Penawaran atau penerimaan persenan secara melawan hukum, pemberian atau komisi illegal (offering or receiving of an unlawful gratuity, favour or illegal commission) Larangan tersebut ditujukan kepada para pejabat publik yang menerima sesuatu yang

berharga atau bernilai sebagai

sesuatu yang berharga atau bernilai sebagai pemberian ekstra bagi

pelaksanaan

tugas

resmi.

Sebagai

contoh,

setelah

pengeluaran paspor atau dokumen lainnya penerima memberikan tawaran berupa “tip’ atau “uang persenan” untuk mendapatkan pelayanan yang baik. 6. Favoritisme dan Nepotisme Hal tersebut adalah penempatan penunjukan, pelayanan berdasarkan hubungan keluarga, suku, agama, golongan, dan kelompok-kelompok istimewa lainnya. Sebagai contoh, seorang pegawai publik menyediakan. pelayanan yang luar biasa, komisi, pekerjaan dan pemberian kepada kelompok politik, keluarga dan teman.

50

7. Sumbangan politik secara illegal Clinard dan yeager menulis bahwa sumbangan yang diberikan itu, pada umumnya untuk tujuan ekonomi, yaitu untuk menikmati jaminan birokrasidan mempengaruhi politik sehingga akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan korporasi yang lebih besar, sebagai contoh, yang menunjuk kearahpemberian sumbangan, seperti yang diberitakan oleh tiga mediamassa terkenal Amerika Serikat, masing-masing the new york time, wall street journal, dan Washington post, pada tanggal 7, 8, dan 9 Oktober Tahun 1996 yang telah diungkapkan, pada Tahun 1992, salah seorang konglomerat Indonesia, James Riady dari Lippo Group,

menyumbang

dana

sebesar

US$

175.000

untuk

kepentingan kampanye Bill Clinton yang saat itu bersiang dengan Bob Dole dari Partai Republik, karena itu, pada tanggal 11 Oktober Tahun1996,

senator

Jhon

Mc

Cain

meminta

Departemen

Kehakiman Amerika Serikat mengusut tuntas kasus itu. J.S.Nye dalam artikelnya “corruption and political development: A cost benefit analysis”, mendeskripsikan perilaku korupsi sebagai perilaku menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbanagan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status atau melanggar peraturan dengan melakukan

51

tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. 57 Lebih jauh dikatakan, bahwa dalam tindakan itu termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk menyimpangkan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah), nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang mempunyai hubungan darah atau keterunan daripada berdasar kinerja), dan penyalahgunaannya (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik umum untuk manfaat pribadi). 58 Baharuddin Lopa menyatakan bahwa tampaknya masalah korupsi ini selalu ada.Ia akanada dalam masyarakat primitif (tradisional), ia akan ada di masyarakat yang sedang membangun, bahkan ia akan ada di masyarakat yang maju sekalipun. Rupa-rupanya perbuatan korupsi sejak semula lahir bersama kelahirannya dunia ini dan agaknya umurnya pun akan seumur dengan dunia, apabila kita tidak bersungguh-sungguh mencegah/memberantasnya.59 Peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di atur secara khusus dalam Undang-Undang No31Tahun 1999 jo. UndangUndang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sifat tindak pidana korupsi dikategorikan dalam dua sifat yaituTindak Pidana Korupsi yang Mensyaratkan adanya potensi timbulnya kerugian Negara hal ini diatur pada Pasal2 ayat (1) yang mengatur:

57

Prof. H. Elwi Danil, SH.,MH, Op.,cit.,. Hal. 101 Ibid. hal. 101-102. 59 Baharuddin Lopa, 1986, Korupsi, Sebab-Sebab Dan Penanggulangannya, Prisma., Jakarta, Hal. 24 58

52

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dan Pasal 3 yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00” Berdasarkan Pasal 2 dan 3 yang disebutkan di atas dapat kita mengambil kesimpulan yaitu dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari kedua Pasal yang penulis sebutkan di atas sangatlah jelas unsur “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”merupakan salah satu unsur terpenuhinya delik pada Pasal ini selain itu kata “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” juga mengandung makna walaupun perbuatan tersebut belum merugikan keuangan negara namun berpotensi merugikan negara maka perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang ini. Jadi dapat disimpulkan ada tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan tidaklah penting namun kita melihat pada potensi nya pula menimbulkan kerugian keuangan negara. Mengingat Pasal Undang-Undang ini adalah delik formil jadi tindak

53

pidana korupsi Pasal 2 dan 3 hanya melihat terpenuhinya unsur delik bukan akibat yang ditimbulkan. Dan tipe Tindak Pidana Korupsi yang kedua yaitu tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan adanya potensi kerugian negara seperti yang di atur dalam Pasal 5 mengenai delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawi negeri/ penyelenggara negara ( Penyuapan ), Pasal 8 yaitu delik penggelapan dalam jabatan, Pasal 12 huruf e, f, g yaitu perbuatan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 12 Huruf h mengenai perbuatan curang, Pasal 12 B ayat (1) dan (2) yaitu delik Gratifikasi dan Pasal 12 Huruf i yaitu delik untuk pegawai negeri atau penyelenggara

negara

bantuan

dalam

pengadaan

pekerjaan

pemborongan maupun persewaan, dalam delik tersebut juga sangatlah jelas tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara karena tidak ada unsur dari delik tersebut yang mensyaratkannya.

2. Karekteristik Tindak Pidana Korupsi a. Kejahatan Transnasional (Transnational crime) Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “The prevention of crime and the treatment of offender” yang di prakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB),

masalah

korupsi

dan

upaya

penanggulangannya cukup intens dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari para peserta. Hal itu terbukti dengan ditempatkannya masalah korupsi sebagai bagian dari agenda pembicaraan di dalam berbagai kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, tindak

54

pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law).60 b. Kejahatan Luar Biasa (extraordinary crime) Selain kejahatannya yang bersifat transasional, tindak pidana korupsi juga disebut sebagai extraordinary crime. Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

dijelaskan

bahwa,mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.61

c. Kejahatan Sistematik Dan Terstruktur Korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan sistematik. Artinya, korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur.Korupsi dilakukan dari hulu hingga hilir.Dihulu, korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran dan penetapan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah.Bahkan, anggaran untuk bantuan sosial dan 60 61

Oce Madril dan Hasrul Halili “Hukum Anti Korupsi” USAID. hal 28 Ibid. hal 29

55

hibah pun sudah mulai dikorupsi sejak perencanaan.Sementara dihilir, korupsi terjadi sejak tahap pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah.62

3.Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tndak pidana korupsi adalah:63

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum 2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang 3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain 4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara 5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud sepaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak bebuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,

karena

atau

berhubungan

bertentangan dengan kewajiban,

dengan

sesuatu

yang

dilakukan atau tidak dilakukan

dalam jabatannya. 62 63

Ibid. hal. 30 http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi-.html?m=1

56

7. Memberi atau meenjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan

peraturan

perundang-undangan

ditentukan

menjadi

advokat untuk menghindari sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi

nasihat

atau

pendapat

yang

akan

diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili 9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut 10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau memberikan uang surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut. 11. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan

orang

lain

menghilangkan,

menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat

57

atau daftar tersebut. Serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut. 12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kreteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 64

D. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak pidana itu menurut Pasal 2 ayat (1) tersebut, diklasifikasikan dalam

64

Ibid

58

25 (dua puluh lima) kelompok kejahatan (predicate crime) sebagaimana diuraikan dibawah ini:korupsi;

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.

Penyuapan; Narkotika; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar modal; Di bidang peransuransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Pencurian; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi; Di bidang perpajakan; Di bidang kehutanan; Di bidang lingkungan hidup; Di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, tindak pidana korupsi

merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang.Tindak pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu dan menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang.Penempatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime), merupakan pendapat dari pembentukan undang-

59

undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dalam penangannya.65

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seoarang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya

oleh

sebagian

masyarakat

yang

diharapkan

mampu

mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang–kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar–benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

65

Ibid. hal 241-243

60

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni : 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa Menurut Lilik yang menyatakan bahwa :66 “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”. Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut : a. Kesalahan pembuat tindak pidana; b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. Cara melakukan tindak pidana; d. Sikap batin pembuat tindak pidana; e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana; 66

Lilik Mulyani. 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung. PT.Citra aditya Bakti. Hlm. 193

61

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan; j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

62

BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Agar

penulis

dapat

menjawab

rumusan

masalah

yang

diangkat pada penulisan ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Makasar. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh

hasil penelitian yang obyektif dan

berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan. B. Jenis Dan Sumber Data Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas2 (dua), yakni: 1. Data primer yaitu data dan informasi informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan

dengan

penelitian

ini,

antara

lain

jaksa,

melalui

studi

kepolisian, Akademisi. 2. Data

sekunder

yaitu

data

yang

diperoleh

kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, Undang-Undang

yang terkait, buku

menganenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

63

C. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1. Metode penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis. D. Analisis Data Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks 1. Posisi Kasus Pada Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa Drs. HPA. Tendriadjeng, MA secara tanpa telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana atau anggaran yang bersal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Palopo

untuk kepentingan pribadi terdakwa, bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa kepada saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si telah memerintah saksi Abd. Rahman G,Bc,Ak selaku PPTK Pendidikan Gratis TA.2010 dan Saksi Asran Muhajir, SE selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA. 2010 untuk menarik dana sejumlah Rp. 1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap dari rekening Nomor: 090.002.00000084.1 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo Asran Muhajir pada Bank Sulsel Cabang Palopo.

