SKRIPSI
RELATIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks)
Oleh AHMAD GHULAM IRSYAD B 111 12 263
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016
RELATIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIANDALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks)
SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
disusun dan diajukan oleh: AHMAD GHULAM IRSYAD B 111 12 263
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016
i
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: Nama
: Ahmad Ghulam Irsyad
Nomor Stambuk
: B 111 12 263
Bagian
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Relatifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak PidanaPencucianUang (Studi Kasus Putusan Nomor49/Pid.Sus/2013/PN.Mks)
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.
Makassar, Pembimbing I,
Agustus 2016 Pembimbing II,
(Prof.Dr.H.M.Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si) (Dr.Haeranah,S.H.,M.H) Nip.19620711198703 1 001 Nip.19661212199103 2 002
iii
iv
ABSTRAK Ahmad Ghulam Irsyad (B11112263), RelatifitasPembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks) di bawah bimbingan H.M.Said Karim sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II. Relatifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, dimana aturan mengenai pembalikan beban pembuktian patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari Pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Yang menganut sistem pembuktian terbalik “Terbatas Berimbang.” Jika ditinjau dari aspek Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang”. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan sistem pembuktian secara terbalik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pembalikan beban pembuktian diterapkan di Sidang Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Hakim dalam Menerapkan Pembalikan Beban Pembuktian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis-normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian di Sidang Pengadilan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan kendala dalam Penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam persidangan di pengadilan tidak dilakukan penerapan Pembuktian terbalik dalam artian aturan mengenai penerapan pembuktian terbalik ini tidak berjalan secara efektif sehingga perlu dibuatkan suatu aturan khusus yang mengatur Pembuktian Terbalik.
v
UCAPAN TERIMA KASIH
Assalamu Alaikum wr. Wb. Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada junjungan dan Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga yang disucikan Allah SWT yang telah membawa kita semua dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan serta menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, serta kepada seluruh sahabat-sahabatNya yang telah menemani beliau, baik dalam suasan gembira, maupun dalam kesulitan. Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Suyadi dan kepada Ibunda Sumini yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta mengiringi setiap langkah dengan doa dan restunya yang tulus serta segala pengertian yang mereka berikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Saudara-saudara penulis Putri Intan Indah Kurniawati dan Fikry Febrian Arafat. yang senantiasa membantu Penulis saat mengalami kesulitan serta bersedia menjadi teman berbagi suka dan duka.
vi
Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin. 2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 3. Prof. Dr. H.M.Said Karim S.H.,M.H.,M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.Haeranah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi Penulis. 4. Dosen-dosen
pengajar
Fakultas
Hukum
Universitas
Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis. 5. Penasehat Akademik Penulis Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H. atas arahan dan petunjuknya kepada Penulis. 6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan bantuan kepada Penulis dalam penelitian. 7. Sahabat penulis Andi Muhammad Rahmat Rivai, Syamsul Zainal Siddiq, Guran Gaffar S.H, Surahmat S.H, Mumammad Yusran Saad S.H, Muammad Syamsir, Syulfiadi, Muhaimin, Muhammat Ridwan, Rio Atma Putra, Sulfadli, Firman Nasrullah, dan Adi Darma terima kasih atas segala canda tawa, bantuan,
vii
kasih sayang, semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. 8. Keluarga besar PETITUM 2012, MONETER 2011. 9. Teman KKN Jodie, Nining, Laras dan Wana, KKN Gelombang 90, Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
Dan akhirnya Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan. Harapan Penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Makassar, Agustus 2016
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................... i Lembar Pengesahan ............................................................................... ii Halaman Persetujuan Pembimbing.......................................................... iii Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ..................................................... iv Abstrak .................................................................................................... v Ucapan Terima Kasih ............................................................................. vi Daftar Isi .................................................................................................. ix BAB I Pendahuluan.................................................................................. 1 A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 5 C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5 D. Kegunaan Penelitian ..................................................................... 6 BAB II Tinjauan Pustaka .......................................................................... 7 A. Pengertian Pembuktian ................................................................. 7 1. Teori Pembuktian ..................................................................... 7 2. Pembalikan Beban Pembuktian ............................................... 17 3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian ....................................... 26 B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .................................. 37 1. Tindak Pidana .......................................................................... 37 2. Tindak Pidana Pencucian Uang ............................................... 42 C. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) ...... 53 1. Pengertian PPATK .................................................................. 53
ix
2. Tugas PPATK ......................................................................... 54 3. Fungsi PPATK ........................................................................ 54 4. Wewenang PPATK ................................................................. 55 BAB III Metode Penelitian ........................................................................ 57 A. Lokasi Penelitian ........................................................................... 57 B. Jenis dan Sumber Data ................................................................. 57 C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 58 D. Analisis Data ................................................................................. 59 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ............................................... 60 A. Sejauh Mana Peran Pengadilan Dalam Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara TindakPidana Pencucian Uang ............................................................................ 60 B. Kendala Hakim Sehingga Tidak Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam PerkaraTindak Pidana Pencucian Uang ........................................................................... 68 BAB V Penutup ....................................................................................... 73 A. Kesimpulan .................................................................................. 73 B. Saran ............................................................................................ 74 Daftar Pustaka ......................................................................................... 75
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tindak pidana pencucian uang diakui sebagai suatu bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime), yakni suatu kejahatan yang melibatkan orang-orang memiliki kesempatan dan kapasitas tertentu, bahkan
dapat
melibatkan
banyak
pihak.
Tindak
pidana
ini
mengakibatkan kerugian perkonomian suatu bangsa cukup besar. Namun pada kenyataannya tindak pidana pencucian uang memang modus kejahatan yang begitu sulit dibuktikan, oleh karena itu maka diperlukan terobosan-terobosan baru dalam sistem hukum di Indonesia guna mempermudah pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah menerapkan asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Pembuktian
merupakan
bagian
penting
dalam
pencarian
kebenaran materiil terhadap proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya
keamanan,
kesejahteraan,
dan
stabilitas
dalam
1
masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Salah satu jenis beban pembuktian yaitu pembalikan beban pembuktian
atau omkering
van
bewijslaat.
Pembalikan
beban
pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang sekiranya memang urgensinya begitu tinggi untuk diterapkan di Indonesia dewasa ini. Pembalikan beban pembuktian atas asset yang dimiliki oleh aparatur Negara yang dicurigai melakukan penyalahgunaan wewenang atau dicurigai memperoleh asset dengan cara-cara tidak sah, yakni dengan cara melanggar hukum diyakini menghadirkan dampak positif dalam upaya penyelamatan asset negara secara maksimal dari pelaku tindak pidana
pencucian
uang.
Pembalikan
beban
pembuktian
murni
atau omkering van bewijslaat ini didefinisikan bahwa yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkam penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut
2
dari Pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “untuk kepentingan
pemeriksaan
disidang
pengadilan,
terdakwa
wajib
membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Jikalau kita mengimplementasikan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Jika ditinjau dari aspek Pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian. Dalam hal ini kita harus tahu bahwa dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembalikan beban pembuktian. Hal ini jelas diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, yang dimana beban pembuktian hanya dilimpahkan kepada pihak penuntut umum. Dan dalam hal ini, terdakwa tidak di bebani kewajiban pembuktian, yang sudah jelas tercantum dalam Pasal 66 KUHAP. Namun demikian, yang harus kita perhatikan lebih lanjut bahwa di dalam hukum pidana kita mengenal asas lex specialis derogate legi generalis yang tercantum
3
dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Jadi jika kita tinjau dari aspek ini, dapat
kita
simpulkan
bahwa
pelaksanaan
pembalikan
beban
pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat di implementasikan, karena sudah jelas ada payung hukum yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 83 KUHAP teori pembuktian yang dianut adalah teori menurut undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim, beban pembuktian terbalik itu sudah di terapkan dan sangat
dibutuhkan
dalam
upaya
pembuktian
terhadap
pelaku
penccucian uang, dikarenakan jika ditinjau dalam tindak pidana pencucian uang pembalikan beban pembuktian adalah sebuah solusi konkrit yang sangat membantu dalam pembuktian dan juga dalam upaya memaksimalkan penyelamatan asset Negara yang diprivatisasi lewat pencucian uang. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul, “ Relativitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks)”.
4
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut: 1. Seberapa jauh peran pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa di dalam pembalikan beban pembuktian dalam
tindak
pidana
pencucian
uang
pada
perkara
No.49/Pid.Sus/2013/PN.Mks? 2. Bagaimana
kendala
hakim
sehingga
tidak
menerapkan
pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang pada perkara No.49/Pid.Sus/2013/PN.Mks? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Seberapa jauh pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa di dalam pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang pada perkara No.49/Pid.Sus/2013/PN.Mks. 2. Untuk mengetahui kendala kendala hakim sehingga tidak menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana
pencucian
uang
pada
perkara
No.49/Pid.Sus/2013/PN.Mks.
5
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara akademis a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis
terhadap
persoalan
dinamika
hukum
yang
terus
berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang d. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur dalam hukum pidana pada umumnya dan tindak pidana pencucian uang pada khususnya 2. Secara praktis a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga-lembaga
mahasiswa
pada
khususnya
dan
civitas
akademika pada umumnya.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pembuktian 1. Teori Pembuktian Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan
tata
cara
yang
mengajukan
bukti
tersebut
serta
kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 1. Teori Tradisionil B.Bosch-Kemper, menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni1 : 1. Teori Negatief Teori ini, mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
1
Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Mandar Maju, Bandung, Hlm 100.
7
Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah : a. Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada : b. Alat-alat bukti yang sah.
2. Teori Positief Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undangundang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut “ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
8
3. Teori Bebas Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan
pada
alasan-alasan
yang
dapat
dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP. 2. Teori Modern Andi Hamzah dalam bukunya menyebutkan ada 4 teori pembuktianyakni : 2 1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan UndangUndang
Secara
Positif
(Positive
Wettelijk
Bewijstheorie) Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undangundang,
disebut
sistem
atau
teori
pembuktian
berdasar undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang 2
Andi amzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 251- 257
9
melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang.
Maka
keyakinan
hakim
tidak
diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie). Menurut
D.
Simons,
sistem
atau
teori
pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positive wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua perimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada masa berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana.3 Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini trlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undangundang. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya
bagaimana
hakim
dapat
menetapkan
kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula
3
Ibid.
10
keyakinan
seorang
berpengalaman
hakim
mungkin
yang
sekali
jujur
sesuai
dan
dengan
keyakinan masyarakat.4 2. Sistem
Atau
Teori
Pembuktian
Berdasarkan
Keyakinan Hakim Melulu Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyainan hakim melulu. Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran.
Pengakuanpun
kadang-kadang
tidak
menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan
yang
didakwakan.
Oleh
karena
itu,
diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori
berdasar
keyakinan
hakim
melulu
yang
didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan
bahwa
terdakwa
telah
melakukan
perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada
4
Ibid.
11
alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis5. Menurut
Wirjono
Prodjodikoro,
sistem
pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia, yaitu
pada
pengadilan
distrik
dan
pengadilan
kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut
apa
saja
yang
menjadi
dasar
keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.6 Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana
terdakwa
berdasarkan
keyakinannya
bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik
peradilan
pertimbangan
juri
di
berdasarkan
Prancis
membuat
metode
ini
dan
mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang aneh.7 Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan 5
Ibid.hlm 252 Ibid. 7 Ibid. 6
12
acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (conviction intime). 3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim
Atas
Alasan
Yang
Logis
(Laconviction
Raisonnee) Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (la conviction raisonne). Menurut
terori
seseorang
ini,
hakim
bersalah
dapat
berdasar
memutuskan keyakinannya,
keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian
disertai
dengan
suatu
kesimpulan
(conclusive) yang berlandaskan kepada peraturanperaturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian
bebas
karena
menyebut
alasan-alasan
hakim
bebas
keyakinannya
untuk (vrije
bewijstheorie). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan
13
hakim atas alasan yang logis (conviction raisonne) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama
berdasar
atas
keyakinan
hakim,
artinya
terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuanketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada
14
ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif. 4. Teori
Pembuktian
Berdasarkan
Undang-Undang
Secara Negatif (Negatief Wettelijk) HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang negatif (negatief Wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.8 Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut. “Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada
pembuktian yang berganda (dubbel en
grondslag, kata D. Simons), yaitu pada peraturan 8
Ibid.hlm 254
15
undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.9 Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Dalam pasal 338 Ned. Sv. Ditegaskan sejelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut undang-undang). Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.
9
Ibid, hlm 256
16
2. Pembalikan Beban Pembuktian Menurut beberapa pakar bahwa sistem pembuktian terbalik tersebut melanggar HAM dan Asas Praduga tak bersalah karena dalam sistem pembuktian ini secara tidak langsung terdakwa sudah dianggap bersalah.
“…secara universal tidak
dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Seorang tidak dapat dituduh
melakukan
korupsi
di
luar
“proceeding”
(dalam
kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan
asal-usul
kekeyaannya.
Dengan
demikian,
sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilt) dalam bentuk “presumption of corruption”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “proceeding” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (presumption of corruption in certain cases). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian
terballik
pasti
akan
menimbulkan
apa
yang
dinamakan “miscarriage of justice” yang bersifat kriminogin.”10 Indriyanto Seno Adji menyebutkan terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (“non
10
Ibid.
17
self incrimination”).11 Lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “The Right to Remain Silent” (hak untuk diam). Kesemua ini merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (“NonDerogable Right”). Lebih detail Indriyanto Seno Adji menyebutkan:12 “Bahwa sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “Daad daderstrafrecht”. KUH Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, dalam arti memperhatikan dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan individu”. Artinya, Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (daad) dan segi segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak principal dari pembuat/ pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tak dapat dihindari, khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari “dader” yang berkaitan dengan asas “non self-incrimination” dan “presumption of innocence”. Walaupun demikian, adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak11
Lilik Mulyadi, 2007. Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 108 12 Ibid
18
hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM.” Mempergunakan asas pembuktian terbalik haruslah secara hati-hati sebab jika tidak maka akan melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Sebab seseorang tertuduh tidak dibebankan terhadap pembuktian dan juga tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri serta tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan yang tetap. Selain itu, beban pembuktian terbalik juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyebutkan, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang (money laundering) tersebut sehingga terlihat
dengan
sangat
jelas
bahwa
sistem
pembuktian
memegang peranan yang sangat penting.
19
Pembalikan beban pembuktian itu dibagi menjadi dua, yakni: 1. Pembalikan
beban
pembuktian
murni
(Omkering
Van
bewijslaat) Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktian itu sendiri 2. Beban Pembuktian Terbalik terbatas dan berimbang Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi
peranan
penuntut
umum
tetap
aktif
dalam
membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya. bersifat terbatas dapat diartikan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya ia tidak melakukan korupsi tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. pembuktian terbalik berimbang bahwa seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Dan jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil
20
korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. a. Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan korupsi diatur dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : 1. Terdakwa
mempunyai
hak
untuk membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak
melakukan
tindak
pidana
korupsi,
maka
pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) ini kemudian dijadikan sebagai dasar hukum beban pembalikan beban pembuktian hukum acara pidana korupsi yang dalam penjelasan dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas.
21
b. Pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi: Pasal 77 “Untuk
Kepentingan
pemeriksaan
sidang
Pengadilan
terdakwa
di
wajib
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Pasal 78 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim
memerintahkan
membuktikan
bahwa
yang
dengan
terkait
terdakwa Harta
agar
Kekayaan
perkara
bukan
berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2. Terdakwa
membuktikan
bahwa
Harta
Kekayaan yang terkait dengn perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
22
Pembalikan
beban
pembuktian
ada
pada
terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindakpidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada serious crime
atau
tindak
pidana
berat
seperti
korupsi,
penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa.13
Sutan Remy Sjahdeini, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,” Hukum Online: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptordenganmenebar-jerat pencucian-uang, 3 Maret 2016. 13
23
Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini cukup jelas bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama.14 Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
menyebutkan
dalam
pemeriksaan
di
sidang
pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dan Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana
14
Philips Darwin, 2012. Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang), Penerbit Sinar Ilmu, Jakarta, Hlm. 78.
24
Pencucian Uang menyebutkan terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan
berasal
atau
terkait
dengan
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini diantaranyayaitu pada Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntu umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.” Ketentuan Pasal 79 ayat (4) dalam penjelasannya dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.
25
Pemeriksaan
tindak
pidana
pencucian
uang
terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yanglahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses
penyidikan
pencucian
uang.15
Di
sidang
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1). 3. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang
15 15
Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 288.
26
tercantum dalam HIR yang pada dssarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. strafvorderingyang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.16 Tetapi ada sedikit penambahan dan perubahan nama dalam HIR yang terdapat dalam
KUHAP.
Penambahan
alat
bukti
tersebut
adalah
keterangan ahli, dan perubahan terhadap alat bukti keterangan terdakwa, pada HIR keterangan terdakwa disebut sebagai pengakuan terdakwa. Ketentuan tentang alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang dimaksud diantaranya adalah; 1. Keterangan Saksi Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari penegtahuannya
itu
(Pasal
1
butir
27
KUHAP).
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterang saksi nyatkan di muka sidang yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
16
Andi Hamzah, Loc.cit, hlm 258
27
Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu:17 a. Syarat formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. b. Syarat materiel Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (unus testis nulus testis) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. 2. Keterangan Ahli Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud
17
Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 251
28
dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikn pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan .Jika hal tu tidak umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat
dalam
berita
acara
pemeriksaan
(sidang).
Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Kehadiran
seorang
ahli
dalam
memberikan
keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan
maupun
penyerahan
berkas
perkara
kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat
dibayangkan
bahwa
penyidik
akan
mengalamai kesulitan dalam usaha mengungkap suatu
29
tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti
tindak
pidana
pembakaran/kebakaran,
teror
dengan
pencemaran
bom,
lingkungan,
komputer, uang palsu, mutilasi. Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan
yang
ia
miliki
dapat
memberikan
keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.18 Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi, yang merupakan suatu kewajiban hukum. Jika seorang ahli menolak ketika ia telah dimintai untuk kepentingan penegakan hukum, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan undangundang (Pasal 159 ayat (2)
KUHAP).
Berbeda
dengan
keterangan
saksi,
keterangan ahli adalah tentag hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
18
berdasarkan
keahliannya.
Wirjono
Ibid.,hlm 259
30
Prodjodikoro, menyatakan “isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal itu.19 3. Surat Alat bukti surat menempati urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli disebutkan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti yang berupa surat. Klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi Pasal 187 KUHAP secara lengkap adalah sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
19
Ibid.
31
yang
jelas
dan
tegas
tentang
menurut
ketentuan
keterangannya itu; b. surat
yang
dibuat
peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai
sesuatu
hal
atau
sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya
dengan
isi
dari
alat
pembuktian lain. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi dalam dua golongan :
20
akte dan surat-surat lain bukan akte.
Sedangkan akte dapat dibagi dalam dua : akte otentik dan akte di bawah tangan.
20
Martiman Prodjohanidjojo, Loc.cit, hlm 123
32
Akte adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian. Keharusan tanda tangan pada surat untuk dapat disebut sebagai akte ternyata dari Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Akte otentik adalah suatu akte yang di dalam bentuk ditentukan
oleh
undang-undang,
dibuat
oleh
atau
dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akte itu dibuat. Sedangkan akte-akte lainnya yang bukan otentik dinamakan akte di bawah tangan. contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.21 Sedangkan surat-surat yang tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai alat bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau
21
Andi Sofyan, Loc.cit, hlm 283
33
tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. 4. Petunjuk Petunjuk disebut alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan. Tegasnya, syarat-syarat
petunjuk
sebagai
alat
bukti
harus
mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut benrhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
dan
berdasarkan
pengamatan
hakim
yang
diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa
34
Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu peyunjuk adalah sebagai berikut :22 a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan tentang
fakta-fakta
telah
yang
terjadinya
menunjukkan
tindak
pidana,
menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan
terdakwa
bersalah
karena
melakukan tindakan pidana tersebut. b. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing
perbuatan,
kejadian,
dan
keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara
perbuatan,
kejadian,
atau
keadaan
dengan tindak pidana yang didakwakan. c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau
menunjukkan
adanya
dua
hal,
yaitu
menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak
pidana
dan
menunjukkan
siapa
pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya
proses
pembentukan
alat
bukti
petunjuk.
22
Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Alumni, Bandung, hal 74.
35
d. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
Sesuai
dengan
asas
minimum
pembuktian yang diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah. 5. Keterangan Terdakwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, bahwa keterangan terdakwa
harus
diberikan
di
depan
sidang
saja,
sedangkan di luar sidang hanya dapat diperguna-kan untuk menemukan bukti di sdiang saja. Bentuk
keterangan
yang
dapat
diklasifikasikan
sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah : a. keterangan
yang
diberikannya
dalam
pemeriksaan penyidikan;
36
b. keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan; c. berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk diri terdakwa itu sendiri.Sehingga keterangan seorang terdakwa
tidak
bisa
untuk
memberatkan
sesama
terdakwa.Jika terdapat lebih dari satu terdakwa dalam persidangan, maka terdakwaterdakwa tersebut diperiksa satu persatu guna mendapatkan keterangan yang objektif, hal ini bertujuan agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi. B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Tindak Pidana Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Strafbaar feit, terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Adami Chazawi telah menginventarisir sejumlah istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perandang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit, yaitu sebagai berikut:23
23
Adami chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 67 – 68
37
1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam
per-undangundangan
pidana
kita.
