SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks)
Oleh: IKE PRATIWI MUSTAFA B 111 10 144
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
i
HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 820/Pid.B/2011/PN.Makassar)
Oleh: IKE PRATIWI MUSTAFA B111 10 144
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam Progaram Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014 ii
ABSTRAK
IKE PRATIWI MUSTAFA (B 111 10 144), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 820/Pid.B/2011/PN.Mks). dibawah bimbingan Said Karim sebagai pembimbing I dan haerana sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara Putusan Nomor : 820/Pid.B/2011/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan hal ini Hakim yang menangani perkara ini. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan dalam perkara Putusan Nomor : 820/Pid.B/2011/PN.Mks. yang di dasarkan pada fakta-fakta hukum alat-alat bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, namun menurut penulis tuntutan yang diberikan tersebut karena tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan. (2) Pertimbangan Hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam perkara Putusan Nomor : 820/Pid.B/2011/PN.Mks. adalah benar yakni dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangannya yang merupakan kesimpulan komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan, dan faktor-faktor yang relevan dengan hal tersebut. Hakim yang memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan pengarahan tentang kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa.
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan
(Studi
Kasus
Putusan
Pengadilan
Negeri
Makassar
No.820/Pid.B/2011/PN.Mks)” sebagai persyaratan wajib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia. Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal namun demikian, penulispun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis
sehingga
dalam
penyusunan
skripsi
ini
masih
jauh
dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun
vi
duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada : 1.
Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Mustafa Rahima, M.M dan Hj. Tati Rasyid yang senantiasa memberi pengarahan, dukungan moril maupun materil, kasih sayang, serta doa kepada penulis dalam suka dan duka.
2.
Saudari-saudariku ku Ayu Aulia Mustafa S.kg dan Nikita Tenri Tojang Mustafa serta Keluarga besar mulai dari kakek, nenek, om, tante serta kakak-kakak dan adik-adik sepupu yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini .
3.
Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H selaku pembimbing atas segala bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4.
Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si., D.F.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat
vii
bermafaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 5.
Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. Bapak Abd. Asis, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., Selaku penguji yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
6.
Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7.
Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8.
Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
9.
Teman-teman Legitimasi Angkatan 2010 serta rekan-rakan lain yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 85 tahun 2013 di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kab. Polman. 11. Keluarga Besar Asian Law Student‟s Association (ALSA) LC UNHAS.
viii
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua, amin.
Makassar,
Mei 2014
Penulis,
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ...........................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................
ii
ABSTRAK ...........................................................................................
iii
KATA PENGANTAR ...........................................................................
iv
DAFTAR ISI ........................................................................................
viii
BAB I
PENDAHULUAN ...................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................
1
B. Rumusan Masalah ...........................................................
3
C. Tujuan Kegunaan dan Penelitian .....................................
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................
6
A. Tindak Pidana ..................................................................
6
1. Pengertian Tindak Pidana ...........................................
6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana ........................................
11
B. Tindak Pidana Penadahan ...............................................
19
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan ........................
19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan .....................
21
C. Teori Pemidanaan dan Jenis Pedana ..............................
23
1. Teori Pemidanaan .......................................................
23
2. Jenis-jenis Pemidanaan ..............................................
27
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana ............
38
BAB III METODE PENELITIAN .........................................................
46
A. Lokasi Penelitian ..............................................................
46
B. Jenis dan Sumber Data ....................................................
46
C. Teknik Pengumpulan Data ...............................................
48
D. Analisis Data ....................................................................
48
x
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................
49
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.820/Pid.B/2011/ PN.Mks .............................................................................
49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penadahan dalam Putusan No.820/Pid.B/2011/ PN.Mks .............................................................................
60
BAB V PENUTUP .............................................................................
68
A. Kesimpulan ......................................................................
68
B. Saran ...............................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA
xi
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Haukumpidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan
2
hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat indonesia yaitu pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, oleh karna itu negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Oleh karna itu perlindungan atas hak milik berupa harta benda., dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) : “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miilik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.” Sehubung dengan itu belakangan ini telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat indonesia diantaranya : 1. Pencurian; 2. Pemerasan; 3. Penggelapan; 4. Penipuan; 5. Perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak; 6. Penghancuran dan pengrusakan benda; 7. Penadahan. Indonesia sebagai negara yang sudah lama mengakui akan hak asasi manusia oleh karna itu peraturan yang menyangkut tentang
3
kejahatan terhadap harta kekayaan itu dalam hukum pidana guna menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini adalah pemudahan dalam tindak pidana (penadahan) sebagaimana diatur dalam buku II Bab XXX KUHP yang secara mengkhusus akan dikaji Pasal 480 KUHP. Kasus yang menjadi acuan utama skripsi hukum ini adalah tindak pidana penadahan yang terdakwanya seorang laki-laki didakwa dengan suatu perbuatan yakni membeli 1 unit sepeda motor (barang hasil kejahatan) yang berasal dari tindak pidana pencurian. Sebenarnya terdakwa sudah curiga terhadap 1 unit sepeda motor tersebut karna tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan harga motor yang tergolong murah, namun terakwa mengabaikan hal-hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul : “Tinjauan Yuridis
Terhadap
Tindak
Pidana
Penadahan”(Studi
Kasus
No.820/Pid.B/2011/PN.Mks). B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
4
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penadahan dalam studi kasus putusan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam studi kasus putusan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks?