65

Dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 2011 saksi Ridwan A selaku PPTK (Pejabat Teknis Pengelolaan Kegiatan) Dana Pendidikan

Gratis

Kota

Palopo

TA.2011

dan

saksi

Muh.

Yamin,S.Pd,M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Tahun 2011 membuka rekening khusus pada Bank Sulses Cabang Palopo No. 0090.002.000000291-4 atas nama Ridwan A, Pindidikan Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh saksi Ridwan A dan saksi Muh. Yamin,S.Pd.M.Si, guna menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari rekening kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelul disalurkan kepada rekening penerima. Bahwa, sesuai dengan SP2D dana Pendidikan Gratis Sejumlah Rp. 7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) diatas tersalur ke 106 enam sekolah penerima hanya sebesar Rp. 1.843.377.600,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) atau 1 triwulan dari 4 triwulan sedangkan 3 triwulan tidak tersalurkan ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah), melainkan ditarik secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian hari

66

dari pencairan pemindahan bukuan tersebut antara lain diserahkan secra bertahap kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung dari saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si, dan juga digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dalam pelaksanaan pencairan anggaran Dana Bantuan Operasinal Sekolah bagi sekolah kota Palopo untuk periode Januari-maret 2011 sebesar Rp. 3.025.137.500,00 (tiga milyar duapuluh lima juta seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan telah dicairkan dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening dana BOS Dinas Pendidikan Kota Palopo No. 90.002.289.2 pada bank Sulsel cabang Palopo sebesar Rp. 2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sesua SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 januari 2011. Akan tetapi yang disalurkan hanya sebesar Rp. 1.115.524.375 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolahsekolah adalah sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Nuski Masahude selaku PPTK Dana Bos TA. 2011 diserahkan kepada terdakwa langsung dengan cek taggal 27 Januari 2011 senilai Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh

67

juta rupiah) dan oleh saksi oleh Muh. Yamin, S.Pd, M.Si selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan cek tanggal 31 januari 2011 senilai Rp. 75.000.000 ( tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa kepada saksi Muh. Yamin, S.Pd,M.Si dan saksi Nuski Masahude seolah-olah sebagai pinjaman terdakwa, lalu penciran kedua cek tersebut

diterima oleh terdakwa secara tunai

melalui

perantara saksi Mustafa alias Buyung sesuai dengan permintaan terdakwa.

Bahwa selanjutnya dengan sepengetahuan dan dengan

persetujuan dari terdakwa kepada Saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si untuk menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, maka saksi memindah bukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delpan puluh juta rupiah) kerekening Dana BOS TA.2011 No.90.002.289.2 pada bank Sulsel Cabang Palopo. Bahwa dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan dari terdakwa maka

terhadap

kekurangan

dana

BKM

TA.2011

sebesar

Rp.845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi Muh. Yamin. S.Pd,M.Si memerintahkan saksi Muh.Haris,SE untuk menutupi/menggantikan

sebagian

dana

BKM

TA.2011

tersebut

68

menggunakan pencairan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan dana BKM TA.2011 menjadi sebesar Rp.591.500.000,00 (lima ratus sembalan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan dana kas Rutin TA.2011 sebesar Rp.433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Pemerintah kota Palopo juga menganggarkan Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 dan berdarka rincian dana biaya izin mendirikan bangunan tanggla 07 Februari 2011 dari staf Tekni IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo Biaya IMB ditetpakn sebesar Rp. 1.920.439.535,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan saksi Ir. Muhammad Yusuf P selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan saksi Ira Kusumawardani selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memproses pencairan dana tersebut ditindaklanjuti dengan dicairkannya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening No: 90.002.109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan SP2D No. 0211/LS,tanggal 23

69

Februari 2011 untuk diserahkan kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung dan kemudian memerintahkan saksi Ira Kusumawardani untuk menarik secara tunai dana pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Ta.2011 dari rekening No. 90.002109 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: Ira Kusumawardi pada Bank Sulse Cabang Palopo Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung dan Kemudian memerintahkan

saksi

Ir.Muhammmad

Yusuf

P

saksi

Ira

Kusamawardani dan saksi Nuryadin,SH.MH selaku kepala Pelayanan Terpadu Kota Palopo untuk membuat dan menandatangani kwitansi Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) seolah-olah dana pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo tersebut telah disetorkan ke rekening kas pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo No. 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo, padahal dana tersebut diterima terdakwa sama sekali tidak disetorkan. Seolah sebagai pinjman sementara, Kemudian terdakwa melakukan penyetoran kas daerah sebagai pengembalian pembayaran IMB Pasar Besar A.HPA Tendriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

70

sehingga jumlah kerugian Negara menjadi Rp. 850.000.000,00 (delpan ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian setelah menerima sejumlah uang tersebut, saksi memerintahkan

Saksi

Mustafa

alias

Buyung

secara

bertahap

menempatkan sejmlah uang tersebut pada rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tesebut, setelah itu dengan yang maksud yang sama terdakwa memerintahkan saksi Mustafa alias Buyung mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan dari rekeningrekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut diatas dengan melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA yang dibuka atas kesepakatan saksi dengan terdakwa Drs.HPA. Tendriadjeng,M.Si melalui perantara saksi Mustafa alias Buyung, Saksi Drs. Sunandar,MSi (PNS Pemerintah Kota Palopo), saksi Drs. Salahuddin Abadi, M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo), Rahmat Rakes (Sopir Hj. Andi Risna Tendriadjeng/istri Tendriadjeng), saksi

Irianwati

keluarga/kerabat

dan

beberapa

terdakwa

yang

orang

lain

seluruhnya

yang

merupakan

berjumlah

Rp.

11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

71

2. Dakwaan Penuntut Umum Berdasarkan

Nomor

register

NO.

Reg.

Perk:

Pds:

11/r.4.10/Ft.1/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut : Kesatu: PRIMAIR ------------- Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Polopo Tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang pengesahan dan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan Saksi MUH. YAMIN, S.Pd, M.Si dan RIDWAN A (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat dikantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No. 3 Kota Palopo; dikantor pelayanan terpadu Kota Palopo Jl.K.H.M.Hasyim No. 5, Rumah Jabatan Walikota Palopo Jl. Veteran No. 45 Kota Palopo atau setidaktidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendir sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--------------Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 juni 2008, tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 secara tanpa hak telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu: A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010 B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011 C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM) Kota Palopo TA. 2011 D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo Pada Dinas Pekejaan Umum Kota Palopo TA. 2011

72

Bahwa perbuatan terdakwa yang secara sah melawan hukum sebagiamna tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sekaligus merugikan keyuangan Negara/daerah sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yaitu: 1. 2. 3. 4.

Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010 : Rp. 1.846.500.000 Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011 : Rp. 4.041.564.307 Dana BOS/BKM TA.2011 : Rp. 1.025.000.000 Dana IMB Pasar Besar TA.2011 : Rp. 850.000.000 Jumlah : Rp. 7.763.064.000

Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----------------------------------------------------------------------------------SUBSIDAIR : `````````````````` Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Polopo Tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Thun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang pengesahan dan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan Saksi MUH. YAMIN, S.Pd, M.Si dan RIDWAN A (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat dikantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M.Hasyim No. 3 Kota Palopo; dikantor pelayanan terpadu Kota Palopo Jl.K.H.M.Hasyim No. 5, Rumah Jabatan Walikota Palopo Jl. Veteran No. 45 Kota Palopo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendir sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

73

perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 juni 2008, tentang pengesahan pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 mempunyai kewajiban selaku Kepala Daerah berdasarkan Pasal 27 UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah antara lain yaitu: a. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan perundang-undangan; b. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah; c. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengololaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengololaan Keuangan Daerah, terdakwa selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah dan Mewakili Pemerintaha Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenangan yaitu: a. b. c. d.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang Menetapkan bendahara pemerintah dan/atau bendahara pengeluaran; e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Walokota Palopo Periode Tahun 2008-2013 dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatannya telah beberapa kali meminta dan menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang diperoleh dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yaitu: A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010 B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011 74

C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM) Kota Palopo TA.2011 D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan diri terdakwa sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah daerah sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yaitu: 1. 2. 3. 4.

Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2010 : Rp. 1.846.500.000 Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA. 2011 : Rp. 4.041.564.307 Dana BOS/BKM TA.2011 : Rp. 1.025.000.000 Dana IMB Pasar Besar TA.2011 : Rp. 850.000.000 Jumlah : Rp. 7.763.064.000

Atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.-----------------------------------------------------------------------------------DAN KEDUA ------------ Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2003-2008 dan Periode Tahun 2008-2013 bersama-sama dengan Drs. PIETER NEKE DHEY, MA pada tanggal 11 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat dikantor dinas Pendidikan kota Palopo Jl. K.H. M. Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo , Jl. K.H.M Hasyim No. 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran No.45 Kota Palopo; di Kantor bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel cabang Palopo, serta di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermall Karawaci Tangerang; di Toko “Ratu Mas” Atrium Senen Lt.3 75

Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak piDANA Korupsi Maka Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendir sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menempatkan, mentransferkan, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri atau menukarkan dengan mata uang asingatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebgai Walikota Palopo kedalam penyedia jasa keuangan lainnya atau dari suatu penyedia jasa keuangan kepenyedia keuangan lainnya, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaiamana berikut: - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk Periode kedua Tahun 2008-2013 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagaio walikota palopo Periode tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp. 5.984.000,00 (lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiunan PNS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu; - Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiunan PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2009 s.d tahun 2010 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “Moya” milik terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSA; - Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2013 juga memperoleh uang yang seluruhnya sebesar Rp. 4.610.428.136,00

76

(empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa bank dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG, anak-anak terdakwa ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai debitur yaitu: 1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00. 2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00. 3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. 4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00. 5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00. 6. Kredit atas nama HPA TENDRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00. 7. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00. 8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG Bank pada Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00. 9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00 - Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK merek moya, dan pencairan Sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp. 1.846.500.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu a. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 sebesar Rp. 1.846.500.000,-. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja/Jasa dan Belanja Modal TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada pemerintahan Kota Palopo, Nomor : 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan; Secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd, M.Si (sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010; Saksi ASRAN MUHAJIR, SE (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai permintaan terdakwa;

77

- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) dijajaran pemerintahan kota palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Tahun 2003-2008 dan Tahun 2008-2013. - Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut , terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening, milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa, Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan direkening-rekening milik terdakwa dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA melalui perantara MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. Sunandar, MSi (PNS Pemerintahan kota Palopo); saksi Drs. Salahuddin abadi, M.Si (PNS Pemerintahan Kota Palopo); RAHMAT RAKES (sopir Hj. ANDI RISNA/ isteri Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si), saksi IRIANWATI, dan beberapa oranglain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) - Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, dalam kurun waktu April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 secara bertahap setelah dilakukan transfer dan setoran tunai sejumlah uang pada 2 (dua) rekening milik Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA yaitu: sebesar Rp. 3.096.000.000,00 (tiga milyar Sembilan puluh enam juta rupiah) pada rekening Nomor:76110419199 dan sebesar Rp.31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Nomor: 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY PADA BANK BCA KCP supermall Karawaci tangerang, yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang antara lain diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut

78

diduga dari hasil tindak pidana korupsiyang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 2 periode: Tahun 2003-2008 dan tahun 2008-2013; - Bahwa terdakwa memerintahkan sakis MUSTAFA Alias BUYUNG , saksi Drs. SUNANDAR, M.Si, (PNS Pemerintahan Kota palopo); Drs. Salahuddin ABADI, M.Si (PNS Pemerintahan kota Palopo); RAHMAT RAKES ( Sopir Hj. ANDI RISNA)/ isteri Drs. H.P.A. TENDRIADJENG, M.Si) ; saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melaukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA yaitu Nomor: 7610419199 dan Nomor: 7610437375 keduanya atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang seolah pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulant pencairan investasi senilai USD 30.000.000,00. (tiga puluh juta dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA dengan maksud ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa sejumlah uang tersebut dari terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus emapat puluh empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu masuk ke 2 (dua) Rekening milik saksi PIETER NEKE DHEY. - Bahwa perbuatan terdakwa menepatkan, mentransferkan uang dengan jumlah seluruhnya Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus emapat puluh empat juta rupiah) melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs. SUNANDAR, M.Si, (PNS Pemerintahan Kota palopo); Drs. Salahuddin ABADI, M.Si (PNS Pemerintahan kota Palopo); RAHMAT RAKES ( Sopir Hj. ANDI RISNA)/ isteri Drs. H.P.A. TENDRIADJENG, M.Si) ; saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang meminta saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA untuk: menukurkan uang sejumlah Rp. 31.155.606.300,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu tiga tiga ratus rupiah); transfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga, kerabat saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA dan kepada beberapa pihak lainnya dengan jumlah seluruhnya Rp. 659.189.000,00 (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) serta membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY. MA sendiri dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.532.397.508,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh lima ratus delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang antara lain diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

79

terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwamenjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa asal usul uang tersebut siperolehnya secara sah (legal).-------------------------------------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g jo Pasal 2 ayat (1) huruf a undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. DAN KETIGA PRIMAIR : ------------- Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Polopo Tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang pengesahan dan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA pada tanggal 22 oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain antara tanggal 22 oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2013, bertempat dikantor dinas Pendidikan kota Palopo Jl. K.H. M. Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo , Jl. K.H.M Hasyim No. 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran No.45 Kota Palopo; di Kantor bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel cabang Palopo, serta di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermall Karawaci Tangerang; di Toko “Ratu Mas” Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dan ITC Permata Hijau Jakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana Korupsi Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menempatkan, mentransferkan, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, 80

membawa keluar negeri atau menukarkan dengan mata uang asingatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebgai Walikota Palopo dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk Periode kedua Tahun 2008-2013 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagaio walikota palopo Periode tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp. 5.984.000,00 (lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiunan PNS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu; - Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiunan PNS-nya tersebut, pada kurun waktu tahun 2009 s.d tahun 2010 juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek “Moya” milik terdakwa dengan menggunakan nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSA; - Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2013 juga memperoleh uang yang seluruhnya sebesar Rp. 4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada beberapa bank dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG, anak-anak terdakwa ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai debitur yaitu: 1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00 2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00. 3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. 4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00.

81

5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00. 6. Kredit atas nama HPA TENDRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00. 7. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00. 8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG Bank pada Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00. 9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00 - Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK merek moya, dan pencairan Sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp. 7.394.750.000,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: a. Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sebesar Rp. 5.369.750.000,-. Sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012; b. Dana Bantuan Operasional Sekolah TA. 2011 sebesar Rp. 1.025.000.000,-. Sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012; c. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar TA. 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 Nomor: 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 Dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd,M.Si (kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011); saksi RIDWAN A (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA.2011) dan saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bantuan Operasional Sekolah TA.2011) dan saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai dengan permintaan terdakwa; - Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) dijajaran pemerintahan kota palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias

82

BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013. - Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut , terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening, milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa, Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan direkening-rekening milik terdakwa dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA melalui perantara MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. Sunandar, MSi (PNS Pemerintahan kota Palopo); saksi Drs. Salahuddin abadi, M.Si (PNS Pemerintahan Kota Palopo); RAHMAT RAKES (sopir Hj. ANDI RISNA/ isteri Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si), saksi IRIANWATI, dan beberapa oranglain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Bahwa terdakwa memerintahkan sakis MUSTAFA Alias BUYUNG , saksi Drs. SUNANDAR, M.Si, (PNS Pemerintahan Kota palopo); Drs. Salahuddin ABADI, M.Si (PNS Pemerintahan kota Palopo); RAHMAT RAKES ( Sopir Hj. ANDI RISNA)/ isteri Drs. H.P.A. TENDRIADJENG, M.Si) ; saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melaukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang seolah pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 20082013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulant pencairan investasi senilai USD 30.000.000,00. (tiga puluh juta dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA dengan maksud ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa sejumlah uang tersebut dari terdakwa yang masuk ke rekening milik saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening Koran. - Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan dan mentransferkan, sejumlah uang pada rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER

83

NEKE DHEY pada BANK BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang yang berasal dari setoran tunai dan transfer melalui perantara MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi Drs. SUNANDAR, M.Si, (PNS Pemerintahan Kota palopo); Drs. Salahuddin ABADI, M.Si (PNS Pemerintahan kota Palopo); RAHMAT RAKES ( Sopir Hj. ANDI RISNA)/ isteri Drs. H.P.A. TENDRIADJENG, M.Si) ; saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang meminta saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA digunakan antara lain: sejumlah uang Rp. 8.765.773.500,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditukarkan kemata uang asing /valas US Dolar dan Baht; sejumlah Rp. 1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah) dibayarkan untuk pembelian logam mulia Emas sebesar 4.000 gram; sejumlah Rp. 1.004.075.000,00 (satu milyar empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ditensfer kepada isteri, anak, keluarga/kerabat saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA dan kepada pihak lainnya dan sesuai dengan permintaan terdakwa dikirimkan kembali oleh sakis Drs. PIETER NEKE DHEY, MA melalui rekening atas nama IBRAHIM, IRIANWATI dan DINCE KUMENDOM dengan jumlah Rp. 1.440.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) Drs. PIETER NEKE DHEY, MA bayarkan dan belanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA sendiri dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.815.606.873,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta enam ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah itu, dimana terdakwa mengetahu atau setidak-tidaknya patut diduga oleh terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa asal usul tersebut diperolehnya secara sah (legal) ------------------------------------------ Perbuatan terdakwa diatur diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR ----------------- Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Polopo Tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang pengesahan dan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi selatan Pada tanggal 11 april Tahun 2008 s.d 14 Februari 2013 atau setidaktidaknya pada waktu-waktu lain anatara Tahun 2008 s.d bulan Februari tahun 2013 bertempat dikantor dinas Pendidikan kota Palopo Jl. K.H. M.

