PN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA API (STUDI PUTUSAN PN NO: 25/Pid.Sus/AN/2014/PN.KLd) (Skripsi)

Oleh

RYAN RAMDHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

2

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA API (Studi Putusan PN No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa) Oleh Ryan Ramdhan Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan akibat negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana anak dikenakan pidana penjara. Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 71 ayat (1); pidana pokok; pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara dan pidana tambahan; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Seperti sanksi pidana yang lain, penjatuhan pidana bersyarat mempunyai tujuan pemidanaan dalam penjatuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana bersyarat yang ditentukan Undang-Undang, Yaitu dalam perkara anak yang membawa senjata api, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendakatan yuridis empiris dengan data utama adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung dilapangan dan dilengkapi dengan data sekunder yang di dapat dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat ada 3 yakini pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana. Dalam putusan tesebut hakim telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf (g) yang merumuskan tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sesuai dengan asas ultimum remedium yang terdapat hukum pidana yaitu bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Saran, sebaiknya setiap hakim dalam mengambil putusan yang ditanganinya yang pelakunya adalah anak harus mempertimbangkan keadaan yang ideal bagi anak,

3

tumbuh kembang anak dan kepentingan yang terbaik untuk anak. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dimana terdapat asas keadilan restoratif yaitu pemulihan keadaan yang ideal bagi anak,baik anak pelaku tindak pidana dan juga anak korban dan asas ultimum remedium yaitu pidana adalah obat terakhir.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Anak

4

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG MEMBAWA SENJATA API (Studi Putusan PN No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa)

Oleh RYAN RAMDHAN

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

5

6

7

RIWAYAT HIDUP Penulis bernama lengkap Ryan Ramdhan yang akrab disapa Ryan. Penulis dilahirkan di Purwotani pada tanggal 05 Maret 1993 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Aminudin dan Sarniati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK PGRI Purwotani, Lampung Selatan pada tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 1 Sindamg Anom, Lampung Timur pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama MTS Ma’Ariffatahillah, Lampung Timur pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2012. Pada Tahun 2012, Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2015 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari kerja di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat

8

MOTO

‫ﷲ‬

.....)581 : ‫ ( البقر ه‬...

‫يُري ُد هللا ُ بِ ُك ُم ْاليُس َْر َوالَ ي ُِر ْي ُد ِب ُك ُم ْال ُعس َْر‬

“…Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu…” (QS. Al-Baqarah: 185)

“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan mampu mengubah dunia” (Nelson Mandela)

”Sesungguhnya akal yang tinggi tidak bisa lepas dari wahyu, sebagaimana kecerdasan tidak bisa melepaskan diri dari teori dan kaidah ilmu pengetahuan” (Muhammad Al-Ghazali)

Hidup Mulia karena 'Ridho' Orangtua (Jujun Junaedi)

9

Teriring do’a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya serta Junjungan Tinggi Rasullulah Muhammad SAW

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahanda Aminudin dan Ibunda Sarniati tercinta, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta do’a restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT, demi keberhasilanku dan masa depanku

Adikku hari Saputra serta seluruh keluargaku tersayang, terimakasih atas kasih sayang, do’a dan dukungannya

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

10

SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu

meilimpahkan

rahmat

dan

karunia-nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Api (Studi Putusan PN Nomor: 25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa)”.. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung; 2. Bpk. Prof. Dr Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampug. 4. Bpk. Tri Andrisman S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya

dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11

5. Ibu Rini Fathonah S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya

dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bpk Dr Maroni S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis. 7. Bpk Deni Achmad S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis. 8. Bpk Budi Rizki Husin S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 9. Seluruh staff dan Karyawan di fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Sri, Mba Siti, Babe narto, Mba Dian, Mba Yani, Mba Hera, dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis. 10. Ayah dan Ibu, terima kasih buat segala doa dan dukungannya, terima kasih atas kesabarannya dalam mendidik saya 11. Adikku Hari Saputra atas segala doa, dukungan, dan keceriaan yang selalu menambah semangat bagiku; 12. Restilla Valeria terimakasih atas segala waktu, kecerian, semangat, dan dukungannya selama membuat skripsi ini; 13. Teruntuk Para rekan seperjuangan Wily, Willyam, Yudhis, sutiadi, alfon, Yonef, Yoga, Kevin, Yusuf, Komeng, Syahreza, Thio ayo semangat kejar wisudanya dan sukses selalu untuk kita semua ya (Aminn) 14. Bpk Wungu Putro Bayu Kumoro S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan

12

informasi selama penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 15. Teman-teman KKN Desa Toto Mulyo Edoy, Duwi, rahma, Hanum, Ratna,; terimakasih atas 60 hari berkesannya; 16. Teman-teman cokros brother dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,

Maret 2016

Penulis

Ryan Ramdhan

13

DAFTAR ISI

halaman I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................................1 B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian ........................................7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........................................................8 D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ........................................................9 E. Sistematika Penulisan ............................................................................15 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Terhadap Putusan Hakim ................................................................... 17 B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana ................................. 21 C. Pengertian Pidana Bersyarat ............................................................................. 26 D. Pengertian Keadilan Substantif ........................................................................ 33 E. Pengertian Senjata Api Secara Umum ............................................................. 35

III.METODE PENELTIAN A. Pendekatan Masalah ................................................................................38 B. Sumber dan Jenis Data ............................................................................38 C. Penentuan Narasumber............................................................................40 D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ........................................40 E. Analisis Data ...........................................................................................41 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Putusan Perkara No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa ..42 B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan No. 25.Pid.Sus/AN/2014.PN.Kla. ..................................45

14

C. Apakah Putusan Pidana Bersyarat No. 25.Pid.Sus/AN/2014.PN.Kla sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ...............................................................54 V. PENUTUP A. Simpulan ................................................................................................62 B. Saran .......................................................................................................64 DAFTAR PUSTAKA

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

melalui

Keputusan

Presiden

Nomor

36

Tahun

1990

yang

mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak,

yaitu

nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.1

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.2

Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-

1

Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak. Bandung 2015. Hlm. 1 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta, 1988. Hlm. 6

2

2

undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatsan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.3

Perkembangan anak ke arah yang dewasa, kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perubahan gaya hidup orang tua serta cara mendidik anak, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang undangan terkait perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindunga anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. 3

Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice). Medan, 2009, hlm. 15

3

Persoalan yang ada diantaranya dilakukanya penahanan terhadap anak, proses peradilan yanng panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang akhirnya menempatkan terpidana anak berbeda dalam lembaga pemasyrakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Pidana bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukun pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak terdapat Pidana bersyarat, Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatanya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan Anak yang sedang diadili oleh pengadilan untuk layak mendapatkan Pidana Bersyarat adalah apabila Hakim hendak menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi, tolak ukur pemberian Pidana Bersyarat ini adalah besarnya vonis hakim bukan ancaman pidana dalam suatu tindak pidana . Namun, dalam putusan pidana dengan syarat sesuai Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

4

Pidana Anak, hakim wajib menentukan syarat umum dan syarat khusus yaitu,4 syarat umum anak tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana bersyarat dan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Maksud dari pada pidana bersyarat ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana lagi. Di dalam praktek, pidana bersyarat ini oleh terpidana ditafsirkan atau dianggap sebagai bukan pidana, karena secara fisik tidak membawa pengaruh apapun terhadap terpidana. Terpidana sering pula dianggap sebagai pembebasan pidana. Menurut sampurno Djojodiharjo dikatakan bahwa “lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran bahwa tidak semua penjahat (Terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, khususnya terhadap pelanggaran pertama kali (first offender) demi mencegah adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat narapidana (inmate society) sebaiknya terhadap terpidana tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara”5.