C. Tujuan dan kegunaan penelitian a. Tujuan penelitian Ada pun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penadahan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks 2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili
tindak
pidana
penadahan
di
Pengadilan
Negeri
Makassar. b. Kegunaan penelitian 1. Kegunaan teoritis Hasil dari penelitian inidapat dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai tindak pidana penadahan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan – penulisan selanjutnya.
yang
terkait
dengan
tindak
pidana
penadahan
5
2. Kegunaan praktis Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapann hukum diindonesia terhadap pelaku penadahan motor khususnya di Kota Makassar bagi para aparat penegak hukum yang menangani masalah penadahan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaar feit. Stafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. Stafbaarfeit terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit yang masingmasing memiliki arti:1
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
Baar dirtikan sebagai dapat dan boleh
Feit
diartikan
sebagai
tindak,
peristiwa,
pelanggaran,
dan
perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. sedangkankan delik dalam bahasa asing di sebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) 2.
1 2
Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19 Ibid, hal.19
7
Para sarjana barat
memberikan
pengertian/definisi yang
berbeda-beda pula mengenai istilah strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:3 a. Perumusan Simons Simons merumuskan bahwa : “Een strafbaar feit” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,
bertentangan
dengan
hukum
(onrechtmatic)
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif
yang
berupa
kesalahan
(schuld)
dan
kemampuan
bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak. b. Perumusan Van Hamel Van Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” sama yang dirumuskan dengan simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana.
3
E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal.205
8
c. Perumusan Vos Vos merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. d. Perumusan Pompe Pompe merumuskan: “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan
untuk
mana
pemidanaan
menyelenggarakan
untuk
ketertiban
adalah hukum
wajar dan
untuk
menjamin
kesejahtraan umum. Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah strafbaar
feit,
telah
diterjemahkan kedalam
bahasa
Indonesia
sebagai:4 a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum b) Peristiwa pidana c) Perbuatan pidana dan d) Tindak pidana Dalam
buku
tersebut
juga
menjelaskan
bahwa
keempat
terjemahan itu teleh diberikan perumusan kemudian perundang-
4
Ibid, hal.204
9
undangan diIndonesia telah menggunaan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai undang-undang. Para sarjana indonesia juga telah menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah di bagi atas 5 kelompok oleh Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, sebagai berikut:5 Ke-1 :
Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32) Rusli Effendy(1981: 46) Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lain-lainnya:
Ke-2 :
“Perbuatan pidana” digunnakan oleh Moeljatno (1983: 54) dan lain-lain;
Ke-3 :
“Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J Van schravendijk (Sianturi 1986: 206)dan lain-lainnya;
Ke-4 :
“Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lainlainnya;
Ke-5 :
“Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146) dan Satochid Kartanegara (tanpa tahun: 74) dan lain- lain.
Dan dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:
5
Ibid, hal.21
10
Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 6 Perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”
Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni delik adalah: 7 “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)”
Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:8 “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum
serta
kesalahan
dilakukan
oleh
seseorang
(yang
bertanggungjawab)”
Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah sebagai berikut:9
6
Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hal.59 Ibid. Hal.19 8 Ibid. Hal.22 9 Ibid. Hal.25 7
11
“bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”
Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah: 10 “sesuatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan dengan
undang-undang
atau
peraturan-peraturan
lainnya,
terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”
Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut:11 “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana”
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Mengutip dari buku Andi Zainal Abidin Farid, unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan; perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan tadbestand dalam hukum pidana jerman; melawan hukum; bernilai atu patut dipidana yang mungkin sejajar dengan subsociliteit atau het subsociale ajaran M.P. Vrij, atau barangkai dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang
10 11
E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. Op.cit, hal.208-209 Ibid. Hal.209
12
akan
diuraikan
berikut:
kesengajaan,
kealpaan/kelalaian,
dan
kemampuan bertanggung jawab. 12 Menurut EY Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:13 1) Subjek; 2) Kesalahan; 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) Kemudian
menurut
Moeljatno
yang
dalam
bukunya
menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:14 a. Kelakuan dan akibat (perbuatan); b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. Unsur melawan hukum yang objektif; e. Unsur melawan hukum subjektif.
12
Zainal Abidin Farid, 2010. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.225 Ibid. Hal.211 14 Moeljatno, op.cit, hal.69 13
13
Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:15 1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik); 2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 3. Tidak ada alasan pembenaran. Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, Dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:16 a. Unsur tingkah laku; b. Unsur melawan hukum; c. Unsur kesalahan; d. Unsur akibat konstitutif; 15
Amir Ilyas, op.cit, hal.28 Adami Chazawi, 2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta. Hal.82 16
14
e. Unsur keadaan yang menyertai; f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; i.
Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
j.
Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu: 1. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan „tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini
ialah
kesalahan
yang
dilakukan
oleh
kesengajaan
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (neglegence or schuld)
15
a. Kesengajaan (Dolus) Dalam crimineel weetbook atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut:17 “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan-perbuatan
yang
dilarang
atau
diperintahkan oleh undang-undang” Dalam buku Leden Marpaung mengenai Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:18 1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 2. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (opzet als zekerheidsbewusttsijn); 3. Kesengajaan
dengan
keinsafan
akan
kemungkinan
(dolus
evantualis). b. Kealpaan (culpa) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
17 18
Leden Marpaung, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,Jakarta. Hal.13 Ibid. Hal.9
16
1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran); 2. Dapat
menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan
kesadaran). Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai beriku:19 “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan
terdapat
apabila
seseorang
tetap
melakukan
perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh sipelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat di duga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku, kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau sipelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”
19
Ibid. Hal.25
17
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:20 1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. 2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancaman hukuman oleh undang-undang. Sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 2 . Unsur Objektif Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: a. Perbuatan manusia, berupa: 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
20
Ibid. Hal.26
18
b. Akibat (result) perbuatan manusia Akibat
tersebut
membahayakan
atau
merusak,
bahkan
menghilangkan kepentingan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,
misalnya
nyawa,
badan,
kemerdekaan,
hak
milik,
kehormatan dan sebagainya. c. Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 2) Kedaan setelah perbuatan dilakukan d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman adapun sifatnmelawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Dengan melihat keseluruhan unsur unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan sipelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana.
19
B. Tindak Pidana Penadahan 1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karna tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap benda. Para ahli berpendatan bahwa perbuatan yang sangat tercela baik menurut undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran–an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam
kamus
besar
bahasa
Indonesia
(http:bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi) disebut: Tadah : barang untuk menampung sesuatu; Menadah : menerima barang yang jatuh atau dilemparkan; Menampung didaerah kering itu orang- air hujan untuk persediaan dimusim kemarau; 2 ki (menampung) menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
20
Tukang
tadah
atau
penadah
:
orang
yang
menerima
baranggelap atau barang curian, misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah atau barang curian. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP: 1. Barangsiapa membeli, memawarkan, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu
benda
yang
diketahui
atau
sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan. 2. Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak leluasa dan keadaan demikian tentu tidak pantas, justru para penjahat yang lebih tua sering menggunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resikodan tinggal dibelakang layar sebagai penadahan. Perbuatan undang-undang membicarakan suatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah trjadinya
21
kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan sipenadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi pengadilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain. Jadi menurut penulis, pengertian kejahatan penadahan adalah perbuatan yang dilakukn dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 KUHP itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsurunsur sebagai berikut : 1. Unsur-unsur objektif : a) Perbuatan kelompok 1, yakni 1) Membeli 1) Menyewa
22
2) Menukar 3) Menerima gadai 4) Menerima hadiah, atau kelompok 2 Untuk menarik keuntungan : 1) Menjual; 2) Menyewakan; 3) Menukar; 4) Menggadaikan; 5) Mengangkut; 6) Menyimpan; 7) Menyembunyikan b) Objeknya : suatu benda. c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan. 2. Unsur-unsur subjektif : a) Yang diketahuinya, atau b) Yang sepatutnya dapat diperoleh dari kejahatan.
diduga bahwa
benda itu
23
C. Teori-teori Pemidanaan dan Jenis-jenis Pidana 1. Teori -Teori Pemidanaan Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut.teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidanayang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga
dan
melindungi
kepentingan
hukum
dengan
cara
melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang , adalah pertanyan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini. 21 Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :22
21 22
Adam Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal.156 Ibid, Hal.157
24
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) Dasar pejakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karna penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karna itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tindakan
pembalasan
didalam
penjatuhan
pidana
mempunyai dua arah yaitu : 1. Di tujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 2. Di tujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, rasa tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja dari korban langsung, tetapi juga pada masyarakat umumnya. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut
25
subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluargannya, maupun masyarakat pada umumnya. b. Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.23 Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 1. Bersifat menakut-nakuti 2. Bersifat memperbaiki 3. Bersifat membinasakan
23
Adam Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal.162
26
Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu: 1. Pencegahan umum (general preventie), dan 2. Pencegahan khusus (speciale preventie). c. Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:24 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih beratdari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.