Dalam
beberapa peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lainnya. 2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: R. Tresna dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin, dalam bukunya "Hukum Pidana". Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD'S 1950 [baca Pasal 14 ayat (1)].24 3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin "delictum"
juga
digunakan
untuk
menggambarkan
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). A. Zainal Abidin dalam buku beliau "Hukum Pidana I". Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku "Delik-Delik Percobaan Delik-Delik
24
Ibid.
38
Penyertaan",
walaupun
menurutnya
lebih
tepat
dipergunakan istilah perbuatan pidana.25 4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku M.H. Tirtaamidjaja
yang
berjudul
Pokok-pokok
Hukum
Pidana26 5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh M. Karni dalam buku beliau "Ringkasan tentang Hukum Pidana Begitu juga Schravendijk dalam bukunya "Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia".27 6. Perbuatan
yang
dapat
dihukum,
digunakan
oleh
Pembentuk Undangundang di dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)28 7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam: berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukurn Pidana.29 Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari Strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat
25
Ibid. Ibid. 27 Ibid. 28 Ibid. 29 Ibid. 26
39
dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.30 Menurut Utrecht, pemakaian istilah tindak pidana adalah merupakan salah satu terjemahan dari istilah strafbaarfeit, dan terjemahan lain masih ada seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “ delik ” ada juga terjemahan lain seperti “perbuatan yang dapat dihukum”. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (rechsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.31 Menurut A. Ridwan Halim, menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.32 Menurut
A.
Zainal
Abidin
Farid,
“straafbaar
feit”merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan
kesalahan
(schuld)
seseorang
yang
mampu
bertanggung jawab.33 Menurut Hazewinkel Suringa, “straafbaar feit” adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan 30
Ibid., hlm 69 E. Utrecht, 1986. Hukum Pidana I . Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 251 32 Ridwan A. Halim, 1982.Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31. 33 PAF Lamintang, 1979, Delik-Delik Khusus Kejahatan, Tarsito, Bandung, hlm 181. 31
40
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.34 Menurut
Roeslan
Saleh,
“straafbaar
feit”adalah
memberikan batasan peraturan pidana dalam perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki
oleh
hukum,
syarat
utama
dari
adanya
perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.35 Menurut Pompe, “straafbaar feit”secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi
terpeliharanya
tertib
hukum
dan
terjaminnya
kepentingan hukum.36 Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.
Para
ahli
hukum
pidana
umumnya
masih
memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan 34
Ibid, hlm 181. Ibid, hlm 181. 36 Ibid, hlm 97. 35
41
Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut
pandangan-pandangannya
mewarnai pendapat
para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat itu. 37 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar norma atau peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat dikenai sanksi hukum berdasar aturan yang berlaku. 2. Tindak Pidana Pencucian Uang Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau crime bagi orang Inggris. Tetapi, jika ditanyakan; apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan ? Orang mulai berpikir
dan
atau
bahkan
balik
bertanya.
Menurut
Hoefnagels kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (common parlance), tetapi sering berbeda dalam mengartikanya. Mengapa demikian ? Hal itu disebabkan bahasa sehari-hari tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kejahatan,
37
Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 25.
42
tetapi hanya merupakan suatu ekspresi dalam melihat perbuatan tertentu. 38 Di samping itu, Howard Abadinsky menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai mala in se atau mala prohibita. Mala in se menunjuk kepada perbuatan, yang pada
hakikatnya,
kejahatan,
contohnya
pembunuhan.
Sedangkan, Mala prohibita menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (unlawful).39 Berkaitan dengan hal tersebut, Sahetapy menulis bahwa pengertian atau makna kejahatan bisa tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun, yang jelas, menurut Sahetapy, makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan kejahatan secara kriminologis.40 Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru,
akhir-akhir
ini,
menunjukkan
bahwa
kejahatan
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Hal itu sebagaimana
38
M. Arief Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 2. 39 Ibid. 40Ibid.
43
ditulis oleh Benedict S. Alper bahwa kejahatan sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua.41 Sebagaimana ditulis oleh Hans G. Nilsson, Money Laundering telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir dua dekade dan khususnya Dewan
Eropa
(Council
of
Europe)
yang
merupakan
organisasi internasional pertama. Dalam Rekomendasi Komite para Menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya terhadap demokrasi dan Rule of Law. Dalam rekomendasi tersebut juga dinyatakan, bahwa transfer dana hasil kejahatan dari negara satu ke negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak berhasil menarik perhatian
masyarakat
internasional
terhadap
masalah
tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelap narkotika pada tahun 1980-an, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa money laundering telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan sistem keuangan
41
dan
pada
akhirnya
dapat
menimbulkan
Ibid, hlm 5
44
permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi dan Rule of Law.42 Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk
menghasilkan keuntungan, baik bagi
individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.43 Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan : ”apakah yang dimaksud dengan money laundering tersebut“ ? Terdapat bermacam-macam pengertian tentang money laundering, namun semua tetap dalam salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan
baik
dalam
skala
nasional
maupun
internasional. Money laundering merupakan sebuah istilah yang kali pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolaholah diperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya, istilah money laundering kali pertama digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982.