84

Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo , Jl. K.H.M Hasyim No. 5 Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl. Veteran No.45 Kota Palopo; di Kantor bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel cabang Palopo, serta di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermall Karawaci Tangerang; di Toko “Ratu Mas” Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat dan ITC Permata Hijau Jakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tindak pidana Korupsi Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa kejahatan, berpa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 20082013, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------- - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu Periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk Periode kedua Tahun 2008-2013 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagaio walikota palopo Periode tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar Rp. 5.984.000,00 (lima juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji pensiunan PNS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu; - Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mkendirikan usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek “Moya” dengan meminjam nama perusahaan CV. RESKI UTAMA SENTOSO milik kerabat terdakwa atas nama ASMAENI yang berproduksi dalam kurun waktu tahun 2009-2011, sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya, sehingga selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan tunjangan sebagai Walikota Palopo, terdakwa juga memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidak-tidaknya jumlah itu dari omzet usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek “Moya” tersebut;

85

- Bahwa terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya dalam kurun waktu 2008-2012 dengan cara mengajukan kredit menggunakan nama terdakwa sendir dan meminjam atas nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG, anak-anak terdakwa ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA sebagai debitur yaitu: 1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00 2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00. 3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri sebesar Rp.250.000.000,00. 4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00. 5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00. 6. Kredit atas nama HPA TENDRIADJENG pada BNI Cabang Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00. 7. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00. 8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG Bank pada Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00. 9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENDRIADJENG pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00 - Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK merek moya, dan pencairan Sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp. 7.394.750.000,00 (tujuh milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: d. Dana Pendidikan Gratis TA. 2011 sebesar Rp. 5.369.750.000,-. Sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012; e. Dana Bantuan Operasional Sekolah TA. 2011 sebesar Rp. 1.025.000.000,-. Sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012; f. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar TA. 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,-. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 Nomor: 40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 Dari

86

Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Secara tunai dan bertahap dari saksi MUH. YAMIN, S.Pd,M.Si (kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011); saksi RIDWAN A (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Pendidikan Gratis TA.2011) dan saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bantuan Operasional Sekolah TA.2011) dan saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011) melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai dengan permintaan terdakwa; - Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota palopo juga berkali-kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) dijajaran pemerintahan kota palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013. - Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut , terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening, milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa, Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan direkening-rekening milik terdakwa dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA melalui perantara MUSTAFA Alias BUYUNG, saksi Drs. Sunandar, MSi (PNS Pemerintahan kota Palopo); saksi Drs. Salahuddin abadi, M.Si (PNS Pemerintahan Kota Palopo); RAHMAT RAKES (sopir Hj. ANDI RISNA/ isteri Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si), saksi IRIANWATI, dan beberapa oranglain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber, perentukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo;

87

- Bahwa terdakwa berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul , sumber, perentukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo, dengan cara terdakwa memerintahkan sakis MUSTAFA Alias BUYUNG , saksi Drs. SUNANDAR, M.Si, (PNS Pemerintahan Kota palopo); Drs. Salahuddin ABADI, M.Si (PNS Pemerintahan kota Palopo); RAHMAT RAKES (Sopir Hj. ANDI RISNA)/ isteri Drs. H.P.A. TENDRIADJENG, M.Si) ; saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melaukan transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang seolah pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulant pencairan investasi senilai USD 30.000.000,00. (tiga puluh juta dollar) milik Mr. SMITH melalui saksi Drs. PIETER NEKE DHEY, MA dengan maksud ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa sejumlah uang tersebut dari terdakwa yang masuk ke rekening milik saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening Koran. - Bahwa perbuatan terdakwa yang mnyembunyikan atau mnyamarkan asal usul, sumber, perentukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo sebagai mana diuraikan diatas, oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa asal usul uang uang tersebut yang diperolehnya secara sah (legal). ---------- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 4 jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.----------------------------------------------------------------------3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan No. Reg. Perkara :B-02/ R. 4. 13/Ft.1/06/2013 maka Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanTinggi Makassar :

88

MENUNTUT Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair diatas; 2. Menyatakan terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair. Dan; 3. Menyatakan terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua; Dan; 4. Menyatakan terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DAN Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Primair; 5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Dan 6. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan dan;

89

7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harus bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 4 (empat) Tahun penjara atauapabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; 8. Menetapkan barang bukti berupa: a. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A 2010 b. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo T.A 2011 c. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Palopo T.A 2011 d. Bukti Data Dan Transaksi Keuangan e. Barang Bukti Tidak Bergerak 9. Menetapkan agar terdakwa DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si, dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4. Amar Putusan Setelah melalui proses persidangan, maka pada akhirnya majelis hakim membacakan putusannya yang memuat hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG,M.Si terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak

90

4.

5.

6.

7.

8.

pidana “ korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denfda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut; Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.763. 064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selam 1 (satu) tahun. Memerintahkan agar barang bukti berupa: a. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010 b. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011 c. Dokumen Administrasi Pencairan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. Dan d. Bukti Data dan Dokumen Transaksi keuangan; Menjadi Barang Bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa PIETER NEKE DHIEY. Dan e. Barang tidak bergerak berupa Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa, sebesar Rp. 10.000,-. (sepuluh ribu rupiah)

5. Analisis Penulis Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang

91

berisi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Menurut penulis, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum

serta memuat identitas lengkap

terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum harus bersifat cermat atau diteliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Berdasarkan perkara Putusan No: 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang memutuskan untuk mengadili terdakwa Drs. H.P.A.Tendriadjeng, M.Si terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

92

1. Setiap Orang 2. Secara Melawan Hukum 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 5. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka bagian ini delik (bestanddeel delict) atau unsurunsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menempatkan, mentransferkan, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lainnya. 2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi kedalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia

93

jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 2 (1) huruf a UndangUndang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang

No.

8

Tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. 2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. 3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

94

Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang sudah sepantasnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan tidak melebihi dari yang diancam, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Selain itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya, agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan pelaku. Oleh sebab itu hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa memang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary Crime) sehingga terdakwa harus dihukum maksimal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, karena dampak dari tindak pidana ini bisa merusak sistem perekonomian indonesia.

95

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks 1. Pertimbangan Hukum Hakim Adapun

hal-hal

yang

menjadi

pertimbangan

hakim

dalam

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni: Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor registrasi perkara: PDS: 11/r.4.10/Ft.1/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012. Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa mengatakan mengerti, atas surat dakwaan Penuntut Umum Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mengambil keputusan sela yang amarnya berbunyi: -

Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

-

Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara;

-

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran surat dakwaanya, oleh Penuntut Umum telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji

menurut kepercayaan yang

dianutnya, masing-masing: 1. Saksi Muh. Yamin, S.Pd., M.Si Bin H. Ibrahim 2. Saksi Asran Muhajir, SE 3. Saksi Abd. Rachman G, Bc.Ak

96

4. Saksi Drs. Salahuddin abadi, M.Si 5. Saksi Drs. Sunandar, M.Si 6. Saksi Drs. Samsul, M.Si 7. Saksi Ibrahim 8. Saksi Muh. Haris, SE 9. Saksi Yahya Djunaid, SE 10. Saksi Nuski Masahude, S.Pd 11. Saksi Drs. Syarmuddin 12. Saksi Mustafa, SE Alias Buyung 13. Saksi Ira Kusuma Wardani 14. Saksi Yusdi Kurniawan 15. Saksi Andi Musakkir, Sip.M.Si 16. Saksi Ruppe, SE,M.Si 17. Saksi Ishak Andi Nuhung, SE 18. Saksi Ir. Muh. Yusuf Bin Pasaukang 19. Saksi Hamsir Hamid, ST 20. Saksi Nuryadin, SH., MH 21. Saksi Rahmat Mappiase, SE 22. Saksi Andi Aita Masyita 23. Saksi Andi Risna HPA. Tendriadjeng 24. Saksi Andi Vichy Tessioja, SE 25. Saksi Irianwati 26. Saksi Amri Ngadiman

97

27. Saksi Indra Bin Kua Pha Pew 28. Saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA

Menimbang, selain itu oleh penuntut umum telah dihadapkan ahli sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Isnu Yuwana Darmawan, SH., LLM 2. Ahli Gundama Rantjalobo, SE

Menimbang,

bahwa

Penasihat

Hukum

terdakwa

telah

menghadapkan 1 (satu) orang ahli a de charge (menguntungkan) untuk kepentingan pembelaannya, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu: 1. Ahli prof. Dr. Said Karim,SH.MH, M.Si

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Drs. H.P.A TENDRIADJENG, M.Si.

