Pn

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMALSUAN KETERANGAN PERNIKAHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk) Diah Saputri Kusuma Tuti, Kristiyadi

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindakan terdakwa menolak keterangan saksi dalam persidangan serta pertimbangan Hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan keterangan pernikahan sesuai dengan KUHAP seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk dalam Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Pernikahan dengan Terdakwa Bagus Putro Prabowo Bin Jorianto melakukan tindak pidana melangsungkan perkawinan yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 279 (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa membantah keterangan saksi di persidangan dan keterangan terdakwa itu diterima oleh hakim dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dengan tambahan bukti surat. Pengambilan putusan oleh hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP sekurangkurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tidak benar-benar terjadi dan terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini. Kata kunci: Terdakwa, Hakim, Pemalsuan Keterangan Pernikahan. Abstract This research aims to examine and answer issues about the defendant’s action in rejecting the testimony of witnesses and the consideration of Nganjuk’s district court judge in examining and deciding the case of forgery wedding information in accordance with KUHP which set out in the number of decision: 43/ Pid.B/2015/Pn.Njk. The method of this research is a normative legal research. Source of this research is from legal materials such as the primary law and the secondary law. Based on the decision of Nganjuk’s district court number: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk in criminal actsof counterfeiting marriage information with the defendant Bagus Putro Prabowo bin Jorianto commiting a crime doing merriage, which the merriage from the other side it will be a legitimate impediment for others if it will remarry as stipulated in article 279 (1) 2nd KUHP. This research concluded that the defendant denied testimony of the defendant was used as a basic consideration in judgement with adittional evidence valid evidence which gained convidance that the criminal offense is not the real case, and the defendant is not guilty in this case. Keywords: A. PENDAHULUAN Sumber utama Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana dikenal dalam praktek dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan KUHAP. Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil,

Verstek Volume 4 No. 3 Desember 2016

yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara ....

17

Perbedaan yang fundamental dari KUHAP adalah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam segala tingkat pemeriksaan perkara. Sebagai bukti bahwa KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, didalam KUHAP tepatnya pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 diatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukannya yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/ terdakwa dalam KUHAP telah ditempatkan dalam posisi his entity and dignity as a human being, yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (Yahya Harahap, 2006: 2). Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini senada dengan pandangan Paul R. Dubinsky dalam tulisannya yang mengatakan “Like the harmonization of procedural law, the movement

meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisatur”. Menempatkan tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri (Bambang Tri Bawono, 2011:559). Asas persamaan kedudukan di hadapan pokok dari konsepsi HAM, juga dikenal elemen lainnya, yaitu asas peradilan yang berimbang (fair trial). Pengaturan kedua asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum menjadi tolok ukur sejauh mana HAM dijamin dan ditegakkan dan kedua asas ini saling mempengaruhi. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas

Hak untuk menyiapkan pembelaan. Dalam KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum dan penasihat hukum tersebut dapat berbicara dengan tersangka atau terdakwa tanpa didengar oleh penyidik atau aparat hukum lainnya (within sight not within hearing). 3. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang yang bebas, tidak memilih (impartiality), dan jujur (fair trial). Pada hakekatnya perlindungan hak tersangka /terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana. KUHAP telah

hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta LP untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan (O.C Kaligis, 2013: 105-106). Diantara hak-hak terdakwa/tersangka, terdapat hak untuk mengingkari atau membantah keterangan saksi. Yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa diminta pendapatnya mengenai keterangan para saksi tersebut sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP, “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Sehingga terhadap keterangan para saksi, terdakwa bisa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atau sebaliknya keberatan dan membantah keterangan para saksi. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekuensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul merupakan konklusi dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

18 Verstek Volume 4 No. 3 Desember 2016


(harmonisasi hukum prosedural, gerakan untuk memajukan hak asasi internasional) (Paul R. Dubinsky, 2005: 225). Disamping hak-hak tersangka/terdakwa didalam KUHAP juga diatur beberapa asas-asas yang mendasari keberlakuan KUHAP. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan salah satu penerapan pentingnya menjunjung Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana. Selain asas praduga tak bersalah (presumption of innocent), dalam KUHAP diatur juga hak tersangka dan terdakwa lainnya, yaitu (Yahya Harahap, 2006: 3): 1. Persamaan hak dan kedudukan serta the law). Tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat, golongan dan lainnya (entitlrd 2.

Landasan hakim dalam pengambilan putusan tersebut sesuai dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kejahatan Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan tentang asal usul suatu pernikahan. Kejahatan tentang asal usul suatu pernikahan diatur didalam BAB XIII KUHP. Salah satu kasusnya adalah perkara pemalsuan keterangan pernikahan dengan terdakwa Bagus Putro Prabowo Bin Jorianto. Kasus ini berawal dari perkenalan Bagus Putro Prabowo bin Jorianto dengan Gracesabella May Marlina yang berlanjut ke hubungan pacaran dimana saat itu status Gracesabella May Marlina masih sebagai istri sah Lukas Deny Wijaya dan saat itu sudah pisah ranjang dengan suaminya tersebut secara gereja dan belum sah bercerai secara hukum. Selanjutnya Bagus Putro Prabowo dan Gracesabella May Marlina melanjutkan hubungan mereka sampai ke perkawinan dan pada saat menikah GRACESABELLA MAY MARLINA berstatus perawan (belum menikah) dan beragama Islam. Atas pernikahan tersebut telah terbit Kutipan Akta Nikah Nomor: 715/95/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kab. Nganjuk. Pada saat BAGUS PUTRO PRABOWO melangsungkan pernikahan dengan GRACESABELLA MAY MARLINA, status GRACESABELLA MAY MARLINA belum bercerai dengan suaminya yang bernama LUKAS DENY WIJAYA dan perceraian antara GRACESABELLA MAY MARLINA dengan LUKAS DENY WIJAYA baru diputus pada tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana putusan No. 02/Pdt.G/2013/PN.Ngw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi. Ketika melangsungkan pernikahan tanggal 25 Desember 2007 GRACESABELLA MAY MARLINA dan LUKAS DENI WIJAYA masih terikat perkawinan yang sah, walaupun saat itu telah ada kesepakatan pisah ranjang/pisah rumah sebagaimana surat pernyataan pisah ranjang yang dibuat di hadapan Pendeta Silas Sumitro, dengan masih adanya ikatan perkawinan antara GRACESABELLA MAY MARLINA dengan LUKAS DENY WIJAYA sehingga merupakan penghalang bagi GRACESABELLA MAY MARLINA untuk melakukan perkawinan lagi, walaupun BAGUS PUTRO PRABOWO mengetahui hal tersebut ia tetap melakukan perkawinan dengan GRACESABELLA MAY MARLINA.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama b aga i man a t in da kan t e rda kw a men ol ak keterangan saksi dalam persidangan? Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan keterangan pernikahan sesuai dengan KUHAP?



B. METODE PENELITIAN Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan meguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Disinilah masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach). Di dalam pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).. C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Tindakan terdakwa menolak keterangan saksi dalam persidangan Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Bambang Waluyo, 2000:35-36). Menyimak perumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut terpidana dan

19

narapidana. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995). Menurut p enjel asan d iat as, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti atau keadaan yang nyata atau fakta, oleh karena itu orang tersebut (Yahya Harahap, 2012:331) : 1) Harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik; 2) Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim; 3) Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak-hak itu meliputi sebagai berikut (Andi Hamzah, 2010: 69-71) : 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3)). 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahsa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b). 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (Pasal 52). 4) Hak untuk mendapat Juru Bahasa (Pasal 53 ayat (1)). 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). 6) Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk meng-


hubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)). 8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58). 9) Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60). 10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61). 11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62). 12) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengunjungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63). 13) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65). 14) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68). 15) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1)). 16) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Diantara hak-hak terdakwa/tersangka, terdapat hak untuk membantah keterangan saksi. Yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa diminta pendapatnya mengenai keterangan para saksi tersebut sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP, “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Sehingga terhadap keterangan para saksi, terdakwa bisa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atau sebaliknya keberatan dan membantah keterangan para saksi. Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut :


a)

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pegakuan, ataupun pengakuan sebagaian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Me n g en a i ke ku a t a n p em bu k t i an keterangan terdakwa, bahwa seperti alat bukti yang lainnya untuk menemukan kebenaran materiil maka harus memenuhi Pasal 183 KUHAP, yaitu paling tidak harus memenuhi batas minimum pembuktian dengan 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menjelaskan, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, maka dengan ini hakim tidak terikat pada nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa atau menyingkirkan kebenaran yang terkandung didalamnya, karena segala sesuatunya harus ada alasan yang logis yang bisa diterima oleh hakim. Paling tidak dalam suatu tindak pidana selain keterangan terdakwa harus ada satu alat bukti lain yang mendukung sehingga hakim dapat mengambil putusan, selain itu dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim atas tindak pidana tersebut bahwa terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang ditujukan padanya.


Pasal 164 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Saat pemeriksaan dalam sidang, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan dan berhak untuk membantah atau menyangkal keterangan saksi-saksi yang memberatkan (a charge). Terdakwa juga berhak membenarkan keterangan saksisaksi yang yang meringankan terdakwa atau sering disebut saksi ”A de charge”. Saksi yang meringankan terdakwa ini merupakan saksi yang bisa dihadirkan dengan persetujuan terdakwa atau penasehat hukum. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum. Salah satu jalan terdakwa untuk membela diri yang harus diperhatikan oleh hakim adalah hak mengajukan barang bukti yang meringankan dan memberikan keterangan terdakwa di muka persidangan sebagai alat bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”. Selain itu menurut Pasal 164 ayat (1) KUHAP, terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan di muka sidang. Sikap hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, adalah een objektieve beoordeling van een objektieve positie, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Seperti halnya adagium “audio alteram partem”, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Sesuai kode etik hakim, maka


21

ada sejumlah pegangan tingkah laku yang harus menjadi pedoman hakim. Salah satunya, semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair heraring) (H. Dudu Duswara Machmudin, 2006: 51). 2.

Pe rtim ba ngan H a kim pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan keterangan pernikahan sesuai dengan KUHAP Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004 : 140). Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang halhal sebagai berikut : a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal; b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan; c) Adanya semua bagian dari petitum Penuntut harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Mukti Arto, 2004 : 142). Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Lilik Mulyadi , 2007:193). Ada beberapa jenis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu :


a)

b)

Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh UndangUndang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan Non Yuridis Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan

Pada perkara pemalsuan keterangan pernikahan Nomor: 43/Pid.B/2015/Pn.Njk. dengan Terdakwa BAGUS PUTRO PRABOWO bin JORIANTO, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan terdakwa BAGUS PUTRO PRABOWO bin JORIANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan terhadap Terdakwa adalah Pasal 183 KUHAP yaitu segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa dalam putusannya. Pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya. Setelah melalui berbagai pemeriksaan dan mempertimbangkan berbagai hal, maka terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun telah secara sah dan meyakinkan Hakim bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu : 1) Barangsiapa 2) Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu Pertimbangan Hakim dalam Perkara ....

Menimbang bahwa suatu kejahatan melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, menurut Pasal ini, maka : Ad.1. Unsur “Barangsiapa” Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan. Dalam persidangan terungkap bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum. Ad.2. Unsur “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” Bahwa Unsur “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” memiliki maksud adalah bahwa terdakwa melakukan atau mengadakan perkawinan dengan seseorang, sedangkan seseorang tersebut mempunyai perkawinan lain yang menjadi penghalang bagi terdakwa melakukan atau mengadakan perkawinan di atas dan terdakwa haruslah mengetahui adanya penghalang perkawinan tersebut. Bahwa dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya telah diketahui bahwa saksi GRACESABELLA MAY MARLINA pada awalnya menikah dengan saksi LUKAS DENY WIJAYA pada tanggal 21 September 1998 di Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 13/KK/CS/1998, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Jawa


Timur. Selanjutnya saksi GRACESABELLA MAY MARLINA dan saksi LUKAS DENY WIJAYA sepakat untuk pisah ranjang/pisah rumah, sebagaimana Surat Kesepakatan Pisah Ranjang-Pisah Rumah, pada tanggal 12 Februari 2006. Pada t ahun 2006 terdakwa kemudian kenal dengan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA, oleh karena sama-sama menggemari tanaman dan bunga dan pada tahun 2006 terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA kemudian menemui saksi LUKAS DENY WIJAYA di Ngawi dan menyampaikan keinginannya untuk menikah. Saksi LUKAS DENY WIJAYA kemudian menyetujuinya dan menyerahkan Surat Kesepakatan Pisah Ranjang-Pisah Rumah, tertanggal 12 Februari 2006 sambil menunggu proses perceraian secara hukum negara. Awal tahun 2007 terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA melangsungkan pernikahan siri secara agama Islam, dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, di Desa Cepoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dimana yang menjadi penghulunya adalah saksi SABARUDIN. Pada hari Selasa, tanggal 25 Desember 2007, saksi GRACESABELLA MAY MARLINA dan terdakwa melangsungkan perkawinan di rumah terdakwa di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 715/95/XII/2007, tertanggal 25 Desember 2007. Pada waktu menikah dengan terdakwa, saksi GRACESABELLA MAY MARLINA masih terikat perkawinan dengan saksi LUKAS DENY WIJAYA. Perkawinan antara saksi GRACESABELLA MAY MARLINA dan saksi LUKAS DENY WIJAYA putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi, No. 02 / Pdt . G/ 2 013 / PN. NG W, t an gg al 13 Maret 2013. Bahwa terdakwa mengajukan pembatalan atas perkawinannya dengan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA ke Pengadilan, yang mana Pengadilan Agama Nganjuk melalui putusannya No. 1264/Pdt.G/2013/PA.NGJ, tanggal 21 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 22 Juli 2014, pada pokoknya menyatakan membatalkan perkawinan terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria


23

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Be rd asa rka n u rai an pa sa l-p as al tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dapat dianggap sebagai perkawinan yang resmi (termasuk beserta segala konsekuensinya) adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masingmasing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan dan pemberlakuan pembatalan perkawinan tersebut berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986:2). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara terdakwa dan saksi G R A C E S A B E L L A M AY M A R L I N A , sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 715/95/ XII/2007, tertanggal 25 Desember 2007 adalah dianggap tidak ada secara hukum karena telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan demikian maka sub unsur “Mengadakan perkawinan” dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena terdakwa dibebaskan maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, sudah seharusnya hak


terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. P e rk a r a p e m a l s u a n k e t e r a n g a n pernikahan putusan Nomor: 43/Pid.B/2015/ Pn.Njk dengan terdakwa BAGUS PUTRO PRABOWO bin JORIANTO telah membantah dan menyangkal keterangan saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan pendapatnya tentang keterangan yang diutarakan oleh saksi. Dalam persidangan, terdakwa telah membantah dan menyangkal keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang, dan terdakwa juga telah mengajukan alat bukti surat yang meringankan dengan maksud mendukung keterangan terdakwa sehingga dapat membenarkan dan meringankan bahkan membebaskan terdakwa dari tuntutan. Sesuai dengan penyangkalan terdakwa yang disandarkan pada penafsiran Pasal 164 ayat (1) KUHAP, artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan atau pengakuan saksi dapat saja dibantah atau ditolak oleh terdakwa sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang. Keterangan terdakwa yang menyangkal keterangan saksi di persidangan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Implikasi penyangkalan terdakwa dalam kasus ini dapat dijadikan sebagai suatu penilaian oleh hakim. Terdakwa menyangkal atau mengingkari bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa saksi GRACESABELLA MAY MARLINA dan saksi LUKAS DENY WIJAYA belum bercerai secara hukum negara pada waktu terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA sudah menikah dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kemudian mengajukan pembatalan atas perkawinannya dengan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA ke Pengadilan, yang mana Pengadilan Agama Nganjuk melalui putusannya No. 1264/Pdt.G/2013/PA.NGJ, tanggal 21 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 22 Juli 2014, pada pokoknya menyatakan membatalkan perkawinan terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA. Penyangkalan terdakwa dalam kasus ini diterima oleh hakim dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut


Umum didalam persidangan tidak diterima oleh hakim, maka implikasi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim, dan dapat menjadi petunjuk dalam menentukan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya dengan penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang ditulis didalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan guna mendapatkan kebenaran materiil dan mendapatkan bukti dengan menghubungkan dengan alat-alat bukti yang sah lainnya yang dihadirkan dalam sidang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dasar pengambilan putusan hakim ini telah mempertimbangkan baik unsur yuridis maupun unsur non yuridis. Perkara pemalsuan keterangan pernikahan dengan terdakwa BAGUS PUTRO PRABOWO bin JORIANTO dari segi yuridis bahwa terdakwa didakwa Pasal 279 ayat (1) Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur yang termaktub dalam salinan putusan perkara pemalsuan keterangan pernikahan nomor: 43/ Pid.B/2015/Pn.Njk yaitu unsur “baragsiapa” yang telah terpenuhi dan unsur “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu” tidak terpenuhi karena perkawinan antara terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 715/95/ XII/2007, tertanggal 25 Desember 2007 adalah dianggap tidak ada secara hukum karena telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga sub unsur “Mengadakan perkawinan” dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian semua unsur dari Pasal 279 (1) Ke-2 KUHP tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Hakim menjatuhkan putusan dengan melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diuraikan Penuntut Umum. Selain itu, hakim juga melihat persesuaian antara fakta-fakta hukum, f akt a-f akt a peri sti wa, da n dip erol eh


petunjuk berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi, dan Surat berupa Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 1264/ Pdt.G/2013/PA.NGJ, tanggal 21 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 22 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan perkawinan terdakwa dan saksi GRACESABELLA MAY MARLINA. Adanya keterangan saksi yang telah dibantah dan disangkal oleh terdakwa ini, telah mempengaruhi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sedemikian tersebut di atas, yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi hal ini sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. D. SIMPULAN 1.

Tindakan terdakwa menolak keterangan saksi dalam persidangan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh terdakwa yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa diminta pendapatnya mengenai keterangan para saksi tersebut sesuai Pasal 164 ayat (1) KUHAP, “Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”. Sehingga terhadap keterangan para saksi, terdakwa bisa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atau sebaliknya keberatan dan membantah keterangan para saksi. Terdakwa selain memberikan keterangan atas kesaksian para saksi di persidangan juga menyampaikan bukti lain yaitu berupa surat untuk memperkuat keterangannya.


25

2.

E.

Pertimbangan Hakim pengadilan negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan keterangan pernikahan telah sesuai dengan KUHAP. Dasar pengambilan putusan hakim ini telah mempertimbangkan baik unsur yuridis maupun unsur non yuridis. Hakim menjatuhkan putusan dengan melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diuraikan Penuntut Umum. Selain itu, hakim juga melihat persesuaian antara fakta-fakta hukum, fakta-fakta peristiwa, dan diperoleh petunjuk berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi,dan alat bukti lain. DAFTAR PUSTAKA

-------------------. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Andi Hamzah. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Dokumentasi Resmi:

Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan.

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 43/ Pid.B/2015/Pn.Njk Jurnal:

Dudu Duswara Machmudin. 2006. Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan. Jakarta: Ikahi. Lilik Mulyadi. 2007. Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. Hukum Islam II. Surakarta: Buana Cipta. Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. O.C Kaligis. 2013. Perlindungan Hukum Atas hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana. Cetakan kedua. Bandung: PT. Alumni. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011. Paul R. Dubinsky. 2005. “Human Rights Law Meets Private Law Harmonization: The Coming Vol. 30, 2005. p. 211.

ALAMAT KORESPONDENSI Diah Saputri Kusuma Tuti Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012112 Jalan Cocak 2 No.29 Solo, Surakarta 57139 HP.08995322490 Email: [email protected]

Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta:

Kristiyadi, S.H., M.Hum Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 195812251986011001 HP.085747310500 Email: -



Pn

Recommend Documents