Pendapat ini dapat dipahami karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pidana bersyarat tidak sulit untuk dilaksanakan serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat ini menimbulkan efek yang negatif seperti rasa tidak puas dari si korban dan keluarganya, juga pandangan dari anggota masyarakat yang tidak mengerti hukum. Setiap pelaku kejahatan 4

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sampurno Djojodiharjo, majalah pembinaan pidana bersyarat, tahun 1995 hal. 64

5

5

semestinya dimasukkan ke dalam penjara sebagai balasan akan perbuatannya, tetapi dalam hal ini justru dipidana di luar tembok penjara.6

Di sisi lain masyarakat seakan-akan tidak mau mengerti, bahwa penjahat-penjahat yang tidak mereka inginkan itu setelah keluar dari menjalani pidana di tembok penjara tidak menjadi jera, tetapi cenderung untuk berbuat jahat lagi. Hal ini terjadi karena masyarakat masih menganggap bahwa pidana diartikan atau diidentikan sebagai pembalasan atau sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

Belakangan ini kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat marak terjadi. Data resmi kepolisian pada tahun 2015 menyebutkan, senjata api ilegal untuk bela diri yang beredar di masyarakat sipil lebih dari 17.000 pucuk senjata, sementara untuk olahraga sekitar 6.000 pucuk.7

Kejahatan dengan menggunakan senjata api sudah sangat meresahkan masyarakat, para pelaku kejahatan dengan senjata api tidak segan untuk melukai korbannya bila melakukan perlawanan, pihak kepolisian sendiri sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang membawa senjata api. Karena para pelaku tersebut sering melakukan perlawanan ketika polisi melakukan penangkapan atau pengejaran. Pihak kepolisian akhir-akhir melakukan razia rutin untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api.

6

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 43. 7 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml diakses 9 februari 2016 pukul 11:45 WIB

6

Salah satu contoh kasus terjadi di Lampung, pada saat anggota polisi di satuan Polsek Tanjung Bintang sedang melakukan patroli rutin di jalan Ir Sutami Desa Rejomulyo kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Petugas Polsek Tanjung Bintang mencurigai dua orang laki-laki menggunakan sepeda motori yamaha jupiter mx 135 tanpa plat nomor polisi. Pada saat petugas melakukan pengejaran kepada sepeda motor tersebut dan memberhentikanya, lalu pada saat melakukan penggeledahan ditemukan satu pucuk senjata api warna hitam bergagang kayu berwarna coklat dengan silinder berwarna silver jenis revolver berikut dua butir amunisi berada di dalam saku depan sebelah kanan celana.

Pengertian senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang di hasilakan oleh pembakaran suatu propelan. Senajta api dahulu umunya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Senjata api dan bahan peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang Menyatakan: “Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuma penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

7

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Yang Membawa Senjata Api (Studi Putusan Nomor: 25.Pid.Sus/AN/2014.PN.KLa”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 1. Permasalahan Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat

terhadap

anak

yang

membawa

senjata

api

No:

25/pid/Sus/AN/PN.KLa ? b. Apakah putusan Pidana Bersyarat No:25/pid/Sus/AN/2014/PN.KLa

sudah

sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap anak yang membawa senjata api .Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa dengan terdakwa

Agus Kuncoro Aji bin Sudiwaro. Penelitian ini dilakukan pada

pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2016.

8

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: a. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap anak yang membawa senjata api di Pengadilan Negeri Kalianda dalam Putusan No. 25/PID/SUS/AN/PN.KLa b. Mengetahui putusan hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersayart

No.