Menimbang bahwa persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

1. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010 2. Dokumen Administrasi Pencairan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011

98

3. Dokumen

Administrasi

Pencairan

Dana

Izin

Mendirikan

Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo TA.2010 4. Bukti data dan transaksi keuangan 5. Barang tidak bergerak

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang , karena dakwaan disusun secara kombinasi antara dakwaan subsidaritas dan komulatif, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur terdiri dari:

1. Setiap Orang 2. Secara Melawan Hukum 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 5. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

99

6. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad. 1. Unsur “setiap orang” Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pmberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang pada Pasal 2 ayat (1) memiliki kaidah hukum yang berbeda dengan Unsur Setiap Orang pada Pasal 3, perbedaan tersebut timbul oleh karena Unsur Setiap Orang pada Pasal 3 diikuti dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian telah terdapat delik yang berbeda antara pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Pasal 3 bagian inti dalam delik adalah penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan sedangkan Pasal 2 ayat (1) bagian inti delik adalah unsur melawan hukum, yang meliputi melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang

100

tertulis,

maupun

melawan

hukum

materil

yaitu

perbuatan

yang

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup, bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan nilai-nilai dan norma kehidupan sosial masyarakat, berdasarkan uraian tersebut diatas maka subjek hukum pada Pasal 3 adalah perseorangan yang dapat atau telah melakukan

penyalahgunaan

kewenangan

hal

mana

hanya

dapat

dilakukan oleh subjek hukum orang yang berkualitas sebagai Pejabat Negara ataupun Pegawai Negeri, sedangkan Unsur setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) adalah orang perseorangan atau korporasi, khusus untuk setiap orang adalah semua orang secara umum tanpa kualitas khusus, selain itu dalam Delik Jabatan, In Casu penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah benar terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si, dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo. Bahwa dalam Pasal 27 UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah, disebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban yakni mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga eteika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

101

memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Bahwa selain itu ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerinta No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 TAhun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daereh,

disebutkan

Kepala

Pemerintahan Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenagan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD 2. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang daerah 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang 4. Menetapkan

bendahara

pemerintahan

dan/atau

bendahara

pengeluaran 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian tas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Berdasarkan urain kualifikasi Unsur setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan fakta persidangan yang pada pokoknya

102

menerangkan bahwa bahwa benar selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 merupakan kepala daerah yang mewakili kewajiban dan kewenangan sebagaimana diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak tepat, oleh dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan delik tindak pidana korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang memangku jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya sehingga terdakwa selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 yang merupakan kepala Daerah lebih tepatnya memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3. Merajuk pada uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

Dengan demikian oleh karena salah satu unsure dala dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka unsur-unsur lain dari dakwaan kesatu tidak perlu dibuktukan. Selanjutnya Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur dari dakwaan selebihnya (Kesatu Subsidair) melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

103

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 5. Melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu 6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU

104

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa secara teoritis dapat dinyatakan bahwa subjek hukum delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 yang dirumuskan dengan “setiap orang” memiliki pengertian pejabat atau pegawai negeri hal m,ana didasari pada suatu argumentasi hukum bahwa pejabat atau pegawai negeri merupakan Poersinifikasi dari wewenang publik pejabat atau pegawai negeri merupakan addresatt dari wewenang public sebagaimana pendapat dari Andi Hamzah yang secara tegas menyatakan bahwa “subjek delik pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan” 67 Bahwa unsur setiap orang pada Pasal 3 diikuti dengan unsure penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, in casu penyalahgunaan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum yaitu pejabat hukum publik atau pegawai negeri oleh karena penyalahgunaan kewenagan berkaitan dengan kekuasaan huku, hak untuk memerintah atau bertindak, hak untuk kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi 67

Andi Hamzah. 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , Hal. 105-106

105

aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Bahwa berdasarkan fakta persidangan adalah benar terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si, dalam jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo. Bahwa dalam Pasal 27 UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerinahan Daerah, disebutkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban yakni mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga eteika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Bahwa selain itu ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerinta No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daereh,

disebutkan

Kepala

Pemerintahan Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenagan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD 2. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang daerah 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang

106

4. Menetapkan

bendahara

pemerintahan

dan/atau

bendahara

pengeluaran 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian tas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Berdasarkan uraian kualifikasi Unsur setiap orang pada Pasal 3 dihubungkan

dengan

fakta

persidangan

yang

pada

pokoknya

memerangkan bahwa benar terdakwa selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 merupakan Kepala Daerah yang memiliki kewajiban dan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan subjek hukum orang yang spesifikasi khusus yang memangku jabatan atau kedudukan besrta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya atau kedudukan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 telah memenuhi Unsur “setiap orang” dalam rumusan unsur Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3. Merajuk pada uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tantang Perubahan atas Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 Tentang

107

Pemberantasan TindaK Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan meneguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksi keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun disini tidak ada unsure melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik, selali ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak.

Rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menenjolkan beberapa besar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwa mempunyai tujuan untuk

108

menguntungkan dirinya sendir atau orang lain ataiu suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya

karena

jabatan

atau

kedudukannya

yang

dapat

menimbulkan kerugian keuangan negara.

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dengan maksud deberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia 68 adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sementara “kewenangan” yang dimaksud sebagai unsur delik disini mengacu pada kewenagan pegawai negeri sipil yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a, b, c dimana kewenangan tersebut merupakan serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindakan

yang

diperlukan

agar

tugas

atau

pekerjaannya

dapat

dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain kewenangan adalah

68

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2003, Balai Pustaka, Jakarta

109

kemampuan untuk bertindak yang diberikanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku kepada pemangku jabatan untuk melakukan hubungan hukum tertentu, sehingga melekat pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang dibebankan kepada pemangku jabatan. Bahwa yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi dimana kesempatan ini diperoleh dan didapat sebagai akibat adanya kekesongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Bahwa arti kata “sarana” dalam buku peristilahan Hukum dalam praktik adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi pada delik Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sementara untuk rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu “yang ada padanya karena “jabatan atau kedudukan” merupakan rumusan unsur delik yang menegaskan keterkaitan secara mutatis mutandis antara kewenangan, kesempatan, sarana yang melekat dan dimiliki karena adanya jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

110

Naming disini Undang-Undang secara jelas dan tegas membedakan antara jabatan dan kedudukan dalam perumusan delik Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tantang Tindak Pidana Korupsi dengan menempatkan kata ATAU diantara kedua kata tersebtu. Untuk itu akan diuraikan lebih dulu apa yang dimaksud dengan jabatan san apa yang di maksud dengan dengan kedudukan. Menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang disebut negara.

69

Dalam hal pegawai negeri

sebagaimana termasuk dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 , didalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tantang PokokPokok Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah jabatan structural dan jabatan fungsional. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata jabatan dala Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 69

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1990. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, Hlm. 144

111

Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan untuk pengertian kedudukan, soedarto dalam Buku Hukum dan Pidana menyebutkan “kalau kedudukan diarti fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank swasta juga mempunyai kedudukan. Bahwa yang dimaksud dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai negeri atau orang Perseorangan atau Swasta. Hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung tanggal

18

Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 tahun 1971. 70 Dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi yaitu:

70

. Soedarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana,l Alumni, Bandung, Hlm. 142

112

a. Pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangn, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatannya atau kedudukannya. b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan merupakan pegawai negeri sipil atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja”

Bahwa di persidangan diperoleh fakta

bahwa terdakwa

DRS.H.P.A TENDRIADJENG, M.Si dalam jabatannya selaku Walikota Polopo Tahun 2008-2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang

pengesahan

dan

pemberhentian

dan

pengesahan

pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi selatan dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdakwa selaku Kepala Daerah Mempunyai Kewajiban yaitu:

a. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan b. Menjaga

etika

dan

norma

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah c. Memajukan dan mengembvangkan daya saing daerah, dan d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

113

Serta

berdasarkan

ketentuan

Pasal

5

ayat

(1)

Peraturan

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daereh, disebutkan Kepala Pemerintahan Daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kewenagan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD 2. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan barang daerah 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang 4. Menetapkan

bendahara

pemerintahan

dan/atau

bendahara

pengeluaran 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian tas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Bahwa benar Pemerintah Kota Palopo menyelanggrakan Program Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi

Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama

antara Pemerintah Provinsi Sulawesi

114

Selatan dan Pemerintah Kota Palopo No.04.B/VI/DIKNAS/2008 tanggal 6 juni 2008 dengan sumber anggaran porsinya 60% berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40% berasal dari APBD Kota Palopo. Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Walikota Palopo. Menimbang

bahwa

berdasrkan

pertimabangan-pertimbangan

tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.

4 Unsur

yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara

Menimbang, unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu terdakwa berakibat menimbulkan kerugian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini terpenuhi. Menimbang dalam Penjelasan

Pasal 3 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Menimbang dalam Penjelasan dengan Pasal 2 Undang-Undang

115

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang cukup dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik. Jadi tidak perlu ada timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud. Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Negara”.

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No.. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

116

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja maupun lalai. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan

di

persidangan

dari

keterangan-keterangan

saksi,

keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam jabatannya selaku Walikota Palopo, bersama-sama dengan saksi Muh. Yamin, S.Pd-, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Saksi Ridwan W selaku PPTK, secara tanpa hak telah beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang berasal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk kepentingan Pribadi terdakwa. Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya terdakwa sekaligus merugikan keuangan negara /daerah sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yaitu:

1. Dana Pendidikan Gratis TA. 2010

: Rp. 1.846.500.000,00

2. Dana Pendidikan Gratis TA. 2011

: Rp. 4. 041.564.307,00

3. Dana BOS/BKM TA. 2011

: Rp. 1.025.000.000,00

4. Dana IMB Pasar Besar TA. 2011

: Rp.

Jumlah

850.000.000,00

: Rp. 7.763.064.307,00

117

Menimbang

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonimian negara telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa. Menimbang, selanjutnya Mejelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

ad. 5. Unsur dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa:

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan “turut melakukan” diartikan melakukan bersama-sama dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut

118

melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamna telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan ata Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana

KOrupsi

apabila

terjadi

perbuatanpidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelnaming) adalah turut melakukan atau medeplegen, oleh karena dalam praktek peradilan dibentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelnaming ini juga sering juga disebut sebagai suatu mededaderschap

dan apabila seseorang itu melakukan suatu

tindak pidana itu sebagai suatu tindak pidana, maka biasanya disebut seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara

119

bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam rindak pidana itu sebagai seorang mededader dari beberapa peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “untuk adanya mendeplegen, itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dari maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Menimbang, mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “apabila kedua

peserta

itu

secara

langsung

telah

bekerjasama

untuk

melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Menimbang,

apakah

terdakwa

dalam

melakukan

perbuatan

sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya. Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa

120

selaku Walikota Palopo telah melakukan kerja sama secara sadar (turut serta) dengan saksi Muh. Yamin,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dan saksi Ridwan A selaku PPTK telah melakukan serangkaian perbuatan yang telah merugikan keuangan negara dengan menggunakan Pendidikan Gratis

Kota Palopo Tahun

2010 sejumlah Rp. 1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011 sejumlah Rp. 4.041.564.307,00. (empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat tiga ratus tujuh rupiah), dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Tahun 2011 sebesar Rp.

1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) serta dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas

Pekerjaan

Umum

Kota

Palopo

TA.2011

sebesar

Rp.

850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan total kerugian negara sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi-saksi yang lain telah malakukan serangkaian perbuatan yang telah merugikan keuangan negara dengan menggunakan dana Pendidikan Gratis

Kota Palopo Tahun 2010 sejumlah Rp. 1.846.500.000,- (satu

milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dana Pendidikan

Gratis

Kota

Palopo

Tahun

2011

sejumlah

Rp.

121

4.041.564.307,00. (empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat tiga ratus tujuh rupiah), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) serta dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan total kerugian negara sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enampuluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus

tujuh

rupiah).

Bukan

pada

peruntukannya

telah

dapat

dikualifikasikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka “unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan” terbukti menurut hukum. Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Ad. 6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menyatakan “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendir sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya

122

satu pidana”. Berdasarkan Rumusan Pasal 65 (1) KUHP tersebut diatas dapat dibuktikan dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa dipersidangan yaitu:

-

Bahwa

terdapat

empat

perbuatan

dari

terdakwa

dalam

kedudukannya selaku Walikota Palopo yang berdiri sendiri yaitu melakukan serangkaian perbuatan yang telah merugikan Negara dengan menggunakan 1. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2010 sejumlah Rp. 1.846.500.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 2. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011 sejumlah Rp. 4.041.564.307,00. (empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh empat tiga ratus tujuh rupiah) 3. Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Tahun 2011

sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) 4. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah.)

Bahwa terdapat keempat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi yang lain sebagaimana diuraikan diatas dengan uraian

123

unsur sebelumnya

telah merugikan keuangan negara dengan total

kerugian negara sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah). Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “perbarengan perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu subsidair telah terbukti atas perbuatan terdakwa. Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair tersebut. Menimbang, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dala Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menimbang, oleh karena dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf

124

a,b,c,d,e,f,g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan

dipertimbangkan

tersendiri

dan

yang

pertama-tama

akan

dipertimbangkan adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang rumusannya yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja:

a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama diri sendiri atau atas nama pihak lain. b. Mentransferkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. c. Membayarkan

atau

membelanjakan

harta

kekayaan

yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,

125

baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. d. Menghibahkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nemanya sendiri maupun atas nama pihak lain. e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain. f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana, g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya.merupakan hasil dari tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00,(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00-. (lima belas milyar rupiah)”. sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-

126

Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang rumusannya berbunyi “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka bagian ini delik (bestanddeel delict) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja menempatkan, mentransferkan, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lainnya. 2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi kedalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 3. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

127

Ad. 1 Unsur dengan sengaja

Menimbang yang dimaksdukan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “Willen En Wetenz” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut juga mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu. Menimbang, “Sengaja” (opzet) apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya dolus malus yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Akan tetapi sifat opzet

berdasarkan

faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana opzet merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (klaurloss) artinya opzet hanya dapat terjadi apabila menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang dengan tidak perlu menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang.menimbang ditinjau dari corak atau bentuknya, maka dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) beriorentasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan di maksud oleh

128

pembuat

pada delik

formil,

sedangkan

pada delik materil

beriorentasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud si pembuat. b. Kesengajaan

sebagai

kepastian

atau

keharusan

(opzet

bij

zekerheids-bewustzijn). Pada dasarnya kesengajaan ini ada pada sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogellijkheids-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Menimbang, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti. Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, menunjukkan rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si yang telah mentransfer uang ke rekening saksi Pieter Neke Dhey kemudian saksi Pieter Neke Dhey menempatkan, mentransferkan, membayarkan atau

129

membelanjakan, atau menhibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa mata uang asing keluar negeri atau menukarkan dengan mata uang asing serta perbuatan terdakwa lainnya dilakukan dengan sengaja, dimana perbuatan saksi Pieter Neke Dhey tersebut diketahui oleh terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si dengan demikian unsure ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi kedalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain.

Menimbang, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang member tafsiran/pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Menimbang unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi bersifat alternatif yaitu “diketahui dan “patut diduganya” merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, dengan demikian jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu diantara maka unsure diketahuinya atau patut diduganya telah terpenuhi. Menimbang, yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu

130

kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan

pada

saat

terjadinya

transaksi

yang

diketahuinya

yang

mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Menimbang, yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak hanya terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola raksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos. menimbang, dari fakta hukum menunjukka bahwa saksi Pieter Neke Dhey pada kurun waktu dari tanggal 11 April 2008 s/d tanggal 21 Oktober 2010 telah berkali-kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan penitipan, sejumlah uang dalam jumlah besar dari terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si yang menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 dengan cara pentransferan atar rekening dan penempatan setoran tunia dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. Pieter neke Dhey, MA yang dibuka atas kesepakatn antara saksi Drs.

131

Pieter Neke Dhey, MA dengan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si dan saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA melalui perantara Mustafa alias Buyung, Drs. Sunandar, M.Si, Drs. Salahuddin Abadi, M.Si, , Rahmat Rakes, Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si, Irianwati, dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa Drs. H.P.A

Tendriadjeng,

M.Si

yang

seluruhnya

berjumlah

Rp. 34.194.400.00,00 (tiga puluh empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai dengan profil pengiriman yaitu terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 dengan gaji sebesar + Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan serta tidak memiliki usaha lain sebagai sumber penghasilan selain gaji sebagai Walikota Palopo, dengan demikian pula Saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA sama sekali tidak berusaha menanyakan atau berusaha menelusuri sumber asal dana yang masuk kedalam rekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang berasal dari Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si juga tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas dan legal. Menimbang dipersidangan Terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ditransfer kerekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA dan diserahkan secara tunai kepada saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA adalah berasal dari hasil penjualan asset

132

atau perolehan yang sah lainnya, dengan demikian maka menurut pendapat

Majelis

Hakim

telah

terjadi

ketidakseimbangan

antara

penghasilan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si dengan uang yang telah dikirim kerekening sakis Drs. Pieter Neke Dhey, MA dan yang diserahkan secara tunai. Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang telah ditransferkan oleh terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode dan diserahkan secara tunai kepada saksi Drs. Pieter Neke Dhey, Ma, berasal dari tindak pidana korupsi. Menimbang, dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008 2013 telah mengetahui bahwa uang yang dikirim kesaksi Drs. Pieter Neke Dhey dalam jumlah yang sangat besar dan berkali-kali dan terkadang dalam sehari tidak sesuai dengan profil pengirm sebagai Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 selanjutnya uang tersebut ditukarkan saksi Drs. Pieter Neke Dhey kedalam mata Uang Dollar

Amerika dan dibawah

keluar negeri serta sebagian dibelanjakan sendiri oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey dan dtransfer kerekening istri dan anak saksi Pieter Neke Dhey.