24
Ibid.
27
2.Jenis-jenis Pidana Undang-undang membedakan jenis-jenis pidana menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dua jenis pidana tersebut diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni : 1. Pidana pokok a. Pidana mati; b. Pidana penjara; c. Pidana kurungan; d. Pidana denda. 2. Pidana tambahan a. Pencabutan hak-hak tertentu; b. Perampasan barang-barang tertentu; c. Pengumuman putusan hakim; Dalam buku Amir Ilyas perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :25 a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
25
Ibid. Hal.107
28
b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan). c. Mulai berlakunya pencabutan hak hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. 1. Pidana Pokok a. Pidana mati Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu: “Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan
jerat
itu
pada
tiang
penggantungan
dan
menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri” Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (kepala negara) berupapenolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus
29
juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan :26 1) Jika
pidana
mati
dijatuhkan
oleh
pengadilan
maka
pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan pemeriksaan ulang yang dijatuhkanoleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnyadari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana. 2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diats tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, kepala kejaksaan pda pengadilan memutus pada tingkat
26
Amir Ilyas, Op.Cit. hal.109
30
pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. 3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan presiden
itu
sampai
kepada
kepala
kejaksaan
yang
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwjibkan putusan hakim. Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan
Presiden
sekalipun
terpidana
menolak
untuk
memohon pengampunan atau grasi dari Presiden.27 Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undangundang
pokok
kekuasaan
kehakiman
yang
mengatakan
pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.28 b. Pidana Penjara Mengutip dari buku asas-asas hukum pidana oleh bapak Amir Ilyas, menurut Andi Hamzah29 “Pidana penjara merupakan kehilangan
27
Ibid. Hal.110 Ibid. 29 Ibid. 28
kemerdekaan”.
suatu pidana yang berupa
Pidana
penjara
atau
pidana
31
kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Masih mengutip dari buku yang sama, menurut P. A. F. Lamintang : “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tersebut”. Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan : 1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara; 2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturutturut; 3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selamalamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui
32
sebab
hukuman
ditambah
karna
ada
gabungan
kejahatan atau karna berulang-ulang membuat kejahatan atau karna aturan Pasal 52; 4) Lamanya hukum penjara sementara itu sekai-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. c. Pidana Kurungan pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara hanya saja pidana kurungan ini lebih ringan dari pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan ini yang dapat kita lihat pada Pasal 11 KUHP : (1) Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun; (2) Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau karna hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu tahun itu dilampaui; (3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat bulan.
33
d. Pidana denda Dalam bukunya Amir Ilyas memberikan pengertian mengenai pidana denda yaitu : “Kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.” Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. Lamintang bahwa :30 “Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satusatunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.” 2. Pidana Tambahan Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.
30
Amir Ilyas, Op. Cit. Hal.114
34
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.31 Ketentuan pidana tambahan menurut hermin hadiati dalam buku Asas-Asas Pidana oleh Amir Ilyas adalah sebagai berikut : 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu. 4) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau tidak. a. Pencabutan hak-hak tertentu Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 31
Ibid.
35
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; 5) Hak
menjalankan
kekuasaan
bapak,
menjalankan
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. Lamanya pencabutan hak dalam hal dilakukannya pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yakni sebagai berikut: 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok.
36
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturanaturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.32 b. Perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan barang barang tertentu pada dasarnya sama halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu: 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang di peroleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; 2) Dalam hal pemidanaan karna kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
32
Amir Ilyas, Op. Cit. Hal.116
37
3) Perampasan
dapat
dilakukan
terhadap
orang
yang
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah atas barangbarang yang telah disita. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barangbarang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar, kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan. c. Pengumuman putusan hakim Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang berbunyi : “Apabila hakim memerintahkan agar putusan di umumkan berdasrkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”
38
Hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yang diatur dalam KUHP, diantaranya adalah terhadap kejahatan-kejahatan sebagai berikut :33 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barangbarang keperluan angkatan perang dalam waktu perang. 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau kesehatan dengan sengaja atau karna alpa. 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati. 4) Penggelapan. 5) Penipuan. 6) Tindakan merugikan pemiutang.
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
Hal hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif,
33
Ibid. Hal.117
39
bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat(1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa : 34 Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan
34
Lilik Mulyadi. 2007 Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal.193-194
40
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya. Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan
bahwa
dalam
penjatuhan
pidana
hakim
wajib
mempertimbangkan hal-hal berikut:35 a. Kesalahan pembuat tindak pidana; b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. Cara melakukan tindak pidana; d. Sikap batin pembuat tindak pidana; e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; i.
Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;
j.
35
Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta:Sinar Grafika. Hal.91
41
Menjadi hakim merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan ataukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal. Maka dari itu seorang hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah dari rakyat. 1. Alasan yang Meringankan Pidana Alasan peringanan pidana yang terdapat dalam KUHP adalah, sebagai berikut : a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy) berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Jika hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.” b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan. Berdasarkan pasal 57 ayat(1) KUHP, yang berbunyi :
42
“maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga dari pembantu” Hal-hal yang memperingan pidana juga terdapat dalam rancangan KUHP nasional yang berbunyi sebagai berikut : Pidana diperingan dalam hal : a. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 (duabelas) tahun atau lebih, tetapi masih di bawah 18 (delapan belas) tahun; b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu melakukan terjadinya tindak pidana; c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib; d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana; e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan suka rela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya; f. Seseorang
yang
melakukan
tindak
pidana
karena
kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.
43
2. Alasan yang Memberatkan Pidana Alasan pemberatan pidana berdasarkan KUHP adalah, sebagai berikut: a. Dalam hal concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP yang berbunyi: Pasal 65 (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidan-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Pasal 66 (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan
pidana
atas
tiap-tiap
kejahatan,
tetapi
44
jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepetiga. (2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. b. Dalam hal recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Hal-hal
yang
memberatkan
pidana
juga
terdapat
dalam
rancangan KUHP nasional yang berbunyi sebagai berikut : Pidana diperberat dalam hal : a. Pegawai negri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan,
kesempatan
atau
upaya
yang
diberikan
pidana
dengan
kepadanya karena jabatannya; b. Seseorang
melakukan
tindak
menyallahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara Republik Indonesia; c. Seseorang
melakukan
tindak
pidana
menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
dengan
45
d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun; e. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam; f. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam; g. Tindak pidana dilakukanpada waktu negara dalam keadaan bahaya; h. Terjadinya pengulangan tindak pidana.
46
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kota Makassar, lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Makassar, ditempat
ini
penulis
mengambil
data
berupa
salinan
putusan
No.820/Pid.B/2011/PN.Mks. selain Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. B. Jenis dan Sumber Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder: 1. Data primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. 2. Data skunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data skunder merupakan
47
sumber data penelitian yang diperoleh dengan berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut : 1. Sumber data yang diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakan-perpustakaan kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Contohnya : buku perpustakaan, artikel, aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 2. Sumber data yang
diperoleh dari penelitian lapangan(field
research), yaitu suatu pengumpulan metode dengan cara langsung turun kelapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. Biasanya untuk mendapatkan informasi penulis langsung mendatangi pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara.
48
C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : a. Wawancara Dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait. b. Studi dokumentasi Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan pengadilan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks serta beberapa literatur, buku, koran serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder. D. Analisis Data Data
berupa
putusan
No.820/Pid.B/2011/PN.Mks
Pengdilan
Negeri
Makassar
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk
menjawab permasalahan yang diteliti.
49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam putusan No.820/Pid.B/2011/PN.Mks Suatu tindak pidana dapat menimbulkan suatu kerugian bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari atau yang menjadi sebab
yang
melahirkan
suatu
akibat.
Pada
penjelasan
dengan
menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Bagi
para
pelaku
tindak
pidana
penadahan,
penyebab
dilakukannya suatu delik tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barangbarang curian justru untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan
50
berupa uang, sebagaiman telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam bentuk kasus sebagai berikut : 1. Posisi Kasus Putusan pidana No.820/Pid.B/2011/PN.Mks tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana penadahan yang di lakukan oleh Muhammad Ardi Ananda bin Abd. Gaffar yang pada hari Senin tanggal 14 maret 2011 Pukul 17.00 Wita, bertempat di Hertasning Baru no. 164 Makassar, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yakni membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut : Berawal pada terdakwa Muhammad Ardi Ananda bin Abd. Gaffar ditawarkan motor merk Yamaha V-Xion Warna merah DD 6303 AE dengan harga Rp.6.000.000.,(enam juta rupiah) oleh lelaki Agung dan menurut lelaki Agung bahwa motor tersebut adalah miliknya dan belum lunas dan masih dalam status cicilan dan maksud lelaki Agung akan mengover / mengalihkan cicilan kepada terdakwa dan lelaki Agung mengatakan panjar dulu Rp. 1.000.000.,(satu juta rupiah) dan angsurannya Rp.500.000., /bulannya untuk angsurannya / cicilannya harus dibayarkan melalui lelaki Agung,
tetapi terdakwa baru
51
memberikan uang panjar kepada terdakwa Rp.800.000.,(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000.,(dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar bersamaan dengan angsuran pertama yang jatuh temponya pada tanggal 14 April 2011 dan STNK Motor serta surat peralihan over kredit akan diberikan 2 minggu setelah terdakwa membayar cicilan kata lelaki Agung dan terdakwa pun menyanggupi dan setelah itu terdakwa pun memakai sepeda motor tersebut selama seminggu dan terdakwa belum sempat membayar kepada lelaki Agung terdakwa suadah ditangkap oleh polisi dan pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan motor tersebut adalah motor hasil curian milik korban lelaki Agustinus Sulo alias Agus yang dilakukan lelaki Agung. 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut
Umum
yang
berisi
perumusan
tindak
pidana
yang
didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tinndak pidana. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan
52
tertanggal 19 Mei 2011 dengan Nomor Reg Perkara : PDM682/Mks/Epp/05/2011, telah didakwa sebagai berikut : -
Bahwa ia terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd Gaffar, pada hari senin tanggal 14 Maret 2011, Pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Hertasning Baru no. 164 Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan,
mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
Bahwa berawal ketika terdakwa ditawarkan motor Merk Yamaha VXion
warna
merah
DD
6303
AE
dengan
harga
Rp.6.000.000.,(enam juta rupiah) oleh lelaki Agung (dalam perkara tersendiri) dan menurut lelaki Agung bahwa motor tersebut adalah miliknya dan belum lunas dan masih dalam status cicilan dan maksud lelaki Agung akan mengover / mengalihkan cicilan kepada terdakwa
dan
lelaki
Agung
mengatakan
panjar
dulu
Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) dan angsurannya Rp.500.000.,
53
/bulannya untuk angsuran / cicilannya harus dibayarkan melalui lelaki Agung tetapi terdakwa baru memberikan uang panjar kepada terdakwa Rp.800.000.,(delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000.,(dua
ratus
ribu
rupiah)
akan
terdakwa
bayar
bersamaan dengan angsuran pertama yang jatuh temponya pada tanggal 14 April 2011 dan STNK Motor serta surat peralihan over kredit akan diberikan 2 minggu setelah terdakwa membayar cicilan kata leaki Agung dan terdakwa pun menyanggupi dan setelah itu terdakwa pun memakai sepeda motor tersebut selama seminggu dan terdakwa belum sempat membayar kepada lelaki Agung terdakwa sudah ditangkap oleh polisi dan pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan motor tersebut adalah motor hasil curian milik korban lelaki Agustinus Sulo al. Agus yang dilakukan lelaki Agung dan No.Polisinya telah diganti oleh lelaki Agung dari No.Polisi 3820 AR menjadi No.Polisi yang palsu yaitu 6303 AE. 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan tunggal yang didakwakan
54
kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dengan Unsur-unsur sebagai berikut : 1. Barang Siapa Yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Muhammar Ardi Ananda bin Abd. Gaffar seorang laki-laki yang sehat dalam hal mana terdakwa sadar akan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa membenarkan identitasnya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik
keuntungan,
menjual,
menyewakan,
menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternative, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli (satu) unit sepeda Motor
55
YAMAHA V-XION Warna merah seharga Rp.6.000.000 dengan menyicil Motor tersebut dari lelaki Agung yang lebih dulu mengambil
barang
milik
saksi
korban
tersebut
tanpa
sepengetahuan atau seizin dari korban sebagai pemiliknya. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur “membeli” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan terdakwa sendiri serta barang bukti persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah membeli satu unit sepeda Motor YAMAHA V-XION Warna merah seharga Rp.6.000.000 dibayar cicil dengan uang muka Rp.1.000.000 tanpa STNK, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Berdasarkan Fakta Hukum diatas, maka unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum. Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Ardi Ananda bin Abd. Gaffar, maka Penuntut Umum mengajukan
56
kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan antara lain sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penadahan” menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha VI-XION warna merah DD 6303 AE Nomor Mesin : 3CI-042603, dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000- (seribu rupiah). 4. Amar Putusan Dalam perkara ini, setelah Hakim memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Hakim memutuskan :
57
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan; 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (unit) sepeda motor merk YAMAHA VI-XION warnah merah DD 6303 AE Nomor mesin : 3CI042603 dikembalikan kepada yang berhak; 6. Membebani terdakwa untuk membayar biya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah); Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa
yang
menjadi
menjatuhkan putusan.
pertimbangan
Majelis
Hakim
dalam
58
Hal-hal yang dapat meringankan tersebut adalah sebagai berikut : -
Terdakwa belum pernah dihukum;
-
Latar belakang terdakwa dan peranan dalam keluarga;
-
Itikad terdakwa;
-
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut; Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sebagai
berikut : -
Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada orang lain;
-
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
5. Komentar Penulis Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Maxi Sigarlaki, SH.MH. yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi mejelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 480 ayat (1) tentang penadahan. Setelah memeriksa
segala
fakta-fakta yang
terungkap
di
persidangan
kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480
59
ayat (1) tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa
yang
menjadi
pertimbangan
Majelis
Hakim
dalam
menjatuhkan putusan. Lebih lanjut menurut Maxi Sigarlaki, SH.MH. seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan. Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim, namun penulis akan mengomentari putusan No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau belum. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP (Kitab Undangundang
Hukum
Acara
Pidana),
yaitu
telah
diberi
tanggal,
ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
60
agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan tunggal sebab berisikan satu jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa, yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan perbuatan yakni membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku
Tindak
Pidana
Penadahan
Dalam
Putusan
No.
820/Pid.B/2011/PN.Mks. 1. Pertimbangan Hukum Hakim Hakim sebelum memutus suatu
perkara memperhatikan
dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif
seseorang
dapat
dipidana,
hasil
laporan
pembimbing
kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan Hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :
61
1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Penadahan” menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Ardi Ananda Bin Abd. Gaffar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (unit) sepeda motor merk Yamaha VI-XION warna merah DD 6303 AE Nomor Mesin : 3CI042603, dikembalikan kepada yang berhak. 4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000- (seribu rupiah). Hal-hal yang menjadi pertembangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah : 1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 480 K-1 KUHP; 2. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa
Penuntut
Umum,
atas
pertanyaan
majelis
terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut ;
62
3. Hakim
mempertimbangkan
terdakwa
dipersidangan
telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya; 4. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan : a. Saksi Agustinus Sulo (Korban) -
Bahwa benar pada hari rabu tanggal 02 maret 2011, sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jl. Daeng tata depan toko ultradisc telah terjadi pencurian motor Yamaha VI-XION Warna merah milik saksi Agus yang tidak diketahui siapa pencurinya namun pada saat ditemukan telah berada pada terdakwa Muhammad Ardi Ananda;
-
Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa diketahui melakukan tindak pidana penadahan;
-
Bahwa benar yang membeli barang-barang milik saksi tersebut dari Lk. Agung dan Lk. Randy adalah terdakwa;
-
Bahwa benar sebelum motor hilang, motor tersebut dalam keadaan terparkir di depan ultra disc sekitar pukul 20.00 wita
63
setelah saksi keluar bersama dengan istrinya motor tersebut sudah tidak ada; -
Bahwa benar Lk. Agung dan Lk. Randy mengambil barangbarang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemiliknya;
-
Bahwa
benar
barang
bukti
yang
diperlihatkan
di
persidangan; -
Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di dalam BAP;
b. Saksi Agung Lukman Hakim -
Bahwa benar pada hari rabu tanggal 02 maret 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jl. Daeng tata depan ultra disc telah terjadi
pencurian motor Yamaha VI-XION warna
merah milik saksi Agus; -
Bahwa benar saksi melakukan pencurian motor bersama Lk. Randy
-
Bahwa saat saksi melakukan pencurian motor bersama Lk. Randy tidak diketahui pemiliknya dan atau tidak minta izin kepada pemiliknya;
-
Bahwa benar saksi setelah motor tersebut dicuri kedua pelaku mengganti Nomor polisi asli dengan nomor polisi atau DD yang lain yakni DD 6303 AE;
64
-
Bahwa benar pada saat motor tersebut saksi jual kepada terdakwa seharga Rp.6.000,000. Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian diluar makassar.
c. Saksi Randy Agustinus Reppie -
Bahwa benar pada hari rabu tanggal 02 maret 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jl. Daeng tata depan ultra disc telah terjadi
pencurian motor Yamaha VI-XION warna
merah milik saksi Agus; -
Bahwa
benar
melakukan
pencurian
motor
VI-XION
berwarna merah bersama Lk. Agung -
Bahwa saat saksi melakukan pencurian motor bersama Lk. Agung tidak diketahui pemiliknya dan atau tidak minta izin kepada pemiliknya;
-
Bahwa benar saksi setelah motor tersebut dicuri kedua pelaku mengganti Nomor polisi asli dengan nomor polisi atau DD yang lain yakni DD 6303 AE;
-
Bahwa benar pada saat motor tersebut saksi jual kepada terdakwa seharga Rp.6.000,000. Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut hasil curian diluar makassar.
