PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Putusan Nomor : 18/Pdt/G/2006/PN.Pwr) SKRIPSI
Untuk Memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hukum Disusun Oleh : Nama
: Hewi Tanoto
NIM
: 20030610260
Jurusan
: Ilmu Hukum
Bagian
: Keperdataan BW
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2008
HALAMAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Putusan Nomor :18/Pdt/G/2006/PN.Pwr)
SKRIPSI
Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal:….. Diajukan oleh: Nama : Hewi Tanoto NIM
: 20030610260
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
AHDIANA Y LESTARI.,S.H.M.Hum NIK. 153.021
ENDANG HERIYANI.,S.H.M.Hum NIP. 132.005.041
HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Putusan Nomor :18/Pdt/G/2006/PN.Pwr) Telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal:…. Yang terdiri dari : Ketua
PRIHATI YUNIARLIN.,S.H,M.Hum. NIK.153.007
Anggota I
Anggota II
AHDIANA Y LESTARI.,S.H.M.Hum NIK. 153.021
ENDANG HERIYANI.,S.H.M.Hum NIP. 132.005.041
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
MUHAMMAD ENDRIYO SUSILO,S.H.,M.C.L NIK. 153.042
MOTTO
Siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar sesaat saja, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Maka belajarlah, karena tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan pintar, Dan orang pintar tidaklah sama dengan mereka yang bodoh (Syair Arab)
Pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kesalahan dan pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga mengandung kebenaran. (Imam Syafi’i)
Manusia yang terbesar adalah manusia yang memiliki apa yang benar dengan tekad paling teguh, yang mampu mengalahkan godaan yang paling besar dari dalam dan dari luar, yang paling tenang di tenang di tengah badai, tetap bersandar pada kebenaran dan iman yang tidak tergoyahkan. (W.E.Channing)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada: Yth. Bapakku Amat Isnawi dan Ibuku Siti Mariyam Kedua kakakku yang kusayangi Almamaterku
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah yang merajai alam semesta ini, sewrta yang maha pengasih dan penyayang pada semua mahluk ciptaan-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PELKAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK
ANGKAT
MENURUT
HUKUM
ADAT
DI
KABUPATEN
PURWOREJO”(Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt/G/2006/Pn/Pwr)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, berkat dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu Penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapal H.Muhammad Endriyo Susilo, S.H, M.C.L., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yoayakarta. 2. Ibu
Ahdiana
Yuni
Lestari,
S.H.M.Hum
dan
Ibu
Endang
Heriyani.,S.H.M.Hum selaku Dosen pembimbing dengan rela, sabar dan tekun membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah meridhoi segala yang telah anda berikan. Mohon maaf Penulis haturkan karena seringnya menggangu waktu ibu. Semoga kesempatan-kesempatan tersebut selalu menjadi kenangan terindah. Matur
nuwun sanget, mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak dan keberhasilan yang anda dapatkan. 3. Ibu Prihati Yuniarlin sebagai ketua tim penguji skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arah-arahannya. 4. Semua Dosen Fakultas Hukum UMY yang sejak pertama memberikan pendidikan tentang hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Bagian TU maupun pengajaran, tanpa bantuan anda mungkin Penulis bingung mengurus semuanya. 6. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bersedia bersosialisasi dan belajar selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum. 7. Teman-temanku di kontrak PATRAN, Darmo, Boim, Kentos, Adi, Pak Pet, dan alumninya Patran Mamat, Krido dan Dani ..terima kasih untuk semuanya. 8. Teman-teman KKN Soni, Eko, Solihin, Hendra, Ive dan Mimi. Kalian tidak akan pernah aku lupakan. 9. Ibu Sundari selaku Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang telah memberikan masukan-masukan terhadap Penulis. 10. Bapak kepala Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai selama Penulis melakukan penelitian.
11. Buat kedua orang tuaku ayang dengan tulus dan ikhlas memberikan doa serta motivasi yang tiada henti-hentinya dan selalu memberikan bimbingan dan arahan sampai saat ini. 12. Kepada seluruh orang yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak. Akhirnya Penulis menyadari dengan sesungguhnya skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan Penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semuanya. Amin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Yogyakarta, Juli 2008 Penulis
HEWI TANOTO
ABSTRAK Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan system kekeluargaan. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih mengakui, sedangkan pada masyarakat hukum adat lain menentukan putus. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo dan apakah orang tua angkat dapat menarik kembali harta yang telah diwariskannya, serta apakah pengangkatan anak dapat dibatalkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Responden terdiri dari 1 Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dan 1 Panitera. Pewarisan anak angkat dimulai ketika pewaris masih hidup yaitu dengan jalan hibah. Pencabutan pewarisan anak angkat dapat terjadi apabila anak angkat dengan sikap dan perbuatannya terbukti melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Tujuan dari pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak kepada orang tua akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak sehingga pengangkatan anak yang telah disahkan Pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkanya.
Kata kunci :Anak angkat, orang tua angkat, warisan
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL……………………………………………………………..i HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………………..ii HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………...iii HALAMAN MOTTO…………………………………………………………...iv HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………………….v KATA PENGANTAR…………………………………………………………...vi ABSTRAK……………………………………………………………………….ix DAFTAR ISI……………………………………………………………………...x BAB I
PENDAHULUAN………………………………………...……………1 A. Latar Belakang Masalah……………………………...…………...1 B. Perumusan Masalah…………………………………...…………. 5 C. Tujuan Penelitian………………………………………...………. 5 D. Manfaat Penelitian………………………………………...………6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………..7 A. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak………………...………….7 1. Pengertian Pengangkatan Anak………………………………...7 2. Sebab Dan Tujuan Pengangkatan Anak……………...………..10 3. Pengaturan Pengangkatan Anak……………………………….17 4. Tata Cara Pengangkatan Anak…………………...……………21 5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak…………...………………23
B. Tinjauan Tentang Pewarisan Adat…….…………………………32 1. Pengertian Pewarisan………………...………………………..32 2. Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan…...……………………....38 3. Golongan Ahli Waris………………………...………………..39 4. Harta Warisan…………………………………... …………….41 BAB III METODE PENELITIAN…………………………………………….50 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA…………………...54 A. Kasus Posisi…………………………………….………………..54 B. Analisis Data…………………………………….……………….60 BAB V PENUTUP………………………………………………………………77 A. Kesimpulan……………………………………….………..…….77 B. Saran…………………………………………….………………..79 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN Salah satu pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 9 undangundang ini mendefinisikan anak angkat yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39, berbunyi sebagai berikut : 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung. 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
ini
apabila
seseorang
akan
mengangkat anak atau adopsi harus ada suatu penetapan dari pengadilan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Namun kenyataannya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya sistem kekeluargaan patrilinial, matrilineal, dan parental/bilateral. Selain ketidaksamaan
karena adanya sistem kekeluargaan tersebut ditambah lagi dengan adanya perbedaan bentuk perkawinan dan sistem pewarisannya. Dengan perbedaan tersebut, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih tetap mengakui, sedangkan pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini berarti telah terjadi hubungan hukum yang mutlak antara anak angkat dengan orang tua angkat dan menempatkan posisi anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung. Mengenai kedudukan anak angkat disetiap masing-masing daerah terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkatnya pastilah berbeda pula. Di Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinial, satu-satunya daerah yang mengenal pengangkatan anak ialah di Kanagarian Sumani di lingkungan suku Mandiang-Sumagek dan suku Melayu, demikian pula di Kanagarian Singkarak dimana seseorang mengangkat anak dengan mufakat kaum, karena tidak mempunyai keturunan yang akan membiayai hidupnya.1 Caranya ialah dengan ‘adaik dipakai limbago dituang’ dengan memotong sapi dan mengadakan jamuan makan. Dalam upacaranya itu diumumkan kepada masyarakat dan nagari, bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Anak itu dapat saja berasal dari suku lain. Biasanya pada upacara pengangkatan anak itu ditentukan sekaligus hak daripada si anak berupa sebidang tanah. Di Bali dengan sistem kekerabatan patrilinial, orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah. Dengan upacara adat yang disebut peperasan 1
B. Bastian Tafal, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya dikemudian hari, Jakarta, Rajawali, hlm 110.
seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dijadikan anak sendiri. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.2 Dengan pengangkatan anak timbul hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Anak angkat menjadi pelanjut keturunan dari ayah angkatnya dan hubungannya dengan orang tua kandung menjadi putus. Akan tetapi walaupun demikian seorang sentana/ anak angkat berhak kembali sebagai ahli waris di rumah asalnya. Apakah ia secara nyata telah pulang dan diterima oleh orang tua kandungnya (Putusan P.N. Denpasar tgl 30 Agustus 1965 No.207/ Pdt/ 1965). Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan ia adalah orang yang berhak maju kedepan umum menggantikan kedudukan ayah angkatnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam mayarakat Toba dikenal anak naniain, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat-syarat :3 1) Yang mau mengain haruslah tidak mempunyai anak laki-laki. 2) Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya. 3) Harus dirajahon artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat, dalihan no tolu, serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja bius).
2 3
Ibid., hlm 90-91 Ibid., hlm 105.
Bedanya dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari ialah tidak dapatnya diangkat anak dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak naniain. Anak naniain menjadi ahli waris dari ayah yang mengainnya dan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya. Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua angkatnya. Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.4 Di Jawa Tengah hukum adat sendiri tidak memberi ketentuan tentang cara mengangkat anak.5 Pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksud kepentingannya. Kepala Desa membuatkan surat pernyataan penyerahan anak yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan 4 5
Hilman Hadikusuma, 2003, HUkum Waris Adat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 81. B. Bastian Tafal, Op.Cit, hlm 72.
diketahui oleh Kepala desa dan Stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu, diadakan selamatan dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Jadi disini menurut hukum adat untuk melakukan pengangkatan anak tidak memerlukan suatu penetapan dari pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahannya adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo? 2. Apakah orang tua angkat dapat menarik kembali harta yang telah di wariskannya? 3. Apakah pengangkatan anak dapat dibatalkan ? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya menurut hukum adat di Kabupaten Puarworejo. b. Untuk mengetahui apakah orang tua angkat dapat menarik kembali harta yang telah diwariskannya? c. Apakah pengangkatan anak dapat dibatalkan ? 2. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta. Menambah pengetahuan Penulis untuk mempelajari hukum waris adat yang ada di Kabupaten Purworejo. Manfaat Penelitian ini yaitu : 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris. 2. Manfaat Praktis Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih atau manfaat bagi masyarakat Puworejo agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut hukum adatnya setempat.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. TINJAUAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK 1. Pengertian Pengangkatan Anak Pada umumnya pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan pernikahan, pastilah menginginkan seorang anak untuk melengkapi keluarga atau guna meneruskan keturunan mereka. Namun keinginan untuk mempunyai anak tersebut mungkin terbentur oleh takdir Illahi yaitu belum dikarunia seorang anak. Sebagai pelepas rindu untuk mendapatkan anak atau keturunan tersebut, mereka ada yang mengadopsi atau mengangkat anak. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.6 Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah, seperti anak kukut 6
Muderis Zaini, 1985, Adopsi – Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta , PT. Bina Aksara, hlm 7-8.
atau anak pulung (di Singaraja), anak pupon (di Cilacap), anak akon (di Lombok Tengah), Napuluku atau wengga (di Kabupaten Paniai Jaya Pura) Pengangkatan anak ini lazim dilakukan di seluruh Indonesia. Akan tetapi caranya adalah berbeda-beda menurut hukum adat setempat.7 Dimana pengangkatan anak ini mungkin hanya dilakukan dengan mengundang kerabatkerabat dekat saja yaitu para tetangga dengan melakukan upacara adat biasa maupun dengan acara kenduri (istilah dalam masyarakat adat Jawa). Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda Yakni adoptie dan adopt istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya adoptie dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah kedalam bahasa Indonesia menjadi adopsi dengan pengertian yang sama 8 Dalam kamus Umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.” Kemudian dalam Ensiklopedia Umum disebutkan pengertian adopsi yaitu suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan
perundang-undangan.
Biasanya
adopsi
dilaksanakan
untuk
mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Selanjutnya dapat dikemukan pendapat Soedharyo Soimin bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain
7 8
B. Bastian Tafal , Op.Cit. hlm 1. Muderis Zaini, Op.Cit, hlm 4-5.
kedalam keluarganya sendiri,sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.9 Surojo Wignjodipuro dalam bukunya “Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat” sebagaimana yang dikutip oleh Muderis Zaini memberikan batasan sebagai berikut, adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.10 Menurut Bushar Muhammad, adopsi, ambil anak, kukut anak, angkat anak adalah suatu perbuatan hukum di dalam rangka Hukum Adat Keturunan, bilamana seseorang diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula tak ada padanya.11 Menurut Ter Har Bzn sebagaimana yang dikutip oleh B.Bastian Tafal, pengertian pengangkatan anak adalah bahwa perbuatan yang memasukkan dalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis, hal mana biasa terjadi di Indonesia.12
9
Soedaryo Soimin, 2002, Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 35. 10 Muderis Zaini, log Cit. 11 Bushar Muhammad, 2004, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta , PT. Pradnya Paramita, hlm 33. 12 B. Bastian Tafal , Op.Cit, hlm 47.
Kemudian Iman Sudiyat menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu pekerjaan memungut anak dari luar kerabat, kedalam kerabatnya sehingga terjalin ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaannya.13 Menurut Djaja S. Meliala memberikan definisi adopsi yaitu suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.14 Dari berbagai pengertian pengangkatan anak tersebut diatas, penulis mendefinisi pengangkatan anak sebagai berikut : bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang diambil dan dimasukan kedalam suatu keluarga yang baru dan diterima seperti halnya anak sendiri. Dengan pengangkatan anak tersebut maka segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat dan menempatkan anak angkat seperti anaknya sendiri.
2. Sebab dan Tujuan Pengangkatan Anak Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hokum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan ‘keturunan’, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan 13
Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, hlm 34. Djaja S. Meliala, 2006, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 77. 14
keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak. 15 Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari kalangan sendiri saja, tapi juga pada anakanak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya.Dalam pengangkatan anak ini yang terpenting adalah demi kebahagian si anak. Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan lain yang cukup menentukan, sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Untuk daerah-daerah yang sistem clan atau kekerabatannya masih kokoh, alasan pengangkatan anak di luar clan pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya memungut atau mengangkat
15
Muderis Zaini, Op.Cit, hlm 7
seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari pada ibu-bapa yang memungutnya dan terlepas dari golongan anak saudara semula. Pengangkatan anak ini harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan bantuan penghulu-penghulu setempat serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anaggota kerabat. Di Bali praktek pengangkatan anak hampir selalu dalam lingkungan clan besar dan pada kaum keluarga yang karib, walaupun di masa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal di luar clannya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri.16 Di Minahasa kecenderungan untuk mengangkat anak guna
dijadikan
penerus garis keturunannya sendiri, disamping ada maksud-maksud lain, seperti untuk memperoleh tenaga kerja di rumah dan lain-lain. Dalam hal terakhir ini juga ada keluarga yang mempunyai anak, jadi mengangkat anak lebih didasari oleh maksud menambah tenaga kerja di rumah. Di daerah Malang dan kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai ‘pancingan’, yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Disamping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh orang tua mereka tidak mampu memberi nafkah. Di daerah-daerah lainnya seperti di Kecamatan Cikawang Garut, motivasi mengangkat anak adalah karena orang tua yang bersangkutan hanya mempunyai
16
Ibid,hlm 9.
anak laki-laki saja, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Sedang pada suku Semendo di Sumatera Selatan atau suku Dayak Landak dan Dayak Tayan di Kalimantan Barat, biasanya hanya mengangkat anak perempuan, tanpa terikat oleh clan agar supaya mempunyai anak perempuan yang tetap dapat mengawasi kekayaan dan anak perempuan mendapat kedudukan di atas dari anak laki-laki. Di daerah Kecamatan Sambas dan Ngabang Kalimantan barat, ada lagi motivasi pengangkatan anak untuk menambah jumlah keluarga dalam rumah tangga bagi yang sudah mempunyai anak dan agar anak mendapat perhatian pendidikan yang layak serta ada juga karena keinginan mempunayai anak lakilaki, sebab tidak mempunyai anak-anak laki-laki dan senaliknya, dengan istilah ‘kepingin’, sedang pengangkatan anak yatim piatu disebut dengan istilah ‘anak umang’.17 Lain lagi dengan di daerah Kabupaten Batanghari Palembang, khususnya Marga Mestong. Di sini pengangkatan anak, disamping tidak mempunyai anak juga karena faktor kepercayaan, yakni harapan istri akan hamil dan sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan. Adakalanya pengangkatan anak karena permintaan orang tuanya sendiri, karena anak-anaknya terdahulu selalu meninggal dunia. Motivasi ini terdapat di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Tobelo dan Golela, Ambon, dimana orang yang mengakat anak dari suatu keluarga yang anak-anaknya selalu meninggal dunia setelah lahir.
17
Ibid, hlm 10.
Di beberapa daerah di Kabupaten Gersik (Jawa Timur), ada juga motivasi pengangkatan anak untuk menolong orang tua si anak yang biasanya adalah saudara sendiri yang idak mampu. Di Kabupaten Paniai Jayapura motivasi pengangkatan anak antara lain juga untuk membantu orang tua yang mengangkat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat ada 14 macam,yaitu:18 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikarunia keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri. 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depan juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak,asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu,disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
18
Ibid., hlm 61-63.
4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan. 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat. 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun hartaharta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain. 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusian. 8) Karena faktor kepercayaan.dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan
untuk
bisa
mempunyai
anak
kandung,
juga
sering
pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik. 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar
dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan. 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan. 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.dari sini terdapat motivasi timbale balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua bagi orang tua angkat. 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anakanaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anakanak yang tidak terurus ini. 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Di sini terdapat misi untuk memperat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkan suatu
lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka memperat kembali hubungan kekeluargaan. 14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal,maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dengan demikian jelas bahwa lembaga adopsi merupakan suatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat Hukum Adat dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan kebhinekaan alam pikiran masyarakat adat dan pada prinsipnya semua motivasi yang ada mengandung nilai-nilai yang positif dan mencerminkan budaya Pancasila.
3. Pengaturan Pengangkatan Anak. Adopsi/ pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagai berikut: Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan. Kemudian Pasal 39 undang-undang ini, berbunyi sebagai berikut : 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 40, berbunyi sebagai berikut : 1) Orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asalusulnya dan orang tua kandungnya. 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing. Stb. 1917 Nomor 129, mengatur tentang adopsi dalam Bab II Pasal 5 sampai dengan 15. Dari Stb ini bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda
yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, sepanjang almarhum suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang isinya tidak menghendaki jandanya melakukan pengangkatan anak.19 Kemudian yang boleh boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan belum diangkat anak oleh orang lain. Alasan pengangkatan anak menurut Stb ini adalah untuk melanjutkan/ meneruskan keturunan. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 12 (1) Stb.1917 Nomor 129, berbunyi : Jika suami istri mengadosi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawian mereka. Selanjutnya dapat ditambahkan, alasan melakukan adopsi, adalah : 1) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua. 2) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagian keluarga. 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri. 4) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusian. 5) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. 6) Untuk menambah/ mendapatkan tenaga kerja dan lain-lain. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak/ adopsi menurut Staatblat ini yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 14. Pasal 11 Stb 1917 Nomor 129 ini, menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan orang yang
19
Djaja S. Meliala.,Op.Cit. hlm 84.
diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya. Kemudian Pasal 14, menyatakan adopsi karena hukum menyebabkan putusnya hubungan keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif dan anak yang dikendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak yaitu tentang pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan Pasal 12 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1) Pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak tersebut jelas bahwa apabila seseorang akan mengangkat anak harus mengutamakan kesejahteraan anak tersebut atau harus mencerminkan kepentingan kesejahteraan anak.
4. Tata Cara Pengangkatan Anak. Dalam hukum adat tata cara pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara:20 1) Tunai/ kontan artinya bahwa anak angkat itu dilepaskan dari lingkungannya
semula
dan
dimasukkan
kedalam
keluarga
yang
mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang , pakaian. 2) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara adat dengan bantuan Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat kedalam tata hukum masyarakat. Menurut B. Bastian Tafal21, ketentuan tentang cara mengangkat anak pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Dengan
adanya
persetujuan
itu
mereka
pergi
ke
Balai
Desa
untuk
memberitahukan maksudnya. Kepala Desa membuatkan surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Dihadapan Kepala desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan (Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di 20 21
Iman Sudiyat, Op Cit, hlm 102. B. Bastian Tafal, Op Cit, hlm 72.
rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut. Syarat-syarat berupa pembayaran atau pemberian tidak ada pada pengangkatan anak. Hanya saja di daerah Kendal ada ketentuan tambahan, yaitu orang tua angkat haruslah cukup mampu untuk menghidupi anak angkat tersebut, supaya tidak diterlantarkan. Bila yang mengangkat anak itu adalah suami istri, maka haruslah ada persetujuan antara suami istri untuk mengangkat anak bersama-sama. Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Orang tua angkat memelihara dan mendidik anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri. Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya No.53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat bahwa dalam menentukan sah dan tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki ketetapan dari Pengadilan Negeri, dimana SEMA RI NO.2 tahun 1979 jo SEMA RI No.6 Tahun 1983 jo SEMA RI No.4 tahun 1989 merupakan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung kepada para hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Setelah pengangkatan anak terjadi, maka ada akibat hukum yang akan ditimbulkan. Di sini penulis akan melihat akibat hukumnya dari 3 sistem hukum yang berbeda yaitu hukum adat, hukum perdata maupun hukum Islam. a. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat. Pengangkatan anak tentu membawa konsekuensi yuridis dan hal ini di tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan karakteristiknnya masing-masing. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan sama belum tentu mempunyai karakteristik yang sama. Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangainya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.22
22
B. Ter Haar, 1985, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Oleh K.Ng.Soebakti Poesponot, Jakarta, Prandnya Paramita, hlm 247.
Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.23 Di Bali dengan sistem kekerabatan patrilinial, orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah. Dengan upacara adat yang disebut “peperasan” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dijadikan anak sendiri. Hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.24 Dengan pengangkatan anak timbul hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Anak angkat menjadi pelanjut keturunan dari ayah angkatnya dan hubungannya dengan orang tua kandung menjadi putus. Akan tetapi walaupun demikian seorang sentana/ anak angkat berhak kembali sebagai ahli waris di rumah asalnya. Apakah ia secara nyata telah pulang dan diterima oleh orang tua kandungnya (putusan P.N. Denpasar tgl 30 Agustus 1965 No.207/ pdt/ 1965). Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan ia adalah orang yang berhak maju kedepan umum menggantikan kedudukan ayah angkatnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam mayarakat Toba dikenal anak naniain, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat-syarat : 4) Yang mau mengain haruslah tidak mempunyai anak laki-laki.
23
R. Wirjono Prodjodikoro, 1976, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung, Sumur, hlm
29. 24
B. Bastian Tafal, Loc.Cit.
5) Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya. 6) Harus dirajahon artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat, dalihan no tolu, serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja bius). Bedanya dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari ialah tidak dapatnya diangkat anak dari siapapun kecuali dari keluarga dekat untuk menjadi anak naniain. Anak naniain menjadi ahli waris dari ayah yang mengainnya dan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya. Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua angkatnya. Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.25 Di Jawa dengan sistem kekerabatan parental terutama di Jawa Tengah ada istilah yang mengatakan seorang anak angkat ngangsu sumur loro yang artinya ia mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orang tuannya, baik dari orang tua
25
Hilman Hadikusuma, Loc Cit.
kandung maupun dari oang tua angkatnya. Tentang hal ini Banyumas memberitakan, hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada, akan tetapi orang tua kandung itu tidak boleh ikut campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan, pendidikan si anak angkat. Semua tanggung jawab atas diri anak angkat ada pada orang tua angkat.26 Akan tetapi dari Cilacap diketahui, hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya pada umumnya terputus, kecuali di daerah Kroya, dimana ayah kandung anak angkat tetap menjadi wali anak angkat. Seorang anak angkat diterima pula sebagai anggota keluarga
oleh keluarga orang tua angkat, di
Semarang mengatakan diterima sebagai saudara kandung. Akan tetapi anak angkat tidak menjadi ahli warisnya, kecuali di daerah Temanggung dan Cilacap yang mengatakan anak angkat dapat mewarisi keluarga ibu-bapak angkat. Yang umum ialah anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini. Sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela seperti yang diberitakan oleh Cilacap. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no.384 K/Sip/1961 menegaskannya dengan mengatakan, menurut hukum adat di Jawa Tangah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini. Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :27
26
B. Bastian Tafal, Op.Cit, hlm 74. M. Budiarto, 1985, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta, Akademika Presindo, hlm 29. 27
1) Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung. 2) Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat. 3) Hubungan
perwalian,
dalam
hubungan
perwalian
ini
terputus
hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat. 4) Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.
b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing.28
28
Djadja S. Meliala, Op.Cit, hlm 78.
Akibat hukum yang paling pokok dan paling besar adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 12, yang mengatakan : 1) Jika suami istri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka. 2) Jika si suami mengangkat seorang anak, setelah karena kematian istrinya perkawinan bubar, maka dianggaplah anak yang dilahirkan dari perkawinan laki-laki itu, yang bubar karena kematian. Kemudian lebih lanjut adalah, bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga adoptan, adoptandus berkedudukan sebagai anak sah, dengan segala konsekuensinya lebih lanjut. Dengan adopsi itu, pada asasnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 ) dan sekarnag timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga adoptan.29 Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya,sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya. Dalam Pasal 14 Staatblad ini. disebutkan dengan tegas mengenai putusnya hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara orang yang diadopsi dan kedua orang tua asal, dan sekalian keluarga sedarah dan semenda orang tua asal. Atas asas tersebut ada beberapa perkecualian,seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 sub 1-5.
29
J.Satrio, 2005, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 244.
Perkecualian itu adalah dalam bidang : 1) Perderajatan
kekeluargaan
sedarah
dan
semenda
dalam
bidang
perkawinan. 2) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan. 3) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan. 4) Mengenai pembuktian dengan saksi. 5) Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta otentik.
c. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut ‘Tabanni’.30 Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Akan tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah antara anak angkat yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua semula. Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya : “……..dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dia menunjukkan jalan yang benar”.
30
Muderis Zaini, Op.cit , hal 50.
“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”. Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan darah/nasab dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Tidak boleh karena ada udang di balik batu dan hal-hal lainnya yang mengikat. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuaan-ketentuan sebagai berikut:
1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat. 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Kemudian ketentuan mengenai anak angkat ini diperjelas lagi dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf h, dimana disana dijelaskan yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Namun sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah warisan, dimana agar anak angkat mendapat harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.31 Dalam hal yang terakhir ini pun masih harus tetap memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu misalnya hibah atau wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalannya.
31
Ibid., hal 83.
B. TINJAUAN TENTANG PEWARISAN ADAT 1. Pengertian pewarisan Pewarisan adalah bukan pemberian hadiah belaka dan harta peninggalan atau warisan bukan hanya terdiri dari barang-barang yang masih ada di tangan pewaris (erflater) pada waktu ia meninggal dunia.32 Apa yang diwariskan kepada anak-anak semasa bapaknya masih hidup, diperhitungkan juga dalam melakukan prinsip persamaan hak antara segala anak. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.33 Pewarisan pada dasarnya adalah berpidahnya barang-barang harta benda (harta peningggalan) dari seorang pewaris kepada keturunannya.34 Pewarisan kepada anak-anak si pewaris menurut kenyataannya biasanya telah dimulai atau telah terjadi sewaktu orang tuanya masih hidup. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, Lintiran), penunjukan (Jawa,cungan); Lampung, dijengken) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (Jawa, weling; Lampung tanggeh). Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang
32
R. Soepomo, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Prandnya Paramita, hlm 89. Hilman Hadikusuma, Loc.Cit, hlm 95. 34 Suwondo Atmodjahnawi, 1990, Hukum Waris Adat di Jawa Pusat, Surakarta, Tri Tunggal Tata Fajar, hlm 21. 33
dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan (Jawa, gantungan), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.35 Dalam mayarakat adat yang ada di Indonesia, dikenal adanya 3 sistem kekeluargaan, yaitu : 1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tua yang meninggal dunia.36 2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anakanak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anakanak mereka merupakan bagian dari keluarga sendiri, contoh sistim ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah. 35
Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm 96. Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat, Dan Bw, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 41. 36
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.37 Di dalam sistem kekeluargaan masyarakat adat tersebut dikenal juga dengan adanya sistem pewarisan. Sistem pewarisan ini secara teoritis ada 3 macam yaitu yang dikemukan oleh H. Hilman Hadikusuma, sebagai berikut:38 a) Sistem Pewarisan Individual Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatanya Parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat majae (Jawa, mencar, mentas); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum 37 38
Ibid., hlm 42 Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm 24-29.
Islam,
seperti
dikalangan
masyarakat
adat
Lampung
beradat
peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Kebaikan dari sistem pewarisan individual ini antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggotaanggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan tanggungannya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. b) Sistem Pewarisan Kolektif. Pewarisan dengan sistem kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai
kesatuan
yang
tidak
terbagi-bagi
penguasaan
dan
pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari peninggalan itu. Sistem
kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, kadang-kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya yang terbatas. Di Minangkabau sistem kolektip berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai. Ada kemungkinan sistem kolektip ini berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan yang keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing-masing atas tanam tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing-masing. Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Dan kelemahan sistem kolektip ialah menumbahkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas hidup yang meluas bagi para anggota kerabat bertambah luntur.
c) Sistem Pewarisan Mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti halnya sistem kolektip, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Sistem mayorat ini ada dua macam39, yaitu : 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/ sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung. 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.40
39 40
Eman Suparman, Op.Cit., hlm 43. Hilman Hadikusuma, Loc.cit.
2. Sebab-sebab terjadinya pewarisan Pada dasarnya, baik menurut Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Waris Islam, maupun Hukum Waris menurut KUHperdata, proses pewarisan itu terjadi disebabkan oleh meninggalnya seseorang dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik yang materiil maupun immaterial, dengan tidak dibedakan antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak.41 Ketiga sistem hukum waris ini masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Artinya, apabila pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan itu termasuk Warga Negara Indonesia Asli, maka yang berlaku hukum waris Adat, atau dalam hal-hal tertentu apabila dikehendaki, maka berlaku pula hukum waris Islam bagi mereka yang beragama Islam. Apabila pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Timur Asing, Tionghoa, terhadap mereka diberlakukan Hukum Waris menurut KUHperdata. Disamping itu jika pewaris termasuk golongan Warga Negara Indonesia Asli, selanjutnya masih harus ditentukan termasuk lingkungan Hukum Adat yang manakah orang tersebut sehingga dalam menentukan pembagian warisannya harus diberlakukan hukum waris adat yang mana, apakah Hukum Adat waris Batak, Hukum waris Minangkabau, ataukah Hukum Adat waris Jawa. Meskipun menurut ketiga sistem hukum waris yang berlaku proses pewarisan itu terjadi oleh peristiwa hukum yang sama yaitu kematian seseorang, akan tetapi perbedaannya pun nampak di sana-sini, antara lain dalam hal wujud
41
Eman Suparman, Op.cit., hlm 76.
harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh para ahli waris. Berkaitan dengan hal ini, hukum adat sama dengan hukum waris Islam yaitu bahwa harta benda peninggalan pewaris yang dapat diwarisi para ahli waris adalah harta benda dalam keadaan bersih. Artinya para ahli waris hanya berhak terhadap peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran hutang serta segala sesuatu kewajiban pewaris yang belum sempat dilakukannya semasa pewaris hidup. Berbeda dengan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana harta peninggalan yang dimaksudkan adalah seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Maksudnya, yang dapat diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya aktiva berupa hak-hak yang bermanfaat, melainkan juga segala hutang-hutang atau pasiva beserta seluruh kewajiban pewaris yang belum sempat dipenuhi olehnya sewaktu masih hidup.
3. Golongan ahli waris Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan. Dengan demikian para ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris.42 Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan bahwa jalur waris adalah anak-anak lelaki dan keturunan lelaki kebawah, jika tidak ada anak lelaki maka anak perempuan ada yang dapat dijadikan atau mengambil lelaki untuk kemudian mendapatkan keturunan lelaki, jika tidak ada anak sama sekali
42
Soedarjo Soimin, 2002, Op.Cit, hlm 74.
mengangkat anak lelaki dari saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan permufakatan kekerabatan.43 Di lingkungan masyarakat bergaris keibuan pada dasarnya yang menjadi waris adalah kaum wanita, anakanak wanita dan keturunan wanitanya. Di lingkungan masyarakat yang bergaris kebapak-ibuan, dimana sistem pewarisannya bukan kolektif melainkan individual, sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan dibeberapa daerah lainnya, yang menjadi waris adalah tidak saja kaum pria tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris. Dalam hukum adat Jawa para waris itu dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut : 1) Keturunan pewaris. 2) Orang tua pewaris. 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya. 4) Orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya. Sebagai waris utama adalah keturunan pewaris, terutama anak dan jika anak sudah wafat lebih dahulu dari pewarisnya, maka ia digantikan oleh cucu dan seterusnya kebawah. Apabila keturunan pewaris kebawah sudah tidak ada semua, maka yang menjadi waris adalah orang tua pewaris (ayah-ibu) sebagai golongan kedua. Kemudian apabila dari golongan kedua ini tidak ada pula maka mereka digantikan oleh saudara-saudara pewaris atau keturunannya sebagai golongan ketiga. Demikian seterusnya jika golongan ketiga sudah tidak ada digantikan oleh golongan keempat yang terdiri dari orang tua dari pada orang tua pewaris (kakeknenek) atau keturunan.
43
Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm 93-94.
4. Harta Warisan Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena menurut hukum adat suatu pemilikan atas warisan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh rasa persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua maupun muda, baik dewasa atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan adanya kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris. Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan pewarisan segera dibicarakan para warisnya. Pembicaraan mengenai warisan dapat diadakan beberapa waktu selang setelah pewaris wafat,atau juga mungkin dilakukan pengguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir, atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu. Dikalangan orang Jawa biasanya adanya pembagian warisan apabila sudah ada
anak-anak yang sudah dewasa dan hidup mencar atau dikarenakan si pewaris tidak punya keturunan. Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan masyrakat adat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh janda atau balu beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara janda atau balu dengan almarhum. Hal ini dikarenakan si janda tetap menguasai dan memelihara harta warisan sebagi harta peninggalan. Dalam hal ia akan menjual atau mengasingkan barang-barang itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini punya hak untuk diajak berembuk (berunding) mengenai penggunaan harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, ilmu gaib, jabatan adat, gelar adat dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi ,termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.44 1) Harta Asal Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak semula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun
44
Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hlm 36.
harta bawaan (Jawa,gawan) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian . harta asal itu sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan. Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari susut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan, adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan. Menurut S.A HAKIM S.H sebagaimana yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma barang-barang asal itu terdiri dari : a. Barang-barang sebelum perkawinan. a) Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan. b) Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing. c) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
d) Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain. b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan. a) Barang yang tiap isteri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. b) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang/ istri saja. Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, harta dari orang tua atau kerabat masing-masing, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, pergantian harta atau pertukaran harta. 2) Harta Pemberian Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkana karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada seseorang atau kepada suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat
dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.
3) Harta Pencahariaan. Harta pencahariaan pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak dipermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah, mengurus rumah tangga dan anak, sedangkan yang bekerja suami sendiri, namun hasil suami itu adalah hasil pencahariaan suami istri. (Minangkabau, harta suarang; Lampung, hartou massou jejamou; Kalimantan selatan, barang perpantangan; Jawa, gonogini; Sunda, guna kaya). Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam gono-gini meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri. Harta pencaharian suami istri ini didalam keluarga parental dengan perkawinan bebas sejajar terlepas dari harta asal sebagai harta yang dapat dibagi karena perceraian atau karena pewarisan. Di Minangkabau harta suarang jika terjadi perceraian suami istri maka dibagi dua. Dikalangan keluarga Jawa gona gini itu adalah sraya ne wong loro yaitu hasil kerja dua orang dan oleh karenanya duweke wong loro yaitu milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka gona gini merupakan harta tidak terbagi. Tetapi jika perkawinannya putus ia menjadi harta terbagi antara suami-istri, walaupun selama perkawinan ada kemungkinan secara diam-
diam istri meninggalkan suaminya, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 N0.51 K/Sip/1956 dikatakan “dalam hukum adat tidak ada suatu peratuaran bahwa apabila seorang istri dengan diam-diam lari dari suaminya, maka istri itu tidak berhak lagi atas gonogini dengan suaminya. Dengan demikian apa yang didapat suami istri bersama selama perkawinan merupakan hasil pencaharian bersama suami istri (Lampung, massou jejamou; Sulawesi selatan, akkaresong) dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami istri itu selama perkawinan mereka. Hasil pencahariaan bersama ini dapat meniadakan hak istri untuk mendapat bagiannya apabila terjadi kesalahan istri karena ia diusir dan dicerai tanpa hak membawa sesuatu dikarenakan berbuat zina (Melayu, turun kain sehelai pinggang; Jawa, metu-pinjungan; Sunda, balik taranjang; Makassar, solari bainenna).
4) Hak-hak kebendaan. Apabila
seseorang
meninggal
dunia
maka
ia
tidak
saja
meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang piutang) dan atau hakhak lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.
a. Hak-hak pakai Warisan berupa hak pakai dibeberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Begitu pula hak pakai dimugkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada waris tetapi karena keadaannya tidak (belum terbagi). Di Minangkabau atau juga di daerah lain para waris hanya mempunyai hak ganggam bauntuik atas harta pusaka. Demikian pula terhadap harta yang dikuasai tunggu tubing di daerah Semendo Sumatera Selatan para waris hanya mempunyai hak pakai. Pada keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang ketika pewaris wafat mendiami rumah yang terletak di atas tanah pekarangan orang lain, maka warisnya masih tetap mempunyai hak numpang atas tanahnya. Bukan saja hak numpang atas tanah pekarangan yang dapat diwariskan, tetapi juga hak numpang atas tanah-tanah pertanian dengan suatu perjanjian atau tanpa suatu perjanjian. b. Hak tagihan (hutang-piutang). Yang sering menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah apakah dengan meninggalnya pewaris terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang orang lain. Sudah biasa jika mengkebumikan jenazah ahli waris menyatakan secara terbuka kepada para peserta belasungkawa apabila ada hutang dari almarhum agar siberpiutang dapat berhubungan dengan ahli warisnya. Sudah biasa pula diantara para berpiutang setelah
seseorang yang berhutang wafat menyatakan mengikhlaskan piutangnya tidak usah lagi dilunasi para waris. Namun demikian dimasa kini bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal tidak meninggalkan hutang usaha yang tidak sedikit jumlahnya, baik tehadap perseorangan maupun terhadap badan resmi, bak atau pemerintah. Begitu pula bukan tidak mungkin seseorang yang meninggal itu tidak mempunyai simpanan Bank, simpanan Asuransi, tagihan piutang pada orang lain, yang seharusnya diterima oleh para waris almarhum. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan sebagaimana KUH Perdata, dan biasanya yang dikatakan harta warisan adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang. oleh karenanya harta warisan yang manakah yang pada tempatnya untuk diperhitungkan dalam menyelesaikan hutang-hutang. Menurut Hilman hadikusuma harta warisan yang harus diperhitungkan adalah harta pencaharian almarhum, sedangkan harta asal dan harta bawaan yang ada hubungannya dengan adat kekerabatan tidak patut diperhitungkan. Begitu pula patut dipertimbangkan bagaimana keadaan para waris almarhum, apalagi jika para waris masih anak-anak, dan membebani para waris tidak mampu dan para anggota keluarga lain harus ikut bertanggung jawab atas hutang almarhum adalah tidak pada tempatnya, kecuali waris bersangkutan memang ikut terlibat dalam hubungan dengan hutang tersebut.
c. Hak-hak lainya Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat setempat. Misalnya di daerah Lamupung pepadun kedudukan anak tertua lelaki (anak punyimbang), begitu pula ayahnya wafat maka jabatan adapt, gelar dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak punyimbang, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orang tua meninggal. Anak tertua lelaki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh dgantikan adiknya yang lain. Di Minangkabau kedudukan hak dan kewajiban penghulu, jika tidak mampu atau tidak cakap, berdasarkan musyawarah kerabat bersangkutan dapat digantikan dengan saudara lelakinya yang lain. Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat parental seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup mencar hanya terbatas pada keluarga se-somah saja dan jika ada penerusan hakhak dan kewajiban keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban keluarga itu.
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis Jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam pembentukan dan penerapan hukum.
B. Jenis Data dan Bahan hukum Adapun jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : a. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari mengenai peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari : 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 4) Putusan Pengadilan.Nomor : 18/Pdt/G/2006/PN.Pwr b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur tentang Hukum Waris dan buku-buku literatur tentang anak angkat/ adopsi. 2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dilakukan dengan penelitian langsung ke obyek yang akan diteliti, sehingga nantinya akan diperoleh data primer dan data sekunder tentang masalah yang diteliti. a. Data pimer diperoleh dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden yang terkait di dalam penelitian. b. Data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian C. Teknik Pengumpulan Data Adapun dalam memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Penelitian Yuridis Normatif Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum seperti: undang-undang, bahan-bahan hukum tertulis atau catatan serta dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang bersangkutan
2. Penelitian Yuridis Empiris (Sosiologis) Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis empiris diperoleh melalui wawancara yaitu dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. D. Tempat pengambilan Bahan hukum dan Lokasi Penelitian 1. Tempat pengambilan bahan hukum Tempat pengambilan bahan hukum adalah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu dengan mencari dan mempelajari bukubuku yang berhubungan dengan obyek penelitian. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purworejo. E. Populasi dan Sample Penelitian ini menggunakan teknik Non Rondom Sampling, yaitu tidak semua anggota populasi dijadikan Sample, jenis yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu cara pengambilan Sample yang dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. F. Responden Penelitian Guna membantu dalam pengumpulan data di lapangan, maka penulis melakukan penelitian kepada responden, yaitu : 1. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang diwakili oleh Ibu Sundari,SH 2. Ketua Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yaitu Bapak Bachrudin,SH
G. Analisis Data Seluruh data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian dari kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode : 1. Analisis Kualitatif Yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memilih bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti (hanya data yang berkaitan dengan masalah saja yang akan diambil sebagai data penelitian). 2. Analisis Deskriptif Hasil analisis yang merupakan sekumpulan data yang ditemukan dan diuraikan secara terperinci kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
A. Kasus posisi Putusan Nomor: 18/Pdt/G/2006/PN.Pwr. a. Identitas para pihak Penggugat adalah Hardjosukarto als Kidah, pekerjaan pensiunan PJKA Rt.04 Rw.3 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo. Tergugat adalah Ny.Harmastuti, pekerjaan guru SD Negeri, alamat desa Klepu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dan Wagino pekerjaan wiraswasta dengan alamat desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Puworejo. b. Duduk perkara Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yang saat ini sudah dewasa dan berumah tangga, yaitu : 1. Suyono, laki-laki, umur 58 tahun, anak dari suami istri Umar Simbuh, alamat Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, yang dijadikan anak angkat pada tahun 1950, yaitu sejak berusia 3 tahun. 2. Harmastuti, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 1956, anak dari suami istri Wongsodiharajo, alamat desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, yang dijadikan anak angkat pada tahun 28 April 1959, sejak umur 3 tahun, dan kemudian ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 19/Pdt./P/2002/PN.Pwr.tanggal 29 Mei 2002.
Penggugat menganggap kedua anak angkat tersebut sebagai anak kandung sendiri, merawat dan memelihara sebagaimana layaknya orang tua, dan menyekolahkan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Atas, dapat menjadi pegawai, dinikahkan dan dapat berumah tangga sendiri. Kedua anak angkat tersebut telah diberikan tanah hak milik Penggugat sebagai hibah, pada saat bersamaan, yaitu pada tanggal 10 November 1990, sebagai berikut : a) Suyono diberikan : a. Sebidang tanah pekarangan Luas ± 700 M². b. Sebidang tanah sawah Luas ± 1610 M² b) Harmastuti atau Tergugat I diberikan hibah : a. Sebidang tanah pekarangan Luas ± 700 M² b. Sebidang sawah Luas ± 1110 M² Semua tanah hak milik Penggugat yang dihibahkan tersebut terletak di Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo sebagai pembagian waris dari Penggugat.. Bahwa pada tahun 2005 anak angkat Penggugat yaitu Harmastuti atau Tergugat I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak menghormati Penggugat, tidak ada rasa kasih sayang, mempermalukan Penggugat dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum, antara lain : a. Dengan itikad tidak baik, tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan cara melawan hukum telah menjual tanah hak milik Penggugat kepada
Tergugat II(Wagino), yaitu sawah terdaftar pada buku C Desa No. 201 Persil 42a Kelas S.III Luas 108 Ha (1080 M²) terletak di desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: tanah milik Marmorejo
Sebelah Timur : tanah milik Warto Sebelah Selatan : tanah milik Turut Sebelah Barat
: tanah tanggul bekas trem pengangkut tebu
b. Tanpa hak dan izin Penggugat, telah merampas padi hasil sawah tersebut, sebelum sawah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Akibat perbuatan tersebut Penggugat menderita kerugian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). c. Dengan semena-mena mempermalukan Penggugat, karena pada waktu Penggugat membawa bibit/ benih hendak menanami sawah tersebut ternyata tidak bisa, karena sawah tersebut telah dikuasai/ digarap orang lain, tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebelumnya, sehingga Penggugat pulang dengan membawa pulang ke rumah benih/ bibit padi yang telah Penggugat beli. Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dengan sikap dan perbuatan Tergugat I yang tidak menyenangkan, tidak menghormati dan mempermalukan Penggugat sebagai orang tua angkatnya serta melawan hukum, sangat menjengkelkan dan menyakiti hati Penggugat dan dapat
memutuskan hubungan keluarga serta tidak sesuai dengan tata karma, adat istiadat Jawa khususnya dan hukum adat Jawa pada umumnya. Menurut hukum adat dalam Putusan Landraad Malang dahulu tanggal 16 Januari 1938 (T.149 halaman 264), pewarisan anak angkat dapat dicabut kembali, jikalau ia oleh sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya, jika anak angkat sangat kurang memenuhi kehormatan dan pertolongan kepada orang tua angkatnya, ia boleh dianggap memutuskan pertaliannya dengan orang tua angkatnya. Bahwa jelas sikap dan perbuatan Tergugat I dengan menjual tanah milik Penggugat tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat kepada Tergugat II sebagai milik pribadi adalah bertentangan dengan hukum, sehingga wajarlah Penggugat mohon kepada Pengadilan agar membatalkan jual beli tanah tersebut dan menyerahkan tanah yang bukan menjadi hak Tergugat I kepada Penggugat, tanpa ganti apapun dari Penggugat seperti keadaan semula. c. Petitum Primer : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan dan mencabut Tergugat I sebagai anak angkat Penggugat dan Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No.19/Pdt/P/PN.Pwr tanggal 29 Mei 2002 tidak berlaku dan batal demi hukum. 3. Menyatakan : a. Tidak sah dan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II yang berupa tanah hak milik Penggugat berupa
sawah yang terdaftar pada buku C Desa Wironatan No.201 Persil 42a Kelas S.III Luas 108 Ha (1080 m²) dengan batas-batas : Sebelah Utara
: tanah milik Marmorejo
Sebelah Timur : tanah milik Warto Sebelah Selatan : tanah milik Turut Sebelah Barat
: tanah milik bekas trem pengangkut tebu.
b.Para Tergugat mengembalikan tanah sawah tersebut huruf a kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah. 4. Menyatakan mencabut hak kewarisan Tergugat I atas harta milik Penggugat dan menyatakan putus pertalian rumah tangga antara Tergugat I dengan Penggugat. 5. Mencabut tanah yang dihibahkan oleh Penggugat pada tanggal 10 November 1999 kepada Tergugat I: a. Sebidang tanah pekarangan terdaftar pada buku C Desa No.202 Persil 9 Kelas D.I Luas 700 M² terletak di Desa Wironatan Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: tanah milik Harjosukarto alias Kidah
Sebelah Timur : jalan PUK Sebelah Selatan : tanah milik Harmo Ketorejo Sebelah Barat
: tanah milik Tasmilah/ Parno
b.Sebidang tanah sawah terdaftar pada Buku C Desa No.202 persil 104 Kelas S.III Luas 1.100 M² terletak di Desa Wironatan, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: tanah milik Partorejo
Sebelah Timur : tanah milik Simin A.Toyib Sebelah Selatan : tanah milik Wiryadi Sebelah Barat
: tanah milik Amad Sudarmo
6. Menyatakan 2 (dua) surat keterangan hibah yang dibuat tanggal 10 November 1999 yang berisi keterangan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I tidak berlaku lagi dan batal demi hukum, karena hibah tanah itu merupakan penjelasan dari pembagian waris. 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya. d. Pertimbangan hukum Tergugat I adalah salah satu dari dua anak angkat Penggugat yang diadopsi secara resmi oleh Pengadilan Negeri Purworejo dan telah dirawat dan dipelihara layaknya seperti anak kandung sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak menghormati, tidak ada rasa kasih sayang dan telah memperlakukan Penggugat sebagai orang tua angkatnya serta melawan hukum dengan cara menjual tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat II berupa sawah terdaftar pada buku C Desa No.201 Persil 42.a kelas S.III luas 108 Ha (1080 m²).
Bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan mengajukan argumentasi bahwa Tergugat I selaku anak angkat telah bersikap dan melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua dengan baik, menghormati dan selalu menyayangi dengan tulus, dan tanah sawah yang dimaksud Penggugat tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Ny.Tumirah almarhum istri pertama Penggugat, bawaan dari orang tua angkatnya dan ketika menjual tanah tersebut Tergugat I sudah ada persetuan dari Penggugat maupun adik almarhum sebagai ahli waris. Bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I maka sesuai dengan Pasal 153 HIR/ Pasal 1565 KUHPerdata menjadi kewajiban Pengguagt untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai Tergugat I wajib pula membuktikan dalil sangkalannya. e. Putusan Hakim Majelis Hakim, dalam putusan kasus sengketa anak angkat Nomor : 18/Pdt/G/2006/PN.Pwr. di Pengadilan Negeri Purworejo, amar putusannya sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2.Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
B. Analisis Data Menurut hukum adat di Purworejo anak angkat adalah anak orang lain yang oleh bukan orang tuanya dibesarkan dan dipelihara bagaikan anaknya sendiri,dan diakui secara lahir dan batin sebagai anaknya sendiri. Tujuan dari pengangkatan ini yang paling utama adalah demi kepentingan/ kesejahteraan anak itu sendiri. Pengangkatan anak banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupu anak perempuan. Biasanya dari lingkungan keluarga sendiri tetapi dapat juga dari orang luar. Ada pembatasan umur bagi anak yang akan diangkat yaitu umur anak yang akan diangkat itu tidak boleh lebih dari 5 tahun dan untuk umur kedua orang tua yang mengangkat maksimal 50 tahun. Hukum adat di Purworejo, tidak menggariskan cara-cara untuk menjadikan anak itu sah. Yang biasa dilakukan adalah dengan membuat surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua asal (orang tua kandung) kepada orang tua angkat dengan disaksikan oleh Pak Lurah atau Pak RT dengan atau tanpa mengadakan selamatan ala kadarnya. Untuk menambah kepastian hukum, surat itu kemudian dimohonkan pengesahan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tua angkat. Namun cara ini tidaklah mutlak, hanya untuk memperoleh kepastian hukum agar bila dikemudian hari terjadi sengketa dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Anak angkat adalah sah apabila anak tersebut di masyarakat dikenal sebagai anak angkat orang tua tersebut, yaitu telah dipelihara (dibesarkan), disekolahkan,dikhitankan, bertempat tinggal bersama, dikawinkan oleh orang tua
angkatnya dan diberi hibah untuk bekal hidupnya. Alasan orang mengangkat anak ada bermacam-macam,antara lain : 1. Tidak mempunyai keturunan 2. Untuk mendapatkan tenaga kerja 3. Karena kasihan kepada anak tersebut 4. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan 5. Karena anak itu yatim piatu 6. Untuk mempunyai seorang yang dapat memelihara apabila yang mengangkat sudah tua. Tata cara permohonan penetapan sahnya anak angkat di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 1. Pendaftaran permohonan pengangkatan anak. Pendaftaran permohonan pengangkatan anak dimasukkan kebagian perdata Pengadilan Negeri Purworejo. Alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak sendiri. Adapun kelengkapan untuk permohonan pengangkatan anak itu harus dilampirkan sebagai berikut. A. Dari calon orang tua angkat a. Mengajukan surat permohonan dilampiri materai 6000. b. Foto kopi KTP. c. Foto kopi KK (Kartu Keluarga). d. Foto kopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari polisi untuk kedua orang tua angkat.
e. Foto kopi surat keterangan mampu mengangkat anak dari lurah
yang
menerangkan
bahwa
mereka
mampu
membiayai, menyekolahkan anak didik tersebut dan diberi materai. f. Surat penyerahan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat yang bermaterai, yang diketahui oleh lurah/ RT dimana anak angkat itu tinggal. B. Dari anak angkat a. Foto kopi akte kelahiran b. Foto kopi akte perkawinan orang tua kandung. 2. Penentuan hari sidang Setelah
diadakan
pemeriksaan
berkas
permohonan
pengangkatan anak oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo maka Hakim Ketua, menunjuk hakim untuk menangani perkara ini, serta dengan segera hakim menetapkan hari dan tanggal persidangan serta waktu persidangan tersebut. 3. Pemanggilan pemohon dan termohon serta para saksi pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Pemohon datang sendiri ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan membawa bukti tertulis yang telah disyaratkan dan juga saksi. Bukti pemohon anak antara lain : a. Foto copy akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil.
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon orang tua angkat. c. Surat penyerahan anak angkat. d. Foto copi kutipan akta nikah. e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik. f. Foto copy surat keterangan mampu mengangkat anak dari lurah. 4. Pemeriksaan dimuka persidangan Pemeriksaan dimuka sidang itu sendiri dimaksudkan untuk : a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang dan motif dari pihak yang akan melepaskan anak itu ataupun yang akan menerima anak tersebut sebagai anak angkat. b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. c. Untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga dan kerukunan keserasian kehidupan rumah tanggga serta caracara pendidikan yang dianut dari kedua belah pihak orang tua angkat tersebut.
d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua belah pihak orang tua ankat tersebut. e. Mendapatkan kesan setelah melihat sendiri keadaan calon anak angkat tersebut. f. Apabila si calon anak angkat dapat berkomunikasi dengan lancar maka hakim dianggap perlu untuk berkomunikasi langsung dengan anak angkat tersebut. 5. Penetapan pengesahan pengangkatan anak. Setelah hakim menilai bukti-bukti tertulis dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak maupun saksi-saksi maka hakim mengeluarkan suatu putusan dalam bentuk “Penetapan Pengangkatan Anak”.
Adapun dictum putusan adalah sebagai berikut : MENETAPKAN 1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama……......alamat…………terhadap anak laki-laki/ perempuan bernama………...umur………... 2. menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp………………… 6. Penerbitan akta pengangkatan anak oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo. Bagan proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Purworejo, penulis sajikan sebagai berikut : Pendaftaran Pengangkatan Anak di bagian Perdata Pengadilan Negeri Purworejo
Penentuan hari sidang
Pemanggilan para pihak disertai dengan bukti dan saksi
Pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Penetapan Hakim
Menerima permohonan
Menolak permohonan
Penerbitan akta pengangkatan anak oleh Kantor Catatan Sipil.
Proses pewarisan anak angkat biasanya terjadi ketika pewaris masih hidup. Hal ini dikarenakan pengaruh hukum Islam yang tidak mengenal adanya hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penunjukan maupun dengan hibah. Anak angkat berhak mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua angkat namun anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga,juga setelah orang tua angkat meninggal dunia. Selain itu pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Oleh sebab itu anak angkat tetap tinggal sebagai ahli waris orang tua asalnya. Dapat dikatakan bahwa menurut istilahnya orang Jawa anak angkat menerima “air dari dua sumber air”(ngangsu sumur loro) dan hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam undang-undang ini menyebutkan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
Hal mana pernah sebagai keputusan Pengadilan Purworejo
tanggal 6 Januari 1937 (T.148 hal.307) bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri45. Menurut hukum adat, pewarisan terhadap anak angkat dapat dicabut kembali. Dalam Putusan Landraad Malang dahulu tanggal 16 januari 1938, pewarisan anak angkat dapat dicabut kembali jika ia oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang
45
Hilman Hadi Kusuma, Op.Cit, hlm 80.
tua angkatnya, anak angkat mendurhakai orang tua angkatnya, berusaha membunuhnya. Dalam hal ini orang tua angkat harus dapat membuktikan bahwa anak angkat telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas. Sebaliknya tentang batalnya pengangkatan anak, hukum adat adat tidak mengaturnya secara jelas. Namun dengan memperhatikan prinsip bahwa sahnya pengangkatan
anak
apabila
dilakukannya
dengan
terang,
maka
setiap
pengangkatan anak tanpa adanya upacara dan saksi-saksi dianggap batal. Siapa yang menjadi saksi dan bagaimana bentuk sifat upacaranya, tergantung kepada hukum adat masing-masing daerah.
Analisis Putusan No.18/Pdt/G/2006/PN.Pwr penulis uraikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo. Dalam putusan No.18/ Pdt/G/2006/PN.Pwr dimana Penggugat mempunyai 2 orang anak angkat. Penggugat sebagai orang tua angkat sudah menganggap kedua anak angkat tersebut sebagai anak kandung sendiri, merawat dan memelihara sebagaimana layaknya orang tua, dan menyekolahkan dari Sekolah Dasar hingga Lanjutan Atas, dapat menjadi Pegawai, dinikahkan dan dapat berumah tangga sendiri. Pada tanggal 10 November 1999 Penggugat telah memberikan harta warisan kepada kedua anak angkat tersebut yaitu dengan jalan hibah. Kedua anak tersebut telah diberikan hak milik Penggugat sebagai pada saat bersamaan yaitu : a. Suyono diberikan sebagai berikut : 1) Sebidang tanah pekarangan Luas ± 700 M². 2) Sebidang tanah sawah Luas ± 1610 M². b. Harmastuti/ Tergugat I diberikan hibah : 1) Sebidang tanah pekarangan Luas ± 700 M². 2) Sebidang sawah Luas 1110 M². Semua tanah hak milik Penggugat yang dihibahkan tersebut terletak di Desa Wironatan,, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, sebagai pembagian waris dari Penggugat.
Namun, pada tahun 2005 anak angkat Penggugat yaitu Harmastuti atau tergugat I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak menghormati Penggugat, tidak ada rasa kasih sayang, mempermalukan Penggugat dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum, antara lain : a. Dengan itikad tidak baik, tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah, dengan cara melawan hukum, telah menjual tanah hak milik Penggugat kepada terguagt II, yaitu sawah terdaftar pada buku C Desa No.201 Persil 42a Kelas S.III Luas 108 Ha (1080 m²) terletak di Desa Wironatan, Kecamatan
Butuh,
Kabupaten
Purworejo,
dengan
harga
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). b. Tanpa hak dan izin Penggugat, telah merampas padi hasil sawah tersebut, sebelum tanah sawah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Dalam kasus diatas, bahwa pelaksanaan atau proses pewarisan sudah berjalan sejak pewaris masih hidup yaitu dengan jalan hibah. Menurut Hilman Hadikusuma pemberian harta kepada anak angkat atau anak tiri, anak akuan dan anak lainnya yang telah banyak mengabdi, memberikan jasa-jasa baiknya guna kehidupan rumah tangga, kebanyakan dilakukan sebelum pewaris wafat, oleh karena pewaris takut bahwa si anak angkat akan tersingkir dalam pembagian warisan kelak apabila pewaris wafat oleh anak-anak kandungnya. Kekhawatiran
ini antara lain adalah disebabkan pengaruh hukum Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai waris.46 Dalam hal kedudukannya anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat, menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Namun ada pembatasan, yaitu anak angkat hanya mendapat harta gono-gini saja, terhadap harta asal anak angkat tidak memperolehnya. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan orang tua angkat ada yang memberikan sebagian/ seluruhnya dari harta asalnya untuk diberikan kepada anak angkatnya seperti kasus diatas.
2. Penarikan kembali harta yang telah diwariskan oleh orang tua angkat. Pokok gugatan Penggugat ialah tuntutan pencabutan penetapan anak angkat No.19/Pdt.P/2002/PN.Pwr tanggal 29 Mei 2002 tentang Penetapan Tergugat I sebagai anak angkat Penggugat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum serta mencabut semua tanah yang dihibahkan/ diwariskan oleh Penggugat kepada Tergugat I. Mengenai gugatan ini Penggugat meminta pada Majelis Hakim agar diputus hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat sebagai orang tua angkatnya karena dengan alasan Tergugat I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak menghormati, tidak ada rasa kasih sayang dan telah mempermalukan Penggugat sebagai orang tua angkatnya serta melawan hukum dengan menjual hak milik Penggugat kepada Tergugat II berupa sawah terdaftar pada buku C Desa No.201 Persil 42.a kelas.III luas Ha
46
Op.Cit, hlm 96.
(1080 m²) terletak di Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta tanpa hak dan ijin Penggugat telah merampas padi hasil sawah tersebut sebelum sawah tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dengan Tergugat. Demikianlah Majelis Hakim akan berulang kali menasehati agar tidak sampai putus hubungan kekeluargaan yang telah dibina sekian lama antara Penggugat sebagai orang tua angkatnya dengan Tergugat I sebagai anak angkatnya karena hanya masalah warisan dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya. Setelah beberapa kali sidang Tergugat menyangkal dalil gugatan yang diajukan Penggugat,dengan mengajukan argumentasi sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat I selaku anak angkat dari Penggugat telah bersikap dan melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua dengan baik,menghormati dan selalu menyayangi dengan tulus. 2. Bahwa tanah sawah yang dimaksud oleh Penggugat telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik Ny.Tumirah almarhum istri pertama Penggugat, bawaan dari orang tuanya dan ketika menjual tanah sawah tersebut Tergugat I sudah ada persetujuan dari Penggugat maupun adik almarhum sebagai ahli waris. 3. Bahwa padi sawah panenan separonya dibawa ke rumah Tergugat I karena Tergugat I yang membiayai serta sawah tersebut bukan milik Penggugat
tetapi milik Ny. Tumirah almarhum,karena Penggugat telah menikah lagi maka dia tidak mempunyai hak lagi. Kemudian Tergugat II dalam jawabannya telah menerangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat membenarkan telah membeli tanah sawah dari Ibu Harmastuti (Tergugat I) yang merupakan warisan dari mamaknya yang bernama almarhum Ny.Tumirah dan sudah dibaliknama,saksi-saksi ada lengkap, juga sudah di repot minggon,adik almarhum Ny Tumirah juga menjadi saksi. Atas dasar tersebut diatas Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I maka sesuai dengan Pasal 153 HIR/Pasal 1565 KUHPerdata menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebagai Tergugat I wajib pula membuktikan dalil sangkalannya. Bahwa ternyata dalil gugatan dari Penggugat tersebut tidak semuanya dibantah oleh Tergugat I atau secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat I dianggap telah terbukti dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR dapat dipergunakan sebagai pengakuan. Dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I ialah tentang status Tergugat sebagai anak angkat dari Penggugat yang telah diadopsi secara resmi
sesuai
dengan
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Purworejo
No.19/Pdt.P/2002/PN.Pwr tentang pengangkatan anak dan tanah sawah obyek sengketa baik mengenai letak , luas dan batas-batasnya. Dalam kasus ini Majelis Hakim mendengarkan dan menilai keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang dibawa oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat tidak dapat memberikan
suatu bukti bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat. Sedangkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat justru memberikan suatu fakta bahwa Tergugat I sebagai anak angkat dari Penggugat telah melakukan/ melaksanakan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua dengan sangat baik yaitu dengan selalu menengok dan memenuhi segala kebutuhan sehari-hari,merawat dan membiayai ketika Penggugat sakit terutama sejak istri Penggugat Ny. Tumirah meninggal dunia dan sampai Penggugat menikah lagi. Selain itu berdasarkan bukti berupa surat keterangan Hibah tertanggal 10-11-1999 yang isinya Hardjo Sukarto als Kidah menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya menghibahkan harta miliknya berupa tanah pekarangan yang terdaftar pada buku C Desa No.202 Persil 92 Kelas D.I Luas 700 m² serta Persil 104 kelas 104 kelas S.III Luas 1110 m² kepada Harmastuti binti Harjdo Sukarto dilaksanakan dihadapan kepala Desa Wironatan Djajadi P dengan disaksikan oleh beberapa orang adalah merupakan bukti yang kuat.
3. Pembatalan pengangkatan anak Salah satu permohonan Penggugat yaitu mencabut Tergugat sebagai anak angkat
dan
ketetapan
Pengadilan
Negeri
Purworejo
No.19/Pdt.P/2002/PN.Pwr.tanggal 29 Mei 2002 dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Alasan permohonan Penggugat karena menganggap sikap dan perbuatan Tergugat I sebagai anak angkat Penggugat telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melawan hukum dan tidak menghormati dan telah
melecehkan penggugat dan mempunyai itikad tidak baik untuk merusak dan memutuskan pertalian rumah tangga Penggugat. Namun, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung – RI No.2866 k/Pdt/1987 dinyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan adalah bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan Pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya. Kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I Majelis Hakim menilai bahwa sikap serta kewajiban sebagai anak terhadap orang tua sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Tergugat I, keterangan saksi-saksi adalah didukung dengan bukti suratsurat yang diajukan oleh Tergugat I yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar yang mana pada surat-surat tersebut tertulis sebagai Wali dari Tergugat I adalah Harjosukarto, Penggugat, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan seperti layaknya bapak dan anak. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat I berhasil mempertahankan dalil sangkalannya oleh karenanya Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Oleh karena petitum pokok
ditolak dan petitum selanjutnya serta kedudukan Tergugat II hanya merupakan konsekuensi dari petitum pokok maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis terhadap putusan No.18/Pdt/G/2006/Pn.Pwr dan bertitik tolak dari permasalahan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa pelaksanaan pewarisan anak angkat di masyarakat hukum adat Purworejo sudah berlangsung sejak pewaris masih hidup yaitu dengan jalan hibah. 2. Pencabutan pewarisan anak angkat tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan dari bukti surat-surat yang diajukan Penggugat (Ayah angkat) tidak dapat memberikan suatu bukti bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (anak angkat) terhadap Penggugat. Sedangkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut justru memberikan suatu fakta bahwa Tergugat
I sebagai anak angkat dari Penggugat telah
melakukan atau melaksanakan kewajibannya sebagai anak kepada orang tua dengan sangat baik. 3. Dalam hal pembatalan pengangkatan anak Majelis Hakim juga tidak dapat mengabulkan karena tujuan dari pengangkatan anak adalah bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak sehingga hubungan hukum
pengangkatan anak yang telah disahkan Pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.
B. Saran 1. Untuk hal yang berhubungan dengan masalah warisan, alangkah baiknya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diselesaikan dengan cara hukum yaitu dibawa ke Meja Hijau/ Pengadilan. 2. Perlu adanya kajian hukum yang lebih mendalam sebelum hakim memutuskan suatu perkara warisan yang menjadi dasar putusannya. 3. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia mengingat Negara Indonesia adalah Negara heterogen dengan membuat produk hukum yaitu Undang-Undang yang khusus masalah waris.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Bushar Muhammad, 2004, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Pradnya Paramita. Budiarto, M, 1985, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta, Akademida Pressindo. Bastian Tafal, B, 1989, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta AkibatAkibatnya Di Kemudian Hari, Jakarta, Rajawali . Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW, Bandung, Refika Aditama. Hilman Hadikusuma, H, 2003, Hukum Waris Adat, Bandung, Citra Aditya. Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat – Sketsa Adat. Yogyakarta, Liberty. Satrio, J, 2005, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UndangUndang, Bandung, Citra Aditya Bakti Muderis Zaini, 1985, Adopsi-Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta, Bina Aksara. Soepomo, R, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cetakan Kelimabelas, Jakarta, Pradnya Paramita. Soedarjo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga Dalam Perspektif Barat/ BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika Suwondo Atmodjahnawi, 1990, Hukum Waris Adat di Jawa Pusat, Surakarta, Sri Laksana Putra. Wirjono Prodjodikoro, R, 1976, Hukum Warisan di Indonesia, Bandung, Sumur.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Kesejahteraan Anak
Nomor
4 Tahun 1979 tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