133

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi

Menimbang,

Unsur

dengan

Maksud

mnyembunyikan

atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana morupsi menunjukkan bahwa unsur ini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menimbang, uang yang dikirimkan oleh terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si kerekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA di BCA berkali-kali dalam jumlah besar kemudian oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang menerima transfer tersebut selanjutnya atas persetujuan terdakwa ditukarkan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai dana Presentasi yang merupakan syarat untuk mendapatkan uang sebesar 5,6 juta USD kemudian diantar ke Penang Bangkok, serta sebagian dipergunakan sendiri oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MAdan ditransfer ke rekening Isteri dan anak dan kerabat Saksi Drs. Pieter Neke Dhey menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H.P.A TendriAdjeng tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut. Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi.

134

Menimbang, Majelis Hakim akam mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan ketiga. Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat(1) KUHP yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: “dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut melakukan perbuatan itu”. Menimbang sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat sisimpulkan terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa:

1. Orang

yang

melakukan

ini

bertindak

sendirian

untuk

mewujudkan segala anasir tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana inin pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendir yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan

“turut

melakukan” diartikan

melakukan bersam-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

135

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medeplegen, oleh karena dalam praktek peradilan dibentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Maka bentuk deelneming ini sering disebut sebagai suatu mededadeschap dan apabila seorang itu melaukan suatu tindak pidana, maka biasanya disebut deader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam rindak pidana itu sebagai seorang mededader dari beberapa peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “untuk adanya mendeplegen, itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang

136

diisyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dari maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Menimbang, mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “apabila kedua

peserta

itu

secara

langsung

telah

bekerjasama

untuk

melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Menimbang, sekarang akan dibahas apakah terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti pada dakwaan kedua, yaitu Pasal 3 ayat (1) huru a, b, c, d, e, f, g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memenuhi ketiga sebutan tersebut atau salah satu diantaranya. Menimbang

bahwa

dalam

fakta

hukum

yang

terungkap

dipersidangan, maka telah tampak adanya hubungan kerjasama yang telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yaitu terdakwa Drs.H.P.A tendriadjeng, M.Si dengan saksi Drs. Pieter Neke

137

Dhey, MA yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama atau peranan saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA sebagai orang ynag menerima transferan dari terdakwa Drs.H.P.A tendriadjeng, M.Si dengan jumalah yang besar dan kerjasama tersebut telah demikian lengkap dan sempurna dengan demikian Meajelis berpendapat bahwa unsure “turut serta melakukan perbuatan”, terpenuhi. Menimbang, bahwa berdarkan uraian diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan seluruh anasir atau tindak pidana, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi. Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan kedua. Menimbang, Pasal 65 ayat (1) KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut: “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu ketentua pidana.” Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan Pasal 55 ayat (1) KUHP, telah tampak adanya beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yaitu menerima berkali-kali transfer uang dari terdakwa Drs.H.P.A tendriadjeng, M.S, selanjutnya sakasi Drs. Pieter Neke Dhey, MA menukarkan kedalam mata uang asing yaitu Dollar

138

Amerika Serikat dan membelanjakan, dan lain-lain serta masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendirr, sehingga merupakan beberapa kejahatan dan masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian dalam perkara a quo ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti. Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pada dakwaan kedua, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua. Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memprtimbangkan dakwaan ketiga Primair, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dala Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang

No.

8

Tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menimbang, oleh karena dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan

sendiri-sendir

dan

yang

pertama

yang

akan

dipertimbangkan adalah Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang

No.

8

tahun

2010

tentang

pencegahan

dan

pmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang rumusan bunyinya “setiap

139

orang

yang

menempatkan,

mentransferkan,

mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dipidana dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

dan

pmberantasan

Tindak

Pidana

Pencucian

Uang

rumusannya berbunyi “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka bagian inti delik (bestandeel delict) atau unsur-unsur tindak pidanya sebgai berikut:

1. Menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. 2. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

140

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Ad.

1

Unsur

Menempatkan,

membelanjakan,

mentransferkan,

membayarkan,

mengalihkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Menimbang unsur ini bersifat alternatif artinya untuk terpenuhinya unsur ini cukup jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satunya.

Menimbang, tentang terpenuhinya tidaknya unsur ini, Majelis Hakim akan menganalisis

berdasarkan

fakta-fakta

hukum

yang

terungkap

di

persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen serta barang bukti. Menimbang, berdasarkan fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa Drs. H.P.A, M.Si Tendriadjeng dan saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang menempatkan, mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atau perbuatan saksi Drs. Pieter Neke

141

Dhey, MA lainnya adalah tidak sesuai dengan Profil terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 dan profil saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA serta dilakukan tanpa adanya tujuan ekonomis atau tujuan bisnis yang jelas dan sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi

Menimbang Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meneri tafsiran/pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Menimbang, unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil

tindak

pidana

korupsi

bersifat

alternatif

yaitu

“diketahuinya dan “patut diduganya” merupakan hasil tindak pidana korupsi, dengan demikian jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu diantaranya maka unsur diketahuinya atau patut diduganya telah terpenuhi. Menimbang, yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan

pada

saat

terjadinya

transaksi

yang

diketahuinya

yang

142

mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Menimbang, persidangan

yang

berdasarkan diperoleh

fakta

hukum

persesuaian

yang

keterangan

terungkap

di

saksi-saksi,

keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik

dan

dokumen serta barang bukti. Menimbang, dari fakta hukum menunjukka bahwa saksi Pieter Neke Dhey pada kurun waktu dari tanggal 22 Oktober 2010 s.d tanggal 13 Februari 2013 telah berkali-kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, dan penitipan, sejumlah uang dalam jumlah besar dari terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si yang menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 dengan cara pentransferan atar rekening dan penempatan setoran tunia dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs. Pieter neke Dhey, MA yang dibuka atas kesepakatan antara saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA dengan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si untuk menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si dan saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA melalui perantara Mustafa alias Buyung, Drs. Sunandar, M.Si, Drs. Salahuddin Abadi, M.Si, , Rahmat Rakes, Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si, Irianwati, dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa Drs. H.P.A

Tendriadjeng,

M.Si

yang

seluruhnya

berjumlah

Rp.

143

13.144.700.000,00 (tiga belas milyar seratus empat puluh empat puluh empat juta tujuh ratus rupiah), selanjutnya terdakwa menempatkan, mentransferkan,

mengalihkan,

membelanjakan,

membayarkan,

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya adalah tidak sesuai dengan Profil pengirim yaitu terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 dengan gaji sebesar + Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan serta tidak memiliki usaha lain sebagai sumber penghasilan selain gaji sebagai Walikota Palopo, dengan demikian pula Saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA sama sekali tidak berusaha menanyakan atau berusaha menelusuri sumber asal dana yang masuk kedalam rekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang berasal dari Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si juga tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas dan legal. Menimbang dipersidangan Terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si tidak dapat membuktikan bahwa uang yang ditransfer kerekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA dan diserahkan secara tunai kepada saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA adalah berasal dari hasil penjualan asset atau perolehan yang sah lainnya, dengan demikian maka menurut pendapat

Majelis

Hakim

telah

terjadi

ketidakseimbangan

antara

penghasilan terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si dengan uang yang telah dikirim kerekening sakis Drs. Pieter Neke Dhey, MA dan yang

144

diserahkan secara tunai. Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang telah ditransferkan oleh terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode dan diserahkan secara tunai kepada saksi Drs. Pieter Neke Dhey, Ma, berasal dari tindak pidana korupsi. Menimbang, dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA seorang Pensiunan PNS (Mantan Dosen STIE Gideon) dan sempat berwiraswasta serta latar belakang pendidikan yang cukup yaitu lulusan S.2 dari sebuah Universitas di Jerman dan mendapat gelar M.A mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang yang dikirim kepada saksi oleh terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku walikota palopo periode pertama 2003-2008 dan periode kedua Tahun 2008-2013 dalam jumlah yang sangat besar dan berkali-kali dan terkadang dalam sehari tidak sesuai dengan Profil pengirim, demikian pula saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA seharusnya menanyakan atau berusaha menelusuri sumber sumber asal dana yang masuk ke dalam rekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA terlebih lagi yang melakukan transferan bukan terdakwa HPA Tendriadjeng sendiri, tetapi melalui perantara Mustafa alias Buyung, Drs. Sunandar, M.Si, Drs. Salahuddin Abadi, M.Si, , Rahmat Rakes, Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si, Irianwati, dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si.

145

Menimbang berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka dalil terdakwa dalam keterangan terdakwa di persidangan dan dalil pembelaan terdakwa tidak beralasan dan harus dikesempingkan. Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka unsure harta kekayaan diketahuinya atau patut diduganya bersumber dari tindak pidana korupsi, telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Menimbang,

unsur

dengan

tujuan

menyembunyikan

atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menunjukkan unsur ini ada kesengajaan sebagai mana maksud (oogmerk). Menimbang persidangan

yang

berdasarkan diperoleh

fakta

hukum

persesuaian

yang

terungkap

keterangan

di

saksi-saksi,

keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optic

dan

dokumen serta barang bukti. Menimbang, fakta hukum bahwa terdakwa Drs.H.P.A Tendriadjeng telah mentransfer uang berkali-kali kerekening saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA di BCA jumlah besar selanjutnya saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang menerima transfer tersebut selanjutnya atas persetujuan

146

terdakwa ditukarkan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai dana Presentasi yang merupakan syarat untuk mendapatkan uang sebesar 5,6 juta USD kemudian diantar ke Penang Bangkok, serta sebagian dipergunakan sendiri oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MAdan ditransfer ke rekening Isteri dan anak dan kerabat Saksi Drs. Pieter Neke Dhey menunjukkan bahwa perbuatan saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA telah mentransfer uang kerekening kerabat saksi Drs. Pieter Neke Dhey tersebut diketahui oleh terdakwa, bahwa selanjutnya saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA atas pengetahuan terdakwa ditukarkan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai dana Presentasi yang merupakan syarat untuk mendapatkan uang sebesar 5,6 juta USD kemudian diantar ke Penang dan Bangkok tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut, dengan demikian dalil pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, maka harus ditolak, oleh karenanya unsur ini terpenuhi. Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: “dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut melakukan perbuatan itu”. Menimbang sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat sisimpulkan terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa:

147

1. Orang

yang

melakukan

ini

bertindak

sendirian

untuk

mewujudkan segala anasir tindak pidana. 2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana inin pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendir yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3. Orang yang turut melakukan

“turut

melakukan” diartikan

melakukan bersam-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) adalah turut

148

melakukan atau medeplegen, oleh karena dalam praktek peradilan dibentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Maka bentuk deelneming ini sering disebut sebagai suatu mededadeschap dan apabila seorang itu melaukan suatu tindak pidana, maka biasanya disebut deader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam rindak pidana itu sebagai seorang mededader dari beberapa peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “untuk adanya mendeplegen, itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang diisyratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dari maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Menimbang, mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “apabila kedua

peserta

itu

secara

langsung

telah

bekerjasama

untuk

melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”. Menimbang, sekarang akan dibahas apakah terdakwa dalam

149

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti pada dakwaan keempat yaitu Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memenuhi ketiga sebutan diatas atau salah satu diantaranya. Menimbang,

berdasarkan

fakta

hukum

sebagaimana

yang

terungkap di persidangan, maka telah tampak adanya hubungan kerjasama yang telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yaitu terdakwa Drs.H.P.A tendriadjeng, M.Si dengan saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama atau peranan saksi Drs. Pieter Neke Dhey,MA sebagai orang ynag menerima transferan dari terdakwa Drs.H.P.A tendriadjeng, M.Si dengan jumlah yang besar dan kerjasama tersebut telah demikian lengkap dan sempurna dengan demikian Meajelis berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi. Menimbang, berdasarkan uraian diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan seluruh anasir atau unsur tindak pidana pada dakwaan keempat, dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi. Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan ketiga. Menimbang, Pasal 65 ayat (1) KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut “

150

dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu ketentuan pidana.” Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen serta barang bukti, telah terungkap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut diatas. Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan

tersebut diatas, telah tampak adanya

beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA yaitu menerima berkali-kali transfer uang dari terdakwa HPA Tendriadjeng, selanjutnya saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA menukarkan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan membelanjakan, dan lainlain dan masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dan masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian dalam pokok perakara a quo ketentua Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan.

151

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa karena nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan pembahasan unsur Pasal dari dakwaan penuntut umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana tersebut diatas, maka karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memeiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, dengan demikian maka nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa maupun nota pembelaan terdakwa hanya akan dipergunakan sebagai sesuatu yang meringankan hukuman. Menimbang, dengan demikian menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pada dakwaan diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan ketiga. Menimbang, selama pemeriksaaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam Undang-Undang, maupun diluar Undang-Undang berdasarkan penerapan sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif, maka terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya. Menimbang

dengan

terbuktinya

terdakwa

secara

sah

dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada

152

dakwaan penuntut umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, oleh karenanya terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan rutan dan tidak ditemukan alas n untuk tidak mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

-

Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat diatas majelis tidak sependapat

dengan

penuntut

umum

tentang

lamanya

pidana

sebagaimana dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut kan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidana penuntut umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

153

Hal-hal yang memberatkan:

-

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdampak pada stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

-

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang

-

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

-

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

-

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan

-

Terdakwa dalah tulang punggung keluarga

-

Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak serta keluarga

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menimbang, berdasarkan rumusan pasal 18 ayat 1 huruf b UndangUndang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

154

Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Tindak pidana Korupsi dapat diterapkan kepada terdakwa. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pendapat ahli dan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa terhadap kerugian Negara sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) telah dinikmati oleh terdakwa maka terhadap diri terdakwa akan dijatuhkan pidana pengganti berupa pengembalian kerugian keuangan negara dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memilik harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara. Menimbang bahwa selain itu Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat komulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka diharuskan pula untuk membayar denda yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan. Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat maka bahwa uang yang telah ditransfer oleh terdakwa HPA

155

Tendriadjeng selaku Walikota Walikota Palopo 2 (dua) periode dan diserhkan secara tunai kepada saksi Pieter Neke Dhey. Menimbang, dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa terdakwa Drs. H.P.A Tendriadjeng, M.Si selaku Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008 2013 telah mengetahui bahwa uang yang dikirim kesaksi Drs. Pieter Neke Dhey dalam jumlah yang sangat besar dan berkali-kali dan terkadang dalam sehari tidak sesuai dengan profil pengirm sebagai Walikota Palopo 2 (dua) Periode yaitu Periode Pertama Tahun 2003-2008 dan Periode kedua tahun 2008-2013 selanjutnya uang tersebut ditukarkan saksi Drs. Pieter Neke Dhey kedalam mata Uang Dollar

Amerika dan dibawah

keluar negeri serta sebagian dibelanjakan sendiri oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey dan dtransfer kerekening istri dan anak saksi Pieter Neke Dhey. Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka ini telah terpenuhi.

2. Analisis Penulis

Pertimbangan

hakim

dalam

menjatuhkan

putusan

harus

mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia.

156

Seberat ataupun seringan apapun pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak akan menjadi masalah selama tidak melibihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancam oleh Pasal dalam undang-Undang tersebut. Kemudian juga hakim harus mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tidak mengenyampingkan prinsip keadilan bagi terdakwa. Namun kembali lagi bahwa putusan hakim yang harus dijatuhkan seadil-adilnya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan saksi yang telah disumpah, yang kedua hal tersebut saling bersesuaian serta keyakinan hakim dalam memutuskan perkara.

157

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik atau alat yang serupa optik dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 2 (1) huruf a Undang-Undang

No.

8

tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

158

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa

yang

harus

diperhatikan

hal-hal

memberatkan

dan

meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang belum pernah melakukan tindak

pidana

sebelumnya,

bersikap

sopan

dan

jujur

selama

persidangan. B. Saran

1. Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang harus menjatuhkan putusan maksimal dikarenakan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak sistem perekonomian negara. 2. Penegak hukum diharapkan mampu mengatasi masalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar

159

terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 3. Pemerintah seyogyanya merevisi/ membuat aturan yang lebih tegas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat mengurangi jumlah pelaku tindak pidana pencucian uang

160

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Amirullah, M. Arief. 2003. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Bayumedia: Malang . 2010. Tindak Pidana Money Laundering, Banyumedia Publishing: Malang Danil, Elwi 2011, Korupsi Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya, Rajawali Pers: Jakarta Djadja, Ermansjah, 2010. Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, CV. Mandar Maju; Balikpapan Hamzah, Andi 2005, Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, PT. raja Grafindo persada: Jakarta .1984, Korupsi di Indonesia Pemecahannya. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Masalah

dan

IGM Nurdjana, 2010, sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi, perpektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum, Pustaka pelajar: Yogyakarta Ilyas Amir, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang education, Yogyakarta Lopa, Baharuddin, 1986, Korupsi, Penanggulangannya, Prisma: Jakarta

Sebab-Sebab

Dan

Madril, Oce dan Hasrul Halili, Hukum Anti Korupsi, USAID. Prakoso, Djoko, 1990, Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Aksara Persada Indonesia: Jakarta, Rahardjo, Satjipto. 2006. Membedah Hukum Progresif, Kompas: Jakarta Rukmini, Mein. 2009. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni: Bandung R. Wiyono. 2014. “ Pembahasan Undang undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang “ Sinar Grafika: Jakarta

161

Sutedi, Adrian. 2008. Tindak pidana pencucian uang, PT. Citra aditya bakti: Bandung Soedarto. 1977. Hukum dan Hukum Pidana,l Alumni, Bandung, Hlm. 142 Utrecht. E, Moh. Saleh Djindang. 1990. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarman. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia: Bogor UNDANG-UNDANG Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang RepubIik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. KARYA ILMIAH Paper untuk mendukung delegasi RI pada forthy-seventh session of the comision on narcotic drugs, yang diselenggarakan di Wina 15-22 maret 2004, hlm. 2. Nurmalawaty, 2006, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, Hlm. 2. INTERNET http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidanakorupsi .html?m=1 yunushusein.files.wordpress.com, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Yunus Husein, tanggal 9 Oktober 2014, Hlm. 1 KAMUS Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2003, Balai Pustaka, Jakarta 162

LAMPIRAN

163

164