25/PID/SUS/AN/2014/PN.KLa terhadap anak yang membawa senjata api sudah sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: a. Secara Teoritis Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai implementasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak yang membawa senjata api. b. Secara Praktis Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya termasuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang tepat dan efisien guna

9

menanggulangi dan memberantas tindak pidana anak yang membawa senjata api.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 1. Kerangka Teoritis Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti8.Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.9 a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis10, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

8

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994, hlm. 125. 9 Ibid, hlm. 126 10 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

10

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya, yaitu: a. Dakwaan jaksa penuntut umum b. Keterangan saksi c. Keterangan terdakwa d. Barang bukti e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana 2. Pertimbanga Non Yuridis a. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana b. Cara melakukan tindak pidana c. Sikap batin pelaku tindak pidana d. Faktor agama dari terdakwa e. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana g. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan pelaku h. Keadaan pribadi pelaku

Terdapat pula beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu: 1. Teori keseimbangan Teori

keseimbangan adalah

ditentukan

oleh

keseimbangan

undang-undang

dan

antara

kepentingan

syarat-syarat

yang

pihak-pihak

yang

bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang

berkaitan

terdakwa dan kepentingan korban.

dengan

masyarakat,

kepentingan

11

2. Teori Pendekatan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus khususnya

dilakukan

secara

dalam kaitannya

sistematik

dengan

dan

penuh

putusan-putusan

kehati-hatian

terdahulu

dalam

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan

bahwa

dalam

memutus

suatu

perkara,hakim tidak boleh semata -mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya. 4. Teori Pendekatan pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat. 5. Teori Ratio Decidendi Teori

ini

didasarkan

pada

landasan

filsafat

yang

mendasar,

yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang

12

lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.11

1. Teori kebijaksanaan Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidan anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala tujuan, yaitu sebagai berikut: a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. b. Sebagai uapaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari. c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya. d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tesebut.12

b.Teori Keadilan Substantif Keadilan substantif (substansial justice) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahankesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ 11

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-112. 12 12 Ibid, hlm. 112

13

Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undangundang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.13

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiaptiap tindak pidana14. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, sebenarnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan Keadilan.15

13

http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html , diakses 16 februari 2016 pukul 14:30 WIB. 14 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: 1986, hlm. 78 15 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50

14

2. Konseptual Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai artiarti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. 16 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Analisis adalah cara pemeriksaan salah satu soal dengan menggunakan suatu dasar, hubugan antara unsur-unsur yang bersangkutan.17 b. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku18 c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.19 d. Pidana Bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.20

16

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 32. Ibid. hlm. 132 18 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen, Pendidikan Nasional yang ditenerbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 58. 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 20 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, 2008, hlm. 195 17

15

e. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.21.

E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyelruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dalam uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai tinjauan terhadap putusan hakim, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, pengertian pidana bersyarat, pengertian anak pelaku tindak pidana dan Pengertian senjata api.

21

https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses 1 Desember 2015 19.30 WIB.

16

III. METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi penekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu batasan-batasan untuk menjadi acuan bagi media massa dalam melakukan peberitaan tehadap anak yang melakukan tindak pidana dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi identitas anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan oleh media massa . V. PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Putusan Hakim 1. Pengertian Putusan Hakim (Putusan Pengadilan) Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 22 Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut : a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak. b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan. c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.

22

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 286

18

d. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan. g. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa. h.Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor). i. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya. j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik da re-duplik. k.Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana. Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara:

19

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak. b.Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 23

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu : 1. Hak segera menerima atau menolak putusan. 2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP). 3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP). 4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP. 5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu23

Ibid,hlm.283

20

waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).24

2. Bentuk Putusan Pengadilan Putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut: 1. Putusan Bebas Putusan Bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1), Berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau aquilital. Inilah pengertian Terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntunan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”

2. Putusan Pelepasan dari segala Tuntunan Hukum Putusan pelepasan dari segala tuntunan Hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi: “ Jika Pengadilan berpendapat bawa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Pemidanaan Putusan Pemidanaan diatur dalam pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai pasal 193 ayat (1),

24

Ibid, hlm.284

21

penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.25

3. Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim. a. Berkepala: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA b. Identitas Terdakwa c. Dakwaan, sebagaimana Terdapat Dalam surat Dakwaan Penuntut Umum d. Pertimbangan Yang Lengkap e. Tuntunan Pidana Penuntut Umum f. Peraturan Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pemidanaan g. Hari dan Tanggal Diadakanya Musyawarah Majelis h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti.26

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu pekara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.27 Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun meteril sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. 25

M, Yahya Harahap, Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 347 26 Ibid, hlm. 360 27 Ahmad Rifai, 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Hlm. 94

22

Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan refensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.28 Menurut Moelyatno,29 sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisi Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orangorang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut

28

Ibid,hlm. 94 Ibid.hlm. 96

29

23

3. Tahap Penentuan Pemidanaan Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabankan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, Undang-Undang yang dilanggar oleh si pelaku. Menurut Mackenzie, 30 ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

30

Ibid.hlm.105

24

3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi Teori

ini

didasarkan

pada

landasan

filsafat

yang

mendasar,

yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengkatakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

25

Hakim

dalam

menjatuhkan

putusan

perkara

pidana

Anak

harus

mempertimbangkan Teori Kebijaksaan. Teori Kebijkasaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta Kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan bina.31

Teori Kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus. Menurut Made Sadhi Astuti, 32 penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut: a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelaku jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari. c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.

31

Ibid, hlm. 112 Ibid, hlm. 112

32

26

d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam hal Hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatiakan: a. Sifat kejahatan yang dijalankan, b. Perkembangan jiwa si anak, c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya.33

C. Pengertian Pidana Bersyarat Pidana berasal dari kata straf (Belanda), Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.34.

Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang

dijatuhkan kepada anak dapat dibagi menjadi 2 yaitu, sebagai berikut: (1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan; b. Pidana dengan Syarat: 1) Pemidanaan di luar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau

33

Wagiati Soetedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak. Edisi Revisi. Bandung. 2013. hlm. 43 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, 1992. hlm. 21

34

27

3) Pengawasan c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara (2) Pidana tambahan terdiri atas; a. Perampasan keuntunngan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana Bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.35 Pidana bersyarat ini dalam istilah sehari-hari dikenal dengan “Pidana Percobadan” pidana bersyarat diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus. (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat

35

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, 2008, hlm. 195

28

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum. (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Lembaga pidana bersyarat secara umum diatur dalam dalam Pasal 14 huruf (a )– Pasal 14 huruf (f ) KUHP yang pada pokoknya merumuskan:

Pasal 14 huruf (a) KUHP (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

29

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkaraperkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2). (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. (5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14 huruf (b) KUHP (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang. (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

30

Pasal 14 huruf (c) KUHP (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14 huruf (a), kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14 huruf (d) KUHP (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan. 2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

31

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14 huruf (e) KUHP Atas usul pejabat dalam Pasal ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14 huruf (f) KUHP (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14 huruf (d) ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberikan peringatan itu.

32

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnyalembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Terdakwa.

Jadi Untuk melihat apakah anak yang sedang diadili oleh Pengadilan tersebut layak mendapatkan pidana bersyarat adalah apabila hakim hendak menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi, tolok ukurnya pemberian lembaga pidana bersyarat ini adalah besarnya vonis hakim bukan ancaman pidana dalam suatu tindak pidana. Namun, dalam vonis tersebut hakim harus menentukan syarat umum dan syarat khusus.

Yang dimaksud dengan syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan diatas, wajib menjalani

33

hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim. Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatiakan kebebasan anak.36

Selama menjalani pidana bersyarat, pengawasannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, dengan maksud agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah

ditentukan.

Terpidana

bersyarat

dibimbing

oleh

pembimbing

kemasyarakatan, dan statusnya sebagai Klien Pemasyarakatan. Selama anak nakal tersebut berstatus Klien Pemasyarakatan, dapat mengikuti pendidikan sekolah, dimana si anak tercatat sebagai murid. Meskipun diperbolehkan tetap melanjutkan sekolah, anak tetap menjalani dan memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan.37

D. Pengertian Keadilan Substantif Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”38 Keadilan substantif di dalam Black’s Law Dictionary 7th Edition dimaknai sebagai : Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law, 36

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 172 Ibid, hlm. 173 38 https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan, diakses 16 februari 2016 pukul 14:30 WIB 37

34

Regardless of Any Procedural Errors Not Affecting The Litigant’s substantive Rights. (Black’s Law Dictionary, 7th Edition, p. 869) “Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahankesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat”. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.39 Keadilan substantif (substansial justice) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahankesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/ Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undangundang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.40

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim

39

http://makalahkomplit.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-keadilan-substantif.html, diakses 16 februari 2016 pukul 14:48 WIB 40 http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dan-keadilan.html , diakses 16 februari 2016 pukul 14:30 WIB.

35

mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiaptiap tindak pidana41. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, sebenarnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan Keadilan.42

E. Pengertian Senjata Api Secara Umum Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkanoleh pembakaran suatu propelan.

43

Senjata api dahulu umumnya

menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Senjata api memiliki laras sehingga berbeda dengan senjata lainnya. Laras adalah tabung yang umumnya terbuat dari logam, dimana terjadi ledakan terkontrol yang menembakkan sebuah proyektil pada kecepatan yang sangat tinggi. Laras senjata api modern memiliki bentuk dan mekanisme yang rumit. Sebuah laras senjata api harus bisa menahan gas yang dihasilkan oleh bahan peledak agar bisa 41

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: 1986, hlm. 78 Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50 43 https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses 1 Desember 2015 19.30 WIB. 42

36

menghasilkan kecepatan peluru yang maksimal. Senjata api kuno biasanya diisidari depan (muzzle loading), membuatnya lama dan rumit unutuk ditembakan. Sedangkan Laras yang diisi dari belakang (breech loading) mempercepat pengisian peluru.

Pengertian senjata secara umum adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak tubuh manusia atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata api sekarang ini, mudah didapatkan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibilang mudah dan harga senjata api juga cukup mahal. Ketentuan hukum menegaskan kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan

bagi

kalangan

militer

dan

polisi

atau

seseorang

yang

direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara atau anggota klub menembak yang legal secara hukum misalnya Perbakin. Itu pun harus melewati berbagai tes fisik dan psikologis secara ketat. Sementara orangorang yang sudah mengajukan permohonan resmi pun juga tidak dijamin selalu diizinkan memiliki senjata api, tergantung penilaian dari pihak kepolisian selaku pemberi izin. Semula peredaran senjata api hanya terbatas pada lingkungan orangorang tertentu dengan alasan bisnis atau untuk pengamanan diri. Tetapi pada kenyataannya senjata api terkesan beredar secara bebas dan terbuka. Demi alasan keamanan banyak pengusaha atau kalangan pejabat yang melengkapi dirinya

37

dengan senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru karet, maupun gas air mata. Para pelaku kejahatan pun sebenarnya memanfaatkan peredaran senjata yang bebas itu.

38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu : 1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.44

B. Sumber dan Jenis Data Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu : a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 44

Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum.2004.hlm.164

39

di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas,yang terdiri antara lain: 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar perundang-undangan, KUHP, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan. 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturanaturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya. 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.45

45

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Raja Grafindo., hlm.13

40

C. Penentuan Narasumber Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah praktisi hukum, teoritis hukum serta para pelaku dalam tindak pidana ini. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara purpsive sampling atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden yang akan penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini adalah : a. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda

1 orang

b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jumlah

2 orang 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 1. Pengumpulan Data Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. a. Studi Pustaka Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat,dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

41

b. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini. 2. Pengolahan Data Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 2. Klasifikasi

data,

yaitu

hasil

identikasi

data

yang

selanjutnya

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data. E. Analisis Data Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

42

V. PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar

pertimbangan

hakim

dalam

memutuskan

perkara

No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa. Dengan pidana bersyarat berdasarkan pertimbangan yuridis, dan non yuridis serta memperhatikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 81 ayat (2) menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam putusan ini terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Daruarat RI No. 12 Tahun 1951

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.yang kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (bulan) bulan, namun hukaman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim karena terhukum melakukan tindak pidana

62 43

sebelum jatuh tempo percobaan selama 1 (satu) tahun. Dasar pertimbangan lainnya bagi hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut: a. Hal yang memberatkan: perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat apabila tidak digunakan secara bertanggungjawab. b. Hal yang meringankan: 1) anak mengakui secara terus terang perbuatannya 2) anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi 3) anak masih duduk dikelas II SMP secara aktif 4) orang tua memberikan jaminan akan mendidik anak lebih baik lagi 5) barang tersebut belum digunakan untuk perbuatan pidana

2. Penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.25/Pid/Sus/AN/2014/PN.KLa tersebut telah sesuai seperti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana keadilan diarahkan pada keadilan restoratif yang tidak hanya berbasis pada penghukuman sebagai pembalasan dendam menyuluruh keadilan merupakan pengembalian keadaan yang ideal atau bertujuan pada pemulihan keadaan guna menciptakan keadaan yang ideal. Jadi pada dasarnya keadilan bagi anak itu harus diarahkan pada keadilan restoratif yaitu pemulihan keadaan yang ideal bagi anak, baik bagi anak pelaku tindak pidana dan juga anak korban. Dan telah sesuai dengan asas ultimum remedium bahwa pidana adalah obat terkahir.

6344

B. Saran 1. Sebaiknya hakim dalam pengambilan setiap keputusan hendaknya melihat bagaimana umur dan peran terdakwa dalam suatu kasus. Yaitu pada setiap perkara

dimana

anak

sebagai

pelaku

tindak

pidana,

agar

hakim

mempertimbangkan putusan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menimbang pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai anak.

Dalam penerapannya, hukum pidana bersayarat dalam kasus anak yang membawa senjata api hendaknya mendapat pengawasan lebih dari pihak orang tua dan keluarga, agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang dianggap dapat memberikan pengaruh buruk kepada anak yang kelak akan menjadi penerus bangsa.

2. Setiap hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana anak hendaknya mengedepankan keadilan restoratif yaitu tidak hanya berbabis pada penghukuman sebagai pembalasan dendam tetapi menyuluruh keadilan merupakan pengembalian keadaan yang ideal baik bagi anak pelaku tindak pidana dan juga anak korban. Oleh sebab itu hakim diharapkan dapat memberikan suatu putusan perkara berdasarkan rasa keadilan dan ketentuan hukum pidana, yang sesuai dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia.

45

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pradilan . Bandar Lampung: Universitas Lampung. ---------- 2013. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Atmasasmita, Romli. 1993 Problem Kenakalan Anak-Anak/ Remaja. Bandung: Armico Dellyana, Shanty. 1988. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk dihukum. Jakarta: Sinar Grafika. Deantara, Nanda Agung. 1987. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hamzah, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grfika. Harahap, Yahya. 2014. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika Hartono. 2012. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Keasalahan ; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Pranada Media.

46

Marlina. 2009.Peradilan Pidana Anak di Indonesia (pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), Medan: PT Refika Aditama Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Muladi. 1992. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni Indonesia Press Mulyadi, Lilik. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina Ilmu. Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Prakoso, Djoko. 1987. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta: Bina Aksara. Pramukti Sigit, Angger dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Rifai, Ahmad. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Saraswati, Rika. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Soekanto, Soerjono. 1994. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Sunggono, Bambang. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Winarta, Frand Hendra. 2000. Bantuan Hukum. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. Bandung:PT Refika Aditama

Hukum Pidana Anak Edisi revisi.

47

Sumber dari Internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api, diakses 1 Desember 2015 19.30 WIB.

http://makalahkomplit.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-keadilansubstantif.html, diakses 16 februari 2016 pukul 14:48 WIB http://militerinternasional.blogspot.co.id/2013/03/berbagai-merk-dan-jenis-senjataapi.html, di Akses 2 Desember 2015, 20:15 WIB http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/antara-keadilan-substantif-dankeadilan.html , diakses 16 februari 2016 pukul 14:30 WIB.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi.shtml diakses 9 februari 2016 pukul 11:45 WIB

Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana