PN

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMENJARAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NO.203/PID.SUS/2011/PN.SKH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Hukum Terhadap Penganiaayaan Anak Dalam kasus dengan nomor perkara 203/Pid.Sus/2011/PN.SKH adalah perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiaayan anak oleh ayahnya. Ayah selaku Terdakwa ini terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak tirinya. Kejadian ini bermula pada saat korban baru pulang dari pasar dan melihat adiknya yang bernama F sedang berada di dekat ayah selaku Terdakwa. Selanjutnya korban mendekati adiknya dan bermaksud mengajak ke Ibunya. Melihat hal tersebut, Terdakwa kemudian melarang dan yang terjadi sang adikpun diperebutkan oleh Terdakwa dan korban. Karena bermaksud mempertahankan kemauannya, pada akhirnya Terdakwa mencakar dan menusuk tangan kiri korban dengan menggunakan kunci mobil yang dipegangnya.

66 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

67

Akibat perbuatan Terdakwa, anak tirinya mengalami luka lecet 2x2 cm yang diakibatkan benturan benda keras dan tumpul. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 0707/A-6/DIMRED/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh dr. H.A. Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Surakarta Direktur. Ancaman hukuman kekerasan fisik pada pasal 44 Undangundang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karen Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, padahal hukuman yang diberikan bisa saja lebih dari itu. Pada undang-undang perlindungan anak yaitu UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 76C juga dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau serta melakukan kekerasan terhadap anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

68

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP juga dijelaskan mengenai penganiayaan ringan dalam pasal 352 yaitu penganiayaan ringan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaannya maka di pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tujuan dapat dilaksanakannya hukuman terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Fase balasan yaitu suatu hukuman berada ditangan seseorang atas dasar hendak menjaga diri. 2. Fase balasan Tuhan yaitu orang harus menebus kesalahannya dan balasan umum dimana agar seseorang yang berbuat merasa jera dan tidak lagi berani melakukan perbuatan tersebut 3. Fase keilmuan sebagai suatu hukuman yang mempunyai tugas dan tujuan ilmiah yaitu melindungi masyarakat dengan pencegahan Pertimbangan

hakim

dalam

memberikan

putusan-putusan

didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti dan petunjuk lainnya. Berdasarkan alat bukti tersebut ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap persepsinya. Hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan, sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini


69

dilakukan untuk menjaga perbandingan hukuman sehingga selisih hukuman yang diberikan tidak terlalu jauh terhadap sesama kasus. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua kasus akan mendapatkan hukuman yang sama rata. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar masyarakat. Dan yang pasti adalah bahwa setiap yang bersalah pasti akan menerima hukuman. Sesuai dengan uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum terhadap perbuatan penganiayaan anak oleh ayahnya yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No.203/Pid.Sus/2011/PN.SKH dirasa terlalu ringan. Karena pelaku merupakan seorang Advokat, dan hal ini harus sesuai dengan sumpah jabatan yang harus dipatuhi advokat seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal 4 UU No.18 Tahun 2003 terdapat sumpah yang berbunyi “ Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat”. Dan juga

melihat

kasus

tersebut

Advokat

seharusnya

memberikan contoh dan panutan dalam penegakan hukum bukan melawannya, karena Advokat mempunyai kedudukan yang mulia sama dengan jaksa dan hakim sehingga harus bersih dan profesional.


70

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penganiaayan Terhadap Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga Hukum pidana Islam mengenai sanksi hukum bagi pelaku kekarasan

rumah

tangga

yang

terdapat

dalam

putusan

No.23/Pid.Sus/2011/PN>.SKH. Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan Hukum pidana Islam memandang bahwa perbuatan tersebut termasuk jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh

syara’, baik perbuatan tersebut yang mengancam keselamatan jiwa seperti perlukaan, pembunuhan dan lainnya. Mengingat bahwa dalam kasus tersebut terjadi perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Maka dalam hukum pidana Islam secara tegas menyatakan bahwa perbuatan penganiayaan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukuman yang ada. Menurut A. Djazuli maksud pokok dengan adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka-mereka dari keburukan karena Islam adalah rahmatan lil’alamin, yaitu untuk memberi petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Apabila kasus diatas dikaitkan dalam hukum pidana Islam, maka pertimbangan hakimnya termasuk pada kategori kejahatan kisas. Kisas adalah suatu hukuman yang diberikan dengan memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau


71

menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Hukuman kisas menurut bahasa adalah pembalasan atau memberi balasan. Sanksi kisas dapat berbeda-beda sesuai dengan perbuatan apa yang telah diperbuat. Penganiayaan terhadap anak oleh ayahnya tentu berbeda hukumannya dengan tindak pidana pembunuhan. Hukuman kisas sendiri terdiri dari dua macam yaitu kisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman kisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi secara kisas dengan cara memberikan balasan perlukaan anggota badan. Dengan demikian ciri khas hukuman kisas adalah sebagai berikut yaitu : 1. Hukuman sudah ditentukan dalam syara’ sehingga memiliki batasanbatasan. 2. Karena bersifat pembalasan, maka hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan. Dasar pertanggung jawaban pidana dalam kasus penganiayaan ini adalah adanya maksud jahat dengan melakukan perbuatan yang dilarang, disertai pengetahuan bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah perbuatan


72

yang dilarang, dan juga seorang pelaku merupakan pengacara dalam hal ini dapat dipahami secara jelas bahwa pelaku paham akan hukum. Tujuan hukuman kisas yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan adalah untuk membalas suatu perbuatan yang sama dengan yang telah diperbuat kepada korban. Adanya hukuman kisas yang ditentukan oleh syara’ ini adalah guna membalas suatu perbuatan yang sama dengan apa yang telah diperbuat dan mewujudkan hukum pidana Islam dengan baik sehingga setiap perbuatan yang dianggap menggangu kemaslahatan seseorang maka harus dikenai suatu hukuman dan dituntut maupun dihukum. Prinsip penjatuhan kisas dalam hal ini menjadi wewenang seorang hakim setelah diputuskan perkaranya, baik bentuk maupun jenis hukumannya melihat pada jenis perbuatan yang dilakukan karena fungsinya kisas adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai tanda pembalasan. Serta memberikan pengajaran, pendidikan dan mengusahakan suatu kebaikan agar tidak terulang kembali dan merasa jera, sehingga pelaku perlu dididik serta diarahkan pada kebaikan dan tidak mengerjakan lagi yang buruk. Adanya suatu hukuman ini merupakan hal yang perlu dilakukan guna mewujudkan ketertiban hidup manusia sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau syariat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu hukuman diberikan kepada seserang yang melanggar


73

dengan disertai maksud jahat dan sengaja agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana kembali, selain itu tujuan hukuman adalah agar tidak ada orang lagi yang melakukan perbuatan tersebut sebagai pencegahan.


PN

Recommend Documents