Kasus
tersebut
menyangkut
denda
terhadap
pencucian uang hasil penjualan kokain Colombia.44
42
Ibid, hlm 7 Ibid, hlm 8 44 Ibid, hlm 9 43
45
Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari M. Giovanoli danMr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut:45 1. Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari
tindak
pidana
(kejahatan,
pen)
dimanupulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal). 2. Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut. Gabriel A. Moens, merumuskan money laundering sebagai berikut, yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika :46 1. Seseorang
yang
melakukan
baik
langsung
maupun tidak langsung, dalam situasi transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau 2. Seseorang menerima, memiliki, menyembunyikan, memberikan atau memasukkan uang ke Australia,
45 46
Ibid, hlm 10 Ibid, hlm 10
46
atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; dan seseorang yang mengetahui, atau seharusnya menduga bahwa uang atau kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa “ Pencucian Uang adalah segakla perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masing-masing berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
47
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Pasal 4 “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam praktik kegiatan money laundering hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistempembayaran terutama yang bersifak elektronik (electronic funds tranfer) dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melalui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya
48
dijunjung tinggi oleh perbankan. Menurut Sundari S. Arie, proses money laundering diwujudkan dalam tiga tahapan sebagai berikut :47
1. Placemet stage Yaitu suatu tahapan menempatkan uang hasil kejahatan pada sistem keuangan yang antara lain dilakukan memalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam (rekening)
bank,
membeli
sejumlah
(sheques,money
atau
simpanan
dipergunakan instrumen
orders,
etc.)
untuk
keuangan yang
akan
ditagihkan dan selanjutnya didepositosikan di rekening bank yang berada dilokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/property di yurisdiksi setempat atau diluar negeri. 2. Layering stage Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam
47
Sundari, S. Arie, 2002, Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankan dan Kaitannya Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Keadilan Vol. 2, Center For Law And Justice Studies, Jakarta, hlm. 33
49
serentetan tindakan konversi atau penggerakan dana yang dimaksud untuk menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui
pembelian
dan
penjualan
instrumen
keuangan, atau pencucian uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui electronic funds/wire tranfer” kepada sejumlah bank yang berada dibelahan dunia lain. Tindakan untuk menyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti money laundering,
dalam
beberapa
hal
mungkin
dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa
sehingga
tindakan
tersebut
seolah-olah
nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah. 3. Integration stage Dalam tahapan ini hasi kejahatan di investasikan dalam kegiatan ekomoni yang sah misalnya pencucian uang akan memilih menginvestasikan dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko.
50
Menurut Munir Fuady ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang yaitu sebagai berikut :48 1. Kerjasama Penanaman Modal Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (joint venture).
Selanj
utnya
keuntungan
dari
perusahaan joint venturedii nvestasikan lagi ke dalam
proyek-proyek
yang
lain,
sehingga
keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak. 2. Kredit Bank Swiss Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.
48
Munir Fuady, 2001. Hukum Perbankan Indonesia. Cirtra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155
51
3. Transfer ke luar Negeri Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri. 4. Usaha Tersamar di dalam Negeri Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan
dengan
uang
hasil
kejahatan.
Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih. 5. Tersamar Dalam Perjudian Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi. Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian. 6. Penyamaran Dokumen Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen
52
bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang
bersangkutan.
Rekayasa
itu
misalnya
dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor. 7. Pinjaman Luar Negeri Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negri. Sehingga
uang
itu
dianggap
diperoleh
dari
pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri. 8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekayasa dokumen seakanakan bantuan pinjaman dari luar negeri. C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 1. Pengertian PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga
ini
memiliki
kewenangan
untuk
melaksanakan
53
kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. 2. Tugas PPATK Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 3. Fungsi PPATK Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:
1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; 4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
54
4. Wewenang PPATK Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu : 1. Dalam
melaksanakan
fungsi
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:
meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
menetapkan
pedoman
identifikasi
Transaksi
Keuangan Mencurigakan;
mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
memberikan mengenai
rekomendasi upaya
kepada
pemerintah
pencegahan
tindak
pidana
Republik
Indonesia
dalam
pencucian uang;
mewakili
pemerintah
organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
55
pidana
pencucian
uang;
menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
menyelenggarakan
sosialisasi
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
56
BAB III METODE PENELITIAN Penelitian ini bersifat penelitian normatif dengan melakukan pendekatan yuridis. A. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Penerapan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang”, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
tepatnya
di
Pengadilan
Negeri
Makassar
dengan
pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat beberapa kasus pencucian uang sehingga penulis dapat meneliti kasus tersebut sesuai dengan judul skripsi penulis. B. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu Kitab
57
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bahan yang di peroleh langsung dari Pengadilan Negeri Makassar b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal hukum. C. Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Maka penulis menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku
dan
literatur-literatur
yang
berkaitan
dengan
penelitian.di samping itu, data yang diambil oleh penulis ada juga yang berasal dari dokumen-dokumen maupun berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58
2. Penelitian Lapangan (Field Research) Untuk
mengumpulkan
data
dalam
penelitian
lapangan, penulis menggunakan dua cara yaitu: a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder. b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab
yang
dilakukan
secara
langsung
kepada
responden dalam hal ini ialah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus yang mengarah pada pembahasan penulis. D. Analisis Data Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier maka data tersebut diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitanerat dengan penulisan ini. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.
59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Seberapa jauh pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa di dalam pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang Pengadilan adalah institusi dimana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim, oleh karenanya hakim dan pengadilan adalah suatu kesamaan ketika menjalankan fungsinya secara nyata. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP mendefinisikan hakim sebagai pejabat Negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana. Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP menyatakan bahwa “mengadili’ sebagai suatu rangkaian tindakan hakim mulai dari (i) menerima, (ii) memeriksa, (iii) memutus perkara pidana. Dalam ketentuan pasal 183
KUHAP
mengatur
bahwa
hakim
dalam
menjatuhkan
putusannya (kebenaran materiil) setelah sekurang-kurangnya telah ditemukan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan.
Hakim
memiliki
kewenangan
khusus
(selain
kewenangan perkara), yang diberikan oleh undang-undang yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya. Menurut Undang-Undang NO.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
60
Kemudian Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Kaitannya
dengan
penerapan
pembalikan
beban
pembuktian, yaitu hakim memiliki kewenangan yang absolut yang diberikan undang-undang dalam memimpin pemeriksaan alat bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh si terdakwa khususnya dalam persidangan perkara pencucian uang sepanjang dengan undang-undang. Pasal 78 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengn perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Berdasar Pasal 78 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan hakim
61
memerintahkan
terdakwa
membuktikan
asal-usul
harta
kekayaannya bukan merupakan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis mengambil contoh dari dari tindak pidana pencucian uangn dalam Putusan No.49/Pid.Sus/2013/PN.MKS. Yaitu Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar. 1. Posisi Kasus Pokok perkaranya adalah Terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si yang menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu dari 2003-2013. Terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA diduga menerima aliran dana dari Drs.
H.P.A
Tenriadjeng,M.Si
melalui
perantara
Saksi
Mustafa alias Buyung, Saksi Drs. Sunandar,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo), Saksi Drs. Salahuddin Abadi,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo), Saksi Rahmat Rakes (SopirHj. Andi Risna/Isteri Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si), Saksi Irianwati dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat
Saksi
Drs.
H.P.A
Tenriadjeng,M.Si,
sejumlah Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar
62
dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah uang tersebut terdakwa tukarkan ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht dengan jumlah seluruhnya Rp.31.155.606.300,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah). Terdakwa bayarkan untuk pembelian tiket pesawat sejumlah Rp.33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), terdakwa transfer sejumlah uang kepada isteri, anak, keluarga/kerabat terdakwa
dan
kepada
pihak
lainnya
dengan
jumlah
seluruhnya Rp. 659.189.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) serta terdakwa bayarkan dan belanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif pribadi terdakwa sendiri dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.532.397.508,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA pada tanggal 11 April 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April tahun 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 bertempat di kantor Bank BCA
63
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Supermall Karawaci Tangerang; di Toko “Ratu Mas” Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat; di ITC Permata Hijau Jakarta; dan pada tempat-tempat lain di Jakarta dan di Tangerang, telah berkali-kali menerima atau menguasai sejumlah uang dari Saksi Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si yang menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) periode yaitu periode pertama Tahun 2003-2008 dan periode kedua Tahun 2008-2013 dengan cara pentransferan antar rekening dan penempatan setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA yang dibuka atas kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si untuk menampung seluruh transaksi keuangan saksi Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si dan terdakwa melalui perantara Saksi Mustafa alias Buyung, Saksi Drs. Sunandar,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo), Saksi Drs. Salahuddin Abadi,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo),
Saksi
Risna/Isteri Drs.
Rahmat H.P.A
Rakes
(SopirHj.
Andi
Tenriadjeng,M.Si), Saksi
Irianwati dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat Saksi Drs. H.P.A Tenriadjeng,M.Si, sejumlah Rp. 34.244.400.000,00 (tiga puluh empat
64
milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu : 1. Rekening Nomor : 7610419199 atas nama Drs. Pieter Neke Dhey, MA pada bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan April 2008 s.d bulan Agustus 2008 dengan jumlah
:
Rp.
3.096.000.000,00
(tiga
milyar
sembilan puluh enam juta rupiah). 2. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama Drs. Pieter Neke Dhey, MA pada bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan September 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah : Rp. 31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). 2. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2013
Nomor
49/Pid.Sus/2013/PN.Makassar
telah
menjatuhkan putusan 1. Menyatakan terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana :
65
Pencucian beberapa
Uang
dalam
perbuatan
yang
hal
pembarengan
harus
dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
Pencucian beberapa
Uang
dalam
perbuatan
yang
hal
pembarengan
harus
dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan bersama-sama 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun 3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau Pidana Kurungan selama 7 (tujuh) Bulan 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara 6. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara 7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Pembuktian
dalam
persidangan
tindak
pidana
pencucian uang di atas , belum mengacu pada dimensi
66
saling membuktikan atau pembuktian berimbang antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Jadi pembuktian yang diterapkan adalah pembuktian yang bersifat umum dan bertitik tolak dari teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sebenarnya hakim sudah memberikan
kesempatan
kepada
terdakwa
untuk
membuktikan asal-usul harta kekayaannya, namun terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan yang diberikan hakim
untuk membuktikan bahwa harta
kekayaannya bukan berasal dari suatu tindak pidana. Meskipun terdakwa dan Penasihat Hukum mengetahui bahwa terdakwa wajib untuk melakukan pembuktian terbalik dan berkewajiban untuk membuktikan secara terbalik terhadap perolehan harta bendanya sesuai dengan Pasal 77 UU
No.8
Tahun
2010
Tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal itu disebabkan terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang bernilai sebagai kekuatan pembuktian untuk mendukung pelaksanaan hak untuk melakukan pembuktian terbalik tersebut. Berdasar kasus di atas sebaiknya hakim dalam melakukan pembuktian terbalik kepada terdakwa, bukan
67
hanya memberi kesempatan melainkan memberi pengertian yang lebih dan juga memerintahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa sesuai dengan Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana
Pencucian
Uang,
terdakwa
wajib
membuktikan asal-usul harta kekayaannya.
2. Bagaimana
kendala
hakim
sehingga
tidak
menerapkan
pembalikan beban pembuktian Di dalam Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “ Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,
terdakwa
wajib
membuktikan
bahwa
harta
kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Pembuktian terbalik ini sifatnya sangat terbatas, terbatas disini maksudnya adalah bahwa yang wajib dibuktikan oleh terdakwa hanyalah terbatas pada asal-usul Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum, dan hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan, proses pembuktian terbalik ini bersifat imperatif yang seharusnya dilakukan pada saat sebelum proses pemeriksaan saksi-saksi, hal inilah yang tidak dipahami oleh semua pihak yang
68
terlibat dalam proses persidangan terhadap orang tersebut. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada serious crime atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan. Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini diantaranya yaitu pada Pasal 78 1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengn perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntu umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.”
69
Ketentuan
Pasal
79
ayat
(4)
dalam
penjelasannya
dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. 49Di
sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta
kekayaanya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 ayat (1).
49
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal 288
70
Dalam beberapa Pasal pada UU No. 20 Tahun 2001 telah diatur mengenai ketentuan pembuktian terbalik namun dalam kenyataannya dipersidangan maupun dalam putusan sangat jarang ditemukan adanya penerapan pembuktian terbalik. Misalnya dalam putusan No. 49/Pid.Sus/2013/PN.Mks dalam kasus pencucian uang yang seharusnya dapat diterapkan pembuktian terbalik namun pada
kenyataannya
pada
putusan
tersebut
tidak diadakan
pembuktian terbalik. Rosnantar, S.H.,M.H (Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar) mengungkapkan bahwa perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan substansi dalam sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik agar penerapan dari pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas. Pertentangan mengenai pembuktian terbalik juga menjadi suatu kendala diterapkannya pembuktian terbalik dikarenakan tanggapan beberapa ahli yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), asas praduga tak bersalah, dan belum diaturnya dalam KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam prakteknya sehingga perlu
71
diadakan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Sehingga nantinya pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Serta tidak hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang tidak diterapkan secara efektif dan sangat jarang dipergunakan.
72
BAB V PENUTUP Setelah
memaparkan
uraian-uraian
diatas
secara
keseluruhan maka sebagai penutup dari penulisan ini. Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang kemudian diikuti dengan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya mengenai Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. A. Kesimpulan 1. Seberapa jauh pengadilan memberikan kesempatan kepada terdakwa di dalam pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana
pencucian
uang
No.49/Pid.Sus/2013/PN.Mks.
Hakim
pada
perkara
hanya
sebatas
memberikan saran atau kesempatan kepada terdakwa dalam membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikanya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana . 2. Kendala Hakim Sehingga Tidak Menerapkan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu substansi dalam sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas tentang penerapan pembuktian terbalik agar penerapan dari pembuktian terbalik ini dapat dilakukan secara tegas.
Pertentangan
mengenai
pembuktian
terbalik
juga
73
menjadi suatu kendala diterapkannya pembuktian terbalik dikarenakan tanggapan beberapa ahli yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), asas praduga tak bersalah, dan belum diaturnya dalam KUHAP.
B. Saran 1. sebaiknya hakim dalam melakukan pembuktian terbalik kepada terdakwa, bukan hanya memberi kesempatan melainkan memberi pengertian yang lebih dan juga memerintahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya bahwa sesuai dengan Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa wajib membuktikan asal-usul harta kekayaannya. 2. Perlu ditambahkannya sebuah peraturan pelaksanaan terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini akan menunjang kekuatan besar para penegak hukum dalam menerapkan
pembuktian
terbalik.
Sehingga
nantinya
pembalikan beban pembuktian ini bisa membantu dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Serta tidak hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang tidak diterapkan secara efektif dan sangat jarang dipergunakan.
74
DAFTAR PUSTAKA Amrullah, M. Arief, 2004, TIndak Pidana Pencucian Uang Money Launderin: Bayumedia Publishing, Malang. Arie, Sundari S, 2002. Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankan dan Kaitannya Dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Keadilan Vol. 2. Center For Law And Justice Studies: Jakarta. Chazawi, Adami, 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Alumni: Bandung. _______, 2010. Pelajaran Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Darwin, Philips, 2012, Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu, Jakarta. Fuady, Munir, 2001. Hukum Perbankan Indonesia. Cirtra Aditya Bakti: Bandung. Halim, Ridwan A, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia: Jakarta. Hamzah, Andi 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. Harahap,
M.Yahya ,2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta
Huda, Chairul,2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media: Jakarta. Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Citra Aditya Bakti: Bandung. Mulyadi, Lilik, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, P.T. Alumni, Bandung. ------------------, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, P.T. Alumni, Bandung.
75
Prodjohamidjojo, Martiman, 2001. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung. Sofyan, Andi, 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Rangkang Education dan Republik Institute: Yogyakarta. Sutedi, Adrian, 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Utrecht, E, 1986. Hukum Pidana I . Pustaka Tinta Mas: Surabaya.
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Internet http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburuaset-koruptor-denganmenebar-jerat pencucian-uang, Sutan Remy Sjahdeini, “Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,” Hukum Online.
76
