1
PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt)
SKRIPSI
OLEH : RIO SUNGSANG WIENAHYU E1A005438
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012
2
SKRIPSI PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt) Oleh : RIO SUNGSANG WIENAHYU E1A 005438
Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Diterima Dan Disahkan Pada Tanggal ____________________ Pembimbing I
Dr.Budiyono, S.H,M.Hum NIP. 19631107 198901 1 001
Pembimbing II
Haryanto Dwiatmodjo,S.H,M.Hum NIP. 19570225 198702 1 001
Mengetahui, D e k a n,
Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S. NIP. 19520603 198003 2 001
Penguji
Dr.Setya Wahyudi, S.H,M.H NIP.19610527 198702 1 001
3
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yeng pernah ditulis atu diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka. Seluruh isi dalam skripsi ini sudah penulis teliti dengan seksama dan tidak terdapat suatu kesalahan. Jika dalam perjalanan waktu skripsi saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang. Isi skripsi ini merupakan tanggung jawab pribadi penulis, bukan tanggung jawab pembimbing, atau lembaga-lembaga terkait.
Purwokerto, 30 Juli 2012
Rio Sungsang Wienahyu
4
PRAKATA Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dapat diselesaikam skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapai persyaratan penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2. Bapak Dr.Budiyono, S.H.M.Hum dan Bapak Haryanto Dwiatmodjo, S.H.M.Hum . selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan arah dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Dr.Setya Wahyudi, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini. 4. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum UNSOED yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pendidikan di Fakultas Hukum. 5. Dimas Yusuf A.M, S.H dan Ruby Cahyo Pranowo, S.H dan sahabat-sahabat yang mengiringi perjalanan hidup penulis yang telah memberikan motivasi dan bantuan. Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, namun penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Purwokerto, 30 Juli 2012
Penulis
5
PERSEMBAHAN
SPECIAL THANKS TO : JESUS CHRIST My savior, My Manager of life, the onlyreason I do and I live what I live, the true and pure existence of love,, Jesus I love u My Parents For your immense support and prayers, For teaching me to be strong, For knowing my inside out and outside in. You are the best parents in this world. My Brother : For standing up for me, For your great help to finish this paper. Love u Bro!
6
Karya kecil ini Rio persembahakan untuk :
Kedua orangtua saya....terimakasih ya Bapak Ibu untuk bimbingan dan doa yang selalu menyertai..Tuhan memberkati
Adikku Danar dan Puntho yang selalu support doa
Keluarga
besar
MOERSAN
ATMOWINOTO
&
DHATOEN
SISWODIHARDJO....thx for always supporting and praying me..love you all
My love Dian Mayang Sari...makasih banyak ya sudah support aku selama ini...sudah banyak memberi warna di hidupku,,i love u..
Keluarga besar SAPMA PEMUDA PANCASILA...KALIAN SEMUA LUAR BIASA!!KALIAN SEMUA SAHABAT SAHABAT YANG UNIK....TERIMAKASIH
SUPPORTNYA
MY
BROTHER
AND
SISTER...MUACH..MUACH
SOBAT-SOBAT KKN KARANGPARI...tengkyu ya teman2 kita udh saling support untuk desa tercinta...sukses buat kalian semua.
HUKUM „ 05...makasih banyak teman-teman semua...6 tahun yang hebat di kampus merah bersama kalian..semoga kita bisa terus jadi keluarga fakultas hukum..
Buat pihak yang lupa belum disebut...terimakasih banyak..
7
ABSTRAKSI Perkara putusan Nomor 68/Pid.sus/2011/PN.Pwt dengan kasus “PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA”, dalam proses pemeriksaannya yaitu terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, majelis hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang telah diperiksa dan dihadirkan di persidangan serta alat bukti sah lainnya berupa alat-alat bukti yaitu saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang dan keterangan terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif, lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut disusun secara sistematis dan analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin. Dan yang disebut penyalah guna menurut Pasal 1 angka (15) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi dan dalam putusan ini terdapat alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 3 (tiga orang) dan keterangan terdakwa. Kemudian yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kasus tersebut hakim juga telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.
8
ABSTRACT Case by case decision No. 68/Pid.sus/2011/PN.Pwt "APPLICATION FOR USERS narcotic crime", in the examination process that the defendant without any right to use a class of drugs for themselves, the judges also consider the evidence that has been inspected and presented in court and other legal evidence in the form of evidences that the witness which amounts to 3 (three) and a description of the defendant. The purpose of this study is to know the implementation of elements of the crime of drug users in case Number 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt decision, and also to know the basic legal reasoning of judges in decisions by No. 68/Pid.Sus / 2011/PN.Pwt. From the approach used in this study is the method of normative juridical approach, the prescriptive research specification, the locations used in this study are in Navan District Court. In this study the data sources used are secondary data, such data are systematically arranged and performed data analysis with normative qualitative methods. From the research that has been done, it can be concluded that the elements of each abusers have been met and proven that the perpetrator of the crime is the defendant narcotics Hestining Astuti Als. Nining Zaenudin bint. And the so-called abusers according to Article 1 point (15) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is the people who use narcotics without rights or against the law based on the evidence which has been met under Article 183 Criminal Procedure Code, which is at least two valid evidence has been met and in this ruling are evidences that the statements of witnesses 3 (three) and a description of the defendant. Then used as the basis for legal reasoning of judges in imposing capital of the case is appropriate because the case has met the elements of Article 127 paragraph 1 (a) letter (a) of Act No.35 of 2009 on Narcotics in such cases the judge also has consider mitigating and aggravating things.
9
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL..............................................................................
I
HALAMAN PENGESAHAN...............................................................
II
PERNYATAAN.....................................................................................
III
PRAKATA..............................................................................................
IV
PERSEMBAHAN..................................................................................
V
ABSTRAKSI..........................................................................................
VII
ABSTRACT............................................................................................
VIII
DAFTAR ISI..........................................................................................
IX
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.................................................................
12
B. Perumusan Masalah........................................................................
15
C. Tujuan Penelitian............................................................................
15
D. Kegunaan Penelitian.......................................................................
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana.............................................
17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika..............................................
30
1. Pengertian Narkotika................................................................
30
2. Tindak Pidana Narkotika..........................................................
38
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....................................
40
10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Pendekatan.........................................................................
45
B. Spesifikasi Penelitian.......................................................................
45
C. Sumber Data....................................................................................
45
D. Metode Pengumpulan Data.............................................................
46
E. Metode Penyajian Data...................................................................
46
F. Metode Analisis Data......................................................................
46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian...............................................................................
47
1. Duduk Perkara.............................................................................
47
2. Alat Bukti.....................................................................................
48
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum...................................................
76
4. Pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa.......................................
77
5. Putusan Pengadilan......................................................................
78
B. Pembahasan......................................................................................
87
1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt……………..
87
11
2.
Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt…………..……………………………….
94
BAB V PENUTUP A. Simpulan...........................................................................................
102
B. Saran..................................................................................................
103
DAFTAR PUSTAKA
12
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hukum terdapat diseluruh dunia, dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Hukum menurut isinya di bagi menjadi dua bagian, yaitu : 1. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan orang-perorangan. 2. Hukum publik (Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga Negara). Hukum publik itu sendiri terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Internasional.1 Dalam penulisan hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang1
Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
13
undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.2 Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta 2
Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Jakarta, Gramedia Pustaka. 2003.
14
dilakukan secara terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime) Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menggantikan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan undangundang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam perkara putusan Nomor 68/Pid.sus/2011/PN.Pwt dengan kasus tindak pidana narkotika yaitu bahwa pada hari sabtu tanggal 17 september 2011 sekitar jam 23.30 wib, bertempat dikos-kosan terdakwa dimangunjaya, kelurahan purwokerto lor kecamatan purwokerto timur kabupaten banyumas, bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berawal ketika terdakwa menerima ganja dalam bungkus rokok class mild berisi 4 lintingan dari saudara
ADAM BUDI SARZKY (terdakwa dalam perkara
terpisah). Bahwa setelah menerima ganja tersebut terdakwa menggunakannya untuk dirinya sendiri namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian satnarkoba polres banyumas yang sebelumnya mendapat informasi dari saksi yang di rahasiakan identitasnya bahwa ditempat tersebut sering dipakai untuk menggunakan narkoba. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian juga mengakui pernah menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama saudara ADAM BUDI SARZKY sekitar bulan februari 2011. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul “PENERAPAN TINDAK
15
PIDANA NARKOTIKA TERHADAP PENGGUNA (Tinjauan Yuridis Terhadap
Putusan
Pengadilan
Negeri
Purwokerto
Nomor:
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna
narkotika
dalam
putusan
perkara
Nomor
:
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap
pengguna
dalam
putusan
perkara
Nomor
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pengguna
narkotika
dalam
putusan
perkara
Nomor
:
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Secara Teoritis Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis
16
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. 2. Kegunaan Secara Praktis Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan mengenai definisi hukum pidana yaitu “ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
18
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.3 Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang 3
tersebut
tidak
memberikan
penjelasan
http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/
lebih
lanjut
19
mengenai strafbaarfeit
itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan
mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.4 Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi : 1.
Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2.
Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3.
Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4
Bassar, S, 1986. Tindak tindak pidana tertentu didalam KUHP,bandung :CV remadja karya.
20
4.
Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,
mengetahui
dan
sadar
sebelumnya
terhadap
akibat
perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 5.
Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 1.
Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
21
2.
Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3.
Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu
memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. 1.
Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara
paling
lama
8
(delapan)
tahun,
jika
perbuatan
itu
mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 2.
Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan
22
Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : 1.
Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2.
Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3.
Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
4.
Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
5.
Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).5 Tujuan Hukum Pidana menurut R. Abdoel Djamali
berikut :
5
http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/
adalah sebagai
23
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik 2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi
baik
dan
dapat
diterima
kembali
dalam
kehidupan
lingkungannya6. Dari kedua tujuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejalagejala sosial yang kurang sehat serta memberikan terapi bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memuat tentang aturanaturan yang membatasi tingkah laku manusia agar tidak terjadi pelanggaran kepentingan umum.7 Fungsi hukum pidana adalah dapat dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu : a. Yang umum : Hukum Pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. b. Yang khusus : ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang
6
7
http://www.prasko.com/2011/05/tujuan-hukum-pidana.html Ibid.
24
berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan hukum pidana baru akan diberlakukan. Dalam sanksi pidana itu terdapat sesuatu tragis (nestapa yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Dalam hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka oleh karena itu hukum pidana disebut sebagai accesoir (bergantung) terhadap cabang hukum lainnya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka syarat-syarat pemidanaan harus diperhatikan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto syarat-syarat pemidanaan itu terdiri dari: 1. Perbuatan yang meliputi: a. Memenuhi rumusan Undang-unadng b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) c. Kesalahan 2. Orang yang meliputi: a. Mampu bertanggungjawab b. Dolus atau culpa ( tidak ada alasan pemaaf) 8
8
Soedarto , Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 1975. Hlm.32
25
Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang oleh hukum pidana diancam dalam hukum pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Mengenai hal ini Moeljatno menyatakan sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”.9 Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap persoalan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah merupakan suatu kejadian dalam alam lahir, sehingga untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan: 1. Kelakuan dan akibat 2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delict, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”. Syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam Undang-undang.10
9
Moeljatno. Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61.
10
Soedarto, .Hukum Pidana Jilid IA dan IB.universitas Jenderal Soedirman Purwokerto . 1990. Hlm. 62
26
Selanjutnya yaitu pengertian mengenai tindak pidana, tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “criminal act”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang di situ belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan
kesalahannya,
yang
dikenal
dengan
istilah
“criminal
responsibility”.11 Istilah Tindak pidana (strafbaar feit) diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh
orang
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
Istilah-istilah
tersebut
dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut: a. Simons Merumuskan bahwa, Strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh 11
Suharto RM, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. hlm. 28-29
27
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu: 1) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) dari petindak. 2) Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu. b. Wirjono Prodjodikoro Mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. c. Moeljatno Menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial. d. Roeslan Saleh Menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. e. Vos Merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam pidana. f. Pompe Merumuskan bahwa: “Strafbaar feit “ adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana
28
pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.12 Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.13 Bahwa orang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan. Akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang
12
M. Sairman, Sahadia, Pengertian Tindak Pidana, (on Line), 2011. Tersedia:http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/. (02 April 2011). 13 Jan Remmelink, Op. Cit. hlm. 85-86.
29
tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.14 Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV
ketentuan
pidana,
maka
perbuatan-perbuatan
yang
dilarang
yang
berhubungan dengan narkotika adalah : 1. Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. 2. Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II dan Golongan III. 3. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, II, III. 4. Membawa, mengirim, mangangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, dan III. 5. Mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I, II, III. 6. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, II, III untuk digunakan oleh orang lain. 7. Menggunakan narkotika golongan I, II, III. Bahaya narkotika karena penyalahguna menjadi “addict” (pecandu) setelah melewati ketergantungan jiwa dan fisik. Belum lagi bahaya sampingan lainnya, situasi ketertiban dan keamanan bagi masyarakat seperti pencurian, penodongan,
14
perampokan,
Suharto, RM, Op. Cit.
perampasan,
pembunuhan,
pemerkosaan,
dan
30
kejahatan seks lainnya. Jadi antar kejahatan penyalahgunaan obat penenang ini ada kaitan dengan kejahatan lainnya. Bila si pemakai memerlukan obat tetapi tidak mempunyai uang maka ia tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan. Karena faktor-faktor antara lain bahaya narkotika seperti yang dijelaskan diatas, maka perkara narkotika digolongkan perkara yang harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan penyelidikan dan penyelesaian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 1. Pengertian Narkotika Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas
31
tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Sehubung dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini. 1.
Narkotika Golongan I Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2.
Narkotika golongan II Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan ketergantungan.
serta
mempunyai
potensi
tinggi
mengakibatkan
32
3.
Narkotika golongan III Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Sehubungan dengan adanya penggolongan Narkotika tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika golongan I telah di tetapkan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terurai di bawah ini. Narkotika golongan I terdiri dari : 1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 3. Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
33
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14 endoeteno-oripavina. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoetenooripavina Heroina : Diacetilmorfina Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester) Para-fluorofentanil : 4„-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α metilfenetilamina DOB DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida
34
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4(metilendioksi)fenetilamina MDA TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- fenilsikloheksil)piperidina LEVAMFETAMINA, nama lain : (- )-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina Levometamfetamina : ( -)- N, α -dimetilfenetilamina MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1piperazinetano Opium Obat Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika
Narkotika Golongan II terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
35
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il)etil]4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida 6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4karboksilat etil ester 8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester 10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina 11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol 13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina 14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1benzimidazolinil)-piperidina 16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina 17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida 18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2‟-tienil)-1-butena 19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester 20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik 21. Dihidromorfina 22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol 23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat 24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena 25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat 26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona 27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol 28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina. 29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena 30. Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester 31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimedazol 32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4karboksilat etil ester) 33. Hidrokodona : dihidrokodeinona 34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester 35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina 36. Hidromorfona : dihidrimorfinona 37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
36
38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona 39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida 40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan 41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan 42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksil Etil ester 43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina 44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol 45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima 46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan 47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina 48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan 49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona 51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana 52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan 53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina 54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina 55. Metopon : 5-metildihidromorfinona 56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina 57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat 58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 59. Morfina-N-oksida 60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida 61. Morfina 62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina 63. Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana 64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan 65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona 66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina 67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona 68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona 69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona 70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina 71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester 74. Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etil
37
ester 75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4Karbosilat armida 76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana 77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester 78. Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan 79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]morfolina 80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan 81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida 82. Tebaina 83. Tebakon : asetildihidrokodeinona 84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1karboksilat 85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
Golongan III terdiri dari : 1. Asetildihidrokodeina 2. 2.Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil butanol propionat 3. Dihidrokodeina 4. Etilmorfina : 3-etil morfina 5. Kodeina : 3-metil morfina 6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina 7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina 8. Norkodeina : N-demetilkodeina 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida 11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika
Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
Pecandu
Narkotika
adalah
Orang
yang
menggunakan
atau
38
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. 2. Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.15
15
Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.
39
Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.16 Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu : 1. Faktor intern (dari dalam dirinya) a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang, b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual, c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko, d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup, e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional, f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan, g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan, h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng. 2. Faktor Ekstern a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika, b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri, c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja. d. Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.
16
Soedjono Dirjosisworo.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti.
40
Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.17 Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.18 3. Unsur – unsur Tindak Pidana Narkotika Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1.
2. 3.
Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112); Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113); Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
17
AW Widjaja 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung,
armico 18
Ruby hardiati Jhony. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, Purwokerto. Fakultas Hukum.Unsoed.
41
4. 5.
6. 7. 8.
9. 10.
11. 12. 13.
14. 15.
16.
17. 18.
Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116); Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117); Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118); Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119); Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124); Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125); Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126); Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1) a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128); Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)
42
a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut : 1.
Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2.
Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00
(delapan
ratus
juta
rupiah)
sampai
Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. 3.
Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4.
Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
43
5.
Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive).
Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan : 1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan 2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika. Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran „narkobanya‟-nya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan („property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi sebagai berikut : “Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas,
44
jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.19 Pengertian Doen pleger atau yang menyuruh lakukan itu merupakan salah satu bentuk deelneming yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHP. Mengenai pengertian doen pleger atau yang menyuruh melakukan, Sumaryanti memberikan penjelasan tentang hal tersebut yaitu sebagai berikut : “Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana”.20
19 20
Lamintang, 1984a,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni , Bandung. Hal. 556 Sumaryanti, 1987.peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas.Bina Aksara,Jakarta.
45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legitis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normative yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. 21 B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.22 C. Sumber Data Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku-
21
Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu, Ghalia Indah, Jakarta, 1983. hlm.11. 22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 15.
46
buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian.23 D. Metode Pengumpulan Data Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian diolah dengan cara mengutip, menyadur tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan.24 E. Metode Penyajian Data Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian -uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. F. Metode Analisis Data Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. 23
M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
24
Syamsudin. Op. Cit. hlm. 99.
hlm. 99.
47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto pada perkara Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt. maka dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut: 1. Duduk perkara Terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira jam 23.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kost-kostan teman terdakwa di Mangunjaya ikut Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ditemukan Narkotika jenis ganja yang mana pada waktu itu terdakwa mengakui menerima ganja dalam bungkusan rokok Class Mild berisi 4 (empat) lintingan dari saksi ADAM BUDI SARZKY ( terdakwa diajukan dalam berkas terpisah ), setelah menerima ganja tersebut terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 ( dua ) orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Banyumas yang
48
sebelumnya mendapat informasi kalau ditempat tersebut sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba, selanjutnya petugas kepolisian langsung mencurigai terdakwa karena melihat barang yang dikuasai oleh terdakwa, sehingga petugas menanyakan kepada terdakwa “ barang apa yang dibawa ” dijawab terdakwa “ rokok ” dan ditanyakan lagi oleh petugas “ rokok apa ” dijawab terdakwa “ gele “, selanjutnya menyuruh terdakwa untuk membuka bungkusan rokok class mild dan ternyata didalamnya berisi 4 ( empat ) linting ganja lalu diserahkan kepada petugas sebagai barang bukti serta terdakwa juga dibawa ke kantor polisi. Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut karena dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan seorang mahasiswi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semester IX ( Sembilan ) Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang seharusnya dapat menjadi teladan dan sebagai sebagai generasi penerus bangsa. Alat-Bukti : Untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti serta saksi-saksi sebagai berikut : 1.
Saksi-saksi a. Saksi I Bambang Subroto, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
49
-
Terdakwa
diajukan
dipersidangan
sehubungan
terdakwa kedapatan membawa ganja 4 (empat) linting ganja; -
Pada awal mulanya terdakwa ditangkap yaitu pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama team telah mendapat informasi bahwa di daerah kost-kostan alamat di Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sering digunakan untuk tempat menggunakan narkoba ;
-
Menurut dari informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri orang yang sebagai pengguna narkoba yaitu ciri-cirinya seorang perempuan, rambut pendek, menggunakan sepeda motor Suzuki ;
-
Tindakan saksi selanjutnya adalah saksi bersama team mendatangi tempat kost-kostan tersebut dan mengamati lalu saksi melihat ada sepeda motor Suzuki FU 150 berwarna
abu-abu
No.Pol
:
G-3383-WR
yang
dikendarahi seorang perempuan dan orang tersebut sesuai dengan ciri-ciri informasi yang saksi dapat kemudian saksi dan team mengamati orang tersebut lalu orang tersebut
masuk
kost-kostan
seperti
orang
50
ketakutan kemudian saksi menunggu karena saksi dan team merasa curiga lalu saksi dan Briptu Arif Hidayat mendekati kost-kostan dan kebetulan pintunya tidak dikunci lalu saksi dan Briptu Arif Hidayat masuk dan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang kami dapatkan sedang duduk dilantai didepan pintu kamar tidur sendirian, dan saksi melihat orang tersebut (terdakwa) sedang memegang bungkusan rokok Class Mild dengan tangan kanan sambil menarik tangannya ke sebelah kanan kaki orang tersebut (terdakwa) lalu saksi Tanya “ itu barang apa coba buka” lalu dijawab orang tersebut (terdakwa) “rokok” lalu saksi Tanya “rokok apa‟ sepertinya orang tersebut (terdakwa) bingung dan grogi lalu menjawab “gele” -
Menurut pengakuan terdakwa yang dimaksud gele sama dengan ganja;
-
Didalam bungkus rokok Class Mild yang dibawa terdakwa tersebut setelah dibuka isinya 4 (empat) linting rokok kemudian lintingan itu dibuka dan ternyata adalah lintingan ganja, lalu barang tersebut saksi sita dan terdakwa dibawa ke kantor Polres Banyumas;
-
Terdakwa mengakui kalau ganja tersebut miliknya;
51
-
Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapat ganja tersebut dari saksi Adam budi Sarzky (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
-
Menurut
pengakuan
terdakwa,
rencananya
oleh
terdakwa ganja tersebut mau di pakai sendiri; -
Terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa baru mau memakai ganja tersebut;
-
Terdakwa bukan seorang dokter, tetapi terdakwa seorang mahasiswi;
-
Keberadaan saksi Adam sendiri pada waktu itu belum diketahui;
-
Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada orang lain yang berada disekitar terdakwa yaiitu saksi Alita Dwi Rahayu Als. Ines;
-
Saksi Alita Dwi Rahayu Als.Ines juga temannya saksi Adam;
-
Saksi Adam sendiri pada waktu itu ditangkap di diskotik King Baturaden;
-
Selanjutnya saksi bersama team menangkap saksi Adam di diskotik King Baturaden dengan cara terdakwa supaya menghubungi saksi Adam lalu terdakwa
52
menemui saksi Adam didepan diskotik selanjutnya saksi bersama
team
mendekati
saksi
Adam
dan
menanyakannya “apa kamu yang namanya Adam “lalu dijawab Ya, lalu saksi Tanya “katanya kamu habis memberi ganja kepada Nining (terdakwa), lalu dijawab Ya, kemudian saksi Tanya “ apa masih ada ganja lagi ngga “ lalu dijawab Ya, selanjutnya saksi menyuruh saksi Adam supaya ganja tersebut diambil, lalu saksi Adam mengambil ganja tersebut di jok sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol : B-6541-THY sebanyak 1 (satu) linting ganja dan 1 (satu) bendel kertas paper warna putih yang berada dilipatan jas hujan dibawah jok sepeda motor, lalu saksi Adam dibawa ke Polres Banyumas; -
Terhadap barang bukti berupa 4 (empat) linting ganja tersebut sudah diperiksa di Laboratorium Forensik, setelah 2 (dua) hari dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
-
Pada waktu ditangkap saksi tidak melihat terdakwa sedang merokok, terdakwa hanya duduk-duduk dilantai didepan pintu kamar tidur dan disampingnya ada bungkus rokok Class Mild;
53
-
Keadaan terdakwa sendiri pada waktu itu ketakutan dan posisi bungkus rokok digeser oleh terdakwa;
-
Didalam bungkus rokok tersebut ada 4 (empat) linting ganja dan oleh terdakwa mau dipakai sendiri;
-
Selain bungkus rokok Class Mild berisi 4 (empat) linting ganja tersebut ada barang lain yang dibawa terdakwa yaitu korek api;
-
Terdakwa bukan target dari pihak kepolisian
-
Saksi pada waktu itu mendapat informasi dari seseorang yang namanya dirahasiakan, kalau terdakwa ini memiliki/membawa ganja;
-
Menurut pengakuan terdakwa sendiri pada waktu ditangkap, mengaku kalau terdakwa hanya memiliki ganja;
-
Terhadap 4 (empat) linting ganja yang di pakai sebagai barang bukti tersebut milik terdakwa;
-
Cara
penggunaan
ganja
tersebut
dengan
cara
dihisap/dibakar seperti merokok biasa; -
Korek api tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti, karena tidak diperlukan;
b. Alita Dwi Rahayu als.Ines Binti Cecep, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
54
-
Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan terdakwa kedapatan membawa ganja;
-
Pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar pukul 23.20 Wib pada saat saksi sedang di rumah kost ada
Sdri.Hestining
Als.Nining (terdakwa)
datang
sendirian kemudia masuk lalu duduk di depan pintu kamar kost lalu saksi masuk kamar tiduran sambil melihat TV dan tidak lama kemudian ada suara laki-laki sedang berbicara sepertinya dengan Sdri.Hestining Als.Nining (terdakwa), tetapi berbicara apa saksi tidak jelas karena saksi sedang melihat TV selanjutnya setelah sepi tidak ada orang yang berada di depan kamar kost, lalu saksi keluar dan ternyata saksi melihat Sdri.Hestining
Als.Nining
(terdakwa)
diboncengi
sepeda motor sama orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian saksi didatangi oleh seorang
laki-laki
dan
mengaku
petugas
lalu
memerintahkan saksi supaya ikut ke kantor Polres Banyumas dan Melihat Sdri.Hestining Als.Nining (terdakwa) sudah berada di Kantor Polres Banyumas lalu saksi diberitau oleh petugas bahwa Sdri Hestining Als. Nining ditangkap kedapatan membawa ganja
55
sebanyak 4 (empat) linting yang dimasukkan dalam bungkus rokok Class Mild sambil Petugas menunjukan ganjanya; -
Terdakwa datang sendirian ketempat kost saksi untuk menumpang tidur, karena kemalaman;
-
Pada saat terdakwa datang di tempat kost-kostan saksi, saksi sedang tiduran dikamar kost sambil melihat TV;
-
Terdakwa sendiri kost ditempat lain dan ditempat kost terdakwa tutup jam 21.00 Wib;
-
Saksi kenal dengan saksi Adam, karena dia teman Sdri.Hestining Als.Nining (terdakwa);
-
Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dai saksi Adam;
-
Pertama kali terdakwa mendapatkan ganja dari saksi Adam pada bulan Februari 2011;
-
Selanjutnya saksi tahu setelah dibawa ke kantor Polres Banyumas dan ketika ditanya oleh petugas Sdri. Hestining Als Nining (terdakwa) mengakui kalau ganja tersebut didapat dari saksi Adam;
-
Sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas, saksi berada didalam kamar kost sedang tiduran sambil melihat TV;
56
-
Pada waktu itu terdakwa datang ke tempat kost-kostan saksi niatnya untuk main, akan tetapi malahan ditangkap petugas dari kepolisian;
-
Saksi tidak memakai ganja;
-
Pada saat ditangkap petugas dari kepolisian, terdakwa berada di depan kamar kost saksi;
-
Saksi tidak tahu kalau terdakwa itu memakai ganja;
-
Terdakwa pernah cerita kepada saksi kalau terdakwa pernah memakai ganja bersama-sama saksi Adam;
c. Adam Budi Sarzky yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan terdakwa kedapatan membawa ganja;
-
Saksi bisa kenal dengan terdakwa karena sama-sama dari bumiayu;
-
Pada waktu itu terdakwa meminta ganja katanya untuk dipakai sendiri;
-
Cara terdakwa untuk meminta ganja dari saksi yaitu terdakwa mengirim SMS ke handphone saksi yang isinya “kamu punya gele” dan saksi jawab “belum ada tapi nanti kalau ada dikabari dan dijawab lagi oleh terdakwa kalau ada cepet-cepet;
57
-
Saksi mendapatkan ganja dengan cara membeli di Jakarta sebanyak 5 (lima) linting seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
-
Selanjutnya saksi memberikan ganja kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) linting ganja dan yang 1 (satu) linting ganja rencananya akan saksi pakai besoknya;
-
Menurut terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan ganja dari saksi;
-
Terhadap 4 (empat) linting ganja tersebut saksi serahkan kepada terdakwa rencananya di GOR, namun karena di GOR banyak orang sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi supaya diserahkan saja di Toko Baju Butik Wolu saja;
-
Saksi membeli ganja dari orang yang bernama Riza di daerah Bumiayu;
-
Saksi membeli ganja dari Reza pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar sore hari, setelah terdakwa sekitar jam 15.00 Wib SMS saksi dan setelah mendapatkan
ganja
tersebut
saksi
langsung
ke
Purwokerto malam itu juga dan bertemu dengan terdakwa di Toko Baju Butik Wolu Purwokerto;
58
-
Terdakwa tidak membeli ganja dari saksi, saksi hanya memberikan ganja kepada terdakwa untuk di pakai sendiri;
-
Saksi pertama kali memberikan ganja kepada Terdakwa pada bulan Februari 2011 dan yang kedua pada bulan September 2011;
-
Saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah mendapatkan ganja dari orang lain;
-
Benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ganja yang saksi berikan kepada terdakwa pada waktu itu;
-
Saksi bekerja sebagai karyawan Toko Pakaian
-
Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa di Jalan di daerah Bumiayu, dimana pada waktu itu saksi sedang menjaga toko pakaian dan terdakwa datang ke toko pakaian tempat saksi bekerja melihat-lihat untuk membeli pakaian;
-
Cara perkenalannya dimana pada waktu itu terdakwa tanya-tanya cari pakaian dan dari situ lalu saling komunikasi lewat SMS hanya mengobrol-ngobrol biasa;
59
-
Saksi
tahu
nomor
handphonenya
terdakwa
dari
temannya terdakwa yang kebetulan saksi juga kenal dengan dia; -
Saksi pertama kali SMS terdakwa dan terdakwa ingin ganja;
-
Terdakwa sebelumnya tidak pernah memakai ganja sebelum mengenal saksi;
-
Saksi memberi ganja kepada terdakwa dengan cumaCuma/tidak membayar karena saksi sudah dikenal terdakwa;
-
Saksi memberikan ganja kepada terdakwa pada bulan Februari 2011 sebanyak 2 (dua) linting dan bulan September 2011 sebanyak 4 (empat) linting;
-
Saksi sehari memakai ganja bersama-sama terdakwa hanya 1 (satu) linting ganja dengan cara 1 (satu) linting ganja dihisap / dibakar seperti merokok bergantian dan dipakai tidak begitu lama;
-
Rasanya setelah menghisap/merokok ganja tersebut kepala terasa pusing dan lalu fly;
-
Terhadap sisa 1 (satu) linting ganja yang saksi miliki tersebut rencananya mau dipakai bersama-sama saksi dengan terdakwa;
60
-
Pertama kali saksi memakai ganja bersama dengan terdakwa pada bulan Februari 2011;
-
Saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada bulan Februari 2011 dan saksi pernah memberikan ganja kepada terdakwa;
-
Saksi bukan seorang mahasiswa atau seorang dokter;
-
Pada bulan September 2011 saksi membeli ganja tersebut dibayar tunai dan rencananya mau dipakai besoknya bersama-sama dengan terdakwa;
-
Selanjutnya yang lebih dahulu menghubungi lewat SMS adalah terdakwa terlebih dahulu;
-
Terhadap isi SMS dari terdakwa kepada saksi yaitu terdakwa meminta saksi gele/ganja;
-
Saksi tidak tahu sebelumnya terdakwa memakai ganja atau tidak;
-
Saksi sendiri membeli ganja tersebut sudah lintingan ;
-
Cara memakai ganja tersebut dengan cara dihisap / dibakar seperti orang merokok dan tahu sendiri cara memakai ganja;
61
Saksi yang meringankan : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (A de Charge) bernama Zaenudin yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
Saksi sendiri dengan terdakwa hubungannya sebagai ayah kandung ;
-
Terdakwa anak nomor 9 (Sembilan) dari 9 (Sembilan) bersaudara;
-
Keadaan anak saksi (terdakwa) pada awal-awal kuliah untuk tahun pertama sampai tahun kedua agak lamban;
-
Selanjutnya saksi pernah menanyakan tentang anak saksi (terdakwa) kapan akan lulus ketika menginjak semester 7 (tujuh) / semester ganjil dan saksi bilang Ning Tahun ini bisa Skripsi apa tidak, kakakmu semester 7 (tujuh) saja sudah bisa Skripsi;
-
Anak saksi Ning (terdakwa) pulang ke rumah di Bumiayu kadang 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu pulang dan terkadang 1 (satu) bulan baru pulang;
-
Saksi kalau menanyakan masalah kuliahnya, Nining selalu diam saja tidak menjawab dan paling-paling dia hanya menangis, dan saksi bilang sama Nining, kamu
62
kok tidak menjawab pertanyaan Bapak, apa kendalanya dan Nining hanya diam saja; -
Nining (terdakwa) belum menyelesaikan Skripsinya;
-
Nining (terdakwa) diajukan di persidangan sehubungan saksi pada hari minggu tanggal 18 September 2011 sekitar pukul 06.30 Wib saksi di telephone polisi kalau anak saksi (Nining) ditangkap polisi di kost-kostan karena masalah Narkoba;
-
Sewaktu saksi di telephone polisi tersebut, posisi Nining (terdakwa) berada di kantor polisi;
-
Sebelum di tangkap polisi masalah narkoba, saksi tahu kalau Nining (terdakwa) sebelumnya sudah pernah memakai ganja;
-
Saksi pernah membawa Nining (terdakwa) berobat ke Klinik di daerah Umbul Hardjo Yogyakarta pada bulan Juni 2011 dan dari hasil pemeriksaan Nining (terdakwa) positif memakai ganja ;
-
Pada bulan Agustus 2011 ada perkembangan yang baik dalam pengobatan Nining (terdakwa) tersebut;
-
Rencananya bulan Agustus 2011 saksi konsentrasikan untuk pengobatan Nining (terdakwa) tersebut dan saksi
63
suruh mengambil cuti untuk kuliah sementara, namun Nining (terdakwa) kembali kuliah; -
Terhadap pengobatannya Nining (terdakwa) hanya terapi jalan dan tidak sampai menginap;
-
Saksi membawa Nining (terdakwa) untuk berobat ke Klinik di daerah Umbul Hardjo Yogyakarta setiap hari Sabtu dan sudah 5 (lima) kali;
-
Saksi terakhir membawa Nining (terdakwa) untuk berobat ke Klinik di daerah Umbul Hardjo Yogyakarta pada bulan Agustus 2011;
-
Saksi sudah memantau, tetapi Nining (terdakwa) bukan anak kecil lagi;
-
Saksi pada waktu itu sempat curiga terhadap Nining (terdakwa) yang memutuskan untuk kuliah kembali dan saksi
tidak
diperbolehkan
untuk
menengok
di
Purwokerto; -
Terhadap Nining (terdakwa) kurang mendapat perhatian di lingkungan keluarga karena saksi setiap hari bekerja/dagang di pasar untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
64
-
Selanjutnya setelah diterapi 2 (dua) kali ada perubahan pada diri Nining (terdakwa) dimana Nining (terdakwa) sudah mulai mau bicara dan menjawab;
-
Sewaktu saksi menyuruh Nining (terdakwa) untuk mengambil cuti kuliah, dia (Nining) mau ;
-
Terhadap Nining (terdakwa) di tangkap oleh petugas sebelum mengambil cuti kuliah;
-
Saksi tidak mengawasi Nining (terdakwa) selama berada di Purwokerto, karena saksi setiap harinya harus kerja mencari nafkah;
-
Harapan saksi ke depan Nining (terdakwa) semoga menjadi lebih baik, saksi juga berharap Nining (terdakwa) menjadi anak yang solekhah, saksi keinginan supaya Nining (terdakwa) mau kuliah kembali dan barang kali ini peringatan dari Allah;
-
Sampai sekarang terdakwa belum mengajukan cuti kuliah;
-
Saksi tidak pernah melihat anak saksi Nining (terdakwa) merokok;
-
Saksi mulai curiga terhadap anak saksi Nining (terdakwa) menggunakan ganja yaitu akhir bulan Mei 2011 dimana anak saksi Nining (terdakwa) pernah cerita
65
kepada saksi kalau ada orang yang melinting ganja, dan saksi bilang bahwa itu bukan urusan kamu, tugas kamu hanya kuliah dan saksi jadi curiga kemudian saksi cerita kepada teman-teman saksi; -
Saksi tidak pernah main dikost-kostannya anak saksi Nining (terdakwa) di Purwokerto;
-
Saksi tidak tahu kalau pada bulan Februari 2011 anak saksi Nining (terdakwa) sudah memakai ganja;
-
Saksi memberi uang saku kepada anak saksi Nining (terdakwa) tidak berlebihan, saksi memberi uang saku setiap 1 (satu) minggu sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
-
Selama anak saksi Nining (terdakwa) menjalani pengobatan / terapi di klinik daerah Umbul Hardjo Yogyakarta ada surat keterangannya;
-
Dipersidangan
orang
tua
terdakwa
(Zaenudin)
menyerahkan kepada Hakim Ketua Sidang surat keterangan dari MINC CONSULTING (MC) Nomor : SK / MC / 05 / 11, tertanggal 07 Agustus 2011 dan dipersidangan juga diperlihatkan kepada Penuntut Umum (surat terlampir dalam berkas perkara);
66
-
Setiap datang berobat di Klinik tersebut, anak saksi Nining (terdakwa) selalu diterapi;
-
Menurut saksi pengobatan tersebut dilakukan oleh dokter;
-
Menurut nama orang yang mengobati anak saksi Nining (terdakwa) menjalani pengobatan / terapi di Klinik daerah Umbul Hardjo Yogyakarta yaitu Bapak Yosi;
-
Menurut anak saksi Nining (terdakwa) pada bulan Februari 2011 memakai ganja yang pertama kali;
-
Setelah bulan Februari 2011 terdakwa pernah memakai ganja lagi yaitu bulan Agustus 2011;
-
Rencananya terdakwa mau mengambil cuti kuliah bulan Agustus 2011;
-
Dalam pengobatan anak saksi Nining (terdakwa) tersebut tidak meminum obat, akan tetapi dengan cara di nasehati;
-
Terhadap
anak
saksi
Nining
(terdakwa)
masih
mempunyai Ibu; -
Ibu tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
-
Saksi sendiri pekerjaannya sebagai Tani/dagang;
-
Tidak ada perubahan sikap terhadap terdakwa kalau pulang rumah;
67
-
Dalam keluarga saksi, terdakwa bukan merupakan anak perempuan satu-satunya, karena masih ada lagi anak saksi yang perempuan 2 (dua) orang;
-
Terhadap anak saksi Nining (terdakwa) kalau meminta uang saku lebih biasanya kalau ada alasan tertentu untuk kepentingan kuliah;
-
Tidak pernah ada alasan lain untuk meminta uang kepada saksi, kecuali untuk kebutuhan kuliahnya;
-
Saksi curiga dan membawa anak saksi Nining (terdakwa) berobat ke Klinik karena atas dasar saran dari teman saksi dan saksi juga curiga kalau anak saksi Nining (terdakwa) terlibat narkoba;
-
Pengobatannya dari hasil wawancara tersebut anak saksi Nining (terdakwa) pendiam dan hanya di beri saran / nasihat, tidak diberi obat;
-
Selanjutnya setelah di wawancarai dan diberi saran / nasihat oleh Bapak Yosi hasilnya terhadap terapi anak saksi Nining (terdakwa) baru diketahui kalau anak saksi Nining (terdakwa) memakai narkoba;
-
Tindakan saksi setelah dari pengobatan di ketahui kalau anak saksi Nining (terdakwa) menggunakan narkoba,
68
saksi melarang untuk tidak masuk kuliah dahulu dan sementara di rumah dan saat itu mulai menurut; -
Terhadap anak saksi Nining (terdakwa) ketika pulang ke rumah di Bumiayu pernah membawa teman seorang perempuan;
-
Terhadap anak saksi Nining (terdakwa) kesehariannya sifatnya emosional;
-
Saksi pada waktu itu di telephone polisi karena ada masalah dengan anak saksi Nining (terdakwa) yang ditangkap petugas karena membawa narkoba.
2.
Barang bukti -
Barang bukti Nomor BB-02035/2011 berupa 4 (empat) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga Ganja dengan seberat keseluruhan 1,679 gram dalam bekas bungkus rokok Class Mild dan setelah di periksa dengan sisa hasil pemeriksaan seberat 1,650 gram adalah mengandung POSITIF DERIVAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
69
-
Barang bukti Nomor BB-02036/2011 berupa 1 (satu) buah
tube
berisi
urine
yang
mengandung
TETRAHYDROCANABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
yang
kesemuanya
disita
dari
tersangka HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN ;
Keterangan Terdakwa :
Dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
-
Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar jam 23.00 Wib di kost-kostan teman terdakwa bernama Alita Dwi Rahayu alias Ines di Jl. Mangunjaya Purwokerto;
-
Terdakwa datang ke kost saksi Alita Dwi Rahayu malam minggu rencananya mau menginap;
-
Pada waktu itu terdakwa datang ke kost-kostan saksi Alita Dwi Rahayu alias Ines sendirian dan bertemu dengan saksi Alita Dwi Rahayu alias Ines;
70
-
Terdakwa lakukan setelah sampai di kost-kostan saksi Ines yaitu terdakwa langsung masuk ke kamarnya karena di dalam kamar Kost udaranya pengab terdakwa lalu keluar kamar dan duduk-duduk di depan pintu kamar sendiri lalu saksi Ines masuk kamar kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisi 4 ( empat ) linting ganja yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan dan niatnya mau digunakan dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang datang, karena terdakwa kaget lalu 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisi 4 (empat) linting ganja terdakwa singkirkan di sebelah kanan kaki terdakwa dan kedua orang tersebut mengaku petugas karena curiga dengan bungkus rokok Class Mild yang terdakwa bawa tersebut, kemudian Tanya “ itu barang apa coba dibuka” lalu terdakwa jawab “rokok” lalu petugas jawab “rokok apa” lalu terdakwa jawab “gele” selanjutnya petugas mennyuruh terdakwa
untuk
membuka, kemudian
terdakwa membuka bungkus rokok Class Mild yang berisi 4 (empat) linting ganja terdakwa ambil lalu terdakwa buka kemudian terdakwa serahkan kepada
71
petugas
selanjutnya
terdakwa
dibawa
ke
Polres
Banyumas; -
Terdakwa mendapat ganja dari saksi Adam pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011 jam 21.30 Wib;
-
Pada awalnya terdakwa bisa mendapatkan ganja dari saksi Adam yaitu terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib SMS saksi Adam dengan menggunakan Handphone terdakwa sendiri ke saksi Adam yang berbunyi “ Dam duwe gele ora” lalu saksi Adam menjawab “ belum ada” kalau obat gimana” lalu terdakwa jawab “jangan” kemudian saksi Adam menjawab “ya udah nanti kalau ada dikabari” lalu terdakwa jawab “ kalau ada cepetcepet” sekira pukul 21.30 Wib terdakwa telephone ke saksi Adam dan bilang “ wis tekan ngendi Dam “lalu saksi Adam menjawab “ya wis ketemu nang ngendi”lalu terdakwa jawab “nang ngarep Gor bae lalu terdakwa meluncur ke Gor sendirian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU kemudian terdakwa ketemu dengan saksi Adam lalu terdakwa bilang “mendi DAM barangnya “ lalu Adam menjawab “jangan disini “ lalu terdakwa menjawab “ya udah di toko Butik Wolu aja
72
kemudian terdakwa meluncur ke Toko Butik Wolu, lalu terdakwa masuk ke Toko Butik Wolu bersama saksi Adam kemudian saksi Adam membuka satu paket ganja kemudian di linting dan pada saat melinting di dalam tidak ada orang selanjutnya setelah saksi Adam selesai melinting ganja selanjutnya terdakwa diberi saksi Adam 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang berisi 4 (empat) linting rokok ganja kemudian terdakwa simpan di saku celana bagian kanan depan selanjutnya saksi Adam pergi dan terdakwa juga pergi menuju ke kost-kostan saksi Ines; -
Selanjutnya handphone merk Nokia warna hitam yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan adalah handphone milik terdakwa dipakai untuk berkomunikasi dengan saksi Adam;
-
Sepeda motor Suzuki yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan adalah milik terdakwa yang dipakai pada waktu itu;
-
Terdakwa tidak tahu saksi Adam mendapatkan ganja tersebut dari mana;
73
-
Terdakwa mulai kenal dengan saksi Adam sejak bulan Februari 2011;
-
Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sebelumnya juga pernah memakai ganja dengan saksi Adam pada bulan Februari 2011 di kost-kostan terdakwa;
-
Terdakwa mendapatkan ganja dari saksi Adam tersebut karena diberi oleh saksi Adam dan bukan membeli;
-
Setelah bulan februari 2011 terdakwa pernah memakai ganja lahi dengan teman terdakwa, tetapi sudah lupa;
-
Terdakwa pada waktu itu ditanya orang tua, kapan kamu lulus dan terdakwa terbebani jadi pusing lalu terdakwa memakai ganja;
-
Terdakwa berada didalam kamar kost saksi Ines, terdakwa juga sudah memakai ganja sedikit yang dikasih saksi Adam;
-
Saksi Ines pada waktu itu tidak tahu kalau terdakwa habis memakai ganja, karena saksi Ines sedang tidur;
74
-
Terhadap 1 (satu) buah botol yang berisi urine yang dijadikan barang bukti adalah milik terdakwa;
-
Tujuan terdakwa memakai ganja untuk menenangkan diri;
-
Terdakwa
pernah
berobat
ke
Yogyakarta
untuk
menghilangkan ketergantungan ganja tersebut; -
Terdakwa tidak pernah berbicara kepada orang tua terdakwa mengenai kesulitan di dalam kuliah terdakwa;
-
Terdakwa memakai ganja bulan Februari 2011 dan orang tua terdakwa tahu;
-
Pada bulan Februari terdakwa memakai ganja hanya 1 (satu) kali;
-
Awalnya orang tua terdakwa bisa mengetahui kalau terdakwa memakai ganja yaitu berawal ketika terdakwa cerita sama orang tua terdakwa kalau orang-orang di tetangga ada yang memakai ganja, lalu terdakwa di curigai sama orang tua terdakwa dan terdakwa langsung di ajak ke Yogyakarta untuk dilakukan pengecekan /
75
berobat dan hasilnya terdakwa positif menggunakan ganja; -
Pada
waktu
terdakwa
berobat
ke
Yogyakarta,
sebelumnya terdakwa sudah memakai ganja ganya 1 (satu) kali; -
Terdakwa sudah 4 (empat) kali berobat ke Yogyakarta;
-
Terdakwa memakai ganja lagi ketika orang tua terdakwa menanyakan lagi ke terdakwa tentang kapan terdakwa lulus;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif a. Kesatu : Terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Waktu dan Tempat yang telah disebutkan diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. b. Kedua : Terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Waktu dan Tempat yang telah disebutkan
76
diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. c. Ketiga : Terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Waktu dan Tempat yang telah disebutkan diatas, secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : a. Menyatakan terdakwa HESTINING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf (a) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam surat dakwaan KETIGA.
77
b. Menjatuhkan
pidana
terhadap
HESTINING
ASTUTI Als.
NINING Binti ZAENUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. c. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) bungkus rokok Class mild 2) 4 (empat) linting ganja 3) 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik saudari HESTINING ASTUTI Als.NINING Binti ZAENUDIN Dirampas untuk dimusnahkan ;……………………………………
-
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. : G-3383-WR warna hitam abu-abu. Dikembalikan kepada terdakwa ;………………………………….
-
1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam. Dirampas untuk negara;……………………………………………
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
78
4. Pembelaan Penasihat Hukum/ Terdakwa : Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan ( pledooi ) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : a. Terdakwa masih sebagai mahasiswi tingkat akhir di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. b. Terdakwa masa depannya masih panjang. c. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya. d. Terdakwa belum pernah dihukum. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, dan atas pembelaan ( pledooi ) dari penasihat hukum terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaan ( pledooi ) nya tersebut. 5. Putusan Pengadilan a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim
Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:
79
Berdasarkan
fakta-fakta
hukum
tersebut,
Majelis
hakim
akan
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yakni :
KESATU :
-
Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
KEDUA :
-
Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
KETIGA :
80
-
Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;
1.
Barang siapa ;
2.
Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri; Ad.1. Unsur “ Barang siapa”
Dimaksudkan dengan unsur “ Barang Siapa” adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan indentitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in person) ;
81
Didepan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama : HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak di bantah dipersidangan;
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selama permeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan terdakwa ;
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur pertama ini telah terpenuhi ; Ad. 2. Unsur “ Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”
Disebut dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;
82
Dan yang disebut Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka ( 15 ) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi Bambang Subroto, SH, saksi Alita Dwi Rahayu als. Ines, saksi Adam Budi Sarzky dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 sekira jam 23.30 Wib. Bertempat di kost-kostan teman terdakwa di Mangunjaya ikut Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto timur, Kabupaten Banyumas ditemukan Narkotika jenis ganja yang mana pada waktu itu terdakwa mengakui menerima ganja dalam bungkusan rokok Class Mild berisi 4 ( empat ) lintingan dari saksi ADAM BUDI SARZKY ( Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah ), setelah menerima ganja tersebut terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Banyumas yang sebelumnya mendapat informasi kalau ditempat tersebut sering digunakan untuk tempat menggunakan Narkoba, dan terdakwa juga sedang melakukan program Hyonotherapy di Lembaga Mind
83
Consulting- Mind Programming Centre pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2011 untuk program treatment kecanduan Narkoba di Yogyakarta serta pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut karena dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan seorang Mahasiswi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semester IX (Sembilan) Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang seharusnya dapat menjadi teladan dan sebagai generasi penerus bangsa ;
Berdasarkan
Berita
Acara
Pemeriksaan
Laboratoris
Kriminalistik
Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1065/NNF/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, Bsc. dan Ibnu Sutarto,ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Drs. Siswanto selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
-
Barang bukti Nomor BB-02035/2011 berupa 4 (empat) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga Ganja dengan seberat keseluruhan 1,679 gram dalam bekas bungkus rokok Class Mild dan setelah di periksa dengan sisa hasil pemeriksaan seberat 1,650 gram adalah mengandung POSITIF DERIVAT CANNABINOID dan terdaftar dalam golongan I (satu)
84
Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -
Barang bukti Nomor BB-02036/2011 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung TETRAHYDROCANABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemuanya disita dari tersangka HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN ;
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;
Oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan jenis penahanan, maka diperintahkan
85
terdakwa tetap ditahan kemudian mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan. Oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :
-
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
-
Perbuatan terdakwa membawa efek tidak baik kehidupan bermasyarakat, khususnya generasi muda penerus bangsa ;
Hal-hal yang meringankan :
-
Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
-
Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
-
Terdakwa belum pernah dihukum ;
-
Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswi yang masih aktif di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ;
86
b. Amar Putusan
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku.
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1.
Menyatakan
terdakwa
HESTIANING
ASTUTI Als.
NINING
Binti
ZAENUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga ; 2.
Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN selama 1 (satu) tahun ;
3.
Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4.
Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
87
5.
Memerintahkan barang bukti berupa ;
-
1 (satu) bungkus rokok Class Mild ;
-
4 (empat) linting ganja ;
-
1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik saudari HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;………………………………………………...
-
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol. : G-3383-WR warna hitam abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa ;……………………………………………….
-
1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;……………………………………………………….
6.
Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
B. Pembahasan
1.
Penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.
88
Unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :
a. Barang siapa b. Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri
Ad. a. Unsur barang siapa
Dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena di dakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in person), subyek tindak pidana disini diartikan barang siapa baik laki-laki maupun perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani rohani dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.
Dikemukakan
oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud
89
hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.25
Manusia sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, terdakwa adalah termasuk manusia juga sehingga tersangka yang sedang dituntut diperiksa dan di adili di sidang Pengadilan, dari hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa unsur barang siapa, yaitu pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan fakta yang ditemukan di persidangan.
Didepan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama : HESTIANING ASTUTI Als. NINING Binti ZAENUDIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rochaninya dan termasuk orang yang cakap berbuat hukum, karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus sifat perbuatan terdakwa; 25
55.
Wirjono Prodjodikoro, 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Fresco. Bandung.hal
90
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur pertama ini telah terpenuhi;
Ad. b. Unsur tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri
sendiri
Yang disebut dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran,
hilangnya
rasa,
mengurangi
sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
Yang disebut penyalah guna menurut Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
Tanpa hak disini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang, dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika diatur dengan tujuan :
91
1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; 3) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika;
Dari ketentuan tersebut ternyata hanya Menteri Kesehatan yang berhak untuk menguasainya atau mengaturnya seperti yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : “ Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ Fakta dari perkara ini yakni Hestining Astuti Als. NINING Binti ZAENUDIN yang menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja dengan cara dibakar dan dihisap seperti orang merokok namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian Satnarkoba Polres Banyumas dan menangkap
92
pelaku, pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut karena dalam pemeriksaan di Kepolisian maupun fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter melainkan seorang Mahasiswi. Penguasaan ganja tersebut adalah tanpa hak sebab tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.
Menurut Sudarto, pengertian sifat melawan hukum, ada 2 (dua) pendirian yaitu :
1.
Menurut ajaran melawan hukum formil
Suatu perbuatan itu berifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
2.
Sifat melawan hukum yang materiil
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat
93
melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga dengan hukum yang tidak tertulis.26
Unsur
ini
memberikan
pengertian
bahwa
perbuatan
menggunakan Narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
Dalam
putusan
perkara
pidana
Nomor
:
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. : 1065/NNF/IX/2011 terhadap barang bukti Nomor BB-020235/2011 berupa 4 (empat) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga Ganja adalah mengandung Positif Derivat Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan barang bukti nomor BB26
Sudarto, 1990. Hal. 69-70.
94
02036/2011 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung Tetrahydrocanabinol terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemuanya disita dari tersangka Hestining Astuti Als. Nining Binti Zaenudin.
Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk memakai ganja sendiri atau kepentingan sendiri, sedang diketahui daun ganja kering itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang untuk kepentingan lainnya.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam menjatuhkan pidana terhadap
pengguna
narkotika
dalam
putusan
perkara
Nomor
68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.
Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna, maka sebelum menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat
bukti
yang
digunakan
dalam
persidangan
tersebut
95
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ”. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Hestining Astuti als. Nining Binti Zaenudin, yaitu mengenai terjadinya Tindak Pidana Narkotika.
Pada kasus tersebut diatas juga diajukan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dimuka persidangan. Dalam putusan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah ditemukan adanya alat bukti yang dapat menguatkan kasus tersebut yaitu :
a. Keterangan saksi :
1. Bambang Subroto,S.H.;
2. Alita Dwi Rahayu als Ines binti Cecep;
96
3. Adam Budi Sarzky;
Keterangan saksi yang meringankan (A de Charge) yaitu Ayah kandung sendiri dari terdakwa bernama Zaenudin.
b. Barang bukti :
1. Barang bukti Nomor BB-02035/2011 berupa 4 (empat) lingting rokok berisi daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat keseluruhan 1,679 gram dalam bekas bungkus rokok Class Mild dan setelah diperiksa dengan sisa hasik pemeriksaan seberat 1,650 gram adalah mengandung Positif Derivat Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2.
Barang bukti Nomor BB-02036/2011 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine adalah mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) lampiran Undang-
97
undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kesemuanya disita dari tersangka Hestining Astuti Als. Nining Binti Zaenudin;
c. Keterangan terdakwa :
Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Narkotika terhadap diri sendiri;
Dalam hal pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat 1 (satu) KUHAP, yaitu :
1) Alat bukti yang sah ialah :
a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa;
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt, alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam
98
perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masingmasing bukti, hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan :
1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah R.I dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba; 2) Perbuatan terdakwa membawa efek tidak baik kehidupan bermasyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa;
Hal-hal yang meringankan :
1) Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; 2) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya; 3) Terdakwa belum pernah dihukum; 4) Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswi yang masih akfit di Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
Dalam menjatuhkan pidana hakim mendasarkan masalah-masalah sosial yang didalamnya terdapat suatu kepentingan terdakwa kepentingan korban, dan
99
mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.
Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, untuk syarat pemidanaan yaitu adanya alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapat dicela (membuat hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, merkipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini tidak ada alasan penghapus kesalahan pembuat, sehingga ada pemidanaan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tersebut di atas maka dalam memutuskan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt telah terbukti dan terpenuhi.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah
100
menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku.
Mengingat Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika daan ketentuan-ketentuan dalah KUHAP serta pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan:
1) Menyatakan terdakwa Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Ketiga; 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin selama 1 (satu) tahun; 3) Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 5) Memerintahkan barang bukti berupa;
a) 1 (satu) bungkus rokok Class Mild; b) 4 (empat) linting ganja; c) 1 (satu) buah botol plastic berisi urine milik saudari Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin;
101
Dirampas untuk dimusnahkan;
-
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 No.Pol.: G-3383-WR warna hitam abu-abu ;
Dikembalikan kepada terdakwa;
-
1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah),
102
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Putusan Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2011/PN.Pwt mengenai tindak pidana narkotika sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Unsur-unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin. Dan yang disebut penyalah guna menurut pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; 2. Berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah terpenuhi dan dalam putusan ini terdapat alat-alat bukti yaitu keterangan saksi 3 (tiga orang) dan keterangan terdakwa. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi
103
unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 Tentang
Narkotika
dalam
kasus
tersebut
hakim
juga
telah
mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, selain itu telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yaitu satu bungkus rokok Class Mild, empat linting ganja dan satu buah botol plastik berisi urine milik saudari Hestining Astuti Als. Nining binti Zaenudin.
B. Saran
Memperhatikan sebagian besar Pengguna Narkotika khususnya jenis ganja adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan
kepentingan
perawatan
dan
pengobatan.
Kondisi
Lembaga
Permasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita Pengguna Narkotika akan semakin berat. Oleh karena itu Pengguna Narkotika ini wajib diberi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
104
DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Bassar, S, 1986. Tindak pidana pidana tertentu didalam KUHP. Bandung: CV Remadja Karya. Dirjosisworo, Soedjono.1990. hukum narkotika di Indonesia. Bandung .PT. citra Aditya bakti. Jhony, Ruby Hardiati. 2000.diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika, Purwokerto: Fakultas Hukum.Unsoed. Kansil, CST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Lamintang, 1984a,Hukum Penitersier Indonesia. Alumni , Bandung. Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. Moeljatno 2000. Azas-azas hukum pidana, Jakarta: Bineka cipta. Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Fresco. Bandung. Remmelink, Jan. 2003. Hukum Pidana (komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka. Suhartono, RM. 1996. Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta: Sinar Grafika. Soedarto ,1975. Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Fakultas Hukum. ________,1990 .Hukum Pidana Jilid IA dan IB.Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Fakultas Hukum. Soemitro, Rony Hanitijo. 1983. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan Ke Satu. Jakarta: Ghalia Indah.
105
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta. Sumaryanti, 1987.Peradilan Koneksitas Ringkas.Bina Aksara,Jakarta.
Di
Indonesia
Suatu
Tinjauan
Widjaja, AW. 1985 masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika, bandung, armico. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
C. Internet Sahadia, M. Sairman, Pengertian Tindak Pidana, (on Line), 2011. Tersedia:http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertiantindak-pidana/. (02 April 2011). Tersedia: http://www.prasko.com/2011/05/tujuan-hukum-pidana.html. Tersedia: http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/
