PN

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot)

(Jurnal)

Oleh: Heri Wijaya Sairat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2015

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot) Heri Wijaya Sairat, Eko Raharjo, A. Irzal Fardiansyah. Email: [email protected].

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan keadilan dalam putusan hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan nara sumber, yaitu hakim, jaksa dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a) Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandungdengan terdakwa Zakarsih adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b) Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim selama 16 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- dapat dikatakan adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Kata kunci: pertimbangan hukum, hakim, pelaku perkosaan, orang tua

ANALYZING THE JUDICIAL CONSIDERATION AGAINST RAPE CRIMINAL ACT CONDUCTED BY BIOLOGICAL PARENTS (Verdict Study No. 222/Pid.Sus/2014/PN.Kot)

Heri Wijaya Sairat, Eko Raharjo, A. Irzal Fardiansyah. Email: [email protected].

ABSTRACT

The aims of this research were to find out the judicial consideration against rape criminal act conducted by biological parents and the justice in judicial decision. The methods used in this research were normative and empirical juridical approach. The data obtained from literature study and interviews to the respondents namely judge, prosecutors, and criminal law lecturer Faculty of law university of Lampung. The result and discussion of this research showed that: a) the judicial consideration against rape criminal act conducted by biological parents to the defendant Zakarsih was based on the statements of each correspond witnesses, statements of defendant and the evidences revealed in the court, so that the judge argued that the defendant act has fulfilled elements of article 81 paragraph 1 and article 82 of law no. 23, 2002 about child protection, b) the decisions that dropped by Kota Agung court judge seen by criminal threat perspective of law no. 23, 2002 about child protection namely 15 prison years, and the judicial decisions was 16 prison years and fines 200.000.000. It can be said that it has been fair and in accordance to the defendant act. Keywords: Judicial Consideration, the judge, rape perpetrators.

1

I. PENDAHULUAN Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan. Anak kerap kali menjadi korban tindak pidana pencabulan atau perkosaan dan tak jarang pula yang menjadi pelakunya adalah orang dekat dari korban itu sendiri. Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki. 1

Perkosaan dapat menimbulkan dampat negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbanya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. 2 Sementara itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini tidak sama antara satu korban dengan korban

1

Haryanto. Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 13

2

Koesnadi. Seksualitas dan Alat Kontrasepsi. (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm. 38

2

yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat perkosaan, maupun hubungan antara pelaku dengan korban. 3 Dampak psikologis yang dialami oleh korban berkaitan dengan upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama.4 Pelaku perkosaan saat ini tidak hanya berasal dari orang jauh, akan tetapi sudah banyak dilakukan oleh orang dekat atau keluarga korban. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus pada perkara dengan Tersangka Zakarsih bin Sobirin. Tersangka Zakarsih dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif 3

Hayati, E. N. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 29 4 Ibid.

dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah, yaitu klasifikasi, editing, interpretasi dan sistematisasi. Data yang diolah dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Karakteristik Responden Peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang tua, peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari hakim, jaksa dan akademisi bidang hukum pidana, yaitu: 1. Yudith Wirawan, S.H., M.H. selaku Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Kota Agung; 2. Mahendra P.K.P, S.H., M.H. selaku Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Kota Agung 3. Rade Satya P., S.H., M.H. selaku Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Agung; dan 4. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Akademisi Hukum Pidana

3

Fakultas Hukum Lampung.

Universitas

B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Orang Tua Kandung Seorang pelaku tindak pidana agar dapat dijatuhi pidana, perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkret. Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. 5 Berikut akan diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan terdakwa Zakarsih bin Sobirin M. dalam perkara Nomor No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot: 1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

5

Masruchin Ruba’i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (IKIP Malang: Malang, 1994), hlm. 63.

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan. 2. Terdakwa Sebagai Pertimbangan Hakim

Dasar

Mengenai pertimbanganpertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, berpendapat bahwa: a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa: 1) bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 2) bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap kedua anak kandungnya sehingga salah satu anaknya yang bernama Herawati binti Zakarsih hamil dan telah melahirkan anak; dan 3) bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap saksi korban Herawati dan Liana. b. Hal yang meringankan terdakwa: 1) terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

4

3. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksisaksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka majelis hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk

melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.” Selain itu, Terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan kedua. Menurut majelis hakim, Terdakwa harus dinayakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.” Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan. Lebih lanjut majelis hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan hanya sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa, tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna, yang secara langsung berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat. Berdasarkan barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum hukum yang telah terungkap di

5

persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Zakarsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zakarsih dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda pidana tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan penjara. Putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar RP 200.000.000,00. Rade Satya yang mengatakan bahwa putusan itu sudah tepat diberikan kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beretika terhadap dua anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Tindakan terdakwa juga menimbulkan trauma dan

merusak masa depan kedua anak perempuannya itu.6 Yudith Wirawan mengatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan faktafakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sudah layak mendapatkan pidana penjara selama 16 tahun. Terdakwa Zakarsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut kepada 2 (dua) anak kandungnya. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar normanorma agama dan sosial budaya yang ada di masyarakat.7 Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasardasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak 6 7

Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2015 Hasil wawancara tanggal 11 Mei 2015

6

diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Dari pandangan praktisi hukum, Maroni mengatakan di dalam Pasal 52 KUHP dapat dijadikan rujukan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam lingkup jabatan atau kekuasaan pidananya dapat diperberat, sama halnya dengan orang tua yang seharusnya melindungi anaknya akan tetapi melakukan tindak pidana khusus pemerkosaan atau pencabulan, pidananya dapat diperberat.8 Maroni mengatakan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana 16 tahun penjara kepada terdakwa sudah tepat dan layak untuk diterimanya sebagai balasan yang harus diterima akibat perbuatannya. Hal ini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatannya bertentangan dengan norma agama, norma sosial yang ada di dalam masyarakat.9 8 9

Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2015 Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2015

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat. Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan

7

keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. C. Keadilan dalam Putusan Hakim terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung Anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana, tidak diperlakukan sama dengan pelaku sebagai tersangka atau terdakwa atau terpidana yang telah diatur hakhaknya dalam KUHAP. Anak perempuan sebagai korban perkosaan mengalami penderitaan immaterial atau penderitaan non fisik berupa trauma. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undangundang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. 10 Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.11 Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan 10

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104 11 Ibid.

8

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 68 A Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan ketentuatan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 68A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, maka peluang hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peluang hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hukum pidana dikenal adanya keadilan restoratif yang pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana. Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsiasumsi sebagai berikut: a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat; b. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan; c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal; d. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus; e. Kerjasama di antara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat

9

dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya. f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak. 12

Zakarsih sudah tepat dan adil serta setimpal dengan apa yang telah dilakukannya karena hakim telah menjatuhkan pidana di atas 2/3 tuntutan penuntut umum dimana Zakarsih dituntut pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 15 200.000.000,00.

Berkaitan dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Zakarsih, yaitu selama 16 tahun pidana penjara, menurut Mahendra bahwa putusan tersebut apabila dilihat dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah memenuhi rasa keadilan. 13

Berdasarkan pandangan akademisi, Maroni menyatakan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 16 tahun pidana penjara dan denda Rp 200.000.000,00 relatif dapat dikatakan adil dilihat dari putusan hakim dan tuntutan penuntut umum serta undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.16

Yudith Wirawan mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan lainnya, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana selama 16 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 kepada terdakwa Zakarsih sudah tepat dan dapat dikatakan sudah memenuhi rasa keadilan, karena pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa sudah cukup berat dan tentunya dapat memberikaan efek jera kepada terdakwa dan memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tiidak melakukan perbuatan yang sama.14 Rade Setya mengatakan bahwa dijatuhkannya putusan 16 tahun pidana penjara dan denda Rp 200.000.000,00 kepada terdakwa 12

G. Widiartana. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 33 13 Hasil wawancara tanggal 6 Mei 2015 14 Ibid.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.17 Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. 18 15

Hasil wawancara tanggal 11 Mei 2015 Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2015 17 Ahmad Rifai. Op.Cit. hlm. 94 18 Nanda Agung Dewantara. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu 16

10

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada halhal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 19 Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut: a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya; b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari; c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana Masalah Perkara Pidana. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm 50. 19 Ahmad Rifai. Op.Cit. hlm. 110

sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya; d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.20 Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan

20

Ibid. hlm 111

11

bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 21 Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undangundang. Suatu sanksi yang berupa pidana dapat menjadi keras sekali dirasakan yang terkadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang beberapa tahun lamanya, dan ada kalanya kemerdekaan yang dirampas tersebut mempunyai arti besar terhadap sisa hidup orang yang dikenainya. 22 Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal sehingga putusannya mempunyai dampak menjerakan (special deterrent effect), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect).23 Berdasarkan pendapat di atas, menurut Peneliti putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan 21

Roeslan Saleh. Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Bara, 1983), hlm. 176 22 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002), hlm. 24 23 Ibid. hlm. 25

Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim dapat dikatakan adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusannya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama. III. SIMPULAN Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung, yaitu berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa memberikan

12

keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksisaksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim dapat dikatakan adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusannya ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang sama. IV. DAFTAR PUSTAKA Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta Dewantara, Nanda Agung. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana. Aksara Persada Indonesia, Jakarta

Haryanto. 1997. Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita. Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Hayati, E. N. 2000. Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender. Rifka Annisa, Yogyakarta Koesnadi. 2001. Seksualitas dan Alat Kontrasepsi. Usaha Nasional, Surabaya Rifai,

Ahmad. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta

Ruba’i, Masruchin. 1994. Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia. IKIP Malang, Malang Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Bara, Jakarta Widiartana, G. 2009. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta