Pledoi lengkap akan dimuat di 25-Jan-07

1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

Tim Jaksa Penuntut Umum Para Pembela Terdakwa I dan Terdakwa II yang saya hormati Persidangan Perkara Pidana ini yang saya hormati. Pertama, saya memohon pengertian yang tulus dari Majelis Hakim yang mulia dan persidangan ini karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu saya, dan karena saya memilih untuk membuat sendiri Pembelaan ini, saya terpaksa menggunakan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Inggris. Kedua, meskipun saya bukan seorang ahli hukum, selama dua tahun belakangan ini, secara pribadi dan dengan ketertarikan tinggi, saya telah berusaha dengan keras untuk mengerti aspek-aspek hukum yang terkait dengan Perkara Pidana ini. Sebagai warga negara asing (Amerika Serikat), saya menemukan adanya suatu hal yang luar biasa, bahwa selama berlangsungnya proses Perkara Pidana di hadapan pengadilan ini, saya telah diberi kesempatan yang luas untuk langsung bertanya kepada para saksi dan ahli, membuat dan menyatakan kesimpulan-kesimpulan saya atas keterangan-keterangan yang saksi dan ahli berikan di persidangan Perkara Pidana ini, serta membuat dan sekarang mempresentasikan sendiri argumen-argumen Pembelaan saya. Tidak seperti halnya pengacara profesional, bagi saya ini merupakan pertama kalinya, dan semoga terakhir kali, saya membuat dokumen yang menyangkut pembelaan saya dalam suatu perkara pidana. Harus saya akui bahwa ternyata membuat pembelaan merupakan suatu hal yang sangat menantang dan tugas yang sulit sekali, jauh lebih sulit dibandingkan dengan dokumen apa pun yang pernah saya buat. Dalam proses menyiapkan Pembelaan ini, saya telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan Perkara Pidana ini. Rasanya saya kurang jujur bila tidak mengakui bahwa, pada bagian tertentu tulisan ini emosi saya pada waktu menulis Pembelaan ini mudah berubah, apalagi manakala saya sedang membahas

1

Pledoi lengkap akan dimuat di www.richardness.org 25-Jan-07

Majelis Hakim yang mulia.

bagian tertentu dari Dakwaan dan Tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum dan kesaksian saksi-saksi tertentu. Karenanya, saya mohon pengertian mendalam dari Majelis Hakim jika pada bagian-bagian tertentu Pembelaan ini, Pembelaan

saya

tersebut

memperlihatkan

rasa

kemarahan,

frustrasi,

sikap yang tidak bisa menghargai beberapa hal yang dipermasalahkan dalam Perkara Pidana ini. Saya sangat berharap bahwa Majelis Hakim dapat mengerti bahwa sikap dan ekspresi emosi saya tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada Majelis Hakim atau persidangan ini, tetapi lebih kepada masalah-masalah yang diperkarakan atau orang-orang yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan saya yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas. Saya menyadari bahwa Majelis Hakim telah berusaha mencari kebenaran material dalam Perkara Pidana ini, dan dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan penghargaan saya kepada Majelis Hakim atas kesabaran dan upaya yang telah dilakukan untuk memisahkan kenyataan dari pretensi dan fakta dari ilusi. Saya sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam proses beracara dalam Perkara Pidana ini dan mencari kebenaran yang hakiki saya telah diperlakukan dengan adil oleh Majelis Hakim, akan tetapi walaupun proses persidangan ini dapat dianggap berjalan dengan adil, proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan tuntutan terhadap saya sama sekali tidak bisa dikatakan adil, dan jelas tidak dapat dibenarkan atas dasar atau alasan apapun juga. Tuduhan bahwa Teluk Buyat telah tercemar adalah suatu tindakan yang sangat penuh dengan kebohongan, yang hanya ditunjang oleh kepalsuan dan kesalahan. Sebenarnya, sejumlah kesempatan telah tercipta untuk memperbaiki kesalahan yang memalukan ini sebelum Kejaksaan memutuskan untuk meneruskan penuntutan perkara ini, namun setiap kesempatan tersebut hilang begitu saja tanpa pernah dimanfaatkan. Bila saja hukum ditaati sejak awal oleh semua pihak, seharusnya tidak akan pernah timbul dakwaan dalam Perkara Pidana ini; dan bila saja Kejaksaan mempelajari seluruh bukti yang ada dengan seksama, maka seharusnya tidak akan pernah terjadi tuntutan atau permintaan untuk menghukum saya, sehingga saya tidak harus membuat Pembelaan ini. Meskipun setiap orang

2


kekecewaan, dan bahkan, dalam beberapa hal seakan saya menunjukkan

bisa merenungkan masa lalu untuk memahami apa yang sebenarnya seharusnya terjadi, pada kenyataannya saat ini saya tetap saja masih duduk sebagai Terdakwa II dalam persidangan Perkara Pidana ini untuk membela diri

Pada esensinya, persidangan Perkara Pidana ini adalah mengenai satu hal, dan hanya satu hal saja, yaitu: APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT ATAU TIDAK? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang harus dijawab oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pidana ini. Ingin saya tegaskan di sini bahwa bila dalam Dakwaan atau Tuntutan atau dalam proses persidangan ini dipermasalahkan adanya pencemaran, maka yang dimaksud adalah tuduhan “pencemaran laut” di Teluk Buyat, bukan “pencemaran udara”, bukan “pencemaran air permukaan” bukan pula “pencemaran tanah”. Desas-desus tentang adanya pencemaran merupakan awal dari semua kekacauan luar biasa ini, yang dimulai sekitar bulan Juli 2004. Sejumlah LSM menuduh bahwa Tailing NMR telah mencemari Teluk Buyat dan menimbulkan masalah-masalah kesehatan pada penduduk setempat. Munculnya desasdesus

tentang

adanya

pencemaran

dan

timbulnya

masalah-masalah

kesehatan ini telah mendorong seorang dokter bernama Jane Pangemanan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta pada bulan Agustus 2004 dengan sejumlah penduduk desa dari Wilayah Teluk Buyat dengan dana dari seorang politisi, untuk melaporkan NMR dan 6 (enam) karyawannya kepada pihak Kepolisian. Desas-desus pencemaran juga yang telah mendorong The New York Times untuk menurunkan berita sensasional mengenai operasi NMR pada bulan September 2004. Selanjutnya, desas-desus pencemaran juga yang pastinya telah mendorong Kepolisian untuk menahan 5 (lima) orang kolega saya selama 32 (tiga puluh dua) hari pada bulan September dan Oktober 2004. Desas-desus pencemaran juga yang telah memotivasi seseorang dengan jabatan Deputi di instansi Menteri KLH untuk memutar-balikkan fakta-fakta dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya di mana pun juga guna mencapai kesimpulan-kesimpulan yang salah sebagaimana dimuat dalam Laporan Tim Tehnis Terpadu KLH bulan November 2004. Desas-desus

3


saya sendiri, atas suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

pencemaran juga yang mengakibatkan saya didakwa dan dituntut dalam Perkara Pidana ini. APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT? Tidak ada satu pun Tuntutan yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa saya adalah seorang penjahat yang telah mencemari lingkungan. Apakah ada termoklin di Teluk Buyat? Meskipun hal ini mungkin telah menarik minat ilmiah banyak orang, pertanyaan ini tidak relevan dalam konteks apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Kenyataannya, bahkan bila saja Tim Jaksa Penuntut Umum benar dengan tuduhannya bahwa tidak ada termoklin, meskipun tanpa didasari bukti apa pun yang dapat dipercaya, hal tersebut tidak berarti suatu tindak pidana telah terjadi. Studi ERA juga bukan hal yang penting dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Demikian juga,

kolam

penampung

sendimen,

sebenarnya

tidak

penting

untuk

dipertimbangkan. APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT? Status dan nasib saya sebagai orang yang bebas sangat tergantung pada jawaban Majelis Hakim yang saya hormati atas pertanyaan tersebut. Saya dengan rendah hati dan penuh rasa hormat memohon agar Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan suatu penilaian obyektif atas bukti-bukti yang ada dan manghindari penggunaan asumsi atau prakiraan semata. Saya tahu pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun di hati saya, bahwa jawaban atas pertanyaan fundamental – APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT – adalah “tidak”. Bagian lain dari Pembelaan saya ini akan menyimpulkan buktibukti yang telah diajukan dalam Perkara Pidana ini, yang akan memberikan Majelis Hakim yang mulia sejumlah dasar dan argumen yang kuat untuk menyatakan setuju pada keyakinan saya tersebut. Izinkanlah saya untuk mengutip 2 (dua) prinsip dasar yang digariskan dalam Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa: ”Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Selanjutnya, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjamin

4


dari tuduhan-tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

dengan PT Newmont Minahasa Raya telah disangka, didakwa dan dituntut, dan pada hari ini saya duduk di sini, di persidangan Pengadilan Negeri Manado karena saya diadili sebagai Terdakwa II bersama-sama dengan NMR sebagai Terdakwa I, dalam suatu perkara yang tidak punya dasar fakta dan hukum apa pun juga. Saya harus mengatakan dengan perasaan sedih bahwa ini merupakan sangkaan, dakwaan dan tuntutan yang merupakan pelanggaran berat atas dua prinsip yang dianut dalam UUD 1945 sebagaimana saya maksud tadi. Saya akan jelaskan mengapa. Sebagai Presiden Direktur NMR bersama-sama dengan anggota lainnya dari Direksi NMR, saya telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia yang diberlakukan terhadap NMR dan/atau saya oleh, antara lain: (i) Kontrak Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara NMR dan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan operasi penambangan emas NMR di wilayah Penambangan NMR, (ii) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang pertambangan, (iii) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan lingkungan hidup, (iv) semua undangundang dan peraturan yang berlaku atas perseroan terbatas, (v) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal asing, (vi) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, bea, cukai, pungutan dan yang menyangkut pembayaranpembayaran lainnya kepada pemerintah pusat maupun daerah, (vii) Anggaran Dasar NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Sepanjang masa operasinya di wilayah Penambangan NMR, NMR telah memperoleh lebih dari 100 (seratus) perizinan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah, dan selama periode tersebut tidak pernah ada suatu keberatan atau tuduhan apa pun juga yang telah dilontarkan oleh pihak eksekutif atau bagian mana pun dari Pemerintah Indonesia, baik sebagai regulator maupun sebagai partner berdasarkan Kontrak Karya, yang

5


Selama dua tahun terakhir ini, saya Richard Bruce Ness, bersama-sama

mengindikasikan bahwa NMR tidak sepenuhnya diizinkan atau disetujui untuk melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk operasi penambangan di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan usaha NMR di Indonesia selalu dilakukan dengan sah, berdasarkan hukum, dan secara layak telah diberi izin yang Pemerintah Indonesia termasuk setiap dan semua bagian dari eksekutif maupun bagian lainnya dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat selama operasi PTNMR, yang menjadi dasar Kepolisian, Kejaksaan, orang-orang tertentu di instansi Menteri KLH, serta sejumlah LSM, untuk menuduh bahwa telah terjadi pencemaran oleh saya dan/atau NMR, telah dilakukan secara ketat sesuai dengan AMDAL NMR, dan kemudian Izin Menteri KLH AMDAL NMR

adalah

suatu

penelaahan

atas

aspek

lingkungan

dari

proyek

penambangan NMR di wilayah Penambangan NMR berdasarkan informasiinformasi ilmiah yang tersedia, dan semua rencana tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum satu gram pun tailing NMR ditempatkan di Dasar Laut Teluk Buyat. Lebih lagi, setelah operasi penambangan NMR dimulai, dan kemudian suatu peraturan baru dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang mewajibkan NMR untuk memperoleh izin kedua dari Pemerintah Indonesia untuk penempatan tailing NMR, NMR telah mengajukan permohonan izin tersebut kepada Pemerintah Indonesia, dan atas permohonan tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Izin Menteri KLH pada bulan Juli 2000. AMDAL NMR secara ekstensif didiskusikan dengan Pemerintah Indonesia yang menggunakan ahli-ahli terbaiknya dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kondisi lingkungan dan pembangunan di Wilayah Penambangan NMR. Data dari pemantauan dan pengambilan sampel sebagaimana disyaratkan oleh RKL dan RPL NMR telah dilaporkan secara teratur setiap kuartal kepada Pemerintah Indonesia sejak dimulainya operasi penambangan NMR. Sampai dengan saat NMR menghentikan operasi penambangan di Wilayah Penambangan NMR pada tahun 2004, tidak pernah ada suatu keberatan atau tuntutan apapun dari Pemerintah Indonesia atas kondisi lingkungan di Wilayah Teluk Buyat.

6


memenuhi semua standar hukum maupun administratif yang diberlakukan oleh

Sebagai Presiden Direktur NMR, saya bersama dengan anggota Direksi NMR lainnya, yang selanjutnya didukung dan disetujui oleh Para Komisaris NMR dan para pemegang saham NMR, telah secara terus-menerus memastikan bahwa semua persyaratan Hukum dan Peraturan Indonesia dalam melakukan operasi mana juga telah diterima dengan baik dan memuaskan oleh Pemerintah Indonesia.

Kami di NMR tidak hanya telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia dalam menjalankan operasi penambangan kami, tetapi saya, sebagai Presiden Direktur NMR bersama dengan anggota lainnya dari Direksi NMR dan para karyawan NMR lainnya, telah melaksanakan komitmen kami dalam memastikan bahwa NMR senantiasa melaksanakan kewajibankewajibannya sesuai dengan praktek penambangan terbaik di bidang pertambangan yang berlaku bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negaranegara lain di mana peraturan-peraturan penambangan diberlakukan dengan sangat ketat. Dengan menjunjung tinggi komitmen itulah kami telah memilih untuk menggunakan metode Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sebagai cara yang teraman. Kami di NMR dengan melebihi panggilan tugas kami yang mendasar telah memenuhi persyaratan dasar minimum yang diharapkan dari kami, dan selalu berusaha untuk menjadi warga dan tetangga yang baik dan bertanggungjawab bagi

masyarakat

di

sekitar

Wilayah

Penambangan

NMR

dengan

menyelenggarakan sejumlah program pembangunan masyarakat yang tidak diragukan lagi telah meningkatkan kualitas hidup dari sejumlah besar anggota masyarakat yang tinggal di Wilayah Teluk Buyat. Karenanya adalah sangat ironis, bahwa saya sebagai pribadi dan individu, yang dalam kapasitas saya sebagai Presiden Direktur telah menyebabkan NMR memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, sekarang ini diseret secara paksa ke dalam proses Perkara Pidana ini sebagai terdakwa oleh pemerintah yang sama, atas tuduhan tindak pidana yang tidak pernah terjadi. Dan NMR, sebagai suatu perusahaan yang dengan penuh tanggung

7


penambangan di Wilayah Penambangan NMR telah dipenuhi, pemenuhan

jawab telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, serta sebagai warga korporasi yang telah mencatat kinerjanya dengan baik sekali, telah dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Lebih ironis lagi kalau dilihat bahwa individu-individu Peraturan Indonesia malahan dituntut secara pidana atas dasar dan cara yang salah, sedangkan di sisi lain sejumlah besar individu dan perusahaan yang telah melanggar hukum dan mencuri uang Negara milyaran dolar Amerika dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Indonesia tetap tidak tersentuh. Kegiatan penambangan liar dan penebangan hutan liar yang telah mengakibatkan kerugian luar biasa besarnya terhadap penerimaaan Negara dan merusak lingkungan dan moralitas bangsa, tidak dianggap sebagai prioritas utama untuk ditindak oleh para instansi penegak hukum. Banyak lagi pelanggaran hukum dan peraturan Indonesia yang kita baca melalui media massa, dengar dan saksikan sehari-hari di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi yang telah mempermalukan Indonesia, termasuk pemberian cap oleh lembaga-lembaga internasional atas Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Mereka tidak didakwa, dan tidak dituntut, dan bahkan perbuatan mereka dilupakan. Sebaliknya, NMR dan saya yang tidak melanggar hukum apa pun justru menjadi fokus sasaran dari para penegak hukum tersebut. Pada esensinya NMR dan/atau saya telah dituduh dan didakwa oleh Tim Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan-perbuatan yang menurut Tim Jaksa Penuntut Umum melibatkan kami baik karena kami mengetahui, dengan suatu niat dan/atau dengan maksud sebagai berikut: (i) tidak melakukan upaya apa pun untuk menjamin perlindungan Lingkungan, (ii) membuang Tailing NMR sebagai Limbah B-3 ke Teluk Buyat tanpa izin, dan sebagai akibatnya: (a) Teluk Buyat tercemar berat dengan Merkuri dan Arsen, (b) tidak ada Termoklin di Perairan Teluk Buyat, (c) ikan tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia, (d) masyarakat menderita berbagai penyakit dan bahkan meninggal. Tuduhan-tuduhan tersebut bukan saja salah dan tidak berdasar, tetapi juga tidak masuk akal! Kalau saja penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan metode ilmu pengetahuan yang benar dan wajar, mereka dengan

8


dan perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat Hukum dan

logika yang sehat akan dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa Teluk Buyat tidak pernah dicemari oleh NMR dengan cara apa pun, dan karenanya mereka tidak perlu menuduh dan kemudian meneruskan penuntutan terhadap

Dalam keterangan saya di hadapan pengadilan ini, bahwa dalam rangka menjaga lingkungan di Wilayah Penambangan NMR dan daerah sekitarnya, NMR telah: (1) melaksanakan studi AMDAL NMR sesuai dengan persyaratan dan parameter yang telah ditentukan dalam Hukum dan Peraturan Indonesia, (2) melaksanakan tes atau pengujian TCLP dan pemantauan untuk memastikan dan menjamin bahwa tidak terjadi dampak buruk terhadap Lingkungan, (3) memantau Sistem Detoksifikasi setiap 2 (dua) jam secara suka rela, (4) melaporkan catatan rata-rata harian kepada Pemerintah, hal yang melebihi persyaratan laporan bulanan sebagaimana dimaksud di dalam RKL/RPL NMR, (5) secara ekstensif

menggunakan lembaga-lembaga

akademis domestik untuk memperkuat jaminan mutu dari proses pemantauan, (6) menggunakan ahli-ahli terkenal tingkat dunia dari firma-firma internasional seperti Lorax, Sheppard Miller, RESCAN, dan lain-lainnya untuk melaksanakan analisis kinerja Lingkungan dan memberikan nasehat mengenai praktekpraktek terbaik di bidang tersebut, (7) melaksanakan kegiatannya secara bertanggungjawab yang dapat memberikan reaksi cepat terhadap setiap kondisi yang bermasalah, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang setiap gangguan

atau potensi yang mungkin ada, (8) mendahulukan

kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja di atas aspek produksi dan perolehan keuntungan, (9) secara ekstensif mengimplementasikan programprogram latihan bagi para karyawannya untuk menjamin bahwa hanya personil yang

mempunyai

kualifikasi

tertentu

yang

diperbolehkan

melakukan

pengawasan terhadap proses kegiatan usaha atau operasi NMR, (10) mempraktekkan

komitmen

untuk

melakukan

perbaikan-perbaikan

yang

berkelanjutan di semua bidang, termasuk kinerja kesehatan, keselamatan dan lingkungan, (11) meneruskan komitmen terhadap kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengembangan ekonomi di daerah di mana NMR beroperasi.

9


NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini.

Dengan melakukan semua ini terbukti dan sekali lagi telah cukup ditunjukkan selama proses kesaksian oleh karyawan-karyawan NMR dan saksi-saksi serta ahli-ahli yang merupakan ilmuwan-ilmuwan independen dari universitasuniversitas, lembaga-lembaga penelitian dan organisasi-organisasi domestik Teluk Buyat bukanlah Limbah B-3. Tingkat Merkuri dan Arsen di Perairan Teluk Buyat jauh di bawah parameter yang berlaku, Termoklin kenyataannya memang benar ada, terbukti bahwa Perairan Teluk Buyat bersih dan bahkan lebih bersih dari Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik, Hasil Laut Teluk Buyat aman untuk dikomsumsi, tanda-tanda biologis (bio-markers) dari kesehatan manusia berada dalam kisaran yang normal, dan, sebagai hasilnya, masyarakat di sekitar Wilayah Penambangan NMR pada kenyataannya lebih sehat dibandingkan dengan rata-rata tingkat kesehatan nasional (dan kalau dipikirkan kembali, ini adalah suatu tempat di mana sebelumnya tidak tersedia fasilitas kesehatan). Fakta fundamental yang mengemuka adalah bahwa TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR. Tanpa Pencemaran dan Perusakan Lingkungan maka tidak ada kejahatan, dan karenanya tidak diperlukan Tuntutan. Tuntutan tiga tahun penjara sebagai suatu konsekuensi dari permintaan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga agar Teluk Buyat tetap bersih adalah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada dan tercela! Pada kenyataannya, bukan sayalah orang yang telah melanggar hukum. Namun saya bisa membuat suatu daftar yang panjang mengenai pelanggaranpelanggaran Hukum dan Peraturan Indonesia yang terkait dengan Dakwaan dan Tuntutan terhadap NMR dan saya. Pelanggaran-pelanggaran Hukum dan Peraturan Indonesia tersebut, sebagai hasil rekayasa dan konspirasi, sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam standar mana pun juga, baik yang dimuat dalam kaidah-kaidah hukum Indonesia maupun dalam konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk: (a) sangkaan-sangkaan yang salah oleh Kepolisian yang didasarkan pada dua laporan Kepolisian yang berbeda yang tercatat dengan nomor yang sama sebagaimana diajukan oleh dr Jane Pangemanan (laporan-laporan tersebut pada akhirnya dicabut oleh dr Jane Pangemanan pada tanggal 3 Februari 2005), (b) penahanan yang

10


maupun internasional bahwa Tailing NMR yang ditempatkan di Dasar Laut

melanggar hukum terhadap para karyawan NMR, (c) proses penyelidikan yang melanggar hukum karena Hukum dan Peraturan Indonesia secara jelas mensyaratkan bahwa penyidik untuk suatu kasus dugaan pencemaran haruslah suatu Satuan Kerja atau Tim Penegak Hukum yang dibentuk oleh melanggar Asas Subsidiaritas yang diadopsi oleh Hukum dan Peraturan Indonesia, sebab Asas Subsidiaritas membatasi dengan ketat penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus Lingkungan (penggunaaan tersebut hanya diizinkan dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus yang harus didukung oleh bukti bahwa asas tersebut boleh diabaikan) dan jelas sangat tidak wajar kalau diterapkan dalam kasus ini karena sanksi pidana seharusnya hanya diterapkan sebagai suatu upaya terakhir, (ultimum remedium?) (e) hak saya dan hak NMR untuk mengajukan bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi a de charge telah ditolak oleh Kepolisian, (f) Kepolisian telah meniadakan kesaksian dan buktibukti yang disampaikan oleh saksi a de charge yang telah memberikan pembuktian yang menguntungkan NMR maupun saya, (g) Kepolisian telah memberlakukan Larangan Melakukan Perjalanan (Travel Ban) yang tidak wajar, dan bahkan melanggar hukum, terhadap kolega-kolega saya dan saya sendiri, dan tetap melakukan pelarangan tersebut walaupun telah ada Keputusan Perkara Pra-Peradilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (h) Kejaksaan tetap melanjutkan penuntutan walaupun jelas sekali bahwa Kepolisian telah melakukan semua pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, (i) dibatalkannya Keputusan Perkara Pra-Peradilan oleh Mahkamah Agung walaupun jelas bahwa tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, (j) Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado agar dilakukan pengambilan sampel kembali di Teluk Buyat telah, secara melawan hukum, ditolak oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Saya akan menjelaskan semua pelanggaran tersebut secara lebih rinci di bagian lain Pembelaan ini. Untuk itu, saya telah membuat suatu daftar yang hanya memuat 10 (sepuluh) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam proses penyidikan

yang

menyangkut

kontroversi

Teluk

Buyat,

pelanggaran-

pelanggaran tersebut hanya sebagai sedikit contoh saja dari seluruh

11


instansi-instansi yang terkait dan bukanlah oleh Kepolisian, (d) Kepolisian telah

pelanggaran yang telah dilakukan. Jelas bahwa telah terjadi sejumlah tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selama mencuatnya kasus yang terkait dengan Teluk Buyat tersebut, tetapi jelas sekali bahwa kalaupun ada suatu tindak pidana yang menyangkut kasus Teluk Buyat ini,

Setelah hidup di Indonesia selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebagai individu

maupun

sekarang

sebagai

pimpinan

dari

suatu

perusahaan

internasional yang telah menginvestasikan sejumlah besar dana di Indonesia, saya mengamati perkembangan politik di Indonesia dengan minat yang besar. Saya mempunyai suatu keyakinan yang kuat dan suatu harapan yang tinggi bahwa proses demokratisasi dan usaha-usaha reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan, bisnis dan masyarakat akan membangun Indonesia menjadi suatu Indonesia yang baru. Saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri bahwa suatu masyarakat yang demokratis akan menghasilkan suatu sistem hukum dan judisial yang akan menjunjung tinggi dan melindungi prinsipprinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum: suatu sistem hukum dan judisial yang bebas dari pengaruh politik dan tekanantekanan lainnya, serta bebas dari praktek-praktek korup. Saya juga memperhatikan pentingnya peran LSM dalam membentuk Indonesia menjadi suatu negara yang dicita-citakan oleh banyak orang di Indonesia. Peran-peran mereka

di

dalam

memperjuangkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

kepentingan-kepentingan umum, dan untuk bertindak sebagai suatu badan yang mengawasi penerapan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menerapkan suatu sistem checks and balances yang adil haruslah didukung penuh.

Tetapi saya memperkirakan, tujuan-tujuan yang sifatnya

idealistik untuk membangun suatu masyarakat yang demokratis, sistem judisial yang independen (dalam pengertian ini adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan profesi hukum secara umum) dan LSM yang bertanggungjawab selalu menjamin penegakan hukum dan keadilan yang merata bagi semua orang. Perkara Pidana ini tentu saja merupakan suatu contoh yang jelas bahwa bagaimana pun proses reformasi dijalankan, NMR dan saya telah menjadi korban penerapan yang salah hukum dan keadilan, dan juga tindakan yang sangat tidak profesional

12


bukan saya atau pun NMR yang melakukannya.

dan membuktikan masih tingginya ketiadaan etika dari sejumlah individu di badan-badan Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan LSM. Bahkan, beberapa unsur dari media massa telah ikut serta dalam usaha tadi dan dengan cara sangat tidak bertanggungjawab telah menerbitkan komentar, opini dan berbagai forum lokal dan internasional. Bila saya membahas alasan mengapa saya harus berada di ruang sidang ini sebagai Terdakwa II (seperti juga telah saya jelaskan di dalam kesaksian saya di hadapan pengadilan ini dan juga jawaban-jawaban saya terhadap kesaksian-kesaksian dari para saksi fakta dan ahli) saya tidak bisa lain dari menyimpulkan bahwa semua yang terjadi diawali dengan usaha-usaha yang penuh kebencian dari sejumlah individu dan/atau organisasi. Para pelaku awal adalah sejumlah LSM dan pihak-pihak lain yang bekerja di dalam sistem pemerintahan ini, tetapi kemudian terjadi eskalasi dari situasi tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian yang telah bertindak secara sangat tidak profesional dan dirasakan adanya suatu agenda tersendiri. Tindakan-tindakan mereka termasuk bagaimana mereka melakukan pengambilan sampel dan bagaimana sampel yang ada kemudian dianalisis di laboratorium mereka, jelas menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak wajar. Hal lain yang telah membawa kita semua pada suatu klimaks dari perlakuan yang tidak adil ini telah diperlihatkan oleh adanya Dakwaan dan Tuntutan yang salah yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Usaha-usaha yang direka-reka ini dimanfaatkan oleh sejumlah politisi demi keuntungan mereka sendiri dan, tentunya, bertentangan dengan fungsi mereka sebagai pejabat-pejabat Pemerintah Indonesia untuk melayani kepentingan publik. Jelas bagi saya sekarang bahwa proses peradilan yang menargetkan saya dan NMR betulbetul merupakan suatu tuduhan palsu yang diatur sedemikian rupa, juga suatu jebakan dengan kepentingan politik di belakangnya, yang didasarkan sematamata pada persepsi, bukan fakta atau bukti kuat yang dapat diterima. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi di persidangan seperti yang telah dinyatakan oleh Mantan Menteri KLH Nabiel Makarim, yang menyatakan bahwa NMR dalam kasus ini menjadi “target” dari orang-orang tertentu, dan lebih lanjut

13


kesimpulan yang salah, menyesatkan dan penuh dengan kebencian, di

diperkuat dalam pernyataan pers dari Direktur Jenderal Pertambangan yang menyatakan bahwa kasus ini dibangun atas dasar “hanky-panky”. Sangat disayangkan melihat bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal gagal mengendalikan beberapa bagian dari sistem pemerintahannya yang telah bertindak bebas tak terkendali. Berbagai undang-undang dan perjanian yang telah saya baca memperlihatkan kepada saya bahwa Pemerintah Indonesia adalah satu, mulai dari pusat sampai ke daerah, tetapi prakteknya saya menghadapi banyak wajah Pemerintah Indonesia yang semuanya mengatasnamakan pemerintah. Hal ini sangat jelas dari fakta bahwa sejumlah menteri dan departemen dari pemerintahan ini tidak mempunyai konsensus atas permasalahan yang menyangkut kasus Teluk Buyat. Masing-masing dari mereka telah mengambil posisi sendiri secara sektoral atas masalah-masalah tersebut yang, pada akhirnya, telah meningkat-gandakan kebingungan yang ditimbulkan kasus ini kepada saya. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha NMR dan yang menurut peraturan mengawasi kepatuhan NMR terhadap peraturan lingkungan hidup, tidak pernah menemukan masalah apa pun yang terkait dengan kegiatan usaha NMR, termasuk cara bagaimana NMR telah menempatkan dan mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang telah menfasilitasi dan menandatangani Perjanjian Itikad Baik (Goodwill Agreement), yang di dalamnya dengan jelas tertulis dan bisa diinterpretasikan dengan mudah bahwa Teluk Buyat tidak terbukti tercemar, dan karenanya timbul suatu kerja sama sebagai suatu

usaha jangka panjang untuk memantau kondisi

lingkungan Teluk Buyat guna menjawab atau memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pejabat pemerintah dan LSM-LSM tertentu. Akan tetapi, pada saat yang sama, orang-orang tertentu di Menteri KLH secara proaktif telah terlibat dalam mendorong diajukannya kasus ini, dan telah melakukan semua usaha termasuk memberikan dan membimbing Tim Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah saksi dan ahli untuk bersaksi, sehingga menimbulkan suatu persepsi publik, termasuk menimbulkan persepsi dipersidangan Perkara Pidana ini dan

14


mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya dari kasus ini, dan juga telah

juga di media massa, bahwa Teluk Buyat telah tercemar dan pencemaran tersebut telah secara negatif mempengaruhi kesehatan masyarakat di Wilayah Teluk Buyat. Hal ini menimbulkan kebingungan saya mengenai siapa sebetulnya “Pemerintah”, karena walaupun faktanya mengatakan bahwa hal ini menghentikan Dakwaan dan Tuntutan dan bersikap konsisten sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, Kontrak Karya serta Perjanjian Iktikad Baik (Goodwill Agreement) di mana Pemerintah dan NMR adalah pihak yang di dalamnya, ternyata Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya dan NMR tetap berlanjut. Namun demikian, seperti telah saya nyatakan tadi siapa pun bisa berefleksi ke belakang mengenai apa yang telah terjadi sehingga kasus ini dilanjutkan hingga hari ini. Kenyataannya, saya berada di hadapan pengadilan ini untuk membela diri saya sendiri atas suatu tindak pidana yang tidak pernah terjadi. Saya tidak bisa membayangkan olah mental apa yang berjalan di dalam benak Tim Jaksa Penuntut Umum yang telah menghasilkan Surat Dakwaan dan kemudian akhirnya Tuntutan diajukan, dengan diikuti oleh suatu permintaan untuk memenjarakan saya selama tiga tahun atas dasar yang tidak rasional dan fiktif. Sikap keras kepala dan tidak berfungsinya akal sehat menyebabkan Tim Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Teluk Buyat tercemar dan dari cara Tim Jaksa Penuntut Umum mencoba membuktikan secara meyakinkan terjadinya pencemaran melalui penguraiannya dalam Tuntutan telah meniadakan semua logika yang rasional. Setelah dibacakannya Pembelaan ini dan kemudian argumen-argumen selanjutnya yang diajukan oleh Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II, seharusnya tidak ada ruang sedikit pun yang tersisa untuk meragukan bahwa sebetulnya Teluk Buyat itu tidak tercemar dan bahwa telah terjadi suatu kesalahan besar yang menyesatkan dan mengakibatkan runtuhnya keadilan. Pada saat jeda dalam persidangan ini saya akan meminta apakah Tim Jaksa Penuntut Umum bersedia berbicara dengan istri saya yang hadir di sini di hampir semua sidang pengadilan ini, dan menjelaskan kepadanya bagaimana mereka masih bisa tidur di malam hari. Istri saya kerap bertanya apakah para jaksa itu sadar bahwa mereka telah secara sadar/ sengaja menyeret seorang yang tidak

15


termasuk di dalam kewenangan Pemerintah yang sekarang ini untuk

bersalah ke pengadilan karena dituduh tidak patuh pada hukum, padahal (Tim Jaksa Penuntut Umum) kenyataannya dalam menjalankan pekerjaannya telah disumpah untuk menegakkan hukum dan tidak menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada tekanan-tekanan politik atau tekanan lainnya. Dalam banyak gejolak emosi perasaan bersalah yang besar.

Izinkan

saya

menutup

Pernyataan

Pendahuluan

ini

dengan

menyitir

pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 2006. Saya percaya bahwa hal ini sangat relevan dengan kasus ini: “Di sisi lain, aparat penegak hukum wajib untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan, agar jangan salah bertindak. Kita harus mencegah timbulnya fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang yang belum tentu bersalah. Saya juga telah memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-benar dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap kasus yang sama secara berulang-ulang oleh berbagai instansi, sehingga mengganggu efektivitas bekerja dan berusaha.” Selanjutnya: “Pembangunan di bidang hukum, terkait erat dengan komitmen kita bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kita patut bersyukur, karena upaya kita bersama, norma-norma hukum yang terkait dengan HAM, telah semakin lengkap. Kita telah selesai meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, atau International Covenant on Civil and Political Rights, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Kita telah berupaya dengan kesungguhan hati untuk memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Alhamdulillah, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, di negeri kita tidak terjadi kasuskasus yang dapat digolongkan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kondisi yang baik ini akan terus kita pelihara dan kita pertahankan”.

16


kasus, tindakan-tindakan penegak hukum seperti ini akan menjadi penyebab

Saya sepenuhnya menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Presiden Yudhoyono di hadapan DPR. Saya sangat berharap bahwa pernyataanpernyataan tersebut diterapkan juga kepada saya dan NMR dalam kasus ini sehingga apa yang diinginkan oleh Presiden terwujud, yaitu tidak terjadi


pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Terima kasih.

17

Pledoi lengkap akan dimuat di 25-Jan-07

Recommend Documents