-
Bahwa benar saksi menjelaskan baru satu kali menjual motor curian kepada Lk. Muhammad Ardi Ananda.
65
5. Hakim
mempertimbangkan
karena
terbukti
bersalah
maka
terdakwa akan dijatuhi pidana yang di pandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : a. Hal-hal yang memberatkan : -
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
-
Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
b. Hal-hal yang meringankan; -
Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
-
Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya;
-
Terdakwa
menyadari
kesalahannya
dan
menyesali
perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; -
Terdakwa masih berusia muda dan bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dalam masyarakat;
2. Analisis Penulis Putusan Hakim sepatutnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan
66
menjadi permasalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum
pemidanaan
yang
diancamkan
dalam
pasal
yang
bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. Terhadap perkara No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks Majelis Hakim sebelum
menjatuhkan
putusan
melakukan
pertimbangan-
pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Mjelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan para saksi, keterangan
67
terdakwa,
dan
dipersidangan.
barang Pada
bukti
dasarnya
yang
diajukan
fakta-fakta
dan
dalam
diperiksa
persidangan
berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut. Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah
subjek
hukum
yang
mampu
bertanggungjawab
atas
perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatanya tersebut. Pada perkara Nomor 820/Pid.B/2011/PN.Mks ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”.
68
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan: 1.
Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penadahan dalam perkara putusan nomor 820/Pid.B/2011/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 480 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, namun menurut penulis tuntutan yang dibelikan jaksa penuntut umum kurang tepat karena sangat tidak sebanding dengan akibat
yang
ditimbulkan dari delik
yang
dilakukannya tersebut. 2.
Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku dalam perkara pidana penadahan dalam putusan
nomor
berdasarkan terdakwa,
820/Pid.B/2011/PN.Mks
penjabaran
dan
alat
keterangan
bukti
serta
telah
sesuai
saksi-saksi,
terdapatnya
karena
keterangan
pertimbangan-
69
pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim. B. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah : 1. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu didampingi oleh penasehat hukum. 2. Aturan hukum di indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya serta agar semua perbuatan yang meresahkan mesyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas. 3. Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi denngan surat/nota bukti pembelian. 4. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana.
70
DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami, 2010. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. _____________.2002. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo. Ilyas, Amir, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta : Rangkang Education. Kanter E.Y dan Sianturi, S.R. 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta Storia Grafika. Marpaung, Leden, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Mulyadi, Lilik, 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Modjatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta. Waluyo, Bambang, 2000. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : PT. SInar Grafika. Zainal Abidin Farid, Andi : 2010. Hukum Pidana I, Jakarta : Sinar Grafika.
71
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ..........................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................
ii
ABSTRAK ..........................................................................................
iii
DAFTAR ISI .......................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................................
1
D. Latar Belakang Masalah ..................................................
1
E. Rumusan Masalah ..........................................................
3
F. Tujuan Kegunaan dan Penelitian ....................................
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................
6
E. Tindak Pidana .................................................................
6
3. Pengertian Tindak Pidana ..........................................
6
4. Unsur-unsur Tindak Pidana .......................................
11
F. Tindak Pidana Penadahan ..............................................
19
3. Pengertian Tindak Pidana Penadahan .......................
19
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan ....................
21
G. Teori Pemidanaan dan Jenis Pedana ..............................
23
3. Teori Pemidanaan ......................................................
23
4. Jenis-jenis Pemidanaan .............................................
27
H. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana ...........
38
BAB III METODE PENELITIAN ........................................................
46
E. Lokasi Penelitian .............................................................
46
F. Jenis dan Sumber Data ...................................................
46
G. Teknik Pengumpulan Data ..............................................
48
H. Analisis Data ...................................................................
48
72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................
49
C. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan No.820/Pid.B/2011/ PN.Mks ............................................................................
49
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penadahan dalam Putusan No.820/Pid.B/2011/ PN.Mks ............................................................................
60
BAB V PENUTUP ............................................................................
68
C. Kesimpulan .....................................................................
68
D. Saran ..............................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA
